PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA ( RENJA )

Pemerintah Kabupaten Blitar

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA ( RENJA )

DINAS PERTERNAKAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017 Jl. Cokroaminoto No. 22 Telp. (0342) – 801136

BLITAR 1


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya,

sehingga

dapat

tersusun RENJA–

SKPD Dinas Peternakan

Kabupaten Blitar Tahun 2017 yang merupakan acuan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2017 Dengan tersusunnya RENJA- SKPD Dinas Peternakan Kabupaten Blitar Tahun 2017 diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan pada tahun 2016 .Semoga dengan tersusunnya RENJA- SKPD ini dapat bermanfaat dan dapat berguna sebagaimana mestinya

Blitar,

Mei 2016

KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BLITAR

Ir. MASHUDI, MSi Pembina Utama Muda NIP. 19651213 199203 1011

2


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................. ii DAFTAR ISI ............................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 1.1. Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2. Landasan Hukum .......................................................................... 3 1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan ................................................................... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ......... 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renja SKPD ................................................................................... 6 2.2. Review Renja Tahun 2016 ............................................................. 11 BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................. 14 3.1. Tujuan

............................................................................................. 14

3.2. Sasaran ............................................................................................. 14 3.3. Program ............................................................................................. 14 3.4. Kegiatan ............................................................................................. 15 BAB. IV PENUTUP .................................................................................. 18

3


BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Peternakan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1.

Renja SKPD merupakan dokumen yang secara subtansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

2.

Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan anggaran (RKA) Tahun 2017

3.

Renja SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2017, yang merupakan pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyesuaian hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunnannya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4


Adapun bagan Alir tahap Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut:

5


Sejalan dengan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar yang meliputi: 1. Mengembangkan potensi peternakan yang ada di Kab. Blitar. 2. Menggunakan teknologi tepat guna yang berwawasan ramah lingkungan dan didukung pembinaan yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat peternakan yang berperan aktif dalam merubah pola usaha peternakan tradisional menjadi pola usaha peternakan agribisnis. 4. Membangun sistem kelembagaan yang tangguh serta mewujudkan adanya kepastian hukum menuju peternakan mandiri. 5. Mengembangkan produk-produk unggulan peternakan yang berdaya saing menghadapi pasar global. 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peternakan melalui kemitraan. 7. Mengutamakan pelayanan perlindungan kepada konsumen produkpeternakan. Dari Misi-misi diatas maka ditetapkan Visi Dinas Petermakan Kabupatem Blitar yaitu: “ Terwujudnya Masyarakat Peternak Yang Berkualitas, Mandiri dan Sejahtera”. 1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Peternakan Kabupaten Blitar dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 6


6. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Permendagri NO. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 10. Peraturan daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja

ini

diantaranya adalah untuk

melaksanakan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2015, review pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2016 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar Tahun 2017. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2017. 1.4. Sistematika Penulisan Sistematika RENJA Dinas Peternakan Kabupaten Blitar Tahun 2017, meliputi: - Bab. I : Pendahuluan - Bab. II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD - Bab. III: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan - Bab. IV: Penutup 7


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan Kabupaten Blitar pada Tahun 2016 terdapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 3.534.745.850,00 yang terdiri dari: 1. Belanja Tidak langsung - Belanja Pegawai

Rp.3.534.745.850,00

2. Belanja Langsung - Belanja Pegawai

Rp.

100.425.000,00

- Belanja Barang dan Jasa

Rp. 2.467.595.000,00

- Belanja Modal

Rp. 1.289.300.000,00

A. Dari 10 ( sepuluh ) Program yang telah ditetapkan pada Dinas Peternakan Kabupaten Blitar berikut program yang telah diakomodir kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang meliputi: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 8


7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 8. Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan 9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Dari sekian program yang telah diakomodir terdapat 1 ( Satu ) program yang belum dapat diakomodir di Tahun 2016 adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. Melalui evaluasi ini diharapkan program tersebut dapat diakomodir kembali pada Tahun 2017, sehingga target program dapat tercapai sesuai yang direncanakan

