PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG

TAHUN 2011 – 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 – 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR, Menimbang

:

a.

bahwa pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa

mengurangi

kewenangan

daerah

sesuai

semangat

desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; b.

bahwa

konsistensi

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

pengawasan dan sinergitas pembangunan antar daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; c.

bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program

satuan

kerja

perangkat

daerah

maupun

program

kewilayahan yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif, diperlukan dokumen perencanaan daerah; d.

bahwa berubahnya struktur kelembagaan Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah mengakibatkan berubahnya target target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, konsideran menimbang ini perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011- 2016 dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan DanTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang

Nomor

22

Tahun

2007

tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16.

Peraturan

Presiden

Nomor

5

Tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014; 17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan t/lenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 — 2014;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008 2028;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR dan BUPATI BLITAR MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011 — 2016.

Pasal 1 Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 — 2016 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. Pasal 2 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan 1.1

Latar Belakang

1.2

Dasar Hukum Penyusunan

1.3

Hubungan RPJMD dengan dokumen Perencanaan

lainnya 1.4

Sistematika Penulisan

1.5

Maksud dan tujuan

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1

Aspek Geografi dan Demografi

2.2

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3

Aspek Pelayanan Umum

2.4

Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 3.1

Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.3

Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

BAB IV. Analisis Isu-isu Strategis

BAB V.

4.1

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Blitar

4.2

Isu strategis Pembangunan Kabupaten Blitar

4.3

Fokus Pembangunan Sektoral

Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 5.1

Visi

5.2

Misi

5.3

Tujuan

5.4

Sasaran

BAB VI. Strategi dan Arah Kebijakan 6.1

Strategi Pembangunan

6.2

Arah Kebijakan Umum

BAB VII. Kebijakan Umum dan program Pembangunan Daerah BAB VIII. Indikator Kinerja Daerah, Rencana Program dan Pendanaan BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 9.1

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

9.2

Aspek Pelayanan Umum

9.3

Aspek Daya Saing

BAB X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan 10.1

Pedoman Transisi

10.2

Kaidah Pelaksanaan

Pasal 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 — 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Pasal 4 Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011 — 2016, dijabarkan kedalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar Pada tanggal, 29 Juli 2011

Diundangkan di Blitar Pada Tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

BACHTIAR SUKOKARJADJI BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR

TAHUN 2011

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 — 2016

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berasaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan, dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. Ruang Lingkup Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

3. Prinsip-prinsip Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

4. Pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menggunakan pendekatan:

a.

teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; b. partisipatif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesataraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seluruh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan; c. politis, yaitu program-program pembangunan yang ditawarkan masingmasing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; d. bottom up-top down, yaitu penyelarasan melalui musyawarah yang dilaksakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 5. Tahapan Tahapan penyunan RPJMD terdiri dari:

a. b. c.

persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal dan rancangan yang disempurnakan; penandatanganan Nota Kesepakatan an tara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan DPRD Kabupaten Blitar

d. e.

pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir dan konsultasi kepada Gubernur Jawa Timur;

f. penetapan Peraturan Daerah dan klarifikasi Gubernur Jawa Timur. 6. Muatan Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri dari:

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

visi, misi dan program kepala daerah; arah kebijakan keuangan daerah; strategi pembangunan daerah; kebijakan umum; program SKPD; program lintas SKPD; program kewilayahan; rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas

NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011-2016

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1.

Pandangan Fitosofis Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berasaskan desentralisasi dimana pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur

dan

mengurus

sendiri

urusan

pemerintahan

guna

mempercepat

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah sehingga memerlukan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendatian pembangunan; dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, Kabupaten Blitar memiliki sesanti sebagai filosofi pembangunan yaitu "Huruf Hambangun Praja" yang artinya Semangat yang menyalanyala untuk membangun bangsa. Selain itu juga sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 dengan visi "Terbangunnya Perekonomian Rakyat Yang Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar Sejahtera, Makmur dan Religius"

2. Pandangan Yuridis Undang-Undang

Dasar

1945

hasi l

perubahan

mengamanatkan

pemberlakuan asas desentralisasi dari otonomi daerah pada pasal 18 ayat (2) menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pasat 18 ayat (5) menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi setuas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun merupakan penjabaran dari visi-misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar periode 2011-2016 ini adalah hash pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35 - 803 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Blitar Provinsi Jawa Timur serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.35 - 804 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Blitar dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Blitar Provinsi Jawa Timur dimana Bupati dan Wakil Bupati telah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggat 26 Oktober 2010.

B. Landasan Hukum Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain 1) Landasan idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. serta Landasan operasional sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Provinsi Jawa Timur;

Kabupaten dalam Lingkungan

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009, tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2014.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008-2028;

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup rencana pembangunan jangka menengah daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun yang dilaksanakan oteh unsur penyelenggara pemerintahan dengan metibatkan masyarakat.

D. Prinsip-prinsip

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

a) merupakan satu kesatuan datam sistem perencanaan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

E. Pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menggunakan pendekatan: a) teknokratik; yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; b) partisipatif; yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dengan mennpertimbangkan relevansi pemangku kepentingan, kesataraan antara pemangku kepentingan, transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan seturuh segmen masyarakat, rasa memiliki dokumen perencanaan serta terciptanyan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan; c) politis; yaitu program- program pembangunan yang ditawarkan masing-masing talon kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye disusun ke datam rancangan RPJMD; e) bottom up-top down; yaitu penyetarasan metatui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi dalam rangka pencapaian

sasaran pembangunan. F. Tahapan

a) Tahapan penyunan RPJMD terdiri dari: b) persiapan penyusunan; c) penyusunan rancangan awal dan rancangan yang disempurnakan; d) penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kab. Blitar dengan DPRD Kab. Blitar e) pelaksanaanMusrenbang; f)

perumusan rancangan akhir dan konsultasi kepada Gubernur Jawa Timur;

g) penetapan Peraturan Daerah dan klarifikasi Gubernur Jawa Timur

G. Muatan a) Muatan RPJMD terdiri dari: b) visi, misi dan program kepata daerah; c) arah kebijakan keuangan daerah; d) strategi pembangunan daerah; e) kebijakan umum; f)

program SKPD;

g) program kewilayahan; h) rencana kerja datam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; i)

rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

H. Tujuan 1. Tersedianya dokumen perencanaan daerah jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Blitar untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan datam periode 5 (lima) tahun mendatang.

2. Datam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Blitar.

3. Dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi unit satuan kerja dibawah lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. BAB II RUANG LINGKUP KAJIAN AKADEMIK DAN KONSULTASI A. Kajian Akademik

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah: meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah

2. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan metiputi: kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelotaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan tahun 2011-2015

3. Analisis Isu Strategis meliputi: permasalahan pembangunan Kabupaten Blitar, isu strategis pembangunan Kabupaten Blitar dan fokus pembangunan sektoral

4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran metiputi: visi, misi, tujuan dan sasaran 5. Strategi dan Arah Kebijakan metiputi: agenda dan prioritas pembangunan, strategi pembangunan, arah kebijakan umum, icon promotif, kerjasama antar kabupaten/kota.

6. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 7. Indikasi Rencana Program dan Pendanaannya 8. Indikator Kinerja Daerah 9. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan metiputi: pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

B. Konsultasi dan Pembahasan

1. Konsultasi publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 20112016 guna memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Awal.

2. Penandatangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan DPRD Kabupaten Blitar

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 guna menyepakati Rancangan Akhir RPJMD oleh seluruh perwakilan stakeholder pembangunan Kabupaten Blitar.

4. Konsultasi publik hasil Musrenbang menuju Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 guna memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk

memberikan umpan balik.

5. Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 kepada Gubernur Jawa Timur dan rekomendasi tindak lanjut bahwa Rancangan RPJMD telah selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.

6. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 di DPRD Kabupaten Blitar

BAB III PENUTUP Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Sistematikan Penulisan 1.5 Maksud dan Tujuan

I-1 I-4 I-6 I-26 I-31

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.2 Aspek Kesejahteraan Rakyat 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

II-1 II-8 II-9 II-20 II-32

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3 Kerangka Pendanaan

III-4 III-8 III-11

BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Blitar 4.2 Isu Strategis 4.3 Fokus Pembangunan Sektoral

IV-1 IV-2 IV-4

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi 5.2 Misi 5.3 Tujuan 5.4 Sasaran

V-3 V-4 V-7 V-8

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 Strategi Pembangunan 6.2 Arah Kebijakan

VI-1 VI-3

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VII-1

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 8.1 Rencana Program dan Pendanaannya 8.2

VIII-1

BAB V

BAB VI

BAB IX

BAB X

VIII-1 VIII-2

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 9.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 9.2 Aspek Pelayanan Umum 9.3 Aspek Daya Saing Daerah

IX-1 IX-1 IX-3

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1 Pedoman Transisi 10.2 Kaidah Pelaksanaan

X-1 X-3

DAFTAR TABEL Nomor

URAIAN

Halaman

2.1

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar 2006-2010

II – 6

2.2

Prakiraan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blitar 2011-2015

II – 7

2.3

Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS di Kab. Blitar 2006-2010

II – 8

2.4

Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama di Kab. Blitar 2006-2010

II – 9

2.5

Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK 2006-2010

II – 10

2.6

Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2006-2010

II – 10

2.7

Proyeksi PDRB, PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

II – 11

Tahun 2011-2015 2.8

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK tahun

II – 12

2006-2010 2.9

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK tahun 2011-

II – 13

2015 2.10

Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Tahun 2011-2015

II – 14

2.11

Proyeksi Kontribusi Sektoral PDRB ADHB tahun 2006-2010

II – 15

2.12

Angka Buta Huruf dan APK Kabupaten Blitar tahun 2006-2010

II – 16

2.13

Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Blitar tahun 2006-2010

II – 17

2.14

Jumlah Grup Kesenian, lembaga dan petugas Pengelola Kekayaan

II – 19

Budaya di Kabupaten Blitar 2.15

Jumlah Klub Olah Raga dan Sarana Olah Raga di Kab. Blitar tahun

II – 20

2010 2.16

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Blitar tahun 2010

II – 20

2.17

Perkembangan Rasio Siswa, Tingkat Kelulusan, Rata-rata UAN dan

II – 21

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010 2.18

Perkembangan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehab Ruang

II – 22

Kelas di Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010 2.19

Perkembangan Jumlah Guru dan Guru Tidak Tetap Kabupaten Blitar

II – 22

Tahun 2006-2010 2.20

Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Kerja Kesehatan di Kabupaten Blitar Tahun 2010

II – 23

2.21

Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2006-

II – 26

2010 2.22

Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja di Kabupaten Blitar Tahun 2009

II – 27

2.23

Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 2006-2009

II – 28

2.24

Rata-rata Produktivitas Tanaman Bahan Makanan di Kab. Blitar

II – 29

2.25

Persentase Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHK) Kabupaten Blitar

II – 29

Tahun 2006-2010 2.26

Peranan Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB Kabupaten

II – 31

Blitar Tahun 2010 2.27

Potensi Tambang di Kabupaten Blitar

II – 32

2.28

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

II – 33

Kabupaten Blitar Tahun 2010 2.29

Perkembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dan Pengairan

II – 35

Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010 2.30

Angkutan Trayek di Kabupaten Blitar sampai dengan Tahun 2010

II – 36

2.31

Daftar Rencana Trase JLS di Kabupaten Blitar

II – 37

2.32

Perkembangan Pembangunan JLS di Kabupaten Blitar

II – 38

2.33

Evaluasi Penggunaan Tanah Kabupaten Blitar (Ha)

II – 39

2.34

Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Blitar Tahun 2009

II – 41

2.35

Perkembangan Jumlah Satuan Telepon di Kabupaten Blitar Tahun

II – 41

2008-2009 2.36

Angka Kriminalitas di Kabupaten Blitar Tahun 2007-2008

II – 42

2.37

Waktu Penyelesaian Ijin dan Non Ijin Kantor Pelayanan Terpadu Satu

II – 43

Pintu (KPTSP) Kabupaten Blitar 3.1

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2006-2010

III – 5

3.2

Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2010

III – 6

3.3

Hutang/Kewajiban Tahun 2006-2010

III – 6

3.4

Ekuitas Dana Tahun 2006 - 2010

III – 7

3.5

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2006-2010

III – 7

3.6

Proporsi Penggunaan Anggaran

III – 9

3.7

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2006 - 2010

III – 10

3.8

Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Periode Utama

III – 12

3.9

Proyeksi Realisasi Pendapatan Daerah TA. 2011-2016

III – 18

3.10

Proyeksi Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2011-2016

III – 20

4.1

Hubungan Fokus Pembangunan Sektoral dengan Isu Strategis

IV-13

8.2

Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

VIII – 4

Kabupaten Blitar 2011-2015 9.1

Penetapan Indikator Kinerja Kabupaten Blitar

IX-3

DAFTAR GAMBAR

Nomor 1.1

URAIAN Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan Dokumen Perencanaan

Halaman I–6

Lainnya 2.1

Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Blitar

II – 16

2.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar tahun 2006-2010

II – 17

2.3

Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blitar 2006-2010

II – 18

2.4

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Blitar 2006-2010

II – 24

2.5

Perkembangan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Miskin di

II – 24

Kabupaten Blitar tahun 2006-2010 2.6

Perkembangan Jumlah Pemegang Askeskin tahun 2006-2010

II – 25

2.7

Perkembangan Jumlah Upah Minimum Kabupaten Blitar tahun 2006-

II – 26

2010 2.8

Perkembangan Jumlah Pemegang SIUP dan TDP tahun 2006-2010

II – 30

2.9

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Blitar tahun 2007-2010

II – 34

3.1

Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD

III – 1

Dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD 3.2

Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD

III – 2

3.3

Struktur Belanja APBD 2006-2010

III - 11

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR : TAHUN 2011 TANGGAL : JULI 2011

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ( RPJMD ) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011-2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan dari setiap daerah. Seiring dengan estafet kepemimpinan di kabupaten Blitar, yang didahului dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati secara langsung pada tanggal 9 Nopember 2010 dan telah terpilih dan dilantik Bupati dan Wakil Bupati secara definitif pada tanggal 31 Januari 2011. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 27 ayat 1 huruf k Undang- Undang No. 32 tahun 2004, Bupati dan

Wakil Bupati berkewajiban untuk menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD. Rencana strategis dimaksud sebagaimana yang disebutkan dalam Undang– Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu lima tahun. Rencana pembangunan jangka menengah yang disusun di Kabupaten Blitar adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2016. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang sangat penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penuh pada proses penyusunan dokumen RPJMD, dan tentunya diikuti pula dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya. Dalam rangka tetap menjaga sinkronisasi perencanaan antar level pemerintahan dalam jangka menengah baik dalam hal program pembangunan di daerah, propinsi maupun pusat, maka RPJMD Kabupaten Blitar disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional tahun 2010-2014 dan RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Pada tahapan pertama RPJPD Kabupaten Blitar , yaitu tahun 2005-2010 telah banyak permasalahan pembangunan di Kabupaten Blitar yang berhasil ditangani , juga telah terjadi perubahan yang cukup signifikan baik dalam segi pelayanan pemerintahan maupun pembangunan yang baik secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebut merupakan buah sinergi tiga kekuatan utama yang ada di Kabupaten Blitar , yaitu pemerintah daerah, DPRD dan dunia usaha serta masyarakat. Walaupun harus diakui pula masih banyak permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan yang masih harus ditangani dalam masa jabatan lima tahun kedepan. Hal mendasar dari keberhasilan pembangunan lima tahun pertama adalah telah bergesernya paradigma pembangunan dari ketergantungan sepenuhnya kepada pemerintah menjadi pembangunan yang terpadu antara semua stakeholder dan paradigma pembinaan menjadi pemberdayaan masyarakat dan berubahnya paradigma aparatur dari yang dilayani menjadi melayani masyarakat. RPJMD

sebagai

dokumen

perencanaan

strategis

jangka

menengah

merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalampenyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja SKPD). RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan kebijakan pembangunan selama lima tahun, sehingga segala substansi didalamnya harus mengacu pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang.

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015 dilandasi dasar hukum sebagai berikut: 1.

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2; 2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Blitar (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4725)

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

12.

Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.

16.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah denngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19.

Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJM Nasional 2010-2014; 20.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;

21.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.

22.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur 2009– 2014;

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008 – 2028.

1.3.

Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Blitar maupun RTRW Kabupaten Blitar, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya, selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Blitar, yang dari keberadaan RKPD Kabupaten Blitar tersebut, selanjutnya, akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Gambar 1. 1 Hubungan RPJM Kabupaten Blitar dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Blitar ke dalam RKPD Kabupaten Blitar untuk setiap tahunnya, akan

dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar. Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2015 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. 1.3.1 Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPJMN, RPJMD Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Blitar 1.

Tujuan RPJMN 2010-2014 1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan 3. Penegakan Pilar Demokrasi 4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi 5. Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan

RPJMD PROP. JATIM 2009-2014

RPJMD KAB. BLITAR 2011-2016

Misi mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah kemakmuran bersama, terutama wong cilik.

1. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja 2. Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya 3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan 4. Membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan. 5. Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia. 6. Terwujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. 7. Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN

2. Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014

RPJMD PROP. JATIM 2009-2014

RPJMD KAB. BLITAR 2011-2016

1. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat. I. EKONOMI a. Pertumbuhan Ekonomi 6,36,8 per tahun b. Inflasi rata-rata 6-4 persen per tahun c. Tingkat Pengangguran Terbuka 5-6 persen akhir tahun 2014 d. Tingkat Kemiskinan 8-10 persen akhir tahun 2014 1) PENDIDIKAN dari tahun 2008 sampai 2014 ; a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas meningkat dari 7,5 menjadi 8,25 persen b. Angka buta aksara menurun dari 5,97 menjadi 4,18 persen c. APM (SD/MI) meningkat dari 95,14 menjadi 96

1. Meningkatnya secara nyata proporsi penduduk, terutama penduduk miskin, yang dapat menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dan Pendidikan Menengah 12 tahun. 2. Sasaran peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan adalah makin terbukanya dan makin mudah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, tanpa diskriminasi, serta makin meningkatnya taraf kesehatan masyarakat

1. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan dengan sasaran ; a. Meningkatnya usia harapan hidup b. Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi c. Meningkatnya angka melek huruf, angka partisipasi sekolah dan lama sekolah d. Terbentuknya kepribadian insan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Sasaran perluasan lapangan kerja adalah meningkatnya jumlah lapangan kerja, baik formal maupun informal, di pedesaan dan perkotaan, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK 4. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya secara nyata jumlah penduduk miskin, laki-laki dan perempuan, dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin 5. Sasaran pembangunan dan perlindungan kesejahteraan sosial rakyat adalah meningkatkan pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan penduduk yang menyandang masalah kesejahteraan sosial 6. Sasaran revitalisasi pertanian adalah meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian secara signifikan, dan meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, serta berkembangnya agrobisnis/agroindustri dan agropolitan 7. Sasaran pemberdayaan koperasi adalah meningkatnya posisi tawar, dan efisiensi, serta menguatnya kelembagaan koperasi, sehingga dapat turut memperbaiki kondisi

Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan f. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja g. Menurunnya angka pengangguran h. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga. 2. Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dengan sasaran ; a. Tersedianya infrastruktur Jalan dan jembatan, transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK). b. Tersedianya infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai untuk peningkatan produksi dan pemasaran produk. c. Tersedianya infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya d. Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar e. Tersedianya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air. f. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman. g. Meningkatnya kualitas objek dan sarana pariwisata h. Meningkatnya kualitas sarana

d. APM (SMP/MTs) meningkat dari 72,28 menjadi 76 persen e. APK SMA/SKM/MA dari 64,28 menjadi 85 persen f. APK PT (usia 19-23) meningkat dari 21,26 menjadi 30 persen g. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. II. KESEHATAN a. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 menjadi 72,0 tahun b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dari 228 menjadi 118 c. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 34 menjadi 24 persen d. Menurunnya prevalensi

e.

RPJMN 2010-2014

III. a. b. c. d. e. IV. a. b. c. d. V. a.

b.

c. d.

kekurangan gizi pada anak balita dari 18,4 menjadi < 15 persen PANGAN Produksi Padi tumbuh 3,22 persen per tahun Produksi Jagung tumbuh 10,02 persen per tahun Produksi Kedele tumbuh 20,05 per tahun Produksi Gula tumbuh 12,55 persen per tahun Produksi Daging Sapi tumbuh 7,30 persen per tahun ENERGI Peningkatan kapasitas pembangkit listrik Meningkatnya rasio elektrifikasi Meningkatnya produksi minyak bumi Meningkatnya pemanfaatan energi panas bumi INFRASTRUKTUR Pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT dan Papua Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda dan antar pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda. Penuntasan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur Perbaikan sistem jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan)

VI. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia

VII. Sasaran Pembangunan Penegakan Hukum Tercapaianya suasana dan

RPJMD PROP. JATIM 2009-2014 persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya 8. Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor non-migas adalah sebagai berikut: a. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi melalui penyederhanaan prosedur perijinan, dan meningkatnya kepastian hukum. 9. Reformasi dimaksud mencakup upaya menuntaskan sinkronisasi, sekaligus deregulasi peraturan antarsektor dan antara pusat dengan daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan untuk memulai usaha, penyempurnaan sistem perpajakan dan kepabeanan, penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berusaha. a. Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga perannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto meningkat, terutama investasi di bidang pertanian. b. Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi dan ekspor. c. Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap, dengan komposisi produk yang lebih beragam, dan berdaya saing tinggi. d. Meningkatnya keberdayaan eksportir kecil dan menengah melalui pemberian insentif dan fasilitasi akses informasi dan sumber pembiayaan. e. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, tertib niaga, dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan yang kondusif dan dinamis. f. Meningkatnya efisiensi pelayanan ekspor-impor kepelabuhanan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan. g. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa. 10. Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan daya saing

RPJMD KAB. BLITAR 2011-2016 prasarana pasar tradisional Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur pemerintahan di Kabupaten Blitar j. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan Iptek dengan sasaran; a. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan b. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau c. Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat d. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi e. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan Koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing f. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja Membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan dengan sasaran ; a. Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Meningkatnya kerukungan umat beragama c. Meningkatnya pelaksanaan interaksi budaya dalam rangka peningkatan modal sosial d. Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial e. Berkembangnya nilai budaya yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan kebijakan pembangunan f. Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan upaya pelestarian

i.

3.

4.

RPJMN 2010-2014 kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum.

RPJMD PROP. JATIM 2009-2014 industri manufaktur adalah: a. Meningkatnya pertumbuhan industri manufaktur. b. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor Jawa Timur. c. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh industri manufaktur. d. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif, baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi. e. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing. f. Meningkatnya pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan meningkatnya daya saing sektor ini dalam menghadapi produk impor. g. Meningkatnya pertumbuhan industri berorientasi ekspor yang menggunakan sumber daya lokal. h. Meningkatnya pertumbuhan industri berbasis agro. i. Meningkatnya perkembangan sentra-sentra industri, termasuk industri kecil dan kerajinan. 11. Sasaran umum yang hendak dicapai dalam upaya pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat. b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik melalui kerjasama dengan pihak badan usaha swasta. c. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur komersial dengan mendorong peran aktif badan usaha swasta dalam penyediaannya.

RPJMD KAB. BLITAR 2011-2016

5.

dan pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber daya pembangunan Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia dengan sasaran ; a. Meningkatnya kesadaran hukum dan pembinaan hukum b. Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman c. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum

d. Menurunnya pelanggaran hukum e. f.

dan kriminalitas Menurunnya jumlah kasus Narkoba. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak

6.

Tewujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup dengan sasaran ; a. Berkurangnya pencemaran air udara dan tanah b. Pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan c. Berkurangnya kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal d. Mencegah meluasnya areal lahan kritis e. Meningkatnya kesadaran masyarakat agar peduli pada kelestarian lingkungan hidup f. Tersedianya fasilitas pengolahan limbah pada lingkungan usaha/industri g. Berkurangnya penangkapan ikan (illegal fishing ) dan satwa ilegal

7.

Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN dengan sasaran ; a. Meningkatnya profesionalisme birokrasi b. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur

RPJMN 2010-2014

RPJMD PROP. JATIM 2009-2014

RPJMD KAB. BLITAR 2011-2016

c. Meningkatnya kualitas sumber

daya aparatur pemerintahan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien

d. Meningkatnya e.

3. Kebijakan Umum Pembangunan RPJMN 2010-2014 1. Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan HAM serta kebebasan yang bertanggung jawab. 3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan semua kesenjangan pendapatan, kesenjangan antar daerah (termasuk desa-kota) dan kesenjangan jender.

RPJMD PROP. JATIM 2009-2014 1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development), yang mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri. 2. Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor).

RPJMD KAB. BLITAR 2011-2016

1. Meningkatkan aksesibilitas kesehatan, pendidikan dan mengupayakan iklim yang mendukung bagi terciptanya pengembangan usaha dan peluang kerja 2. Penyediaan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata dan pengentasan kemiskinan

3. Pengarusutamaan gender. 4. Keseimbangan pembangunan dan ekonomi, melalui, pengembangan agrobisnis.

pemerataan pertumbuhan terutama, agroindustri/

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat khususnya dipedesaan.

4. Mendorong pelibatan lembagalembaga keagamaan untuk membangun perilaku masyarakat yang mencerminkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai nilai-nilai budaya bangsa 5. Meningkatkan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan menciptakan ketertiban dan keamanan 6. Memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup 7. Memperkuat kelembagaan, menyempurnakan tugas pokok dan

RPJMN 2010-2014

RPJMD PROP. JATIM 2009-2014

RPJMD KAB. BLITAR 2011-2016 fungsi serta norma standar pelayanan SKPD, meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah dan menegakkan disiplin pegawai.

4. Prioritas Pembangunan RPJMN 2010-2014 Inpres Nomor 1 Tahun 2010 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Pendidikan; Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi; Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan; Prioritas lainnya di bidang perekonomian;

14. Prioritas lainnya dibidang kesejahteraan rakyat; Inpres Nomor 3 tahun 2010 : Program Pembangungan Yang Berkeadilan ; 1. Program Pro Rakyat; a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis

RPJMD PROP. JATIM 2009-2014

RPJMD KAB. BLITAR 2011-2016

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan 2. Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Perluasan Lapangan Kerja 4. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan 5. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis 6. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 7. Peningkatan Investasi, Ekspor NonMigas, dan Pariwisata, 8. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur 9. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur 10. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang, 11. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik, 12. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial, 13. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender 14. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga 15. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 16. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas, 17. Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo

1. Penanggulangan kemiskinan,pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. 3. Memperluas akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan 4. Pemenuhan anggaran pendidikan minimal 30 persen dari APBD 5. Perbaikan kualitas guru dan pendidik 6. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan infrastruktur yang telah terbangun dan upaya pemeliharaannya. 7. Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. 8. Penegakan dan pembuatan peraturan daerah untuk meningkatkan keamanan, ketertiban serta menjamin pelaksanaan demokrasi. 9. Meningkatkan semangat toleransi beragama, tanggang rasa dan saling menghormati dalam bermasyarakat. 10. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan tata ruang wilayah.

RPJMN 2010-2014 pemberdayaan mikro dan kecil;

usaha

2.Program keadilan untuk semua; a. Program keadilan bagi anak; b. Program keadilan bagi perempuan; c. Program keadilan di bidang ketegakerjaan; d. Program keadilan di bidang bantuan hukum; e. Program keadilan reformasi hukum dan peradilan; f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan. 3. Program Pencapaian Tujuan Pembangunan Mileniun; a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua; c. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; d. Program penurunan angka kematian anak; e. Program kesehatan ibu; f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; g. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Mileniun.

RPJMD PROP. JATIM 2009-2014

RPJMD KAB. BLITAR 2011-2016

1.3.2 RTRW Propinsi Jawa Timur

Arahan pengembangan pemanfaatan ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur yang cukup terkait dengan Kabupaten Blitar adalah tentang struktur pemanfaatan ruang wiilayah , menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan Pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan dan kesehatan. Perwilayahan Jawa Timur direncanakan dalam satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan yang dibagi dalam 9 Satuan Wilayah Pengembangan , dan Kabupaten Blitar masuk dalam SWP 6. Sedangkan kedudukan Kabupaten Blitar di dalam orde-orde perkotaan di propinsi Jawa Timur , Kabupaten Blitar termasuk dalam Orde P5. Sesuai dengan perwilyahan pembangunan tersebut, Kabupaten Blitar masuk dalam SWP Blitar yang berpusat di Kota Blitar dengan fungsi sebagai kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Sedangkan untuk pusat pengembangan, beberapa fasilitas yang diperlukan diantaranya sudah terrealisir karena menjadi sarana penting diantaranya : a.

Fasilitas pemerintahan : Untuk mendukung upaya pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar maka pembangunan fasilitas dan gedung pemerintahan di Kecamatan Kanigoro secara bertahap akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Pembangunan sarana pemerintahan lainnya seperti Kantor Polres Blitar telah dilaksanakan di telah difungsikan yakni yang berada di wilayah Kecamatan Talun.

b. Fasilitas perdagangan : Pengembangan fasilitas perdagangan diarahkan pada upaya revitalisasi pasar tradisional serta penyediaan pasar terpadu yang dapat bersinergi. Sedangkan Keberadaan

pasar swalayan modern dapat menjadi pertimbangan jika secara

ekonomis berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, dengan mengangkat produk-produk UKM lokal serta didukung oleh kebutuhan dan daya beli masyarakat. Pengembangan ruko dan pertokoan juga menjadi sarana penting dalam rangka meningkatkan perdagangan. Dalam perencanaan ini, pemerintah

daerah

mendorong tumbuhnya ruko dan pertokoan yang dilaksanakan oleh pihak swasta dengan syarat tetap memperhatikan tata ruang wilayah. c.

Fasilitas jasa : Keberadaan Lembaga keuangan (bank, koperasi) di Kabupaten Blitar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas permodalan yang mudah, cepat dan mampu mendorong tumbuhnya wirausaha. Pengembangan fasilitas keuangan ini tergantung pada regulasi yang diatur oleh Bank Indonesia serta pertimbangan dari bank yang bersangkutan.

d. Fasilitas pendidikan : Fasilitas pendidikan untuk jenjang SMA/MA/SMK di Kabupaten Blitar terus diupayakan keberadaannya agar menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini relatif jauh dari fasilitas pendidikan menengah, khususnya pendidikan kejuruan. e.

Fasilitas kesehatan : Pengembangan rumah sakit pemerintah tipe C terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pengembangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Demikian juga dengan keberadaan Puskesmas dengan fasilitas rawat inap akan makin ditingkatkan jumlah maupun kualitasnya, termasuk pembangunan Puskesmas Plus di kecamatan Sutojayan. Satuan wilayah pengembangan Blitar selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan

juga diarahkan untuk kegiatan industri, perdagangan, jasa dan pendididikan. Antara pusat dengan perkotaan Wlingi sebagai sub pusatnya diharapkan dapat berkembang secara seimbang dan serasi. Perkotaan Wlingi sabagai sub pusat SWP berfungsi sebagai pusat perkotaan IKK dimana kegiatan yang diarahkan adalah kegiatan perdagangan, jasa dan pemukiman. Sedangkan wilayah sekitarnya diarahkan

sebagai kegiatan

perkebunan, pertanian dan penyebaran fasilitas. Pengembangan ekonomi yang dikembangkan di wilayah Kabupaten Blitar adalah kegiatan pertanian terutama agrobisnis, peternakan khususnya di Srengat dan sekitarnya, kehutanan, perikanan serta agroindustri.

1.3.3 RTRW Kabupaten Blitar Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2009, maka ditetapkanlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008-2028. Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terwujudnya ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat. Sedangkan misi penataan ruang Kabupaten Blitar

adalah : Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras

dengan daya dukung di Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah; Mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan wilayah. Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari : (a) Penetapan Struktur Ruang Wilayah; (b) Penetapan pola ruang wilayah ; (c) Penetapan pesisir dan pulau-pulau kecil; (d) Penetapan kawasan strategis wilayah. A. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah memuat; (a) kebijakan dan strategi sistem perdesaan, (b) sistem perkotaan, (c) penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan serta, (d) pengembangan prasarana wilayah. I. Kebijakan dan strategi sistem perdesaan memuat : a.

Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan pedesaan dengan strategi pengembangan wilayah meliputi ; 1. Pembangunan kawasan peternakan berskala besar pada setiap kawasan indusri peternakan (KINAK) di wilayah Kabupaten Blitar; 2. Peningkatan pertanian berbasis agribisnis di wilayah Blitar bagian utara yang berada di jalur strategis disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran; 3. Pengembangan kawasan penghasil perikanan di wilayah Blitar selatan; 4. Pengembangan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan peternakan di Kabupaten Blitar.

b. Pengembangan sistem agropolitan pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar dengan strategi meliputi ; 1. Menetapkan pengembangan kawasan agropolitan diseluruh Kecamatan Kanigoro;

2. Pengembangan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan pertanian di Kabupaten Blitar; 3. Peningkatan kemampuan permodalan melalui kerjasama dengan swasta dan pemerintah II. Kebijakan dan strategi sistem perkotaan memuat : a.

Pengembangan orde perkotaan bertingkat dan sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan dengan strategi sebagai berikut; 1. Pengembangan perkotaan utama yaitu ; Perkotaan Wlingi, Perkotaan Srengat, Perkotaan Binangun, Perkotaan Sutojayan, Perkotaan Bakung sebagai pusat –pusat pelayanan. 2. Penanganan dan pengembangan wilayah-wilayah di lingkar kota Blitar sebagai wilayah perbatasan yang perlu diperhatikan perkembangannya, serta ; 3. Mendorong pengembangan wilayah bagian selatan Kabupaten Blitar dengan fungsi utama pengembangan perikanan dan pariwisata.

b. Pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki di wilayah Kabupaten Blitar dengan strategi sebagai berikut ; 1. Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Kanigoro sebagai perkotaan Orde K1 yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan/ibu kota Kabupaten Blitar. 2. Pengembangan perkotaan pusat SSWP sebagai perkotaan orde K2, serta; 3. Pengembangan perkotaan ibu kota kecamatan yang bukan sebagai pusat SSWP sebagai perkotaan orde K3. III. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan memuat penetapan fungsi kawasan perdesaan dan perkotaan. Fungsi kawasan perdesaan meliputi ; (1) Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan perdesaan, (2) pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial. Penatapan fungsi kawasan perkotaan meliputi ; (1) Pengembangan pelayanan sosial ekonomi sesuai potensi kawasan perkotaan serta peranan dalam hubungannya dengan wilayah lain, dengan srtategi : Mnetapkan Ibu Kota Kanigoro sebaga pusat pemerintahan di Kabupaten Blitar, ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, Pengembangan perkotaan

Wonotirto sebagai perkotaan yang perpotensi untuk pengembangan sektor perikanan dan pariwisata, dan pengembangan perkotaan sebaga pusat pelayanan sosial ekonomi bagi area yang lebih luas. (2) Pengembangan kawasan perkotaan ibu kota kecamatan dengan strategi; penyediaan sarana dan prasarana perkotaan sesuai skala pelayanan ibu kota kecamatan dan peningkatan interaksi kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan ibu kota kecamatan. IV. Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana wilayah terdiri atas lima bidang pengembangan yaitu; (a) pengembangan prasarana transportasi, (b) telematika, (c) pengairan energi/listrik dan (e) prasarana lingkungan. a. Pengembangan prasarana transportasi meliputi transportasi darat, laut dan udara. Pengembangan Transportasi darat meliputi ; 1. Pengembangan prasarana jalan guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan strategi ; pengembangan jalan arteri primer jalur lintas selatan (JLS) dan jalan yang menghubungkan Malang-Blitar-Kediri, Pengembangan jalan kolektor primer yaitu jalan penghubung Kota Blitar ke Tambakrejo hingga menyatu dengan JLS, dan Pengembangan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan dan penghubungn dengan fungsi utama di Kabupaten Blitar yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor serta pengembangan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan. 2. Pengembangan infrastruktur pendukung prasarana jaringan jalan dengan mengoptimalkan fungsi terminal di Kabupaten Blitar sebagai terminal induk dan peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal. 3. Pengembangan sistem trasnportasi kereta api dilaksanakan dengan mengoptimalkan pengembangan dan peningkatan pelayanan sistem transportasi dan infrastruktur pendukungnya melalui pengembangan jalur

kereta

api

Kediri-Tulungagung

kelas

III,

perbaikan

dan

penambahan sarana dan prasarana penunjang stasiun kereta api dan perbaikan stasiun dan sub stasiun.

Pengembangan transportasi laut dilakukan melalui pengembangan akses eksternal kawasan, akses internal kawasan, optimalisasi PPI dari segi ketersediaan sarana prasarana pendukung maupun dari segi sosial ekonomi. Pengembangan transportasi udara dilaksanakan dengan strategi (a) penetapan lokasi bandara sebagai transportasi udara perintis dengan alternatif wilayah, kecamatan Kademangan, Wonotirto, Sanankulon, dan Ponggok, (b) kerjasama dengan maskapai penerbangan untuk pengembangan rute penerbangan. 4. Kebijakan dan strategi pengembangan prasarna Telematika meliputi; (a) peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan dalam penyediaan tower BTS (base transceiver station) yang menjangkau wilayah perdesaan, peningkatan sistem infomasi berbasis teknologi internet, serta pengembangan prasarana telekomunikasi telepon maupun telepon seluler, (b) peningkatan pelayanan baik jumlah dan mutu disetiap wilayah. 5. Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana pengairan meliputi ; (a) peningkatan sistem jaringan pengairan, peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis, serta peningkatan sarana dan prasarana, (b) peningkatan pelayanan dan fungsi prasarana pengairan melalui perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air, pengembangan dan perbaikan waduk,bendung, dan cek dam pada kawasan potensial, mencegah terjadinya pendangkalan saluran irigasi, pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air serta pengendalian terhadap pemanfaatan air tanah. 6.

Kebijakan dan strategi pengembangan prasarana energi/listrik meliputi; (a) peningkatan pelayanan melalui perluasan jaringan, pengembangan sunber daya energi, pengembangan jaringan baru, infrastruktur pendukung serta mengoptimalkan pelayanan, (b) perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa melalui peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok dan pengembangan sistem mikro hidro dan alternatif sumber energi listrik lainnya.

7. Kebijkanan dan strartegi pengembangan prasarana lingkungan dilakukan melalui (a) mereduksi timbunan sampah sejak awal dengan cara minimalisasi penggunaan sumber sampah yang sukar didaur ulang secara alamiah, memanfaatkan ulang (recycle) serta mengolah sampah organik menjadi kompos, (b) optimalisasi tingkat penanganan sampah perkotaan melalui ; peningkatan prasarana pengolah sampah dan pengelolaan sampah berkelanjutan, (c) peningkatan dan perbaikan penanganan sampah perdesaan melalui sistem pengolahan sampah dan pengolehan sampah yang mendukung pertanian, (d) penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau dengan jalan pengadaan taman dan hutan kota, penetapan luasan ruang terbuka hijau perkotaan minimum 30 % dari luas area, serta pengembangan jenis ruang terbuka hijau dengan berbagai fungsinya, (e) menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dengan strategi ; pemenuhan kualitas septic tank per kepala keluarga di wilayah perkotaan, penanganan limbah rumah tangga, peningkatan sanitasi lingkungan untuk pemukiman, produksi, jasa dan kegiatan sosial ekonomi lainnya, serta pemenuhan fasilitas drainase sesuai ketentuan hidrologi. B. Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang wilayah di Kabupaten Blitar meliputi pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. 1. Pelestarian kawasan lindung meliputi ; pelestarian kawasan suaka alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlingdungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan rawan bencana serta kawasan lindung lainnya. 2. Pengembangan kawasan budidaya meliputi; pengembangan hutan produksi, kawasan hutan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, pemukiman perdesaan dan perkotaan, peruntukan industri, pertambangan serta Ruang Terbuka Hijau (RTH). C. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Kebijakan dan strategi penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memuat tentang ; (a) Pengelolaan kawasan pesisir dilakukan secara optimal untuk

mendukung kemajuan wilayah, (b) Kawasan pesisir merupakan bagian integral wilayah daratan kabupaten Blitar. Untuk itu perlu adanya pemerataan pembangunan secara seimbang, (c) Kawasan pesisir dan sekitarnya merupakan suatu ekosistem yang saling terkait sehingga harus dilestarikan untuk menjaga kesinambungan kegiatan ikutannya untuk menunjang perkembangan wilayah secara umum. D. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah. Kebijakan dan strategi ini memuat tentang ; (a) Pengembangan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan (KINAK) di Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan, (b) Pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, (c) Pengembangan kegiatan pendukung kawasan pantai sekitar pantai selatan (Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo, Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto), (d) Pengembangan kawasan Agribisnis di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, (e) Pengembangan kawasan Agropolitan di seluruh kecamatan Kanigoro, (f) Pengembangan kawasan pariwisata di Gunung Kelud dan Candi Penataran, (g) Memantapkan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural, (h) Pengembangan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup. Berdasarkan Rencana Struktur Ruang Wilayah, Kabupaten Blitar diarahkan pada pengembangan sistem perdesaan, sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana

wilayah.

Sistem

perdesaan

dikembangkan

untuk

mendorong

pertumbuhan ekonomi perdesaan sebagai bagian dari sistem perekonomian wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang di kawasan permukiman. Pengembangan struktur ekonomi perdesaan bertumpu pada sektor pertanian dan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat. Sistem perkotaan di Kabupaten Blitar meliputi 22 kawasan perkotaan yang terbagi menjadi 1 kawasan perkotaan sebagai ibu kota kabupaten dan 21 sebagai ibu kota kecamatan. Sistem dan fungsi perilayahan perkotaan dibagi kedalam 6 (enam) SSWP sebagai berikut ; a. Sub SWP A dengan pusat pengembangannya di Srengat. Wilayah pendukungnya yaitu Kecamatan Udanawu, Ponggok dan Wonodadi.

b. Sub

SWP

B

merupakan

SSWP

lingkar

kota

Blitar

dengan

pusat

pengembangannya di Kota Blitar dengan wilayah pendukungnya yaitu kecamatan Garum, Nglegok, Sanankulon dan Kademangan. c. Sub SWP C dengan pusat pengembangan di Kecamatan Kanigoro sebagai Ibu Kota Kabupaten Blitar dan wilayah pendukungnya kecamatan Kanigoro. d. Sub SWP D dengan pusat pengembangan di Wlingi, wilayah pendukungnya yaitu kecamatan Doko, Talun, Kesamben, Selopuro, Selorejo dan Gandusari. e. Sub SWP E dengan pusat pengembangan di Kecamatan Binangun, wilayah pendukungnya kecamatan Wates. f. Sub SWP F dengan pusat pengembangan di Kecamatan Sutojayan, wilayah pendukung yaitu Kecamatan Panggungrejo dan kecamatan Wonotirto g. Sub SWP G dengan pusat pengembangan di Ibu kota kecamatan Bakung dan wilayah pengembangan kecamatan Bakung.

1.3.4. RPJPD Kabupaten Blitar RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, karena RPJM ini merupakan tahap kedua dari keseluruhan perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar . Tahapan dan skala prioritas dalam RPJPD Kabupaten Blitar ditetapkan untuk mencerminkan urgensi permasalahan yang henddak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan dan skala prioritas dalam masingmasing tahapan berbeda-beda, tetapi tetap terjaga kesinambungannya antar setiap periode perencanaan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Blitar yaitu mewujudkan perekonomian rakyat yang mandiri dan tangguh menuju masyarakat Kabupaten Blitar yang sejahtera, makmur, berdaya dan religius dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prioritas utama harus senantiasa menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM I, RPJM II (Tahun 2011-2016) ditujukan pada :

1) Memantapkan kembali penataan Kabupaten Blitar di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian; 2) Di Bidang keamanan dan ketertiban di Kabupaten Blitar terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan Negara yang ditandai dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan bekerjasama dengan aparat keamanan. Kondisi itu sejalan dengan

meningkatnya kesadaran

dan

penegakan

hukum,

tercapainya

konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asazi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. 3) Sejalan dengan itu, kehidupan yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah ; 4) Peningkatan kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan

perkapita,

menurunnya

angka

kemiskinan,

dan

tingkat

pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya derajat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak ; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, dan antar kelompok masyarakat ; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktiff dalam rangka memantaapkan budaya dan karakter bangsa . 5) Meningkatnya daya saing perekonomian melalui penguatan sentra-sentra industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan

peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan reelevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. 6) Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang ; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tataruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya kedalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturaan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

1.3.5 Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyusunan Renstra SKPD harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPMD, kemudian menerjemahkan kedalam rencana strategis SKPD, dan kemudian disajikan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.

1.3.6 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) rancangan kerangka ekonomi daerah; b) program prioritas pembangunan daerah; dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

1.3.7 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat : a) program dan kegiatan; b) lokasi kegiatan; c) indikator kinerja; d) kelompok sasaran; e) pagu indikatif dan prakiraan maju.

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika RPJMD Kabupaten Blitar disusun berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut : BAB I.

Pendahuluan 1.6

Latar Belakang Sub ini menjelaskan alasan disusunya RPJMD serta pengertian ringkas mengenai RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis Kabupaten Blitar kurun waktu 2011 hingga 2016.

1.7

Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.8

Hubungan RPJMD dengan dokumen Perencanaan lainnya. Sub bab ini untuk menggambarkan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya melalui gambar alur hubungan dimaksud sebagaimana diatur dalam perundang-udangan.

1.9

Sistematika Penulisan Sub ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD

terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 1.10

Maksud dan tujuan Sub bab ini memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016.

BAB II.

Gambaran Umum Kondisi Daerah Pada bab ini akan menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang disajikan secara umum dengan data yang ada terkait kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan

daerah,

visi/misi

kepala

daerah,

dan

kebutuhan

perumusan strategi. 2.5

Aspek Geografi dan Demografi Pada bab ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana dengan beberapa grafik dan tabel. Bab ini juga menjelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur,

dan distribusi penduduk melalui tabel dan grafik. 2.6

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pada bab ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang digambarkan dalam tabel perkembangan PDRB kurun waktu 2006 hingga 2010, proyeksi hingga tahun 2015 serta perkembangan kontirbusi sektoral terhadap PDRB. Untuk kesejahteraan sosial diuraikan mengenai kondisi kemiskinan dan perkembangannya,

indikator tingkat pengangguran, dan IPM.

Sedangkan perlindungan sosial sebagai salah satu aspek

kesejahteraan masyarakat diuraikan kinerja yang telah dicapai dalam bentuk tabel. Kesetaraan gender secara sekilas diuraikan sebagai bagian dari aspek kesejateraan masyarakat. 2.7

Aspek Pelayanan Umum Pada bab ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang meliputi kinerja pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian, industri dan perdagangan serta energi dan sumber daya mineral.

