-1SALINAN
BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN BLITAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR, Menimbang :
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor
10/D),
perlu
mengatur
kedudukan,
susunan
organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar dalam Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
-2Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor
6,
Tambahan
Indonesia Nomor 5494);
Lembaran
Negara
Republik
-311. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121); 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pedoman
Pemerintah Pembinaan
Nomor dan
79
Tahun
Pengawasan
2005
tentang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor
165,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan
Pemerintah
Nomor
28
Tahun
2012
tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 16. Peraturan
Pemerintah
Nomor
24
Tahun
2014
tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
-417. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS
DAN
FUNGSI
SERTA
TATA
KERJA
DINAS
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN BLITAR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. 3. Bupati adalah Bupati Blitar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. 5. Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar. 6. Kepala
Dinas
adalah
Kepala
Dinas
Perpustakaan
dan
Arsip
Kabupaten Blitar. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas. 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. BAB II
-5KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Dinas Perpustakaan dan Arsip merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan
daerah
di
bidang
perpustakaan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kearsipan serta tugas pembantuan. (2) Dinas Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip terdiri atas: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Layanan dan Pelestarian Kearsipan, membawahi: 1. Seksi Akuisisi dan Pelestarian Arsip; 2. Seksi Layanan Kearsipan; 3. Seksi Pengelolaan Arsip
dan Jaringan Sistem Informasi
Kearsipan. d. Bidang Layanan dan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Minat Baca dan Perpustakaan; 2. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Koleksi; 3. Seksi Layanan dan Jaringan Informasi Perpustakaan. e. UPTD. f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
-6(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Pasal 4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip tercantum dalam
Lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan Bupati ini.
BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 5 (1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kearsipan serta tugas pembantuan. (2) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. memvalidasi dan menetapkan bahan kebijakan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan; b. mengkoordinasikan
penyusunan
perencanaan
program
dan
anggaran dibidang perpustakaan dan kearsipan; c. memimpin pelaksanaan di bidang perpustakaan dan kearsipan; d. mengkoordinasi
pemantauan,
evaluasi
dan
pelaporan
atas
pelaksanaan di bidang perpustakaan dan kearsipan; e. memimpin koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
-7f.
memimpin pembinaan penyelenggaraan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
g. memimpin pembinaan UPTD; h. memimpin pelaksanaan administrasi dibidang perpustakaan dan kearsipan; i.
mengkoordinasi penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
j.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6
(1) Sekretaris
mempunyai
tugas
membantu
Kepala
Dinas
dalam
menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi: a. memverifikasi bahan kebijakan dinas; b. mengkoordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD; c. mengkoordinasi penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas; d. mengkoordinasi
pelaksanaan
pembinaan,
pengelolaan
dan
pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan; e. mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan perundangundangan bidang Perpustakaan dan Arsip; f.
memimpin pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja; h. mengkoordinasi penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan dinas; i.
mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkup Dinas.
j.
memimpin penyusunan profil dinas;
-8k. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas; dan l.
mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Pasal 7 (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan
penyiapan
bahan,
penyusunan
program
dan
anggaran, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. (2) Untuk
pelaksanaan
tugas
pada
ayat
(1),
Kepala
Sub
Bagian
Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi : a. menyusun konsep dan menganalisa data dan rencana kegiatan serta program kerja dinas; b. merancang
dan
menentukan
pelaksanaan
pemantauan
dan
evaluasi hasil program kerja dinas; c. menghimpun dan mengalisa data dan program dinas; d. menyusunan laporan program kerja dan laporan keuangan dinas; e. mengelola data dalam rangka penyusunan anggaran keuangan; f.
menyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data, dokumen serta pelaporan keungan;
g. membuat konsep dan menentukan pelaksanaan pengujian data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan serta dokumen pendukung; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Seketaris.
Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 8
-9(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan
dokumentasi,
serta
pengelolaan
urusan
administrasi
kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. (2) Untuk pelaksanaan tugas pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan admistrasi Kepegawaian; b. menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu dan pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan; c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat; d. menyusun rencana dan menentukan pelaksanaan, pengamanan, dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitar; e. menyelenggarakan pengelolaan inventaris dinas; f.
melaksanakan pelayanan administrasi semua unit organisasi;
g. menyusun rencana dan menentukan pengelolaan kesejahteraan pegawai dan gaji pegawai; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .
