PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

LAMPIRAN VII : PERDA P-APBD 2016 NOMOR : 09 TANGGAL : 12 Oktober 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN I. 1.1.

PENDAHULUAN Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 1.

Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan serta peraturan perundang-undangan;

2.

Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;

3.

Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan yang mencukupi kebutuhan kas;

4.

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;

5.

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Daerah. 1.2.

Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015

12

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lambang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standard Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E); 14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 20/E); 15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 46/E); 16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015 Nomor 30/E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015; 19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;


13

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 1.3. Unsur Laporan Keuangan 1.3.1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2015 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp2.121.588.164.366,99 mencapai 99,66% dari anggarannya. Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.881.098.064.441,98 mencapai 90,27% dari anggarannya. Realisasi transfer pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp191.530.634.786,00 atau mencapai 98,85% dari anggarannya. 1.3.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Saldo Anggaran Lebih Awal pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp225.163.176.125,00. Sedangkan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Rp225.163.176.125,00, sehingga Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) menjadi sebesar Rp284.512.581.430,01 yang juga menjadi Saldo Anggaran Lebih Akhir. 1.3.3. Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, mencakup Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Pendapatan-LO selama tahun 2015 adalah sebesar Rp2.136.453.873.405,17. Beban selama tahun 2015 sebesar Rp1.796.404.386.185,07. Untuk Kegiatan Non Operasional selama tahun 2015 adalah defisit sebesar Rp275.245.980,00. Sedangkan Pos Luar Biasa Rp0,00. Dengan demikian terdapat Surplus/ Defisit – LO sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp339.774.241.240,10. 1.3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/ Defisit-LO, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Ekuitas Lainnya, dan Ekuitas Akhir. Ekuitas Awal per 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp2.793.523.938.402,91. Sedangkan Surplus/ Defisit (LO) sebesar Rp339.774.241.240,10. Terdapat Koreksi kurang Ekuitas Lainnya sebesar Rp210.952.840.555,01, sehingga Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.922.345.339.088,00.


14

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1.3.5. Laporan Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2015 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blitar selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2015,yang terdiri atas: Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2015 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.933.836.151.657,24 terdiri dari aset lancar sebesar Rp364.799.896.378,56; investasi jangka panjang sebesar Rp17.743.945.072,20 aset tetap sebesar Rp2.405.080.970.013,24, dana Cadangan Rp0,00 dan aset lainnya sebesar Rp146.211.340.193,24. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp11.490.812.569,24yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp11.490.812.569,24, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.922.345.339.088,00. 1.3.6. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, kenaikan/penurunan bersih kas, dan saldo akhir kas daerah selama periode tertentu. Saldo awal kas per 1 Januari 2015 sebesar Rp212.701.201.042,80 selama periode tahun 2015 terjadi kenaikan kas sebesar Rp56.412.813.054,82 sehingga saldo akhir BUD sebesar Rp269.114.014.097,62. Selain itu juga terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp271.542.390,00; Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp826,00; dan Kas di Bendahara Dana BLUD sebesar Rp15.398.567.242,39 sehingga Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp284.784.124.556,01. 1.3.7. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan Catatan Laporan Keuangan sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Keuangan untuk Tujuan Umum. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: I

II

Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Unsur Laporan Keuangan 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 2.2 Kebijakan Keuangan


15

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2.3

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3.1 Ihtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemrintah Daerah 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan IV Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Pelaporan 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3 Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4 Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 5.1.1 Pendapatan - LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Pembiayaan 5.2 Penjelasan Akun-AkunLaporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 5.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO) 5.3.1 Pendapatan - LO 5.3.2 Beban 5.3.3 Kegiatan Non Operasional 5.3.4 Akun Luar Biasa 5.4 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5.5 Penjelasan Akun-Akun Neraca 5.5.1 Aset 5.5.2 Kewajiban 5.5.3 Ekuitas 5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK) 5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris II.

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Program Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1.

Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan tingkat inflasi. Salah satu indikator makro ekonomi khususnya pada sektor daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (biasanya dihitung dalam jangka waktu satu tahun). Selama periode tahun 2010-2014 nilai PDRB Kabupaten Blitar mengalami perkembangan baik yang diukur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Peningkatan nilai tambah


16

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PDRB tidak hanya terjadi pada harga berlaku saja tetapi juga terjadi pada harga konstan 2010. Berikut ini disajikan gambar PDRB Kabupaten Blitar ADHB dan ADHK : Gambar.1 PDRB Kabupaten Blitar dan ADHK (juta rupiah) Tahun 2011-2014

Sedangkan distribusi sektor terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Blitar ADHB Menurut Sektor (%) Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2014 No

Sektor

Tahun 2011

2012

2013

2014

1

Pertanian

44,40

43,74

44,35

43,86

2

Pertambangan dan Penggalian

2,54

2,46

2,66

2,64

3

Industri Pengolahan

2,44

2,40

3,16

3,2

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

0,40

0,39

0,38

0,38

5

Konstruksi

2,45

2,43

2,14

2,19

6

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

29,67

30,33

28,83

29,48

7

Pengangkutan dan Komunikasi

2,28

2,25

2,37

2,39

8

Bank dan Lembaga Keuangan Lain

4,53

4,52

5,79

5,83

11,30

11,48

10,31

10,03

9

Jasa – jasa Sumber : BPS Kabupaten Blitar Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sampai tahun 2014, Kabupaten Blitar masih didominasi oleh dua sektor utama yaitu sector Pertanian serta sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR). Pada tahun 2013 kontribusi sektor Pertanian sebesar 44.35%, sedangkan tahun 2014 turun sebesar 0.49% menjadi 43.86%. Namun demikian nilai produksi sektor Pertanian pada tahun 2014 mengalami kenaikan lebih besar dibanding tahun 2013. Sedangkan sektor yang kontribusinya terus mengalami trend positif selama kurun waktu 2012 – 2014 adalah Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR). Jika dilihat dari pertumbuhan tiga sektor utama pembentuk PDRB yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier maka sektor tersier memiliki kontribusi terbesar, yaitu 47.73% diikuti sektor primer sebesar 46.50% dan sector sekunder sebesar 5.77%. Hal ini berarti bahwa sektor tersier mulai menggeser peran sektor primer sebagai pendukung utama pembentukan PDRB. Hal ini bisa dilihat melalui gambar berikut ini. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015

17


Gambar. 2 Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier (%) dalam Perekonomian Kabupaten Blitar Tahun 2008-2013

Tingkat kemakmuran rakyat suatu daerah dapat dilihat dari PDRB per kapita seperti dalam gambar berikut: Gambar.3 Nilai PDRB per kapita dan Pertumbuhannya serta Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2012-2014

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa angka laju pertumbuhan PDRB Per Kapita berada di atas laju Inflasi. Hal tersebut berarti bahwa secara umum masyarakat Kabupaten Blitar tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup karena angka inflasi lebih kecil dibanding nilai pendapatan perkapita masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Blitar cukup tinggi, dan secara riil, masyarakat masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-


18

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN harinya. Kenaikan inflasi yang terjadi pada tahun 2014 disebabkan oleh kenaikan harga BBM. 2.2.

Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan. 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Kebijakan perencanaan pendapatan daerah ditujukan pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Untuk tahun 2015 kebijakan fiskal yang merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber pembiayaan yang tersedia. Mengacu pada tantangan-tantangan tersebut, strategi kebijakan fiskal pada Perubahan Anggaran Tahun 2015 akan tetap difokuskan pada langkah-langkah antara lain : 1. meningkatkan efisiensi pengelolaan Pendapatan Daerah; 2. meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan mengadakan koordinasi untuk meningkatkan Dana Perimbangan; 3. meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Daerah melalui Tim Intensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah berupaya semaksimal mungkin dalam peningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan daerah dapat terkumpul dan diterima di kas daerah tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan daerah mulai dari proses perencanaan, penentuan besarnya alokasi anggaran yang nantinya akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan. Memperhatikan perubahan kondisi ekonomi makro regional dan nasional maka dengan memaksimalkan potensi yang ada pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) disesuaikan dan dikoreksi baik dalam komponen Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penyesuaian terhadap pendapatan Daerah terutama dilaksanakan pada komponen Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan khusunya Pajak Pasir dan Batu (Sirtu). Sedangkan pada Retribusi daerah dilaksanakan penyesuaian terutama pada Retribusi Layanan Kesehatan khususnya yang bersumber pada Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di samping itu, pemerintah daerah tetap akan mendorong upaya peningkatan sumber pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku melalui peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat dan propinsi.