2.8

Aspek Daya Saing Daerah Pada bab ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih lanjut dipaparkan tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III.

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah berupa tabel-tabel. 3.4

Kinerja Keuangan Masa Lalu Pada sub bab ini diuraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

BAB IV.

3.5

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.6

Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

Analisis Isu-isu Strategis Pada bab ini diuraikan isu-isu yang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi sebagai tindakan yang akan diambil untuk kurun waktu lima tahun kedepan. 4.4

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Blitar Sub bab ini menyebutkan secara ringkas tentang permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Blitar

4.5

Isu strategis Pembangunan Kabupaten Blitar

Sub bab ini mengidentifikasi beberapa isu strategis yang menjadi dasar perencanaan prioritas kurun waktu lima tahun kedepan. 4.6

Fokus Pembangunan Sektoral Sub bab ini menyandingkan fokus pembangunan sektoral dengan isu strategis yang telah diidentifikasi

BAB V.

BAB VI.

Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 5.5

Visi

5.6

Misi

5.7

Tujuan

5.8

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan Bab ini menguraikan mengenai strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VII.

6.3

Strategi Pembangunan

6.4

Arah Kebijakan Umum

Kebijakan Umum dan program Pembangunan Daerah Dalam bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Disajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih dalam bentuk matriks.

BAB VIII.

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah dalam bentuk tabel dan matriks.

BAB X.

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab ini menguraikan perihal penggunaan dokumen perencanaan dalam

masa trasisi beserta kaidah pelakasanaannya. 10.1

Pedoman Transisi Sub bab ini menguraikan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan

RKPD

dan

RAPBD

tahun

pertama

dibawah

kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. 10.2

Kaidah Pelaksanaan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD sehingga dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaannya.

1.5.

Maksud dan tujuan 1.5.1 Maksud 1.

Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebiijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan

jangka

panjang

(sustainbility

development)

dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Blitar . 2.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Blitar serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efissien, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.

Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan.

4.

Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan

pemangku kepentingan pembangunan daerah yanng dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.5.2 Tujuan 1.

Tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .

2.

RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan pemerintah daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Aspek Geografi 1.

Karakter Lokasi dan Wilayah Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Timur bagian selatan. Secara astronomis terletak di 111 ̊40̇̇̇̇'-112 ̊10̇̇̇̇' Bujur Timur

dan

berbatasan

7 ̊58'-8 ̊9'5'' Lintang

Selatan.

Secara

administratif

dengan Kabupaten Kediri dan Malang disebelah Utara.

Kabupaten Malang di sebelah Timur. Samudera Indonesia

disebelah

Selatan dan Kabupaten Tulungagung dan Kediri di sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588.79 km² yang terbagi kedalam 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan. 2.

Topografi Wilayah Kabupaten Blitar

terbagi dua oleh Sungai Brantas.

Wilayah di sebelah Selatan Sungai Brantas lebih dikenal dengan sebutan Blitar Selatan dengan luas ± 698,94 kilometer. Sedangkan wilayah di sebelah Utara Sungai Brantas lebih dikenal dengan sebutan Blitar Utara dengan luas ± 898,94 kilometer. Ketinggian Kabupaten Blitar ± 167 meter dengan keadaan topografi sangat bervariasi mulai dari dataran, bergelombang hingga berbukit. Adapun persebaran kondisi topografi adalah sebagai berikut ;  Wilayah Utara mempunyai kemiringan antara 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40% dengan keadaan bentuk wilayah bergelombang sampai dengan berbukit. Mengingat bagian utara merupakan bagian dari gunung Kelud dan gunung Butak.  Wilayah Tengah umumnya relatif datar dengan kelerengan 0-20% hanya pada bagian sebelah timur agak berkelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.

 Wiayah Selatan sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kelerengan rata-rata 15% - 40% dan hanya sebagian kecil yaitu disekitar DAS Brantas topogrfinya agak landai yaitu 0 – 2%.  Wilayah Kabupaten Blitar dengan kondisi geografis terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dengan adanya Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi disebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat . Daerah aliran sungai berada dibagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi 2 bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan. Sungai Brantas ini juga sekaligus merupakan muara dari sungai-sungai utama yang mengalir dari bagian utara Kabupaten Blitar seperti sungai Lekso, sungai Putih dan sebagainya. Dibagian selatan juga terbentang dari timur ke barat wilayah pesisir Kabupaten Blitar sepanjang 45 km menghadap Samudera Indonesia. 3.

Geologi Jenis batuan yang dijumpai di wilayah Kabupaten Blitar terdiri dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang berumur Miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Satuan batuan gamping terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak dijumpai di wilayah selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto sebagian Kecamatan Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates. Sedangkan satuan batuan campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tuva dan lava) serta endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan, sebagian

Kecamatan Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben, Selopuro dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian utara wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah ± 50% dari luas wilayah Kabupaten Blitar. 4.

Hidrologi Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Blitar mempunyai pola yang berbeda antara wilayah utara dengan selatan. Wilayah utara sungai Brantas membentuk pola aliran (drainase system) radial dimana anak sungai dan sungai-sungai utamanya seolah-olah berpusat pada gunung Kelud dan Gunung Butak, kemudian menyebar keluar dan bermuara di sungai Brantas. Wilayah selatah, sungai-sungai dan anak sungai sebagian besar bermuara di Samudera Indonesai dan hanya sebagian kecil (disekitar Kecamatan Binangun) bermuara di sungai Brantas. Sumber-sumber mata air utama di Kabupaten Blitar dengan debit air cukup besar terdapat di Kecamatan Srengat, Gandusari, Wlingi, dan Kesamben. Sedangkan sumber air lainnya relatif kecil (rata-rata < 5 liter/detik) terletak di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Sutojayan dan Bakung.

5.

Klimatologi Iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3. yaitu iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau umumnya berlangsung antara bulan November – April. Sedangkan musim penghujan antara bulan Mei – September dengan curah hujan rata-rata 2.000 hingga 3.000 mm/tahun. Suhu rata-rata di Kabupaten Blitar berkisar antara 24,4 ̊ C dan 28,3 ̊ C. Tempat disekitar pesisir pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif lebih tinggi.

6.

Penggunaan Lahan

Ketersediaan tanah di Kabupaten Blitar seluas 1.588,79 km².

Untuk

kawasan pemukiman seluas 33.874 Ha. Hampir seperlima luas wilayah Kabupaten Blitar merupakan lahan sawah yakni seluas 31.738 Ha. Sedangkan penggunaan untuk lahan kebun/tegalan seluas 47.282 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, lahan perkebunan seluas 13.347 Ha, kawasan hutan seluas 34.968,9 Ha. Penggunaan lahan lainnya di Kabupaten Blitar adalah untuk kolam dan tambak seluas 161 Ha, kawasan wisata, kawasan peternakan, lahan kosong dan untuk keperluan lainnya. 7.

Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Blitar tersebut maka sejak jaman dahulu Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian (Agraris). Lahan yang digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 19.9 persen dari luas wilayah, belum termasuk

untuk

sektor

perikanan,

peternakan,

kehutanan

dan

perkebunan. Komoditas Hasil Peternakan terdiri dari Telur, daging dan susu. Ketiga komoditas ini sangat menonjol dari sisi produktifitasnya, sehingga mampu menopang ketersediaan bahan pangan masyarakat khususnya Kabupaten Blitar. Komoditas unggulan yang dihasilkan dari Kabupaten Blitar meliputi Komoditas Perkebunan yaitu: Rambutan, Nanas, Teh, Cengkeh, Kopi. Komoditas pertanian utamanya adalah pertanian tanaman pangan meliputi; padi, jagung, ketela, sayur-sayuran dan sebagainya. Komoditas Perikanan yang terdiri dari ikan hias dengan produk utama adalah ikan Koi, ikan air tawar dengan produk utama antara lain Gurami, Nila, Lele, dan ikan laut tangkapan. Di wilayah pantai terdapat pula beberapa lokasi untuk tambak udang.

Seiring kebutuhan akan bahan baku tambang, di wilayah selatan saat ini merupakan pemasok bahan tambang golongan C seperti, Feldspar, Kaolin, Zeolit, pasir besi dan Batu Kapur. Dari sisi yang lain kondisi geografis Kabupaten Blitar menjadikan adanya perbedaan sosio kultural bagi penduduk yang mendiami berbagai wilayah di Kabupaten Blitar.

Seperti diwilayah barat kebudayaan

masyarakatnya condong ke mentaraman yang merujuk pada suatu teritori budaya maupun dialek yang digunakan. Sedangkan dibagian timur cenderung pada dialek yang diucapkan oleh penduduk Kabupaten Malang. 8.

Wilayah Rawan Bencana Dengan kondisi topografis Kabupaten Blitar yang sepanjang sisi selatannya berada ditepi pantai, selain juga bergunung-gunung dan terletak dilereng gunung Kelud, selain merupakan potensi yang sangat menjanjikan juga memiliki potensi bencana alam yang cukup beragam, antara lain : 1) Daerah rawan Tsunami berada di sepanjang pesisir Selatan Kabupaten Blitar , meliputi kecamatan Wates, Panggungrejo, Wonotirto dan Bakung ; 2) Daerah rawan bencana Gunung Berapi, meliputi Kecamatan Gandusari, Nglegok, Ponggok dan Srengat; 3) Daerah rawan Banjir meliputi wilayah disepanjang aliran sungai Brantas, antara lain Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Sutojayan ; 4) Daerah Rawan Angin Puting Beliung yaitu Kecamatan Srengat, Wonodadi dan Udanawu.

2.1.2 Aspek Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Blitar sampai dengan akhir tahun 2010 adalah sejumlah 1.261.427 jiwa (Data Dispendukcapil). Data hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah sejumlah 1.116.010 jiwa. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk

Kabupaten Blitar tahun sepuluh tahun terakhir

adalah 0,47persen. Sedangkan

tingkat kepadatan penduduk adalah 702 jiwa/Km2 . Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Blitar lima tahun terakhir adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2006 – 2010 TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

SUMBER DATA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

Dispendukcapil

627.839

622.175

1.250.014

BPS

547.409

547.763

1.095.172

Dispendukcapil

631.932

626.184

1.258.116

BPS

549.994

550.351

1.100.345

Dispendukcapil

625.961

633.823

1.259.784

BPS

552.592

552.950

1.105.542

Dispendukcapil

626.676

634.625

1.261.303

BPS

555.202

555.562

1.110.764

Dispendukcapil

632.997

628.430

1.261.427

BPS

559.219

556.791

1.116.010

Sumber : Dispendukcapil dan BPS Kabupaten Blitar tahun 2011

Dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat selisih jumlah penduduk menurut sumber datanya. Hal tersebut disebabkan berbedanya pengertian penduduk menurut masing-masing sumber data. Namun perbedaan tersebut tidaklah sangat mempengaruhi kondisi demografi di Kabupaten Blitar secara umum. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir pertambahan penduduk tiap tahunnya rata-rata 0,47 persen. (BPS) dan 1,01persen (Dispendukcapil). Sehingga dengan kondisi yang relatif sama, pertambahan penduduk lima tahun kedepan dapat diprakirakan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Prakiraan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2011 -2015 TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015

SUMBER DATA

JUMLAH

Dispendukcapil

1.272.290

BPS

1.121.281

Dispendukcapil

1.283.248

BPS

1.126.577

Dispendukcapil

1.294.299

BPS

1.131.898

Dispendukcapil

1.305.445

BPS

1.137.243

Dispendukcapil

1.316.688

BPS

1.142.615

Sumber : BPS dan Dispenduk Capil Kabupaten Blitar Tahun 2011

Dari data statistik diketahui bahwa Kecamatan Sanankulon memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi yakni 1.709,2 jiwa/km². Penyebaran (distribusi) penduduk diwilayah Kabupaten Blitar masih terkonsentrasi di bagian tengah atau di wilayah dimana secara geografis relatif lebih mudah mengakses sarana transportasi dan komunikasi maupun sarana lainnya. seperti Kecamatan Sutojayan, Kanigoro, Talun, Garum, Kesamben, Ponggok, Srengat, dan Udanawu. Tergambar pula bahwa kepadatan yang tinggi di wilayah tesebut memiliki potensi sumber daya manusia yang besar sehingga harus diimbangi pula dengan upaya penyediaan dan penciptaan lapangan kerja agar tidak terjadi peningkatan jumlah pengangguran dan juga upaya penataan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga mampu mengurangi akibat yang timbul dari meningkatnya kepadatan penduduk. Sedangkan wilayah dengan kepadatan rendah seperti Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, dan Wates secara geografis berada diwilayah pegunungan kapur dengan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan sarana penunjang lainnya masih memerlukan peningkatan.

Dari sisi demografis diwilayah dengan kepadatan rendah tersebut menggambarkan adanya potensi sumber daya manusia yang perlu diberdayakan untuk

meningkatkan

kemakmuran

melalui

peningkatan

kemampuan

dan

keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia (potensi bahan tambang, perkebunan, potensi kelautan), disertai kearifan dalam mengelola lingkungan alam untuk menjadikannya bernilai secara ekonomis yang berkelanjutan. Salah satu faktor yang juga berpengaruh terhadap perkembangan jumlah penduduk adalah pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Blitar . Jika dilihat dari perkembangan jumlah peserta KB aktif dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2010 terus menunjukkan peningkatan. Hal ini bermakna bahwa kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.3 Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS di Kabupaten Blitar Tahun 2006 – 2010 Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

PUS

220.643

225.755

229.126

232.456

235.786

Peserta KB Aktif

164.714

168.748

170.494

172.769

175.044

Sumber : Badan PP dan KB Kabupaten Blitar Tahun 2011

Dari sisi keagamaan, penduduk Kabupaten Blitar didominasi oleh pemeluk agama Islam, disusul oleh Kristen Protestan, Hindu, Katholik, dan yang berjumlah paling sedikit adalah pemeluk agama Budha. Komposisi jumlah pemeluk agama di Kabupaten Blitar adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Blitar Tahun 2006 – 2009 Uraian

Satuan

2006

2007

2008

2009

Islam

Orang

1.093.517

1.079.898

1.210.454

1.079.898

Kristen Protestan

Orang

24.841

25.852

18.809

27.480

Hindu

Orang

23.391

23.465

14.351

25.060

Katholik

Orang

21.853

21.867

13.242

21.923

Budha

Orang

6.050

6.082

2.913

5.085

Sumber : Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2010

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Berbicara mengenai perekonomian suatu daerah, termasuk di antaranya perekonomian Kabupaten Blitar, tidak bisa terlepas dari laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan satu ukuran kuantitatif dalam melihat pencapaian pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan dinamika perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, kondisi perekonomian Kabupaten Blitar dalam kurun lima tahun terakhir dapat dikatakan cukup baik. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Blitar, pertumbuhan ekonomi daerah ini selama periode 2006-2010 berturut-turut sebesar

5,38 persen (2006); 5,78 persen (2007); 6,04 persen (2008); 5,18

persen (2009) dan 6,40 persen (2010). Sedangkan laju inflasi berada pada kisaran angka 5 hingga 9 persen pertahun. Gambaran perkembangan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2006-2010 TAHUN

PDRB ADHB (Juta Rp.)

PDRB ADHK (Juta Rp.)

2006

7.637.803,30

4.571.921,96

2007

8.697.259,81

4.836.204,93

2008

9.935.944,23

5.128.535,24

2009

11.011.362,01

5.394.400,38

2010

12.333.662,24

5.722.208,51

Sumber : Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2010

Sedangkan perkembangan jumlah PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Blitar tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut : Tabel 2.6 Perkembangan PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Tahun 2006-2010 TAHUN

PDRB Perkapita ADHB (Rp.)

PDRB Perkapita ADHK (Rp.)

2006

6.695.076,30

4.007.613,86

2007

7.559.698,99

4.203.651,99

2008

8.563.800,70

4.420.289,87

2009

9.410.945,95

4.610.366,13

2010

10.452.477,59

4.849.431,99

Sumber : Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2010

Berdasarkan

uraian

tersebut,

dapat

disimpulkan

bahwa

aktivitas

perekonomian Kabupaten Blitar selama lima tahun terakhir relatif dinamis dan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari sisi nilai ataupun volume produksi.

Sementara itu, dalam lima tahun ke depan atau tepatnya di tahun 2015, PDRB ADHB Kabupaten Blitar diproyeksikan mencapai Rp. 22.749.485,57, sedangkan PDRB ADHK diperkirakan sebesar

Rp. 7.897.656,06 dengan rata-rata pertumbuhan

ekonomi 6,66 persen pertahun. Untuk tingkat inflasi, bisa dikatakan masih cukup terkendali yaitu sebesar 5,54 persen pertahun. Tabel 2.7 Proyeksi PDRB, PDRB Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2011 -2015 Uraian

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

PDRB ADHB

Juta Rp.

14.352.943,50

16.147.018,00

18.080.489,96

20.343.864,75

22.749.485,57

PDRB ADHK

Juta Rp.

6.084.717,87

6.482.118,21

6.910.746,10

7.382.922,69

7.897.656,06

Rp.

12.025.149,00

13.394.313,09

14.849.674,65

16.543.173,68

18.316.208,41

Rp.

5.097.883,86

5.377.062,24

5.675.860,08

6.003.626,84

6.358.610,35

persen

6,34

6,53

6,61

6,83

6,97

persen

5,06

5,41

6,27

5,91

5

PDRB Perkapita ADHB PDRB Perkapita ADHK Pertumbuhan Ekonomi Inflasi

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2006 sampai dengan 2010 ditopang oleh peningkatan aktivitas sektor pertanian maupun sektor perdagangan, hotel dan restoran yang merupakan leading sector daerah ini, dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun masing-masing sebesar 4,07 persen dan 8,29 persen. Sementara itu, beberapa sektor mengalami pertumbuhan cukup signifikan di tahun 2010. Seperti sektor pertambangan dan penggalian yang membukukan peningkatan sebesar 7,95 persen, juga sektor bangunan yang tumbuh hingga 11,35 persen. Tingginya peningkatan aktivitas sektor bangunan ini disinyalir disebabkan oleh adanya pembangunan beberapa infrastruktur daerah dalam mendukung pengembangan ibukota baru dan diperkirakan peningkatan ini terus terjadi dalam beberapa tahun mendatang.

Pertumbuhan ekonomi sektoral secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut; Tabel 2.8 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2006 -2010 (dalam persen)

Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

5,38

5,78

6,04

5,18

6,08

1. Pertanian

4,73

4,14

4,55

3,94

2,98

2. Pertambangan dan Penggalian

5,70

5,02

5,06

5,02

7,95

3.Industri Pengolahan

7,13

6,32

6,56

3,05

4,18

4. Listrik, Gas dan Air Bersih

7,00

7,95

7,95

7,95

7,84

5. Bangunan

5,57

5,94

6,67

5,94

11,35

6. Perdag, Hotel dan Restoran

5,99

8,28

8,22

8,05

10,89

7. Pengangkutan dan Komunikasi

6,73

6,99

6,40

6,86

7,27

8. Keu, Persewaan dan jasa Persh.

5,17

7,05

6,53

5,32

7,20

9. Jasa-jasa

6,31

6,90

7,55

3,96

6,66

Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer

Sektor Sekunder

Sektor Tersier

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa semua sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blitar mengalami pertumbuhan yang positif, meskipun ada beberapa yang mengalami perlambatan. Dengan kata lain, aktivitas produksi barang dan jasa di daerah ini semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang, perekonomian Kabupaten Blitar mampu tumbuh

semakin pesat. Terlebih dengan adanya upaya-upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat. Tabel 2.9 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2011 -2015 (dalam persen) Uraian Pertumbuhan Ekonomi

2011

2012

2013

2014

2015

6,34

6,53

6,61

6,83

6,97

Sektor Primer

Pertanian

5,73

5,72

5,76

6,16

5,88

Pertambangan dan Penggalian

5,82

5,67

6,67

8,07

5,86

Sektor Sekunder Industri Pengolahan 4,58

5,26

5,77

5,86

6,20

Listrik, Gas dan Air Bersih

9,03

8,76

7,16

7,96

7,29

Bangunan

13,17

14,50

14,46

11,42

14,75

Sektor Tersier Perdagangan, Hotel dan Restoran

6,12

6,56

6,80

7,22

7,48

Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan

7,33

7,58

6,45

7,30

7,57

8,66

9,11

7,26

8,79

8,78

Jasa-jasa

7,34

7,23

8,09

6,35

7,82

Sampai dengan tahun 2010 struktur Kabupaten Blitar masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu: sektor pertanian (44,46%), perdagangan, hotel dan restoran (30,22%), dan sektor jasa (10,82%). Adapun persentase nilai tambah masing-masing sektor terhadap PDRB secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Tahun 2006 -2010 (dalam persen) Uraian

2006

2007

2008

2009

2010

1. Pertanian

48,59

47,28

46,57

45,85

44,46

2.Pertambangan dan Penggalian

2.49

2.44

2.38

2.36

2,29

3.Industri Pengolahan

2.46

2.45

2.43

2.36

2,32

4.Listrik, Gas dan Air Bersih

0.99

0.95

0.91

0.9

0,89

5. Bangunan

2.1

2.11

2.15

2.19

2,59

6.Perdag, Hotel dan Restoran

26.81

27.57

27.99

27.99

30,22

7.Pengangkutan dan Komunikasi

2.22

2.18

2.07

2.05

2,02

8. Keu, Persewaan dan jasa Persh.

4.38

4.36

4.31

4.39

4,39

9. Jasa-jasa

9.96

10.65

11.19

11

10,82

Berdasarkan data pada Tabel 2.10 di atas, bisa dikatakan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Blitar masih didominasi oleh sektor primer dengan persentase nilai tambah bruto terhadap PDRB rata-rata dalam lima tahun sebesar 48,94 persen, dan lebih khusus lagi bisa dikatakan bahwa Kabupaten Blitar adalah daerah agraris, mengingat sektor pertanian masih menjadi sektor utama yang terbesar peranannya dalam perekonomian daerah. Setelah sektor primer, urutan persentase nilai tambah bruto terhadap PDRB berikutnya adalah sektor tersier dan sekunder dengan nilai masing-masing sebesar 45,50 dan 5,56 persen. Jika kita amati ada fenomena menarik dari struktur perekonomian Kabupaten Blitar, secara perlahan, terjadi pergeseran sektor dari tahun ke tahun. Sektor primer dan sekunder cenderung mengalami penurunan peranan terhadap pembentukan PDRB. Sedangkan sektor tersier yang dipimpin sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

cenderung

mengalami

peningkatan

peranan.

Hal

ini

cukup

menggembirakan, mengingat sektor tersier, dibangun dari sektor-sektor yang tidak tergantung pada sumber daya alam. Disamping itu, ada suatu teori yang mengatakan bahwa salah satu ciri daerah yang maju adalah jika daerah itu lebih didominasi oleh

sektor yang sudah terlepas dari keberadaan sumber daya alam (tertiary sector). Namun begitu, akan lebih baik jika ada keterkaitan antar sektor. Untuk lima tahun kedepan, proyeksi kontribusi sektoral PDRB adalah sebagai berikut : Tabel 2.11 Proyeksi Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Tahun 2011-2015 (dalam persen) Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

1. Pertanian

42,96

42,36

41,61

41,40

40,60

2.Pertambangan dan Penggalian

2,32

2,34

2,36

2,36

2,38

3.Industri Pengolahan

2,30

2,29

2,27

2,23

2,21

4.Listrik, Gas dan Air Bersih

0,88

0,87

0,86

0,85

0,83

5. Bangunan

2,75

2,96

3,19

3,33

3,59

6.Perdag, Hotel dan Restoran

30,95

30,96

31,10

31,13

31,36

7.Pengangkutan dan Komunikasi

2,06

2,10

2,14

2,14

2,15

8. Keu, Persewaan dan jasa Persh.

4,36

4,45

4,47

4,52

4,59

9. Jasa-jasa

11,44

11,67

12,00

12,04

12,29

2.2.2 Kesejahteraan Sosial 1. Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan merupakan wahana sangat strategis dan esensial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan. Dalam konteks ini esensi pembangunan pendidikan diarahkan pada upaya meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani serta berkepribadian mantap dan mandiri.

Memperhatikan urgensi pembangunan di bidang pendidikan oleh karenanya adalah wajar jika dalam pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi setiap warga masyarakat termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Blitar antara lain adalah Angka Buta Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), Tingkat Kelulusan, Rata-rata UAN, Angka tidak/putus sekolah, dan beberapa indikator lain. Tabel 2.12 Angka Buta Huruf dan APK Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010

NO 1.

2.

URAIAN

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

8.677

7.576

700

0

0

- SD

96,55

97,14

97,38

98,04

98,62

- SLTP

85,64

95,23

95,65

96,29

99,07

- SLTA

23,16

26,34

26,46

34,18

38,68

Angka Buta Huruf 10-44Th Angka Partisipasi Kasar (APK) :

Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 terus menunjukkan peningkatan meskipun relatif kecil, hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa angka “eksodus” lulusan dari kabupaten Blitar ke sekolah di luar Wilayah Kabupaten Blitar, seperti Kota Blitar, Tulungagung, Kediri bahkan Malang sebagai dampak persepsi buruk kualitas pendidikan di wilayah Kabupaten Blitar dibanding di luar Wilayah Kabupaten Blitar telah semakin terkikis. Namun demikian, masih banyak sekali upaya yang harus dilaksanakan agar APK pendidikan utamanya pendidikan menengah (SMP-SMA) semakin tinggi, bahkan bila mungkin

justru dapat menarik lulusan dari daerah lain untuk bersekolah di Kabupaten Blitar karena lebih baiknya mutu pendidikan yang diberikan. 2. Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan masnusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi peningkatan SDM, maka program-program kesehatan diprioritaskan pada calon generasi penerus, sejak dari kandungan dan balita. Indikator bidang kesehatan selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.13 dibawah ini : Tabel 2.13 Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2006 – 2010

NO

INDIKATOR

TAHUN

SATUAN 2006

2007

2008

2009

2010

1

Angka Kematian Bayi

/1000 Kelahiran Hidup

8,59

10,59

15,06

14,44

12,01

2

Angka Kematian Ibu melahirkan

/100.000 kelahiran hidup

57,7

86,80

99,70

86,30

83,92

3

Kasus Gizi Buruk

Kasus

52

65

38

54

46

4

Prevalensi Balita Kurang Gizi

Persen

8,6

4,45

4,13

4,25

3,38

5

Rasio Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk

/Orang

-

12,456

13,261

13,138

8,190

6

Cakupan Imunisasi

Persen

64,7

74

73,9

73,3

59,70

7

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Persen

98,4

99,5

98,9

98,3

66,40

8

Kasus HIV/AIDS

Kasus

16

22

36

41

58

9

Imunisasi Ibu Hamil

Persen

24,99

79,68

82,53

73,09

14,83

10

Imunisasi Anak Sekolah

Persen

99,5

109,8

101,6

109,3

-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Blitar Tahun 2010

3. Ketenagakerjaan Penduduk usia kerja ( 10 tahun keatas) terbagi menjadi dua yaitu angkatan kerja (meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran) dan bukan angkatan kerja (meliputi penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainya). Jumlah penduduk angkatan kerja di Kabuapten Blitar pada tahun 2009 meningkat 2,4 persen dari tahun sebelumnya dan untuk jumlah penganggurannya menurun 27,86 persen. Jumlah Penduduk angkatan kerja di Kabupaten Blitar sebesar 55,14 persen dan penduduk pengangguran sebesar 1,66 persen pada tahun 2009. Berdasarkan lapangan usahanya, sektor pertanian masih menjadi tumpuan lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Blitar yang mencapai 60,55 persen, disusul dengan sektor industri sebesar 12,06 persen. Hanya sekitar 0,07 persen saja yang bekerja di sektor listrik, gas dan air bersih. 2.2.3 Seni Budaya dan Olah Raga Pada dasarnya kebudayaan di Kabupaten Blitar adalah kebudayaan Jawa. Meskipun dalam perkembangannya dipengaruhi oleh kebudayaan lain seperti Melayu, Eropa/Belanda dan Cina. Kebudayaan yang berkembang saat ini merupakan warisan yang pada jamannya merupakan identitas daerah yang sangat berkembang sebagai bagian dari budaya agraris sehingga memunculkan sistem sosial seperti gotong royong dan toleransi terhadap adanya perbedaan. Kegiatan budaya dan berkesenian masyarakat yang saat ini masih menjadi tradisi diantaranya adalah ;  Upacara Siraman Gong Kyai Pradah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, di Alun-alun Lodoyo.  Tradisi Bersih Desa yang dilaksanakan oleh sebagian besar wilayah perdesaan dan biasanya dilaksanakan pada awal bulan Syuro (kelender Jawa). Dalam kegiatan ini umumnya dilaksanakan pagelaran kesenian daerah seperti Wayang kulit, jarangan, dan sebagainya.

 Tradisi Methik Padi yang dilakukan oleh petani yang akan menuai hasil panenannya. Tradisi ini merupakan ungkapan syukur para petani atas hasil panenan yang akan mereka dapatkan. Untuk itu para petani mengadakan selamatan yang dilaksanakan di areal sawah yang akan dipanennya. Belakangan tradisi ini sudah mulai luntur dan jarang dilaksanakan oleh para petani. Wujud apresiasi masyarakat untuk berkesenian telah lama dilaksanakan melalui berbagai kesenian yang ada di Kabupaten Blitar seperti wayang kulit, wayang orang, seni Tayub, Sinden, Ketoprak, jaranan, kentrung, tari-tarian dan sebagainya. Beberapa jenis kesenian kini makin jarang dipentaskan akibat sepinya minat dan tidak adanya penerus terhadap kesenian tersebut. Tabel 2.14 Jumlah Grup Kesenian, lembaga dan petugas pengelola kekayaan Budaya di Kabupaten Blitar Tahun 2010 No

Capaian Pembangunan

Satuan

Jumlah

1

Jumlah grup kesenian

Grup

450

2

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Unit

5

3

Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pelestarian budaya.

Lembaga

5

4

Jumlah petugas pengelola kekayaan budaya

Orang

61

5

Jumlah Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Buah

31

6

Jumlah museum budaya

Buah

1

Sumber : Dinas Porbudpar, 2010

Kegiatan olah raga di Kabupaten Blitar umumnya dilaksanakan melalui jenjang pendidikan sebagai satu mata pelajaran. Dari jenjang pendidikan inilah kemudian muncul atlet-atlet olah raga berprestasi. Cabang-cabang olah raga yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Blitar diantaranya ; Sepak Bola, Bulu Tangkis, Bola Volley, Tenis, Bersepeda. Sedangkan oleh raga seperti Tinju, Panahan, Sepak Takraw umumnya dilakukan melalui perkumpulan-perkumpulan oleh raga.

Tabel 2.15 Jumlah Klub Olah Raga Dan Sarana Olah Raga Di Kabupaten Blitar Tahun 2010 No

URAIAN

SATUAN

JUMLAH

1

Jumlah gedung olahraga

Unit

3

2

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk

Klub

3

3

Jumlah lapangan olah raga

Unit

744

4

Jumlah organisasi olah raga

Organisasi

17

Sumber : Dinas Porbudpar, 2010

2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1 Urusan Wajib 1. Pelayanan Pendidikan Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan mempunyai nilai strategis berupa kontribusi terhadap pertumbuhan IPM. Keberhasilan di bidang pendidikan dapat diukur dari pemerataan dan perluasan pendidikan serta peningkatan efisiensi dan kualitas manajemen pendidikan yang berupa Angka Partisipasi Murni, Angka Buta Huruf, angka putus sekolah, Angka Partisipasi Sekolah. Dari angka lama sekolah menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Blitar lama sekolahnya adalah 7,23 tahun atau masih pada jenjang sekolah SMP kelas 2. Tabel 2.16 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Blitar Tahun 2010

No

URAIAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

RATA-RATA

1

Umur 7 – 12 tahun (%)

98,13

100

99,01

2

Umur 13-15 tahun (%)

89,05

89,05

89,05

3

Umur 16-18 tahun (%)

53,15

68,66

59,09

Sumber : BPS Kabupaten Blitar, 2010

Tabel 2.17 Perkembangan Ratio Siswa, Tingkat Kelulusan, Rata-rata UAN dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010 NO . 1

2.

TAHUN

URAIAN

2006

2007

2008

2009

2010

- SD

124:1

121:1

122:1

125:1

123:1

- SLTP

398:1

322:1

328:1

331:1

334:1

- SLTA

282:1

273:1

276:1

284:1

298:1

- SLTP

99,27

99,71

99,83

100

100

- SLTA

83,24

83,75

90,04

90,01

93,14

93,11

93,82

94,60

93,97

94,92

- SD

6,11

6,15

6,99

6,92

6,94

- SLTP

6,05

6,11

6,33

6,46

6,71

- SLTA

6,06

6,04

6,73

6,91

6,98

- SD

0,86

0,04

0,003

0,003

0,003

- SLTP

3,87

1,06

0,1

0,13

0,11

- SLTA

1,78

0,18

0,13

0,09

0,06

Ratio siswa sekolah

–

Tingkat Kelulusan - SD

3.

4.

Rata-rata UAN

Angka putus/ tidak sekolah

Dari sisi ketersediaan sekolah, Kabupaten Blitar telah cukup baik. Dapat dilihat dari rasio siswa dan sekolah tahun 2010 untuk SD adalah 123 :1, untuk SLTP 334 : 1 dan untuk SLTA 298 :1. Rasio terssebut akan semakin membaik dalam lima tahun mendatanng dikarenakan masih akan terus diadakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan baik berupa unit sekolah baru maupun ruang kelas agar semakin dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik.

Tabel 2.18 Perkembangan Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehab Ruang Kelas Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010

NO . 1.

URAIAN

2006

2007

2008

2009

2010

-

-

-

-

-

49

34

51

-

17

6

4

2

1

-

5

4

15

15

4

- SD/MI

51

88

131

360

200

- SMP/MTS - SMA/MAN

14

6

24

4

82

2

2

4

-

-

Pembangunan Ruang Kelas Baru : - SD/MI - SMP/MTS - SMA/MAN - SMK

2.

TAHUN

Rehab Ruang Kelas:

Rasio guru dan murid di semua tingkatan pendidikan juga telah memadai. Pada tahun 2010, rasio murid dan guru tingkat SD 11 :1, SLTP 11:1, sedangkan SLTA 13 :1. Artinya, rata-rata setiap 11-13 orang siswa terdapat seorang guru. Rasio tersebut telah cukup memenuhi syarat untuk pelaksanaan kegiatan belajar yang baik. Tabel 2.19 Perkembangan Jumlah Guru dan Guru Tidak Tetap Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010 NO . 1.

2.

URAIAN

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

- SD/MI

7.916

8.072

8.482

9.061

9.091

- SMP/MTS

3.182

3.282

3.358

3.417

3.426

- SMA/MAN

918

918

989

1.140

1.162

- SMK

301

301

341

738

754

3.570

3.570

6.684

6.309

7.853

Jumlah Guru

Jumlah Guru Tidak Tetap

2. Kesehatan Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai akan berdampak pada membaiknya tingkat kesehatan penduduk. Ketersediaan tenaga kesehatan juga sangat berpengaruh dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Disadari bahwa pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi sehingga pembangunan kesehatan dapat dianggap sebagai investasi bagi pembangunan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh sebab itu peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dan akses masyarakat terhadap sektor kesehatan perlu mendapatkan perhatian utama. Tabel 2.20 Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Blitar Tahun 2010 No I 1 2 3 4 5 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

URAIAN Sarana Kesehatan Rumah Sakit Umum Puskesmas Puskesmas Pembantu Klinik/BKIA/Polindes Sarana Kesehatan lainnya/Posyandu Tenaga Kesehatan Dokter Umum Dokter Gigi Bidan Perawat Perawat Gigi Apoteker Penilik Kesehatan Ahli gigi Asisten Apoteker Analis Pengatur Gizi PPH

JUMLAH (orang) 3 24 68 168 1.459 34 17 283 130 6 2 8 16 13 22 15

Indikator utama tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah adalah Umur Harapan Hidup. Kabupaten Blitar saat ini memiliki umur harapan hidup mencapai 72 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Blitar hidup sampai dengan usia 72 tahun. Angka harapan hidup sangatlah dipengaruhi oleh

tingkat kesehatan seseorang, semakin baik tingkat kesehatannya maka semakin tinggi angka harapan hidup orang tersebut. Pada tahun 2006 angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Blitar 70 tahun, dan terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai 72 tahun pada tahun 2010. Perkembangan angka harapan hidup adalah sebagaimana gambar 2.4 dibawah ini : Gambar 2.4 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Blitar Tahun 2006 – 2010

72

2010 70.49

2009

70.44

2008 70.25

2007 70

2006 69

69.5

70

70.5

71

71.5

72

Angka Harapan Hidup

Sumber : BPS Kab. Blitar Tahun 2010

Perkembangan pelayanan terhadap masyarakat miskin dari tahun 2006 baik melalui 24 Puskesmas yang tersebar di 22 Kecamatan maupun RSUD Ngudi Waluyo Wlingi adalah sebagaimana gambar 2.5 berikut : Gambar 2.5 Perkembangan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Miskin Di Puskesmas dan RSUD Tahun 2006 – 2010

100000

90194

90000 80000 70000

74225

74709

67245

60000

Rawat Jalan

50000

31561

40000 30000 20000 10000

454

2236

1714

1913

2505

0 2006

2007

2008

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo Tahun 2010

2009

2010

Rawat Inap

Pelayanan diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki kartu Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), juga masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu Askeskin tetapi diterangkan sebagai masyarakat miskin oleh Desa/Kelurahan setempat dengan Surat Keterangan. Semua pelayanan kesehatan diberikan secara Cuma-Cuma baik di Puskesmas maupun di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Pada tahun 2006 pemegang kartu Askeskin berjumlah 64.783 orang, jumlah tersebut terus bertambah seiring semakin lengkapnya data yang berhasil dihimpun, dan alokasi dana untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin hingga pada tahun 2010 jumlah pemegang Kartu Askeskin telah mencapai 257.070 orang. Peningkatan jumlah pemegang kartu Askeskin terlihat jelas dalam gambar 2.6 dibawah ini : Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Pemegang Kartu Askeskin Tahun 2006 – 2010

300000 244669

244669

2008

2009

257070

250000 192068

200000 150000 100000

64783

50000 0 2006

2007

Pemegang Kartu Askeskin Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Blitar Tahun 2010

2010

3. Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Blitar relatif rendah, hal tersebut dimungkinkan karena kekuatan ekonomi utama Kabupaten Blitar adalah Bidang Pertanian yang memiliki banyak sekali peluang pemanfaatan tenaga kerja meskipun hanya paruh waktu dan musiman. Indikator Ketenagakerjaan yang lain sejak tahun 2006 – 2010 secara terperinci disajikan dalam tabel 2.18 berikut ini : Tabel 2.19 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2006 - 2010 NO .

URAIAN

SATUAN

2006

2007

2008

2009

2010

1.

Pencari kerja

Orang

20.719

20.810

25.623

22.380

15.580

2.

Penempatan

Orang

6.536

6.480

4.957

2.776

1.795

3.

Penghapusa n Pencari Kerja

Orang

3.384

3.203

9.554

6.406

1.177

4.

Belum ditempatkan

Orang

10.799

11.125

11.112

13.108

12.608

5.

Permintaan lowongan

Lowonga n

6.959

6.544

5.445

3.811

1.876

6.

Dipenuhi

Lowonga n

6.536

6.480

4.957

2.776

1.795

7.

Penghapusa n lowongan

Lowonga n

396

-

614

900

0

8.

Sisa lowongan

Lowonga n

27

64

488

45

81

10.

Jumlah Angkatan Kerja

Orang

498.23 0

499.28 9

483.70 9

285.20 4

484.93 9

Sumber : DisNakertrans Kab. Blitar Tahun 2010

Dari sisi upah, peningkatan yang cukup signifikan juga terus terjadi. Upah minimum Kabupaten pada tahun 2007 masih berjumlah Rp. 409.200,-/bulan, pada tahun 2010 telah mencapai Rp. 655.000,-/bulan atau mengalami peningkatan

sebesar 62,47 persen yang secara lebih jelas digambarkan dalam gambar 2.7 berikut :

Gambar 2.7 Perkembangan Jumlah Upah Minimum Kabupaten Blitar Tahun 2006 -2010

2010

655000

2009

570000

2008

501700

2007

Upah Minimum Kabupaten Blitar

450000

2006

409200

Sumber : Disnakertrans Kab. Blitar Tahun 2010

Tabel 2.22 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Kecelakaan Kerja di Kab. Blitar Tahun 2009 No 1

2

3

4

Uraian Jumlah Perusahaan a. Besar b. Sedang c. Kecil Jumlah Tenaga Kerja a.Laki-laki b. Perempuan Kecelakaan Kerja a. Sembuh b. Sementaran tidak mampu bekerja c. Cacat d. Meninggal dunia Perusahaan yang melanggar norma ketenaga kerjaan a. Yang melanggar b. Yang diajukan BAP c. Penghentian penyidikan d. Diputus

Sumber : Blitar Dalam Angka, 2009

2.3.2 Urusan Pilihan 1. Pertanian

Jumlah 676 27 171 478 15.918 4.780 11.138 14 2 11 202 -

Potensi Pertanian di wilayah Kabupaten Blitar sangatlah beraneka ragam dan tersebar di hampir seluruh Kecamatan. Unggulan bidang pertanian adalah tanaman pangan yang terdiri atas padi, jagung dan ketela pohon. Disusul oleh sub sektor peternakan dalam hal ini ayam petelur dan hasil peternakan sapi yaitu susu. Kedua komoditi ini menjadi produk andalan Kabupaten Blitar . Yang menonjol berikutnya adalah perikanan darat dalam hal ini ikan hias terutama koi. Kabupaten Blitar adalah sentra pengembangan dan buudidaya koi unggulan yang telah diakui secara nasional. Di sektor perkebunan, komoditas khas yang sangat menonjol adalah rambutan, dan nanas. Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam memalui kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan, serta untuk meningkatkan produktivitas lahan maka telah dikembangkan budidaya tanaman kelapa Sawit. Dari target 6.643 Ha sampai tahun 2009, telah tercapai 3.353 Ha dengan jumlah tanaman 469.445 batang. Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah pertanian potensial di Jawa Timur, sebagai berikut : Tabel 2.23 Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 2006 – 2009 NO

URAIAN

Satuan

2006

2007

2008

2009

1

Padi

Ton

299.091

273.815

280.198

290.911

2

Jagung

Ton

244.292

236.600

303.202

323.739

3

Ketela Pohon

Ton

52..131

41.832

45.381

44.981

4

Tebu

Ton

547.152,73

518.964

534.150

527.127,50

5

Rambutan

Ton

177,45

33,20

208,39

321,04

6

Nanas

Ton

192,91

221,52

10,54

95,43

7

Telur

Ton

127.543,28

128.042,50

130.932,75

132.812,97

8

Susu

Liter

36.063,03

37.983,13

38.023,05

38.136,84

9

Koi

Ekor

298.116.200

246.427.000

141.492.500

155.641.750

Sumber : Kabupaten Blitar dalam Angka Tahun 2010

Sektor pertanian di Kabupaten Blitar mempunyai tingkat pertumbuhan yang relatif lambat. Untuk itu pemberdayaan terhadap petani/kelompok tani sangat diperlukan. Pada tahun 2010 telah dilakukan pendampingan terhadap kelompokkelompok tani sebanyak 1.681 kelompok tani.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Blitar tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut; Tabel 2.24 Rata-rata Produktivitas Tanaman Bahan Makanan di Kabupaten Blitar NO 1

2006 (kw/Ha)

2007

2008

2009

(kw/Ha)

(kw/Ha)

(kw/Ha)

Gabah Kering Giling

65,56

65,63

67,16

69,70

Beras

36,71

36,75

37,61

39,03

BENTUK PRODUKSI

JENIS TABAMA Padi Sawah

2

Jagung

Pipilan kering

59,37

59,41

61,95

67,17

3

Ketela Pohon

Ubi Basah

138,06

124,98

139,73

130,72

4

Ketela Rambat

Ubi Basah

186,32

252,04

231,02

179,71

5

Kacang Tanah

Biji Kering

9,96

9,91

11,14

11,76

6

Kedele

Biji Kering

8,78

9,74

9,11

11,11

Sumber : Blitar Dalam Angka, 2010

Sumbangan sektor pertanian masih dominan dalam menentukan nilai PDRB Kabupaten Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian paling berperan dalam menopang perekonomian di Kabupaten Blitar. Peranan masing-masing sub sektor dapat dilihat pada tabel berikut; Tabel 2.25 Persentase Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHK) Kab. Blitar 2005-2010 No 1

4

Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan & Hasilhasilnya Kehutanan

5

Perikanan

2 3

JUMLAH

2005 21,85

2006 21,47

2007 20,35

2008 20,59

2009 20,48

2010 23,77

6,53

6,53

6,21

6,03

5,80

4,79

19,52

19,44

19,57

18,80

18,43

17.38

0,52

0,52

0,49

0,49

0,50

0,36

0,60

0,63

0,66

0,66

0,64

0.52

49,01

48,59

47,28

46,57

45,85

44,46

2. Industri dan Perdagangan

Salah satu penggerak roda perekonomian di Kabupaten Blitar adalah sektor industri khususnya industri kecil/rumah tangga yang mencapai 99,64 persen dari keseluruhan industri yang ada di Kabupaten Blitar namun bila diilihat dari komposisi kontribusi terhadap PDRB, industri hanya memberikan kontribusi 2,32 persen (2010). Dengan prosentase kontribusi tersebut kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja masih relatif kecil. Hal tersebut sedikit banyak disebabkan oleh masih dominannya industri kecil/industri rumah tangga yanng mencapai 680 unit (formal) dan 10.589 unit (non formal). Industri sedanng di Kabupaten Blitar baru berjumlah 14 unit. Adapun jangkauan pemasaran hasil industri kecil tersebut sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar lokal dan regional, nilai eksport masih sangatlah kecil. Perkembangan industri kecil antara lain dapat dipantau dari perkembangan jumlah pemegang SIUP dan TDP setiap tahunnya, sebagaimana dilukiskan dalam gambar 2.8 berikut :

Gambar 2.8 Perkembangan Jumlah Pemegang SIUP dan TDP Tahun 2006 – 2010

10000

9060

9000 8000 7000

9456

8337 7008

7416

6000 5000

Pemegang SIUP

4000

Pemegang TDP

3000 2000 1000

825

717

822

674

2006

2007

2008

2009

398

0

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar Tahun 2010

2010

Berbeda dengan sektor industri, perdagangan khususnya perdagangan eceran berkontribusi cukup besar bagi perekomonomian daerah. PDRB Kabupaten Blitar dari sektor perdagangan sebesar 30,22 persen (2010). Tabel berikut ini menunjukkan kontribusi sektor industri dan perdangan pada PDRB Kabupaten Blitar. Tabel 2.26 Peranan Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB (ADHB) Kabupaten Blitar tahun 2010 No 1

Lapangan Usaha

2006

2007

2008

2009

2010

Industri Pengolahan

2,46

2,45

2,43

2,36

2,32

a. Makanan, Minuman dan

2,11

2,10

2,09

2,03

2,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

d. Kertas dan barang cetakan

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

e. Pupuk, kimia & brg dari karet

0,19

0,18

0,18

0,17

0,16

0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

i. Barang Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perdagangan, Hotel dan Restoran

26,81

27,57

27,99

28,91

30,22

a. Perdagangan Besar & eceran

25,61

26,37

26,78

27,67

28,96

b. Hotel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c. Restoran

1,20

1,20

1,21

1,23

1,26

Tembakau

b. Tekstil, Brg Kulit & Alas Kaki c. Brg. Kayu & hasil hutan lainnya

f. Semen & brg galian bukan logam

g. Logam Dasar Besa & Baja h. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya

2.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Blitar memiliki potensi sumber daya mineral dan bahan tambang yang cukup potensial baik dari segi jenis maupun jumlah cadangannya, namun karena kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Pusat kecuali golongan C, maka kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil yakni 2,40 persen. Lebih lanjut potensi tambang Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : Tabel 2.27 Potensi Tambang di Kabupaten Blitar NO

JENIS

1

Trass

2

Bentonit

3

Kaolin

4

Feldspar

5

Zeolit

6

Ballclay

7

Sirtu

LUAS AREAL (Ha)

PERKIRAAN CADANGAN (M3)

LOKASI

40.50

12.800

Gandusari

136.19

970.000

74

1.495.000

Wonotirto , Sutojayan

355

2.830.000

Wonotirto

59.45

630.000

187.35

1.864.390

Wonotirto, Wates, Kademangan

280

3.100.000

Sungai Lekso, Semut dan Bladak

Wates , Binangun

Wonotirto , Panggungrejo

9

Pasir Besi

48.30

298.000

Panggunngrejo, Bakung, Wates

10

Pirophylit

37

740.000

Bakung, Kademangan

11

Emas

0.7-1.79Gr/ton

Gunung Klitik Wates, Wonotirto

Dalam pengusahaannya, berbagai jenis bahan galian tersebut masih dilakukan secara individual oleh masyarakat untuk kemudian dijual sendiri kepada pengepul berupa bahan baku/mentah, yang sampai saat ini belum dilakukan lebih lanjut. Dengan keadaan tersebut yang perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan adalah

dampaknya

terhadap

kerusakan

lingkungan, terutama

dalam

hal

penambangan yang dilakukan oleh masyarakat karena belum memperhitungkan aspek-aspek ekologis.

