-1-
SALINAN
BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLITAR, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D),
perlu
mengatur
kedudukan,
susunan
organisasi,
uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Tahun
dengan 1950
Kabupaten
mengubah
tentang
dalam
Undang-Undang Nomor 12
Pembentukan
Lingkungan
Provinsi
Daerah-Daerah Jawa
Timur
-2(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. 3.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran 1982
Nomor
7,
Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
1999
tentang
Indonesia Nomor 3214); 4.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999
Nomor
75,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3851); 5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
2004
(Lembaran
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
10. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
Peraturan
12
Tahun
2011
Perundang-undangan
tentang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-311. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 12. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121); 14. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pedoman
Pemerintah Pembinaan
Nomor dan
79
Tahun
Pengawasan
2005
tentang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005
Nomor
165,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan
Pemerintah
Nomor
36
Tahun
2007
tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007
Nomor
79,
Tambahan
Lembaran
Negara
-4Republik Indonesia Nomor 4735) ; 17. Peraturan
Pemerintah
Nomor
18
Tahun
2016
tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 19. Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor:15/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol; 20. Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
:
36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 21. Peraturan
Menteri
DAG/PER/9/2007
Perdagangan
tentang
Nomor
Penyelenggaraan
:
37/M-
Pendaftaran
Perusahaan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS
DAN
FUNGSI
SERTA
TATA
KERJA
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
DINAS
-5Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. 3. Bupati adalah Bupati Blitar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas. 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian serta tugas pembantuan. (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi:
-61. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perindustrian, membawahi; 1. Seksi Industri Hasil Pertanian; 2. Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan; 3. Seksi Industri Logam Mesin Elektronika Tekstil dan Aneka (ILMETA). d. Bidang Perdagangan, membawahi; 1. Seksi Bina Usaha dan Distribusi; 2. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen; 3. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi. e. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi; 1. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana; 2. Seksi Pendapatan; 3. Seksi Pengendalian Sumber Daya Pasar. f.
Bidang Perusahaan Daerah dan Pedagang Informal, membawahi: 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 3. Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang Informal.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
-7(5) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Pasal 4 Bagan
Struktur
Organisasi
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 5 (1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian serta tugas pembantuan. (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi : a. memvalidasi bahan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan; b. mengkooordinasi
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan
pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan pengendalian Badan Usaha Milik Daerah; c. mengkoordinasi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian,
Perdagangan,
Pasar
dan
pengendalian
Badan
Usaha Milik Daerah; d. menetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar dan pengendalian Badan Usaha Milik Daerah; e. mengkoordinasi pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); f.
mengkoordinasi pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-8-
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretaris
mempunyai
tugas
membantu
Kepala
Dinas
dalam
menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi: a. menverifikasi penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas; b. mengkoordinasi pemantauan dan mengevaluasi hasil program kerja Dinas; c. mengkoordinasikan
penyusunan
laporan
hasil
pemantauan
program kerja Dinas; d. mengkoordinasikan pelaksanaan Bidang-bidang pada dinas; e. memimpin pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan; f.
mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas;
g. memimpin
pengelolaan
administrasi
kepegawaian
dan
kesejahteraan pegawai; h. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; i.
mengkoordinasikan
pengelolaan
dan
pengadministrasian
perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor; j.
mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas; dan
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 7 (1) Kepala
Sub
membantu
Bagian Sekretaris
Penyusunan dalam
Program
mempunyai
menyelenggarakan
tugas
administrasi
-9penyusunan
program
dan
perencanaan,
perencanaan
anggaran
pembiayaan, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : a. menghimpun
dan
mengolah
data
dalam
rangka
menyusun
rencana program dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan; b. menyusun
rencana
bahan
dan
menganalisa
data
guna
penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas; c. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas; d. menganalisa hasil pelaksanaan program dinas; e. menyusun dan menentukan laporan hasil program kerja dinas; dan f.
mengelola tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 8
(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, pengelolaan dan menghimpun
penyusunan
laporan
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan pengelolaan keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. menyusun
rencana
anggaran
pembiayaan,
pengelolan
dan
mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; b. menghimpun dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas; c. menghimpun dan mengkaji ulang bahan dalam rangka menyusun pedoman dan petunjuk teknis administrasi keuangan dinas; d. mengelola pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas;
- 10 e. menyusun rencana dan menentukan penelitian dan pengujian surat Permintaan Pembayaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang atas Keputusan Otorisasi; f.
merencanakan pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
g. menyusun dan membuat konsep laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; h. menyelengarakan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas; dan i.
