BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PEMBIAYAAN KABUPATEN BLITAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR Menimbang
:
Mengingat
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 133 ayat (3), serta pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 205 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2011. Pasal 1 Dengan Peraturan ini ditetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011.
(1)
(2) (3) (4)
(1) (2) (3) (4)
(5)
(1)
(2)
(3)
Pasal 2 Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pemberian Hibah dalam bentuk uang barang kebutuhan dana atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan. Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat. Pasal 3 Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah Kabupaten Blitar kepada Gubernur Jawa Timur setiap akhir Tahun Anggaran. Pasal 4 Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Belanja Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan.
(1)
(2)
(3) (4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3) (4) (5)
(6)
(1)
(2)
(3) (4)
Pasal 5 Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan atau barang kepada organisasi/kelompok/ anggota masyarakat dan partai politik. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan pengunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bantuan Sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun anggaran. Khusus untuk Partai Politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) digunakan untuk menganggarkan dan bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau instansi, desa/Kelurahan. Belanja Bagi Hasil yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau instansi, desa/Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 7 Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dan Kabupaten kepada pemerintah desa dan lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah desa dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan. Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati. Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan. Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke kas desa/rekening penerima bantuan keuangan. Pasal 8 Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah Tahun-Tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya kemanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah Tahun-Tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah. Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD.
(5) (6)
(1)
(2)
(3) (4) (5)
(6)
(7)
Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diartikan sebagai kebutuhan riil. Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Tahun-Tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Pasal 9 Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianggarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). Belanja-belanja yang dianggarkan sebagaimana ayat (1) merupakan transfer dana dari PPKD kepada penerima belanja tersebut sehingga merupakan kelompok belanja tidak langsung pada : a.Rekening belanja subsidi; b. Rekening belanja hibah; c. Rekening belanja bantuan sosial; d. Rekening belanja bagi hasil; e.Rekening belanja bantuan keuangan; f. Rekening belanja tidak terduga. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk belanja hibah dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang/jasa dianggarkan pada SKPD dalam bentuk program/kegiatan sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan. Hibah dan Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (4), apabila berupa barang/jasa non modal, dikelompokkan pada belanja langsung, rekening belanja barang dan jasa, sedangkan untuk hibah/bantuan sosial berupa barang modal dikelompokkan pada belanja langsung, rekening belanja modal. Khusus untuk belanja bantuan sosial yang akan diwujudkan dalam bentuk barang dan sebelumnya tidak dianggarkan pada program dan kegiatan SKPD, dapat didanai dari belanja bantuan sosial yang dianggarkan di PPKD. Pengadaan, pelaksanaan dan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dan menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.
Pasal 10 Untuk pencairan belanja bantuan sosial dapat dilakukan dalam 1 (satu) SP2D yang sumber dananya dianggarkan pada kode rekening belanja bantuan sosial.
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 11 Untuk pencairan belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diawali dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati Blitar dengan rincian yang tercantum dalam lampiran I, kecuali belanja bagi hasil. Verifikasi terhadap permohonan tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Hasil verifikasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab dari SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan dan akan menjadi dasar pembuatan SPP, Penerbitan SPM maupun SP2D. Mekanisme pencairan dana secara rinci tercantum dalam Lampiran II.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (7)
(1) (2)
Pasal 12 Penerima belanja subsidi, hibah, bantuan sosial bantuan keuangan dan belanja tidak terduga bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban pengunaannya kepada Bupati Blitar melalui PPKD dan SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan. Penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang dan/atau Jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan. Hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPHD)/Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan. Hibah/bantuan sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan Berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/ Proposal Permohonan Bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan. Untuk belanja hibah kepada Instansi Vertikal dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir Tahun anggaran. Khusus bagi bantuan untuk Partai Politik, pertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pasal 13 Realisasi belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Barang (modal maupun non modal) yang dihibahkan atau dibantukan tidak diakui sebagai asset Pemerintah Daerah sehingga tidak perlu dilaporkan dalam neraca SKPD.
