PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERAT'URANDAERAHKASUPATENBLITAR
NOMOR
(I
TAHUN 2006
TENTANG ORGANlSASl DAN TATA KERJA BADAN PELAKSAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHIJTANAN KABUPATEN BI-1TP.R .
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR,
Menimbang :
a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3788/SJ
perihal
Pembentckan
Badan
Pelaksana
Penyl.~luhanPertanizn, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar serta dalam rangka pembangunan pertanian, perikanan yany berkelanjutan merupakan suatu keharusan sehingga untuk lebih rneningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan digerlultan Sumber Daya Manusia yang berkualitas b. bahw.a untuk rneningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang
berkc~alitas dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan upaya optirnalisasi penyuluhan c. bahwa ur~tukmelalcsanakan sebagaimana dimaksud huruf b, maka dipartdang perlu untuk mernbentuk organisasi d ~ tata ~ n
kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kahutanan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Mengingat :
1. Undang-1Jndang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pernbentukan
Daemh-daerah Kabupaten dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiar! (Lernbaran Negara Tahun 1974 blomor 55,
. L .
Tarnt ahan L e r z s r 2 - Yezz-a Y c u
d~ubah dengan
2-
-
2 - 4 : ) sebaga~maiatelah P
Nornor
UnGang-undang
43
1999
Tahun
(Lembaran Negara 3epublik lndonesia Tahun '1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang N o m ~ r17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia Nomor 4286j ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberltukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran hlegara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
,.
..
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerirltahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia
Tahun
2008
Nornor
59,
Tambahan
Lembaran Negara Rzpublik lr~donesiaNomor 4844). 6 . Undarrg-Undang
Nomor
16 Tahc~n 2006 tentany
Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4660), 7 . Peratisran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1980 Nornor 50, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik lndonesia Nomor 3176).
8. Peratcrran
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republilc lndonesia Nomor 4578). 9. Peraturan Pemerintah Republik 2007
tentang
Pembagian
lndonesia Nomor 38 Tahun
Urusan
Pemerintahan
antara
Pernerintah, Pemsrintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaien/l
L
10. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Or~anisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor
,
89, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741). 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan . Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perati~ranldenteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. .. ..
Dengan Persetwjuan Bersarna
DEVVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLlTAR dan
RUPATI BLlTAR MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATIIJRAM
DAERAH
ORGANISASI
DAN
KABUPATEN
TATA
KERJA
BLlTAR
BADAN
TEN'TANG
PELAK.SANA
FENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUQATENBLlTAR
BAB l KETENTUAN UMUM
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerati adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonorni dan tugas pembantuan der?gan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repsblik lndonesia sebayaimana dimaksud dalarn Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyeler~ggarapemerintahan Daerati. 3. Claeran, adalah Daerah Kabupaten Blitar.
4 . Kepzla Daerah, adalall Bupati Blitar.
5. LVakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Blitar. 6. Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daer9h otonom untuk
mengarur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-ur~dangan.
7. Daerah otonom, selanjutnya disebi~tdaerah, adalah.kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan rnengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkdr~ aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republilc Indonesia.
8. Perangkat Daerah atlalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam ...
penyeler~ggaraanpemerintahan daerah.
.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Blitar. 10. Badan zdalah
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Blitar 11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Panyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupeten Blitar. 12. Unit Pelsksana Teknis Badan Selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana operaslona: lembaga teknis di lapangan. 13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
14. Sistem Penyulirhan Fr'ertaniail, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah seluruh rsngkaian pengembangan kemampuan, pengetabuan, ketrampilan, serta sikap pelzku utama dan pelaku usaha melalui
15. Penyul~lhanPertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengskses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai c;paya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
16. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebu~ian, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha huh, usha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa pzn~~njang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan menejemen untuk menaapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
C
..
