BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR, Menimbang
:
bahwa dalam rangka menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan yang memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan yang balk dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Blitar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
3. 4.
Cukai; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
5.
6. 7.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi
8.
Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun
9.
2010 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2010; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyempurnaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN
DANA
BAGI
HASIL
CUKAI
HASIL
TEMBAKAU DI KABUPATEN BLITAR. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Dana bagi hasil cukai adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sangsi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. 2. Bupati adalah Bupati Blitar. 3. SKPD Pelaksana adalah SKPD di Kabupaten Blitar yang berdasarkan keputusan Bupati ditunjuk sebagai pelaksana teknis penggunaan dana bagi hasil cukai. 4. Tim Teknis adalah Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati. 5. Laporan adalah dokumen tertulis yang berisi informasi tentang Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai yang disampaikan oleh SKPD pelaksana kegiatan kepada Bupati dengan menggunakan format dan waktu penyampaian yang telah ditetapkan oleh Bupati. 6. Penyakit akibat dampak hasil tembakau dan / atau asap rokok adalah semua penyakit yang secara langsung disebabkan dan / atau meningkat resikonya oleh paparan hasil tembakau dan / atau asap rokok secara aktif maupun pasif. 7. Ruang lingkup wilayah Industri Hasil Tembakau adalah wilayah kecamatan yang terdapat Industri Hasil Tembakau (IHT) dan supportingnya. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai Pedoman bagi SKPD pelaksana dan pars pihak yang terkait dalam pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Blitar agar memenuhi prinsip-prinsip
pengelolaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah : a. Sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Blitar. b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam rangka pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. c. Menjaga tertibnya administrasi pelaksanaan program / kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan ini adalah berisi petunjuk teknis penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Blitar yang meliputi : a. Perencanaan b. Pelaksanaan program dan kegiatan c. Pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan d. Monitoring dan evaluasi BAB II PERENCANAAN Pasal 4 Dalam rangka optimalisasi penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau diperlukan Perencanaan program/kegiatan yang disusun oleh Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blitar setiap Tahunnya dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi dengan dinas / Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi di Kabupaten Blitar, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat yang terkait dengan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; b. Melakukan pendataan program / kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya pembagian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait; c. Melakukan sosialisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya menjaring aspirasi stakeholders dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar; d. Melakukan sinkronisasi program / kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait. BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Bagian Kesatu Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pasal 5 Peningkatan kualitas bahan baku digunakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi : a. Standarisasi kualitas bahan baku; b. Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin yang rendah, kegiatan yang dapat dilakukan meliputi : 1. Penyediaan, pembinaan dan pengawasan benih dengan varietas unggul serta bermutu; 2. Pengembangan dan peningkatan varietas lokal tembakau; 3. Membuat percontohan (pilot project) sistem intensifikasi tembakau; 4. Pemberantasan penyakit dan harus tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan; 5. Pembinaan dan pendampingan penggunaan teknologi budidaya tembakau; 6. Kajian, penelitian dan pengembangan pertembakauan. c. Pengembangan sarana laboratorium uji tembakau dan pengembangan metode pengujian di bidang pertembakauan; d. Penanganan teknologi budidaya, panen dan pasca panen bahan baku, kegiatan yang dapat dilakukan adalah : 1. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dalam penanganan usahatani, panen dan pasca panen hasil tembakau; 2. Bantuan pinjaman untuk pengadaan saprodi, peralatan panen dan pasca panen; 3. Pengembangan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen; 4. Bantuan alat, mesin pertanian (alsintan); e. Penguatan kelembagaan kelompok tani, petani, pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau, meliputi : 1. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani / gabungan kelompok tani / koperasi / asosiasi petani tembakau; 2. Perencanaan areal pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau; 3. Penguatan permodalan melalui skema pembiayaan, hibah, bantuan