2.4

Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah Struktur perekonomian Kabupaten Blitar lima tahun terakhir yang menggambarkan pilar-pilar kemampuan dan potensi perekonomian daerah dapat dilihat dari peran sektoral dalam perekonomian sebagai berikut :

Tabel 2.28 Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006 -2010 Sektor/Lapangan Usaha

2006

[1]

[2]

1. Pertanian Pertambangan dan 2. Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik dan Air Bersih 5. Bangunan Perdagangan, Hotel dan 6. Restoran Pengangkutan dan 7. Komunikasi Bank dan Lembaga 8. Keuangan lain 9. Jasa – jasa Total

2007 [3]

2008 [4]

2009 [5]

2010 [6]

48,59

47,28

46,57

45,85

44,46

2,49

2,44

2,38

2,36

2,29

2,46 0,99

2,45 0,95

2,43 0,91

2,36 0,90

2,32 0,89

2,10

2,11

2,15

2,19

2,59

26,81

27,57

27,99

28,91

30,22

2,22

2,18

2,07

2,05

2,02

4,38

4,36

4,31

4,39

4,39

9,96

10,65

11,19

11,00

10,82

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber : BPS Kabupaten Blitar 2010

Untuk lima tahun kedepan, struktur perekonomian Kabupaten Blitar diprediksikan masih akan didominasi oleh sektor pertanian, yang disusul oleh Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sedangkan sektor yang diharapkaan akan berkembang adalah sektor industri. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2010 telah berada diatas laju inflasi, diharapkan daya saing Kabupaten Blitar akan semakin tinggi dengan segala potensi terutama hasil pertanian, peternakan dan perikanannya. Berikut gambaran yang lebih jelas mengenai perbandingan pertumbuhan ekonomi terhadap laju inflasi di Kabupaten Blitar tahun 2007 – 2010 sebagai berikut

Gambar 2.9 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Blitar tahun 2007-2010

Perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari perkembangan kesejahteraan penduduk yang diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2006-2009 tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Blitar mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan meningkatnya tingkat pengeluaran perkapika sebagai proxy pendapatan, baik secara nominal maupun riil. Pengeluaran perkapita penduduk meningkat dari Rp 645.730,- pada tahun 2008 menjadi Rp 646.623,- pada tahun 2009. Diukur berdasarkan ukuran riil (IHK 2005=100) pengeluaran per kapita meningkat dari Rp 323,21,- menjadi Rp 346,25,selama periode yang sama.

2.4.2 Fasilitas Wilayah/infrastruktur Sarana dan prasana perhubungan dalam hal ini adalah jalan dan jembatan merupakan bidang yang amat vital sebagai pendukung aktivitas perekonomian tak pelak juga harus mendapatkan perhatian serius. Sarana dan prasarana perhubungan tidak hanya berguna sebagai penghubung antar wilayah namun juga memiliki peranan yang sangat besar sebagai jalur distribusi barang dan jasa serta aktivitas ekonomi masyarakat luas.

Artinya hanya melalui sarana dan prasarana yang layak dan memadai saja jalur distribusi perekonomian masyarakat dan arus barang serta jasa dapat berlangsung secara mudah dan lancar. Sementara itu dari sisi geografis sarana dan prasarana perhubungan memberikan peran sangat signifikan dalam mengurangi disparitas perkembangan antar wilayah termasuk antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Perhatian dan pembangunan bidang perhubungan perlu dilakukan agar masyarakat luas dapat melakukan mobilitas fisik dan mampu mengakses kondisi antar wilayah serta memudahkan distribusi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Disamping itu pembangunan bidang perhubungan juga sangat signifikan dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Untuk mendukung langkah strategis dalam pembangunan bidang perhubungan selanjutnya ditetapkan berbagai program yang dinilai mampu memecahkan permasalahan perhubungan di kabupaten Blitar. Tabel 2.29 Perkembangan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2006 – 2010 TAHUN NO

JENIS PEKERJAAN 2006

2007

2008

2009

2010

1

Pembangunan Jalan Hotmix

57 Km

115 Km

128 Km

105 Km

65 Km

2

Pembangunan Jalan Aspal

141 Km

115 Km

110 Km

34 Km

57 Km

3

Pemeliharaan Rutin Jalan Aspal

325 Km

515 Km

250 Km

375 Km

235 Km

4

Pembangunan Jalan Makadam

7 Km

25 Km

40 Km

26 Km

26 Km

5

Pembangunan Jembatan

7 Buah

3 Buah

2 Buah

3 Buah

1 Buah

6

Rehabilitasi Jembatan

40 Buah

4 Buah

3 Buah

3 Buah

2 Buah

7

Pembangunan Drainase Jalan

1 Km

1,5 Km

2 Km

1 Km

4,5 Km

8

Pembangunan Jalan Aspal Mandiri

-

-

60 Km

4 Km

-

9

Perbaikan Sistem PJU

0,81 Km

0,80 Km

18,60 Km

0,52 Km

18,70 Km

10

Pembangunan, Rehabilitasi Pemeliharaan Dam

dan

25 Buah

16 Buah

37 Buah

15 Buah

16 Buah

11

Pembangunan, Rehabilitasi Pemeliharaan Saluran Irigasi

dan

14 Km

13 Km

14 Km

15 Km

33 Km

12

Pembangunan Pintu Air Irigasi

4 Buah

8 Buah

81 Buah

3 Buah

-

13

Pembangunan dan Perbaikan Talud pengaman Saluran

2 Km

1 Km

2 Km

1 Km

0,7 Km

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Tahun 2010

Sarana Transportasi Dalam rangka memperlancar mobilitas dan akses masyarakat dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya, pemerintah Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2010 telah menyediakan trayek angkutan umum pedesaan yang menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. Data Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2010 berkenaan dengan trayek angkutan umum pedesaan tersebut adalah seperti tabel 2.24 di bawah ini. Tabel 2.30 Angkutan Trayek di Kabupaten Blitar sampai dengan Tahun 2010 NO

KODE TRAYEK

URAIAN TRAYEK

JML TRAYEK

JUMLAH

MPU

MKL

TOTAL

1.

BB

Blitar, Nglegok, Penataran, Dayu, Blitar

-

10

10

2.

BW

Brongkos- Binangun- Wates

3

24

27

3.

BWs

Blitar-Poluwan-Patok-Wates

-

1

1

4.

WW

Wlingi-Kotes-Sbr.Agung-TumpangBendosewu-Gondang-Wlingi

-

5

5

5.

WPt

Wlingi-Kanigoro-Terminal Patria

-

11

11

6.

WK

Wlingi-Semen-Krisik

17

17

34

7.

WKn

Wlingi-Selopuro-Bendosewu-Kanigoro

-

25

25

8.

WR

Wlingi-Doko-Resapombo

5

10

15

9.

WRn

Wlingi-Barek-Ringintelu

1

-

1

10.

WT

Wlingi-Gandusari-Ngaringan-Talun

-

6

6

11.

KB

Kademangan-Bakung

-

16

16

12.

KBK

Kademangan-Lodoyo-Binangun-BirowoNgadri-Jugo-Kesamben

1

5

6

13.

KT

Kademangan-Gawang-Tambakrejo

2

3

5

14.

LWG

Lodoyo-Wonotirto-Gawang

4

-

4

15.

LNG

Lodoyo-Ngeni-Gawang

8

-

8

16.

LS

Lodoyo-Panggungrejo-Serang

15

-

15

17.

NN

Nglgok-Kedawung-Kolomayang-TuguranteDayu-Nglegok

-

2

2

18.

SRB

Sumberagung-Resapombo-Bendosari

-

4

4

19.

PG

Penatarang-Garum-Sidodadi-Gandusari

-

2

2

20.

SAR

Selorejo-Ampelgading-Resapombo

-

13

13

21.

PtPG

Pasar Gambar-Terminal Patria

-

1

1

22.

BL

Blitar – Lodoyo

41

3

44

23.

BG

Blitar Kademangan-Gawang

63

3

66

Transportasi darat lainnya yang ada di Kabupaten Blitar adalah Kereta Api yang melayani 2 (dua) rute perjalanan yaitu : Blitar – Malang – Surabaya dan Blitar – Tulungagung – Surabaya. Jumlah stasiun kereta api di wilayah Kabupaten Blitar ada 5 yaitu ; Stasiun Pohgajih, Kesamben, Wlingi, Talun dan Garum. Volume penumpang dan barang yang dapat dilayani oleh angkutan kereta api di kelima stasiun yang ada pada tahun 2007 berjumlah 473.967 penumpang dan 159.730 kg barang. Jumlah ini mengalami penurunan seiring meningkatnya jumlah sarana angkutan lain termasuk kendaraan pribadi yaitu 373.456 orang dan 145.615 kg barang pada tahun 2009. Guna meningkatkan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan barang khususnya pada jalur Blitar-Malang, kondisi saat ini terdapat kondisi jalan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas dimana kondisi jalan berkelok-kelok kemudian menurun atau menanjak cukup tajam. Kedepan diupayakan agar jalan tersebut diluruskan dengan membangun jembatan di empat titik yaitu Jembatan Kali Bambang, jembatan sungai Tuwuh, Jembatan Kalilegi, dan perbatasan antara BlitarMalang. Percepatan pembangunan wilayah selatan Kabupaten Blitar dilakukan melalui pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang diawali pada tahun 2002. JLS yang melintasi di Kabupaten Blitar sepanjang 62,5 km dengan menggunakan lahan seluas ± 111,26 Ha dari lahan Perhutani dan 17,38 Ha lahan masyarakat. Lahan milih masyarakat telah dibebaskan secara keseluruhan. Tabel 2.31 Daftar Rencana Trase JLS di Kabupaten Blitar

No 1. 2 3 4 5 6 7 8

Nama Ruas Batas Tulungagung – Bululawang Bululawang – Sidomulya Sidomulyo – Tambakrejo Tambakrejo – Pantai Serang P. Serang – Sumbersih Sumbersih – Ringinrejo Ringinrejo – Jolosutro Sp. Jolosutro – Batas Kab. Malang

Sumber : Laporan Akhir JLS Tahun 2010, Bappeda Kab. Blitar.

Panjang Ruas (Km) 3,70 5,00 12,10 10,20 8,00 10,30 5,70 7,50

Tabel 2.32 Perkembangan pembangunan JLS di Kabupaten Blitar No 1

TAHUN 2002

2

2003

3

2004

4

2005

5

2006

6

2007

7

2008

8

2009

9

2010

PEMBANGUNAN Pembangunan Buk Pitung Prototype jalan di Perbatasan Tulungagung Akses sirip ruas Jalan Bence – Kanigoro Pembukaan jalan Batas Malang – Jolosutro Pembukaan jalan batas Tulungagung – Ringinbandulan Pembukaan jalan batas Riniginbandulan – Sp.Jolosutro Pemeliharaan jalan Bts Tulungagun-Ringinbandulan Pemeliharaan Jalan Sp. Jolosutro – Bts. Malang Pembangunan Jalan Bts Ringinbandulan – Sp. Jolosutro Pemeliharaan Jalan Tulungagung – Jolosutro Pemeliharaan Jalan Batas Sp. Joiosutro – Bts Malang Pembangunan jalan Bts. Tulungagung – Bts Malang Pemeliharaan jalan Swakelola Pemeliharaan jalan Padat Karya Pembangunan Jalan Bts Tulungagung – Bts Malang Pemeliharaan jalan Swakelola Pembangunan Jalan (Perbaikan Grade) Jolosutro – Bts Malang Jembatan Modangan Pemeliharaan Jalan Swakelola Pemb. Jalan (Perbaikan Grade) Bts Tulungagung – Jolosutro Pembangunan Jembatan Ringinsari II Pemeliharaan Jalan Swakelola Pembangunan Jembatan Gayam (bangunan bawah) Pemeliharaan jalan Swakelola

VOLUME 15 m 275 m 4,250 m 7.000 m 7.000 m 10.200 m 600 m 7.000 m 4.000 m 10.800 m 7.000 m 2.075 m 11.000 m 22.300 m 2.050 m 15.125 m 4.400 m 0,550 m 8.075 m 5.250 m 20,60 m 1.500 m 100 m 2.000 m

Untuk sarana trasnportasi udara, saat ini belum tersedia Bandara di Kabupaten Blitar. Keberadaan Bandara di wilayah ini dimungkinkan terdapat lahan yang layak untuk pembangunan sebuah Bandara Perintis. Diharapkan pembangunan Bandara di Kabupaten Blitar akan berdampak positif bagi pengembangan pariwisata di wilayah Bilitar dan sekitarnya.

Penataan Ruang Dalam hal penataan ruang, Pemerintah Kabupaten Blitar berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2008-2028.

Berdasarkan analisis terhadap luas wilayah Kabupaten Blitar, diketahui bahwa dari luas wilayah 158.879 Ha, terdapat lahan seluas 31.744 Ha ( 19,97%) untuk lahan persawahan dan 47,282 Ha (29,75% ) untuk tegalan/kebun. Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Blitar merupakan wilayah produktif. Wilayah yang mengalami kekeringan terdapat di sebagian besar wilayah selatan Kabupaten Blitar terutama pada waktu musim kemarau. Untuk wilayah yang mengalami kebanjiran terjadi pada sebagian kecil wilayah akibat drainasenya kurang berfungsi baik pada saat musim penghujan. Tabel 2.33 Evaluasi Penggunaan Tanah Kabupaten Blitar (Ha) Sempadan Sungai

Sempadan Pantai

Bakung

573.00

736.40

Wonotirto

256.20

163.80

Panggungrejo

432.60

98.35

Wates

269.50

150.15

Binangun

Kecamatan

Lindung Mutlak

Rawan Bencana Gunung Erosi Berapi

Lindung Terbatas

Jumlah

122.50

1,566.69

9,107.93

214.37

3,842.08

15,859.42

5,337.78

4,553.24

10,421.97

1,346.06

3,156.04

4,921.75

112.70

1,045.48

6,093.75

7,251.93

Sutojayan

286.20

846.73

3,224.27

4,357.20

Kademangan

149.80

5,749.49

4,473.06

10,372.35

Kanigoro

116.20

-

800.75

4,537.57

5,454.52

40.60

-

335.63

4,401.32

4,777.55

Selopuro

158.80

83.30

608.47

2,433.87

3,284.44

Kesamben

159.60

325.81

5,020.63

5,506.04

Talun

Selorejo

6,109.34

Budidaya

11,382.97

38.50

104.12

483.85

4,384.57

5,011.04

-

1,183.01

2,728.71

2,932.08

6,843.80

93.80

2,044.80

2,460.36

211.07

2,321.81

7,131.84

178.50

836.10

2,387.46

1,400.35

3,300.20

8,102.61

Garum

37.10

361.38

266.88

998.97

3,553.03

5,217.36

Nglegok

317.80

306.25

1,361.50

569.98

6,303.70

8,859.23

459.45

2,617.25

3,144.60

Doko Wlingi Gandusari

Sanankulon

67.90

Ponggok

110.60

104.14

3,429.40

6,487.66

10,131.80

Srengat

99.40

28.91

514.51

4,630.58

5,273.40

Wonodadi

209.30

597.85

3,387.85

4,195.00

Udanawu

105.00

951.72

2,855.16

3,911.88

Jumlah

3,813.10

1,148.70

4,835.66

42,048.77

10,878.15

336.87

86,076.41

149,137.66

Dalam rangka mengimbangi arus lalu lintas yang melintasi ruas jalan antara Ponggok menuju Pare (Kediri), maka perlu perencanaan untuk meningkatkan kelas jalan yang selama ini merupakan jalan Kabupaten menjadi Jalan Propinsi. Peningkatakan kelas jalan ini dapat menjadi alternatif untuk menuju Surabaya lewat Pare. Selain itu dalam rangka menggali potensi wisata di sekitar Gunung Kawi serta meningkatkan akses dari Wlingi (Blitar) menuju Kota Batu lewat Pujon (Malang), maka peningkatan kelas jalan juga diperlukan dari jalan Kabupaten menjadi jalan propinsi. Otoda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dalam rangka menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan diperlukan pendanaan baik dari pemerintah maupun dari masyrakat. Dana yang dikumpulkan masyarakat dalam bentuk Simpanan, Giro maupun Deposito di wilayah Kabupaten Blitar pada tahun 2009 telah mencapai 1,53 trilyun rupiah atau mengalami peningkatan 19,42 persen dari tahun 2008 sebesar 1,28 trilyun rupiah. Pelayanan perbankan diwilayah Kabupaten Blitar sebagaian besar dilayani oleh kantor-kantor Unit BRI yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan dan beberapa kantar cabang pembantu dari bank umum pemerintah dan swasta seperti ; Bank Jatim, BNI, BCA, Bank Danamon dan beberapa BPR. Dalam rangka memberikan fasilitas penunjang bagi masyarakat maupun wisatawan dari luar Blitar, terdapat tempat makan yang tersebar di beberapa wilayah mulai dari Restoran, depot, dan warung. Jumlah Restoran dan depot yang tercatat tahun 2009 di Kabupaten Blitar sebanyak 36 buah atau menurun dari tahun 2008 sebanyak 58 buah. Untuk lokasi penginapan dan hotel di wilayah Kabupaten Blitar terdapat sebanyak 6 (enam) tempat dengan kategori melati dengan kapasitas kamar sebanyak 75 kamar. Lingkungan Hidup Pembangunan di Kabupaten Blitar diarahkan pada pertumbuhan (pro growth), berpihak pada rakyat (pro poor), kepada penyediaan tenaga kerja (pro job) serta pada pembangunan lingkungan (pro-enviroment). Salah satu penyediaan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup adalah penyediaan air bersih. Sebagian besar penduduk Kabupaten

Blitar masih menggunakan air tanah (sumur) untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Sedangkan penduduk yang menggunakan air minum yang dihasilkan PDAM di wilayah Kabupaten Blitar pada tahun 2009 sebanyak 94.954 pelanggan. Dari jumlah tersebut sebanyak 95,9 % adalah pelanggan rumah tangga. Tabel 2.34 Jumlah Pelanggan PDAM Kabupaten Blitar Tahun 2009 NO

KATEGORI PELANGGAN

JUMLAH

1

Rumah Tempat tinggal

91.104

2

Hotel

3

Tempat Peribadatan

1467

4

Sarana Umum

1185

5

Toko, Industri, Perusahaan

876

6

Kantor Pemerintahan

322

-

Komunikasi dan Informatika Pelayanan listrik di Kabupaten Blitar yang dikelola oleh PLN didominasi oleh penggunaan rumah tangga dengan jumlah pelanggan mencapai 158.000 dan untuk komersial serta industri sebanyak 2254 dan 126 pelanggan. Pelayanan telekomunikasi khususnya telepon untuk wilayah Blitar telah menjangkau diseluruh wilayah kecamatan melalui 5 (lima) unit pelayanan telekomunikasi yang berada di Binangun, Kesamben, Lodoyo, Penataran, Srengat dan Wlingi. Jumlah satuan sambungan telepon dari kelima unit pelayanan telepon tersebut adalah sebagaimana tabel berikut; Tabel 2.35 Perkembangan Jumlah Satuan Sambungan Telepon di Kabupaten Blitar Tahun 2006-2009 No 1 2 3 4 5 6

Unit Pelayanan Komunikasi Binangun Kesamben Lodoyo Penataran Srengat Wlingi Jumlah

2006

2007

2008

2009

469 1844 3387 2860 4328 5516

459 1901 3428 2909 4425 5668

428 2056 3431 2933 4398 5723

444 3039 3406 2900 4407 5648

18404

18790

18969

19844

2.4.3

Iklim Investasi Untuk meningkatkan daya saing daerah, maka menciptakan iklim usaha dan investasi yang sehat merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi. Dalam rangka menciptakan iklim investasi, diperlukan kondisi yang relatif baik dari gangguan keamanan dan ketertiban, prosedur perijinan yang mudah, cepat dan terukur, serta didukung oleh peraturan yang mendukug terlaksananya kegiatan investasi. Guna menggambarkan syarat bagi masuknya investasi di Kabupaten Blitar berikut ini beberapa data terjadinya gangguan keamanan/kriminalitas di Kabupaten Blitar. Tabel 2.36 Angka Kriminalitas di Kabupaten Blitar Tahun 2007-2009

No 1

Uraian Pencurian Berat

2007 114

2008 117

2009 82

2

Pencurian Biasa

82

74

105

3

Pencurian

67

66

53

4

Perkosaan

3

2

1

5

Penipuan

50

68

57

6

Penggelapan

30

16

18

7

Penganiayaan

41

34

39

8

Sajam

13

10

4

9

Kebakaran

7

0

0

10

Perjudian

259

179

132

11

Pengrusakan

6

3

1

12

Pemalsuan

10

0

2

13

Lain-lain

260

254

274

Dari angka-angka kriminalitas yang dilaporkan tersebut, khusus untuk tindak pencurian, penipuan, pengrusakan dan sebagainya mengalami penurunan. Hal ini makin menunjukkan adanya iklim yang baik bagi masuknya investasi. Proses perijinan juga menjadi salah satu aspek dalam rangka meningkatkan masuknya investari di Kabupaten Blitar. Melalui Peraturan Bupati Nomor 25 tahun

2008 tentang Standar Pelayanan Publik Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur mengenai batas waktu penyelesaian sebanyak 38 jenis pelayanan perijinan dan non perijinan sebagaimana tabel berikut ini . Tabel 2.37 Waktu Penyelesaian Ijin dan Non Ijin Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Blitar NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

JENIS PERIJINAN DAN NON IJIN Persetujuan Prinsip Ijin Lokasi Ijin HO Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Ijin Usaha Industri (IUI) Ijin Usaha Jasa Konstruksi Ijin Penggunaan Kios/Los Pasar Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksplorasi Baru Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Esplorasi Perpanjangan Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksploitasi Baru Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksploitasi Perpanjangan Ijin Pertambangan Umum (SIPU) Eksploitasi penciutan Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) Ijin Juru Bor (SIJB) Ijin Pengambilan Mata Air (SIPMA) Ijin Penurapan Mata Air (SIPM) Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah (SIE) Ijin Pemasangan Papan Reklame, Iklan, Spanduk dan Baliho Ijin Mendirikan SPBU Ijin Tempat Hiburan dan Permainan Ijin Usaha Hotel Ijin Usaha rumah Makan/Bar Ijin Usaha Perikanan Ijin Usaha Peternakan Ijin Pemanfaatan Jalan selain sebagai Fungsi Jalan Ijin Apotek Ijin Laboratorium Ijin Pengobat Tradisional Ijin Balai Pengobatan, rumah Sakit Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak Ijin Optik Ijin Toko Alat Kesehatan Tanda Daftar Perusahaan Tanda Daftar Gudang Tanda Daftar Peternakan Rakyat Ijin pemanfaatan Aset Daerah meliputi ; a. Gedung Serba guna dan stadion Srengat b. Rumah Dinas

STANDAR WAKTU (hari kerja) 14 12 14 12 3 5 12 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 12 10 10 10 10 10 10 4 10 7 7 10 10 7 3 3 10 3 5

2.4.4 Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Data BPS tahun 2008 dapat diketahui Rasio lulusan S1, S2,S3 per 10.000 penduduk di Kabupaten Blitar adalah 62,35 per 10.000 penduduk. Tingkat Ketergantungan Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Blitar hingga tahun 2009 mencapai 41,22 persen yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif mananggung sebanyak 41 orang yang belum atau tidak produktif. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 40 orang, relatif lebih tinggi. Namun demikian dari tahun 2006 hingga 2009 angka rasio ketergantungan penduduk ini

masih berkisar antara 40 hingga 41. Ini menggambarkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2005 hingga 2009 angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Blitar relatif konstan. Rasio ketergantungan penduduk ini dapat memberikan gambaran ekonomi penduduk dari sisi demografi. Idealnya rasio ini makin rendah sehingga beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif ataupun yang tidak produktif juga makin rendah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelengggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function) Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelengggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa

pengelolaan

keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD dan laporan keuangan daerah sekurangkurangnya 5 tahun sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelengggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Hubungan antara dokuen perencanaan strategik dengan anggaran, dapat dillihat dalam gambar berikut : Gambar 3.1 Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD Dengan RKPD dan Visi, Misi, Strategi RPJMD RPJMD Visi, Misi, Strategi

RKPD

RKPD

RKPD

RKPD

RKPD

I

II

III

IV

V

Kebijakan Keuangan Daerah/APBD

Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Kabupaten Blitar mengandung makna bahwa : a. Arah belanja APBD Kabupaten Blitar digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas startegis jangka menengah, 5 tahunan ; b. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang sustain dan dengan jumlah yang memadai. Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda, maka kebijakan keuangan daerah juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Adapun hubungan strategi dengan arah kebijakan komponen APBD dapat dilihat dalam gambar 3.2 berikut : Gambar 3.2 Kerangka Hubungan Antara Strategi dan Komponen APBD

A RAH KEBIJAKAN Program/ Kegiatan

P1 P2 Visi

Misi

Strategi

P3 P4 P5 P6

P E N D A P A T A N …….

B E L A N JA

(-)

……

( = ) …….

P E M B I A Y A A N

Gambar diatas menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan stategik adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar

pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap

kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian , arah kebijakan belanja Kabupaten Blitar , pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategik dan tidak memiliki nilai tambah (no value added) diminimalisir. Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapataannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh pemerintah Kabupaten Blitar . Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka atas selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka atas surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undangundang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah , oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2006-2010 memberikan gambaran tren yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 13,34 persen, walaupun pada masa itu terjadi kenaikan harga BBM yang sempat mengguncangkan perekonomian nasional dan membawa dampak yang signifikan pada perekonomian secara makro. Namun dikarenakan perekonomian

Kabupaten Blitar berbasis pada

sektor pertanian yang merupakan sektor primer sehingga dampak kenaikan harga BBM tidak begitu terasa. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Pendapatan Kabupaten Blitar selama tahun 2006-2010 rata-rata naik sebesar 13,34 persen. Kenaikan pendapatan ini seiring dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari pos pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dari tahun ke tahun trendnya naik. Sedangkan dilihat dari struktur pendapatan APBD selama 5 tahun, kontribusi paling besar dalam pembentuk pendapatan APBD, bersumber dari dana perimbangan hal ini hampir sama dengan beberapa kabupaten/kota lainnya yang struktur pendapatannya APBD lebih didominasi dari dana perimbangan. Kontribusi dana perimbangan dalam pendapatan APBD Kabupaten Blitar selama 5 tahun rata-rata sebesar 81,98 persen. Proporsi dana perimbangan paling tinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 89,87 persen selanjutnya di tahun berikutnya mengalami penurunan, dan sampai tahun 2010 proporsi dana perimbangan sebesar 70,49 persen. Penurunan proporsi dana perimbangan tersebut lebih disebabkan karena kenaikan dari sumber pendapatan daerah lain-lain yang sah khususnya dari Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup siqnifikan. Dilihat dari tren pendapatan dari tahun 2006 ke 2007 naik 21,23 persen; tahun 2007 ke 2008 naik sebesar 11,18 persen. Pada tahun 2009 naik 6,25 persen dan pada tahun 2010 naik 14,69 persen atau dalam 4 tahun rata-rata naik 13,45 persen pertahun. Untuk Dana Perimbangan rata-rata per tahun

mengalami

kenaikan 6,71 persen sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan 72,81persen pertahun. Gambaran perkembangan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2006 s/d 2010 NO 1.

URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

2007

2008

2009

2010

42.669.991.051,72

49.203.530.155,41

58.268.283.130,58

63.888.553.129,00

8.181.151.494,00

11.077.754.474,00

10.673.123.845,00

11.891.659.770,00

13.599.217.141,00

17.989.972.168,00

20.162.497.409,00

25.375.309.418,00

12.565.457.889,00

13.200.186.345,00

303.748.156,96

1.186.494.507,41

801.147.421,44

1.301.304.716,37

885.432.510,32

9.292.567.255,46

10.243.244.661,31

12.353.949.470,97

32.509.860.755,21

36.203.717.132,68

596.003.000.797,10

691.795.644.958,87

747.871.254.298,00

758.077.258.202,00

767.817.950.485,00

25.708.000.797,10

53.127.644.958,87

46.117.234.298,00

53.356.267.202,00

64.177.023.485,00

Dana Alokasi Umum (DAU)

539.135.000.000,00

587.733.000.000,00

634.378.020.000,00

629.881.991.000,00

639.739.427.000,00

Dana Alokasi Khusus (DAK)

31.160.000.000,00

50.935.000.000,00

67.376.000.000,00

74.839.000.000,00

63.901.500.000,00

Dana Perimbangan dari Propinsi

35.767.439.074,42

42.669.991.051,72

49.203.530.155,41

58.268.283.130,58

63.888.553.129,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

31.440.310.390,00

69.540.733.529,00

96.842.852.189,00

133.399.116.691,00

257.530.865.134,00

23.743.992,00

445.100.000,00

18.500.000.000,00

135.045.229,00

-

Dana Darurat

-

-

-

-

8.504.526.000,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

-

36.459.510.200,00

42.949.700.200,00

62.715.643.500,00

152.769.765.094,00

31.232.656.758,00

32.636.123.329,00

33.324.651.989,00

43.418.962.962,00

47.685.804.040,00

183.909.640,00

-

2.068.500.000,00

7.129.465.000,00

48.570.770.000,00

663.210.750.261,52

804.006.369.539,59

893.917.636.642,41

949.744.658.023,58

1.089.237.368.748,00

21,23%

11,18%

6,25%

14,69%

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

3

2006 35.767.439.074,42

Pajak Daerah

2.

TAHUN ANGGARAN

Dana Hibah

Dana bagi Hasil pajak dari Prop Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemda Lain JUMLAH % Kenaikan Realisasi Pendapatan Pertahun Rata-rata Kenaikan 2006 – 2010

Sumber DPPKAD Kab. Blitar

13,34%

3.1.2 Neraca Daerah Perkembangan asset daerah mulai tahun 2005 sampai tahun 2010. Pada tahun 2005 jumlah asset daerah sebesar Rp 2.263.420.454.809,01 terus mengalami kenaikan menjadi Rp 2.656.983.135.051,78 pada tahun 2007. Opini yang didapat dari hasil Audit Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2005-2007 adalah disclaimer terutama pada neraca pada bagian penyajian asset. Mulai tahun 2008-2010 penyajian asset daerah dilakukan secara tertib didampingi tim BPKP sehingga penyajiannya mendekati riil dilapangan. Dalam 3 tahun terakhir asset daerah rata-rata naik 7,75persen khusus untuk aktiva lancar naik rata-rata

13,04 persen dan aktiva tetap naik rata-rata 7,38 persen. Sampai

saat ini masih banyak asset pemerintah daerah yang belum memiliki kelengkapan surat-surat sehingga apa yang disajikan di neraca belum menggambarkan keseluran asset. Setiap tahun pemerintah daerah berusaha melaksanakan sertifikasi asset daerah. . Tabel 3.2 Aset Daerah Kabupaten Blitar tahun 2005 – 2010

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Aktiva Lancar

Investasi Jangka Panjang

Aktiva Tetap

28.897.324.621,09

7.139.556.338,92

2.220.783.433.943,00

77.772.583.218,51

9.527.726.903,00

2.349.807.580.646,05

104.479.062.703,62

16.946.457.414,11

2.535.557.614.934,05

95.543.168.832,79

24.252.363.713,48

1.652.236.028.628,31

116.676.136.705,96

22.211.305.126,32

1.710.446.378.216,28

121.298.444.069,26

22.152.527.426,32

1.902.579.591.635,38

Dana Cadangan

Aktiva Lain

-

-

6.600.139.906,00

6.518.904.906,00

-

1.000.000.000

-

577.278.500,00

787.074.000,00

9.846.966.430,64

Tabel 3.3 Hutang/Kewajiban Tahun 2006 – 2010 TAHUN

URAIAN

2006

2007

Kewajiban Jangka Pendek

9.636.959.313,66

1.123.142.603,00

Kewajiban Jangka Panjang

-

-

9.636.959.313,66

1.123.142.603,00

Total

2008

2009

2010

10.344.718.618,81

2.195.832.684,50

2.514.464.356,00

-

-

-

10.344.718.618,81

2.195.832.684,50

2.514.464.356,00

Tabel 3.4 Ekuitas Dana Tahun 2006 s/d 2010 TAHUN

DANA LANCAR

2006 2007

2010

DANA CADANGAN

TOTAL

68.203.198.904,85

2.365.556.812.455,75

2.434.057.411.360,60

103.356.162.075,62

2.552.504.072.348,16

2.655.860.234.423,78

85.198.450.213,98

1.677.065.670.841,79

1.762.264.121.055,77

114.480.304.021,65

1.757.630.600.540,60

118.783.979.713,26

1.934.579.085.492,34

2008 2009

DANA INVESTASI

1.000.000.000,00

1.873.110.904.562,25 2.053.363.065.205,60

Tabel 3.5 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Tahun 2006 s/d 2010 No

Tahun

Total Utang dan Ekuitas Dana

1

2006

2.443.694.370.674,26

2

2007

2.656.983.377.026,78

3

2008

1.772.608.839.674,58

4

2009

1.875.306.737.246,75

5

2010

2.055.877.529.561,60

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2006-2010 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber PAD berasal dari Pajak Daerah, retribusi daerah, bagiian laba usaha perusahaan milik daerah , dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana

perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan pembangunan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain penerimaan berasal dari lain-lain penerimaan yang sah dan lain-lain penerimaan dari propinsi. Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategik berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumbersumber pendapatan baru. Secara umum, upaya peningkatan pendapatan daerah , lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat controlabilitynya lebih tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Upaya yang dilakukan melliputi : 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi Dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Blitar . Indikator keberhasilan program ini adalah meningkatnya pendapatan daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah dan PBB. 2) Koordinasi/sinkronisasi lintas sektoral Dimaksudkan untuk mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah dari aspek pembangunan ekonomi. Program ini juga dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas rendahnya rasio elastitisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan pajak daerah. Indikator keberhasilan program ini berupa peningkatan pembangunan. 3) Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas aparatur yang berhubungan dengan upaya penggalian dan pelayanan penerimaan pendapatan daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat

dalam jangka pengelolaan pajak daerah melalui penyelengggaraan pelatihan yang relevan. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Berdasarkan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2007 sampai 2009 ratarata rasio prosentase antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran sebesar 59,3 persen seperti dirinci pada tabel berikut. Tabel 3.6 Proporsi Penggunaan Anggaran

No

Uraian

Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran)

Proporsi

1

TA. 2007

417,165,801,564.26

751,157,871,225.61

55,54 %

2

TA. 2008

504,787,168,125.89

929,891,723,246.06

54,28 %

3

TA. 2009

565,594,201,096.81

831,129,260,302.56

68,05 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Blitar sebenarya kurang baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur mendominasi terhadap

total pengeluaran dalam APBD. Hal ini disebabkan oleh

struktur anggaran yang sangat tergantung dari DAU yang memang diperuntukan bagi belanja pegawai. Disisi lain penerimaan PAD masih sangat kecil persentasenya dalam APBD. 3.2.2 Analisis Pembiayaan.

Dari data tersebut pada tahun 2006 realisasi belanja sebesar 95,11% dari total realisai pendapatan tahun berjalan; pada tahun 2007 sebesar 93,44%; tahun 2008 sebesar 104,02%; tahun 2009 sebesar 87,51% dan pada tahun 2010 sesar 100,59%. Hal ini menunjukan apabila

realisasi besaran

belanja lebih kecil daripada realisasi pendapatan maka terjadi SILPA dan sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar daripada realisasi pendapatan maka deficit anggaran ditutup melalui pembiyaan daerah. Sumber –sumber pembiyaan

dapat berasal dari : SILPPA; Pencairan Dana Cadangan;Hasil

Penjualan kekayaan daerah yang dipisahhkan; Penerimaaan Pinjaman Daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang daerah ; dikurangi pengeluran pembiyaan : Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) daerah; Pembiayaan Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2006 – 2010 NO

URAIAN

2006

2007

TAHUN 2008

2009

2010

23.530.581.719,30

48.861.203.746,82

89.659.527.550,62

49.679.425.140,97

67.324.931.645,43

23.530.581.719,30

48.861.203.746,82

89.341.357.550,62

46.669.838.021,97

66.186.878.264,19

I.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

1

SiLPA

2

Pencairan Cadangan

Dana

-

-

-

-

1.079.275.681,24

3

Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

-

-

-

-

4

Penerimaaan Pinjaman Daerah

-

-

-

-

-

5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

-

318.170.000,00

3.009.587.119,00

58.777.700,00

6

Penerimaan piutang daerah

-

-

-

-

107,65%

83,50%

-44,59%

35,52%

3.233.377.978,54

-

1.000.000.000,00

-

Prosentase Kenaikan Pertahun

45,52%

Rata-rata Kenaikan II

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

1

Pembentukan Dana Cadangan

-

2

2.100.000.000,00

6.831.000.000,00

6.915.000.000,00

-

-

3

Penyertaan Modal (investasi) daerah Pembiayaan Pokok Utang

4.914.952.153,00

5.529.586.485,18

99.252.925,00

2.233.377.978,54

-

4

Pemberian Pinjaman Daerah

4.914.952.153,00

-

-

-

-

-

3,61%

-43,25%

-53,90%

-100,00%

Prosentase Kenaikan Pertahun

11.929.904.306,00

12.360.586.485,18

-48,39%

Rata-rata Kenaikan Pembiayaan Netto SILPA

7.014.252.925,00

11.600.677.413,30

36.500.617.261,64

82.645.274.625,62

46.446.047.162,43

67.324.931.645,43

-

-

-

-

-

3.3 Kerangka Pendanaan

Kondisi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Penetapan format anggaran surplus atau defisit baik secara absolut maupun relatif menunjukkan adanya peningkatan sisi belanja. Perkembangan belanja daerah selama tahun 2007-2010 adalah, tahun 2007 realisasi anggaran sebesar Rp 751.157.871.225,61, tahun 2008 sebesar

Rp

929.891.723.246,06, tahun 2009 sebesar Rp 831.129.260.302,56, tahun 2010 sebesar

Rp

1.095.626.983.620,22. Ditinjau dari komposisi penggunaanya, komponen belanja tidak langsung merupakan komponen yang cukup besar menyerap belanja daerah. Pada tahun 2007 belanja tidak langsung menyerap 59,41 persen, tahun 2008 sebesar 58,33 persen, tahun 2009 sebesar 71,02 persen dan tahun 2010 sebesar 69,29 persen. Sedangkan komponen belanja digunakan untuk belanja langsung di tahun 2007 sebesar 40,59 persen, tahun 2008 sebesar 41,66 persen, tahun 2009 sebesar 28,97 persen dan tahun 2010 sebesar 30,71 persen. Gambar 3.3 Struktur Belanja APBD 2006-2010

Struktur Belanja APBD 69,29 %

61,14 %

59,41 %

38,85 %

2006

71,02 %

58,33 % 41,66 %

30,71 %

40,59 %

2007

2008

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2009

2010

BELANJA LANGSUNG

Sumber : DPPKAD kab. Blitar

Dengan melihat struktur anggaran belanja tersebut, secara kumulatif anggaran untuk menunjang program-program pembangunan (belanja langsung) terlihat mengalami fluktuasi tergantung pada penerimaan dana-dana dari pusat.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Dari data tabel 3.8 Belanja Tidak Langsung pada tahun 2006 sebesar 55,02 persen pada tahun 2010 menjadi 69,28 persen yang komponen terbesarnya adalah belanja pegawai yang setiap tahun mengalami kenaikan sesuai ketentuan peraturan pemerintah. Pada belanja langsung yang pada tahun 2006 sebesar 40,59 persen pada tahun 2010 menurun tinggal 30,71 persen. Kenaikan prosentis Belanja Tidak Langsung dan penurunan prosentis Belanja Langsung dikarenakan kenaikan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum yang secara umum digunakan untuk membiayai Belanja Wajib mengikat (Mandatory) tidak sebanding dengan kebutuhan kenaikan belanja pegawai. Kebijakan Umum Belanja yang mengutamakan belanja wajib mengikat menyebabkan total pendapatan yang diperoleh

dialikasikan untuk belanja

pegawai (gaji dan tunjangan) sisanya baru dialokasikan sesuai prioritas pembangunan daerah. Tabel 3.8 Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Periode Utama URAIAN BELANJA LANGSUNG

2006 TIDAK

Belanja Pegawai Belanja Bunga

446.389.947.368,11

446.280.590.439,40

326.881.084.748,00

379.356.928.711,40

2009

2010

542.452.820.459,00

590.281.630.748,52

759.161.605.137,72

470.018.457.859,00

525.402.655.150,14

665.011.008.232,00

-

439.209.003,38

-

5.621.926.000,00

10.959.300.000,00

25.766.437.000,00

19.700.445.400,00

8.545.223.395,00

19.112.442.206,72

789.879.200,00

1.465.248.700,00

1.770.232.699,00

46.279.705.000,00

43.469.994.500,00

44.657.322.500,00

-

Belanja Subsidi

270.000.000,00

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Keuangan

TAHUN 2008

2007

Bantuan

Belanja Tidak Terduga Prosentase Kenaikan Pertahun Rata-rata Kenaikan BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Prosentase Kenaikan Pertahun Rata-rata Kenaikan Jumlah Prosentase Kenaikan Pertahun

Rata –rata Kenaikan

-

1.739.955.800,00

19.383.121.152,00

24.070.227.161,00

634.007.415,00

1.024.511.800,00

87.319.200,00

39.749.966.967,00

100.000.000,00

69.000.000,00

42.407.000,00

-

2.844.162.500,00

28,58%

21,55%

8,82%

28,61%

283.714.443.566,00 10.760.886.031,00 168.058.083.110,00 104.895.474.425,00

304.877.280.786,21 37.808.872.852,86 81.946.316.313,35 185.122.091.620,00 7,46%

21,89% 387.438.902.787,06 34.786.710.266,89 85.249.781.837,17 267.402.410.683,00 27,08% 9,10 %

240.847.629.554,04 40.191.545.946,67 11.112.514.620,00 189.543.568.987,37 -37,84%

336.465.378.482,50 40.097.709.681,00 122.142.422.705,00 174.225.246.096,50 39,70%

630.799.976.081,00

751.157.871.225,61

929.891.723.246,06

831.129.260.302,56

19,08%

23,79%

-10,62%

1.095.626.983.620, 22 31,82%

16,02 %

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu Rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung selama 4 Tahun Anggaran terakhir ialah positif 21,89 persen. Dari berbagai komponen Belanja Tidak Langsung, Pertumbuhan rata-rata terbesar disumbangkan oleh Belanja Hibah yaitu positif 58,04 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan negatif dialami oleh Belanja Belanja Bantuan Sosial sebesar minus 19,0 persen. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung selama 4 Tahun Anggaran terakhir mengalami pertumbuhan positif 9,10 persen, dimana pertumbuhan rata-rata terbesar dialami oleh Belanja Pegawai sebesar 19,0 persen, sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar 169 persen. Pada pos Belanja Langsung APBD Kabupaten Blitar, proporsi Belanja Modal masih mendominasi terhadap komponen Belanja namun demikian selama 4 tahun terakhir cenderung menurun seiring meningkatnya belanja pegawai akibat kenaikan gaji. Dengan kondisi seperti ini kebijakan anggaran pemerintah diharapkan mampu meningkatkan proprorsi belanja modal. Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Pengeluaran selama empat tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif 48,39 persen. Pertumbuhan negatif terbesar dialami oleh komponen Pembayaran Pokok utang yang menurun hingga nol persen pada tahun 2010. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pembiayaan belanja langsung antara lain : 1.

Pemenuhan standar pelayanan publik minimal (SPM)

2.

Peningkatan efisiensi pelayanan publik.

3.

Netralitas dampak mobilisasi penerimaan terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional.

4.

Implementasi strategi pro growth (pro investment), pro job, dan pro poor di Kabupaten Blitar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

5.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan dan pembiayaan

daerah di Kabupaten Blitar masih sangat memerlukan peningkatan setiap tahunnya, ini

tercermin pula dari proporsi belanja tidak langsung yang lebih besar dari belanja langsung.