Pasal 14 Membebankan biaya administrasi pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011 di masing-masing SKPD/Unit Kerja yang membidangi. Pasal 15 (1) Untuk mendukung pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi dapat mengajukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati. (2) Pertanggungjawaban atas pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala SKPD/Unit Kerja yang membidangi dalam bentuk Laporan Rincian Penggunaan Dana kepada Bupati dengan Tembusan PPKD. Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 21 Pebruari 2011 BUPATI BLITAR ttd HERRY NOEGROHO
Diundangkan di Blitar Pada tanggal 21 Pebruari 2011 SEKRETARIS DAERAH ttd BACHTIAR SUKOKARJADJI BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 5/E RINCIAN BELANJA, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA NO
URAIAN
VERIVIKATOR / KOORDINATOR
1
2
3
1.
Belanja Hibah 1.1
Hibah kepada PRAMUKA
Dinas Pendidikan
1.2
Hibah kepada KONI
Dinas Pemuda, OR, Kebudayaan dan Pariwisata
1.3
Hibah kepada PMI
Dinas Kesehatan
1.4
Hibah kepada MUI
Bagian Kesra
1.5
Hibah kepada Yayasan Geronto Abiyoso
Dinas Sosial
1.6
Bagian Humas dan protokol
1.7
Hibah kepada Forum Wartawan Indonesia Hibah kepada KORPRI
1.8
Hibah kepada PKK
Badan PP dan KB
Bagian Pemerintahan
Hibah kepada Masjid Agung Kabupaten Blitar 1.10 Hibah kepada Dharma Wanita
Bagian Kesra
1.11 Hibah kepada Organda Kabupaten Blitar
Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
1.12 Hibah kepada Madrasah Diniyah
Dinas Pendidikan
1.13 Hibah kepada LPPTKA
Dinas Pendidikan
1.14 Hibah kepada Leguin Veteran
Dinas Sosial
1.15 Hibah kepada Pepabri
Dinas Sosial
1.16 Hibah kepada BAZ
Dinas Sosial
1.17 Hibah kepada PWRI
Dinas Sosial
1.18 Hibah kepada BNK Kabupaten Blitar
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19 Hibah kepada Komisi Perlindungan Perempuan 1.20 Hibah kepada KP3 WTS PTS
Badan PP dan KB
1.21 Hibah kepada Dewan Riset dan Inovasi Daerah (DRID)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.22 Hibah kepada Komisi AID
Dinas Kesehatan
1.23 Hibah kepada Perintis Kemerdekaan
Dinas Sosial
1.24 Hibah kepada Koperasi Wanita (Bantuan Permodalan) 1.25 Hibah kepada GOW
Dinas Koperasi
1.9
1
Badan PP dan KB
Dinas Sosial
Badan PP dan KB
2
3
1.26 Hibah kepada Dewan Kesenian
Dinas Pemuda, OR, Kebudayaan dan Pariwisata
1.27 Hibah kepada KUPP “Inspirasi Air”
Badan BP4K
1.28 Hibah kepada Koperasi Bintang Buana
Dinas Koperasi
1.29 Hibah kepada Koperasi Karsa Mandiri
Dinas Koperasi
1.30 Hibah kepada Koperasi Satria Jaya
Dinas Koperasi
1.31 Hibah kepada Gapoktan Dwi Makmur
Dinas BP4K
1.32 Hibah kepada SDI Babadan
Dinas Pendidikan
1.33 Hibah kepada Ponpes Nurul Iman
Dinas Pendidikan
1.34 Hibah kepada Ponpes Nailul Huda
Dinas Pendidikan
1.35 Hibah kepada Kel. Tani Tunas Barokah
Dinas Pertanian
1.36 Hibah kepada PAUD Bustanul Atfal
Dinas Pendidikan
1.37 Hibah kepada TK. Rouddlotul Atfal
Dinas Pendidikan
1.38 Hibah kepada SDI Lukmanul Hakim
Dinas Pendidikan
1.39 Hibah kepada TPA Al Amin
Dinas Pendidikan
1.40 Hibah kepada Koperasi Bina Sakti
Dinas Koperasi
1.41 Hibah kepada TK Plus Al Hidayah Maliran 1.42 Hibah kepada Lembaga Konsultan Kes. Kel/LK3 1.43 Hibah kepada FK. Pekerja Sosial Masyarakat 1.44 Hibah kepada FK Karang Taruna
Dinas Pendidikan Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial
1.45 Hibah kepada Panwaslu
2.