sosial dan modal kerja (berdasarkan usulan); 4. Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau. Bagian Kedua Pembinaan Industri Hasil Tembakau Pasal 6 Pembinaan industri hasil tembakau meliputi kegiatan-kegiatan : a. Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus; b. Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) : 1. Fasilitasi perlindungan indikasi geografis tembakau di Kabupaten Blitar; 2. Fasilitasi perlindungan varietas tanaman tembakau; 3. Fasilitasi atas label dan merek dagang; 4. Fasilitasi perlindungan HAKI terhadap rokok kretek; c. Perencanaan dan pembentukan kawasan industri hasil tembakau : 1. Penyusunan Masterplan Kawasan Industri Hasil Tembakau; 2. Kajian Perencanaan dan pengembangan industri hasil tembakau; d. Pemetaan industri hasil tembakau : 1. Pendataan / pemetaan industri hasil tembakau di Kabupaten Blitar; 2. Pembuatan database industri hasil tembakau; e. Fasilitasi kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan industri besar dalam pengadaan bahan baku; f. Fasilitasi penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau; g. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) : 1. Penyusunan dokumen sistem GMP, SRTP (Social Responsibility Tobacco Programme); 2. Sosialisasi dokumen sistem GMP, SRTP dan SRP; 3. Pelatihan sistem GMP, SRTP dan SRP; 4. Fasilitasi, Bimbingan dan Pendampingan penerapan sistem GMP, SRTP dan SRP; h. Peningkatan legalitas industri rokok, sosialisasi ketentuan, Peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau, kegiatan penunjang yang dapat dilaksanakan antara lain : 1. Fasilitasi perolehan ijin industri rokok; 2. Pelatihan pencegahan dan penanganan rokok ilegal; i. Pembinaan dan fasilitasi industri hasil tembakau dan rokok, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain : 1. Bimbingan teknis industri hasil tembakau; 2. Fasilitasi sarana dan prasarana IKM hasil tembakau dan rokok;
j.
k.
l.
m.
n.
3. Fasilitasi permodalan IKM hasil tembakau dan rokok; 4. Fasilitasi penumbuhan wirausaha baru di bidang industri di lingkungan industri rokok dalam rangka alih profesi; Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain : 1. Sosialisasi sistem jaminan mutu; 2. Pelatihan sistem jaminan mutu; 3. Fasilitasi, bimbingan, penerapan sistem jaminan mutu; 4. Fasilitasi perolehan sertifikasi jaminan mutu; 5. Audit internal sistem jaminan mutu; Peningkatan kompetensi laboratorium uji, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain : 1. Pengadaan sarana dan prasarana smoking machine; 2. Membangun dan memperluas jejaring antar laboratorium uji MRA (Mutual Recocognition Arrangement); 3. Membangun jaringan dan kerjasama antar laboratorium pada tingkat regional, Nasional dan Internasional; Peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM aparat dan pelaku usaha, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain; 1. Peningkatan kualitas SDM di bidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembaku; 2. Peningkatan kualitas SDM aparat / pembina pelaku usaha tembakau dan industri has tembakau (pelatihan, sekolah lapang, study banding, dn.); 3. Pembinaan hubungan industrial; 4. Pembinaan perlindungan ketenagakerjaan; Peningkatan dan pengembangan pasar dalam / luar negeri industri hasil tembakau, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain : 1. Partisipasi dalam pameran tembakau di dalam / luar negeri; 2. Pembuatan materi promo; 3. Peningkatan promosi produk yang dihasilkan masyarakat tembakau dari hasil usaha industri alih profesi; Pengembangan dan penerapan standarisasi mutu tembakau, kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain: 1. Penyusunan rancangan SNI tembakau; 2. Sosialisasi SNI tembakau; 3. Pelatihan SNI tembakau; 4. Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau; 5. Pertemuan teknis dan konvensi standard contoh tembakau. Bagian Ketiga Pembinaan Lingkungan Sosial
Pasal 7 Pembinaan Lingkungan Sosial digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir yang meliputi : a. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau : 1. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal; 2. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja / masyarakat di sekitar industri hasil tembakau; 3. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga 4.
5.
kerja, termasuk pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3); Pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja / buruh; Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian pengembangan SDM aparatur dan sarana / prasarana pendukung pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja serta kesehatan di tempat kerja
6.
