-1-
BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR :
TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Blitar adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah ;
c
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950) ;
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
-2-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ..... Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blitar ;
2.
Bupati adalah Bupati Blitar ;
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ;
4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
5.
Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi ;
-3-
6.
IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah ;
7.
IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD ;
8.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar ;
9.
Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan ;
10.
Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2
Tujuan penetapan IKU adalah : a.
untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan
b.
untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pasal 3
(1)
Ruang lingkup IKU terdiri dari : a. IKU Pemerintah Daerah ; dan b. IKU SKPD.
(2)
IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4
(1)
Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
(2)
IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan
-4-
format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3)
Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 5 IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk : a.
menetapkan Rencana Kinerja Tahunan ;
b.
menyusun Dokumen Penetapan Kinerja ;
c.
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja ; dan
d.
melakukan evaluasi pencapaian kinerja. BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 6
(1)
IKU Pemerintah Daerah tercantum didalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagai indikator sasaran ;
(2)
Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah ;
(3)
IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut : a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome) ; dan b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
(4)
Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu : a. pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana tugas pokok dan fungsi ; b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja ; c. kebutuhan data statistik pemerintah ; dan d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
-5-
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1)
Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar selaku unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja perangkat daerah.
(2)
Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. Ditetapkan di Blitar pada tanggal BUPATI BLITAR,
RIJANTO Diundangkan di Blitar pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
Drs. TOTOK SUBIHANDONO,M.Si BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017 NOMOR ......
Lampiran I Peraturan Bupati Blitar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor Tanggal
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BLITAR
NO
SASARAN RPJMD
1 Menurunnya Angka Kemiskinan 2 3 4 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
5 Terwujudnya stabilitas wilayah 6 7 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB
Angka Kemiskinan (%) Pendapatan per kapita (juta rupiah) Tingkat pengangguran terbuka (%) Persentase cakupan layanan infrastruktur Dinas PUPR, Dinas (jalan, irigasi, air minum, sanitasi) Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan Persentase penanganan konflik (%) Bakesbangpol Persentase penegakkan PERDA (%) SATPOL PP Indeks Pendidikan Dinas Pendidikan
8 Meningkatnya cakupan layanan dan Indeks Kesehatan kualitas kesehatan masyarakat 9 Meningkatnya kualitas kehidupan Indeks Pemberdayaan Gender sosial masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
Dinas Kesehatan Dinas KB P3A
10 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja 11 pemerintah daerah
Nilai SAKIP
Bagian Organisasi
Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur
12
Opini BPK
Bagian Pemerintahan Inspektorat, BPKAD
NO
SASARAN RPJMD
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB
13 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 14 Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM 15 berbasis pertanian dan pariwisata
Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Dinas Perindustrian (%) dan Perdagangan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16
Kontribusi pertanian terhadap PDRB (%)
17
Jumlah pajak daerah dari sektor kepariwisataan (Rp.) Predikat IKM Layanan Perijinan
18 Meningkatnya pelayanan perijinan
Dinas Pertanian, Dinas Peternakan usaha Dinas Parbudpora DPMPTSP
19 Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan 20
Persentase ketatan terhadap RTRW (%)
Dinas PUPR
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
21 Meningkatnya kualitas pembangunan desa
Persentase desa berstatus pratama (%)
Dinas Lingkungan Hidup Dinas PMD
mpiran I Peraturan Bupati Blitar tentang Penetapan kator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar : Tahun 2017 :
BLITAR
KETERANGAN
KETERANGAN
BUPATI BLITAR,
RIJANTO
LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR : TAHUN 2017 TANGGAL :
FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR KOP SURAT SESUAI SKPD KEPUTUSAN KEPALA (nama SKPD) KABUPATEN BLITAR NOMOR :
/
/ /2017
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (nama SKPD) KABUPATEN BLITAR KEPALA (..nama SKPD...) KABUPATEN BLITAR Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor ... Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama SKPD...) ;
b.
bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala (...nama SKPD...).
1.
................
2.
.................
3.
........dst MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA (...nama skpd...) KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama skpd...) KABUPATEN BLITAR.
KESATU
:
Indikator Kinerja Utama di lingkungan (...nama skpd...) Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama skpd...) Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama skpd...) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.
KETIGA
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...nama skpd...) Kabupaten Blitar.
KEMPAT
:
Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Blitar pada tanggal ............................... KEPALA (...nama skpd...) Kabupaten Blitar (Nama lengkap dan gelar) (golongan dan NIP)
BUPATI BLITAR,
RIJANTO
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLITAR INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (.....nama SKPD..) KABUPATEN BLITAR Nama SKPD Tugas Fungsi
NO
: : :
.............................................. .............................................. 1. ....................................... 2. ....................................... 3. Dst.
Sasaran Strategis Sasaran RPJMD yang diacu Sasaran Renstra SKPD
Indikator Kinerja Utama SKPD
Bidang Urusan
Sumber Data
Keterangan
KEPALA (...nama skpd...) Kabupaten Blitar (Nama lengkap dan gelar) (golongan dan NIP)
BUPATI BLITAR,
RIJANTO