Bagian Ketiga Bidang Layanan dan Pelestarian Kearsipan Pasal 9 (1) Kepala Bidang Layanan dan Pelestarian Kearsipan mempunyai tugas menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, pedoman teknis, pembinaan dan pengendalian progam kegiatan akuisisi dan pelestarian arsip; layanan dan pelestarian kearsipan; dan penataan dan jaringan sistem informasi kearsipan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Layanan dan Pelestarian Kearsipan mempunyai fungsi : a. memverifikasi rencana dan program kerja bidang; b. mengkoordinasikan
program
kerja
masing-masing
lingkungan Bidang Layanan dan Pelestarian Arsip;
kasi
di
-10c. mengkoordinasi penyelenggaraan pelaksanaan program Layanan Kearsipan untuk SKPD; d. mengkoordinasi pelaksanaan program Layanan Kearsipan untuk Non SKPD; e. mengkoordinasi pelaksanaan program Jaringan Sistem Informasi Kearsipan Daerah; f.
mengkoordinasi pelaksanaan layanan dan publikasi arsip;
g. mengkoordinasi penelusuran dan pelestarian arsip; h. memimpin pengkoordinasian dan kerjasama kearsipan dengan lembaga-lembaga
negara/pemerintah,
pemerintah
provinsi,
kabupaten/kota, BUMD, BUMN, swasta dan perorangan serta lembaga kearsipan yang lain; i.
mengkoordinasikan penilaian penyerahan arsip;
j.
mengkoordinasikan pemilahan, penyiangan dan pemberkasan arsip;
k. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan l.
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Dinas. Paragraf 1 Seksi Akuisisi dan Pelestarian Arsip Pasal 10
(1) Seksi Akuisisi dan Pelestarian Arsip mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan kebijakan
operasional, melakukan
pedoman teknis dan program akuisisi dan pelestarian arsip; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Akuisisi dan Pelestarian Arsip mempunyai fungsi : a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan akuisisi dan pelestarian arsip; b. menyusun dan melakukan pengkajian pelaksanaan penilaian dan akuisisi arsip; c. membuat konsep dan menyusun rencana kerjasama kearsipan dengan lembaga-lembaga negara/pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BUMD, BUMN, Swasta dan perorangan serta lembaga kearsipan yang lain untuk menambah khasanah arsip;
-11d. menyusun
rencana
dan
menentukan
penyelamatan
arsip
perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan desa/kelurahan; e. menyusun
rencana
dan
menentukan
penilaian
dan
peliputan
dan
penyerahan/penarikan arsip statis SKPD; f.
menyusun
rencana
dan
menentukan
pendokumentasian kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menambah khasanah kearsipan; g. menyusun dan pengkajian penyelengaraan alih media arsip; h. menyusun rencana dan menentukan penanganan reproduksi arsip; i.
menyusun rencana dan menentukan penelusuran dan pelestarian arsip;
j.
menyusun
rencana
dan
menentukan
perlindungan
dan
penyelamatan arsip akibat bencana alam yang berskala kabupaten; k. melaksanakan penambahan khasanah arsip milik
pribadi dan
atau institusi yang memiliki kesejarah dengan pemerintahan kabupaten Blitar dengan cara pembelian/ganti rugi; l.
menyelenggarakan preservasi arsip;
m. menyiapkan kegiatan penilaian, pemilahan dan pemindahan arsip statis yang mempunyai nilai guna pertanggungjawaban nasional ke ANRI/Lembaga Kearsipan di Propinsi; n. membuat konsep dan menyusun rencana dengan kasi-kasi lain di lingkungan Dinas; o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Paragraf 2 Seksi Layanan Kearsipan Pasal 11 (1) Kepala
Seksi
perencanaan,
Layanan
Kearsipan
melaksanakan
mempunyai
kebijakan
tugas
operasional,
menyusun melakukan
pedoman teknis program Layanan Kearsipan; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Layanan Kearsipan mempunyai fungsi :
-12a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan Layanan Kearsipan SKPD dan Non SKPD; b. menyelenggarakan layanan dan publikasi arsip; c. melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip; d. menyelenggarakan peningkatan Sumber Daya Kearsipan SKPD dan Non SKPD meliputi bimbingan teknis , penyuluhan dan apresiasi; e. menyusun dan mengkaji kebutuhan pendidikan dan pelatihan kearsipan di SKPD dan Non SKPD; f.