17. Perikanan adalah senua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkcngannya secara berkelanjutan, mulai dari praproauksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran yang
dilaksanakan dalaln suatu sistem bisnis perikanan. 18. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasal~hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
19. Petani adalah perorangan warga negara lndonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasti~re,penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam dan di sekitar hutan, yang rneli~uti usaha hulu, usaha tani, agroindustri pemasaran dan .jasa penunjang. 20. Perkebunan adalah perorangan wai-ga negara lndonesia atau korporasi yang
melakukan usaha perkebunan. 21. Peterr~ak adalah perorangan warga negara lndonesia atau korporasi yang
-
melakulcan usaha peternakan. &
22. Nelayan adalah perorangan warga negara lndonesia atau korporasi yang mata
pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan. 23. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara lndonesia atau korporasi
yang melakukan usah;i pembudidayaan ikan. 24. Kelenlbagaan Petani, Perkebunan, Peternakan, Nelayan, Pembudi daya ikan,
Pengolah Ikari, dan Nlasyzrakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkemtjangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
25. Periyuluh Pertanian, Penyuluh Periltanan, atau Penyuluh Kehutanan baik penyuluh PNS, Swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah
perorangan warga negara lndonesia yang melakukan kegiatan
penyuluhan.
26. Penyuluhan Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha danlatau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
27. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dam mampu menjadi penyuluh.
28. Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyu!uh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknclogi, rekayasa sosial, menejemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
29. Programa Penyuluhan Pertalian. Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai pengendali pencapaian tujuan. 30. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan
digunakan sebagai rnateri penyuluhan. 31. Kelembagaan Penyuluhan adalah lernbaga perr~erintahdanlatau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatsn dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
BAB
II
PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar. C
BAR I l l KEDUDUKAN,TUGAS POKBK DAN FUNGSI
Bagian Pertarna
KEQUDUKAN Pasal 3
(1)
Badan
Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehiltanan
rnempunyzi kedudukan sebagai bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Pen!luluhan Pei-tanian, Perikanan dan Kehutanan. (2)
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Gaerah
Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSl
Pasal 4 Badan Pelaksana Penyikluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
-
Pasal 5 Untuk menyelenggarakzn tugas sebagaimana dimaksud dalarrl Pasal 4, badan Pelaksana Penyuluhan F'ertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi : a.
Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan programa penyuluhan tingkat propinsi dan nasional.
b.
Pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan 'mekanisme, tata kerja serta metode penyuluhan.
c.
Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuiuhan bagi pelaku utama darl pelaku usaha.
d.
Pelaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelernbagaan, ketenagaan, sarana prasarana sees pembiayaan penyulubap.
e.
Pengkoordinasian dalan rangka Menumbuhkembangkan dan memfa:silitasi kalenibagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usa.
f.
Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, THL Bantu, Swast:a dan Swadaya rnelalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
g.
Pengelolaan Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pegawai Negeri Sipil dan THL Bantu.
h.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. BAB IV SUSUMAN ORGANlSASl
Pasal6
(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana penyuluhan Pertanian, t>erikanan dan Kehutanan terdiri dari : a.
Kapala Badan
b.
Sekretariat, membawahi:
I. Sub Bagian Penyusunan Program ;
c.
2.
Sub Bagian Keuangan ;
3.
Sub Bagian Umum.
Bidang
Penyuluhan
dan
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia,
membawahi:
d.
1.
Scb. Bidang Kelembagaan Petani dan Penyuluhan;
2.
Sub. Bidarlg Pelatihan.
Bidang Oparasional Intensifikasi dan Sarana Produksi, membawahi :
1.
Sub. Bidarlg Intensifikasi, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
2.
Sub. Bidacg Pengawasan Sarana Produksi.
e.
f.
Bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Agribisnis, rnernbawahi :
.
Sub. Bidang Kewirausahaan dan Kemitraan;
2.
Sub. Bidang Agribisris.
Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan, rnernbawahi : ' 1.
Sub. Bidang Pengkajian dan Penerapsn Teknologi;
2.
Sub. Bidang lnformasi dan Metodologi.
g.
Unit Pelakszna Teknis Badan.
h.
Kelompok Jabatan Fungsior,al.
(2) Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih Ianjut denyan Peraturan Bupati.
(3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagairnana tercantum pada lampiran yang merupakan .bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V
UFIfT PELAKSANA TEKNlS BADAN
Pasal 7 (1)
Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur peiaksana teknis operasional dan penunjang Badan di lapangan.
(2)
Unit Pelaksana Teknis B3dan dipimpin cleh seorang kepala yang berada dibawatr dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
Pasal 8
(1)
Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas rnelaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayan 1 (satu) atau beberapa Kecamatan.
(2)
Unit Pelaksana Teknis Badan dalam rnelaksanakan tugasnya dapat ciibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagairnana di,naksud dalarn Pasal 8, Unit Pelaksana Teknis Badan niempunyai fungsi : a. pelaksanaan tugas Badan sesuai bidang operasionalnya di lapangan ; b. pelaksanaan urusan acfministrasi teknis operasional.