19

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Secara garis besar, arah pengelolaan pendapatan daerah yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Perubahan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Secara umum kebijakan Pendapatan Asli daerah akan dilakukan dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diprediksi akan memberikan sumbangan yang berarti pada perolehan pendapatan. Peningkatan PAD dilaksanakan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009. Kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut : a. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1)

Intensifikasi Pajak/Retribusi Upaya intensifikasi pajak daerah dalam konteks Self Assessment pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengungkap wajib pajak yang tidak jujur dalam memenuhi kewajibannya, oleh sebab itu perlu dilakukan melalui: a) Pemeriksaan secara berkala terhadap wajib pajak; b) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pembayaran pajak (khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan); c) Peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi infomasi (online system); d) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum perpajakan; e) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah; f) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan dukungan aktif masyarakat; g) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; h) Akurasi data base pajak daerah; i) Optimalisasi pencairan tunggakan dan penagihan pajak daerah; j) Memfasilitasi peranan PPAT dalam melakukan percepatan balik nama atas kepemilikan perumahan, pertokoan dan perkantoran dalam rangka meningkatkan penerimaan BPHTB. Sedangkan intensifikasi retribusi daerah dilakukan melalui : a) Pembangunan dan pengembangan sistem pendataan Retribusi daerah; b) Peningkatan koordinasi antar unit pemungut; c) Sosialisasi dan penyuluhan ketentuan retribusi daerah; d) Penyusunan standar administrasi pencatatan dan penerimaan retribusi daerah;


20

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2)

Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan teknis dan pendekatan yuridis. a) Pendekatan Teknis Melalui pendekatan ini hasil yang diharapkan adalah terjadinya pertambahan jumlah wajib pajak, sehingga coverage ratio meningkat dan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak daerah dengan cara melakukan pendataan dan penyisiran (canvassing) terhadap seluruh wajib pajak serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait. b) Pendekatan Yuridis (1) Pajak Daerah Hasil yang diharapkan dari pendekatan ini adalah bertambahnya jenis pajak baru atau bertambahnya basis pajak yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Cara yang ditempuh adalah melalui mekanisme perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dengan cara mengalihkan sebagian basis pajak pusat menjadi basis pajak daerah atau diciptakan jenis pajak daerah baru. (2) Retribusi Daerah Upaya ekstensifikasi dibidang retribusi daerah dilakukan dengan cara penyempurnaan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah untuk menciptakan jenis retribusi daerah atau menghapuskan jenis retribusi daerah yang tidak efektif dan efisien serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

b. Kebijakan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Upaya meningkatkan produktivitas BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui: 1) Perbaikan manajemen melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. 2) Melakukan evaluasi dan divestasi saham-saham Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah yang tidak prospektif dan merugi. 3) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi. c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan pelayanan umum, sehingga kedepannya diharapkan akan dapat memberikan sumbangan terhadap perolehan penerimaan. 2.

Kebijakan Dana Perimbangan Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perolehan penerimaan Dana Perimbangan dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Mengingat tingginya ketergantungan dari Dana Alokasi Umum, maka perlu kebijakan peningkatan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ditempuh pula optimalisasi pajak-pajak daerah sebagai berikut :


21

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN a. Membantu pelaksanaan penyisiran objek pajak orang pribadi dalam negeri guna meningkatkan penerimaan PPh secara naisonal dimana pada akhirnya menambah bagi hasil DBH Pajak dari pemerintah pusat. b. Meningkatkan Koordinasi dan Rekonsiliasi dengan pemerintah Pusat untuk Perbaikan data dasar perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam sesuai kondisi Kabupaten Blitar. 3.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi data dasar untuk menghitung Bagi hasil Pajak dan pemerintah propinsi serta memperoleh Bantuan Dana Pembangunan yang bersifat Kontinjensi/Penyeimbang ataupun hibah dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Hal- hal yang dilaksanakan antara lain, memfasilitasi tim BPKP Jawa Timur dalam melaksanakan audit DAK Bidang infrastruktur sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Tahun 2015.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Blitar mengarahkan kebijakan belanjanya sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai disesuaikan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juli 2015 termasuk Pemberian tambahan penghasilan bagi guru PNSD/CPNSD yang belum bersertifikasi dan tunjangan profesi guru disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 2. 3.