mengelola tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 9
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
sekretaris
ketatausahaan,
dalam
kearsipan,
penyelenggaraan
kepegawaian,
administrasi
pembinaan
hukum,
organisasi dan tata laksana. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga,
memelihara
barang-barang
inventaris,
serta
laporan
berkala; b. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas; c. menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan; d. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, dan kearsipan; e. menyusun rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang,
pengadaan,
perawatan,
dan
pemeliharaan
barang
perlengkapan dinas; f.
merencanakan
penertiban,
pengamanan,
dan
pemeliharaan
kebersihan kantor dan sekitarnya; g. menyusun laporan tahunan tentang barang inventaris kantor; dan h. mengelola tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan bidang tugasnya.
- 11 -
Bagian Ketiga Bidang Perindustrian Pasal 10 (1) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang kegiatan,
Perindustrian,
merencanakan
mengkoordinasikan
dan
menyusun
pelaksanaan
program,
program penyiapan
bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanakan kebijakan di bidang industri. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi : a. memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perindustrian; b. mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang perindustrian; c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang industri; d. mengkoordinasikan
pemberian
pertimbangan
teknis
terkait
pengembangan,
dan
perizinan di bidang perindustrian; e. mengkoordinasikan
peningkatan,
pemberdayaan investasi dan industri; f.
mengkoordinasikan
pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
sektor
industri
terhadap perkembangan perindustrian; g. mengkoordinasikan
peningkatan
kerja
antar
dengan sektor ekonomi lainnya; dan h. mengkoordinasi pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Paragraf 1 Seksi Industri Hasil Pertanian Pasal 11 (1) Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian mempunyai tugas menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
- 12 operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Hasil Pertanian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian mempunyai fungsi : a. menyusun program kerja dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Industri Hasil Pertanian; b. membuat konsep dan menentukan pembinaan, pengembangan, fasilitas terkait pemanfaatan sarana dan prasarana, perijinan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan, peluang investasi, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang industri hasil pertanian; c. menghimpun peraturan perundang-undangan guna menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan dan pengendalian di bidang perindustrian hasil pertanian; d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan penyebaran informasi industri hasil pertanian; e. menyusun
program
kegiatan
dalam
rangka
pemberdayaan
pembinaan dan pengembangan industri hasil pertanian; f.
menyusun rencana dengan unit atau instansi terkait tentang pembinaan dan pengembangan industri hasil pertanian;
g. memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pelaku usaha industri hasil pertanian tentang ketentuan di bidang perindustrian; h. melaksanakan
program
pemberdayaan,
pembinaan,
dan
pengembangan industri berbasis potensi lokal; i.
menyiapkan
usulan–usulan
pembangunan
terkait
pemberian
fasilitasi dan bantuan sarana dan prasarana industri hasil pertanian; j.
meningkatkan kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar;
k. melaksanakan kegiatan promosi dan informasi tentang peluang investasi
di
bidang
industri
hasil
pertanian
melaksanakan
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang industri hasil pertanian; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian. Paragraf 2 Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan
- 13 Pasal 12
(1) Kepala Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan, mempunyai tugas
menyusun
rencana,
mempersiapkan
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi : a. menyusun program kerja dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan; b. melaksanakan
pembinaan,
pengembangan,
fasilitas
terkait
pemanfaatan sarana dan prasarana, perijinan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan, peluang investasi, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan; c. menghimpun peraturan perundang-undangan guna menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan dan pengendalian di bidang industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan; d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan penyebaran informasi industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan; e. menyusun
program
kegiatan
dalam
rangka
pemberdayaan
pembinaan dan pengembangan industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan; f.
melaksanakan koordinasi dengan unit atau instansi terkait tentang pembinaan dan pengembangan industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan;
g. memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pelaku usaha industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan tentang ketentuan di bidang perindustrian; h. melaksanakan
program
pemberdayaan,
pembinaan
dan
pengembangan industri berbasis potensi lokal; i.
menyiapkan
usulan–usulan
pembangunan
terkait
pemberian
fasilitasi dan bantuan sarana dan prasarana industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan;
- 14 j.
meningkatkan kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar;
k. melaksanakan kegiatan promosi dan informasi tentang peluang investasi di bidang industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan; l.
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian.
Paragraf 3 Seksi Industri Logam Mesin Elektronika Tekstil dan Aneka (ILMETA) Pasal 13 (1) Kepala Seksi Industri Logam Mesin Elektronika Tekstil dan Aneka (ILMETA) mempunyai tugas menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Industri Logam Mesin Elektronika Tekstil dan Aneka (ILMETA).