menyusun bahan pengkajian di bidang pengembangan layanan untuk SKPD dan Non SKPD;
g. melaksanakan penerbitan naskah sumber arsip; h. menerbitkan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah; i.
melakukan jasa kearsipan SKPD dan Non SKPD; dan
j.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang. Paragraf 3
Seksi Pengelolaan Arsip dan Jaringan Sistem Informasi Kearsipan Pasal 12 (1) Kepala seksi Pengelolaan Arsip dan Jaringan Sistem Informasi Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja operasional program pengelolaan arsip dan Jaringan Sistem Informasi Kearsipan; (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),
Kepala Seksi Pengelolaan Arsip dan Jaringan Sistem Informasi Kearsipan mempunyai fungsi : a. menyusun rencana dan Program Kerja operasional kegiatan Penataan Arsip dan Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Kearsipan (JISK); b. menyiapkan bahan penetapan norma, Standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten yang
meliputi
penyelenggaraan prasarana;
penyelenggaraan kearsipan
statis,
kearsipan standarisasi
dinamis, sarana
dan
-13c. menyelenggarakan pengelolaan arsip dan penataan arsip
di
lingkungan Organisasi Perangkat Daerah; d. melakukan
pengelolaan
arsip
Dinamis
Pemerintah
Daerah
Kabupaten Blitar dan BUMD Kabupaten; e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama kearsipan dengan lembaga-lembaga
negara/pemerintah,
pemerintah
provinsi,
kabupaten/kota, BUMN, BUMD, Swasta dan perorangan serta lembaga kearsipan luar negeri; f.
menyelenggarakan
pelaksanaan
program
penilaian
dan
penyusutan arsip; g. menyelenggarakan penyusunan dan pengelolaan daftar Pencarian dan Inventaris arsip; h. mengelola Arsip Statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten, BUMD Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya
dalam
1
(satu)
daerah
Kabupaten,
Organisasi
kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten, Organisasi Politik tingkat
Daerah
Kabupaten,
Pemerintahan
Desa
dan
Tokoh
Masyarakat tingkat Kabupaten; i.
menyusun rencana dan mengkaji ulang persetujuan jadwal retensi dan pemusnahan arsip;
j.
menyusun
rencana
pengawasan/supervisi
terhadap
penyelenggaraan kearsipan LPD; k. menyusun rencana dan mengkaji ulang pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; l.
mengelola simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD);
m. menyusun pengkajian kebutuhan pengembangan sistem informasi kearsipan; n. membuat
konsep
dan
merencanakan
penelitian
dan
pengembangan aplikasi sistem kearsipan; o. merencanakan
dan
menentukan
perawatan
dan
perbaikan
jaringan Sistem Infomasi Kearsipan; p. menyusun
rencana
dan
menentukan
Implementasi
Sistem
Jaringan Informasi Kearsipan di LPD; q. membuat konsep dan merencanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
-14r.
menyusun rencana dengan kasi-kasi lain di lingkungan Dinas; dan
s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Bagian Ketiga Bidang Layanan dan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Pasal 13 (1) Kepala
bidang
Layanan
dan
Pengembangan
Sumber
Daya
Perpustakaan mempunyai tugas menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, prosedur, pembinaan dan pengendalian program kegiatan
pengembangan
minat
baca
dan
perpustakaan;
Pengembangan dan pengolahan koleksi; dan layanan perpustakaan dan jaringan informasi perpustakaan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang
Layanan
dan
Pengembangan
Sumber
Daya
Perpustakaan mempunyai fungsi : a. memverifikasi rencana dan program kerja Bidang; b. mengkoordinasikan
program
kerja
masing-masing
kasi
di
lingkungan Bidang Layanan dan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan minat baca; d. mengkoordinasikan
pelaksanaan
program
pengembangan
perpustakaan; e. mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan koleksi; f.
mengkoordinasikan pelaksanaan program pengolahan koleksi;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan program layanan perpustakaan; h. mengkoordinasikan
pelaksanaan
pembangunan
informasi perpustakaan; i.
memimpin sistem pengendalian intern;
jaringan
-15j.
mengkoordinasikan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Dinas; dan
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
Paragraf 1 Seksi Pengembangan Minat Baca dan Perpustakaan Pasal 14 (1) Kepala
Seksi
Pengembangan
Minat
Baca
dan
Perpustakaan
dan
melaksanakan
mempunyai
tugas
melakukan
perencanaan
operasional
teknis
program
pengembangan
minat
baca
dan
perpustakaan; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala
Seksi
Pengembangan
Minat
Baca
dan
ayat (1),
Perpustakaan
mempunyai fungsi : a. menyusun
bahan
perencanaan
kegiatan
promosi
dan
pengembangan minat baca; b. merencanakan dan menentukan pengenalan dan penyebarluasan informasi mengenai produk layanan perpustakaan ke masyarakat; c. merencanakan dan menentukan kegiatan peningkatan minat baca masyarakat; d. menyusun bahan perencanaan kegiatan Pengembangan SDM dan Pembinaan Perpustakaan; e. merencanakan dan menentukan kajian Pembinaan SDM dan pengembangan perpustakaan; f.
merencanakan dan menentukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai tenaga pengelola perpustakaan;
g. merencanakan dan menentukan pembinaan pengelolaan taman baca, perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah; h. merencanakan
dan
menentukan
evaluasi
dan
pemantauan
pengembangan perpustakaan; i.
melaksanakan Bidangnya.
tugas-tugas
lain yang
diberikan oleh
Kepala
-16-
Paragraf 2 Seksi Pengembangan dan Pengolahan Koleksi Pasal 15 (1) Kepala Seksi Pengembangan dan Pengolahan Koleksi mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pengembangan dan pengolahan koleksi perpustakaan; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Pengolahan Koleksi mempunyai fungsi : a. menyiapkan
bahan
perencanaan
kegiatan
deposit,
akuisisi,
inventarisasi, pengolahan & preservasi koleksi; b. menyusun dan membuat konsep kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan; c. melakukan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah; d. merencanakan
dan
menentukan
pengadaan
koleksi
melalui
pembelian, hibah dan tukar menukar; e. mengkaji dan menentukan pelestarian naskah kuno milik daerah; f.
mengkaji dan menentukan inventarisasi koleksi dan pemeriksaan koleksi berkala (stock opname);
g. menyusun rencana dan menentukan pengolahan koleksi; h. menyusun rencana dan menentukan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penyiangan koleksi; dan i.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Paragraf 3 Seksi Layanan dan Jaringan Informasi Perpustakaan Pasal 16
(1) Kepala
Seksi
Layanan
mempunyai tugas operasional
program
Perpustakaan;
dan
Jaringan
Informasi
menyiapkan perencanaan kegiatan
layanan
dan
Perpustakaan
dan pelaksanaan Jaringan
Informasi
-17(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut ayat (1), Kepala
Seksi
Layanan
dan
Jaringan
Informasi
Perpustakaan
mempunyai fungsi : a. menyusun bahan perencanaan kegiatan Layanan Perpustakaan, Kerjasama, Jaringan Informasi Perpustakaan dan Perpustakaan Digital; b. menyusun rencana dan menentukan pelayanan Perpustakaan Umum dan Taman Baca; c. merencanakan dan menentukan pelayanan Perpustakaan Keliling; d. menjalin dan memelihara kerjasama antara perpustakaan umum dengan pihak lain; e. membuat jaringan informasi perpustakaan; f.
menyusun rencana dan menentukan penerapan sistem informasi perpustakaan;
g. merencanakan dan menentukan pembuatan dan pengelolaan perpustakaan digital; h. menyusun rencana dan menentukan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan jaringan informasi perpustakaan; dan i.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 17 (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas. (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Pasal 18 Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT Dinas ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19
-18-
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
kebutuhan
dan
beban
kerja,
sesuai
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. BAB VI TATA KERJA Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
-19(6) Dalam
menyampaikan
laporan
masing-masing
kepada
atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 21 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang ditetapkan
sebelum
Peraturan
Bupati
ini
diundangkan,
tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPTD yang baru ditetapkan. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 72 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor
-20Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar pada tanggal 8 Nopember 2016 BUPATI BLITAR, Ttd. RIJANTO Diundangkan di Blitar pada tanggal 8 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, Ttd. PALAL ALI SANTOSO BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 60/D Salinan sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA U.b. KEPALA BAGIAN HUKUM
HARIS SUSIANTO, SH., M.Si Pembina NIP. 19670531 199003 1 002
-21-