4.

5.

Mencukupi kebutuhan belanja urusan wajib yang sifatnya Pelayanan Dasar dan infrastruktur Dasar Masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah; Melakukan pergeseran belanja Hibah dan Bantuan Sosial kepada belanja Langsung SKPD sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 158 ayat (4) dan (5) dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Perundang-Undangan lain di bidang Hibah dan Bantuan Sosial. Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan kurang lebih 4 sampai 5 bulan; Mencukupi anggaran pendamping dan penunjang untuk kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah;

6.

Menyesuaikan kembali kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program kegiatan yang belum dianggarkan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;

7.

Menampung Pergeseran jenis belanja, objek belanja dan rincian belanja di lakukan oleh SKPD dengan tetap konsisten dan konsekuen kepada anggaran berbasis kinerja (mengutamakan pencapaian target kinerja yang telah


22

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ditetapkan dan skala waktu pelaksanaan); 8.

Program dan Kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditampung dalam P-APBD merupakan : a. Kegiatan mendesak yang belum dialokasikan pada APBD 2015; b. Amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan pada Tahun 2015; c. Memiliki daya ungkit terhadap perekonomian daerah baik secara langsung maupun tidak langsung; d. Memperhatikan skala waktu dan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan.

9.

Penyesuaian program dan kegiatan pada masing-masing SKPD terutama untuk meminimalisir kesalahan rekening pengganggaran;

10. Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume dan kegiatan pelayanan, dimana fleksibilitas tersebut merupakan pengeluaran yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif. Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional. Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sedangkan biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Secara garis besar Perubahan Belanja Daerah dalam bentuk Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2015 diarahkan kepada : 1. Menampung pergeseran Pendapatan dan Belanja akibat kebijakan Propinsi dan Pusat Bantuan Keuangan Khusus, DAK Tambahan; 2. Menampung pergeseran anggaran yang bersumber dari SILPA Tahun 2014 untuk kriteria mendesak membiayai kekurangan anggaran penyelenggaraan PILKADA; 3. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan dan irigasi di wilayah Kabupaten Blitar yang menjadi kewenangan dan tupoksi pemerintah daerah Kabupaten Blitar; 4. Finishing kegiatan pembangunan Amphiteater sehingga dapat difungsikan pada akhir tahun 2015; 5. Penyesuaian program – kegiatan dan belanja pada masing-masing SKPD terutama untuk meminimalisir kesalahan rekening penganggaran, tindak lanjut hasil temuan BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2014 serta dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja SKPD; 6. Pemanfaatan selisih lebih alokasi pajak rokok untuk mendukung capaian MDGs khususnya sanitasi dan layanan kesehatan dasar sesuai amanat UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah khususnya pasal 31; 7. Rehabilitasi fasilitas umum, jaringan jalan/jembatan, jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya yang mengalami kerusakan akbibat bencana; 8. Pemanfaatan SiLPA yang bersumber dari Spesifik Grand: Dana Alokasi Khusus (DAK), DBHCHT, Bantuan Keuangan Propinsi, serta tunjangan sertifikasi guru sesuai perundang-undangan.


23

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Blitar mengarahkan kebijakan Pembiayaan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pembiayaan daerah pada Pos Pembiayaan Daerah di dalam APBD Kabupaten Blitar besumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015. 2. Penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan; 3. 2.3.

Mempergunakan selisih SiLPA Audited dengan SiLPA Non Audited untuk menutup defisit anggaran melalui pembiyaan netto. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

2.3.1. Program Pencapaian Target Kinerja APBD Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai beberapa program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masingmasing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Pemerintah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2014 dijelaskan dalam Daftar Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. III.