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Industri Logam Mesin Elektronika Tekstil dan Aneka (ILMETA) mempunyai fungsi : a. menyusun program kerja dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang ILMETA; b. melaksanakan
pembinaan,
pengembangan,
fasilitas
terkait
pemanfaatan sarana dan prasarana, perijinan, pengawasan dan pengendalian kelembagaan, peluang investasi, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ILMETA; c. menghimpun peraturan perundang-undangan guna menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan dan pengendalian di bidang ILMETA; d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan penyebaran informasi ILMETA;
- 15 e. menyusun
program
kegiatan
dalam
rangka
pemberdayaan
pembinaan dan pengembangan ILMETA; f.
melaksanakan koordinasi dengan unit atau instansi terkait tentang pembinaan dan pengembangan ILMETA;
g. memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pelaku usaha ILMETA tentang ketentuan di bidang perindustrian; h. melaksanakan
program
pemberdayaan,
pembinaan
dan
pengembangan industri berbasis potensi lokal; i.
menyiapkan
usulan–usulan
pembangunan
terkait
pemberian
fasilitasi dan bantuan sarana dan prasarana ILMETA; j.
meningkatkan kemitraan antara industri kecil, menengah, dan besar;
k. melaksanakan kegiatan promosi dan informasi tentang peluang investasi di bidang ILMETA melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ILMETA; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian. Bagian Keempat Bidang Perdagangan Pasal 14
(1) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan yang meliputi bina usaha dan distribusi, metrologi dan perlindungan konsumen, pengembangan perdagangan dan promosi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : a. memverifikasi bahan perumusan kebijakan di bidang perdagangan; b. mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang perdagangan; c. memimpin
pelaksanaan
koordinasi
dan
kerja
lembaga dan atau asosiasi dunia perdagangan;
sama
dengan
- 16 d. mengkoordinasi
pelaksanaan
pembinaan,
pengembangan
kelembagaan di bidang perdagangan; e. mengkoordinasi pemberian pertimbangan teknis terkait perijinan di bidang perdagangan; f.
memimpin
pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
fasilitasi
kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya; g. mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan promosi di bidang perdagangan; h. mengkoordinasi
pelaksanaan
kegiatan
kemeteorologian
dan
pengawasan penerapan standar di bidang perdagangan serta perlindungan konsumen; i.
mengkoordinasi pengumpulan, analisis denah desiminasi data serta
monitoring dan evaluasi kegiatan pasar dalam rangka
penyediaan informasi pasar dan stabilitas harga; dan j.
mengkoordinasi melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1 Seksi Bina Usaha dan Distribusi Pasal 15 (1) Kepala Seksi Bina Usaha dan Distribusi mempunyai tugas menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Bina Usaha dan Distribusi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bina Usaha dan Distribusi mempunyai fungsi : a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina usaha dan distribusi perdagangan; b. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang bina usaha dan distribusi perdagangan; c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan di bidang perdagangan;
- 17 d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan di bidang perdagangan sektor informal; e. melaksanakan monitoring dan pengawasan distribusi bahan pokok dan barang penting lainnya; f.
memberikan pertimbangan teknis perijinan di bidang perdagangan;
g. meningkatkan kemitraan antara pedagang kecil, menengah dan besar. h. melaksanakan
monitoring
dan
pendataan
pelaku
usaha
perdagangan; dan i.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen Pasal 16 (1) Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas
menyusun
rencana,
mempersiapkan
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi : a. mengumpulkan data dan analisa data guna penyusunan rencana kegiatan
dan
program
kegiatan
di
bidang
metrologi
dan
perlindungan konsumen; b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang metrologi dan perlindungan konsumen; c. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan di bidang Kemetrologian dan perlindungan konsumen; d. melaksanakan Kemetrologian dan pengawasan penerapan standar perdagangan dan perlindungan konsumen;
- 18 e. menyusun rencana dengan lembaga konsumen dan instansi terkait lainya dalam rangka perlindungan konsumen; f.