Namun demikian Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya untuk

meningkatkan kemandiran daerah melalui kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja yang dimanfaatkan sebaik dan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mempertimbangkan belanja-belanja tersebut di atas, maka di perlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada beberapa yang di lakukan, yaitu : 1. Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian pula penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SILPA) ataupun dana dana yang bersifiat temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) tidak bisa dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah karena berpotensi menganggu perencanaan keuangan daerah. 2. Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan yang bersifat wajib dan pilihan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan menfaatnya secara langsung dan tidak langsung oelh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (sufficient condition) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi.keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokokpokok permasalahan yang ada, prioritas prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kabupaten Blitar. Berdasarkan hal-hal tersebut ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melalui upaya penggalian sumber pembiayaan antara lain dari pinjaman dan obligasi, serta melakukan efisiensi belanja. Disamping itu, perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif (participatory budgeting) dengan melibatkan seluruh stakeholders. Dalam upaya

memenuhi

kebutuhan

pembangunan

infrastruktur

dikembangkan model pembiayaan public-private partnership.

wilayah,

perlu

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar juga bergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan kemampuan pengeluaran investasi oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011-2016 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat daerah.

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan Keuangan daerah dalam bentuk PAD menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBD Kabupaten Blitar dibandingkan dengan jumlah penduduk dan tugas-tugas otonomi daerah masih sangat kecil. Kebijakan Pendapatan difokuskan pada upaya penggalian PAD walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dari propinsi serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Blitar. Tahap perencanaan Pendapatan menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati–hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan daerah dapat terkumpul dan diterima di kas daerah tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan daerah mulai dari proses perencanaan. Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan. Oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh. Pemerintah daerah seringkali dihadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah (fiscal needs) sementara

kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi yang menyebabkan kesenjangan fiskal (fiscal gap) sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah baik jumlahnya maupun pengelolaannya. Disinilah Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan satu kebijakan perencanaan pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Arah kebijakan Belanja difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan wajib dan urusan pilihan serta pemberian stimulan maupun motivasi dalam pengembangan UMKM, pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta bantuan kepada orgaanisasi kemasyarakatan yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencaapaian visi misi dan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Hal yang tidak kalah penting dalam mencukupi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah adalah dengan melakukan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam bentuk sinergitas program dana dekonsentrasi dan hibah/bantuan langsung kepada masyarakat. Pembiayaan daerah dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dibah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan dan atau pelaksanaan pembiayaan daerah dilakukan oleh Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Secara umumnya setiap pemerintahan kabupaten/kota pada waktu menyusun rancangan APBD akan menganut "prakiraan maju" (forward estimate) yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun angaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya. Biasanya hal ini akan mengakibatkan dampak positif tehadap posisi keuangan pemerintah daerah karena adanya sisa lebih perhitungan anggaran. Dari sisi perencanaan penganggaran tingginya angka SiLPA dan Pembiayaan Kegiatan Lanjutan dapat diartikan kurang matangnya perencanaan baik dari sisi pendapatan dan atau belanja sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Penganggaran yang cukup besar dan atau kebijakan belanja ketat yang berlebihan. Proyeksi terhadap realisasi pendapatan daerah, dan belanja daerah disajikan pada tabel-tabel berikut ;

Tabel 3.9 Proyeksi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011-2016 Tahun No

Jenis Pendapatan

1

2

A

PENDAPATAN ASLI DAERAH

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

8

9

63.376.869.989,74

Realisasi Kenaikan Rata-Rata per tahun 1

Pajak Daerah

2

Retribusi Daerah

13.599.217.141,00

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

13.200.186.345,00

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Realisasi Kenaikan

122.606.751.096,08

135.064.540.667,58

151.764.665.414,79

4,95%

7,93%

9,49%

55,98%

10,16%

12,36%

13.150.474.159,67

14.071.007.350,85

15.196.687.938,91

51.668.738.992,31

54.252.175.941,93

58.321.089.137,57

-3,30%

7,00%

8,00%

240,00%

5,00%

7,50%

14.795.299.920,73

15.978.923.914,39

17.417.027.066,68

19.158.729.773,35

21.266.190.048,42

23.818.132.854,23

12,08%

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

12,00%

1.245.877.462,07

1.432.759.081,38

1.647.672.943,59

1.894.823.885,13

2.179.047.467,89

2.505.904.588,08

40,71%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

37.324.697.675,00

40.310.673.489,00

44.341.740.837,90

49.884.458.442,64

57.367.127.209,03

67.119.538.834,57

4,57%

8,00%

10,00%

12,50%

15,00%

17,00%

10,35% 885.432.510,32

Realisasi Kenaikan Rata-Rata per tahun

78.603.128.787,41

44,03%

Realisasi Kenaikan Rata-Rata per tahun

71.793.363.835,92

16,81%

Realisasi Kenaikan Rata-Rata per tahun

66.516.349.217,96

19,28% 35.692.033.992,68

Tahun No

1

Jenis Pendapatan

2 Rata-Rata per tahun

B

DANA PERIMBANGAN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

8

9

11,18% 767.817.950.485,00

Realisasi Kenaikan Rata-Rata per tahun 1

Dana Bagi hasil pajak/bukan Pajak

64.177.023.485,00

Rata-Rata per tahun

-9,71%

Dana Alokasi Umum

639.739.427.000,00

Realisasi Kenaikan Rata-Rata per tahun 3

Dana Alokasi Khusus

C

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Realisasi Kenaikan

1.011.480.712.500,05

1.070.566.455.892,93

1.176.752.846.423,87

1.293.505.660.703,59

9,42%

9,69%

9,76%

5,84%

9,92%

9,92%

52.126.688.176,00

54.733.022.584,80

58.017.003.939,89

21.756.376.477,46

23.061.759.066,11

24.445.464.610,07

-18,78%

5,00%

6,00%

-62,50%

6,00%

6,00%

698.002.036.000,00

767.802.239.600,00

844.582.463.560,00

929.040.709.916,00

1.021.944.780.907,60

1.124.139.258.998,36

9,11%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

89.984.500.000,00

98.982.950.000,00

108.881.245.000,00

119.769.369.500,00

131.746.306.450,00

144.920.937.095,00

40,82%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

211.950.881.486,81

221.955.369.561,45

233.511.472.899,76

246.969.027.669,65

257.165.123.448,97

269.353.993.159,01

-17,70%

4,72%

5,21%

5,76%

4,13%

4,74%

9,85% 63.901.500.000,00

Realisasi Kenaikan Rata-Rata per tahun

921.518.212.184,95

9,09%

Realisasi Kenaikan

2

840.113.224.175,90

15,14%

257.530.865.134,07

Tahun No

1

Jenis Pendapatan

2 Rata-Rata per tahun

1

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

4

5

6

7

8

9

1,14%

47.685.804.040,00

Realisasi Kenaikan Rata-Rata per tahun

2

Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus

3

Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau pemda lainnya

161.274.291.094,00

TOTAL PENDAPATAN

48.570.770.000,00

48.558.985.653,14

53.900.474.074,98

60.638.033.334,36

-16,85%

5,00%

7,00%

9,00%

11,00%

12,50%

157.472.031.000,00

165.345.632.550,00

173.612.914.177,50

182.293.559.886,38

185.939.431.084,10

189.658.219.705,79

-2,36%

5,00%

5,00%

5,00%

2,00%

2,00%

14.826.400.000,00

14.974.664.000,00

15.349.030.600,00

16.116.482.130,00

17.325.218.289,75

19.057.740.118,73

-69,47%

1,00%

2,50%

5,00%

7,50%

10,00%

1.118.580.454.880,68

1.215.266.945.582,32

1.323.595.314.187,22

1.440.142.234.658,66

1.568.982.510.540,41

1.714.624.319.277,40

2,74%

8,64%

8,91%

8,81%

8,95%

9,28%

-7,25% 1.088.725.685.608,81

Realisasi Kenaikan Rata-Rata per tahun

44.549.528.122,14

2,77%

Realisasi Kenaikan Rata-Rata per tahun

41.635.073.011,35

4,61%

Realisasi Kenaikan Rata-Rata per tahun

39.652.450.487,00

7,89%

Tabel 3.10 Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2016 No

URAIAN

1

2

1

PENDAPATAN

2

TOTAL BELANJA = A + B

Tahun 2010

2011

DEFISIT A

BELANJA TIDAK LANGSUNG

PROSENTIS TOTAL BELANJA 1

Belanja Pegawai (Gaji)

2

Belanja Tidak Langsung Lainnya

B

BELANJA LANGSUNG

2016

7 1.540.706.299.688

8 1.727.819.764.348

9 1.944.925.136.341

1.095.626.983.620,22

1.157.481.404.785,34

1.233.878.017.746,69

1.351.345.265.178,16

1.551.736.397.263,39

1.739.376.341.412,97

1.960.592.995.686,46

5,65%

6,60%

9,52%

14,83%

12,09%

12,72%

10,23% 6.901.298.011,27

38.900.949.904,66

18.611.072.164,38

8.554.895.000,92

11.030.097.575,12

11.556.577.065,05

15.667.859.344,99

759.161.605.137,72

797.971.986.629,34

870.773.505.409,13

951.930.301.606,84

1.041.084.366.337,46

1.152.892.483.894,54

1.245.082.689.513,98

5,11%

9,12%

9,32%

9,37%

10,74%

8,00%

69,29%

68,94%

70,57%

70,44%

67,09%

66,28%

63,51%

665.011.008.232,00

724.333.251.017,34

796.766.576.119,07

876.443.233.730,98

964.087.557.104,08

1.060.496.312.814,49

1.166.545.944.095,94

8,92%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

73.638.735.612,00

74.006.929.290,06

75.487.067.875,86

76.996.809.233,38

92.396.171.080,05

78.536.745.418,05

-21,79%

0,50%

2,00%

2,00%

20,00%

-15,00%

359.509.418.156,00

363.104.512.337,56

399.414.963.571,32

510.652.030.925,93

586.483.857.518,43

715.510.306.172,48

6,85%

1,00%

10,00%

27,85%

14,85%

22,00%

31,06%

29,43%

29,56%

32,91%

33,72%

36,49%

8,61%

9,82% 94.150.596.905,72

Kenaikan per tahun Rata-rata kenaikan

2015

6 1.342.790.370.177

Kenaikan per tahun Rata-rata kenaikan

2014

5 1.215.266.945.582

Kenaikan per tahun Rata-rata kenaikan

2013

4 1.118.580.454.880,68

Kenaikan per tahun Rata-rata kenaikan

2012

3 1.088.725.685.609

-2,05% 336.465.378.482,50

Kenaikan per tahun Rata-rata kenaikan

13,76%

PROSENTIS TOTAL BELANJA

30,71%

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik 16,81% per tahun dengan asumsi perubahan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah pada kisaran 6 % sampai dengan 7 %; Diharapkan dapat dikembangankan (disesuaikan) pajak dan retribusi daerah yang baru sebagai sumber pendapatan daerah tanpa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang memberatkan investasi. Lonjakan penerimaan PAD akan terjadi pada tahun 2014 dimana Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah. Pada sisi Dana Perimbangan diproyeksikan naik rata-rata 9,09 % seiring dengan membaiknya perekonomian nasional yang memberi pengaruh postif terhadap APBN sehingga pada giliranya memberikan tambahan porsi dana perimbangan. Semakin diperketatnya pembentukan daerah baru melalui pemekaran menjadi point penting atas tambahan kue dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya ekonomi nasional walaupun ada beberapa jenis pajak yang dilimpahkan kepada daerah. Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan rata-rata naik 1,14 % per tahun dimana komponen utama yang diprediksi naik adalah Dana Penyesuaian khususnya tunjangan serifikasi guru PNSD serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Propinsi. Dana Penyesuaian lainnya yang digunakan untuk biasanya dialokasikan untuk infrastruktur serta Bantuan Keuangan dari Propinsi sifatnya Add Hoc sehingga sulit untuk diproyeksikan. Secara Umum Pendapatan Daerah diproyeksikan naik rata-rata 7,89 % per tahun yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Belanja Tidak Langsung yang komponennya adalah belanja pegawai (gaji dan tunjangan); belanja hibah; belanja bantuan sosial; belanja bagi hasil; belanja bantuan keuangan; belanja tidak terduga direncanakan naik rata-rata 8,78 % pertahun. Kenaikan ini khususnya pada komponen belanja pegawai mengikuti peraturan pemerintah pusat sebagai belanja wajib yang mengikat (mandatory). Pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan pada belanja tidak langsung mengingat pada tahun itu diselenggarakan pemilihan kepala daerah yang memerlukan alokasi kepada Komisi Pemilihan Umum melalui mekanisme hibah.

Pada sisi Belanja Langsung diproyeksikan mengalami

kenaikan rata-rata 13,76 % yang diprioritaskan untuk membiayai program-program SKPD sebagai penjabaran Visi - Misi dan Program Strategis RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2015. Secara umum belanja daerah diproyeksikan mengalami kenaikan 10,23 %

per tahun. Apabila di bandingkan dengan proyeksi penerimaan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012-2016 mengalami defisit anggaran rata– rata 1,21%. Rancangan APBD akan menganut "prakiraan maju" (forward estimate) yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun angaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya akan mengakibatkan dampak positif tehadap posisi keuangan pemerintah daerah karena adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran.

BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian

dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintahan berikutnya. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan. 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Blitar a. Bidang Kesehatan. Kualitas pelayanan belum optimal karena belum semua sarana pelayanan kesehatan melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Keterjangkauan dan pemerataan pelayanan dapat dilihat dengan rasio jumlah sarana yang ada. Jenis pelayanan bervariasi sesuai dengan tenaga dan peralatan yang tersedia. Belum semua peralatan dan tenaga tersedia sesuai kebutuhan dan standarisasi. Disamping itu rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sering terjadi terutama pada masyarakat miskin karena kendala biaya (cost barrier). Perilaku yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan relatif rendah. Terjadinya beban ganda penyakit dan rawan bencana sehingga masalah penyakit menular dan tidak menular ini menjadi beban ganda dan akan mempengaruhi jenis serta jumlah pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat dimasa datang. b. Pendidikan. Kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Berbagai upaya pembangunan pendidikan termasuk Wajib Belajar Pendidikan Dasar dua belas tahun yang dicanangkan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Blitar. Namun demikian sampai saat ini tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah. Kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global dan belum mencukupi pula sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy). Kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) kesejahteraan

pendidik yang masih rendah, (3) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, dan (4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara merata. Adanya ketimpangan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bukan saja terjadi pada penduduk usia sekolah, tetapi juga terjadi antar wilayah geografis, gender serta antar kawasan. Perkembangan pendidikan mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja. Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Sebagian dari masyarakat menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendidikan belum menjadi pilihan investasi. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil masih terbatas sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan. Selain itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai. Pendidikan non formal yang berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (transition from school to work) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat dan diarahkan terutama untuk meningkatkan kecakapan hidup dan pembinaan profesionalisme serta kompetensi vokasional belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Selain itu, format dan kualitas pendidikan non formal juga belum memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan. Lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi masih cenderung memilih bekerja pada orang lain dibanding menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri.

Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Dengan dilaksanakannya

desentralisasi

pendidikan,

pemerintah

kabupaten

memiliki

kewenangan yang lebih luas dalam membangun pendidikan di masing-masing wilayah sejak penyusunan rencana, penentuan prioritas program serta mobilisasi sumberdaya untuk merealisasikan rencana yang telah dirumuskan. Sejalan dengan itu, otonomi pendidikan telah dilaksanakan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi yang memberikan wewenang yang lebih luas pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki termasuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Namun demikian pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan, serta belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dengan acuan umum dari pemerintah pusat. Disamping itu efektivitas peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum optimal. c. Infrasruktur. Belum optimalnya pembangunan jalan dan jembatan serta sulitnya pembebasan lahan, kurangnya aksesbilitas diwilayah tertinggal/terpencil, Kurang tertibnya pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan oleh Pengguna Jalan yang mengakibatkan Hambatan lalu Lintas. Kerusakan jalan akibat kondisi alam/tanah ekspansif dan bencana alam yang mengakibatkan kerusakan sepanjang tahun. Berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku.

Terbatasnya kemampuan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat. Terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan perumahan beserta prasarana dan sarananya. Masih

lemahnya

pemahaman

ketentuan

jasa

kontruksi

dan

pengelolaan/pembangunan gedung negara. Masih rendahnya pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam bidang perumahan dan permukiman. Belum optimalnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan di perkotaan dan pedesaan, Rendahnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan pedesaan. Menurunnya kuantitas dan kualitas air baku untuk air minum. Masih rendahnya peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian sumber air serta pemeliharaan sarana air minum dan air limbah. Masih terbatasnya akses sarana sanitasi dasar di pedesaan, Belum optimalnya peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan air nimun dan air limbah, Meningkatnya volume sampah yang tidak diimbangi kinerja pengelolaan terutama pada tahap pembuangan akhir. Rendahnya akses jalan dan penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasankawasan wisata maupun lokasi yang berpotensi sebagai tempat wisata menyebabkan pengelolaan disektor pariwisata masih sangat minim. Hal ini berakibat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar masih rendah.

d. UMKM dan Ketenagakerjaan Pertumbuhan UMKM di Blitar yang relatif rendah sebagai akibat belum bersinerginya potensi pertanian dengan upaya pemanfaatan maupun peningkatan nilai tambah pada produk-produk pertanian. Terbatasnya akses Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap sumberdaya produktif yang meliputi tiga aspek penting yaitu modal usaha yang bukan saja mencakup penyediaan kredit modal kerja tetapi juga kredit investasi, informasi dan pasar menjadi salah satu faktor penghambat tumbuhnya UMKM di Kabupaten Blitar. Jumlah pengangguran di Kabupaten Blitar disebabkan antara lain oleh rendahnya pertumbuhan dunia usaha dan pemulangan TKI ilegal. Di samping itu juga

disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM angkatan kerja sehingga sulit mendapatkan pekerjaan atau bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif dan berakibat pada rendahnya pendapatan yang diterima. e. Upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Sektor pertanian yang menjadi penggerak perekonomian daerah merupakan sektor yang sangat tergantung pada sumber daya alam. Saat ini efisiensi dan produktivitas pertanian relatif rendah disebabkan oleh skala usaha yang relatif sempit/kecil. Disamping itu rendahnya produktivitas dapat diilustrasikan menurut hasil penelitian, bahwa kecepatan pertumbuhan nilai tambah bruto lebih lambat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja yang diciptakan. Dan juga, keterbatasan terhadap penyediaan sarana produksi termasuk upaya pengendalian hama dan penyakit, disamping kejadian bencana alam banjir dan kekeringan yang setiap tahun terjadi juga mengganggu sistem produksi. Khusus untuk padi, panen terbesar terletak dimusim hujan, sehingga kualitas rendah, dan harga jatuh. Selanjutnya untuk komoditi lain, seperti tembakau, tebu/gula juga terjadi dan hal ini disebabkan oleh perilaku petani yang ikut-ikutan menanam komoditi yang pada awal mulanya mempunyai prospek baik. Kondisi demikian mengakibatkan tidak stabilnya harga produk pertanian. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat petani/nelayan, dan masyarakat pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. Akses petani dan nelayan terhadap prasarana dan sarana transportasi juga menghambat pemasaran produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga menekan harga produk. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur termasuk armada penangkapan, sehingga belum mampu menjangkau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), konflik nelayan yang dapat menurunkan produktivitas, pengawasan dan keamanan laut yang belum optimal. Pola penganekaragaman pangan dan gizi yang masih rendah. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai bahan pangan pokok, dan kurangnya pemanfaatan pangan lokal sebagai bahan pangan alternatif. Seiring dengan

pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan akan beras akan semakin meningkat, sedangkan kenaikan produksi beras / padi tidak seimbang dengan kenaikan konsumsi. Disamping itu kondisi tersebut ditunjang oleh tingkat kosumsi protein hewani masyarat dan kurangnya pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu yang berakibat pada terbatasnya kecukupan dan mutu pangan ditingkat rumah tangga. Pada umumnya angkatan kerja di pedeasan bertambah akan tetapi lahan pertanian telah berkurang dan terjadi alih fungsi sawah menjadi non sawah. Selain itu, sebagian besar kegiatan ekonomi di pedesaan masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil. Tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di pedesaan. Petani dan pelaku usaha di kawasan pedesaan sebagian besar sangat bergantung pada alam. Kondisi alam yang tidak bersahabat akan meningkatkan risiko kerugian usaha seperti gagal panen karena banjir, kekeringan, maupun serangan hama penyakit. Pada kondisi demikian, pelaku industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan produkproduk pertanian otomatis akan terkena dampak sulitnya memperoleh bahan baku produksi. Risiko ini masih ditambah lagi dengan fluktuasi harga dan struktur pasar yang merugikan. Lemahnya kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian. Kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian termasuk didalamnya industri kecil yang mengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan serta industri lainnya sangat terbatas. Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Beberapa wilayah di Kabupaten Blitar mempunyai potensi yang apabila dikembangkan secara optimal akan menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah yang strategis dan dengan dukungan sarana prasarana yang memadai dapat membuat wilayah atau kawasan dimaksud cepat tumbuh dan berkembang. Namun demikian sampai dengan saat ini pengembangan wilayah-wilayah tersebut masih mengalami beberapa kendala, antara lain: (1) adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (2) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; (3) masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan

kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan; (4) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi; (5) belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta; (6) belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah; (7) belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan, serta (8) masih rendahnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah. Wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh bila sudah berkembang diharapkan akan dapat berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah sekitarnya yang miskin sumber daya dan masih terbelakang. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi adalah adanya lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Terjadinya kerusakan fisik pada ekosistem pesisir dan laut serta degradasi terumbu karang akibat illegal fishing. Belum memadainya data potensi dan konservasi mengenai air tanah, belum memadainya data daerah rawan bencana dan geologi lingkungan, lemahnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup, belum konsistennya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari pusat sampai ke daerah dikaitkan dengan otonomi daerah; dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di segala strata kehidupan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; lemahnya pengawasan dan pengendalian kerusakan kualitas lingkungan yang ditandai dengan tinggi tingkat pelanggaran dan perusakan lingkungan. Lemahnya penegakan hukum lingkungan hidup. Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup yang memadai, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum adanya koordinasi antar daerah dalam pengelolaan sampah secara terpadu, pencemaran air, sungai, pencemaran udara, kualitas udara disebabkan

pencemaran dari sumber bergerak (sektor transportasi) dan sumber tidak bergerak (industri); Pencemaran tanah, pencemaran tanah diakibatkan oleh pengelolaan sampah (padat) parsial, terutama pada wilayah-wilayah lokasi TPA. f. Belum optimalnya Pelaksanaan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (good governance). Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan masih rendahnya pelaksanaan prinsip-prinsip good govermance seperti transparansi, akuntanbilitas dan partisipasi di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan selama ini masih dirasakan belum optimal khususnya dalam koordinasi dan sinkronisasi. Masih terbatasnya profesionalisme di kalangan aparatur. Masih terbatasnya jumlah tenaga profesional, terampil khususnya tenaga perencanaan di samping itu pula partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sangat terbatas, serta masih belum meratanya distribusi tenaga yang memenuhi kompetensi di Dinas/Instansi. Belum optimalnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi di kalangan aparatur pemerintahan. Perkembangan yang cepat dari teknologi informasi dan komunikasi belum ditangkap sebagai peluang dan kekuatan dalam pelaksanaaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam sosialisasi dan pencarian alternatifalternatif kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan maupun pengawasan. Belum optimalnya tingkat pelayan publik. Terbatasnya tenaga yang profesional dan terampil berpengaruh pada rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, serta rendahnya kualitas pelayanan umum. Belum optimal pelayan publik juga disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana. Pola hubungan pemerintah dan masyarakat yang belum sesuai dengan kebutuhan demokratisasi. Hubungan pemerintah dan masyarakat yang konstruktif dalam mendorong proses konsolidasi demokrasi belum berjalan dengan optimal yang disebabkan masih adanya aparat yang belum memahami perubahan paradigma birokrasi yang lebih mengedepankan pelaksanaan good govermance. Hal ini ditandai

dengan belum terbukanya ruang publik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berada di dalam domain kemasyarakatan.

4.1.1. Identifikasi Permasalahan. Berdasarkan

permasalahan

pembangunan

Kabupaten

Blitar

diperlukan

identifikasi permasalahan berdasarkan kekuatan dan kelemahan guna mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar. 1. Kekuatan a.

Tersedianya sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan

b. Karakteristik Masyarakat Kab. Blitar yang terbuka, dinamis dan agamis c.

Potensi Budaya lokal yang beraneka ragam

d. Tersedianya sarana prasarana transportasi yang memadai (jalan, angkutan umum, terminal) e.

Tingginya

asprasi

dan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

infrastruktur f.

Tersedianya sumber daya manusia yang cukup banyak

g.

Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan perdagangan.

h. Jumlah UMKM yang cukup besar berpotensi dalam pengembangan perekonomian i.

Potensi Sumber daya alam yang cukup banyak

2. Kelemahan a. Kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan urusan publik belum optimal b. Penyediaan lapangan kerja belum sesuai dengan jumlah penduduk usia produktif c. Produktifitas dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan belum optimal d. Belum adanya standardisasi produk dan rendahnya kualitas produk UMKM untuk dapat bersaing dengan produk daerah lain.

e. Infrastruktur yang mendukung distribusi barang dan jasa belum tersedia merata f. Pengelolaan potensi sumber daya alam belum optimal g. Terdapat kawasan yang berpotensi mengalami bencana alam (banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami).

3. Peluang a. Meningkatnya solidaritas,keseimbangan, keharmonisan dan kerukunan umat beragama di Kab. Blitar b. Terbukanya peluang usaha dibidang agrobisnis dan agroindustri c. Adanya kerjasama / kemitraan (CSR) antara pemerintah dan swasta maupun dengan perguruan tinggi, LSM. d. Berkembangnya teknologi infomasi di lingkungan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. e. Adanya kebijakan pemerintah untuk menigkatkan pelayanan dibindang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. f. Adanya program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan g. Belum optimalnya penggalian potensi daerah sebagai sumber PAD h. Terbukanya pasar tenaga kerja di Luar Negeri i.

Meningkatnya kepedulian terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

4. Tantangan a. Masuknya budaya asing yang bersifat negatif (pornografi, narkoba) sebagai akibat globalisasi dan perdagangan bebas. b. Disparitas antar wilayah yang dapat berakibat pada disharmonisasi masyarakat.

c. Perekonomian

regional,

nasional

bahkan

internasional

yang

dapat

mempengaruhi investasi dan pengembangan usaha berbasis lokal, ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan. d. Laju Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang berpengaruh pada kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan dan fasilitas lainnya. e. Angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban yang tidak segera teratasi berpengaruh pada stabilitas wilayah dan ketenteraman masyarakat. f. Lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik, perubahan iklim dan bencana alam yang belum diantisipasi berpengaruh pada berbagai aktivitas masyarakat. 4.2. Isu Strategis Dari proses identifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dirumuskan sebanyak 10 isu strategis yang dalam rangka merencanakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 sebagai berikut : 1.

Peningkatan peran kehidupan umat beragama dan kearifan budaya lokal dalam pembangunan

2.

Pembangunan kehidupan politik dan penegakan hukum

3.

Perbaikan birokrasi dan tata pemerintahan

4.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah

5.

Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

6.

Keterjangkauan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat

7.

Kemudahan layanan kesehatan masyarakat

8.

Pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi sektor pertanian, agroindustri,UMKM dan industri kreatif

9.

Infrastruktur penunjang ekonomi dan investasi

10. Pembangunan ekonomi berkelanjutan

4.3. Fokus Pembangunan Sektoral Fokus pembangunan sektoral merupakan arahan perencanaan pembangunan dalam lima tahun kedepan dengan tetap memperhatikan perencanaan sebelumnya dan perencanaan strategis lainnya baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu yang akan datang. Hubungan antara fokus pembangunan sektoral dengan isu strategis adalah sebagai berikut ; Tabel 4.1. Hubungan Isu Strategis dan Fokus Pembangunan Sektoral No

ISU STRATEGIS

FOKUS PEMBANGUNAN SEKTORAL

1

Peningkatan peran kehidupan umat beragama dan kearifan lokal dalam pembangunan

Keagamaan dan kehidupan budaya a. Forum Kerukunan Umat beragama b. Festival budaya dan kesenian daerah c. Larangan kegiatan prostitusi di Kabupaten Blitar

2

Penegakan Hukum

Penyusunan Peraturan Daerah

3

Perbaikan birokrasi dan tata pemerintahan

Reformasi Birokrasi Kab. Blitar a. Penataan Kelembagaan b. Ketata laksanaan c. Pengembangan SDM

a. Pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi sektor pertanian, agroindustri dan UMKM b. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan a. Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri yang meliputi : Pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Sarana Budidaya, Pasca Panen dan Pemasaran hasil pertanian. b. Komoditas pangan andalan c. Budidaya kelapa sawit dan pengolahannya d. Lumbung desa dan lumbung pangan desa

4

c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya saing

No

ISU STRATEGIS

FOKUS PEMBANGUNAN SEKTORAL

e. Pasar Agrobisnis f. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Tambakrejo g. Kawasan Minapolitan di Nglegok h. Kawasan Agropolitan di Kanigoro i. Kawasan pengembangan minyak Atsiri j. Pengembangan Kawasan budidaya peternakan dan perikanan 5

Pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi sektor pertanian, agroindustri, koperasi dan UMKM.

Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal a. Putri Kencana b. Revitalisasi pasar tradisional c. Koperasi d. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) e. Pabrik gula

6

Infrastruktur penunjang ekonomi dan investasi Pembangunan ekonomi berkelanjutan

Infrastruktur a. Jalan Lintas Selatan b. Pelurusan jalan Blitar – Malang c. Perencanaan awal Bandara di Kabupaten Blitar d. Stadion Olah Raga di Nglegok e. Pembangunan gedung dan fasilitas pemerintahan ibu kota kabupaten di Kanigoro f. Sanitasi masyarakat g. Penyediaan Air Bersih h. Pembangunan perumahan rakyat i. Rehabilitasi infrastruktur pertanian j. Infrastruktur kawasan wisata

7

Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

Penanggulangan Kemiskinan a. Bantuan modal usaha produktif b. Penganggulangan kemiskinan berbasis kluster c. Pemanfaatan CSR d. Optimalisasi peran TKPKD Kab. Blitar

8

Pengentasan kemiskinan dan

Ketenagakerjaan

No

ISU STRATEGIS

pengangguran

FOKUS PEMBANGUNAN SEKTORAL

a. Informasi dan Pelatihan ketenagakerjaan b. Fasilitasi TKI c. Transmigrasi

9

Infrastruktur penunjang ekonomi dan investasi Pembangunan ekonomi berkelanjutan

Pariwisata Pengembangan wisata alam, wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Agrowisata

10

Keterjangkauan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat

Pendidikan a. Pengembangan SDM b. Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan c. Peningkatan mutu dan manajeman pendidikan

11

Kemudahan layanan kesehatan masyarakat

Kesehatan a. Jamkesda b. Peningkatan Sarara dan prasarana c. Puskesmas/Pustu d. Badan Layanan Umum Daerah e. Penyuluhan kesehatan f. Posyandu g. Posyandu lansia

12

Perbaikan birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Penegasan Batas-batas wilayah Fasilitasi Permasalahan Tanah Perkebunan Revitalisasi Aset-aset daerah Pelayanan publik : a. SOP (Standart operration prosedur ) b. TAP (transparansi, akuntabilitas, partisipasi) c. Pelayanan Perijinan Satu Pintu d. e – KTP e. e - Goverment

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Kabupaten Blitar adalah suatu daerah yang telah mulai terbentuk sistem kepemerintahannya sejak lebih dari 650 tahun lalu, atau lebih tepatnya sejak 5 Agustus 1324, saat dimana Kerajaan Majapahit membentuk satu wilayah yang bernama Blitar sebagai daerah swatantra dibawah naungan Kerajaan Majapahit dengan sejumlah kewenangannya. Inilah yang kemudian menjadi tonggak sejarah Daerah Blitar dengan segenap masyarakatnya bertekad untuk meraih kesejahteraan dalam kehidupannya. Peran Kabupaten Blitar juga tercatat dalam perkembangan sejarah Indonesia. Untuk menggapai kesejahteraan itu, sejumlah tantangan dan hambatan telah dapat dilewati guna menggapai langkah yang lebih maju. Sementara itu, Arah pembangunan Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun ke depan pada dasarnya adalah suatu proses perubahan sosial-budaya masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, dan benar-benar menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Blitar ke depan, sejak awal telah disadari bahwa proses perubahan yang terjadi di masyarakat diharapkan tidak hanya terjadi pada aspek fisik dan ekonomi saja, tetapi juga perubahan pada taraf kehidupan masyarakat, kondisi sosial-budaya, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kependudukan, ketertiban, dan derajat partisipasi masyarakat secara keseluruhan dalam menyelenggarakan pembangunan. Pembangunan di Kabupaten Blitar dikatakan berhasil tidak hanya apabila pembangunan itu berhasil menyediakan sarana dan prasarana fisik semata, seperti jalan mulus dan jembatan yang kokoh atau membangun berbagai pusat pelayanan publik. Namun, juga harus diukur dengan sejauh mana pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, menimbulkan kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk maju dan mandiri. Dalam arti kemauan dan kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar sendiri untuk menciptakan pembangunan dan melestarikan serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan —baik yang berasal dari usaha mereka sendiri maupun yang berasal dari prakarsa yang datang dari luar masyarakat itu. Arah pembangunan Kabupaten Blitar secara garis besar akan dikembangkan lebih empatif, kontekstual dan benar-benar menempatkan masyarakat sebagai subyek

pembangunan. Secara garis besar, arah dan kebijakan umum pembangunan yang prioritas dikembangkan ke depan adalah sebagai berikut: Pertama, pengembangan usaha perekonomian yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas pengelolaan dan diversifikasi usaha. Kekurangan pokok dari berbagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di masa lalu bahwa kecenderungan untuk terlalu memusatkan perhatian pada peningkatkan kuantitas produksi atau hasil, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Kedua, memberdayakan masyarakat dan menempatkan masyarakat benar-benar sebagai subyek pembangunan. Kendala yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sesungguhnya bukan hanya persoalan kemiskinan, tetapi juga kerentanan, ketidakberdayaan, dan tidak dimilikinya peluang yang cukup untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan sosial budaya. Banyak bukti menunjukkan, bahwa kemiskinan pada dasarnya justru terjadi sebagai akibat dari proses eksploitasi atau pengambilan hak secara kurang adil dari milik atau hak orang-orang miskin. Posisi tawarmenawar yang lemah, ketidakberdayaan dan tidak dimilikinya akses terhadap hukum dan perlindungan sosial yang memadai adalah faktor utama yang menyebabkan masyarakat miskin seringkali mudah diperlakukan tidak adil atau menjadi sasaran dari perlakuan-perlakuan yang merugikan mereka. Ketiga, pengembangan investasi sosial masyarakat. Yang dimaksud program pengembangan investasi sosial di sini adalah program pembangunan kesejahteraan rakyat yang bisa bermanfaat sebagai penyangga kebutuhan warga masyarakat dalam jangka lebih panjang, dan bukan sekadar program darurat yang habis seketika untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Keempat, memperluas akses masyarakat pada pelayanan publik. Salah satu kebutuhan utama masyarakat Kabupaten Blitar yang sampai saat ini masih membutuhkan perhatian serius adalah ketersediaan fasilitas publik yang memadai, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan sumber-sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam RPJMN tahun 2010-2014 diuraikan mengenai visi Indonesia 2014 yakni “Terwujudnya Indoesia Yang Sejahtera, Demokratis Dan Berkeadilan”. Dengan mengacu pada

visi tersebut serta visi yang diangkat dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur 2009-2014 yakni “Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” maka dilakukan penelaahan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai maupun yang akan dicapai untuk melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Blitar lima tahun mendatang. Hasil penelaahan tersebut kemudian dirumuskan oleh Kepala Daerah terpilih untuk menjadi visi Kabupaten Blitar.

5.1 Visi Berdasarkan kondisi Kabupaten Blitar saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, serta mempertimbangkan sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar periode 2006-2026. Maka visi pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 adalah: “TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERKEADILAN”

Untuk mewujudkan masyarakat yang Sejahtera perlu penerapan nilai-nilai keagamaan atau ketaqwaan terhadap TYME (masyarakat relegius) dan pemerintahan yang berkeadilan sehingga tercipta ketentraman, keamanan dan ketertiban. Dengan ketentraman, keamanan, ketertiban, maka akan mendorong masyarakat maju yang ditandai dengan jiwa enterpreneurship dan produktif. Makna: 1. Sejahtera Sejahtera dimaknai sebagai suatu kondisi daerah yang masyarakatnya memiliki keberdayaan secara sosial dan ekonomi, sehingga mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kemasyarakatan secara layak. 2. Relegius (Agamis) Relegius (Agamis) dimaknai suatu kondisi dimana semua aktifitas kemasyarakatan dilandaskan pada nilai-nilai religi sehingga terwujud suatu kehidupan bermasyarakat yang berbudaya dan bermartabat.

3. Adil Adil dimaknai terwujudnya pembangunan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat untuk terciptanya masyarakat yang religius, demokratis, berbudaya dan bermartabat di Kabupaten Blitar

5.2 Misi Selanjutnya visi tersebut perlu dirumuskan dalam suatu misi. Visi dan misi yang dibuat ini perlu berpijak pada keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2006-2010. Keberhasilan pembangunan ini harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Capaian dan prestasi pembangunan periode 2006-2010 adalah merupakan modal utama untuk pelaksanaan pembangunan 2011 – 2016. Pada periode mendatang kita harus bekerja keras untuk lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat yang religius, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan kualitas demokrasi. Kabupaten Blitar telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2006-2026 yang ditetapkan dalam Perda No 24 Tahun 2008. Adapun visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blitar adalah: “Terbangunnya Perekonomian Rakyat yang Mandiri, Tangguh dan Berdaya saing, Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar yang Sejahtera, Makmur dan Religius”. Upaya mencapai visi jangka panjang tersebut harus disusun secara sistematik dan berkesinambungan, terorganisir, dan dilaksanakan dengan penuh ketekunan, disiplin, dan kerja keras. Sedangkan tahapan dan prioritas pembangunan tahun 2011-2016

adalam

memantapkan dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan pada lima tahun periode sebelumnya dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Bidang Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Blitar terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan bekerjasama

dengan aparat keamanan. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah. Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa. Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan sentra-sentra industri atau produk unggulan industri sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui

penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID) dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam RPJMN 2010-2014 misi pembangunan yang akan dicapai adalah (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang Sejahtera, (2) Memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Selanjutnya dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur telah dirumuskan mengenai misi pembangunan Propinsi Jawa Timur yakni “Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. Dengan menyelaraskan baik misi pembangunan nasional dan misi pembangunan Propinsi Jawa Timur, maka misi pembangunan Kabupaten Blitar untuk periode 2011-2016 dirumuskan kedalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan

kesejahteraan,

keberdayaan,

kesempatan

kerja

dan

partisipasi

masyarakat; 2. Mewujudkan peningkatan kualitas infrasrtuktur dan pelayanan publik serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan; 3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan didukung penguatan Sistem Inovasi Daerah; 4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa;

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM; 6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan; 7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi

birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN.

5.3 Tujuan Tujuan yang akan dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blitar tahun 2011-2016

mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai

berikut; 1. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja 2. Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya 3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan Iptek. 4. Membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan. 5. Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia. 6. Terwujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. 7. Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud

birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN

5.4 Sasaran Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut ; 1. Sasaran dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja adalah ; a.

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

b. Meningkatnya Usia Harapan Hidup c.

Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi

d. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan e.

Berkurangnya angka buta huruf

f.

Meningkatnya kualitas dan produktivitas kerja

g.

Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja

h. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olah raga. 2. Sasaran dalam rangka menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya adalah ; a.

Tersedianya infrastruktur Jalan

dan jembatan, transportasi serta teknologi

informasi dan komunikasi (TIK). b. Tersedianya infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai untuk peningkatan produksi dan pemasaran produk. c.

Tersedianya infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya

d. Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar e.

Tersedianya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

f.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.

g.

Meningkatnya kualitas objek dan sarana pariwisata

h. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasar tradisional i.

Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur pemerintahan di Kabupaten Blitar

j.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

3. Sasaran dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan adalah ;

a.

Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

b. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau c.

Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal

d. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing e.

Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapang kerja

f.

Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi

g.

Terciptanya lapangan kerja berkualitas .

4. Sasaran dalam rangka membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan adalah ; a.

Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Meningkatnya kerukungan umat beragama c.

Meningkatnya pelaksanaan interaksi budaya dalam rangka peningkatan modal sosial

d. Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial e.

Berkembangnya nilai budaya yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan kebijakan pembangunan

f.

Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber daya pembangunan

5. Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia. a.

Meningkatnya kesadaran hukum dan pembinaan hukum

b. Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman c.

Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum

d. Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas e.

Menurunnya jumlah kasus Narkoba.

6. Terwujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. a.

Berkurangnya pencemaran air udara dan tanah

b. Pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan c.

Berkurangnya kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal

d. Mencegah meluasnya areal lahan kritis e.

Meningkatnya kesadaran masyarakat agar peduli pada kelestarian lingkungan hidup

f.

Tersedianya fasilitas pengolahan limbah pada lingkungan usaha/industri

g.

Berkurangnya penangkapan ikan ilegal

7. Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud

birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN a.

Meningkatnya profesionalisme birokrasi

b. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur c.

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi

d. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintah yang efektif dan

efisien e.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

f.

Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam perencanaan pembangunan

g.

Menguatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi Pembangunan Strategi merupakan serangkaian kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan agenda dan prioritas-prioritas pembangunan. Strategi pembangunan tahun 2011-2016 pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : 1. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

a.

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan

b. Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak c.

Peningkatan akses dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal.

d. Peningkatan kualitas, profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan lembaga pendidikan yang berwawasan luas dan terbuka e.

Peningkatan peran dan fungsi Komite Pendidikan disetiap jenjang dan wilayah pendidikan

f.

Peningkatan sistem pembinaan dan informasi ketenaga kerjaan,

kesejahteraan

serta perlindungan tenaga kerja. g.

Perluasan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

h. Peningkatan kualitas pembinaan pemuda dan olah raga baik melalui jalur pendidikan maupun diluar jalur pendidikan. 2. Strategi dalam rangka penyediaan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya ditempuh melalui ; a.

Peningkatan jumlah dan mutu infrastruktur jalan, jembatan, transportasi dan teknologi informasi (TIK) yang handal dan terintegrasi.

b. Peningkatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan. c.

Peningkatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

d. Peningkatan perbaikan dan pembangunan gedung sekolah dan perpustakaan.

e.

Peningkatan penyediaan infrastruktur sumberdaya air

f.

Peningkatan

pembangunan

perumahan,

penyediaan

sarana

air

bersih,

persampahan dan pengolahan limbah. g.

Peningkatan pengelolaan potensi wisata baik wisata alam, sejarah, budaya melalui pola kemitraan maupun investasi oleh pihak swasta.

h. Revitalisasi pasar tradisional.

i.

Melaksanakan pembangunan

dan pemeliharaan infrastruktur Pemerintahan

Kabupaten Blitar, diwilayah kecamatan dan desa/kelurahan secara bertahap dan simultan. 3. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, strategi diarahkan terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi yang dilaksanakan guna mencapai tujuan ini adalah ; a. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi peran Tim Koordinasi Pemberantasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) b. Pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pangan. c. Mendorong

pemerataan

pembangunan

dengan

percepatan

pembangunan

dan

pertumbuhan wilayah-wilayah tertinggal, strategis dan cepat tumbuh yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam dan lokasi yang strategis dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah; d. Pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis klaster e. Peningkatan daya tarik dan daya saing daerah

4. Untuk membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan, dicapai melalui strategi sebagai berikut ; a. Menciptakan suasana yang makin kondusif bagi umat beragama untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agamanya.

b. Meningkatkan komunikasi yang harmonis antar tokoh-tokoh keagamaan dan meningkatkan kerjasama lintas agama c. Peningkatan apresiasi terhadap budaya daerah

5. Tujuan untuk menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia, akan dicapai melalui strategi pembangunan sebagai berikut ; a. Peningkatan penyuluhan peraturan/hukum kepada masyarakat b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara ketertiban umum dan ketenteraman c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap hukum d. Peningkatan kepedulian masyarakat untuk mencegah penggunaan narkoba e. Pengarusutamaan Gender f. Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup 6. Untuk mewujudkan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup ditempuh strategi peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 7. Untuk membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut ; a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait reformasi birokrasi, kepegawaian, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan secara konsisten b. Pemberdayaan

dan

penguatan

kelembagaan

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan daerah 6.2. Arah Kebijakan Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang bertumpu pada analisis masalahmasalah yang sedang terjadi maupun yang diprediksi muncul dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan.

1. Untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan diarahkan melalui serangkaian kebijakan sebagai berikut : a.

Sebagai upaya untuk meningkatkan usia harapan hidup dan menurunkan prevalensi balita kurang gizi maka kebijakan diarahkan melalui;

1) Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan; 2) Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk terutama keluarga miskin; 3) Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan; 4) Peningkatan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat; 5) Peningkatan pembinaan dan pengawasan obat dan perbekalan kesehatan; 6) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan; 7) Pengembangan manajemen dan regulasi bidang kesehatan; b. Upaya untuk meningkatkan angka melek huruf, membentuk kepribadian insan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan maka kebijakan diarahkan melalui ;

1) Meningkatkan kualitas lulusan melalui peningkatan kualitas pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2) Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; 3) Memberdayakan orang tua siswa dan masyarakat sebagai stakeholder sekolah dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis sekolah; 4) Meningkatkan layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa agar dapat hidup mandiri; 5) Mengoptimalkan peran komite sekolah;

6) Meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan Yang Berorientasi Kecakapan Hidup (PBKH) atau life skill berdasarkan paradigma Broad Based Education (BBE); 7) Meningkatkan kompetensi pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja; 8) Memanfaatkan

sistem

pendidikan

jarak

jauh/terbuka

dengan

mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan; 9) Mendorong terwujudnya upaya-upaya kearah pemberdayaan budaya lokal dan tradisional untuk meningkatkan fungsinya sebagai asset pendidikan, maupun ilmu pengetahuan; 10) Memperbanyak penyelenggaraan pendidikan kejuruan; 11) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat; 12) Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kecakapan hidup secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya; 13) Meningkatnya

efisiensi

penyelenggaraan

pendidikan

dengan

memberdayakan dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat, didukung oleh sarana dan prasarana untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien; 14) Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang berorientasi pasar, fokus pada permintaan pasar kerja; 15) Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang difokuskan pada menyiapkan warga belajar untuk usaha mandiri; 16) Mengembangkan program pendidikan kecakapan hidup yang diorientasikan dan diintegrasikan dengan pengembangan industri dan ekonomi masyarakat tingkat lokal, dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan lokal;

17) Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta berbagai masukan dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah; 18) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas IPTEK dengan memperkuat

kelembagaan, sumberdaya dan jaringan; c. Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta menurunkan angka pengangguran maka arah kebijakan pembangunan adalah sebagai berikut

1) Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan

yang

berkaitan

dengan

rekrutmen,

outsourcing,

pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan; 2) Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi; 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain dengan memperbaiki pelayanan pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan kesehatan; 4) Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain adalah program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan; 5) Memperbaiki berbagai kebijakan yang berkaitan dengan dengan migrasi tenaga kerja, baik itu migrasi tenaga kerja internal maupun eksternal; 6) Menyempurnakan kebijakan program pendukung program penempatan dan

pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong terbentuknya jejaring informasi ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja serta Perencanaan Tenaga Kerja Daerah; d. Untuk meningkatkan peran pemuda dan prestasi olah raga, kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut;

1) Memperluas kesempatan para pemuda untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan. 2) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama.

3) Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan. 4) Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual. 5) Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga sebagai upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan. 6) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga. 7) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga

secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan. 2. Dalam upaya untuk menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya maka kebijakan-kebijakan pembangunan

yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut; a. Untuk menyediakan infrastruktur transportasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta jalan dan jembatan ditempuh kebijakan sebagai berikut ;

1) Penyediaan jalan dan jembatan dangan mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala; 2) Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas; 3) Membangun Sistim Jaringan Jalan yang mendukung kawasan strategis potensial; 4) Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan; 5) Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta untuk pembiayaan pembangunan prasarana jalan; 6) Peningkatan Koordinasi; dan konsultasi kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk membantu pendanaan untuk pembangunan; pemeliharaan jalan dan jembatan; 7) Membangunan sistem jaringan transportasi dan sarana transportasi yang memadai dan terpadu sebagai penghubung antar wilayah;

8) Mengembangkan jaringan komunikasi berbasis internet (TIK) sebagai sarana komunikasi dan informasi dalam kerangka e-government. b. Untuk menyediakan infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai dalam rangka peningkatan produksi dan pemasaran produk, kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

1) Pembangunan dan perbaikan balai-balai penyuluhan pertanian. 2) Peningkatan jalan usaha tani, dan irigasi untuk pengairan sawah teknis 3) Pengembangan infrastruktur pendukung di sentra-sentra pertanian: sentra tembakau di Selopuro, sentra blimbing di Kanigoro, Srengat, sentra cabe di Panggungrejo, Wonotirto, dan daerah selatan, sentra jagung di daerah Blitar selatan. 4) Pengembangan usaha peternakan (sapi perah, sapi potong, kambing, dan ayam/perunggasan) 5) Pembangunan dan pengembangan Pasar Hewan secara terpadu 6) Pembangunan Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 7) Kerjasama dengan investor untuk pengembangan kawasan integrasi anatar peternakan dan perkebunan. Peternakan sapi perah (di Perkebunan Piji Ombo dan Nyunyur) dengan Sistem Plasma-Inti. 8) Kerjasama dengan investor untuk pengembangan pengolahan kelapa sawit dan agroindustri lainnya. c. Untuk menyediakan infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya, maka kebijakan diarahkan pada peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. d. Untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar, dilaksanakan kebijakan meningkatkan jumlah dan kualitas gedung-gedung sekolah dan perpustakaan sekolah. e. Untuk menyediakan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air maka kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

1) Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir,

antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang; 2) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi pada lima tahun ke depan difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan; 3) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis; 4) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air memerlukan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan; 5) Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber

daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air; f.

Dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana dasar pemukinan, kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;

1) Mengembangkan teknologi pembangunan bidang perumahan; 2) Melaksanakan percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP). 3) Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran target cakupan pelayanan air minum di perkotaan dan pedesaan; 4) Menunjang pelaksanaan pengendalian kebocoran air minum; 5) Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di perkotaan dan pedesaan; 6) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian sumber air serta dalam pemeliharaan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah;

7) Mendorong upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan air limbah dengan mitra usaha swasta; 8) Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana sanitasi di pedesaan; 9) Meningkatkan upaya realisasi pembangunan dan pengelolaan sampah dengan mitra usaha swasta; 10) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan

dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS).

g. Untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional ditempuh kebijakan melakukan pembenahan tata kelola dan infrastruktur pasar tradisional dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas perdagangan skala mikro, kecil dan menengah. h. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari Wilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, maka kebijakan pembangunan infrastruktur dibidang pemerintahan adalah ;

1) Peningkatan Peningkatan Koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk membantu pendanaan untuk pembangunan gedung pemerintahan di Kanigoro; 2) Peningkatan perbaikan infrastruktur pemerintahan diwilayah kecamatan dan desa/kelurahan. 3. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing dan ekonomi pedesaan serta penerapan Iptek dilaksanakan melalui ; a. Menurunkan persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dengan kebijakan sebagai berikut ;

1) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat miskin serta konsisten dalam pelaksanaannya; 2) Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui kebijakan yang mampu mengentaskan kemiskinan; 3) Penajaman program pembangunan lintas sektor dan lintas pelaku yang diarahkan pada desa-desa dan kantong-kantong komunitas miskin;

4) Peningkatan pemenuhan dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ketersediaan pangan yang memadai dan bermutu; 5) Penataan dan pengembangan sektor informal perkotaan melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya; 6) Peningkatan akses dan layanan permodalan dan pengembangan usaha bagi masyarakat miskin dengan memberikan skim khusus (bunga rendah) tetapi tetap memperhatikan mekanisme pasar yang ada; 7) Pengembangan kapasitas yang diorientasikan pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta pengembangan sinergi dengan kalangan LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin dan evaluasi program; 8)

Peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan pembangunan terutama yang secara langsung menyangkut kepentingan dan eksistensinya melaui forum dialog yang konstruktif;

b. Untuk mengupayakan pemenuhan pangan yang bermutu dan terjangkau ditempuh kebijakan sebagai berikut; 1) Mempertahankan tingkat produksi pangan dengan menciptakan lahan pertanian berkelanjutan; 2) Meningkatkan populasi ternak dan produksi hasil ternak agar ketersediaan dan keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM; 3) Melakukan penganekaragaman pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat. c. Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat serta meningkatkan peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi maka arah kebijakan yang ditempuh adalah ;

1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan 2) peningkatan kemampuan petani dan nelayan serta pelaku pertanian dan perikanan lain serta penguatan lembaga pendukungnya 3) pengelolaan dan pemanfaatan hutan 4) Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan pedesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal 5) Menciptakan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial serta menciptakan pusat pengembangan baru yang berorientasi pada sektor primer. 6) Pengembangan potensi wilayah dan kluster ekonomi pedesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, dan daerah-daerah sekitar kawasan industri dengan mengembangkan produk unggulan yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja; 7) Pengembangan kapasitas yang diorientasikan pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta pengembangan sinergi dengan kalangan LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing; d. Untuk meningkatkan peran kelembagaan dan permodalan Koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing, maka ditempuh arah kebijakan sebagai berikut ; 1) Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, atau masyarakat miskin.

2) Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender, terutama untuk :

 Memperluas akses kepada sumber permodalan, khususnya perbankan.  Memperbaiki lingkungan usaha, dan menyederhanakan prosedur perijinan.  Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi. 3) Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha

baru

berkeunggulan

untuk

mendorong

pertumbuhan,

peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja, terutama dengan arah kebijakan ;  Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan tekonologi.  Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agrobisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif.  Mengembangkan

UMKM

untuk

makin

berperan

dalam

proses

industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.  Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah. 4) Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing terhadap produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

5) Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk:  Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi, serta kepastian hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat.  Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (stakeholders) kepada koperasi. 6) Meningkatkan kemandirian gerakan koperasi. 7) Menguatkan program Putri Kencana yang terdiri dari klaster industri Manggarsari, Java Atsiri, Sari Raos dan mendorong tumbuhnya klaster industri unggulan daerah lainnya. 8)

Memfasilitasi pembentukan jaringan perdagangan untuk memasarkan produk-produk unggulan daerah yang dihasilkan oleh program Putri Kencana.

e. Untuk mendorong peningkatan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja maka kebijakan diarahkan pada peningkatan pelayanan serta perumusan prosedur perijinan dan investasi yang efisien, terukur dan terpadu.

4. Dalam upaya membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan, arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut ; a. Meningkatkan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa, diarahkan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, serta kehidupan beragama dengan upaya yang dilakukan diantaranya :



Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat.



Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.



Meningkatkan kualitas penataan dan pengelolaan, serta pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama.



Meningkatkan pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan moral dan etika masyarakat.



Meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.

b. Meningkatkan kerukungan umat beragama dengan kebijakan yang diarahkan pada meningkatnya kerukunan intra dan antar-umat beragama dengan upaya yang dilakukan antara lain ;



Meningkatkan upaya menjaga harmoni sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat.



Mencegah kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif, dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik.

 Menyelesaikan konflik sosial yang berlatang belakang agama melalui mekanisme

resolusi

konflik,

dengan

mengutamakan

keadilan

dan

persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki. c. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan interaksi budaya, pengembangan penerapan nilai budaya yang positif dan produktif serta pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sebagai sumber daya pembangunan dan dalam rangka memantapkan kebijakan pembangunan maka kebijakan diarahkan pada pelibatan secara aktif organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan pelaku budaya lainnya dalam rangka memperkuat modal sosial dalam kerangka pelaksanaan pembangunan. 5. Dalam rangka menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut ; a. Untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pembinaan hukum kebijakan diarahkan pada ;

1) Meningkatkan budaya ”sadar hukum” antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi

berbagai

peraturan

perundang-undangan

serta

perilaku

keteladanan dari kepala daerah dan jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum; 2) Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat; 3) Meningkatkan upaya kemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; 4) Menegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif.

b. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, meningkatkan

kepatuhan

dan

disiplin

masyarakat

terhadap

hukum,

menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas, arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah ; 1) Meningkatkan

kerjasama

dengan

Kepolisian

dalam

upaya

menciptakan

ketenteraman dan ketertiban. 2) Meningkatkan profeionalisme aparat Satpol PP melalui pembinaan kinerja dengan meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen serta pemantapan struktur Satpol PP

3) Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat; c. Untuk mengurangi jumlah kasus Narkoba kebijakan yang ditempuh adalah ; 1) Meningkatkan kampanye bahaya Narkoba 2) Optimalisasi peran BNN Kabupaten Blitar dalam melakukan upaya sinergis komprehensif dalam mencegah penggunaan dan penyebarluasan narkoba di tengah masyarakat d. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak maka dalam rangka pengarusutamaan Gender, kebijakan diarahkan pada ; 1) Implemetasi Perda Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dari Blitar; 2) Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan terhadap perempuan termasuk TKW; 3) Meningkatkan kampanye anti trafficking dan anti kekerasan terhadap anak;

4) Mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan; 5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak; 6) Memperkuat

kelembagaan,

pemberdayaan

perempuan,

untuk

mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemberdayaan perempuan, dan jaringan

pengarusutamaan

gender

dan

anak

dalam

perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang; 7) Meningkatkan pemenuhan komitmen-komitmen internasional berkaitan

dengan hak-hak perempuan, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. 6. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup maka arah kebijakan yang dilaksanakan adalah ; a. Mengurangi pencemaran air udara dan tanah serta pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan dengan kebijakan yang diarahkan pada ; 1) Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. 2) Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup. 3) Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan. 4) Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan. 5) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana. 6) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

7) Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana. 8)

Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar (danau, embung, perairan umum), dan pulaupulau kecil.

b. Untuk mengurangi

kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal dan mencegah

meluasnya areal lahan kritis, ditempuh kebijakan yang diarahkan pada perbaikan sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya. c. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli pada kelestarian lingkungan hidup, maka arah kebijakannya adalah ; 1) Meningkatkan

eksploitasi

dengan

selalu

memperhatikan

aspek

pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan. 2) Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup. 3) Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah. 4) Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada. 5) Rehabilitasi kawasan bekas pertambangan. 6) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan. d. Untuk menyediakan fasilitas pengolahan limbah pada lingkungan usaha/industri ditempuh kebijakan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengolahan limbah pada kegiatan usaha/industri oleh instansi terkait.

e. Untuk mengurangi penangkapan ikan (illegal fishingI) dan satwa ilegal kebijakan diarahkan pada ; 1) Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya alam (laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil ) secara lestari berbasis masyarakat. 2) Pembangunan sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan

sumber daya laut dan pesisir, disertai penegakan hukum.

7. Dalam rangka membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien, efektif dan bebas KKN, maka arah kebijakan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme birokrasi, kinerja dan disiplin aparatur, kualitas sumber daya aparatur pemerintah, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien melalui ; 1) Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dan praktik-praktik KKN dengan cara: 

Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan, dan pada semua kegiatan.



Meningkatkan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat.



Meningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab.



Mempercepat

pelaksanaan

tindak

lanjut

hasil-hasil

pengawasan

dan

pemeriksaan. 

Meningkatkan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.

2) Meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui: 

Menata kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif.



Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan, dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan.



Menata dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik (prima) kepada masyarakat.



Meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi (merit system).



Optimalisasi

pengembangan

dan

pemanfaatan

e-Government,

dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

dan

3) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka kebijakan diarahkan pada ; a. Penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi

dalam

proses

pembangunan,

dan

mengawasi

jalannya

pemerintahan b. Meningkatkan tranparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi c. Terbitnya peraturan daerah (Perda) tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan umum merupakan sarana untuk mencapai tujuan disertai dengan targettarget yang hendak dicapai. Kebijakan umum yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka melaksanakan visi dan misi pembangunan janka menengah daerah (2011-2016) telah mencakup empat perspektif sebagaimana strategi perencanaan yang meliputi : 1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan yaitu kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan. 2. Kebijakan pada perspektif proses internal yaitu kebijakan bagi operasionalisasi aparat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai. 3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah. 4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Dalam bab ini kebijakan umum akan menggambarkan adanya keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Kebijakan umum pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Blitar tahun 20112016 adalah sebagai berikut ; 8. Meningkatkan aksesibilitas kesehatan, pendidikan dan mengupayakan iklim yang mendukung bagi terciptanya pengembangan usaha dan peluang kerja 9. Penyediaan

infrastruktur

untuk

mendorong

pertumbuhan

ekonomi

masyarakat,

pengembangan pariwisata dan pengentasan kemiskinan 10.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat khususnya dipedesaan.

11.

Mendorong pelibatan lembaga-lembaga keagamaan untuk membangun perilaku

masyarakat yang mencerminkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai nilai-nilai budaya bangsa 12.

Meningkatkan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan menciptakan

ketertiban dan keamanan 13.

Memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup 14.

Memperkuat kelembagaan, menyempurnakan tugas pokok dan fungsi serta norma

standar pelayanan SKPD, meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah dan menegakkan disiplin pegawai.

TABEL 7.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM KABUPATEN BLITAR Misi 1 : Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat No 1

1.

TUJUAN/SASARAN 2

Tujuan : Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan dan kompetensi kerja

Sasaran : Meningkatnya usia harapan hidup Menurunnya prevalensi anak balita kurang gizi Meningkatnya angka melek huruf, angka partisipasi sekolah dan lama sekolah

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR

3

4

5

6

Meningkatkan aksesibilitas kesehatan, pendidikan dan mengupayakan iklim yang mendukung bagi terciptanya pengembangan usaha dan peluang kerja

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka

a. IPM 73,62 b. Indeks Pendidikan 77,93 c. Indeks Kesehatan 76,44 d. Tingkat Penganggu ran Terbuka 2,71

a. IPM 74,40 b. Indeks Pendidikan 86,60 c. Indeks Kesehatan 80,28 d. Tingkat Pengangguran Terbuka 1,85

URUSAN

PROGRAM

7

8

Kesehatan Pendidikan Kearsipan Perpustakaan Ketenagakerjaan Kepemudaan dan Olah Raga g. Sosial h. Keluarga Berencana dan Kesejahateran Sosial i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 Pencegahan dan pemberantasan penyakit  Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat  Pembinaan/perbaikan Gizi Masyarakat  Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat  Pengembangan Lingkungan sehat  Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular  Peningkatan pelayanan imunisasi  Peningkatan surveilance dan penanggulangan wabah bencana  Peningkatan pelayanan kesehatan

a. b. c. d. e. f.

SKPD 9

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Disnakertrans Dinas Porbudpar Dinas Sosial BPP KB Kantor Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

1

2

3

Terbentuknya kepribadian insan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Menurunnya angka pengangguran

INDIKATOR 4

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR 5

6

URUSAN

PROGRAM

SKPD

8

9

7

lansia  Peningkatan pelayanan Ibu dan anak  Pengawasan dan Pengendalian kesehaan makanan  Standardisasi pelayanan kesehatan Masyarakat  Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja  Program peningkatan kesempatan kerja  Peningkatan dan pembinaan kepemudaan olah raga  Program peningkatan peran serta kepemudaan  Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga  Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

1

2

3

INDIKATOR 4

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR 5

6

URUSAN

PROGRAM

SKPD

7

8

9

 Peningkatan sarana dan prasarana olah raga  Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma  Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo  Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, WTS, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya)  Pemberdayaan Fakmis, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya  Pembinaan Anak Terlantar  Pengembangan bahan infomasi tentang

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

1

2

3

INDIKATOR 4

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR 5

6

URUSAN 7

   

 

 

PROGRAM

SKPD

8

9

pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Keluarga Berencana Kesejahteraan Reproduksi Remaja (KRR) Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan Pengembangan model operasional BKBPosyandu PAUD Peningkatan peran serta dan kesejahteraan gender dalam pembangunan Peningkatan perlindungan perempuan Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak

Misi 2 : Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur serta akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan. No TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

1

2

3

1.

Tujuan : Tersedianya infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya

Penyediaan Infrastruktur Dasar untuk mendorong perekonomian masyarakat, pengembangan pariwisata dan pengentasan kemiskinan

Sasaran :  Tersedianya infrastruktur transporasi, jalan dan jembatan.  Tersedianya infrastruktur pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yang memadai untuk peningkatan produksi dan pemasaran

INDIKATOR 4

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

6

Meningkatnya e. Panjang jalan e. Panjang jalan jumlah dan aspal 1857 km aspal 2107 km kualitas f. Panjang jalan f. Panjang jalan infrastruktur makadam 697 makadam 747 yang km km dibangun dan g. Rehabilitasi g. Rehabilitasi diperlihara jalan 1700 km jalan 2800 km h. Jalan hotmix h. Jalan hotmix yang yang dibangun dibangun 485 635 km km i. Pembangunan i. Pembangunan rumah sehat rumah sehat 51420 unit 49600 unit j. Pembangunan j. Pembangunan sarana air bersih Sarana air 220 unit bersih 120 k. Penambahan unit rambu lalu lintas k. Penambahan 24 unit rambu lalu l. Pembangunan lintas 14 unit gorong-gorong l. Pembangunan 11,5 km goronggorong 10 km

j.

URUSAN

PROGRAM

7

8

Pekerjaan a. Progam umum Pembangunan Jalan k. Perumahan dan Jembatan l. Perhubungan b. Rehabiitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan c. Pembangunan saluran drainase d. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh e. Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong f. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong g. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan h. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya i. Program Pengembangan Perumahan dan Pemberdayaan

SKPD 9

a. Dinas PU Bina Marga b. Dinas PU Cipta Karya c. Dishubinfo kom

No TUJUAN/SASARAN 1

2

produk.  Tersedianya infrastruktur kesehatan yang makin luas jangkauannya  Tersedianya infrastruktur pendidikan yang layak dan memenuhi standar  Tersedianya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaa n sumber daya air.  Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

3

4

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

6

URUSAN 7

PROGRAM

SKPD

8

9

Komunitas Perumahan j. Program Penyediaan Sarana Air Bersih k. Program penyediaan Sarana Air Limbah l. Persentase peningkatan distribusi air bersih m. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa n. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ o. Peningkatan pelayanan angkutan p. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas q. Pengembangan sarana penunjang transportasi r. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan terpadu s. Pengembangan pemasaran pariwisata

No TUJUAN/SASARAN 1

2

 Meningkatnya kualitas objek dan sarana pariwisata  Meningkatnya kualitas sarana prasarana pasar tradisional  Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur pemerintahan di Kabupaten Blitar  Meningkatnya kualitas pelayanan publik

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

3

4

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

6

URUSAN

PROGRAM

SKPD

7

8

9

Misi 3 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dengan didukung penguatan Sistem Inovasi Daerah;

No

TUJUAN/SASARAN

1

3

2

Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, terutama melalui pengembangan agroindustri dan ekonomi pedesaan Sasaran :

 Menurunnya





persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau Meningkatnya daya beli dan ketahanan masyarakat

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR

3

4

5

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat khususnya dipedesaan

Penurunan penduduk miskin Peningkatan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

m. Tingkat Kemiskinan 12,50 % n. PDRB ADHB Rp 13,813 juta o. PDRB ADHK Rp 6,099 juta p. PDRB per Kapita 5,110 juta q. Indeks Daya Beli 66,47

6

a. Tingkat b. c. d. e.

Kemiskinan 10,02 % PDRB ADHB Rp 21,253 juta PDRB ADHK Rp 7,543 juta PDRB per Kapita 6,066 juta Indeks Daya Beli 68,49

URUSAN 7

m. Pertanian n. Ketahanan Pangan o. Kelautan dan Perikanan p. Perindustrian q. Perdagangan r. Kehutanan s. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah t. Pariwisata u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa v. Penanaman Modal

PROGRAM 8

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 3. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 4. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 5. Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebun an 6. Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebun an 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 8. Program

SKPD 9

1. Dinas Pertanian 2. Dinas Hutbun 3. KantorKetahan an Pangan 4. Dinas Perindag 5. Dinas Koperasi UMKM 6. Bapemas 7. Bag. Perekonomian 8. Dinas Kelautan dan Perikanan 9. Dinas Peternakan 10. KPTSP 11. DPPKAD 12. Dinas Porbudpar 13. Bappeda 14. BP4K

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

2

3

4

1

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

6

URUSAN 7

 Meningkatnya





peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan Koperasi dan UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

9.

10.

11.

12.

13.

14. 15.

PROGRAM

SKPD

8

9

Pengembangan usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat Revitalisasi kelompok Lumbung Pangan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Perdesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Peningkatan daya saing produk perikanan Pemberdayaan masyarakat Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

1

2

3

4

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

6

URUSAN 7

PROGRAM

SKPD

8

9

16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 17. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 18. Program Pengembangan 19. Peningkatan Produksi Peternakan 20. Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan 21. Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 22. Program Penanggulangan Penyakit Ternak 23. Peningkatan Produksi Peternakan 24. Peningkatan pembinaan Usaha Peternakan 25. Peningkatan Produksi Perikanan

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

1

2

3

4

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

6

URUSAN 7

PROGRAM

SKPD

8

9

26. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 27. Pengelolaan Sumber daya laut, pesisir dan pulaupulau kecil 28. Pengengembangan dan pengelolaan Perikanan Tangkap 29. Program pengembangan kawasan budidaya 30. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 31. Pengembangan Budidaya Perikanan 32. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Komparatif UMKM 33. Pengembangan sistem Pendukung usaha bagi UMKM 34. Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang kondusif 35. Peningkatan kualitas

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

1

2

3

4

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

6

URUSAN 7

PROGRAM

SKPD

8

9

kelembagaan koperasi 36. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 37. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 38. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 39. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 40. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 41. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 42. Program Peningkatan Iptek

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

1

2

3

4

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

6

URUSAN 7

43. 44.

45.

46.

47.

48.

49.

PROGRAM

SKPD

8

9

Sistem Produksi Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program Peningkatan ketrampilan SDM Industri Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri Program Utama Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Utama Daya Alam Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Potensial Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD

Misi 4 : Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam perilaku kehidupan masyarakat yang memiliki kepekaan dan

kepedulian sosial berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

1

2

3

4

4.

Tujuan : Membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial, mematuhi aturan hukum, menerapkan nilainilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual, dan etika pembangunan.

Mendorong keterlibatan lembagalembaga keagamaan untuk membangun perilaku masyarakat yang mencerminkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menghargai nilai-nilai budaya bangsa.

 Meningkatnya peran lembaga keagamaan dalam pembangunan  Meningkatnya pembinan keagamaan  Meningkatnya kegiatan sosial lintas keagamaan

Sasaran :  Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa  Meningkatnya kerukungan umat beragama  Meningkatnya pelaksanaan interaksi budaya dalam rangka

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

a. Meningkatnya Kerukunan umat beragama b. Meningkatnya aktivitas kebudayaan

6

w. Makin meningkatnya kerukunan umat beragama x. Makin meningkatnya aktivitas kebudayaan

URUSAN

PROGRAM

7

8

y. Sosial a. Pengembang z. Kebudayaan an Wawasan aa. Kesatuan Kebangsaan Bangsa dan dan toleransi Politik Beragama Dalam b. Pengembang Negeri an nilai budaya c. Pengelolaan keanekaraga man budaya d. Pengelolaan kekayaan budaya e. Pemberdaya an Kelembagaan Kesejahteraa n Sosial

SKPD 9

15. Bagian Kesra 16. Dinas Sosial 17. Bakesbangpol linmas 18. Dinas Porbudpar

No 1

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

2

3

4

peningkatan modal sosial  Berkembangnya penerapan nilai budaya dalam rangka peningkatan modal sosial  Berkembangnya nilai budaya yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan kebijakan pembangunan  Meningkatnya penerapan nilainilai budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan upaya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya sebagai sumber daya pembangunan

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

6

URUSAN

PROGRAM

SKPD

7

8

9

Misi : Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat serta menegakkan hukum dan HAM No

TUJUAN/SASARAN

1

5

KEBIJAKAN UMUM

2

3

Terciptanya iklim kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta memenuhi hak-hak asasi manusia.

Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan menciptakan ketertiban dan keamanan

Tujuan :

Sasaran :

 Meningkatnya kesadaran hukum dan pembinaan hukum  Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman  Meningkatnya kepatuhan dan

INDIKATOR 4

Menurunnya kasus pelanggaran hukum dan gangguan ketertiban masyarakat.

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR 5

Masih terdapat pelanggaran hukum

6

Menurunnya pelanggaran hukum

URUSAN 7

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

PROGRAM

SKPD

8

9

1. Pembentukan Produk Hukum 2. Program Profesionalisme bagi aparat hukum 3. Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenraman masyarakat 4. Program Peningkatan kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Program pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Kriminal 6. Program pencegahan masalah-masalah sosial 7. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 8. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 9. Kemitraan Wawasan Kebangsaan

Bagian Hukum Bagian Humas Bakesbanglinmaspol Satpol PP

No 1

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

2

3

4

disiplin masyarakat terhadap hukum  Menurunnya pelanggaran hukum dan kriminalitas  Menurunnya jumlah kasus Narkoba.  Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR 5

6

URUSAN

PROGRAM

SKPD

7

8

9

10.Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 11.Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 12.Pendidikan politik masyarakat

Misi : 6.Mewujudkan optimalisasi pengedalian, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat. No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

1

2

3

6

Tujuan : Terwujudnya keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

Sasaran :  Berkurangnya pencemaran air udara dan tanah  Pengelolaan Sumber daya alam yang ramah lingkungan  Berkurangnya kerusakan hutan akibat kegiatan ilegal  Mencegah meluasnya areal lahan kritis

INDIKATOR 4 Menurunnya luas lahan kritis di Kab. Blitar Meningkatnya peran masyarakat dalam kegiatan penghijauan Meningkatan jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata) Meningkatnya pemantauan kualitas air sungai

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR 5

6

a. Luas lahan kritis 9038 Ha b. Jumlah sekolah yang ikut program Adiwiyata 3 c. Jumlah sungai yang dipantau tingkat pencemaran nya 22 d. Jumlah kegiatan /usaha berdokumen lingkungan 350 e. Penyediaan benih RHL : 1 juta batang

a. Luas lahan kritis 8442 Ha b. Jumlah sekolah Adiwiyata 15 c. Jumlah sungai yang dipantau tingkat pencemaran nya 32 d. Jumlah kegiatan /usaha berdokumen lingkungan 1500 e. Penyediaan beih RHL : 2,2 jt batang

URUSAN 7

Lingkungan Hidup Kehutanan

PROGRAM

SKPD

8

9

1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 4. Pengelolaan sumber daya lauat, pesisir dan pulaupulau kecil 5. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 6. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 8. Program Perlindungan dan Konservasi hutan

1. Kantor Lingkungan Hidup 2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

1

2

3

 Meningkatnya kesadaran masyarakat agar peduli pada kelestarian lingkungan hidup  Tersedianya fasilitas pengolahan limbah pada lingkungan usaha/industri  Berkurangnya penangkapan ikan /satwa ilegal

INDIKATOR 4

CAPAIAN KINERJA KONDISI KONDISI AWAL AKHIR 5

6

URUSAN

PROGRAM

SKPD

7

8

9

Misi 7 : Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih KKN No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

1

2

3

4

7

Tujuan : Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas KKN Sasaran : Meningkatnya profesionalisme birokrasi Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel berbasis teknologi informasi

Memperkuat Meningkatnya kelembagaan, Indeks menyempurnakan Kepuasan tugas pokok dan Masyarakat fungsi serta (IKM) dan norma standar Indeks pelayanan SKPD, Harapan meningkatkan Masyarakat kesejahteraan (IHM) aparatur pemerintah dan menegakkan disiplin pegawai

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR

URUSAN

PROGRAM

SKPD

5

6

7

8

9

IKM : 1. Dinas Kesehatan 68,81 2. RSUD Ngudi Waluyo 73,80 3. Dinas Peternakan 74,02 4. KPTSP 71,65 5. Dinas PU Cipta Karya 77,01 6. Dinas Perindag 76,80 7. Dinas Nakertrans 78,43 8. Dinas Kelautan dan Perikanan 77,2 9. Dinas PU Bina Marga 78,35

IKM : 1. Dinas Kesehatan 70,03 2. RSUD Ngudi Waluyo 74,91 3. Dinas Peternakan 75,50 4. KPTSP 73,88 5. Dinas PU Cipta Karya 78,00 6. Dinas Perindag 78,00 7. Dinas Nakertrans 78,90 8. Dinas Kelautan dan Perikanan 78,00 9. Dinas PU Bina Marga 78,97

a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian b. Pertanahan c. Kependudukan dan Catatan Sipil d. Perencanaan Pembangunan e. Statistik f. Penataan Ruang

1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 3. Pendidikan Kedinasan 4. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 6. Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur 7. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

 Bagian Hukum  Bagian Pembangunan Bagian Pemerintahan  Bagian Keuangan dan Bina Aset  Bappeda  Satpol PP  Bakesbangpol linmas  Inspektorat  BKD  Sekretariat DPRD  PU Cipta Karya

No 1

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

2

3

4

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

6

URUSAN 7

PROGRAM

SKPD

8

9

8. Penyempurnaan Kebijakan sistem prosedur pengawasan 9. Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 10. Peningkatan pelayanan publik 11. Optimalisasi Penataan Teknologi Informasi 12. Pengembangan Wilayah Perbatasan 13. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14. Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan, diklat dalam jabatan 15. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

1

2

3

4

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

6

URUSAN 7

PROGRAM

SKPD

8

9

pemanfaatan tanah 16. Penataan adminstrasi kependudukan 17. Pengembangan data/informasi 18. Kerjasama pembangunan 19. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh 20. Perencanaan pembangunan Kota-kota menengah dan Besar 21. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 22. Perencanaan pembangunan daerah 23. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

No

TUJUAN/SASARAN

KEBIJAKAN UMUM

INDIKATOR

1

2

3

4

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL KONDISI AKHIR 5

6

URUSAN 7

PROGRAM

SKPD

8

9

24. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 25. Peningkatan kerjasama Pemerintah daerah

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANNYA

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional diperiode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek atrategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

8.1 Rencana Program dan Pendanaan Indikasi pendanaan adalah indikasi penetapan prosentase pendanaan bagi setiap sektor pembangunan yang dalam hal ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) sektor yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Bidang Lain-lain serta Program Pengentasan Kemiskinan. Berdasarkan data APBD Kab. Blitar tahun 2008 hingga 2011, khusus untuk Belanja Langsung dapat dilihat distribusi alokasi anggaran sebagai berikut : BIDANG

BELANJA LANGSUNG

%

TAHUN 2008

PENDIDIKAN

68.589.410.870

16,70

KESEHATAN

51.832.988.345

12,62

EKONOMI

32.234.916.142

7,85

20%

17%

0% INFRASTRUKTUR DAN LH BIROKRASI DAN TATA KELOLA SERTA BIDANG LAIN

BIDANG

174.236.491.742

13%

42,41

8% 83.914.855.603

BELANJA LANGSUNG

20,43

42%

%

TAHUN 2009

PENDIDIKAN

75.422.400.000

21,10

KESEHATAN

46.613.365.586

13,04

24% EKONOMI INFRASTRUKTUR DAN LH BIROKRASI DAN TATA KELOLA SERTA BIDANG LAIN

25.099.055.628

7,02

125.779.626.966

35,19

84.483.770.717

23,64

21%

0% 13%

35%

7%

BIDANG

BELANJA LANGSUNG

%

TAHUN 2010 PENDIDIKAN

64.810.709.735

17,42

KESEHATAN

45.672.459.855

12,28

EKONOMI

19.857.989.858

5,34

158.904.141.894

42,71

17%

22% 0%

INFRASTRUKTUR DAN LH

12% 5%

BIROKRASI DAN TATA KELOLA SERTA BIDANG LAIN

BIDANG

82.813.623.933

BELANJA LANGSUNG

44%

22,26

%

PENDIDIKAN

121.728.415.000

33,86

KESEHATAN

40.347.991.924

11,22

EKONOMI

37.105.874.358

10,32

INFRASTRUKTUR DAN LH

83.965.743.200

23,36

TAHUN 2011

21%

BIROKRASI DAN TATA KELOLA SERTA BIDANG LAIN

35% 0%

23% 76.361.393.674

21,24

10%

PROYEKSI ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2012-2015 BIDANG PENDIDIKAN KESEHATAN EKONOMI INFRASTRUKTUR DAN LH BIROKRASI DAN TATA KELOLA SERTA BIDANG LAIN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BELANJA LANGSUNG

% 25 -30 7 – 10 10 –12 20 –22,5 20-22,5 1-3

11%

Tabel 8.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011-2016

(Titik Nol)

Target Indikator

Pagu (Rp. 000)

Target Indikator

Pagu (Rp. 000)

Target Indikator

Pagu (Rp. 000)

Target Indikator

Pagu (Rp. 000)

Target Indikator

Pagu (Rp. 000)

Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kondisi Kinerja Awal RPJMD NO

1

Urusan Pemerintahan dan Prioritas Program Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program

2

3

I

URUSAN WAJIB

1

PENDIDIKAN

1

Program Penyelenggaraaan Pendidikan

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011

a

b

c

Angka Partisipasi Sekolah

2012

17.183.298

2013

22.338.288

2014

29.039.774

2015

37.751.706

49.077.218

Usia 7-12 tahun

0,90

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

Usia 13-15 tahun

0,80

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

SD/MI

0,94

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

SMP/MTs

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

SMA/SMK/MA

0,32

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

SD/MI

0,85

0,86

0,87

0,88

0,89

0,90

SMP/MTs

0,74

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

SMA/SMK/MA

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM)

SKPD Penan ggung jawab 16

Dina s Pend idika n

Program Penyelenggaraaan Pendidikan

Meningkatnya akses dan mutu pendidikan

d

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

-

Pendidikan Dasar = .....

1:157

1:160

1:165

1:170

1:175

1:180

-

Pendidikan Menengah = .....

1:62

1:75

1:80

1:100

1:120

1:140

e

Rasio guru/murid SD/MI

1:11

1:12

1:13

1:14

1:14

1:14

-

SMP/MTs

1:13

1:14

1:14

1:14

1:14

1:14

-

SMA/SMK/MA

1:12

1:13

1:13

1:14

1:14

1:14

f

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik = .....

0,65

0,71

0,67

0,68

0,69

0,70

g

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

0,82

0,96

0,88

0,90

0,92

0,94

h

Sekolah SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

0,92

0,93

0,94

0,95

0,96

0,97

i

Angka Putus Sekolah

-

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI:

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs:

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

-

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA:

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

j

Angka Kelulusan

-

Angka Kelulusan (AL) SD/MI:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Pendi dikan

2

Program Pendidikan Luar sekolah

Tuntasnya program pemberantasan buta aksara

-

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA:

100%

100%

100%

100%

100%

100%

k

Angka Kelanjutan Pendidikan

-

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs:

0,995

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA:

0,536

0,576

0,596

0,616

0,636

a

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

b

% satuan PAUD non formal berakreditasi

c

% kecamatan yang telah memiliki TBM

1

d

% kecamatan yang telah memiliki PKBM

1

e

% kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting

f

g

965847

0,01

0,556

966.347

408.733

966.847

531.352

967.347

690.758

897.986

967.847

968.347

0

0

0

0,11

1

1

1

1

100%

100%

100%

100%

100%

0,01

3,00%

2,00%

5,00%

4,00%

7,00%

% lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi

0,03

8%

11%

13%

16%

18%

% kab/kota yang telah menerapkan pengarustamaan gender dalam bidang pendidikan

0,7

82%

72%

74%

76%

80%

0

1

1.167.382

Dinas Pendi dikan

3

Program Pembinaan Tenaga Kependidikan

Program Pembinaan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya pengetahuan tenaga kependidikan

Meningkatnya pengetahuan tenaga kependidikan

a

% Guru SD/SDLB yang berkualifikasi akademik S1/D-IV

42,4%

52,6%

b

% Guru SMP/SMPLB yang berkualifikasi akademik S1/D-IV

72,7%

77,7%

c

% Guru SMA/SMLB yang berkualifikasi akademik S1/D-IV

82,6%

86,6%

90,6%

94,6%

98,6%

100%

d

% Guru SMK yang berkualifikasi akademik S1/D-IV

73,4%

79,4%

85,4%

91,4%

97,4%

100,0%

e

% Guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik

31,0%

49,0%

61,0%

73,0%

85,0%

97,0%

f

% Guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik

47,0%

62,0%

70,0%

78,0%

86,0%

94,0%

g

% Guru SMA/SMLB yang bersertifikat pendidik

58,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

h

% Guru SMK yang bersertifikat pendidik

5,0%

19,0%

29,0%

39,0%

49,0%

59,0%

i

% pendidik kursus mengikuti diklat kompetensi

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

j

% tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat kompetensi

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

212.407

62,8%

82,7%

276.129

73,0%

87,7%

358.968

83,2%

92,7%

466.659

93%

606.657

Dinas Pendi dikan

100% Dinas Pendi dikan

k

4

5

Pendidikan Anak Usia Dini

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia dini

Meningkatnya pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Meningkatnya pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

% guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme di berbagai bidang

a

APK Anak Usia dini

b

APK TK

c

APK PAUD Non Formal

d

5,0%

15,0%

25,0%

48,3%

49,6%

1,26%

50,86%

2,52%

52,1%

0,1%

0,6%

0,50%

1,14%

1,00%

1,6%

Persentase TK berakreditasi minimal B

40,7%

43%

44,71%

46,71%

48,71%

50,7%

a

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS

######

b

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS

######

c

Jumlah Siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin

5.350

c

Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

d

Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B

0,0737

0,111

0,1483

0,1856

0,2229

0,2602

e

Persentase SD memiliki perpustakaan

28%

33%

38%

43%

48%

53%

f

Persentase SMP memiliki perpustakaan

85%

87%

89%

91%

93%

95%

g

Persentase SMP memiliki lab. IPA

85%

87%

89%

91%

93%

95%

88.667

292.006

10.982.009

2%

88.824

379.608

14.276.612

2%

55,0%

0,6%

8.447.699

1,09%

45,0%

0,1%

88.510

224.620

35,0%

88.981

493.491

18.559.596

3%

89.138

33.690

33.739

33.788

33.837

33.886

8.139

8.250

8.361

8.472

8.583

641.538

Dinas Pendi dikan

######## ##

Dinas Pendi dikan

6

Pendidikan Menengah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan menengah

1

Jumlah siswa SMK penerima BOMM

8.740

2

Jumlah siswa SMA penerima BOMM

3.800

3

Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin

-

4

Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin

5

8.790

3.976.901

8.840

5.169.971

8.890

6.720.963

8.737.252

8.940

8.990

3.820

3.840

3.860

3.880

3.900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

0%

50000%

55000%

60000%

65000%

70000%

Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2008

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6

Persentase SMA bersertifikat ISO 9001:2008

0%

1%

2%

3%

4%

5%

7

Persentase SMK berakreditasi minimal B

30%

33%

36%

39%

42%

45%

8

Persentase SMA berakreditasi minimal B

76%

78%

80%

82%

84%

86%

9

Persentase SMA yang memiliki laboratorium fisika,kimia, dan biologi

30%

35%

40%

45%

50%

55%

10

Persentase SMK yang memiliki bengkel kerja sesuai dengan standar sarana prasarana SMK

88%

90%

92%

94%

96%

98%

11

Persentase SMK yang memiliki laboratorium bahasa sesuai standard sarana prasarana SMK

4%

7%

10%

13%

16%

19%

12

Persentase SMK yang memiliki laboratorium multimedia sesuai standard sarana prasarana SMK

17%

19%

21%

23%

25%

27%

######## ##

Dinas Pendi dikan

2

13

SMK yang melakukan kerjasama dengan dunia usaha

14

Persentase lulusan SMK yang bekerja pada tahun ke-2 kelulusan

a

Angka usia harapan hidup :

b

Angka kelangsungan hidup bayi :

a

Persentase balita gizi buruk

0,1

b

Rasio posyandu per satuan balita

56

-

56

-

56

-

56

-

56

-

c

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

85

20.590

88

22.649

93

24.914

97

27.405

100

30.146

d

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100

44.400

100

48.840

100

53.724

100

59.096

100

65.006

e

Cakupan kunjungan bayi

90

a

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

82

84

86

88

90

b

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

93

95

98

99

100

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,2

0,3

0,1

0,4

0,2

0,5

72

72

72

72

Dinas Kese hatan

0,11

0,12

0,13

0,14

Dinas Kese hatan

KESEHATAN Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya usia harapan hidup

Program Perbaikan Gizi masyarakat

Menurunnya jumlah anak balita kurang gizi

Program Manajemen Dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

70

-

90

95

98

99 Dinas Kese hatan

Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan

Program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit

Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

c

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (1.5% x jml maskin)

7,38

d

Cakupan pembantu puskesmas

-

a

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

b

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

c

Rasio dokter per satuan penduduk

1: 30.410

1: 25.410

1: 20.410

1 : 15.410

1: 10.000

d

Rasio tenaga para medis per satuan penduduk

1 : 77

75

73

71

70

a

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

30

40

50

60

70

b

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100

100

100

100

100

1

Persentase masyarakat yang terjamin pelayanan melalui asuransi kesehatan

30

2.417.713

35

2.659.484

40

2.925.432

100

3.217.975

100

2

Persentase masyarakat yang terjamin pelayanan kesehatan (universal coverage) Jumlah penduduk 1.261.303

30

510.000

35

561.000

40

617.100

100

678.810

100

Meningkatnya usia harapan hidup

7

-

-

1: 52.559

-

1: 50.559

-

-

-

6,5

-

-

6

-

1: 44.559 -

-

-

5

-

-

-

Dinas Kese hatan

1: 30.000

1 : 38.000

-

-

-

-

-

-

Dinas Kese hatan

3.539.773

746.691

Dinas Kese hatan

Pembinaan/Perbaikan Gizi Masyarakat

Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya status gizi masyarakat

Pengembangan Lingkungan Sehat

Meningkatkan Pemberdayaan Individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan PHBS serta mengembangkan UKBM Terwujudnya Lingkungan Sehat

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian akibat penyakit menular

3

Persentase Puskesmas yang memilki alat kesehatan sesuai standar

4

60

39.685

70

43.654

80

48.019

90

52.821

100

58.103

Persentase pemenuhan alkes di Puskesmas

100

650.000

100

715.000

100

786.500

100

865.150

100

951.665

5

Penurunan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

14,2

14

13,8

13,6

13,4

1

Prevalensi gizi kurang pada Balita

6,88

6,87

6,86

6,85

6,84

2

Prevalensi gizi buruk pada Balita

0,09

-

0,08

-

0,07

-

0,06

-

0,05

-

3

Balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100

44.400

100

48.840

100

53.724

100

59.096

100

65.006

4

Pemberian MP ASI Usia 6 - 24 bulan

15

45.900

25

50.490

35

55.539

45

61.093

55

67.202

1

% rumah tangga sehat

65

-

70

75

80

85

2

5 posyandu paripurna

40

-

50

55

65

75

3

% desa siaga aktif

50

-

60

70

75

80

4

% SBH Kwaran aktif

30

8.890

35

9.779

40

10.757

50

11.833

60

13.016

% TTU yang memenuhi syarat kesehatan

45

20.000

50

70.000

55

75.000

70

80.000

80

85.000

1

% penderitan DBD yang ditangani

100

100

100

100

100

2

Kasus Malaria Ditangani

<1

<1

<1

<1

<1

3

Mengurangi penyebaran HIV dan mengurangi jml kasus

0,03

0,05

0,1

0,15

0,2

4

Persentase Penemuan BTA + baru

30

40

50

60

70

Dinas Kese hatan

Dinas Kese hatan

Dinas Kese hatan Dinas Kese hatan

5

Penderita diare yang dilayani

40

50

60

70

80

6

Penderita ISPA yang dilayani

20

30

40

50

60

7

Angka Kesembuhan Kusta

90

95

95

95

100

85

20.590

90

68.000

95

70.000

100

75.000

100

100.000

21.910

100

36.000

100

40.000

100

50.000

100

60.000

Peningkatan pelayanan Imunisasi

Cakupan Imunisasi meningkat

% Desa UCI

Peningkatan surveillan dan penanggulangan wabah bencana

Terantisipasi dan tertanganinya wabah bencana

% Penanganan wabah dan bencana

100

1

Angka kematian anak balita

0,1

0,09

0,08

0,07

0,06

2

Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita

70

74

78

82

85

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Menurunkan angka kematian anak balita

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi lansia

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

Menurunnya angka kematian ibu dan anak

Cakupan pelayanan Lansia

50

65

68

69

70

1

Cakupan kunjungan bumil K4

90

91

92

93

95

2

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan memeiliki kompetensi kebidanan

99,2

99,4

99,6

99,8

100

3

Angka kematian ibu

84,8

84,6

84,2

83

85

4

Cakupan penanganan Neonatal komplikasi

77

79

82

83

85

5

Cakupan kunjungan Neonatal pertama

96

97

98

99

100

6

Cakupan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan

82

84

86

88

90

Dinas Kese hatan Dinas Kese hatan Dinas Kese hatan

Dinas Kese hatan

Dinas Kese hatan

Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Standarisasi pelayanan Kesehatan Masyarakat

3

Terwujudnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Prosentase IRT yang dibina