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar diklasifikasikan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Guna memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 3.1.1. Pendapatan Daerah Kinerja Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp2.128.900.140.657,66 yang terdiri dari anggaran pendapatan untuk urusan wajib sebesar Rp2.124.807.595.457,66 dan anggaran pendapatan untuk urusan pilihan sebesar Rp4.092.545.200,00. Realisasi kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2015 sebesar Rp2.121.588.164.366,99 yang terdiri dari realisasi pendapatan untuk urusan wajib sebesar Rp2.117.512.689.916,99 realisasi pendapatan untuk urusan pilihan sebesar Rp4.075.474.450,00. adapun rincian untuk kinerja pendapatan sebagai berikut. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015

24

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tabel.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2015 Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Rp

Rp

Rp

%

3

4

5=4-3

6=4/3

Urusan Wajib

2.124.807.595.457,66

2.117.512.689.916,99

(7.294.905.540,67)

99,66

4 . 1.02

Kesehatan

100.685.920.000,00

105.797.835.868,92

5.111.915.868,92

105,08

4 . 1.03

Pekerjaan Umum

2.213.596.371,00

2.421.850.703,00

208.254.332,00

109,41

4 . 1.07

Perhubungan

9.057.535.940,00

9.112.866.402,32

55.330.462,32

100,01

4 . 1.08

Lingkungan Hidup

298.413.047,00

306.742.255,00

8.329.208,00

102,79

4 . 1.14

Ketenaga Kerjaan

21.400.000,00

22.725.000,00

1.325.000,00

106,19

4 . 1.17

Kepemudaan Olah Raga

1.553.813.000,00

1.557.115.000,00

4 . 1.20

Otonomi Daerah

2.010.976.917.099,66

1.998.293.554.687,75

(12.683.362.411,91)

99,37

4.092.545.200,00

4.075.474.450,00

(17.070.750,00)

99,58

411.068.000,00

409.526.500,00

(1.541.500,00)

99,63

67.148.400,00

67.330.600,00

182.200,00

100,27

75.153.000,00

75.650.000,00

497.000,00

100,66

No Urut

Uraian

1

2

4.1

dan

Urusan Pilihan

4.2

Bertambah / (Berkurang)

100,21

3.302.000,00

4 . 2.01

Pertanian

4 . 2.02

Kehutanan

4 . 2.05

Kelautan Perikanan

4 . 2.06

Perindustrian

3.539.175.800,00

3.522.967.350,00

(16.208.450,00)

99,54

Jumlah

2.128.900.140.657,66

2.121.588.164.366,99

(7.311.976.290,67)

99,66

dan

3.1.2. Belanja Daerah Kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp2.364.651.462.859,66 yang terdiri dari anggaran belanja untuk urusan wajib sebesar Rp2.270.066.158.319,66 dan anggaran belanja untuk urusan pilihan sebesar Rp94.585.304.540,00. Realisasi kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2015 sebesar Rp2.072.628.708.227,98 yang terdiri dari realisasi belanja untuk urusan wajib sebesar Rp2.004.698.959.422,98 dan realisasi belanja untuk urusan pilihan sebesar Rp67.929.748.805,00. Adapun rincian untuk kinerja belanja sebagai berikut. Tabel.3 Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2015 No. Urut

Uraian

1

2

5.1

Urusan Wajib

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Rp

Rp

Rp

3

4

5=4-3

Bertambah/ (Berkurang) % 6

2.270.066.158.319,66

2.004.698.959.422,98

(265.367.198.896,68)

88,31

5 . 1.01

Pendidikan

1.027.267.430.102,16

845.918.511.843,00

(181.348.918.259,16)

82,35

5 . 1.02

Kesehatan

215.227.119.111,50

187.603.360.756,19

(27.623.758.346,31)

87,17

5 . 1.03

Pekerjaan Umum

406.412.528.449,00

399.376.147.945,79

(7.036.380.503,21)

98,27

5. 1.04

Perumahan

39.705.754.900,00

39.164.409.112,00

(541.345.788,00)

98,64

5 . 1.05

1.662.470.000,00

1.473.822.000,00

(188.648.000,00)

88,65

14.793.344.950,00

13.943.925.718,00

(849.419.232,00)

94,26

5 . 1.07

Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan

11.857.833.560,00

11.475.305.385,00

(382.528.175,00)

96,77

5 . 1.08

Lingkungan Hidup

9.242.500.606,00

8.130.652.736,00

(1.111.847.870,00)

87,97

5 . 1.06


25


No. Urut

Uraian

1

2 Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosial

5 . 1.09 5 . 1.10 5 . 1.12

5 . 1.13 5 . 1.14 5 . 1.15 5 . 1.16 5 . 1.17 5 . 1.18 5 . 1.19 5 . 1.20

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Rp

Rp

Rp

3

4

5=4-3

5 . 1.22 5 . 1.24

6

0,00

0,00

0,00

3.356.315.600,00

2.984.457.892,00

(371.857.708,00)

