BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KEBERLANJUTAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3. 4. 5. 6.
7.
bahwa sebagai salah satu upaya bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna mencegah laju pertumbuhan jumlah keluarga miskin secara berkesinambungan akan dilaksanakan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Keberlanjutan Kabupaten Blitar Tahun 2011; bahwa dalam rangka pelaksanaan dan kelancaran pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Keberlanjutan Kabupaten Blitar Tahun 2011 perlu adanya Pedoman Kegiatan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011; 9. Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar; 10. Peraturan Bupati Kabupaten Blitar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011. Memperhatikan
:
1.
Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tertanggal 5 Nopember 2010 Nomor B.210/MENKO/KESRA/XI/2010 tentang Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2011;
2.
Surat dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Jakarta tertanggal 3 Desember 2010 Nomor : PR.01.03- DC/549 tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Proyek (BOP), Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB), Dana Operasional (BOP) dan Kesiapan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011;
3. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun 2011. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYRAKAT MANDIRI
PERKOTAAN KEBERLANJUTAN KABUPATEN BLITAR 2011 Pasal 1 Dengan Peraturan Bupati Blitar ditetapkan Pedoman Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Keberlanjutan Kabupaten Blitar Tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 2 Membebankan dana kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Keberlanjutan Kabupaten Blitar Tahun 2011 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2011. Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 28 Juli 2011 Bupati Blitar ttd HERRY NOEGROHO
Diundangkan di Blitar Pada Tanggal 28 Juli 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR ttd BACHTIAR SUKOKARJADJI BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 27/E
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR : 27 Tahun 2011 TANGGAL : 28 Juli 2011 PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KEBERLANJUTAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 I.
PENDAHULUAN Dalam rangka upaya menanggulangi kemiskinan di perkotaan, Pemerintah Indonesia/Pusat telah melakukan berbagai upaya penanganan diantaranya melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak Tahun 1999 dan pada Tahun 2007 berubah nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Dari hasil pelaksanaannya tampak perkembangan positif, khususnya dalam hal terwujudnya kelembagaan masyarakat lokal yang mandiri, yakni Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan sebagai peduli terhadap kemiskinan di komunitasnya serta pasca program berakhir diharapkan BKM menjadi lembaga yang mengakar di masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan secara berkelanjutan dan mandiri. Sebagai kelanjutan dan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, maka pada Tahun 2011 akan dilaksanakan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Keberlanjutan. Guna merealisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat tersebut Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2011 telah menyiapkan dana berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Operasional Proyek (BOP). Selanjutnya Pengguna Anggaran dalam hal ini adalah Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar pada pos Belanja Bantuan Keuangan Pendamping P2KP (PNPM Mandiri Perkotaan) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar dengan Nomor Rekening
II.
1.20.05.00.00.5.1.7.03.02 PENGERTIAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2011 a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan adalah program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program- program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant bersumber dan APBN dan APBD yang bentuknya costsharing untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Keberlanjutan adalah program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Keberlanjutan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan
sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan bersumber dari APBD untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan; c.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, balk secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. I I I . TUJUAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2011 a . Tujuan Umum Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri b . Tujuan Khusus 1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, kelompok daerah terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat mengakar, representative dan akuntabel; 3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor); 4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; 5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya; 6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal; IV.
VISI, MISI, NILAI UNIVERSAL DAN PRINSIP DASAR PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2011 a. Visi Terwujudnya masyarakat madani, yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, produktif dan lestari b. Misi Membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintahan maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan c.Nilai Universal Kejujuran, dapat dipercaya, ikhlas/kerelawanan, adil, kesetaraan dan kesatuan dalam keragaman d. Prinsip Dasar Bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, transparansi dan akuntabel, prioritas, kolaborasi, keberlanjutan dan sederhana.
V.
KONSEP DASAR PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2011 Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsipprinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan : a. Menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk mengharmonisasikan Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program;
b.Memposisikan
masyarakat
sebagai
penentu/pengambil
kebijakan
dan
pelaku
utama
pembangunan pada tingkat lokal; c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif; d.Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis; e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan; f. Konsep dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri adalah TRIDAYA
VI.
SASARAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2011 Sasaran mencakup 3 (tiga) Kelompok : 1.
Masyarakat yaitu seluruh masyarakat Kelurahan dengan penerima manfaat langsung adalah keluarga miskin dan BKM/lembaga yang mengakar serta KSM.
2.
Pemerintah Daerah yaitu perangkat pemerintah dari tingkat Kabupaten, kecamatan dan Kelurahan.
3.
Kelompok Peduli yaitu seluruh pihak terkait, perorangan/anggota asosiasi, profesi, asosiasi usaha sejenis, perguruan tinggi, LSM yang peduli dengan kemiskinan.
VII.
LOKASI PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2011
1.
Lokasi kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Srengat di wilayah Kabupaten Blitar;
2.
Lokasi kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
Keberlanjutan di Kecamatan Kanigoro, Wlingi dan Srengat di wilayah Kabupaten Blitar. VIII. KETENTUAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PROGRAM (BOP) PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2011 1. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dialokasikan Bantuan Operasional Program (BOP) untuk masing-masing Desa dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dengan rincian sebagai berikut : a. BOP Desa digunakan untuk biaya makan minum (rapat, koordinasi, sosialisasi dan penyelesaian masalah) di tingkat Desa/Kelurahan, biaya monitoring dan pelaporan, dokumentasi dan alat tulis kantor, foto copy administrasi kegiatan; b. BOP Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) digunakan untuk biaya audit, biaya makan minum (rembug warga Tahunan (RWT), sosialisasi di tingkat masyarakat, pelatihan relawan, UPK, UPL, UPS dan lain-lain), monitoring dan pembinaan keswadayaan masyarakat, alat tulis kantor dan dokumentasi, perlengkapan kantor dan foto copy administrasi. 2. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Keberlanjutan dialokasikan Bantuan Operasional Program (BOP) untuk masing-masing Desa, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Konsultan Pendamping dengan rincian sebagai berikut : a . BOP Desa digunakan untuk biaya makan minum (rapat, koordinasi, sosialisasi dan penyelesaian masalah) di tingkat Desa/Kelurahan, biaya monitoring dan pelaporan, dokumentasi dan alat tulis kantor, foto copy administrasi kegiatan. b . BOP Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) digunakan untuk biaya audit, biaya makan minum (rembug Warga Tahunan (RWT), sosialisasi di tingkat masyarakat, pelatihan relawan, UPK, UPL,
UPS dan lain-lain), monitoring dan pembinaan Keswadayaan masyarakat, alat tulis kantor dan dokumentasi, perlengkapan kantor dan foto copy administrasi. c . BOP Konsultan Pendamping digunakan disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
IX.
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2011 Penggunaan dana BLM untuk membiayai kegiatan, sebagai berikut : 1. Sosial; 2. Ekonomi; 3. Pembangunan Lingkungan. Jumlah bantuan langsung masyarakat (BLM) dan Bantuan Operasional Proyek (BOP) ditetapkan dengan keputusan Bupati
X.
PELAPORAN DAN EVALUASI PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DAN PENDAMPINGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KEBERLANJUTAN 1. Pelaporan Laporan tri bulanan perkembangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Keberlanjutan, masing-masing lokasi dibuat oleh PJOK Kecamatan dan Konsultan Pendamping yang kemudian disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. Laporan tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian penjelasan penggunaan dana. 2. Evaluasi dilakukan secara periodik 3 (Tiga) bulan dalam wadah Tim koordinasi dan apabila perlu dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
BUPATI BLITAR ttd HERRY NOEGROHO