100

20.000

100

40.000

100

40.000

100

45.000

100

Dinas Kese hatan

50.000

Dinas Kese hatan

Tersedianya Jaringan Komputer LAN untuk pelayanan kesehatan di 24 PKM

Jumlah Puskesmas terpasang LAN

7

120.000

12

132.000

14

145.200

20

159.720

24

175.692

425

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan jalan dan jembatan

Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Blitar

Terpeliharanya jalan dan jembatan yang rusak di Kabupaten Blitar

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong

Tercapainya kondisi jalan yang mantab

Jumlah jalan aspal yang dibangun = 1857 km

75

15.876.300

80

16.934.720

85

17.933.140

90

19.051.560

95

20.109.56 0

2

Jumlah panjang jalan makadam yang dibangun = 699 km

15

4.283.280

20

5.711.040

23

6.567.696

25

7.138.800

26

7.424.352

109

3

Jumlah jembatan yang dibangun = 16 buah

4

1.560.000

4

2.000.000

5

2.500.000

5

3.000.000

6

3.500.000

24

1

Jumlah panjang jalan yang rusak ringan yang dipelihara= 1650 km

33

1.500.000

40

1.750.000

45

2.000.000

50

2.250.000

55

2.500.000

223

2

Jumlah jembatan rusak ringan yang dipelihara=52

3

1.000.000

3

1.250.000

3

1.500.000

3

1.750.000

3

2.000.000

15

1

Jumlah Panjang Hotmix yang dibangun = 410 1

1

Jumlah panjang gorong-gorong yang dibangun=750

52

23.400.000

53

23.850.000

54

24.300.000

55

24.750.000

56

25.200.00 0

270

45

4.200.000

45

4.500.000

45

4.750.000

45

5.000.000

45

5.250.000

225

Dinas PU. Bina Marg a dan Peng airan

Dinas PU. Bina Marg a dan Peng airan

Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

Tercapainya kondisi jalan yang mantab

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya

Terlaksananya Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1

17

2.550.000

12

1.800.000

13

1.950.000

13

1.950.000

14

2.100.000

69

1

Jumlah Alat Berat yang dipelihara = 25

3

137.000

4

150.000.000

5

175.000

6

200.000

7

250.000

25

2

Julah titik lampu PJU yang diperbaiki = 5 km

4

190.000

4

2.250.000

4

2.500.000

4

2.750.000

4

3.000.000

20

3

Jumlah Jaringan Listrik yang dipelihara = 15,43 km

4

190.000

5

2.250.000

6

2.500.000

6

2.750.000

6

3.000.000

27

1

Pembangunan Rehabitasi dan Pemeliharaan Dam = 95 buah

10

4.000.000

12

4.800.000

14

5.600.000

14

5.600.000

16

6.400.000

66

2

Pembangunan Rehablitasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi = 243 km

13

13.500.000

14

14.000.000

15

14.500.000

16

15.000.000

17

15.500.00 0

75

10

200.000

12

240.000

15

300.000

16

320.000

17

340.000

70

298547

-

0,6

40 juta

0,7

50 juta

0,75

60 juta

0,8

70 juta

0,88

-

0,9

40 juta

0,9

40 juta

0,9

50 juta

0,95

60 juta

-

-

0,6

40 juta

0,5

60 juta

0,75

60 juta

0,8

60 juta

50/ PSIS

-

0,6

40 juta

0,5

60 juta

0,75

65 juta

0,8

70 juta

3 Program Penguasaan, Pengembangan Migas, dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi

Jumlah panjang Talud yang dibangun=60

Rehabilitasi Pintu Air Irigasi = 660 bh

a

Jumlah konservasi energi

b

% Pelaksanaan konservasi energi

c

% Sosialisasi budaya hidup hemat energi bagi masyarakat

d

Jumlah Bantuan peralatan pemanfaatan energi

e

% Pengembangan energi baru

-

-

0,5

50 juta

0,6

60 juta

0,65

70 juta

0,7

80 juta

f

% Pengembangan energi baru yang melibatkan masyarakat

-

-

0,5

50 juta

0,6

60 juta

0,65

70 juta

0,7

80 juta

Dinas PU. Bina Marg a dan Peng airan

4

PERUMAHAN Program Pengembangan persampahan, air bersih, air limbah dan Perumahan

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)

Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah

Program Penyediaan Sarana Air Bersih

a

Rumah tangga pengguna air bersih

a

% Pengelolaan air minum antara PDAM dan swasta

b

% Pengelolaan air limbah secara swadaya oleh masyarakat

c

Persentase Penduduk berakses air minum

d

Pencemaran status mutu air

1

Jumlah sarana air bersih yang dibangun

17081

1M

34162

2M

34162

2M

24162

2M

51263

3M

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruan g 51

1.000.000

53

2.000.000

55

2.000.000

57

2.000.000

60

3.000.000

5

1M

10

2M

10

2M

10

2M

15

1%

-

200%

-

200%

-

200%

-

3%

4

1.083.710

10

3.200.000

12

3.800.000

10

3200000

5

1500000

Terlaksananya pembangunan fisik Ibukota Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro

25 M

20%

50 M

20%

50 M

20%

50 M

20%

50 M

Terlaksananya pembangunan fisik GOR Kabupaten Blitar di Kecamatan Nglegok

14 M

15%

15 M

15%

15 M

15%

15 M

15%

15 M

2 Program penyediaan Sarana Air Limbah

1

Persentase peningkatan distribusi air bersih Jumlah Saran Air Limbah Yang dibangun

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruan g

3M

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruan g

5

PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya pemahanan akan RTRW

Belum dipahaminya RTRW

0

0

15%

45000

20%

50000

Tersedianya Dokumen Ruang Terbuka Hijau, Ruang Lahan Pertanian berkelanjutan dan Kawasan Khusus

Belum Tersedianya Dokumen Ruang Terbuka Hijau, Ruang Lahan Pertanian berkelanjutan dan Kawasan Khusus

0

0

0

0

1 dokume n

250000

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6

Termanfaatkannya ruang sesuai dengan peruntukannya

Belum Optimalnya pemanfaatan ruang

25%

0

30%

0

45%

0

30%

1 dokumen

50%

60000

0

0

250000

0

0

0

55%

0

Bagia n Huku m Bapp eda

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruan g

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Peningkatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan publik a

% Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 30 %

45%

60000

50%

80000

65%

100000

70%

150000

73%

200000

Meningkat nya partisipasi masyarak at dalam perencana an pembangu nan

Bapp eda

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Program Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

Terpadunya perencanaan pembangunan daerah serta terakomodasi nya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan

Meningkatnya penguasaan Ilmu Pengtahuan dan Teknologi

b

% Penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan partisipatif 15 %

20%

0

45%

50000

50%

55000

50%

55000

60%

60000

c

% Pengendalian dan evaluasi pembangunan 70 %

75%

145000

80%

150000

80%

150000

80%

150000

80%

200000

d

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 45 %

a

% Pembinaan perencanaan pembangunan 15 %

0

b

% Pengendalian dan monitoring pembangunan 70%

c

% Pelaksanaan pembangunan 85 %

a

0

0

50%

300000

0

0

60%

350000

70%

350000

0

25%

50000

30%

60000

0

0

50%

100000

70%

250000

75%

250000

80%

270000

85%

280000

85%

280000

85%

0

85%

0

85%

0

85%

0

85%

0

Jumlah kerjasama riset dasar

0

0

0

0

0

0

0

0

b

Jumlah kerjasama riset standardisasi dan pengujian mutu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Jumlah kerjasama riset dalam rangka penyusunan kebijakan pemerintah ( 9 )

3

300000

5

450000

5

500000

5

600000

5

600000

0

0

Meningkat nya kualitas penyeleng garaan Musrenba ng desa dan kecamata n

Meningkat nya Jumlah SKPD yang melakuka n pengukura n IKM Bapp eda

Bapp eda

Program Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya data dan bahan analisa dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah Diperlukan koordinasi penyusunan data dan bahan analisa dan evaluasi kinerja daerah

7

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Startegis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya masterplan sarana dan prasarana di kawasan strategis dan cepat tumbuh

Program Perencanaan Pembangunan Kota Kecil dan Menengah

Optimalisasi dokumen Perencanaan Kota Kecil dan menengah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya pemahaman dan pemanfaatan dokumen RPJMD sebagai acuan Renstra SKPD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah

PERHUBUNGAN

Jumlah dokumen masterplan sarana dan prasarana wilayah (0)

20%

150000

20%

300000

20%

300000

20%

325000

20%

350000

100% Tersedian ya data dan bahan analisa serta evaluasi kebijakan dan kinerja daerah

Bapp eda

Bapp eda 0

0

0

0

1

350000

0

0

1

450000

Bapp eda 0

0

0

1

150000

1

150000

2

300000

1

200000

Bapp eda Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan Pendek

Diperlukan musrenbang, penyusunan draft RKPD, RPJMD, koordinasi LKPJ

tersedia 300 eks

1 kali/th

50000

110000

tersedia 300 eksemplar

1 kali/tahun

50000

200000

tersedia

1 kali/tahun

50000

225000

tersedia

1 kali/tahun

50000

300000

tersedia

1 kali/tahun

50000

310000

Musrenba ng telah diatur dalam Peraturan Daerah

Bapp eda

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Bertambahnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki

Peningkatan pelayanan angkutan

Terpeliharanya fasilitas perhubungan

Prosentase fasilitas terminal yang direhab % Kenaikan parkir berlangganan

22

10%

350.000

25

400.000

28

450.000

31

500.000

33

550.000

15%

300.000

20%

400.000

25%

500.000

30%

600.000

810.856

10%

1.000.000

10%

1.200.000

10%

1.400.000

10%

1.600.00 0

30.170

5000 Unit

32.000

5500 Unit

34.000

6000 Unit

Dishu bkomi nfo

Dishu bkomi nfo

Jumlah survey angkutan yang dilakukan Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Meningkatnya ketertiban Angkutan Orang dan Barang

Rata-rata jumlah angkutan orang dan barang yang diawasi

Pengembangan sarana penunjang transportasi

Bertambahnya prasarana dan fasilitas perhubungan

Rata-rata pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Tercapainya kelancaran arus informasi antara SKPD dengan masyarakat

d

% Peningkatan jaringan informasi

e

% peningkatan kualitas komunikasi dan informasi

4500 Unit -189 bh rambu lalin ukuran sedan g -56 m Guadri l -462 m2 Marka Jalan 40%

273.665

198.535

-210 bh rambu lalin ukuran sedan g -62 m Guadri l -508 m2 Marka Jalan 50%

300.000

220.000

-230 bh rambu lalin ukuran sedan g -68 m Guadri l -455 m2 Marka Jalan 60%

36.000

-250 bh rambu lalin ukuran sedang 330.000

360.000 -74 m Guadril -501 m2 Marka Jalan

240.000

70%

260.000

6500 Unit -270 bh rambu lalin ukuran sedan g -80 m Guadri l -547 m2 Marka Jalan 80%

38.000

Dishu bkomi nfo Dishu bkomi nfo

390.000

280.000

Dishu bkomi nfo Dishu bkomi nfo

Dishu bkomi nfo Pengetahuan pengelola tower dan SKPD kabupaten blitar tentang perda pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama dan peraturan perundangan di bidang media massa elektronaika meningkat

8

f

% sosialisasi wawasan sadar informasi bagi masyarakat

a

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen lingkungan

40

100.000

60

100.000

80

100.000

100

100.000

120

100.000

20

b

Jumlah alat pemantau kualitas udara

1 PAKET

365.000

2 PAKET

400.000

-

-

-

-

-

-

0

c

Jumlah LSM dibidang pengelolaan lingkungan hidup

d

% Peningkatan kesadaran industri dalam pengolahan limbah

3%

50.000

4%

50.000

5%

50.000

6%

50.000

7%

50.000

2,00%

e

Penegakan hukum lingkungan

13

75.000

19

100.000

25

100.000

31

100.000

36

125.000

6

a

% Peningkatan akses informasi bagi masyarakat

b

% Sosialisasi pada masyarakat tentang lingkungan hidup

30%

14.206

35%

16.000

40%

18.000

45%

20.000

50%

22.000

LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Alam dan Lingkungan Hidup

Berkurangnya terjadinya pencemaran lingkungan air, udara maupun tanah

Meningkatnya kesadaran masyarakat agar perduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif melakukan control social terhadap kualitas lingkungan hidup

10%

50.000

15%

50.000

20%

50.000

25%

50.000

30%

50.000

5,00%

2%

50.000

3%

100.000

4%

100.000

5%

100.000

6%

100.000

1,00%

Kanto r Linng kung an Hidup

Kanto r Linng kung an Hidup

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terwujudnya fasilias pengelolaan limbah B3 di sekitar pusat kegiatan industri

Meningkatnya kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup melalui penerangan dalam bentuk worshop

Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup

Berkurangnya terjadinya pencemaran lingkungan air, udara maupun tanah

c

% Data sumberdaya alam yang telah tersusun

a

Persentase penanganan sampah

b

Pencemaran status mutu air

c

% Penurunan pencemaran lingkungan

d

% Peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan

74,00%

100.000

1,48

100.000

2,22

100.000

2,96

100.000

3,7

100.000

6,7

1%

50.000

2%

50.000

3%

50.000

4%

50.000

5%

50.000

0,50%

12

106.000

18

106.000

24

106.000

30

106.000

36

106.000

6

200.000

4

1

Jumlah penyelenggaraan workshop

6

146.000

8

300.000

10

200.000

12

200.000

14

2

Tersedianya dokumen/ informasi tentang Lingkungan Hidup Tersedianya fasilitas RTH ( Hutan Kota )

2

1.000.000

3

1.000.000

4

1.000.000

5

1.000.000

6

3

1.000.000

Jumlah sekolah yang ikut Adiwiyata

3

50.000

6

50.000

9

50.000

12

50.000

15

50.000

0

2

Jumlah Masyarakat yang dicalonkan memperoleh Kalpataru

1

50.000

2

50.000

3

50.000

4

50.000

5

50.000

0

3

Pekan Lingkungan Hidup

2

75.000

4

100.000

6

100.000

8

100.000

10

100.000

0

1

Jumlah kegiatan/ usaha yang punya dokumen lingkungan

120.000

750

150.000

1000

150.000

1250

150.000

1500

200.000

Kanto r Linng kung an Hidup

1

1

500

Kanto r Linng kung an Hidup

234

Kanto r Linng kung an Hidup

Kanto r Linng kung

2 3

Pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

9

Jumlah sumber mata air yang telah dipelihara

22

75.000

32

75.000

32

75.000

32

75.000

32

75.000

11

23

50.000

28

50.000

33

50.000

38

50.000

43

50.000

18

Jumlah pohon yang ditanam = 0 batang 1

4000

8.000

4000

8.000

4000

8.000

4000

8.000

4000

8.000

an Hidup

Dinas Kelau tan dan Perik anan

PERTANAHAN Prorgam penyelesaian konflikkonflik Pertanahan

10

Penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi mangrove

Jumlah sungai yang telah dipantau

Terselesaikannya konflik pertanahan yang ada secara bertahap

a

Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilakukam

8

50.000

8

50.000

6

40.000

6

40.000

8

60.000

b

Jumlah Permasalahan yang berhasil diselesaikan

5

40.000

5

40.000

4

30.000

4

30.000

5

50.000

c

Jumlah worksop pertanahan yang dilaksanakan

-

-

-

-

1

80.000

-

-

-

-

a

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

74670

560.025

74685

560.138

74700

560.250

74715

560.363

74730

560.475

b

Rasio bayi berakte kelahiran

480

4.800

528

5.280

581

5.810

640

6.400

705

7.050

c

Rasio pasangan berakte nikah

340

8500

352

8800

355

8875

357

8925

360

9000

d

Kepemilikan KTP

e

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

970

9.700

985

9.850

990

9.900

993

9.930

999

9.990

Bag. Peme rintah an

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil

Tercatatnya seluruh kelahiran, perkawinan, kematian, dan mutasi penduduk

Dinas Kepe ndud ukan dan Catat an Sipil

Penataan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan

f

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

g

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

1

Jumlah KTP diselesaikan 1 tahun

74670

560.025.000

74685

560.137.500

74700

560.250.000

74715

560.362.500

74730

######## ##

2

Jumlah KK yang diselesaikan 1 tahun

389887

########## #

389887

########## #

389887

##########

389887

##########

389887

######## ##

3

Jumlah Akta Kelahiran yang diselesaikan 1 tahun

36.000

360.000.000

13.600

136.000.000

12.240

122.400.000

11.084

110.840.000

8.867

88.670.00 0

4

Jumlah Akta Nikah

340

8.500.000

352

8.800.000

355

8.875.000

357

8.925.000

360

9.000.000

5

Akta Kematian

8

40.000

10

50.000

12

60.000

14

70.000

15

75.000

6

Akta Perceraian

77

2.310.000

75

2.250.000

72

2.160.000

70

2.100.000

68

2.040.000

7

210.000

9

270.000

10

300.000

11

330.000

10

300.000

6

180.000

10

300.000

9

270.000

10

300.000

12

360.000

2

20.000

4

40.000

6

60.000

8

80.000

10

100.000

8

Akta Pngangkatan Anak Akta Pengakuan Anak

9

Ganti Nama

7

10 11

12

11

12.000.000

14.000.000

32.000.000

18.500.00 0

16.000.000

Dinas Kepe ndud ukan dan Catat an Sipil

Jumlah Penduduk Prosentase Penduduk ber-Akta Kelahiran Tersedianya Data Jumlah Penduduk per Semester, per Bulan, dan per Tahun

30.000

45.000

216.000

28.000

65.000

120.000

320.000

40.000

40.000

56.000

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak

Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak.

a

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

20%

b

Jumlah kasus traficking

6

55.000 -

40% 5

65.000 -

60% 4

75.000 -

80% 3

85.000 -

100% 2

100.000 -

Bada n PP&K B

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan

Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat

Meningkatkan kualitas hidup keluarga

c

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100%

15.000

100%

25.000

100%

45.000

100%

65.000

100%

75.000

d

% Peningkatan kasus yang telah ditangani

20%

10.000

40%

15.000

60%

20.000

80%

25.000

100%

30.000

e

% Peningkatan efektifitas komisi perlindungan anak

20%

20.000

40%

30.000

60%

40.000

80%

50.000

100%

60.000

a

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

20%

7.500

40%

15.000

60%

22.500

80%

30.000

100%

37.500

b

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

17

3.500

18

4.000

19

5.000

20

6.000

21

7.000

c

Rasio KDRT

5

25.000

4

-

3

-

2

-

1

-

d

Partisipasi angkatan kerja perempuan

290.708

50.000

300.398

30.000

310.088

35.000

319.779

40.000

329.469

45.000

2.800 keluarg a

50.000

2.934 Keluarg a

55.000

3.067 keluarg a

60.000

3.200 keluarga

65.000

3.334 keluarg a

70.000

31 klpk

-

40 kelomp ok

-

49 kelomp ok

-

58 kelompok

-

66 kelomp ok

-

730 kali

17.000

740 kali

19.000

750 kali

21.000

760 kali

23.000

770 kali

25.000

211 klpk

-

221 kelomp ok

-

230 kelomp ok

-

239 kelompok

-

248 kelomp ok

-

1.210 kali

7.000

1.220 kali

9.000

1.230 kali

11.000

1.240 kali

13.000

1.250 kali

15.000

1

2

Peningkatan jumlah keluarga pra-KS dab KS I yang aktif berusaha Peningkatan jumlah kelompok Bina Lingkungan Keluarga (BLK) aktif

3

Peningkatan kegiatan BLK

4

Peningkatan jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif

5

Peningkatan kegiatan BKL

Bada n PP&K B

Bada n PP&K B

1 Pengembangan model operasional BKB-Posyandu PAUD

Meningkatnya kualitas hidup keluarga

Peningkatan jumlah kader kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

674 kader

2

Peningkatan Kegiatan BKB

Peningkatan jumlah kelompok UPPKS

13.348

898 kader

375 kali

9.950

16.000

411 kelomp ok

2 kegiata n

10.000

Peningkatan jumlah vocal point gender di masing-masing SKPD

10 SKPD

3

Peningkatan fasilitasi kasus KDRT

16 Kasus

1

Jumlah Lembaga

Peningkatan peran serta dan kesejahteraan gender dalam pembangunan

Meningkatkan kualitas hidup keluarga

1

Peningkatan perlindungan perempuan

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

1

2

Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak

12

Peningkatan jumlah lembaga yang menangani gender

Pengembangan lembaga perlindungan perempuan dan anak

10.100

786 kader

360 kali

7.650

360 klpk

7 lembag a

18.180

1.010 kader

390 kali

12.560

22.000

462 kelomp ok

5 kegiata n

20.000

5.400

10 SKPD

15.500

20 kasus

-

9 lembag a

Bada n PP&K B

20.220

1.124 kader

25.500

405 kali

15.150

425 kali

18.000

25.000

512 kelompok

32.000

562 kelomp ok

40.000

Bada n PP&K B

10 kegiata n

30.000

12 kegiatan

35.000

15 kegiata n

40.000

Bada n PP&K B

8.500

10 SKPD

10.100

10 SKPD

12.300

15 SKPD

13.000

19.500

24 kasus

22.500

28 kasus

25.000

31 kasus

30.000

-

13 lembaga

-

-

12 lembag a

15 lembag a

-

Bada n PP&K B

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Terkendalinya Angka Pertumbuhan Penduduk

Jumlah PIK-KRR aktif 1

22 klpk

0

31 kelomp ok

0

35 kelomp ok

10 kali

6.000

14 kali

10.000

18 kali

12.700

22 kali

16.000

25 kali

20.000

0

39 kelompok

0

44 kelomp ok

0

2

Jumlah penyuluhan KRR di SLTA

3

Peningkatan kegiatan KIE dan advokasi

545 kali

4.000

594 kali

6.000

643 kali

8.000

692 kali

10.000

744 kali

12.000

4

Peningkatan sarana kegiatan KIE KB dan KIE KRR

12 unit

20.000

16 unit

22.000

18 unit

25.000

20 unit

27.000

22 unit

30.000

Bada n PP&K B

Pengembangan bahan infomasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja

0

499 kelomp ok

0

520 kelomp ok

0

541 kelompok

0

562 kelomp ok

0

158 klpk

0

179 kelomp ok

0

202 kelomp ok

0

225 kelompok

0

248 kelomp ok

0

Jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita)

31.000 keluarg a

12.000

31.500 keluarg a

15.000

32.000 keluarg a

17.000

32.500 keluarga

20.000

33.000 keluarg a

25.000

Jumlah Keluarga yang aktif dalam kegiatan BKR (Bina Remaja Aktif)

8.150 keluarg a

7.500

8.250 keluarg a

9.000

8.350 keluarg a

11.000

8.450 keluarga

14.000

8.550 keluarg a

18.000

1

Jumlah peserta KB baru

34.045 peserta

15.000

34.726 peserta

17.000

35.421 peserta

19.000

36.129 peserta

21.000

36.852 peserta

25.000

2

Jumlah peserta KB pria baru

1.600 peserta

3.500

1.625 peserta

5.400

1.650 peserta

6.500

1.675 peserta

7.500

1.700 peserta

9.500

3.

Prosentase unmetneed terhadap PUS

10%

0

9,5%

0

9%

0

8,5%

0

8%

0

1

Jumlah tempat pelayanan KB

390 tempat

18.000

400 tempat

21.000

410 tempat

24.000

420 tempat

28.000

430 tempat

30.000

1

Jumlah perkawinan 20 tahun ke atas

5.600

4.759 perkawi nan

7.500

4.851 perkawi nan

8.600

4.942 perkawina n

9.500

5.034 perkawi nan

2

3

4

Keluarga Berencana

Pelayanan Kontrasepsi

Kesejahteraan Reproduksi Remaja (KRR)

Terkendalinya Angka Pertumbuhan Penduduk

Terkendalinya Angka Pertumbuhan Penduduk

Menurunnya kehamilan dibawah 20 tahun

Jumlah kelompok BKB Aktif

479 klpk

1

Jumlah kelompok BKR Aktif

4.668 perkawi nan

10.000

Bada n PP&K B

Bada n PP&K B

Bada n PP&K B

13

Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam KB/KR

Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat

Meningkatnya sarana dan prasarana advokasi KIA

1

Jumlah kelompok KB

1

Jumlah sarana dan prasarana advokasi KIA

6.891 klpk

3 unit

0

12.000

6.900 kelomp ok

6 unit

0

18.000

7.000 kelomp ok

9 unit

0

24.000

7.100 kelompok

12 unit

0

30.000

7.200 kelomp ok

15 unit

0

35.000

Bada n PP&K B

Bada n PP&K B

SOSIAL Program pencegahan masalah-masalah sosial Program Penyempurnaan Kebijakan Kemiskinan

Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin

Menurunnya tingkat kerawanan sosial

55.160

Dinas Sosia l

50 orang

45.000

Dinas Sosia l

48.450

50 orang

49.500

20 orang

21.500

20 orang

22.000

29.400

50 orang

30.100

50 orang

30.850

75 orang

26.100

75 orang

26.750

75 orang

27.350

100 orang

31.518

100 orang

32.306

100 orang

33.115

a

Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

a

Jumlah peraturan yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan

50 orang

40.000

50 orang

42.000

50 orang

43.000

50 orang

44.000

b

% Peraturan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan

50 orang

45.000

50 orang

46.125

50 orang

47.250

50 orang

c

% Partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan

20 orang

20.000

20 orang

20.500

20 orang

21.000

a

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

50 orang

28.000

50 orang

28.700

50 orang

b

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

75 orang

25.000

75 orang

25.500

c

% Keluarga miskin yang menerima bantuan pangan

100 orang

30.000

100 orang

30.750

20 PA

50.000

20 PA

51.250

20 PA

52.530

20 PA

53.840

20 PA

Dinas Sosia l

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

d

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

100 orang

50.000

100 orang

50.000

100 orang

50.000

100 orang

50.000

100 orang

50.000

e

% Keluarga miskin yang mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu

100 orang

50.000

100 orang

51.250

100 orang

52.531

100 orang

53.663

100 orang

55.004

Dinas Sosia l

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1

Jumlah PMKS yang ditangani

60 orang

40.000

70 orang

41.000

75 orang

42.025

80 orang

43.075

85 orang

44.150

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial

2

Jumlah anak yang dibina

134 orang

45.000

135 orang

46.125

136 orang

47.278

138orang

48.460

140 orang

49.672

Penanganan maslah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

3

Jumlah Kegiatan penanganan Bencana Alam

50 orang

30.000

55 orang

30.750

60 orang

31.519

65 orang

32.308

70 orang

33.115

Terlaksananya pemberian bantuan kepada perintis dan janda perintis

4

Jumlah perintis dan janda perintis yang dibantu

58 orang

50.000

56 orang

51.250

55 orang

52.531

53 orang

53.844

50 orang

55.190

Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan lansia

5

Jumlah Lansia Yang dilayani

140 orang

25.000

145 orang

25.625

150 orang

26.265

155 orang

26.921

160 orang

27.594

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma

Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, WTS, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan Fakmis, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Terlaksananya pembinaan kepada para penyandang cacat dan eks-trauma

Terlaksananya pemberian bantuan dan pengawasan anak panti/jompo

Terbinanya ANKN dan penyakit sosial lainnya

1

1

1

Jumlah para penyandang cacat dan eks-taruma yang dibina

Jumlah anak/manula dalam panti/jompo

Jumlah pembinaan ANKN, WTS, dan penyakit sosial lainnya

Meningkatnya Jumlah Penghasilan keluarga obyek program

1

Prosen kenaikan penghasilan

Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi PMKS

2

Terlaksananya perbaikan rumah sehat layak huni

175 orang 8 sekolah

700 anak

134 PMKS

215.000

58.000

45.000

178 orang 8 sekolah

725 anak

135 PMKS

220.000

59.450

46.125

180 orang 8 sekolah

750 anak

140 PMKS

225.000

60.936

47.278

182 orang 8 sekolah

775 anak

140 PMKS

230.000

62.459

48.460

185 orang 8 sekolah

800 anak

145 PMKS

235.000

64.000

49.671

Dinas Sosia l

Dinas Sosia l

Dinas Sosia l

Dinas Sosia l 22 KBS

33.000

25 KBS

33.825

50 KBS

34.670

50 KBS

35.500

50 KBS

36.400

Jumlah pelatihan ketrampilan bagi PMKS

25 orang

25.000

25 orang

25.600

50 orang

26.300

50 orang

27.000

50 orang

27.500

3

Jumlah rumah sehat layak huni

40 KK

200.000

40 KK

200.000

45 KK

225.000

45 KK

225.000

45 KK

225.000

Terlaksananya pelatihan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

4

Jumlah pendapatan Wanita Rawan Sosial Ekonomi meningkat

25 orang

50.000

25 orang

50.000

30 orang

60.000

30 orang

60.000

30 orang

60.000

Terlaksananya pembinaan terhadap keluarga muda mandiri

5

Jumlah pendapatan Keluarga Muda Mandiri Meningkat

20 KK

40.000

25 KK

50.000

30 KK

60.000

35 KK

70.000

35 KK

70.000

Terlaksananya pembinaan terhadap anak keluarga sangat miskin Pembinaan Anak Terlantar

Pembinaan Anak Terlantar

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

14

6

Tercapainya pendidikan anak keluarga sangat miskin

Terlaksananya pembinaan bakat dan ketrampilan bagi anak terlantar

1

Jumlah anak terlantar yang terampil

Terlaksananya konseling (LK3)

1

Terlaksananya penyuluhan bagi WKSBM

2

50 orang

25.000

50 orang

25.625

50 orang

26.265

50 orang

26.922

55 orang

27.595

50 anak

25.000

55 anak

25.625

60 anak

26.265

65 anak

26.922

70 anak

27.595

Jumlah kegiatan

36 orang

40.000

36 orang

42.000

36 orang

44.000

36 orang

46.000

36 orang

48.000

Jumlah pengetahuan WKSBM

50 orang

40.000

55 orang

45.000

55 orang

50.000

60 orang

55.000

60 orang

55.000

Dinas Sosia l Dinas Sosia l

50.000

50 orang

50.000

50 orang

50.000

50 orang

50.000

50 orang

50.000

Dinas Sosia l

Terlaksananya penyuluhan bagi PSM dan TKSK

3

Jumlah PSM dan TKSK

50 orang

Pembinaan Mental Spiritual dan Pendidikan Agama

4

Jumlah yang mengikuti pendidikan agama

5 agama

50.000

5 agama

51.250

5 agama

52.500

5 agama

53.800

5 agama

55.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Orsos Keagamaan

5

Jumlah Orsos yang dibantu

12 kelomp ok

50.000

12 kelomp ok

50.000

12 kelomp ok

50.000

12 kelompok

50.000

12 kelomp ok

50.000

Peningkatan Kinerja Pondok Pesantren

6

Jumlah pondok pesantren

40 pondok

30.000

40 pondok

30.000

40 pondok

30.000

40 pondok

30.000

40 pondok

30.000

Pemantauan Sosialisasi Penyelenggaraan dan Pengumpulan Sumbangan Sosial

7

Jumlah sosialisasi

50 orang

25.000

50 orang

25.000

60 orang

25.000

60 orang

30.000

60 orang

30.000

Pembinaan Karang Taruna

8

Jumlah karang taruna yang dibina

22 karang taruna

50.000

22 karang taruna

50.000

22 karang taruna

50.000

22 karang taruna

50.000

22 karang taruna

50.000

KETENAGAKERJAAN

Dinas Sosia l

Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Perlindungan Tenaga Kerja

Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja

a

Jumlah peraturan tentang perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan

b

Keselamatan dan perlindungan

c

% Peningkatan tenaga kerja yang mendapat perlindungan

0

0

d

% Tenaga kerja yang mendapat masalah/kasus

0

0

Tersedianya data base ketenagakerjaan dan transmigrasi

Terlaksananya padat karya produktif (perluasan kerja sistem padat karya)

20

0

75.000

3

100.000

3

100.000

4

100.000

175.000

100

175.000

100

175.000

30%

200.000

40%

200.000

45%

200.000

50%

40.000

15 Tk

40.000

25 Tk

40.000

25 Tk

40.000

25 Tk

40.000

100

4

100

100.000

175.000

Tersedia data base ketenagakerjaan dan transmigrasi 1

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan

3

2

Dinas Naker trans 10 Buku

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

8.000

10 Buku

8.000

15 Buku

8.000

15 Buku

8.500

15 Buku

8.500

12 Bulan

5.000

12 Bulan

5.000

12 Bulan

5.000

12 Bulan

5.000

12 Bulan

5.000

4 Paket

325.000

4 Paket

325.000

4 Paket

325.000

4 Paket

325.000

4 Paket

325.000

Jumlah padat kerya yang dilaksanakan 3

Dinas Naker trans

Terlaksananya fasilitasi dan bimibingan teknis pembentukan lembaga tripartit dan bipartit pekerja perusahaan rokok/ tembakau

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Terwujdunya pengembangan jaringan informasi pasar kerja

Terwujudnya tenaga kerja siap pakai

Terwujudnya pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terwujudnya fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Terwujudnya penilaian kecelakaan nihil di perusahaan

Peningkatan fasilitasi dan bimbingan teknis pembentukan lembaga tripartit dan bipartit di perusahaan rokok 4

1

2

0

Jumlah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja yang dilatih

-

0

-

0

-

0

-

0

-

5 Perush

25.000

5 Perush

27.000

5 Perus

29.000

5 Perush

29.000

6 Perush

30.000

2 Pkt/32 Org

190.000

3 Pkt/48 Org

250.000

3 Pkt/48 Org

275.000

3 Pkt/48 Org

280.000

4 Pkt/64 Org

350.000

6 Paket

350.000

6 Paket

350.000

6 Paket

350.000

6 Paket

350.000

6 Paket

350.000

Disna kerttr ans

Jumlah pelatihan kewirausahaan 3

1

Jumlah kasus perselisihan yang difasilitasi

12 kasus

19.000

12 kasus

20.000

12 kasus

20.000

12 kasus

20.000

12 kasus

20.000

20 Prsh

25.000

20 Prsh

25.000

20 Prsh

25.000

20 Prsh

25.000

20 Prsh

25.000

Jumlah perusahaan 2

Disna kerttr ans

Terwujudnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja dalam penegakan norma K3 di perusahaan

Fasilitasi pengembangan kelembagaan hubunga industrial di perusahaan

Terwujudnya perlindungan pekerja perempuan dan anak di perusahaan Pemantauan pelaksanaan peningkatan lembaga penyalur tenaga kerja melalui pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja

Terwujudnya kesejahteraan pekerja melalui peningkatan pengupahan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terwujudnya peningkatan upah dan kesejahteraan pekerja di sektor industri rokok

Terwujudnya pembinaan syarat kerja di perusahaan rokok

Jumlah perusahaan yang diawasi 3

200 Perush

75.000

200 Perush

75.000

200 Perush

75.000

200 Perush

75.000

200 Perush

75.000

10 Perush

75.000

10 Perush

75.000

10 Perush

75.000

12 Perush

77.000

14 Perush

80.000

200 Perush

75.000

200 Perush

75.000

200 Perush

75.000

200 Perush

75.000

200 Perush

75.000

12 Perush

100.000

12 Perush

100.000

12 Perush

100.000

12 Perush

100.000

12 Perush

100.000

4 Kali

56.000

4 Kali

56.000

4 Kali

56.000

4 Kali

57.000

4 Kali

58.000

Perusahaan yang di fasilitasi 4

Jumlah perusahaan yang dibina 5

Jumlah penyalur tenaga kerja yang dipantau 6

Fasilitsi penetapan UMK 7

Jumlah perusahaan yang diundang 8

Jumlah perusahaan yang diundang 9

12 Perush

49.000

12 Perush

49.000

10 Perush

42.000

10 Perush

42.000

12 Perush

10 Perush

49.000

14 Perush

42.000

10 Perush

55000

42.000

14 Perush

60000

10 Perush

42.000

Disna kerttr ans

Terwujudnya pembentukan serikat pekerja sektor industri tembakau/ rokok Terwujudnya pemeriksaan dan pembinaan norma ketenagakerjaan industri tembakau/ rokok

Terwujudnya pembinaan perlindungan pekerja perempuan dan anak di perusahaan

15

Bintek pembentukan serikat pekerja 10

0

-

0

-

0

0

0

0

0

0

Jumlah perusahaan yang dibina dan diperiksa 11

40 Perush

125.000

40 Perush

125.000

40 Perush

75.000

40 Perush

75.000

60%

100.000

65%

40 Perush

125.000

40 Perush

125.000

40 Perush

125.000

75.000

40 Perush

75.000

40 Perush

75.000

80%

130.000

Jumlah perusahaan 12

40 Perush

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Koperasi dan UMKM

Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dalam pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing

a

Persentase koperasi aktif

110.000

70%

120.000

75%

125.000

b

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

600

c

Jumlah BPR/LKM

20

15.000

25

20.000

30

25.000

35

30.000

40

35.000

d

Jumlah peraturan yang memberikan kebijakan dalam pengembangan UMKM

7

40.000

8

50.000

9

60.000

10

70.000

11

80.000

630

660

690

720

DINA S KOP ERA SI UMK M

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Komparatif UMKM

e

% Peningkatan akses permodalan bagi KUMKM

155

16.000

172

20.000

181

25.000

198

30.000

210

35.000

f

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

725

47.000

750

50.000

800

55.000

850

60.000

900

65.000

g

% Peningkatan kemudahan mendapat legalitas bagi usahawan baru

400

115.000

450

120.000

500

125.000

550

130.000

600

135.000

h

% Peningkatan efektivitas jaringan distribusi usaha UMKM

50

52.000

60

55.000

70

60.000

80

65.000

90

70.000

i

% Peningkatan kualitas SDM IMKM

150

80.000

200

100.000

220

125.000

250

150.000

275

170.000

j

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

5

13.000

7

15.000

8

20.000

9

25.000

11

30.000

Meningkatnya jumlah perkuatan kemandirian Usaha Mikro

1

Jumlah perkuatan kemandirian usaha mikro

104

16.000

109

20.000

114

25.000

119

30.000

124

35.000

Meningkatnya jumlah askes permodalan bagi KUMKM

2

Jumlah KUMKM yang dapat mengakses permodalan

16

21.000

18

25.000

20

30.000

22

35.000

24

40.000

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan mikro

3

Jumlah lembaga keuangan mikro yang aktif

20

14.000

25

15.000

30

20.000

35

25.000

40

30.000

4

Jumlah usahawan baru yang memberik kontribusi pada penyerapan tenaga kerja

400

25.000

500

30.000

600

35.000

700

40.000

800

45.000

Meningkatnya jumlah Usahawan baru

Peningkatan kemudahan mendapatkan legalitas bagi usahawan baru

Pengembangan sistem Pendukung usaha bagi UMKM

Penciptaan Iklim Usaha UMKM yang kondusif

5

Jumlah usahawan baru yang mendapatkan legalitas

400

30.000

450

40.000

500

50.000

550

60.000

600

70.000

16

8.000

18

10.000

20

12.000

22

15.000

24

17.000

Meningkatnya jumlah akses permodalan bagi

1

Jumlah KUMKM yang dapat mengakses permodalan

Meningkatnya jumlah sarana prasarana produk usaha KUMKM

2

Jumlah sarana prasarana produk KUMKM bantuan pemerintah

170

100.000

180

100.000

190

110.000

200

110.000

210

115.000

Meningkatnya jumlah sarana prasarana produk usaha Koperasi

3

Jumlah sarana prasarana produk yang dimiliki koperasi

109

31.000

125

35.000

160

40.000

190

45.000

248

50.000

Peningkatan kualitas SDM IMKM

4

Peningkatan kualitas SDM IMKM

500

115.000

750

120.000

1000

120.000

1250

125.000

1500

125.000

Meningkatnya jumlah usaha mikro yang mandiri

1

Meningkatnya jumlah usaha mikro yang mandiri

40

115.000

60

120.000

80

125.000

100

130.000

120

135.000

Meningkatnya jumlah peraturan yang memberikan kebijakan dalam pengembangan UMKM

2

Meningkatnya jumlah peraturan yang memberikan kebijakan dalam pengembangan KUMKM

6

80.000

6

80.000

7

85.000

8

85.000

8

90.000

Meningkatnya Jumlah usaha Produktif berskala mikro

3

Meningkatnya jumlah usaha produktif berskala mikro

100

170.000

150

170.000

200

175.000

250

175.000

300

175.000

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Meningkatnya jumlah koperasi yang sudah melaksanakan RAT

Meningkatnya jumlah koperasi yang sudah memahami prinsipprinsip perkoperasian

Meningkatnya jumlah koperasi yang sudah memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

Meningkatnya jumlah koperasi yang sudah pernah mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi

Meningkatnya jumlah koperasi yang sudah menerapkan manajemen dan administrasi organisasi koperasi

16

PENANAMAN MODAL

1

Jumlah koperasi yang sudah melaksanakan RAT tepat waktu

70

23.000

80

25.000

90

30.000

100

35.000

110

40.000

2

Jumlah pengurus koperasi yang sudah memahami prinsipprinsip perkoperasian

100

40.000

150

50.000

200

60.000

250

70.000

300

80.000

3

Jumlah koperasi yang sudah memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian

8

31.000

11

35.000

15

35.000

18

40.000

22

40.000

4

Jumlah koperasi yang sudah pernah mendapatkan penghargaan koperasi berprestasi

8

25.000

12

25.000

15

30.000

20

30.000

30

40.000

5

Jumlah koperasi yang sudah menerapkan manajemen administrasi organisasi koperasi dengan tertib dan benar

70

107.000

80

100.000

90

100.000

95

100.000

100

100.000

Program Peningkatan Promosi Daerah

a

Pameran/expo

2 kali

80.000.000

3 kali

########## #

4 kali

##########

5 kali

##########

5 keli

######## ##

b

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

1 kali

########## #

2 kali

########## #

2 kali

##########

3 kali

##########

3 kali

######## ##

c

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Program Peningkatan promosi dan kerjasam Investasi

Meningkatnya jumlah investor PMA/PMDN

Jumlah investor

25

0

30

0

35

Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi

Meningkatnya Nilai Invetasi

Jumlah Nominal Investasi

0

37.000.000

0

40.000.000

0

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian OPK Raskin

22 kecamatan

22 kali

30

0

25

0

Terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait guna peningkatan/ pengembangan investasi di Kabupaten Blitar

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

10

-

15

-

25

-

30

Adanya investor yang menanamkan modalnya di kab. Blitar

5

-

10

-

15

-

20

Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

0

44.000.000

20

45

0

Bag. Perek onom ian

0

######## ##

Bag. Perek onom ian

0

10

-

40

-

-

25

-

40

0

Bag. Perek onom ian

0

49.000.000

0

15

Terlaksananya Studi Banding dalam rangka penyusunan RANPERDA tentang penanaman modal di Kabupaten Blitar

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu

Peningkatan pelayanan perijinan yang dilayani oleh KPT SP

Tersusunnya RANPERDA tentang penanaman modal di Kab. Blitar

a

b

c

d

Lama proses perijinan

% Petugas Pusat Perizinan Terpadu yang telah mengikuti diklat/pelatihan

% Peningkatan jumlah petugas yang sesuai kompetensi

Ada atau tidaknya Standar Pelayanan Mandiri

10

Terbitny a jenis SK perijina n

5% Petugas

5% Petugas

SOP

-

15

0

0

0

0

Terbitny a jenis SK perijina n

10% Petugas

10% Petugas

SOP

-

20

0

0

0

0

Terbitny a jenis SK perijina n

15% Petugas

15% Petugas

SOP

-

25

0

0

0

0

Terbitnya jenis SK perijinan

20% Petugas

20% Petugas

SOP

-

30

0

0

0

0

Terbitny a jenis SK perijina n

25% Petugas

25% Petugas

SOP

0

Terbitny a jenis SK perijina n semakin cepat

0

75% Petugas Perijina n telah mengik uti diklat/pe latihan

0

75% Petugas Perijina n telah memiliki kompet ensi yang sesuai

0

Telah memiliki Standar t Operasi onal Prosedu r sendiri

KPTS P

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan terpadu

Peningkatan pelayanan perijinan yang dilayani oleh KPT SP

Peningkatan Penerbitan SK Ijin dan Tanda Daftar Perusahaan

Terlaksananya sosialisasi kegiatan perijinan

Jumlah perijinan yang dilayani 2700 berkas

1

Jumlah SK perijinan yang diterbitkan : 2

3

Terlaksananya diklat bagi petugas perijinan

0

2900 berkas

0

3000 berkas

0

3100 berkas

0

Penerbit an SK Ijin mening kat

Terbitny a SK perijina n 1125 berkas

0

1150 berkas

0

1175 berkas

0

1200 berkas

0

1225 berkas

0

- HO

325 berkas

0

350 berkas

0

375 berkas

0

400 berkas

0

425 berkas

0

- IUJK

125 berkas

0

150 berkas

0

175 berkas

0

200 berkas

0

225 berkas

0

- IMB

425 berkas

0

450 berkas

0

475 berkas

0

500 berkas

0

525 berkas

0

24.600

Terlaks ananya sosialis asi perijina n

30.750

Terlaks ananya sosialis asi perijina n

38.438

Terlaksan anya sosialisasi perijinan

48.047

Terlaks ananya sosialis asi perijina n

-

Terlaks ananya diklat petugas perijina n

-

Terlaks ananya diklat petugas perijina n

-

Terlaksan anya diklat petugas perijinan

-

Terlaks ananya diklat petugas perijina n

38.500

Tersedi anya TI untuk layanan perijina n

38.500

Tersedi anya TI untuk layanan perijina n

38.500

Tersedian ya TI untuk layanan perijinan

38.500

Tersedi anya TI untuk layanan perijina n

Waktu pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan

Jumlah petugas yang dikirim mengikuti diklat

5

2800 berkas

- SIUP

4

Tersedianya Teknologi Informasi untuk layanan perijinan

0

Jenis TI yang disediakan untuk pelayanan perijinan

Terlaks ananya sosialis asi perijina n Terlaks ananya diklat petugas perijina n Tersedi anya TI untuk layanan perijina n

Pelayan an Perijina n mening kat

60.059

Terlaks ananya sosialis asi perijina n

-

Terlaks ananya diklat petugas perijina n

38.500

Tersedi anya TI untuk layanan perijina n

KPTS P

Jumlah Perangkat Keras TI untuk pelayanan perijinan 6

6

17

Tersedi anya Perangk at Keras TI untuk pelayan an perijina n

-

Tersedi anya Perangk at Keras TI untuk pelayan an perijina n

20.000

Tersedi anya Perangk at Keras TI untuk pelayan an perijina n

20.000

Tersedian ya Perangkat Keras TI untuk pelayanan perijinan

20.000

Tersedi anya Perangk at Keras TI untuk pelayan an perijina n

20.000

Tersedi anya Perangk at Keras TI untuk pelayan an perijina n

Jumlah Perangkat Keras TI untuk pelayanan perijinan

KEBUDAYAAN Program Pembinaan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya

Berkembangnya penerapan nilai budaya yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan kebijakan pembangunan

a

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (31 buah)

b

31 Buah

-

31 Buah

50.000

31 Buah

55.000

31 Buah

60.000

31 Buah

65.000

31 Buah

Jumlah museum ( 1 unit )

1 unit

10.000

1 Unit

15.000

1 unit

20.000

1 unit

25.000

1 unit

30.000

1 unit

c

Jumlah petugas pengelola kekayaan budaya ( 61 orang )

61 Orang

-

61 Orang

-

61 Orang

-

61 Orang

-

61 Orang

-

61 Orang

d

% Petugas pengelola yang memiliki kompetensi ( 1,6% )

1,6%

-

10%

20.000

20%

22.000

30%

25.000

40%

27.500

40%

f

% Petugas pengelola kekayaan budaya yang telah mengikuti pelatihan ( 70%)

70%

-

100%

20.000

-

-

-

-

-

-

100%

g

Jumlah lembaga yang mengelola kekayaan budaya (5 lembaga)

5 Lembag a

-

5 Lembag a

-

5 Lembag a

;-

5 Lembaga

-

5 Lembag a

-

5 Lembag a

h

% Lembaga pengelola yang memiliki sistem manajerial yang baik (40%)

50%

-

75%

-

100%

-

-

-

-

-

100%

Dinas Porbu dpar

Program Pengembangan Nilainilai Budaya

Pengembangan nilai budaya

Meningkatnya pelaksanaan interaksi budaya dalam rangka peningkatan modal sosial

Terlaksananya pelestarian nilai-nilai budaya

i

% Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kekayaan budaya (40%)

a

% Sekolah yang memasukkan muata lokal dalam kurikulumnya ( - )

50%

-

60%

20.000

70%

22.000

80%

25.000

90%

30.000

90%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b

Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya( Tempat Pentas)

5 Unit

-

5 Unit

500.000

5 Unit

500.000

5 Unit

500.000

5 Unit

500.000

5 Unit

c

Jumlah grup kesenian ( 450 grup )

450 Grub

-

460 grup

50.000

470 grup

55.000

480 grup

60.000

490 grup

70.000

490 grup

d

Jumlah gedung ( - )

1 Unit

-

1 unit

100.000

1 unit

110.000

1 unit

120.000

1 unit

130.000

5 unit

d

Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pelestarian budaya ( 5 lembaga )

5 Lembag a

-

5 Lembag a

-

5 Lembag a

-

5 Lembaga

-

5 Lembag a

-

5 Lembag a

e

% Sekolah yang memiliki ekstra kurikuler bidang seni ( )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Jumlah kegiatan upacara adat Siraman Pusaka Gong Kyai Pradah ( 1 kali )

2

Jumlah kegiatan upacara Adat Larung Sesaji ( 1 kali )

3

Rehab panggung siraman Gong Kyai Pradhah ( - )

1 Kali

40.400

1 Kali

45.000

1 Kali

50.000

1 Kali

55.000

1 Kali

60.000

1 Kali

1 Kali

40.400

1 Kali

45.000

1 Kali

50.000

1 Kali

55.000

1 Kali

60.000

1 Kali

-

-

1 unit

250.000

-

-

-

-

-

-

1 unit

Dinas Porbu dpar

Dinas Porbu dpar

Pengelolaan keanekaragaman budaya

Terlaksananya pembinaan kesenian karawitan

Pengelolaan kekayaan budaya

Terlaksananya pelestarian nilai-nilai budaya

1

1

2

3

4

5

6

7

Jumlah peserta pembinaan karawitan ( 1 kelompok ) Jumlah kegiatan Festival Kesenian Kawasan Selatan ( 1 kali ) Jumlah kegiatan pementasan kesenian Pesona Bumi Penataran ( 1 kali ) Jumlah kegiatan pengiriman Tim Kesenian dalam Festival Karya Lagu Daerah ( - ) Jumlah kegiatan pengiriman Tim Kesenian dalam Festival Karya Tari Daerah ( - ) Jumlah kegiatan pengiriman Tim Kesenian dalam Festival Duta Tari Daerah ( - ) Jumlah kegiatan pengiriman Tim Kesenian dalam Festival Seni Pertunjukan ( - ) Jumlah kegiatan pengiriman Tim Kesenian dalam Festival Dalang ( - )

1 Kelomp ok

20.000

1 Kelomp ok

22.000

1 Kelomp ok

26.000

1 Kelomp ok

28.000

1 Kelomp ok

1 Kali

20.000

1 Kali

22.000

1 Kali

26.000

1 Kali

28.000

1 Kali

1 Kali

100.000

1 Kali

120.000

1 Kali

130.000

1 Kali

140.000

1 Kali

-

-

1 kali

25.000

1 kali

30.000

1 kali

40.000

1 kali

-

25.000

1 kali

30.000

1 kali

35.000

1 kali

40.000

1 kali

1 kali

15.000

1 kali

20.000

1 kali

25.000

1 kali

30.000

1 kali

-

1 kali

20.000

1 kali

25.000

1 kali

30.000

1 kali

40.000

1 kali

-

1 kali

20.000

1 kali

25.000

1 kali

30.000

1 kali

40.000

1 kali

24.000

1 Kelompok

1 Kali

24.000

110.000

1 Kali

1 kali

20.000

-

1 kali

-

-

-

-

Dinas Porbu dpar Dinas Porbu dpar

8

9

10

Terwujudnya pemeliharaan dan penambahan koleksi museum

Jumlah kegiatan pengiriman Tim Kesenian dalam Pawai Budaya Hari Jadi Propinsi Jatim ( - ) Jumlah kegiatan upacara dan resepsi peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar ( 1 kali )

-

-

1 kali

15.000

1 kali

20.000

1 kali

25.000

1 kali

30.000

1 kali

-

-

1 kali

20.000

1 kali

25.000

1 kali

30.000

1 kali

40.000

1 kali

1 Kali

250.000

1 Kali

275.000

1 Kali

300.000

1 Kali

325.000

1 Kali

350.000

1 Kali

1 Paket

10.000

1 Paket

15.000

1 Paket

20.000

1 Paket

25.000

1 Paket

30.000

1 Paket

1 Paket

10.000

1 Paket

15.000

1 Paket

20.000

1 Paket

25.000

1 Paket

30.000

1 Paket

25.000

250 Organis asi Pemuda

30.000

300 Organisasi Pemuda

35.000

350 Organis asi Pemuda

40.000

350 Organis asi Pemuda

200.000

25 Cabang Olah Raga

250.000

-

-

-

-

25 Cabang Olah Raga

Jumlah kegiatan pemeliharaan museum Penataran ( 1 paket ) 11

Terwujudnya kompleks wisata Candi Penataran 12

18

Jumlah kegiatan pengiriman peserta Festival Makanan Khas Daerah ( - )

Jumlah kegiatan pemeliharaan kompleks wisata Candi Penataran ( 1 paket )

PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat

a

Jumlah organisasi pemuda yang dibina ( 10 organisasi )

10 Organis asi Pemuda

20.000

50 Organis asi Pemuda

b

Jumlah organisasi olahraga (17 cabor)

17 Cabang OlahRa ga

-

20 Cabang Olah Raga

Dinas Porbu dpar

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Menurunnya jumlah pemuda yang terkena pengaruh negatif

c

Jumlah kegiatan kepemudaan (2 kegiatan)

3 Kegiata n

65.880

7 Kegiata n

72.475

11 Kegiata n

79.725

18 Kegiatan

87.700

22 Kegiata n

d

Jumlah kegiatan olahraga ( 8 kegiatan )

9 Kegiata n

5.126.960

8 Kegiata n

5.639.600

9 Kegiata n

6.243.500

8 Kegiatan

6.827.850

9 Kegiata n

e

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) ( - )

-

-

-

-

1 unit

300.000

-

-

-

-

1 unit ( Youth Center )

f

Lapangan olahraga (744 lapangan)

744 lapanga n

-

992 lapanga n

-

1.240 lapanga n

-

1.488 lapangan

-

1.736 lapanga n

-

1.736 lapanga n

g

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk (3 klub)

3 klub

250.000

4 klub

275.000

5 klub

302.500

6 klub

332.750

7 klub

366.025

7 klub

h

Jumlah gedung olahraga ( - )

3 Unit

5.500.000

1 unit

2.000.000

1 unit

2.000.000

1 unit

2.000.000

1 unit

1

Terlaksananya pembinaan SDM kepemudaan

Jumlah Pemuda yang terkena pegaruh negatif ( 16895 orang )

15.000

13.685 orang

20.000

12.315 orang

25.000

11.080 orang

35.000

9.970 orang

7.550.650

2.000.000

3

4

Jumlah pemuda pelopor tingkat kabupaten ( 5 orang ) Jumlah pemuda pelopor tingkat propinsi ( 1 orang )

22 Kegiata n 9 Kegiata n

7 unit

50.000

9.970 orang

Jumlah peserta Sosialisasi (800 orang)

2

Peningkatan jumlah pemuda pelopor

15.205 orang

96.500

500 orang

37.314

600 orang

41.000

1.000 orang

45.000

1.250 orang

49.500

1.500 orang

55.000

Jumlah peserta mening kat terjadi penurun an jumlah pemuda yang terkena dampak negatif

5 orang

7.000

5 orang

8.000

5 orang

9.000

5 orang

10.000

5 orang

11.000

5 orang

1 orang

5.000

1 orang

5.500

2 orang

12.000

2 orang

13.200

2 orang

14.500

2 orang

Dinas Porbu dpar

Peningkatan jumlah lembaga kepemudaan

Terwujudnya pameran produk karya pemuda Pembinaan dan pemasyarakatan oleh raga

Pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga

Meningkatnya profesionalisme tenaga keolahragaan dan kesehatan masyarakat

Terwujudnya database keolahragaan

5

10 Unit

20.000

50 Unit

25.000

250 Unit

30.000

300 Unit

35.000

350 Unit

40.000

350 Unit

1 Kali

10.000

1 Kali

11.000

2 Kali

25 000

2 Kali

27.500

2 Kali

30.250

2 Kali

17 cabor

-

20 cabor

200.000

25 cabor

250.000

-

-

-

-

25 cabor

2

Jumlah pameran produk karya pemuda ( -) Jumlah peserta pembinaan cabang olah raga prestasi ( 17 cabor ) Peningkatan jumlah peralatan olahraga ( 3 paket )

3 paket

113.000

3 paket

124.300

3 paket

136.700

3 paket

150.350

3 paket

165.400

3 paket

3

Jumlah kegiatan senam kesegaran jasmani dan rekreasi ( 48 kali )

48 kali

44.000

48 kali

48.500

48 kali

53.350

48 kali

58.700

48 kali

64.500

48 kali

4

Terlaksananya pengiriman POR SD/MI Propinsi ( - )

1 Kali

40.000

-

-

1 Kali

45.000

-

-

1 Kali

50.000

1 Kali

5

Terlaksananya pembinaan oleh raga arung jeram ( 1 kali )

-

-

1 Kali

220.000

1 Kali

242.000

1 Kali

266.200

1 Kali

292.800

1 Kali

6

1

1

Peningkatan jumlah atlet pelajar yang berprestasi 2

Peningkatan sarana dan prasarana olah raga

Jumlah dan bentuk lembaga kepemudaan ( -)

3

4

Jumlah database bidang olahraga ( - )

Jumlah atlet pelajar yang berprestasi pada masing-masing cabang olah raga ( 70 orang )

Jumlah sarana dan prasarana olahraga panjat dinding ( - ) Pembuatan/penyediaan sarana dan prasarana olah raga Paralayang ( -)

1 Unit

20.000

1 unit

22.000

1 Unit

24.200

1 Unit

26.600

1 Unit

29.260

1 Unit

77 Orang

-

85 Orang

33.800

93 Orang

37.200

102 Orang

41.000

112 Orang

45.000

112 Orang

1 Unit

350.000

1 Unit

38.500

1 Unit

42.350

1 Unit

46.585

1 Unit

51.245

1 Unit

-

-

1 paket

150.000

-

-

-

-

-

-

1 paket

Dinas Porbu dpar

Dinas Porbu dpar

Dinas Porbu dpar

19

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Pembentukan Produk Hukum

Program Profesionalisme bagi aparat Hukum

Terciptanya suprimasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia

Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum

a

Jumlah produk hukum yang dihasilkan

27

b

% Jumlah kajian yang dilakukan untuk menyesuaikan produk hukum dengan keadaan masyarakat

100%

c

Jumlah forum komunikasi dibidang hukum

d

% Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan DPRD dalam menyusun rancangan produk hukum

a

Jumlah aparat hukum

b

Jumlah pelatihan dibidang hukum

c

% Peningkatan pelatihan untuk aparat hukum

d

Jumlah kasus yang masuk

e

% Jumlah kasus yang tertangani

f

% Peningkatan kerjasama dengan aparat hukum dan LBH dalam menangani kasus

27000

10

150000

10

150000

10

150000

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

14

13

13

13

13

6

6

6

6

6

100%

100%

100%

100%

100%

10%

10%

10%

10%

10%

150000

Bag. Huku m

0

Bag. Huku m

Program Peningkatan Kesadaran Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang

Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Kriminal

Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum

Program pencegahan masalah-masalah sosial

Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks kriminalitas

Program Penanggulangan Masalah Sosial

Meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas untuk menciptakan rasa

a

Penegakan PERDA

50%

b

% Peningkatan jumlah keluarga sadar hukum

c

Jumlah penyuluh hukum

d

% Peningkatan kerjasama dalam penegakan hukum

a

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

b

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

__

c

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

__

d

Cakupan patroli petugas Satpol PP

a

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

b

Angka kriminalitas

a

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

a

Angka kriminalitas yang tertangani

99000

50%

108900

50%

113790

50%

131769

50%

Satpo l PP

144945

Bag. Huku m Bag. Huku m Satpo l PP

Satpo l PP

__

jumlah / linmas

__

jumlah / pos kamling

100.000

jumlah / linmas

100.000

jumlah / pos kamling

100.000

jumlah / linmas

100.000

jumlah / pos kamling

100.000

jumlah / linmas

100.000

100%

100.000

jumlah / pos kamling

100.000

100%

Bake sban gpolin mas Bake sban gpolin mas Satpo l PP Bake sban gpolin mas Satpo l PP Dinas Sosia l

Satpo l PP

tentram, tertib dan aman masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan Agama

Meningkatnya ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa

b

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

a

Jumlah guru agama dan guru ngaji

b

% Guru agama yang sesuai kompetensi

c

% Guru agama dan guru ngaji yang pernah mengikuti pelatihan

d

Rasio guru agama dengan siswa

e

Rasio guru ngaji dengan santri

f

% Sekolah yang memiliki ektra kurikuler keagamaan

g

Jumlah pondok pesantren

h Program Peningkatan Pengamalan NilaiNilai Agama dalam Kehidupan

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

a

Rasio ustad pesantren dengan santri pesantren jumlah kelompok pengajian

b

% jumlah kelompok pengajian yang mengadakan kegiatan rutin

c

Jumlah penerimaan zakat

d

Jumlah penerimaan shodaqoh

e

Jumlah BAZIS

90%

11600

90%

13340

90%

15341

90%

17642

90%

20288

Bag. Kesra

Bag. Kesra

Program Peningkatan Kerukunan hidup beragama dan sosial kemasyarakatan

Meningkatnya kerukunan internal dan antar umat beragama

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik

f

% peningkatan pengelolaan zakat dan shodaqoh melewati BAZIS

g

% Peningkatan pembinaan terhadap lembaga amil zakat

a

Jumlah kajian / diskusi antar umat beragama

__

__

2 kali keg/lap

40.000

2 kali keg/lap

40.000

2 kali keg/lap

40.000

2 kali keg/lap

40.000

100%

b

% Peningkatan peran serta pemerintah dalam dialog antar umat beragama

__

__

2 kali keg/lap

40.000

2 kali keg/lap

40.000

2 kali keg/lap

40.000

2 kali keg/lap

40.000

100%

c

% Peningkatan kerjasama antar umat beragama

__

__

2 kali keg/lap

30.000

2 kali keg/lap

30.000

2 kali keg/lap

30.000

2 kali keg/lap

300.000

100%

d

% Peningkatan silaturahmi antar umat beragama

__

__

2 kali keg/lap

30.000

2 kali keg/lap

30.000

2 kali keg/lap

30.000

2 kali keg/lap

30.000

100%

a

Jumlah rumah ibadah

__

__

1 paket / th

250.000

1 paket / th

25.000

1 paket / th

250.000

1 paket / th

250.000

100%

b

Jumlah sarana pendukung rumah ibadah

__

__

1 paket / th

110.000

1 paket / th

110.000

1 paket / th

110.000

1 paket / th

110.000

100%

c

% Peningkatan pembangunan sarana keagamaan

__

__

1 paket / th

__

1 paket / th

__

1 paket / th

__

1 paket / th

__

__

d

Jumlah peraturan yang berkaitan dengan kehidupan beragama masyarakat

__

__

1 paket / th

15.000

1 paket / th

15.000

1 paket / th

15.000

1 paket / th

15.000

100%

a

Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

b

Kegiatan pembinaan politik daerah

__

__

4 kali / keg

50.000

4 kali / keg

50.000

4 kali / keg

50.000

4 kali / keg

50.000

100%

Bake sban ngpoli nmas

Bake sban ngpoli nmas

Bada n Kesb ang linma spol

Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenraman masyarakat

c

% Peningkatan kualitas dan fungsi lembaga legislatif

__

__

2 kali / keg

20.000

2 kali / keg

20.000

2 kali / keg

20.000

2 kali / keg

20.000

100%

d

% Peningkatan peran partai politik dalam pengawasan kebijakan publik

__

__

4 kali / keg

50.000

4 kali / keg

50.000

4 kali / keg

50.000

4 kali / keg

50.000

100%

e

% Peningkatan budaya politik demokratis pada masyarakat

__

__

4 kali / keg

40.000

4 kali / keg

40.000

4 kali / keg

40.000

4 kali / keg

40.000

100%

Tercapainya kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

Satpo l PP

1

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terciptanya suasana yang terkendali, kodusif di wilayah Kab. Blitar untuk menunjang proses pembangunan daerah

Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang mantap antara Pemerintah dan anggota FKUB

Jumlah Personil yang mengikuti pelatihan gabungan

52%

40696

54%

48800

56%

53820

58%

61893

60%

71177

Bake sban ngpoli nmas 1

1

Pembianaan kekamanan di Wilayah Kab. Blitar

jumlah pertemuan dg anggota FKUB

__

12 bln / th

__

278.774.000

1 paket / th

12 bln / th

10.000

428.774

1 paket / th

12 bln / th

10.000

428.774

1 paket / th

12 bln / th

10.000

428.774

1 paket / th

12 bln / th

10.000

428.774

100%

100%

Bake sban gpolin mas

Mengamankan Pancasila dari gangguan yang ingin merubah keberadaan ideologi negara

2

jumlah kegiatan

Meningkatnya kondisi masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memahami etika kehidupan berbangsa dan bernegara

3

jumlah pertemuan di wilayah Kab. Blitar

1 kali pertemu an

Dipahaminya pengertian HAM bagi Aparatur Pemerintah dan terlaksananya kegiatan Panitia RANHAM

4

jumlah pertemuan

2 kali sosialis sai

45.000

2 kali sosialis sai

45.000

2 kali sosialissai

45.000

2 kali sosialis sai

45.000

100%

17992

2 kali pertemu an

40.000

2 kali pertemu an

40.000

2 kali pertemuan

40.000

2 kali pertemu an

40.000

100%

1 kali pertemu an

11.234

2kali pertemu an

25.000

2kali pertemu an

25.000

2kali pertemuan

25.000

2kali pertemu an

250.000

100%

8.757

1 paket daereah rawan konflik

15.000

1 paket daereah rawan konflik

15.000

1 paket daereah rawan konflik

15.000

1 paket daereah rawan konflik

15.000

100%

15.979

4 kali pertemu an

30.000

4 kali pertemu an

30.000

4 kali pertemuan

30.000

4 kali pertemu an

30.000

100%

__

1 paket laporan

15.000

1 paket laporan

15.000

1 paket laporan

15.000

1 paket laporan

150.000

100%

__

Menghindari/ mencega terjadinya konflik di masyarakat

5

jumlah pertemuan

1 kali pertemu an daerah rawan konflik

Terwujudnya perekatan dan pembauran bangsa

6

jumlah pertemuan

2 kali kegiata an

Terkoordinasinya Tim Sipora dan terpantaunya orang asing di Kab. Blitar

7

jumlah pertemuan

__

__

Kemitraan Wawasan Kebangsaan

Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif

8

jumlah laporan kegiatan

1 paket laporan

14.465

1 paket laporan

14.465

1 paket laporan

14.465

1 paket laporan

14.465

1 paket laporan

14.465

100%

Teruwjudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa

9

jumlah kegiatan

2 kali kegiata n

52.719

2 kali kegiata n

300.000

2 kali kegiata n

750000

2 kali kegiatan

300000

2 kali kegiata n

75000

100%

Terciptanya stabilitas sosial dan keamanan di wilayah

10

jumlah kegiatan

1 th / 22 kec

7.875

1 paket laporan

15.000

1 paket laporan

15.000

1 paket laporan

15.000

1 paket laporan

15.000

100%

Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang mantap lintas anggota Kominda

1

Jumlah kegiatan

12 bln / th

326.798

12 bln / th

400.000

12 bln / th

400.000

12 bln / th

400.000

12 bln / th

400.000

100%

Bake sban ngpoli nmas

Bake sban ngpoli nmas

Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap gangguan keamanan serta mengoptimalkan potensi Linmas yang ada di daerah untuk membantu korban bencana alam yang terjadi sewaktuwaktu

1

Jumlah kegiatan

1 kali keg

Tersedianya relawan yang tanggap dalam kesiapsiagaan bencana alam yang sewaktuwaktu terjadi

2

Jumlah kegiatan

__

53.600

1 kali keg

100.000

1 kali keg

100.000

1 kali keg

100.000

1 kali keg

100.000

100%

__

1 kali keg

100.000

1 kali keg

100.000

1 kali keg

100.000

1 kali keg

100.000

100%

Pendidikan politik masyarakat Terjalinnya hubungan yang harmonis antara pemerintah, toga, tomas, dan tolek (ormas, LSM, parpol)

1

Jumlah kegiatan

__

Meningkatnya kinerja dan kerjasama parpol dan pemerintah

2

Jumlah evaluasi

1 kali evaluasi

__

11.500

Bake sban gpolin mas

4 klai keg

50.000

4 klai keg

50.000

4 klai keg

50.000

4 klai keg

50.000

100%

1 kali evaluasi

50.000

1 kali evaluasi

50.000

1 kali evaluasi

500.000

1 kali evaluasi

50.000

100%

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan parpol yang bersifat akuntabel

3

Jumlah kegiatan

__

__

1 paket

10.000

1 paket

10.000

1 paket

100.000

1 paket

10.000

100%

Terjalinnya koordinasi antara ormas, LSM dan pemerintah serta validasi ormas tersebut agar timbul pemahaman sama sesuai dengan ketentuan Undangundang

4

Jumlah kegiatan

__

__

4 kali kegiata n

60.000

4 kali kegiata n

60.000

4 kali kegiatan

60.000

4 kali kegiata n

60.000

100%

Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat yang bersifat transparan dan akuntabel

5

Jumlah Laporan

1 paket / th

29.636

1 paket / th

60.000

1 paket / th

60.000

1 paket / th

60.000

1 paket / th

60.000

100%

Diterimanya informasi masalah bencana alam oleh masyarakat

1

Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

12 bln / th

10.655

12 bln / th

40.000

12 bln / th

40.000

12 bln / th

400.000

12 bln / th

######## ##

100%

Terlaksananya pemadaman kebakaran

2

Jumlah operasional kendaraan PMK

1 unit / 1 th

8.510

1 unit / 1 th

40.000

1 unit / 1 th

400.000

1 unit / 1 th

40.000

1 unit / 1 th

######## ##

100%

Bake sban ngpoli nmas

Terawatnya peralatan penanggulangan bencana untuk kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana

3

Jumlah pemeliharaan mobil PMK

Tersedianya sarana pemadaman

4

Jumlah kendaraan PMK yang disediakan

Terlaksananya kegiatan pemantauan dalam penanggulangan bencana alam secara dini

5

Jumlah kendaraan roda 2 yang disediakan

Terwujudnya pengamanan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

Dukungan kelancaran Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015

Terwujudnya penyelenggaraan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

Terkendalinya dukungan kelancaran penyelenggaraan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

1 unit / 1 th

2.925

1 unit / 1 th

6.000

1 unit / 1 th

6.000

1 unit / 1 th

6.000

1 unit / 1 th

6.000.000

__

__

3 unit pengad aan

3.000.000

__

__

__

__

__

__

100%

__

__

22 kec / 22 unit spd mtr

308.000

__

__

__

__

__

__

100%

100%

1

Pengamanan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

__

__

__

__

__

__

3 paket keg

480.000

__

__

100%

2

Fasilitasi kelancaran Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan lancar dan tertib

__

__

__

__

__

__

3 paket keg

300.000

__

__

100%

3

Kajian Akademik Penyelenggaraan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan lancar dan tertib

__

__

__

__

__

__

1 paket keg

350.000

__

__

100%

Bake sban ngpoli nmas

terciptanya keamanan pelantikan bupati dan Wakil Bupati th 2011

20

4

Pengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011

1 kali keg

45.000.000

__

__

__

__

1 kali keg

450.000

__

__

100%

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah

Meningkatnya profesionalisme birokrat dalam melayani masyarakat

a

% Peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah

75

302.200

77

317.310

79

333.196

81

333.277

90

349.941

% Peningkatan efektifitas kelembagaan pemerintah

80

185.000

82

194.250

84

203.963

87

204.050

90

214.253

% Peningkatan percepatan desentralisasi

70

40.000

71

42.000

73

44.100

75

44.175

80

46.384

d

% Jumlah jabatan yang telah disempurnakan

85

222.800

87

233.940

89

245.637

92

245.729

96

258.015

e

Pengelolaan arsip secara baku

65

0

68

35.000

73

36.750

65

36.815

80

38.656

b

c

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi

a % Peningkatan intesifikasi pendapatan daerah b

% Peningkatan ekstensifikasi pendapatan daerah

c

Jumlah penerimaam pajak

d

% Penerimaan pajak di banding target

Bag. Orga nisasi

DPP KAD 80%

290.598

85%

305.128

90%

320.384

95%

336.404

100%

353.224

DPP KAD

60%

290.598

65%

305.128

70%

320.384

75%

336.404

80%

353.224

13.150. 474

1.574.981

###### ##

1.653.730

###### ##

1.736.416

15.223.31 8

1.823.237

15.984. 484

1.914.399

DPP KAD

80%

1.574.981

85%

1.653.730

90%

1.736.416

95%

1.823.237

100%

1.914.399

DPP KAD

e

f

g

h

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

Terselenggarakannya pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah

1

2

3 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terlaksanakannya kegiatan inventarisasi asset dan data BUMD

% Penyempurnaan sistem dan prosedur penelolaan keuangan daerah

75%

4.100.905

80%

4.305.950

85%

4.521.248

90%

4.747.310

100%

5.222.041

75%

1.011.411

80%

1.061.982

85%

1.115.081

90%

1.170.835

100%

1.287.918

% Pengadaan sarana dan prasarana keuangan daerah

70%

2.373.801

75%

2.492.491

80%

2.617.116

85%

2.747.971

100%

3.160.167

% Penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah

75%

20.141

80%

21.148

85%

22.205

90%

23.316

100%

25.647

Rata-rata frekuensi pembinaan dengan turun langsung ke SKPD per tahun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rata-rata frekuensi pembinaan dengan mengundang SKPD

1

231.691

1

243.276

1

255.439

1

268.211

1

281.622

Rata-rata kebutuhan anggaran belanja

100%

231.691

100%

243.276

100%

255.439

100%

268.211

100%

281.622

a

b

Rata-rata kebutuhan anggaran belanja Jumlah pengawas dalam pengawasan aparatur Rasio antara pengawas dengan PNS

DPP KAD

DPP KAD

DPP KAD -

Rata-rata frekuensi inventarisasi per tahun/ SKPD

DPP KAD

DPP KAD

1

2 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

% Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

DPP KAD 2

459.792

2

482.782

2

506.921

2

532.267

2

558.880

100%

459.792

100%

482.782

100%

506.921

100%

532.267

100%

558.880 Inspe ktora at Inspe ktora at

c

d

e Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

% Peningkatan transparansi dalam pengawasan % Peningkatan profesionalisme pengawas % Penyempurnaan sistem pengawasan

Inspe ktora at Inspe ktora at Inspe ktora at BKD

Peningkatan PNS yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

1

Jumlah PNS yang mengikuti diklat

Peningkatan Jumlah Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional

2

Jumlah Penyelenggaraan Diklat

BKD

Peningkatan Tingkat Kelulusan Peserta Ujian

3

Jumlah peserta ujian keseluruhan

BKD

4

Jumlah peserta yang ujian Pengadaan Barang dan Jasa

BKD

5

Jumlah peserta Ujian Dinas

BKD

6

Jumlah peserta ujian Penyesuaian Ijazah

BKD

Peningkatan PNS yang mengikuti Diklat Struktural

1 2

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Kepemimpinan Jumlah PNS yang mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat III

BKD

BKD

3

Jumlah PNS yang mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat IV

BKD

Program Pengembangan Data/ Informasi

Persentase peningkatan Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian

1

Persentase penyempurnaan

BKD

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah Obrik yang diperiksa

1

Jumlah pemenuhan pelaksanaan PKPT/ Non PKPT

Inspe ktora at

Menurunnya Temuan Hasil Pemeriksaan

2

Jumlah temuan hasil pemeriksaan

Inspe ktora at

Meningkatnya kesadaran Obrik terhadap temuan pemeriksaan

3

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

Inspe ktora at

Menurunnya jumlah kasus di Kab. Blitar

4

Jumlah kasus yang masuk

Inspe ktora at

Meningkatnya SDM dan Aparatur Pengawasan

1

Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti Bintek

Inspe ktora at

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

Terselenggarakannya pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah

1

2

3

4

Rata-rata frekuensi pembinaan dengan turun langsung ke SKPD per tahun 12 kali / tahun

-

12 kali / tahun

-

12 kali / tahun

-

12 kali / tahun

-

12 kali / tahun

-

2 kali / tahun

-

3 kali / tahun

-

3 kali/tahu n

-

4 kali/tahun

-

4 kali/tahu n

-

190 SKPD& UPTD / 362 orang

-

190 SKPD& UPTD / 362 orang

-

190 SKPD& UPTD / 362 orang

-

190 SKPD&UP TD / 362 orang

-

190 SKPD& UPTD / 362 orang

-

-

142.500

-

210.000

-

210.000

-

250.000

-

250.000

Rata-rata frekuensi pembinaan dengan mengundang SKPD

Jumlah Pengurus Barang/Bendaharawan Barang yang terlatih / terbina

Rata-rata kebutuhan anggaran belanja keseluruhan

Terlaks ananya kegiata n pembin aan dengan turun langsun g ke SKPD per tahun Terlaks ananya kegiata n pembin aan dengan mengun dang SKPD Terlatih dan terbinan ya SDM Aparatu r Pengelo la Barang daerah Tercuku pinya kegiata n pembin aan pengelo laan keuang an dan barang daerah

Bagia n Keua ngan dan Bina Asset

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Terlaksanakannya kegiatan inventarisasi asset dan data BUMD

1

2

3

Rata-rata frekuensi inventarisasi per tahun/ SKPD

Jumlah SKPD yang sudah terdata jumlah assetnya

3 kali / tahun

-

4 kali / tahun

-

5 kali / tahun

-

6 kali / tahun

-

7 kali / tahun

-

Terlaks ananya kegiata n inventar isasi asset daerah

Seluruh SKPD

-

Seluruh SKPD

-

Seluruh SKPD

-

Seluruh SKPD

-

Seluruh SKPD

-

Terdata nya asset SKPD

Rata-rata kebutuhan anggaran belanja keseluruhan -

Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah

Terkumpulnya bahan perumusan kebijakan pengelolaan Asset daerah

1

2

25.000

-

33.500

-

42.000

-

51.500

-

60.000

Rata-rata frekuensi koordinasi guna pengumpulan bahan perumusan kebijakan

4 kali / tahun

-

5 kali / tahun

-

6 kali / tahun

-

7 kali / tahun

-

8 kali / tahun

-

2 / tahun

-

2 / tahun

-

3/ tahun

-

3 / tahun

-

3/ tahun

-

Jumlah bahan perumusan kebijakan

Tercuku pinya kegiata n inventar isasi asset dan data BUMD Terlaks ananya kegiata n pengum pulan bahan perumu san kebijaka n pengelo laan asset daerah Terkum pulnya bahan perumu san kebijaka n pengelo laan asset daerah

Bagia n Keua ngan dan Bina Asset

Bagia n Keua ngan dan Bina Asset

3

4

1

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan Publik

Terlaporkannya seluruh capaian kinerja kegiatan

Program Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

1

Meningkatnya pelayanan perijinan a

a

b 2

c

2 buah

-

2 buah

-

3 buah

-

3 buah

-

3 buah

-

-

20.000

-

25.000

-

30.000

-

35.000

-

40.000

Rata-rata kebutuhan anggaran belanja keseluruhan

Tersusu nnya produk hukum dalam pengelo laan asset daerah Tercuku pinya kegiata n Perumu san Kebijak an Pengelo laan Asset Daerah

Jumlah laporan yang dikerjakan pertahun

Jumlah perijinan yang dilayani

b Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Jumlah Produk hukum yang dihasilkan

% Penurunan jumlah PNS yang melanggar aturan % Efektifitas penegakan hukum untuk PNS Jumlah pengawas dalam pengawasan aparatur Rasio antara pengawas dengan PNS

% Peningkatan transparansi dalam pengawasan

2700 berkas

2800

2900

3000

Sekre tariat + Setw an KPTS P

3100

100%

30jt

100%

30jt

100%

30jt

100%

30jt

100%

30jt

100%

100%

30jt

100%

30jt

100%

30jt

100%

30jt

100%

30jt

100%

41 orang

140 jt

41 orang

140 jt

41 orang

140 jt

41 orang

140 jt

41 orang

140 jt

100%

jumlah pengaw as/ PNS

100%

jumlah pengaw as/ PNS

75 jt

100%

jumlah pengaw as/ PNS

75jt

100%

jumlah pengawas/ PNS

75jt

100%

jumlah pengaw as/ PNS

75jt

100%

100%

75jt

100%

Inspe ktorat

Inspe ktorat Inspe ktorat

Inspe ktorat

Inspe ktorat

d

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Obrik yang diperiksa

% Peningkatan profesionalisme pengawas

100%

135jt

100%

135jt

100%

135jt

100%

135jt

100%

135jt

100%

e

% Penyempurnaan sistem pengawasan

100%

50jt

100%

50jt

100%

50jt

100%

50jt

100%

50jt

100%

Inspe ktorat

a

Jumlah pemenuhan pelaksanaan PKPT

94 obrik

425 jt

94 obrik

467 jt

94 obrik

509 jt

94 obrik

551 jt

94 obrik

593 jt

100%

Inspe ktorat

Non PKPT

75 obrik

242 jt

75 obrik

266 jt

75 obrik

290 jt

75 obrik

314 jt

75 obrik

338 jt

100%

100 jt

1000 temuan

100 jt

830 temuan

100 jt

770 temuan

100 jt

529 temuan

Menurunnya Temuan Hasil Pemeriksaan

b

Meningkatnya kesadaran Obrik terhadap temuan pemeriksaan

c

Menurunnya jumlah kasus di Kab. Blitar

d

Jumlah temuan hasil pemeriksaan

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

Jumlah kasus yang masuk

1200 temuan

833 ETL

73 kasus

30 jt

850 ETL

242 jt

69 kasus

40 jt

925 ETL

242 jt

63 kasus

50 jt

1000 ETL

60 jt

1200 ETL

51 kasus

242 jt

57 kasus

242 jt

100 jt

44%

Inspe ktorat

Inspe ktorat

Inspe ktorat 70 jt

100%

242 jt

68%

Inspe ktorat

Peningkatan PNS yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

∑ PNS yang mengikuti diklat

83 Orang

100.756

85 Orang

110.832

85 Orang

121.915

87 Orang

134.106

90 Orang

147.517

430 Orang

BKD

Peningkatan Jumlah penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional

∑ Penyelenggaraan Diklat

3 Keg

445.316

4 Keg

489.848

4 Keg

538.832

4 Keg

592.716

4 Keg

651.987

19 Keg

BKD

Peningkatan Tingkat kelulusan peserta Ujian

∑ peserta ujian keseluruhan

250 Orang

128.255

250 orang

141.081

250 orang

155.189

250 orang

170.707

250 orang

187.778

1.450 Orang

BKD

∑ peserta yang Ujian pengadaan Barang dan Jasa

80 Orang

57.624

80 Orang

63.386

80 Orang

69.725

80 Orang

76.697

80 orang

84.367

400 Orang

BKD

∑ peserta yang lulus Ujian pengadaan Barang dan Jasa ∑ peserta Ujian Dinas

BKD

50 orang

32.391

50 orang

35.630

50 orang

39.193

50 orang

43.112

50 orang

47.423

250 Orang

∑ peserta yang lulus Ujian Dinas ∑ peserta ujian Penyesuaian Ijasah

BKD 120 Orang

38.241

120 orang

42.065

120 orang

46.271

120 orang

50.898

120 orang

55.988

600 Orang

∑ peserta yang lulus Ujian Penyesuaian Ijasah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pengembangan Data/Informasi

21 1

Peningkatan PNS yang mengikuti Diklat Struktural

% Peningkatan Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian

BKD BKD

∑ PNS yang mengikuti diklat Kepemimpinan

70 orang

∑ PNS yang mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat III

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

∑ PNS yang mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat IV

40 Orang

40 orang

40 orang

40 Orang

% Penyempurnaan

BKD

1.162.208

70 Orang

1.278.429

70 Orang

1.406.272

70 orang

1.546.899

70 Orang

350 Orang

BKD

30 orang

150 Orang

BKD

40 orang

200 orang

BKD

70%

BKD

1.701.589

62%

8.000

64%

8.800

66%

9.680

68%

10.648

70%

11.713

86630

10 kelp

90000

10 kelp

95000

10 kelp

100000

10 kelp

105000

KETAHANAN PANGAN Program Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Meningkatnya cadangan pangan masyarakat Tercapainya stabilitas harga gabah kering giling

a

Jumlah kelompok lumbung pangan

10 kelp

b

Terbelinya gabah waktu panen

5900 ton/th

8850 ton/th

11800 ton/th

14750 ton/th

17700 ton/th

c

Terjualnya gabah waktu harga tinggi

5900 ton/th

8850 ton/th

11800 ton/th

14750 ton/th

17700 ton/th

Kanto r Ketah anan Pang an

2

3

Program Pengembangan Distribusi Pangan yang Efisien

Terwujudnya distribusi pangan di desa safari mapan bener

Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Terwujudnya kemandirian pangan di desa

Tercapainya kecukupan pangan baik jumlah, mutu, gizi, dan keamanannya

4

Program Pengembangan cadangan pangan daerah

a

jumlah desa safari mapan bener

1 desa

11704

1 desa

15000

1 desa

17500

1 desa

20000

1 desa

22500

a

Jumlah desa mandiri pangan

2 desa

57824

1 desa

62500

1 desa

65000

1 desa

67500

1 desa

70000

b

% Peningkatan kecukupan pangan

Meningkatnya distribusi pangan

% peningkatan ketersediaan bahan pangan a

6

Program Pemantapan Kelembagaan Pangan Tingkat Kabupaten

Terlaksananya pertemuan Dewan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan

32500

3%

35000

3%

37500

40000

17511 ton/bl

17683 ton/bl

17854 ton/bl

18026 ton/bl

- jagung

682 ton/bl

689 ton/bl

695 ton/bl

702 ton/bl

709 ton/bl

14 LPG

19 LPG

24 LPG

29 LPG

34 LPG

c

Jumlah penguatan kelembagaan pangan

a

29359

3%

17339 ton/bl

Stabilitas harga

a

3%

- gabah/beras

b Menguatnya kapasitas kelembagaan pangan

5

3%

Terkoordinasinya kegiatan Dinas, Badan, Lingkup Pemda yang menangani Ketahanan Pangan/ Ekonomi

Jumlah peningkatan pengetahuan

2 kali

200 org

49812

41852

2 kali

200 org

50000

45000

2 kali

200 org

50000

50000

2 kali

200 org

Kanto r Ketah anan Pang an Kanto r Ketah anan Pang an

50000

55000

2 kali

200 org

50000

60000

Kanto r Ketah anan Pang an

Kanto r Ketah anan Pang an Kanto r Ketah anan Pang an

Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu, aman dan terjangkau

b

% sosialisasi penganekaragaman pangan kpd masyarakat

a

Jumlah kelompok yg mendapat pelatihan

b

% peningkatan penanganan pasca panen

c

Jumlah usaha produktif berskala mikro

2% 7

Program Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Peningkatan SDM Kelompok tentang penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (pangan lokal) Meningkatnya aktifitas ekonomi regional berbasis potensi lokal

8

9

10

Program Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Program Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Gelar Pangan Olahan Hasil Pertanian Lokal dan Lomba cipta Menu Non Beras

Meningkatnya pemanfaatan pekarangan untuk menambah cadangan pangan keluarga

a

Jumlah KK yg memanfaatkan pekarangan

b

% Berkurangan pengeluaran kebutuhan sehari-hari

4 kelp

2% 54120

4 kelp

2% 55000

4 kelp

2% 57000

4 kelp

2% 59000

4 kelp

3%

3%

3%

3%

3%

8

8

8

8

8

200

66450

10%

200

68000

10%

200

70000

10%

200

72000

10%

200

61000

74000

Terciptanya kreasi pengolahan pangan lokal non beras

Skor PPH

a

Lomba kreasi pangan olahan dan lomba cipta menu non beras

61

-

24400

66

2 lomba

26000

60000

71

2 lomba

28000

62000

76

2 lomba

Kanto r Ketah anan Pang an

10%

Terpantaunya kondisi riil keragaman pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan harapan (PPH) a

Kanto r Ketah anan Pang an

30000

64000

81

2 lomba

32000

66000

Kanto r Ketah anan Pang an

Kanto r Ketah anan Pang an

11

12

22

Program Peningkatan Penganekaragaman Pangan dan Konsumsi Pangan dan Gizi

Meningkatnya penganekaragaman pangan masyarakat

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau

PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT DESA

a

Jumlah kelompok yg dilatih

b

Jumpah kelompok yg menerapkan tekhologi

10 kelp

50000

10 kelp

53000

10 kelp

56000

10 kelp

59000

a

Pendampingan pada kelompok tani

1681 kelomp ok tani

220.000

1723 kelomp ok tani

231.000

1765 kelomp ok tani

242.000

1807 kelompok tani

253.000

1849 kelomp ok tani

264.000

1849 kelomp ok tani

b

Optimalisasi WKPP bagi PPL

95.000

10 kel tani

97.500

12 kel tani

100.000

14 kel tani per PPL

102.500

% Peningkatan kinerja PPL melalui penyediaan data-data 9 indikator

92.500

78%

111.000

82%

129.500

86%

148.000

16 kel tani per PPL 90%

105.000

c

8 kel tani per PPL 74%

16 kel tani per PPL 90%

d

Optimalisasi penyuluhan pertanian melalui kegiatan sekolah lapang

22 paket

110.000

33 paket

165.000

44 paket

220.000

55 paket

275.000

66 paket

330.000

66 paket

e

Jumlah sertifikasi pada kelompok tani

1681 kel tani

63.000

1723 kel tani

63.000

1765 kel tani

63.000

1807 kel tani

63.000

1849 kel tani

63.000

1849 kel tani

f

Pengembangan dinamika Kel. Tani dari kelas pemula ke kelas lanjut

200 kel tani

200.000

400 kel tani

200.000

600 kel tani

200.000

800 kel tani

200.000

1000 kel tani

200.000

1000 kel tani

g

% Peningkatan jumlah kel. tani yang melakukan intensifikasi pertanian berdasarkan penggunaan pupuk organik

10%

100.000

20%

100.000

30%

100.000

40%

100.000

50%

100.000

50%

h

Peningkatan sarana dan prasarana BPP kecamatan

4 BPP

100.000

8 BPP

100.000

12 BPP

100.000

17 BPP

125.000

22 BPP

125.000

22 BPP

166.500

Kanto r Ketah anan Pang an BP4K

Program Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya keberdayaan dan daya saing masyarakat

Program Pengembangan Potensi Wilayah Miskin Perdesaan

Meningkatnya peran dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Bape mas

a

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

a

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b

% Jumlah desa miskin yang memiliki produk unggulan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

% Desa miskin yang telah memiliki BUM DES

220 desa

63.528

220 desa

66.704

220 desa

70.040

220 desa

73.542

220 desa

77.219

d

% Desa yang belum teraliri listrik dan belum terjangkau alat komunikasi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e

% Peningkatan pembangunan infra struktur di wilayah pedesaan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

% Warga pedesaan yang pernah mendapat pelatihan keterampilan

566

224.448

566

235.670

566

247.454

566

259.827

566

272.818

b

Jumlah pekerja anak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

Jumlah peraturan yang melindungi anak pedesaan dari eksploitasi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

% Peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap modal

75

0

35.478

0

79

0

37.251

0

83

0

39.114

0

87

0

41.070

0

91

0

43.123

0

Bape mas

Bape mas

Bape mas

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Perdesaan

Terlaksananya Kegiatan pelatihan pemberdayaan Masyarakat Desa

Terlaksananya penilaian lomba desa dan lomba UPKu

Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Tersusunnya peraturan yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya pendataan potensi desa (profil desa)

b

% Peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap faktor produksi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

% Peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap informasi teknologi

1 paket

84.717.500

1 paket

88.953

1 paket

93.401

1 paket

98.071

1 paket

102.975

d

% Peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap pasar

40 paket

34.686

42 paket

36.420

44 paket

38.241

46 paket

40.135

48 paket

42.142

1

Jumlah pelatihan yang dilaksanakan

3

199.205

4

209.105

5

219.560

6

230.538

7

242.065

260

81.138

2

Jumlah warga desa yang mendapatkan pelatihan

262

85.194

264

89.454

266

93.927

268

98.623

3

Jumlah jenis lomba yang dilaksanakan

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Jumlah desa peserta lomba

22 desa

99.585

24 desa

104.564

26 desa

10.979

28 desa

11.528.200

30 desa

10.105

220 desa

56.560

220 desa

59.388

220 desa

62.357

220 desa

65.475

220 desa

68.749

Bape mas

Jumlah Kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat 5

Bape mas 1

Jumlah jenis peraturan yang terbentuk

2

Jumlah desa yang dilakukan pendataan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 desa