Pembinaan / sosialisasi dan penegakan aturan norma ketenagakerjaan bagi masyarakat dunia usaha di sektor industri tembakau; b. Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada analisis dampak lingkungan (AMDAL), kegiatan yang dapat dilakukan meliputi 1. Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan supportingnya; 2. Penerapan manajemen lingkungan kegiatan perkebunan tembakau dan 3. 4.
industri rokok yang mengacu pada analisis dampak lingkungan; Fasilitasi sarana dan prasarana industri / domestik di lingkungan industri rokok dan supportingnya; Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan lingkungan industri rokok dan
6.
supportingnya Pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan industri hasil tembakau dan supportingnya; Pembinaan dan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah, pada
7.
kegiatan perkebunan tembakau, supportingnya; Pengadaan prasarana pemantauan
5.
industri lingkungan
hasil
tembakau
dalam
rangka
pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan 8. 9.
tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya; Fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya; Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL,
UKL / UPL, DPPL) pada kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau supportingnya; 10. Peningkatan kapasitas SDM pengelola kualitas lingkungan hidup bagi aparatur, masyarakat dan kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya; 11. Penyusunan data base dan pemetaan profil dan potensi pencemaran lingkungan pada kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau supportingnya; 12. Pembinaan dan pemantauan penggunaan bahan berbahaya dan beracun (B3) pada kegiatan Perkebunan dan Pergudangan tembakau; 13. Pengendalian pencemaran udara akibat kegiatan hasil tembakau di lingkungan industri hasil tembakau dan supportingnya;
c.
14. Implementasi rencana pengendalian perubahan iklim; 15. Pengadaan prasarana pengolahan limbah (IPAL) pada rumah sakit dan puskesmas; Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum 1. Penetapan kawasan tanpa rokok dengan menyediakan smooking area dan perlengkapannya; 2. Sosialisasi penyakit-penyakit akibat merokok kepada masyarakat;
3. Kampanye stop merokok melalui media cetak dan elektronik; d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok : 1. Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok; 2. Pengadaan peralatan kesehatan untuk perawatan penderita baik di sarana pelayan kesehatan dasar dan rujukan; 3. Pengadaan peralatan penunjang untuk memantau kondisi penderita akibat rokok; 4. Pendirian dan pengembangan poliklinik akibat rokok di puskesmas dan rumah sakit; 5. Penelitian dampak kesehatan akibat rokok; e.
Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat sekitar
industri rokok dan petani penyedia bahan baku (tembakau), kegiatannya
f.
meliputi : 1. Sosialisasi dampak merokok terhadap kesehatan reproduksi; 2. Pendirian klinik Keluarga Berencana di perusahaan rokok; Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui : 1. Bantuan permodalan untuk penunjang kegiatan usaha tani tembakau dan produksi pasca panen; 2. Pelatihan teknologi tepat guna (TTG); 3. Pelatihan produktifitas tenaga kerja; 4. Kajian pemberdayaan masyarakat di sekitar industri hasil tembakau; 5. Pemberdayaan masyarakat di sekitar industri hasil tembakau; 6. Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, tenaga kerja, dan / atau keluarganya di industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui : bantuan penguatan permodalan, bantuan sarana dan prasarana; 7. Fasilitasi informasi pasar kerja bagi masyarakat, tenaga kerja dan / atau keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk penempatan kerja sektor formal.