membuat konsep dan mengembangkan monitoring, evaluasi dan pengendalian harga bahan pokok dan bahan penting lainnya; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Seksi Pengembangan Pedagangan dan Promosi Pasal 17 (1) Kepala Seksi Pengembangan Pedagangan dan Promosi mempunyai tugas
menyusun
rencana,
mempersiapkan
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Pedagangan dan Promosi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi mempunyai fungsi : a. mengumpulkan
bahan
dan
analisa
data
guna
penyusunan
rencana kegiatan dan program kegiatan di bidang perdagangan dan promosi; b. menyelenggarakan kegiatan di bidang perdagangan dan promosi; c. melaksanakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis di bidang perdagangan; d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi bidang perdagangan; e. melaksanakan pengkajian, identifikasi potensi yang ada di daerah guna penyusunan profil investasi di daerah; f.
menghimpun bahan dan pengelolaan data untuk penyusunan profil komoditi potensial;
g. melaksanakan pendataan, monitoring, dan evaluasi komoditi potensial ekspor; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 19 Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Pasar Pasar 18 (1) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan, penataan, pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang lainnya dalam daerah Kabupaten. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi : a. memverifikasi bahan perumusan dan kebijaksanaan teknis serta pemberdayaan pengembangan pengelolaan pasar dan pedagang lainnya; b. mengkoordinasi pelayanan penetapan perijinan, serta penyusunan dan pembuatan Daftar Induk Wajib Retribusi Pasar; c. mengkoordinasi
pelaksanaan
pemberdayaan,
pengembangan,
penataan, pengawasan dan pengendalian bidang pasar dan pedagang lainnya; d. mengkoordinasi pencatatan pembayaran dan pelaporan dari Wajib Retribusi Pasar; e. memverifikasi bahan perencanaan dan pelaporan pengembangan pasar; f.
mengkoordinasi
pengadaan,
pengelolaan,
dan
pemeliharaan
sarana dan prasarana pasar; g. mengkoordinasi pelaksanaan penagihan retribusi pasar; h. mengkoordinasi
pelaksanaan
hubungan
kerjasama
dalam
pembinaan pengembangan pasar dan pedagang lainnya; i.
memverifikasi rencana kegiatan pembinaan terhadap pemungutan, pemeliharaan ketertiban dan kebersihan pasar; dan
j.
mengkoordinasi pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- 20 Paragraf 1 Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pasal 19 (1) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan
pelaksanaan
kebijakan operasional,
bimbingan
teknis
dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai fungsi: a. menyusun dan menentukan bahan kebijakan pembangunan sarana prasarana pasar; b. membuat konsep dan menentukan rencana kegiatan pengadaan sarana, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar; c. merancang
pengembangan,
peningkatan,
dan
pemeliharaan
pembangunan pasar; d. membuat
konsep
dan
menentukan
pembinaan
kebersihan,
ketertiban dan pengamanan pasar dan pedagang jasa pasar lainnya; e. merancang dan mengembangkan budaya tertib kepada para pengguna jasa pasar; f.
melaksanakan
pengembangan
dan
pengawasan
sarana
dan
prasarana pasar; dan g. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Pendapatan Pasal 20 (1) Kepala Seksi Pendapatan mempunyai tugas menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
- 21 bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendapatan mempunyai fungsi : a. menyusun dan menentukan bahan–bahan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD); b. membuat konsep dan menentukan perijinan penetapan Wajib Retribusi pasar; c. menghimpun, mencatat data obyek dan subyek retribusi pasar; d. membukukan, menagih dan melaporkan administrasi pasar; e. menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran retribusi karcis, kios, los, pelataran dan fasilitas lainnya; f.
membuat konsep dan menentukan monitoring dan evaluasi terhadap retribusi pasar; dan
g. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Pengendalian Sumber Daya Pasar Pasal 21 (1) Seksi Pengendalian Sumber Daya Pasar mempunyai tugas menyusun rencana, mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Sumber Daya Pasar. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Sumber Daya Pasar mempunyai fungsi : a. menyusun dan
menentukan bahan
data guna
penyusunan
pembinaan
manajemen
kebijakan sarana prasarana pasar; b. merencanakan
dan
menentukan
pengelolaan pasar dan pedagang; c. mengelola penataan, pengaturan dan penertiban prasarana pasar;
- 22 d. melaksanakan sosialisasi budaya tertib kepada pengguna jasa pasar; e. menyusun dan menentukan potensi baru di lingkungan pasar untuk meningkatkan pendapatan; f.
mengelola pengendalian dan pengawasan distribusi karcis di pasar;
g. mengatur dan menertibkan para pedagang pada zonase yang telah ditetapkan di pasar; h. merencanakan
dan
menentukan
pembinaan
kebersihan,
ketertiban dan pengamanan pasar dan pedagang pasar; dan i.
melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Bidang Perusahaan Daerah dan Pedagang Informal Pasal 22
(1) Kepala
Bidang
Perusahaan
Daerah
dan
Pedagang
Informal
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian
urusan
pengembangan
pemerintahan
Usaha
Badan
di
bidang
Usaha
Milik
perencanaan Daerah
dan
(BUMD),
pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pembinaan dan penataan Pedagang Informal. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang
Perusahaan
Daerah
dan
Pedagang
Informal
mempunyai fungsi : a. memverifikasi bahan Kebijakan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); b. mengkoordinasikan
dengan
instansi
terkait
dalam
rangka
perkembangan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. memverifikasi
bahan
kebijakan
pelaksanaan
pembinaan,
monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); d. memverifikasi bahan pelaksanaan pembinaan sumberdaya dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); e. memverifikasi
bahan
Pedagang Informal;
kebijakan
pembinaan
dan
penataan
- 23 f.
mengkoordinasi pelaksanaan fasilitasi terhadap Pedagang Informal; dan
g. mengkoordinasikan
melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 1 Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasal 23 (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik
Daerah
(BUMD)
mempunyai
tugas
menyusun
rencana,
mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai fungsi : a. menyusun bahan kebijakan perencanaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); b. menyusun bahan serta melaksanakan pendampingan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. menyusun perencanaan dan penyiapan bahan dalam rangka Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); d. melaksanakan kerjasama dengan intansi terkait dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); e. menyusun
bahan
perencanaan
dan
melaksanakan
kajian
pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); f.
melaksanakan fasilitasi dalam rangka usaha pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perusahaan Daerah dan Pedagang Informal sesuai dengan bidang tugasnya.
- 24 Paragraf 2 Seksi Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasal 24 (1) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
mempunyai
tugas
menyusun
rencana,
mempersiapkan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai fungsi : a. menyusun
bahan
kebijakan
pembinaan
sumber
daya
dan
Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); b. melaksanakan kegiatan pengkoordinasian unit terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. menyusun bahan perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); d. menyiapkan
bahan
penyusunan
kebijakan
pemilihan
dan
rekruitmen organ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); e. melaksanakan fasilitasi guna peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); f.
mengumpulkan dan menyusun bahan guna pelaporan terhadap laporan keuangan dan manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perusahaan Daerah dan Pedagang Informal sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang Informal Pasal 25 (1) Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang Informal mempunyai tugas
menyusun
rencana,
mempersiapkan
perumusan
dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
- 25 serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan dan Penataan Pedagang Informal. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai fungsi : a. menyusun bahan kebijakan Pembinaan, Penataan dan fasilitasi terhadap Pedagang Informal; b. melakukan inventarisasi dan rekapitulasi data potensi Pedagang Informal; c. melaksanakan
pembinaan
terhadap
sumberdaya
Pedagang
Informal; d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait guna pembinaan dan penataan Pedagang Informal; e. memberikan fasilitasi terhadap Pedagang Informal; f.
menyusun
bahan
regulasi
guna
pembinaan,
penataan
dan
fasilitasi terhadap Pedagang Informal; g. memberikan rekomendasi ijin penempatan terhadap Pedagang Informal di Kabupaten Blitar; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perusahaan Daerah dan Pedagang Informal sesuai dengan bidang tugasnya. BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 26 (1) Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
adalah
unsur
pelaksana
teknis
operasional dan penunjang Dinas lapangan. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat. Pasal 27
- 26 Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
ditetapkan dalam
Peraturan
Bupati
tersendiri. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 28 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
kebutuhan
dan
beban
kerja,
sesuai
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI TATA KERJA Pasal 29 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya mesing-masing. (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
- 27 penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam
menyampaikan
laporan
masing-masing
kepada
atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 30 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 Pada
saat
Peraturan
Bupati
ini
mulai
berlaku,
UPTD
dengan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap
melaksanakan
tugasnya
sampai
dengan
tentang UPTD yang baru ditetapkan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP PASAL 32
Peraturan
Bupati
- 28 -
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
Kabupaten
Blitar
dicabut
dan
dinyatakan tidak berlaku. Pasal 33 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar pada tanggal 8 Nopember 2016 BUPATI BLITAR, Ttd. RIJANTO Diundangkan di Blitar pada tanggal 8 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, Ttd. PALAL ALI SANTOSO BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 61/D Salinan sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA U.b. KEPALA BAGIAN HUKUM
HARIS SUSIANTO, SH., M.Si Pembina NIP. 19670531 199003 1 002
- 29 -