81.475

42 desa

85.549

44 desa

89.827

46 desa

94.318

48 desa

99.034

Peningkatan bantuan Pemerintah untuk kelembagaan untuk Pemerintah Desa

Terlaksananya bantuan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada Pokmas

Terbentuknya Lembaga/ Badan Usaha Milik Desa

Terlaksananya bantuan kepada pengelola UPKu (Bidang simpan-pinjam dan pengembangan ekonomi produktif)

23

Jumlah lokasi

220 desa

63.528

220 desa

66.704

220 desa

70.040

220 desa

73.542

220 desa

77.219

9 unit

258.302

11 unit

271.217

13 unit

284.777

15 unit

299.016

17 unit

313.967

220 desa

211.800

220 desa

222.390

220 desa

233.510

220 desa

245.185

220 desa

257.444

60 UPKu

20.000

62 UPKu

21.000

64 UPKu

22.050

65 UPKu

23.153

66 UPKu

24.310

200000

5 publikasi

215000

Jumlah Alat yang diberikan 5

6

Jumlah BUMDes yang terbentuk

Jumlah UPKu yang mendapat bantuan

7

STATISTIK Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

24

3

Meningkatnya ketersediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah

Diperlukan ketersediaan data/ informasi/ kinerja pembangunan daerah

3 macam publikas i

172000

4 publikas i

175000

5 publikas i

5 publikas i

215000

Tersedi anya publikas i statistik yang makin lengkap

Bapp eda

KEARSIPAN

Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Meningkatnya sistem Administrasi Kearsipan

Administrasi Sistem Kearsipan Belum Optimal

17

17

20.000

17

22.000

17

22.000

16

22.000

Kanto r Perpu staka an dan Arsip Daer ah

25

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Meningkatnya kualitas pelayanan informasi

Pelayanan Informasi belum Optimal

Program Pemeliiharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Sarana dan prasarana kearsipan terpelihara

Perlu keberlanjutan Ruutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Meningkatnya penataan, penyyelamatan dan pelestarian arsip

18

10.000

18

10.000

18

10.000

17

10.000

17

10.000

2

173.000

2

173.000

2

173.000

2

173.000

1

100.000

44

23.600

51

27.654

51

27.700

51

27.700

51

27.700

Kanto r Perpu staka an dan Arsip Daer ah Kanto r Perpu staka an dan Arsip Daer ah Kanto r Perpu staka an dan Arsip Daer ah

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

a

% Peningkatan kualitas materi komunikasi dan informasi

b

% Peningkatan peran lembaga pemberitaan independen dan media massa

c

Jumlah jaringan komunikasi

d

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

e

Jumlah surat kabar nasional/lokal

100 Mb

48.948

135Mb

55.000

200 Mb

60.000

250 Mb

65.000

300 Mb

70.000

4 Edisi

119.218

6 Edisi

180.000

8 Edisi

240.000

10 Edisi

300.000

12 Edisi

360.000

Dishu bkomi nfo

Tercapainya kelancaran arus informasi antara SKPD dengan masyarakat

f

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

d

% Peningkatan jaringan informasi

e

% peningkatan kualitas komunikasi dan informasi

40%

198.535

50%

220.000

60%

240.000

70%

260.000

80%

280.000

Dishu bkomi nfo Dishu bkomi nfo

Dishu bkomi nfo Pengetahuan pengelola tower dan SKPD kabupaten blitar tentang perda pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama dan peraturan perundangan di bidang media massa elektronaika meningkat

26

f

% sosialisasi wawasan sadar informasi bagi masyarakat

30%

14.206

35%

16.000

40%

18.000

45%

20.000

50%

22.000

PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan

a

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

b

9.000

0

10.800

0

12.600

0

14.400

0

16.200

0

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

0

0

300

60.000

350

70.000

400

80.000

450

90.000

c

% Sosialisasi layanan perpustakaan

147

61.455

160

69.060

170

79.000

180

87.000

190

97.000

d

% Pembinaan lembaga sastra

0

0

5

1.100

10

2.200

15

3.300

20

4.400

Kanto r Perpu staka aan dan Arsip Daer ah

II

URUSAN PILIHAN

1

PERTANIAN Program Pengembangan Agribisnis

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Nelayan

Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal/pertanian

Meningkatnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal

Dinas Peter naka n

a

Jumlah kawasan Sentra pembibitan ternak

a

Nilai tukar petani

b

% Peningkatan petani dan peternak yang mendapat pelatihan teknologi informasi

5

5

6

6

6

c

% Peningkatan kemitraan antara petani dan peternak dengan pengusaha

5

5

6

6

6

d

Jumlah pelatihan bagi petani dan peternak

2

2

3

3

3

e

% Petani dan peternak yang mendapat pelatihan

2

2

2

3

3

0

0

1

150.000

1

165.000

1

181.500

1

199.650

Dinas Perta nian Dinas Peter naka n/ Dinas Perta nian Dinas Peter naka n/ Dinas Perta nian Dinas Peter naka n/ Dinas Perta nian Dinas Peter naka n/ Dinas Perta nian

Peningkatan Produksi Peternakan

f

% Peningkatan perlindungan petani dan peternak dari persaingan usaha yang tidak sehat

5

5

5

5

5

g

Jumlah peraturan yang memberikan perlindungan pada petani dan peternak

5

5

5

5

5

h

% Peningkatan produktivitas petani, peternak dan nelayan

5

5

5

5

5

i

% Jumlah petani, peternak dan nelayan yang melakukan pengembangan usaha

2

2

2

2

2

Meningkatnya produksi usaha peternakan

Peningkatan Populasi Ternak: 1. Ternak Besar

141.525

500.000

148.602

575.000

156.032

661.250

2. Ternak Kecil

104.398

400.000

109.618

460.000

115.098

3. Unggas

22.718. 940

500.000

###### ##

575.000

###### ##

2

Peningkatan Produksi Daging

41.430

500.000

43.502

575.000

3

Peningkatan Produksi Telur

135.469

500.000

142.243

4

Peningkatan Produksi susu

38.900

500.000

1

Peningkatan tempat penampungan hasil produksi peternakan

1

330000

1

Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan

Meningkatnya pemasaran dan kualitas hasil-hasil peternakan

163.833

760.438

172.025

874.503

529000

120.853

608.350

126.896

699.603

661250

26.300.01 3

760.438

27.615. 014

874.503

45.677

661250

47.961

760.438

50.359

874.503

575.000

149.355

661250

156.823

760.438

164.664

874.503

40.845

575.000

42.887

661250

45.031

760.438

47.283

874.503

1

350000

1

375000

1

400000

1

425000

Dinas Peter naka n/ Dinas Perta nian Dinas Peter naka n/ Dinas Perta nian Dinas Peter naka n/ Dinas Perta nian Dinas Peter naka n/ Dinas Perta nian Dinas Peter naka n

Dinas Peter naka n

2

3

4

Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Peningkatan usaha peternakan berbasis teknologi tepat guna

1

Peningkatan pembinaan pemasaran produksi ternak Peningkatan pengembangan informasi pasar dan distribusi pasar hewan Peningkatan kegiatan promosi produk peternakan unggulan daerah Jumlah teknologi peternakan yang diterapkan

3

Jumlah pelayanan pada laboratorium pakan Jumlah peternak (kelompok ternak) yang dilatih

4

Jumlah kelahiran hasil IB

2

2

200000

3

240000

3

288000

4

0

0

1

2.100.000

1

2.500.000

1

1

171.709

1

188.880

4

1.114.000

4

200000

1.225.400

4

2700000

1

215000

1.347.940

250000

1.482.734

1.631.007

567

595

610

615

622

43

44

44

47

47

38.085

80.000

39.989

88000

41988,7 1

96800

44088,148 1

106480

3000000

46.293

Dinas Peter naka n

117128 BP4K

Progrogram Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Meningkatnya Produksi Pangan

Program Penanggulangan Penyakit Ternak

Pencegahan masuknya penyakit ternak di Kab. Blitar

Jumlah kasus penyakit ternak yang dicegah 1

40 kasus

100.947

40 kasus

111.042

40 kasus

122.146

40 kasus

134360,457

40 kasus

147.797

Dinas Peter naka n

Peningkatan pelayanan dan pencegahan kesehatan hewan

Jumlah hewan yang dilayani untuk pencegahan 2

Peningkatan pengawasan perdagangan ternak

Peningkatan Produksi Peternakan

Peningkatan pembinaan Usaha Peternakan

Peningkatan pengawasan mutu pakan dan bahan asal hewan

Peningkatan pembinaan peternakan

3

354

3165

3.250

3323,25

500.000

3737,5

372

550000

390

605000

410

665500

3489,41 3

4298,125

3663,8831 3

4942,84375

3847,07 73

5684,2703 1

Jumlah sampel yang diawasi 1

1

0

Jumlah kelompok peternak yang dibina

0

50

350.000

52,5

350000

55,125

350000

57,8812 5

350000

126

50.000

128

57500

130

66125

132

76043,75

134

87450,312 5

75

32.053

75

36860,95

77

42390,0925

80

48748,6064

80

56060,897 3

Jumlah Poultry Shop yang diawasi 2

Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal / pertanian

0

Jumlah ternak yang diawasi

Pengawasan/pembinaan penggunaan obat hewan

Program Pengembangan Agribisnis

337

b

% Peningkatan hasil agribisnis/produksi 1. Padi : 276.247 ton

6.037.447

6.641.192

7.305.311

7.670.576

287.407 ton 447.050 ton 11.578 ton 12.247t on 198 ton

293.158 ton 486.591 ton 11.809 ton 12.491 ton 208 ton

12.045 ton

5. Kentang : 180 ton

281.772 ton 467.697 ton 11.351 ton 12.006 ton 189 ton

6. Durian : 874 ton

891 ton

909 ton

927 ton

7. Manggis : 703 ton

717 ton 3.149 ton 2.113 ton

731 ton 3.212 ton 2.156 ton

746 ton 3.276 ton 2.199 ton

2. Jagung : 458.526 ton 3. Kedele : 11.128 ton 4. Cabe : 11.771 ton

8. Nanas : 3.087 ton 9. Belimbing : 2.072 ton

299.019 ton 496.323 ton

Dinas Peter naka n

Dinas Peter naka n

8.437.634

219 ton

304.999 ton 506.250 ton 12.286 ton 12.996 ton 230 ton

304.999 ton 506.250 ton 12.286 ton 12.996 ton 230 ton

946 ton

993 ton

993 ton

761 ton

776 ton 3.408 ton 2.288 ton

776 ton 3.408 ton 2.288 ton

12.741 ton

3.341 ton 2.243 ton

Dinas Perta nian

10. Pisang : 21.641 ton

c

n

p

r s

Penyediaan dan pengembangan bibit unggul tan. Pangan dan hortikultura

22.074 ton

3 komodit as

Peningkatan dukungan infrastruktur pertanian

22.515 ton

55.000

3 komodit as

15.435.040

22.966

60.500

3 komodit as

16.978.544

23.893 ton

23.425 ton

66.550

3 komoditas

18.676.398

73.205

3 komodit as

23.893 ton

80.526

15 komodit as

######## ##

20.544.038

1. peningkatan jumlah jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani : 35,4 km

14,2 km

8.562.789

9,2 km

9.419.068

9,2 km

10.360.975

9,2 km

11.397.072

9,2 km

2. Peningkatan panjang jalan usaha tani : 8,2 km

9,2 km

1.814.750

8,5 km

1.996.225

8,5 km

2.195.848

8,5 km

2.415.432

8,5 km

3. penambahan jumlah lumbung pangan : 10 lumbung

3 unit

605.000

3 unit

665.500

3 unit

732.050

3 unit

805.255

3 unit

885.781

25 unit

4. Penambahan jumlah embung 3 unit

6 unit

475.000

6 unit

522.500

6 unit

574.750

6 unit

632.225

6 unit

695.448

33 unit

5. Penambahan jumlah sumur resapan 0 unit

13 unit

65.000

13 unit

71.500

13 unit

78.650

13 unit

86.515

13 unit

95.167

65 unit

6. penambahan jumlah gedung BPP : 6 unit

1 unit

522.500

1 unit

574.750

1 unit

632.225

1 unit

695.448

1 unit

764.992

11 unit

Peningkatan kawasan percontohan komoditi : 1 komoditas

1 komodit as

1 komodit as

1 komodit as

Peningkatan penangangan pasca panen Peningkatan standar mutu produk : 3 komoditas

1 komodit as 2 komodit as

1 komodit as 2 komodit as

1 komodit as 2 komodit as

1 komoditas 1 komoditas 2 komoditas

######## ##

2.656.975

51 km

51,4 km

1 komodit as

6 komodit as

1 komodit as 2 komodit as

5 komodit as 13 komodit as

t

% Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan 1. Pembuatan pupuk organik berupa Appo 22

800.000

4 unit

800.000

2. Pembuatan pestisida hayati

u

Program Pengembangan Agribisnis

Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal/ pertanian

1.210.000

1.331.000

1.464.100

1.610.510

4 unit

880.000

4 unit

968.000

4 unit

1.064.800

4 unit

22 kelomp ok

330.000

22 kelomp ok

363.000

22 kelompok

399.300

22 kelomp ok

439.230

88 kelomp ok

13 komodit as

1.171.280

Peningkatan pemasaran produk komoditi (Promosi) : 3 komoditas

2 komodit as

10.000

2 komodit as

11.000

2 komodit as

12.100

2 komoditas

13.310

2 komodit as

14.641

% Monitoring distribusi pupuk bersubsidi

100%

10.000

100%

11.000

100%

12.100

100%

13.310

100%

14.641

Peningkatan penyebaran informasi penyuluhan melalui

42 unit

BP4K 48 jam

96.000

96 jam

96.000

96 jam

96.000

96 jam

96.000

96 jam

96.000

96 jam

Pelayanan informasi penyuluhan melalui teknologi cyberextension

5 BPP

150.000

9 BPP

200.000

13 BPP

200.000

17 BPP

200.000

22 BPP

250.000

15 BPP

Jumlah LKMA yang tebentuk

24 LKMA

75.000

36 LKMA

75.000

48 LKMA

75.000

60 LKMA

75.000

72 LKMA

75.000

72 LKMA

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani / Nelayan

Meningkatnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal

Dinas Perta nian

a

% Peningkatan petani yang mendapat pelatihan teknologi / Sekolah Lapang : 772 kelompok tani ( 5 %)

811 kelp tani

145.000

851 kelp tani

159.500

894 kelp tani

175.450

938 kelp tani

192.995

985 kelp tani

212.295

5251 kelomp ok

b

Peningkatan kemitraan antara petani dengan pengusaha

1 komodit as

114.429

1 komodit as

125.872

1 komodit as

138.459

1 komoditas

152.305

1 komodit as

167.535

5 komodit as

c

% Peningkatan perlindungan petani dari persaingan usaha yang tidak sehat (Pembentukan asosiasi petani)

1 asosiasi

1 asosiasi

1 peratura n

275.785

1 peratura n tentang pemeta an lahan pertania n berkela njutan

350.000

27 unit

949.241

30 unit

1.044.165

d

e

Jumlah peraturan yang memberikan perlindungan pada petani : 1 peraturan tentang HET dan tatacara distribusi pupuk bersubsidi % Peningkatan Alsintan yang dihibahkan kepada kelompok tani : 2.029 unit (5 %)

1 asosiasi

1 asosiasi

1 asosiasi

5 asosiasi

3 peratura n

33 unit

1.148.582

36 unit

1.263.440

39 unit

1.389.784

2194 kelomp ok

Program Pengembangan Agribisnis

Meningkatnya aktivitas ekonomi regional berbasis potensi lokal/pertanian

f

Penumbuhan penyuluh swadaya

22 orang

80.000

34 orang

100.000

46 orang

120.000

58 orang

140.000

73 orang

160.000

73 orang

g

Pembinaan pada P4S

17 P4S

102.000

21 P4S

126.000

25 P4S

150.000

29 P4S

174.000

33 P4S

198.000

33 P4S

h

Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan

1681 kel tani

220.000

1723 kel tani

231.000

1766 kel tani

242.000

1807 kel tani

253.000

1849 kel tani

264.000

1849 kel tani

i

Pendampingan bagi kelompok tani dalam rangka kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha

1681 kel tani

90.000

1723 kel tani

100.000

1765 kel tani

110.000

1807 kel tani

120.000

1849 kel tani

130.000

1849 kel tani

j

Pembangunan BPP Kecamatan

8 BPP

500.000

10 BPP

1.000.000

12 BPP

1.000.000

14 BPP

1.000.000

16 BPP

k

Penumbuhan dan Pengembangan POSLUHDES

4 unit

200.000

4 unit

200.000

4 unit

250.000

5 unit

250.000

5 unit

a

Jumlah petani agribisnis

b

% Peningkatan hasil agribisnis

c

% Peningkatan produktivitas tanaman agribisnis

d

% peningkatan penyediaan bibit unggul tanaman perkebunan

4.270

7,5

8,85

40.000

50.000

60.000

4.697

8,25

9,65

44.000

55.000

65.423

5.165

9,0

10,61

48.500

5.682

60.000

71.931

53.500

9,5

11,67

66.000

79117

6.250

10,20

12,83

1.000.000

250.000

60.000

72.000

86.981

BP4 K

16 BPP

22 unit Dinas HUT BUN

e

% Tanaman perkebunan yang terserang hama dan penyakit

f

% Capaian program pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan

g

% Penurunan tanaman perkebunan yang terserang hama dan penyakit

h

% Capaian program Ekstensifikasi perkebunan

i

% Peningkatan jumlah petani yang melakukan ekstensifikasi perkebunan

j

% Capaian program intensifikasi perkebunan

k

% Peningkatan jumlah petani yang melakukan intensifikasi perkebunan

11,8

67,90

11,8

87,17

4,12

84,61

9,0

30.000

97.500

40.000

240.000

120.000

365.000

80.000

10,62

70,80

10,62

88,33

4,5

86,09

9,5

33.000,0

10,664

44.000

243.193

130.000

371.384

88.000

9,56

73,59

9,56

89,39

4,95

87,35

10,45

37.000,0

105.670

8,60

246.111

8,60

5,45

376.820

88,5

11,50

52.500

248.754

90,35

140000

96.000

108.929

75,86

48.500

40.000,0

150000

381.780

110.000

7,74

78,05

7,74

91,15

6,0

89,5

12,65

44.000,0

112.073

57.500

250.954

160.000,0

386.180

120.000

l

% Jumlah petani perkebunan yang melakukan diversifikasi komoditi

m

% Capaian optimalisasi pengembangan sumber daya, saran dan prasarana perkebunan

o

% Peningkatan pengembangan SPAKU

p

% Peningkatan kawasan percontohan komoditi

q

% Peningkatan kerjasama antar daerah

r

% Peningkatan penangangan pasca panen

s

% Peningkatan standar mutu produk

t

% Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan

87,40

60

60.000

88,49

570.000

65

66.000

617.499

88,75

70

72.600

80.000

89,90

664.998

75

712.497

91,60

84

-

15,0

18,7

20,57

22,63

24,89

11,5

12,65

13,92

15,31

16,84

7,5

8,25

9,07

9,98

10,97

88.000,00

797.996

u

3

% Peningkatan pemasaran produk komoditi

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Mempertahankan kontribusi haasil hutan terhadap PDRB

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Mempertahankan proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan mmenurunkan luas lahan kritis

% Penurunan luas lahan kritis

Program Perlindungan dan konservasi Sumberdaya Hutan

Meninngkatnya cakupan penghijauan

Tersedianya bibit yang memenuhi persyaratan untuk RHL

Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran serta Masyarakat

Meningkatnya produktifitas lahan hutan untuk produksi hasil hutan bukan kayu

Pengembangan sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

Meningkatnya kualitas SDM Ppenyuluh kehutanan

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

% Kontribusi hasil hutan dalam PDRB

10,0

0,5

1.200.000

0,7

1.320.000

0,9

13,75

1.450.000

0,9

1.250.000

0,9

1.375.000

0,9

1.500.000

100000 0 btg

1.500.000

100000 0 btg

1.650.000

100000 0 btg

1.800.000

Jumlah hasil hutan bukan kayu

% Peningkatan SDM

12,5

11,0

100 ton

28

50.000

30

40.000

55.000

125 ton

30

50.000

60.000

15,12

1,1

0,9

1000000 btg

150 ton

32

1.600.000

1,3

1.650.000

0,9

2.000.000

100000 0 btg

60.000

65.000

175 ton

32

1760000

1.700.000

Kontribu si hasil hutan dalam PDRB tercapai 1,3 % Luas lahan kritis di Kabupat en Blitar 8442 Ha

2.200.000

70.000

Jumlah hasil hutan bukan kayu tercapai 175 ton

70.000

Mening kat nya kelemb agaan petani

Dinas Kehut anan dan Perke buna n Dinas Kehut anan dan Perke buna n Dinas Kehut anan dan Perke buna n Dinas Kehut anan dan Perke buna n Dinas Kehut anan dan Perke buna n

50% Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

4

PARIWISATA

100 juta

70%

180 juta

80%

150 juta

85%

150 juta

Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruan g

-

-

60%

70 juta

65%

80 juta

70%

90 juta

80%

100 juta

Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruan g

-

-

60%

40 juta

65%

50 juta

70%

65 juta

75%

70 juta

Tersusu nya Dokume n Untuk Lima (5) Kecama tan

500 juta

5 Kec

500 juta

4 Kec

400 juta

4 Kec

400 juta

4 Kec

400 Juta

Dinas PU Bina Marg a dan Peng airan Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruan g

Penyus unan RDTRK Dua (2) Kecama tan

150 juta

4 Kec

500 juta

5 Kec

300 Juta

5 Kec

375 Juta

6 Kec

450 Juta

Menurunnya jumlah kerusakan lingkungan yang disebabkan penambangan liar

Meningkatnya jaringan listrik pedesaan

Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang

1

60%

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertambangan

Belum tersedianya Dokumen Ruang Terbuka Hijau, Ruang Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Kawasan khusus

5

45 juta

Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruan g

Program Peningkatan budaya dan pariwisata

Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

a

Penyelenggaraan festival seni dan budaya (2 kali)

1 kali

100.000

10 kali

250.000

10 kali

275.000

10 kali

300.000

10 kali

350.000

10 kali

b

Kunjungan wisata

82.050 orang

-

90.255 orang

-

99.280 orang

-

109.210 orang

-

120.130 Orang

-

120.130 Orang

c

% Peningkatan kerjasama antar daerah dalam bidang kepariwisataan (25%)

50%

-

75%

-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

d

Jumlah lembaga pelaku usaha kepariwisataan (27 lembaga)

27 Lembag a

-

30 Lembag a

40.000

33 Lembag a

44.000

36 Lembaga

48.000

40 Lembag a

53.000

40 Lembag a

e

% Pertumbuhan investasi dibidang pariwisata

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f

% Peningkatan kawasan wisata (9%)

10%

-

12%

-

13%

-

14%

-

15%

-

15%

g

Jumlah tempat wisata ekosistem dan wisata bahari (7 Tempat wisata)

7 Tempat Wisata

-

7 Tempat Wisata

-

7 Tempat Wisata

-

7 Tempat Wisata

-

7 Tempat Wisata

-

7 Tempat Wisata

h

% Peningkatan produk wisata (9%)

10%

-

12%

-

13%

-

14%

-

15%

-

15%

i

Jumlah desa wisata ( 2 Desa)

3 Desa

195.000

3 Desa

215.000

3 Desa

236.500

3 Desa

260.000

3 Desa

286.000

3 Desa

Dispo rbudp ar

Pengembangan pemasaran pariwisata

Terlaksananya promosi wisata

Terlaksananya Festival Penataran

j

Jumlah peraturan yang memfasilitasi usaha kepariwisataan ( 2 Perda)

k

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

1

Jumlah kegiatan promosi ( 4 kegiatan)

2

Jumlah baliho yang dicetak ( 2 Unit)

3

Jumlah leaflet/ booklet yang dicetak ( 2000 lembar)

4

Jumlah kegiatan Festival Penataran ( 1 kali) Jumlah Duta Wisata yang dibina ( 20 orang)

Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Duta Wisata

Terkirimnya peserta pemilihan raka-raki Jawa Timur

5

6

7 Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah Duta Wisata yang ikut raka-raki ( 2 orang)

Jumlah pembangunan sarana prasarana pariwisata ( 3 unit)

2 Perda

-

2 Perda

-

2 Perda

-

2 Perda

-

2 Perda

-

2 Perda

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Kegiata n

165.000

5 Kegitan

210.000

5 Kegiata n

230.000

5 Kegiatan

250.000

5 Kegiata n

275.000

5 Kegiata n

2 Unit

15.000

2 Unit

16.500

2 Unit

18.500

2 Unit

19.950

2 Unit

21.950

2 Unit

2000 Lembar

6.000

4000 Lembar

18.500

4000 Lembar

20.350

4000 Lembar

22.385

4000 Lembar

22.600

4000 Lembar

1 Kali

80.000

1 Kali

88.000

1 Kali

96.000

1 Kali

106.500

1 Kali

117.000

1 Kali

20 Orang

5.000

20 Orang

5.500

20 Orang

6.000

20 Orang

6.600

20 Orang

7.250

20 Orang

2 Orang

10.000

2 Orang

11.000

2 Orang

12.100

2 Orang

13.300

2 Orang

14.600

2 Orang

12 Unit

455.984

12 Unit

502.000

12 Unit

552.000

12 Unit

607.000

12 Unit

668.000

12 Unit

Pengembangan Kemitraan 8

4

Jumlah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) ( - )

1 Paket

300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Paket

KELAUTAN DAN PERIKANAN Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Ketersediaan fasilitas pelayanan pemasaran TPI

2 buah

2

2

2

2

2

Peningkatan ketersediaan kios

25 kios

1

1

1

1

1

Peningkatan sarana pemasaran bergerak

4 buah

1

1

1

1

1

Peningkatan pengguna sarana pemasaran bergerak

20 orang

0

-

-

0

0

Peningkatan prasarana penstabil mutu ikan

unit

0

0

0

0

5

Peningkatan pengadaan peralatan penstabil mutu ikan

unit

1

3

5

7

10

Dinas Kelau tan dan Perik anan

Peningkatan pemeriksaan mutu ikan dipasaran

sampel

0

Peningkatan kualitas ikan yang dipasarkan

70%

75

Peningkatan sarana pengolahan ikan

unit

0

Peningkatan Jumlah produk olahan ikan

5 jenis

Pengelolaan Sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

Peningkatan jumlah rakit rumput laut

Pengengembangan dan pengelolaan Perikanan Tangkap

Tersedianya alat bantu penangkapan ikan (rumpon, mesin kapal)

Meningkatnya jumlah kapal yang ada di kolam labuh

50

60

70

80

-

0

0

0

0

0

1

6

-

-

10

11

14 rakit

20

25

30

35

40

8 unit

14

20

30

40

60

20 kapal

30

35

45

60

65

80,00

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air tawar, dan air payau.

Persentase capaian pendataan potensi kelautan

%

5

6

10

15

50

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Persentase pelanggaran pemanfaatan sumber daya laut yang dapat dipantau

Pengembangan Budidaya Perikanan

Persentase peningkatan produksi Nila

8294000 ekor

10

10

15

15

20

Gurame

2653000 ekor

10

10

15

20

20

Lele

9235000 ekor

10

15

15

20

20

568 ton

5

10

15

20

20

% Peningkatan Produksi benih nila

2000000 ekor

10

10

10

15

15

% peningkatan produksi ikan Gurame

570 ton

5

5

10

10

10

% peningkatan produksi ikan Lele

700 ton

10

25

25

25

30

Persentase jumlah tangkapan di perairan umum

Dinas Kelau tan dan Perik anan

% peningkatan produksi ikan Nila

2150 ton

10

25

25

25

30

% peningkatan produksi ikan Koi

141492500 ekor

10

10

10

15

15

41255000 ekor

10

10

10

15

15

123630 kg

10

10

10

15

15

145800 kg

10

10

10

15

15

91770kg

10

10

10

15

15

165000kg

10

10

10

15

15

12 X / TH 4 lokasi

20.000

12 X / TH 6 lokasi

35.000

12 X / TH 6 lokasi

40.000

12 X / TH 8 lokasi

45.000

12 X / TH 10 lokasi

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

% peningkatan produksi ikan di kawasan Minapolitan (koi, gurame, lele, nila)

% peningkatan produksi Gurame di kawasan Minapolitan

6

PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Meningkatnya pengawasan peredaran barang/jasa

a

Belum optimalnya pengawasar peredaran barang dan jasa

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Meningkatnya ekspor rata-rata ...%

a

Belum Optimalnya ekspor

Tercapa i -nya pengaw as- an seluruh pasar besar di seluruh Kecama tan

Dispe rinda g

Dispe rinda g

Program Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya ketersediaan barang murah

a

% Ketersediaan barang

pengaw asan 1 X/ minggu

20.000

pengaw asan 1 X/ minggu

20.000

pengaw asan 1 X/ minggu

25.000

pengawas an 1 X / minggu

25.000

pengaw asan 1 X/ minggu

30.000

Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar

Meningkatnya pelayanan pasar

a

Meningkatnya pelayanan terhadap pedagang di pasar

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya ketersediaan barang murah

% Peningkatan pelayanan pasar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dispe rinda g

a

% Peningkatan pelayanan pedagang pasar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dispe rinda g

a

Jumlah kegiatan pasar murah/operasi pasar yang dilaksanakan

1X Hari raya 1X / 22 Kec/th 2 OPK

100.000

1X Hari raya 1X / 22 Kec/th 3 OPK

150.000

1X Hari raya 1X / 22 Kec/th 4 OPK

200.000

1X Hari raya 1X / 22 Kec/th 4 OPK

200.000

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Meningkkatnya tertib pelaksanaan kepemilikan ijin bagi perusahaan

Jumlah perusahaan berijin 1

Pengawasan barang dan jasa (BDKT)

750

800

850

900

3

2X / th

Frekuensi Sidang Kemetrologian

20.000

Stabilny a harga & keterse diaan barang Jumlah perusah aan yang berijin mening kat

950

Frekuensi Pengawasan Perdagangan 2

Pengawasan Kemetrologian

1X Hari raya 1X / 22 Kec

Terpant aunya harga & distribus i sembak o

3X / th

25.000

3X / th

30.000

3X / th

30.000

4X / th

40.000

2X

35.000

2X

40.000

3X

45.000

3X

50.000

Terawa sinya barang tidak layak yang beredar di pasaran Keteliba tan UTTP

Dispe rinda g

Dispe rinda g

KPTS P

Dispe rinda g

Dispe rinda g

Terpantaunya Harga Sembako

Terpantaunya Konsumen Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Jumlah Monev 4

5

Tersedianya peluang perdagangan ke luar negeri

Frekuensi Pengawasan

Promosi perdagangan 2 Mengikuti pasar Lelang

1

Pengembangan Pasar

Pameran Regional dan nasional Jumlah keikutsertaan pengusaha lokal di pasar lelang Jumlah Pembangunan Pasar

2

Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negri

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa untuk menjamin

48X

40.000

48X

45.000

48X

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4X

100.000

4X

110.000

4X

125.000

5X

150.000

-

-

2X

200.000

2X

250.000

3X

300.000

4X

350.000

-

-

4X

35.000

4X

40.000

4X

45.000

5X

50.000

-

-

1 unit pasar

500.000

1 unit pasar

500.000

2 unit pasar

500.000

2 unit pasar

700.000

Pasar murah dan pawai produk unggulan 3

Kemitraan bisnis

-

35.000

Jumlah Pelatihan Calon ekspor-impor

1

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

-

48X

1X

4

Jumlah pertemuan

1

Jumlah Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

-

25.000

-

2X

100.000

2X

125.000

2X

150.000

3X

200.000

1X

30.000

2X

30.000

2X

40.000

3X

50.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Dispe rinda g

Pengus aha lokal siap mengik uti pasar lelang Nasiona l

Dispe rinda g Dispe rinda g

Dispe rinda g Terbang unanny a pasar di lokasilokasi strategi s Keikuts ertaan pada eventevent penting

Dispe rinda g

Dispe rinda g

pemenuhan kebutuhan pokok dan penting masyarakat

2

3

7

Fasilitasi dan bantuan alat pedagang kakilima dan asongan

Jumlah pembinaan dalam rangka Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan

20 paket alat / PKL

75.000

3X

25 paket alat / PKL

150.000

3X

25 paket alat / PKL

200.000

4X

30 paket alat / PKL

250.000

4X

35 paket alat / PKL

300.000

Mening katnya produkti fitas pedaga ng kecil

5X

PERINDUSTRIAN Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau

Pengawasan terhadap perusahaan dan Industri belum Optimal

a

Meningkatnyaa produktifitas dan kinerja perusahaan industri

-

-

40 Perusah aan

40.000

40 Perusah aan

45.000

40 Perusahaa n

50.000

40 Perusah aan

55.000

Tercapa inya peningk atan kinerja industri rokok

Dispe rinda g

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Meningkatnya pertumbuhan IKM

a

% peningkatan pertumbuhan IKM

10%

181.000

20%

190.000

30%

200.000

40%

210.000

50%

220.000

Dispe rinda g

2 pelatiha n5 paket alat

212.000

3 pelatiha n5 paket alat

224.000

4 pelatiha n5 paket alat

235.000

5 pelatihan 5 paket alat

247.000

6 pelatiha n6 paket alat

260.000

Peningk atan jumlah IKM IKM berkem bang optimal

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

a

Industri keciil dan menengah belum berkembang optimal

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya Investasi dari IKM

a

% meningkatnya investasi dari IKM

-

-

1 sentra

50.000

2 sentra

60.000

3 sentra

70.000

4 sentra

80.000

Dispe rinda g

Pembinaan IKM untuk diversifikasi produk, packaging dan marketing

2 pelatiha n

50.000

2 pelatiha n

55.000

2 pelatiha n

60.000

2 pelatihan

65.000

2 pelatiha n

70.000

Terbent uk sentra baru mening katkan kinerja IKM

Mengembangkan IKM dengan kinerja yang efisien dan kompetitif

1

2

Bantuan alat bagi IKM

3 paket

150.000

3 paket

160.000

3 paket

170.000

4 paket

200.000

4 paket

200.000

3

Peningkatan Kualitas Produk

1 pelatiha n

25.000

1 pelatiha n

30.000

1 pelatiha n

35.000

1 pelatihan

40.000

1 pelatiha n

45.000

Dispe rinda g

Dispe rinda g

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Peningkatan Iptek Sistem Produksi

Program Penataan Struktur Industri

Meningkatkan kemampuan IKM dalam penerapan teknologi dan pengembangan rekayasa teknologi

Berkembangnya iklim usaha yang kondusif bagi berkembanya kreativitas

Mendorong terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hulu dan hilir

1

Pembinaan IKM

6 pelatiha n

150.000

6 pelatiha n

155.000

6 pelatiha n

160.000

6 pelatihan

165.000

6 pelatiha n

170.000

2

Bantuan alat bagi IKM

1

10 paket

300.000

10 paket

310.000

10 paket

320.000

10 paket

325.000

10 paket

330.000

Berkembangnya Sistem Inovasi Teknologi Industri

1 pelatiha n

40.000

1 pelatiha n

44.000

1 pelatiha n

50.000

1 pelatihan

50.000

1 pelatiha n

50.000

2

Meningktnya mutu produk

2 paket alat

126.000

2 paket alat

135.000

2 paket alat

140.000

2 paket alat

140.000

2 paket alat

140.000

3

Meningkatnya pengolahan industri berbasis teknologi

1

Tersedianya sarana dan prasarana cluster industry

-

-

1

1

2

2

2

Terbentuknya asosiasi

2 asosiasi

3 asosiasi

3 asosiasi

5 asosiasi

6 asosiasi

Teerben tuknya asosiasi pengus aha Terbent uknya sentra industri potensi al

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Mewujudkan efisiensi industri unggulan di Kabupaten Blitar

1

Terbentuknya Sentra Industri Potensial

-

-

1

1

1

1

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Mewujudkan efisiensi industri unggulan di Kabupaten Blitar

2

Terwujudnya sarana dan prasarana pengembangan sentra industri potensial

-

-

1

1

1

1

3

Tersedianya sarana informasi industri

-

-

1

1

1

1

IKM mempu nyai daya saing yang tinggi

Dispe rinda g

Dispe rinda g

Dispe rinda g

Dispe rinda g

Dispe rinda g

Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri

8

Mendukung perkuatan daya saing, perluasan di dalam penerapan standarisasi untuk produk-produk industri

1

Fasilitasi HAKI

-

-

2

Perijinan

110 unit industri

-

3

SNI

1 perusah aan

-

1 perusah aan

-

-

1

Program Utama Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Utama Daya Alam

Meningkatkan perrekonomian melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam

1

Pelatihan bagi IKM

Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD

Meningkatnya efisensi, efektivitas, dan akuntabilitas BUMD

1

Terlaksananya pendampingan

2

Tersusunnya Perda penyertaan modal

3

Terlaksananya Sosialisasi Perda/ Ranperda BUMD

4

Adanya Monitoring dan Evaluasi BUMD

5

Terselesaikannya Kredit Program

TRANSMIGRASI

1 kegiata n 120 unit industri

50.000

50.000 -

1 kegiata n 130 unit industri

55.000

1 kegiatan

60.000

-

140 unit industri

-

2 perusah aan

50.000

1

60.000

2 perusahaa n

55.000

2

60.000

1 kegiata n 150 unit industri

65.000

Dispe rinda g

-

2 perusah aan

80.000

2

60.000

85.000

Dispe rinda g

70.000

Dispe rinda g

4 ranperd a -

25.000

5 Perda

50.000

1 Perda

25.000

1 Perda

25.000

1 Perda

25.000

-

4X

20.000

1X

20.000

1X

25.000

1X

25.000

3 BUMD / 12 X 281 Orang

15.000

18 X

40.000

18 X

40.000

18 X

40.000

18 X

40.000

40.000

281 Orang

80.000

200 Orang

60.000

100 Orang

40.000

-

-

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Meningkatkan dan memantapkan kerjasama antar daerah dalam rangka penyiapan lokasi transmigrasi

4 Paket

35.000

6 Paket

54.000

6 Paket

60 000

8 Paket

80.000

10 Paket

120.000

Dinas Naker trans

Meningkatnya jumlah animo calon transmigran

50 KK

10.000

100 KK

15.000

150 KK

24.000

200 KK

34.000

250 KK

50.000

Dinas Naker trans

Jumlah yang ikut pelatihan

25 Org

30.000

40 Org

48.000

50 Org

60.000

60 Org

75.000

75 Org

75.000

Jumlah yang ikut pelatihan

50 Org

85.000

50 Org

87.000

75 Org

125.000

75 Org

135.000

75 Org

145.000

1

Program Transmigrasi Regional

Terwujudnya penerangan, penyuluhan, motivasi, pendaftaran dan seleksi calon transmigran 1

Terwujudnya pelatihan transmigrasi regional 2

Terwujudnya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan pupuk organik untuk petani 3

Terwujudnya pemberangkatan transmigrasi umum dan swakarsa

Jumlah pemberangkatan transmigrasi 4

35 KK

25.000

40 KK

44.000

45 KK

50.000

50 KK

75.000

55 KK

100.000

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati pada akhir periode masa jabatan, maka ditetapkanlah beberapa indikator kinerja daerah. Dalam indikator kinerja daerah terbagi menjadi

3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek

pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

9.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pada aspek kesejahteraan masyakat, kinerja yang diukur difokuskan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olah raga. Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator) . Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, penurunan jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Indikator umum lainnya yang juga digunakan adalah indek pembangunan manusia (Human Development Index) yang digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP) sebagai indikator komposit bidang ekonomi dan sosial Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.

9.2 Aspek Pelayanan Umum Pada aspek pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayananan umum dalam bentuk barang publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bagian Indikator pelayanan umum terdiri dari infrastruktur dasar baik secara fisik maupun

sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup serta layanan yang menyangkut kinerja aparatur pemerintahan.

9.3 Aspek Daya Saing Daerah Pada aspek daya saing daerah, indikator yang diukur berkaitan dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator pada aspek daya saing daerah ini adalah kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari pengeluaran perkapita penduduk baik total maupun untuk non pangan, ketersedian infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan daya saing daerah seperti infrastruktur jalan, transportasi, fasilitas pemukiman, kemudahan layanan perijinaan usaha dalam pada penciptaan iklim investasi.

Tabel 9.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN BLITAR

NO.

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2010

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

6,34

6,53

6,61

6,83

6,97

5,06

5,41

6,27

5,91

5,00

I

ASPEK KESEHTERAAN MASYARAKAT

1

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2

Laju inflasi (%)

3

PDRB perkapita ADHB (Rupiah)

4

Angka Harapan Hidup (%)

70,66

70,97

72,01

72,07

72,08

72,09

5

Angka Melek Huruf (%)

91,90

91,95

91,96

91,97

91,98

91,98

6

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

7,23

7,35

7,42

7,45

7,49

7,5

7

IPM (%)

73,62

73,93

74,24

74,25

74,38

74,40

8

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2,71

2,19

2,01

1,97

1,90

1,85

9

Nilai Tukar Petani (NTP)

121,15

121,24

121,65

122,07

122,11

122,15

6,08

10.452.477,59 12.025.149,00 13.394.313,09 14.849.674,65 16.543.173,68 18.316.208,41

NO.

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2010

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

12,01

14,2

14

13,8

13,6

13,4

II

ASPEK PELAYANAN UMUM

1

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran

2

Persentase balita Gizi buruk (%)

0.1

0,1

0,11

0,12

0,13

1,14

3

Rasio puskesmas per penduduk

1: 52.559

1: 52.559

1 : 50.559

1 : 44.559

1 : 38.000

1 : 30.000

4

Cakupan Palayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (1,5% X Jumlah Maskin)

7,38

7,38

7,0

6,5

6

5

5

Cakupan Kunjungan Bayi (%)

89

90

90

95

98

99

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan (Ribu Rupiah)

646,62

646,74

657,23

659,12

660,03

660,25

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita per bulan (Ribu Rupiah)

307,92

310,11

316,46

321,32

322,42

323,79

1.857

75

80

85

90

95

III 1

2

3

ASPEK DAYA SAING

Panjang Jalan yang dibangun (Aspal) km

NO.

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

4

Cakupan layanan air bersih (%)

5

lama proses perijinan usaha (SIUP/TDP) hari

KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2010

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

51

51

53

55

57

60

3

3

3

3

3

3

BAB X PEDOMAN TRANSISIDANKAIDAHPELAKSANAAN

10.1

Pedoman Transisi

1.

RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2011-2016, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar. RPJMD Kabupaten Blitar ini merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Blitar, dan RKPD Kabupaten Blitar tahunan.

2.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 maka diperlukan penyusunan rancangan program indikatif Tahun 2016 yang mengacu pada program indikatif tahun 2015 sebagai dasar penyusunan RKPD tahun 2016 sebelum RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 selesai disusun; sebagai bahan dalam penyusunan rancangan APBD harus memperhatikan arahan visi-misi kepala daerah terpilih.

3.

Dalam implementasi pedoman transisi ini diperlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (governance) yang meliputi: pemerintah kabupaten, DPRD dan seluruh stakeholders pembangunan. Mengingat kebijakan ini akan dipakai sebagai dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan serta akan menjadi landasan kebijakan dan program tahun 2016-2021. Beberapa kebijakan yang bersifat lintas waktu (multiyears) dan lintas wilayah yang perlu mendapatkan perhatian bersama terutama pada tahun 2016 sebagai tahun transisi sebelum ditetapkannya RPJMD tahun 2016-2021 antara lain: a. Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Kecamatan Kanigoro. b. Pembangunan Jalan Lintas Selatan dan sirip-siripnya. c. Pelurusan Jalur Blitar - Malang. d. Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Blitar di Kecamatan Nglegok. e. Perncanaan Pembangunan Bandara.

f. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok g. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan kanigoro h. Pembangunan Pasar Agrobisnis di Kecamatan Ponggok i. Kawasan Pengembangan minyak atsiri j. Pengembangan Program Putri Kencana k. Perencanaan dan Pembangunan Pabrik Gula l. Penyelesaian Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tambakrejo.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pemerintahan

pelaksanaan yang

baik

diperlukan dan

tetap

untuk

menjamin

konsisten

serta

terciptanya

tata

fokusnya

arah

pembangunan 5 tahun kedepan sebagaimana yang sudah disepakati dan terutama untuk menghindari tumpang tindih (overlapping) pelaksanaan program antar SKPD. Selain itu kaidah pelaksanaan bertujuan agar didalam implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya serta tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : 1.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dalam rangka mewujudkan p e r e n c a n a a n y a n g p a r t i s i p a t i f ; p e n y u s u n a n n y a d i m u l a i d a r i perumusan Rancangan Awal dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan Kabupaten Blitar yang dimulai dan seminar, semiloka dan dialog bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pakar diberbagai bidang, dan telah disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui media masa dan d a l a m b e r b a g a i k e s e m p a t a n . D a l a m r a n g k a p e n y e m p u r n a a n Rancangan Akhir telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD

Kabupaten

pembangunan

Blitar

seperti

Tahun

2011-2016

perwakilan

yang

pemerintah,

diikuti DPRD ,

stakeholders o rganisasi

keagam aan, o rganisasi po litik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi pengusaha/bisnis serta tokoh/pakar berbagai bidang termasuk perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota bertetangga; dan telah menghasilkan kesepakatan bersama mengenai visi, misi, tujuan, agenda,

strategi, arah kebijakan dan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 dan telah pula disosialisasikan kepada masyarakat secara luas

melalui

media

masa

dan

dalam

berbagai

kesem patan

baik

dikalanga n pem erint ahan m aupu n organisasi kemasyarakatan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Selanjutnya Rancangan Akhir telah dikonsultasikan

kepada

Gubernur

Jawa

Timur

dan

mendapatkan

r e k o m e n d a s i u n t u k ditindaklanjuti dan diajukan ke DPRD Kabupaten Blitar guna disepakati menjadi peraturan daerah. 2.

SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing -masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahunan; dan menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

3.

SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 dengan sebaik-baiknya.

4.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke datam Renstra SKPD dan implementasinya datam Renja SKPD tahunan; dan SKPD berkewajiban mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan rencana kerja secara berkala kepada Bupati Blitar.

5.

RPJMD dipakai sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 tahunan dan tahunan dalam kurun waktu Tahun 2011-2016. Apabila berdasarkan hasil evaluasi diperlukan adanya revisi atau penyesuaian dengan perkembangan situasi pembangunan nasional dan regional Jawa Timur akan dilakukan revisi dan penyesuaian dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

6.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD diperlukan regulasi sebagai dasar pelaksanaan yang akan disusun sesuai dengan kebutuhan baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati atau keputusan bupati maupun keputusan Kepala SKPD.

Demikian RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2011 -2016 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Blitar.