Bagian Keempat Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Pasal 8 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi : a. Penyuluhan; b. Seminar/Workshop; c. Forum Diskusi atau Dialog Interaktif; d. Penyebaran pamphlet, brosur, spanduk, stiker, billboard dan lain-lainnya; e. Iklan layanan masyarakat dan pemberitaan melalui media cetak maupun media elektronik; f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Bagian Kelima Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Pasal 9 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, kegiatan yang dapat dilaksanakan
antara lain : a. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan atau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran; b. Pengumpulan informasi barang kena cukai berupa etil alkohol (EA), dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang ilegal diperedaran atau tempat penjualan eceran; c. Pengumpulan informasi terkait dengan barang kena cukai ilegal dapat bekerjasama dengan instansi terkait yaitu Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Kabupaten Blitar.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pasal 10 SKPD Pengelola membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam BAB III kepada Bupati sebelum Tahun anggaran berjalan. Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari SKPD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Timur. SKPD Pengelola membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali. Bupati membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari SKPD Pengelola setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana ayat (2) kepada Gubernur Jawa Timur. Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 11 SKPD Pengelola menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam 10 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 Juli dan b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 5 Desember. Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli dan b. Untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember. Dalam hal tanggal 5 atau tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. BAB V MONITORING DAN EVALUASI Pasal 12 (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. (2) Monitoring dan Evaluasi (Money) dilaksanakan untuk : a. Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program; b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan; c. Tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dan; d. Mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program. (3) Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melakukan monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh SKPD Pelaksana. Pasal 13 (1) Bagi SKPD Pengelola yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk Tahun anggaran berikutnya. (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 (1) Secara lengkap Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar pada tanggal 13 September 2011
Bupati Blitar ttd HERRY NOEGROHO
Diundangkan di Blitar Pada Tanggal 13 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR ttd
BACHTIAR SUKOKARJADJI BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 33/E
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR : 33 Tahun 2011 TANGGAL : 13 September 2011 BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Sampai sejauh ini, penerimaan negara diperoleh dari Pendapatan cukai semakin meningkat. Sedangkan, kontribusi Pendapatan cukai terbesar adalah cukai rokok/tembakau. Berdasarkan Media Indonesia (23 Mei 2010), target APBN 2010 atas cukai sebesar 57,29 trilyun, dari jumlah tersebut, sebesar 54,2 trilyun diharapkan dapat penuhi dari cukai rokok/tembakau. Artinya sekitar 94% dari target penerimaan cukai diperoleh dari cukai rokok. Secara Nasional, Jawa Timur adalah wilayah penghasil utama tembakau dan pusat berkembangnya industri rokok. 50% sampai dengan 60% produksi tembakau Nasional berasal dari Jawa Timur. Disisi lain, tiga dari empat perusahaan besar industri rokok di Indonesia berada di Jawa Timur dan menguasai 70% pangsa pasar Nasional (Muslim Et Wardani, 2008). Potensi penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) di Jawa Timur cenderung meningkat, walaupun proporsi secara Nasional tetap berkisar antara 2%. Demikian juga dengan Kabupaten Blitar. Perlu diketahui bahwa wilayah Jawa Timur mendapatkan proporsi penerimaan DBHCT yang paling besar, yaitu sebesar 62%. Berdasarkan roadmap industri rokok dan tembakau di Indonesia sampai dengan Tahun 2020, kebijakan pengendalian produksi industri basil tembakau menggunakan instrumen tarif cukai. Di masa mendatang, terdapat kecenderungan tarif cukai rokok yang terus meningkat. Kebijakan tersebut tentunya akan berdampak negatif terhadap perkembangan industri rokok yang bersifat intensif tenaga kerja. Artinya penurunan produksi rokok dapat mengakibatkan pengangguran yang cukup serius. Disamping itu, kebijakan peningkatan tarif cenderung mengakibatkan peningkatan produksi rokok ilegal. Untuk meminimalisir adanya kemungkinan dampak negatif tersebut, pengoptimalisasian alokasi DBHCT menjadi sangat penting. PERMENKEU. No. 20.PMK.07/2009 merupakan Peraturan pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan pengalokasian dana DBHCT. Secara garis besar, Peraturan ini mengisyaratkan alokasi DBHCT terhadap dua pokok sasaran, yaitu: 1). Pembinaan lingkungan sosial, dan 2). Pemberantasan Barang Kena Cukai Regal. Dengan demikian, subtansi PERMENKEU ini, pada dasarnya,
bertujuan untuk mengantisipasi adanya dampak pencapaian roadmap tembakau Indonesia Tahun 2020. PERMENKEU, No. 20, PMK. 07/2009 yang memperbaiki Peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang alokasi penggunaan DBHCT, menimbulkan adanya multi interpretasi bagi SKPD di Kabupaten Blitar, Khususnya tentang pengusulan program pembangunan yang menggunakan DBHCT. Dalam rangka menyelaraskan pemahaman terhadap Permenkeu tersebut, telah dirumuskannya Pedoman dan Petunjuk Teknis Penggunaan DBHCT serta sanksi atas penyalahgunaan DBHCT. Namun sesuai hasil monitoring dan evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 dan ditetapkan kembali Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan DBHCHT di Jawa Timur. Dengan demikian perlu merevisi Peraturan Bupati Blitar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Blitar. 1.2.
