BUPATI BLITAR BLITAR BUPATI PROPINSI JAWA JAWA TIMUR TIMUR PROPINSI PERATURAN BUPATI BUPATI BLITAR BLITAR PERATURAN NOMOR 18 18 TAHUN TAHUN 2015 2015 NOMOR TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ATAS PERATURAN PERATURAN BUPATI BUPATI BLITAR BLITAR NOMOR NOMOR 23 TAHUN PERUBAHAN 2014TENTANGPENJABARAN TUGAS TUGAS DAN DAN FUNGSI 2014TENTANGPENJABARAN INSPEKTORAT KABUPATEN KABUPATEN BLITAR BLITAR INSPEKTORAT DENGAN RAHMAT RAHMAT TUHAN TUHAN YANG YANG MAHA MAHA ESA DENGAN BUPATI BLITAR, BLITAR, BUPATI
Menimbang :: a. a. bahwa bahwa dalamrangkapenyesuaian dalamrangkapenyesuaian terhadap terhadap ketentuan perundang-und Menimbang
internal pemerintah,maka pemerintah,maka perlu perlu dilakukan dilakukan perubahan atas Peratura internal dan Fungsi Fungsi Inspektorat Inspektorat Kabupaten Kabupaten Blitar ; dan
b. bahwaberdasarkan bahwaberdasarkan pertimbangansebagaimanadimaksudpadahuruf pertimbangansebagaimanadimaksudpadahuruf a, b.
Mengingat Mengingat
1. Undang-UndangNomor Undang-UndangNomor 12 12 Tahun Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah :: 1.
(Lembaran Negara Negara Republik Republik IndonesiaTahun IndonesiaTahun 1950 Nomor 19, Tambah (Lembaran
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 17 17 Tahun Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Le 2. Tambahan Lembaran Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 12 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Per 3. Indonesia Tahun Tahun 2011 2011 Nomor Nomor 82); 82); Indonesia
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 5 5 Tahun Tahun 2014 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. 6, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5494); 6,
5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 23 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera 5.
244), sebagaimana sebagaimana telah telah diubah diubah beberapa beberapa kali terakhir dengan Unda 244), AtasUndang-Undang Nomor Nomor 23 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan AtasUndang-Undang
Nomor 58, 58, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran NegaraRepublik NegaraRepublik Indonesia Tahun No Nomor
6. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor Nomor 58 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 6.
Tahun 2005 2005 Nomor Nomor 140, 140, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indon Tahun
2 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Neg
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pe Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petun
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedo dan Kabupaten/ Kota ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daer
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petun Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tenta Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang U
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang P
20 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bad Daerah Kabupaten Blitar;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tu
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR
BeberapaketentuandalamPeraturanBupatiBlitarNomor23Tahun 2014tentangPenjabaranTugasdanFungsiInspektoratKabupatenBlitar,
(B
diubahsebagaiberikut : 1. Ketentuandalam Bab II, Pasal3diubahsehingga keseluruhan Pasal3, Pasal 3
Inspektoratmempunyaitugasmelakukanpengawasandanpembinaante pelaksanaan
pembinaan
atas
penyelenggaraan
desasertamelaksanakanpemeriksaan/ audit keuangan.
pemerinta
3 2.
Ketentuandalam Bab IV, Pasal 13 ayat (2) diubah, dan Pasal13ditam Pasal13, dibacasebagaiberikut : Pasal 13
(1) KelompokJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaPasal 5
pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan bidang tenaga fung (2) KelompokJabatanFungsionalsebagaimanadimaksudpadaPasal 5
a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Peme b. Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Pasal 13 A
Kelompok jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pem
a. melakukanpengawasanataspenyelenggaraanurusan pemerintaha
b. melakukanpemeriksaanterhadapaspekkebijakandaerah,urusanpe
ketertibanumumdanketentramanmasyarakat,perencanaanpemba keuangandaerah,pertanahan,kependudukandanpencatatansipil,
statistik, kearsipan, perpustakaandanpelayanandasar minimal se
c. melakukanpemeriksaanterhadapaspekpengelolaanbarangdaerah,
pekerjaanumum, perumahan, lingkunganhidup, penanaman m kalautandanperikanan,
pertanian,
kehutanan,
perindus
transmigrasidanpariwisatasertapenanganankasus–kasus/pengad
d. melakukanpemeriksaanterhadapaspekaparaturdankelembagaand kepegawaian,
kesehatan,
pendidikan,
sosial,
pemberdayaanmasyarakatdandesa,
keluargaberencanadankeluargasejahterasertakebudayaandanpen e. melaksanakanpenyusunanlaporanhasilpemeriksaan; f.
melaksanakanpenilaiantindaklanjuthasilpemeriksaan;
g. melaksanakantugas-tugas lain yang diperintahkanolehInspektur
Pasal 13 B Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mempunyai fungsi : a. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
b. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atasaspekkeuan
c. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan ter
d. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/investig
4
e. mendampingi/memberikanketeranganahlidalam proses penyidikanda f. melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan evaluasi; g. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu; h. melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan pemantauan; i. melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain;
j. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu pengendalian dan evaluasi pengawasan;
k. mengendalikanteknispelaksanaankegiatanpengawasan (audit, evaluas
l. mengendalikanmutupelaksanaankegiatanpengawasan (audit, reviu, pe m. melaksanakantugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Inspektur.
3.
Ketentuandalam Bab IV, Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga keseluru Pasal 14
(1) Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan berdasarkan atas Pernyata
(2) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dituju
Usaha Milik Daerah, yang karena tugas dan fungsinya memiliki sifat
(3) Inspektur menunjuk pejabat fungsional untuk melaksanakan peme dan dengan dilengkapi surat tugas.
Pasal
II
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan
Ditetapkan diBlitar pada tanggal29 Mei 2015 BUPATI BLITAR, ttd. HERRY NOEGROHO Diundangkan di Blitar pada tanggal 29 Mei 2015
5 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, ttd. PALAL ALI SANTOSO BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR18/D