1.46 Hibah kepada BOS untuk SD/SDLB
Dinas Pendidikan
1.47 Hibah kepada BOS untuk SMP/SMPOLB/SMP Terbuka / SMP Satu atap Belanja Bantuan Sosial
Dinas Pendidikan
2.1
Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan a. Bantuan untuk Yayasan Yatim Piatu
Dinas Sosial
b. Bantuan untuk Yayasan Panti Jompo
Dinas Sosial
c. Bantuan untuk Wawasan Kebangsaan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
d. Bantuan untuk Penunjang kegiatan strategi
DPPKAD
1
2
2.2
e. Bantuan untuk Yayasan/Lembaga pendidikan f. Bantuan untuk BKSM
Dinas Pendidikan
g. Bantuan untuk tempat ibadah
Bagian Kesra
h. Bantuan untuk pondok pesantren
Dinas Pendidikan
i. Bantuan untuk PAUD
Dinas Pendidikan
3.
4.
Dinas Pendidikan
Bantuan Sosial untuk Kelompok Masyarakat a. Bantuan untuk kelompok perekonomian b. Bantuan untuk kelompok kesenian dan kebudayaan c. Bantuan untuk kepemudaan dan olahraga d. Bantuan untuk kelompok tani
2.3
3
Bagian Perekonomian Dinas PORBUDPAR Dinas PORBUDPAR Dinas Pertanian
Bantuan Sosial untuk Anggota Masyarakat a. Bantuan untuk santunan kematian
Bagian Kesra
b. Bantuan untuk jaminan kesehatan keluarga miskin c. Bantuan untuk masyarakat / perorangan d. Bantuan untuk BOS TK
Dinas Kesehatan DPPKAD Dinas Pendidikan
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten / Kota 3.1
BBH Retribusi Daerah Kepada Propinsi (Parkir Berlangganan)
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3.2
BBH Retribusi Daerah kepada Lembaga/Instansi (Parkir Berlangganan)
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa 4.1
BBH Retribusi Daerah dari Pemerintah Desa
DPPKAD
4.2
BBH Retribusi dari KK dan KTP
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5.
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pihak Ketiga 5.1
1 6.
3
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa a. Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa b. Bantuan untuk Tambahan Penghasilan Perangkat Desa c. Bantuan keuangan untuk Program PNPM Mandiri Pedesaan d. Bantuan Keuangan untuk Pilkades
Badan Pemberdayaan Masyarakat
e. Bantuan Keuangan untuk Penanggulangan Kekeringan atau Musim Kemarau f. Bantuan Keuangan untuk Desa/ Kelurahan LPMK g. Bantuan Keuangan untuk PNPM Integrasi h. Bantuan keuangan untuk pendamping P2KP (DDUP dan BOP)
Dinas PU Cipta Karya
i. Bantuan Keuangan untuk Pendamping BPOP PNPM Integrasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagian Pemerintahan Bagian Pemberdayaan Masyarakat Bagian Pemerintahan
Bagian Pemerintahan Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 7.1
8.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2
6.1
7.