Maksud Dan Tujuan 1.2.1. Maksud Maksud dari penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah sebagai Pedoman bagi pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Blitar agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan Peraturan yang berlaku. 1.2.2. Tujuan Tujuan dari penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah sebagai berikut : 1. Sebagai Pedoman pelaksanaan program/kegiatan penggunaan DBHCHT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. 2. Sebagai acuan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hat koordinasi pelaksanaan program/kegiatan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Blitar. 3. Menjamin tertibnya administrasi pelaksanaan
program/kegiatan penggunaan DBHCHT sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. 1.3.
Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun
1.4.
2009 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar; 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyempurnaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman dan petunjuk teknis penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Blitar meliputi : 1. Perencanaan program/kegiatan penggunaan DBHCHT; 2. Pelaksanaan program/kegiatan penggunaan DBHCHT; 3. 4.
Pelaporan Pelaksanaan program/kegiatan penggunaan DBHCHT; Monitoring dan Evaluasi program/kegiatan penggunaan DBHCHT. BAB II
PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN PENGGUNAAN DBHCHT Dalam rangka optimalisasi penggunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperlukan Perencanaan program/kegiatan pelaksanaan penggunaan DBHCHT. Adapun persiapan Perencanaan tersebut adalah: 1. 2. 3. 4. 5.
Melakukan koordinasi dengan dinas (SKPD) dan instansi yang terkait dengan penggunaan DBHCHT; Melakukan pendataan program/kegiatan SKPD dalam penggunaan DBHCHT sebagai upaya pembagian alokasi DBHCHT setiap SKPD yang terkait; Melakukan sosialisasi alokasi DBHCHT sebagai upaya menjaring aspirasi stakeholders dalam penggunaan DBHCHT di Kabupaten Blitar; Melakukan sinkronisasi program/kegiatan penggunaan DBHCHT antar SKPD dan instansi yang terkait; Persiapan pelaksanaan program/kegiatan masing-masing SKPD dan instansi yang terkait.
penggunaan
DBHCHT
oleh
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Mekanisme pokok pelaksanaan Program/kegiatan penggunaan DBHCHT melalui:
3.1
Peningkatan Kualitas Bahan Baku, meliputi : 1. 2.
Standarisasi kualitas bahan baku. Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah, dengan kegiatan yang meliputi: a. Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu; b. c. d.
3.
4.
5.
3.2
Percontohan Intensifikasi tembakau; Revitalisasi Tembakau ekspor; Pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan;
e. Bimbingan teknologi budi daya tembakau; f. Pembinaan usaha tani tembakau. Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian, dengan kegiatan yang meliputi: a. Pembangunan sarana laboratorium uji komoditas tembakau; b. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia uji laboratorium. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku, dengan kegiatan yang meliputi: a. Pengembangan teknologi panen dan pasca panen; b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau. Penguatan kelembagaan kelompok tani, petani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau, dengan kegiatan yang meliputi: a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani/asosiasi petani tembakau; b. Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau; c. Perencanaan areal pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau; d. Penguatan permodalan melalui skema pembiayaan hibah, bantuan sosial, modal kerja.
Pembinaan industri digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau, meliputi: 1.Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau, dengan kegiatan yang meliputi: a. Pendataan; b. Verifikasi; c. Kodifikasi; d. Sertifikasi mesin pelinting sigaret (rokok). 2.Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI),
dengan kegiatan yang meliputi: a. Fasilitasi perlindungan indikasi geografis tembakau; b. Fasilitasi perlindungan varietas tanaman tembakau; c. Fasilitasi perlindungan atas paten Tembakau Bawah Naungan (TBN); d. Fasilitasi perlindungan atas label dan merek dagang; e. Fasilitasi perlindungan HAKI terhadap merk rokok pada industri hasil tembakau; 3.Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau di masing-masing wilayah kecamatan yang terdapat Industri Hasil Tembakau (IHT); 4.Pemetaan Industri hasil tembakau, dengan kegiatan yang meliputi: a. Pendataan industri hasil tembakau (rokok); b. Pembuatan sistem dan database industri hasil tembakau; 5.Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi dengan industri besar hasil tembakau; 6.Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau/ rokok; 7.Peningkatan dan Pengembangan proses industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah; 8.Pembinaan legalitas industri hasil tembakau/rokok sosialisasi ketentuan, Peraturan dan perijinan yang berlaku bagi industri hasil tembakau/ rokok, dengan kegiatan yang meliputi: a. Bimbingan dan fasilitasi perolehan ijin industri hasil tembakau/ rokok; b. Pelatihan pencegahan dan penanganan rokok ilegal; c. Bimbingan dan fasilitasi legalitas usaha industri hasil tembakau/ rokok. 9.Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang dan industri hasil tembakau/rokok, dengan kegiatan yang meliputi: a. Bimbingan teknis manajemen industri hasil tembakau/ rokok; b. Pembinaan dan fasilitasi pedagang hasil tembakau/rokok dan industri hasil tembakau/rokok melalui bantuan perkuatan permodalan dan sarana produksi; c. Pembinaan kemampuan keterampilan karyawan industri hasil tembakau/ rokok; d. Penumbuhan wirausaha baru di bidang industri di lingkungan industri rokok. 10. Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok, dengan kegiatan yang meliputi : a. Sosialisasi sistem manajemen mutu; b. Pelatihan sistem manajemen mutu; c. Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi sistem manajemen mutu; d. Audit internal sistem manajemen mutu. 11. Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM aparat,
12. 13.
14. 15.
16.
3.3
pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan industri rokok, dengan kegiatan yang meliputi : a. Peningkatan kualitas SDM di bidang fumigasi, pengujian dan inspeksi tembakau, b. Peningkatan kualitas SDM aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan industri hasil tembakau; c. Peningkatan keterampilan masyarakat dibidang industri di lingkungan industri hasil tembakau. Peningkatan dan Pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri Industri hasil tembakau; Pengembangan dan Penerapan Standarisasi mutu tembakau, dengan kegiatan yang meliputi: a. Penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) tembakau; b. Sosialisasi SNI tembakau; c. Pelatihan SNI tembakau; d. Fasilitasi, bimbingan, penerapan dan sertifikasi SNI tembakau; e. Pertemuan teknis dan konvensi standarisasi contoh tembakau. Fasilitasi konseling industri rokok dan dampaknya; Peningkatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen, dengan kegiatan yang meliputi: a. Pengawasan dan pengendalian produk hasil tembakau impor; b. Pelatihan penggunaan timbangan yang benar bagi petani tembakau, pedagang tembakau dan industri hasil tembakau dalam rangka transaksi hash tembakau; Peningkatan dan pengembangan desain kemasan produk industri hasil tembakau.
Pembinaan Lingkungan Sosial digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir, yang meliputi: 1.Pembinaan kemampuan, keterampilan dan peningkatan Pendapatan masyarakat pada bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan kehutanan di lingkungan industri hash tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau; a. Pembinaan kemampuan, keterampilan dan peningkatan Pendapatan masyarakat pada bidang Pertanian, peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk perluasan kesempatan kerja dan penempatan kerja di sektor formal; b. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja untuk peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia bagi tenaga kerja/ masyarakat di
sektor tembakau; Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, termasuk pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3); d. Pengembangan hubungan Industrial yang harmonis, dialogic, adil dan bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja/ buruh; e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan penelitian, pengembangan SDM aparatur dan pengadaan sarana prasarana lembaga latihan/unit; f. Program penciptaan perluasan kesempatan kerja dengan memberikan Perkuatan permodalan Bantuan sarana dan prasarana g. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan sarana dan prasarana bimbingan sosial, keterampilan di daerah industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau; h. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (eks klien Panti) melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja di daerah industri hasil tembakau dan / atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau. 2.Penerapan sistem manajemen Lingkungan Industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya; b. Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) kegiatan perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya; c. Pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan Perkebunan Tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/ UPL); d. Pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya; e. Fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya; f. Peningkatan kualitas SDM pengelolaan lingkungan bagi aparatur, c.