BAB VI
i<EL.OMPOK JAaATAW FUNGSIOMAL Pasal 10 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang ksahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bcpati. (3) Jenis jenjang dan jr~rnlahjabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
kebutuharr dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan ..yang berlaku.
Pasal ?I Kelompok Jaba.tan Fungsional melaksanakan sebagian urusan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan di bidang kegiatan teknis Usaha Tani dan Agribisnis serta pemberdayaan penyuiuhan pertanian perikanan dan kehutanan dengan rincian tugas sebagai berikut : a.
Menyusun rencana dan laporan Keyiatzn Supervisi bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Keh~itanandi lapangan secara berkala dan rutin.
b.
Melaksanakan supervisi kepada Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tinykat Balai Penyu!uhan Perthnian, Perikanan dan Kehutanan (BI'PPK) tingkat kecamatan.
c.
Menyusun dan menyiapkan n~aterilatihan bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan secara partisipatif sesuai kebutuhan lokalita.
d.
FAelaksanakan kegiatan latihan teknis b q i Penyuluh Pertanian secara berkala dan berkelanjutan.
e.
Menjernbatani transfer teknologi dan membimbing penerapannya kepada Perlyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan petani.
f.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
&
-
BAB VII TATA KERJA
Pasal 12 (1)
I
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT Badan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada LiPT Badan dan KelompoCc Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkrc~nisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkur~ganPemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai der;gan tugas pokoknya masing-masing.
(2)
Setiap ?emimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya niasing I.
..
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (3)
Setiap
pemimpin sattian
organisasi
bertanggungjawab mernimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimtingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4)
Setiap pemimpin sel:~uahorganisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
( 5 ) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya
wajib diolah dan diperguaakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.
(6)
Dalam venyampaikan laporail masing-masing kepada atasan, ternbusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB Vlll
PENGANGKATAN DAN PEMBERI-IENTIAN DALAM JABATAN Pasal 33 (1)
Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Bupati.
(2)
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Badan diangkat dan dibert~entikanoleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang mernenuhi syarat atas usul Kegala Badan
nielalui Sekretaris Daerah sesuai dengan - - - - - - - - - - - - - - -
-
vratarm pe~unmng-unaangan yang berlaku.
C
1
BAB IX ESELON Pasal 14 (1)
Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon Il-b.
(2)
Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon Ill-a.
(3)
Kepala Bidang ~ ~ e r u p a k aJabatan n Struktural Eselon Ill-b.
(4)
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang ~ e p a l a UPT Badan merupakan
I
Jabatan Struktural Eselon IV-a.
(5) Kepala Sub Bagian pada UPT Badan merupakan Jabatan Strukttural eselon
BAS X <.
KETENTUAN LAIN- LAIN
.
Pasal 15
Hal-ha1 yang belum diatur dalam Peraturan Claerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan rnenetapkannya dalam Lembai-an Daerah Kabupaten Blitar. Ditetapkan di Blitar a tanggal 3C! I-laret 2CC9
yy, L
Diundangkan di Blitar
1 1
I//
\ ~ ~ : 2 '
t
2ccg
H KABUPATEN RLITAR,
\
\
:. L.
LEMBA
KABUPATEN Bt,!TAR TAt4UN ...?CC.?..NOMOR 1/E ...
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH K A ~ , ~ NOMOR TANGGAL
.
: 4 : 3C
X 2ccq l%.ZP 2CC9
BADAN PELAKSAKA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PENYUSLrNAN
BlDAh'G PENYULUIIAN DAN PENGEMB.4KGAY SLIblBERDAYA !'LIANI!SJA
KELEP..IBA(iAW FETtWl D.W PENYULUHAN
PELATIIHAN
I
BIDANG
H
I
i
OPER4SIONAL INTENSIFlKASl DAN S A W A PRODUKSI
SUBBAG KEUANGAN
BIDANG SARANA DAN PR4SARANA PEX WLUHAN
BIDANG PENGEMBAVGAN KEWIkAUSAHAXY DAN AGRIBISNIS
H
SUB BID INTENSIFIKASI PERTANIAN PERlKAKAN DAN K E M A N A N
1 1
SUB BID I(EWIRAUS.4HAAN DAN KEYIlUAIUi
I
1
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
INFORMASI DAN METOWLOGI FENGAWASAN S A U N A PRGlvii-61
AGRIBISNIS
-- UPTB I C
8
Y NOEGROHO
1