BBH Retribusi Daerah KK dan KTP ke CV Pahala Abadi
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Belanja Tidak Terduga 8.1
Belanja tidak terduga
DPPKAD
BUPATI BLITAR ttd HERRY NOEGROHO
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR : 5 Tahun 2011 TANGGAL : 21 Pebruari 2011 PERSYARATAN PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA A. Pencairan bagi intansi non pemerintah dengan dilampiri : 1. Permohonan bantuan disampaikan kepada Bupati Blitar, dengan ketentuan : a. Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Badan Hukum / Yayasan, surat permohonannya harus diketahui camat dan / atau Kepala Desa / Kelurahan. b. Untuk Lembaga Pendidikan swasta dan penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Rektor/ Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan. 2. Panitia, Pembangunan / Pokmas harus mencantumkan susunan panitia diketahui Kades/Lurah kecuali untuk kegiatan seminar/ lokakarya. 3. Melampirkan copy akte pendirian yayasan/wakaf bila ada. 4. Permohonan/proposal harus dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya / RAB untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya lainnya untuk pekerjaan non fisik. 5. Kwitansi asli bermaterai cukup dibuat rangkap 4 (empat). 6. Melampirkan copy KTP Ketua/Penanggungjawab kegiatan dan copy rekening Bank Pemerintah atas nama pemohon. B. Pencairan bagi instansi pemerintah dengan dilampiri: 1. Permohonan bantuan disampaikan kepada Bupati Blitar dengan ketentuan : a. Untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan. b. Untuk lembaga penelitian harus diketahui oleh Rektor/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan. 2. Permohonan/proposal harus dilengkapi rincian dan lokasi kegiatan serta rencana kebutuhan biaya/RAB untuk pekerjaan pembangunan fisik dan rencana kebutuhan biaya lainnya untuk pekerjaan non fisik. 3. Melampirkan copy rekening Bank Pemerintah atas nama SKPD/Lembaga/Intansi. 4. Kwitansi asli bermaterai cukup dibuat rangkap 4 (empat. 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana. C.
Belanja Hibah dilengkapi dokumen : 1. Proposal yang telah diverifikasi oleh SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan. 2. Persetujuan Bupati terhadap proposal yang diajukan. 3. Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh penerima hibah dengan Kepala SKPD/Unit Kerja dan/atau Bupati. 4. Untuk hibah dalam bentuk uang yang peruntukannya telah dituangkan dalam DPA tidak perlu mengajukan proposal. 5. Tata cara pemberian hibah dalam bentuk barang : a. SKPD melaksanakan proses pengadaan barang yang akan dihibahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. SKPD menyerahkan barang kepada penerima hibah dengan menandatangani berita acara serah terima barang. 6. Penerima hibah harus membuat surat pernyataan bersedia mempertanggungjawabkan dana yang diterima.
D. Belanja Bantuan Sosial 1. Proposal ditandatangani pimpinan organisasi masyarakat/kelompok masyarakat/anggota masyarakat/partai politik dengan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat serta telah diverifikasi oleh SKPD yang bersangkutan. 2. Penerima bantuan harus membuat surat pernyataan bersedia mempertanggungjawabkan dana yang diterima.
3.
4.
5. 6.
Mekanisme pencairan dana belanja bantuan sosial yang memerlukan lampiran pada SP2D adalah sebagai berikut : a. SKPD/Unit kerja yang menangani/memverifikasi mengajukan usulan kepada SKPKD yang dilampiri dengan nomor rekening pada PT Bank Jatim, dengan mencantumkan nama, alamat, peruntukan dan jumlah nominal; b. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, SKPKD menerbitkan SP2D dengan mencantumkan daftar yang berisi rincian sebagaimana pada huruf a dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan SP2D dimaksud; c. Bank Jatim melakukan transfer dana tersebut kepada penerima dengan nomor rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran SP2D. Belanja Bagi Hasil a. SKPD penghasil menghitung jumlah Bagi Hasil untuk masing-masing jenis Pendapatan yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dalam keputusan kepala SKPD penghasil yang bersangkutan. b. Pencairan Belanja Bagi Hasil dilampiri kwitansi rangkap 4 (empat) asli bermaterai yang ditandatangani oleh SKPD/Instansi yang membidangi. Belanja Bantuan Keuangan Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan dari Bupati Blitar. Belanja tidak terduga. Rekomendasi atau persetujuan pemberian bantuan dari Bupati Blitar. BUPATI BLITAR ttd HERRY NOEGROHO