B. Dari uraian program yang telah diajukan terdapat 8 ( delapan ) kegiatan yang belum dapat diakomodir ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 yang terdiri dari: 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Pengawasan Lalu Lintas Ternak 4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Puskeswan 5. Penyebaran dan Pengembangan Bibit Ternak 6. Pengembangan Agribisnis Peternakan 7. Pembinaan Produk Pangan Asal Hewan 8. Fasilitasi Lab. Kesmavet Kegiatan-kegiatan tersebut diatas selanjutnya diusulkan pada Renja Tahun 2017

9


BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Tujuan Sejalan dengan visi dan misi dari Dinas Peternakan Kabupaten Blitar memiliki tujuan : -

Menyediakan produk hasil peternakan yang bermutu dan berkualitas

-

Meningkatkan kualitas sumberdaya peternakan menuju pola peternakan agribisnis.

3.2.

Sasaran Sasaran pembangunan peternakan di kab. Blitar adalah :

3.3.

-

Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau

-

Meningkatnya investasi yangmendorong penciptaan tenaga kerja

-

Adanya kepastian hukum dalam usaha peternakan.

Program Program yang dicanangkan Dinas Peternakan Kabupaten Blitar pada Tahun 2017 meliputi: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program

Perencanaan,

Penganggaran

dan

Pengendalian

KeuanganProgram Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 7. Program Peningkatan Pembinaan Usaha dan Agribisnis Peternakan 8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan 10. Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan 10

Kinerja

dan


3.4.

Kegiatan Dari Program diatas selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa kegiatan pada Tahun 2017 yang terdiri dari: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Kinerja dan KeuanganPenyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan Program -

Penyusunan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan

-

Penyusunan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan

5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan -

Fasilitasi pengembangan ternak dan sarana pendukung

-

Monitoring dan pembinaan kelompok ternak penerima bantuan pemerintah

-

Verifikasi kelompok calon lokasi/penerima bantuan ternak pemerintah dan sarana pendukung

-

Penyusunan data potensi peternakan

-

Pembinaan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak

-

Pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam rangka optimalisasi IB

-

Pembinaan, Pengembangan dan sosialisasi mutu pakan ternak

-

Pemeriksaan kebuntingan sapi produktif

-

Pengembangan teknologi peternakan tepat guna dan pengawasan mutu pakan

11


6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Penyebaran dan Pengembangan Bibit Ternak -

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

-

Pembinaan medik/paramedik veteriner

-

Sosialisasi, monitoring, pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan

-

Fasilitasi Puskeswan

-

Pelaksanaan dan monitoring penanganan penyakit ternak

-

Pemeriksaan dan pengawasan lalu lintas ternak

-

Fasilitasi pembangunan/rehabilitasi/renovasi Puskeswan dan sarana pendukungnya.

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan -

Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

-

Fasilitasi pasar murah di Kabupaten Blitar menjelang Idhul Fitri

-

Pendampingan kegiatan pelayanan informasi pasar

-

Fasilitasi sarana dan prasarana pasar produksi peternakan

8. Program Peningkatan Pembinaan Usaha dan Agribisnis Peternakan -

Monitoring pelaksanaan UKL/UPL Bidang peternakan

-

Fasilitasi pertemuan dan pelatihan kelompok ternak

-

Pelatihan kelompok agribisnis peternakan

-

Pendampingan Lomba Nasional

-

Penilaian kelompok agribisnis peternakan

-

Pembinaan pengguna kredit bidang peternakan

9. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan -

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

10. Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan -

Pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan produk pangan asal hewan 12


-

Monitoring dan Pengawasan produk non pangan asal hewan

-

Fasilitasi RPH

-

Pembinaan dan sosialisasi pemotongan ternak

-

Pembangunan/rehabilitasi/renovasi/ sarana dan prasarana peternakan

- Pembinaan pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV) -

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi pelaku usaha produk non pangan asal hewan

13


BAB. IV PENUTUP

Bidang peternakan diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kab. Blitar, karena multiplier effect yang dihasilkan dari kegiatan subsektor peternakan sangat besar; mulai sektor hulu hingga hilir, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru terkait bidang peternakan. