BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA DAN HADIAH PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)KABUPATEN BLITAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR, Menimbang
: a. bahwa Blitar
ketentuanyang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor
Pelaksanaan
20
Tahun
Lomba
2009
tentang
Kecepatan
Pedoman
Pemungutan
dan
Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka guna lebih meningkatkan motivasi dan kegairahan kerja dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu segera merubah Pedoman pelaksanaan lomba kecepatan pemungutan dan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Kabupaten Blitar; b.
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Blitar;
Mengingat
: 1.
Undang–UndangNomor Pembentukan Lingkungan Republik
12
tahun
Daerah-Daerah Provinsi
Indonesia
tentang
Kabupaten
JawaTimur Tahun
1950
dalam
(Lembaran 1950
Negara
Nomor
19,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan
Bangunan
(Lembaran
Negara
Republik
-2-
Indonesia Nomor Tahun 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3.
Undang–Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran negara Nomor 4438); 4.
Undang –undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan 6. Undang–Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran negara Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Daerah KabupatenBlitarNomor 16 Tahun 2012 tentangPerubahanAtasPeraturan KabupatenBlitarNomor tentangOrganisasidan
19 Tata
Daerah Tahun
KerjaDinas-Dinas
2008 Daerah
(Lembaran Daerah KabupatenBlitarTahun 2012 Nomor 5/B );
-3-
10. Peraturan
Daerah
Nomor
7
Tahun
2013
tentang
Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Tugas
dan
Fungsi
Dinas
Pendapatan
Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor8/E); 12. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang tata cara Pemungutan dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Kabupaten Blitar
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA DAN HADIAH PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) DI KABUPATEN BLITAR
Pasal I Pedoman Pelunasan
Pelaksanaan Pajak
Bumi
Lomba dan
dan
Hadiah
Bangunan
Percepatan
Perdesaan
dan
Perkotaan (PBB-P2) dituangkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 2 Pedoman Pelunasan
Pelaksanaan Pajak
Lombadan
Bumi
dan
Hadiah
Percepatan
Bangunan
Perdesaan
danPerkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Pajak Bumi dan Bangunan sector Pedesaan dan/ atau sector Perkotaan. Pasal 3 LombadanHadiahPercepatanPelunasanPajakBumidanBanguna nsektorPedesaandan/
Perkotaan
(PBB-P2)
sebagaimanadimaksuddalamPasal
2
diberlakukanbagiKecamatandanDesa/Kelurahan
di
KabupatenBlitar.
-4-
Pasal 4 Membebankan biaya Lomba dan Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) sebagaimana
dimaksud
pada
Pasal
3
pada
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
Pasal 5 Peraturan
Bupati
diundangkan.Agar
ini
mulai
setiap
orang
berlaku dapat
pada
tanggal
mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar padatanggal 2 Januari 2015 BUPATI BLITAR, ttd. HERRY NOEGROHO
Diundangkan di Blitar padatanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR ttd. PALAL ALI SANTOSO BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 2/B
1
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR
2 TAHUN 2015
TANGGAL
2 JANUARI 2015
PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA DAN HADIAH PERCEPATAN PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB-P2 ) DI KABUPATEN BLITAR I. PENDAHULUAN Bahwa
Pajak
merupakan
Bumi
salah
dan
satu
Bangunan
sumber
penyelenggaraan
pemerintahan
KabupatenBlitar.
Seiring
Perdesaan
pendapatan dan
dengan
itu
dan
daerah
pelaksanaan perlu
Perkotaan(0PBB-P2) untuk
pembiayaan
pembangunan
diupayakan
di
percepatan
pelunasannya. II. MAKSUD DAN TUJUAN A. Maksud
:
Mendorong
intensifikasi
dan
percepatan
pelunasan
PajakBumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan( PBB-P2). B. Tujuan
:
Meningkatkan
motivasi
dan
semangat
kerja
bagi
aparatur/ petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2)di tingkat Kecamatan dan/ atau desa/ kelurahan. III. PELAKSANAAN LOMBA DAN HADIAH TINGKAT KECAMATAN A. Klasifikasi 1. Klasifikasi ini didasarkan pada besaran Baku Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan
sector
pedesaan
dan
perkotaan
pada
tahun
anggaran
berkenaan. 2. Ada 3 ( tiga ) klasifikasi, yaitu : a. Klasifikasi A denganbakusebesarRp. 1.150.000.000 keatas b. Klasifikasi B denganbakusebesarRp. 600.000.000 s/d 1.150.000.000 c. Klasifikasi C denganbakusebesarRp. 600.000.000 kebawah. B. Kejuaraan Kejuaraanpadamasing-masingklasifikasidiambil2 (dua), yaitu: 1. Juara I 2. Juara II C. Hadiah 1. Hadiah diberikan uang tunai, dengan ketentuan PAJAK ditanggung oleh pemenang; 2. Besaran hadiah ditentukan sebagaiberikut: a. Klasifikasi A 1)
Juara I
sebesar
Rp. 12.500.000,00
2)
Juara II
sebesar
Rp. 11.500.000,00
2
b. Klasifikasi B 1) Juara I 2) Juara II c. Klasifikasi C 1) Juara I 2) Juara II
sebesar sebesar
Rp. 11.500.000,00 Rp. 10.500.000,00
sebesar sebesar
Rp. 10.500.000,00 Rp. 9.500.000,00
IV. PELAKSANAAN LOMBA DAN HADIAH TINGKAT DESA/KELURAHAN A. Klafisikasi 1. Klasifikasi ini didasarkan pada besaran Baku Pajak Bumi dan Bangunan Desa/Kelurahan sector Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran berkenaan; 2. Ada 9 (sembilan) klasifikasi, yaitu: a. Klasifikasi A baku sebesar Rp. 150.000.001keatas; b. Klasifikasi B baku sebesar Rp. 130.000.001 s/d Rp.150.000.000 c. Klasifikasi C baku sebesar Rp. 110.000.001 s/d Rp.130.000.000 d. Klasifikasi D baku sebesar Rp. 90.000.001 s/d Rp.110.000.000 e. Klasifikasi E baku sebesar Rp. 70.000.001 s/d Rp.90.000.000 f. Klasifikasi F baku sebesar Rp. 50.000.001 s/d Rp. 70.000.000 g. Klasifikasi F baku sebesar Rp. 30.000.001 s/d Rp. 50.000.000 h. Klasifikasi F baku sebesar Rp. 10.000.001 s/d Rp. 30.000.000 i. Klasifikasi G bakusebesarRp. 10.000.000 kebawah 3. Kejuaraan pada Klasifikasi A, Klasifikasi B, KlasifikasiC, Klasifikasi D, Klasifikasi E,Klasifikasi FdanKlasifikasi Hmasing-masingdiambil 3 (tiga) juara, yaitu (1) Juara I, (2) Juara II, dam (3) Juara III; 4. Sedangkan klasifikasi tidak diambil juara. B. Hadiah 1. Bagi masing-masing Juara diberikan hadiah berupa uang tunai, dengan ketentuan Pajak ditanggung olehpemenang. 2. Besaran hadiah pada masing-masing klasifikasi ditentukan sebagai berikut: a. Klasifikasi A 1) Juara I sebesar Rp. 13.500.000,00 2) Juara II sebesar Rp. 12.500.000,00 3) Juara III sebesar Rp. 11.500.000,00 b. Klasifikasi B 1) Juara I sebesar Rp. 11.500.000,00 2) Juara II sebesar Rp. 10.500.000,00 3) Juara III sebesar Rp. 9.500.000,00 c. Klasifikasi C 1) Juara I sebesar Rp. 9.500.000,00 2) Juara II sebesar Rp. 8.500.000,00 3) Juara III sebesar Rp. 7.500.000,00 d. Klasifikasi D 1) Juara I sebesar Rp. 7.500.000,00 2) Juara II sebesar Rp. 6.500.000,00
3
3) Juara III sebesar Rp. 5.500.000,00 e. Klasifikasi E 1) Juara I sebesar Rp. 5.500.000,00 2) Juara II sebesar Rp. 4.500.000,00 3) Juara III sebesar Rp. 3.500.000,00 f. Klasifikasi F 1) Juara I sebesar Rp. 3.500.000,00 2) Juara II sebesar Rp. 2.500.000,00 3) Juara III sebesar Rp. 1.500.000,00 g. Klasifikasi G 1) Juara I sebesar Rp. 1.500.000,00 2) Juara II sebesar Rp. 1.250.000,00 3) Juara III sebesar Rp. 1.000.000,00 h. Klasifikasi F 1) Juara I sebesar Rp. 1.000.000,00 2) Juara II sebesar Rp. 750.000,00 3) Juara III sebesar Rp. 500.000,00 3. Bagi 100 desa/kelurahan yang tercepat dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan hadiah hiburan yang jenis/bentukdan volume ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar. V. KETENTUAN PENILAIAN 1. Pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Cap tanggal tanda setoran terakhir masuk Kas Daerah/ BPD Jatim tempat pembayaran; 2. Pelunasan tidak melebihi tahun anggaran berkenaan; 3. Tim Penilai adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Blitar; 4. Keputusan Tim Penilai mutlak dan tidak dapat diganggugugat.
VI. KETENTUAN LAIN Ketentuan yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksaan Lomba dan Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.
BUPATI BLITAR, ttd. HERRY NOEGROHO