masyarakat dan kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya; g. Penyusunan database, pemetaan profit dan Inventarisasi serta identifikasi potensi pencemaran lingkungan pada perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya; h. Pengadaan prasarana pengolah limbah (IPAL) pada rumah sakit dan puskesmas. 3.Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum; a. Penetapan kawasan tanpa rokok; b. Penyediaan smoking area dan perlengkapannya. 4.Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat sekitar industri rokok dan petani penyedia bahan baku (tembakau); a. Sosialisasi dampak merokok terhadap kesehatan reproduksi; b. Pendirian klinik Keluarga Berencana di perusahaan rokok. 5.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan pelayanan kesehatan akibat dampak hasil tembakau dan atau asap rokok yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. a. Promotif Melakukan penyuluhan; Menyediakan sarana dan media promosi; Menyediakan layanan masyarakat bidang kesehatan; Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan edukasi deteksi dini; Pemasyarakatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). b. Preventif Pelatihan dan peningkatan kemampuan petugas dalam penanggulangan akibat dampak industri tembakau dan atau rokok; Pembinaan, pemantauan, koordinasi dan evaluasi upaya terkait akibat dampak hasil industri tembakau dan atau rokok; Pemeliharaan kesehatan melalui screening dan pendampingan (Home care). c. Kuratif Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan kesehatan; Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan dan kedokteran Pengadaan obat-obatan dan bahan pakai habis bagi fasilitas
d.
pemberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; Pembiayaan perijinan alat-alat kedokteran dan kesehatan; Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, meliputi radiologi laboratorium, gizi, serta menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan, PAL dan Incinerator; Pembiayaan kesehatan bagi pekerja industri rokok dan petani penghasil tembakau. tembakau. Rehabilitatif Penyediaan pelayanan kesehatan secara berkala dan berkelanjutan bagi penderita; Memfasilitasi eks penderita untuk meningkatkan derajat kesehatannya.
3.4
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, kegiatan yang dapat dilaksanakan meliputi : 1.Penyuluhan; 2.Seminar; 3.Forum Diskusi atau Dialog Interaktif; 4.Penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, bilboard dan lain-lain; 5.Pelayanan masyarakat.
3.5
Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal; Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, yang tidak dilekati pita cukai/polos, yang tidak sesuai dengan peruntukkannya pada tempat penjual eceran.
4.1.
BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN Setiap SKPD yang terlibat dalam kegiatan DBHCHT membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Jana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Blitar setiap 6 bulan sekali dengan ketentuan; a). untuk semester pertama paling lambat tanggal 5 Juli; dan b) untuk semester kedua paling lambat tanggal 5 Desember. Dalam hal tanggal 5 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan dilaksanakan pada hari
4.2.
kerja sebelumnya. Bupati membuat laporan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari setiap SKPD yang terlibat dalam kegiatan DBHCHT kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan ketentuan: a). untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli; dan b) untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. BAB V MONITORING DAN EVALUASI
5.1.
5.2.
Monitoring dan Evaluasi Tujuan dilakukannya Monitoring dan evaluasi (money) adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program; 2. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;; 3. Tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan dan; 4. Mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program. Kegiatan secara partisipatif oleh pengelola Alokasi DBHCHT di Kabupaten Blitar Sanksi 1. Bagi semua pihak yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk Tahun anggaran berikutnya. 2. Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. BAB VI PENUTUP
Dalam pelaksanaan penggunaan DBHCHT ini harus terdapat pemahaman yang sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh instansi yang terkait agar terdapat sinkronisasi dan sinergi program/kegiatan yang dilaksanakan serta mampu mengakomodasi kepentingan pelaku usaha industri hash tembakau (petani dan industri hasil tembakau).
Pedoman dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hash Cukai Hash Tembakau (DBHCHT) dan Saksi atas Penyalahgunaan DBHCHT ini disusun sebagai landasan dan arah bagi pelaksana kegiatan penggunaan alokasi DBHCHT.
Blitar, 13 September 2011 BUPATI BLITAR ttd HERRY NOEGROHO
26