88,92

13.372.506.250,00

13.070.867.921,00

(301.638.329,00)

97,74

6.200.059.000,00

5.704.127.921,00

(495.931.079,00)

92,00

Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal

4.920.147.000,00

4.326.233.824,00

(593.913.176,00)

87,93

4.002.999.236,00

3.459.915.666,00

(543.083.570,00)

86,43

52.734.000,00

48.173.804,00

(4.560.196,00)

91,35

Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah

2.762.382.000,00

2.712.972.000,00

(49.410.000,00)

98,21

16.314.805.350,00

16.077.863.299,00

(236.942.051,00)

98,55

39.267.766.500,00

26.674.059.736,00

(12.593.706.764,00)

67,93

480.480.168.555,00

449.495.325.338,00

(30.984.843.217,00)

93,55

3.575.295.000,00

3.360.043.618,00

(215.251.382,00)

93,98

7.811.338.050,00

7.402.438.519,00

(408.899.531,00)

94,77

79.635.000,00

74.275.000,00

(5.360.000,00)

93,27

Perpustakaan

5. 1.26

%

0,00

Ketahanan Pangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kearsipan

5 . 1.21

Bertambah/ (Berkurang)

1.406.780.000,00

1.386.478.492,00

(20.301.508,00)

98,56

Urusan Pilihan

94.585.304.540,00

67.929.748.805,00

(26.655.555.735,00)

71,82

5 . 2.01

Pertanian

57.973.403.350,00

36.222.201.290,00

(21.751.202.060,00)

62,48

5 . 2.02

7.105.831.600,00

6.660.211.491,00

(445.620.109,00)

93,73

119.430.000,00

12.753.500,00

(106.676.500,00)

10,68

8.678.283.000,00

7.753.326.450,00

(924.956.550,00)

89,34

7.586.229.980,00

5.772.548.511,00

(1.813.681.469,00)

76,09

5 . 2.06

Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan

6.004.360.220,00

5.224.225.030,00

(780.135.190,00)

87,01

5 . 2.07

Perindustrian

6.945.566.390,00

6.122.376.523,00

(823.189.867,00)

88,15

5 . 2.08

Transmigrasi

5.2

5 . 2.03 5 . 2.04 5 . 2.05

Jumlah

3.2.

172.200.000,00

162.106.010,00

(10.093.990,00)

94,14

2.364.651.462.859,66

2.072.628.708.227,98

(292.022.754.631,68)

87,65

Hambatan dan Kendala

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain : 1.

Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;

2.

Sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan masih kurang;

3.

Tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya masih terbatas;

4.

Tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan belum sama, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda;


26

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5.

IV. 4.1.

Sesi pengeluaran terkendala dengan keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat serta terjadi perbedaan juknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan entitas lain, sehingga anggaran tidak terserap. Kebijakan Akuntansi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah. 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja-LRA, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan –LO,beban,aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 4.3. a.

Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; Pendapatan-LRA Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

b.

Pendapatan-LO Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

c.

Pendapatan-LO diakui pada saat : 1) Timbulnya hak atas pendapatan; 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized). Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Belanja-LRA Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.


27

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. d.

Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: 1) Timbulnya kewajiban; 2) Terjadinya konsumsi aset; 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e.

Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

f.

Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui: 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. 2) Pada saat diterima kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya nilai yang disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar 1) Piutang Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Blitar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.


28

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Piutang yang tercatat di Neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value), sehingga diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang. 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyajian dalam neraca untuk masing-masing jenis piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai yang diukur pada masing-masing jenis piutang dikurangi dengan penyisihan piutang yang tidak tertagih. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang yang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). 3) Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui : a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.Persediaan disajikan sebesar: a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. 4) Aset Tetap Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : a) Berwujud; b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2015

29

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 5) Penyusutan Aset Tetap Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan / atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan / atau pelayanan publik. Informasi penyusutan yang diungkapkan dalam laporan keuangan meliputi : a) Nilai penyusutan; b) Metode penyusutan yang digunakan; c) Masa manfaat tarif penyusutan yang digunakan; d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir tahun periode. g.

4.4.

Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual. Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 tahun 2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 tahun 2015 tanggal 28 Agustus2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar. Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.


30

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Recommend Documents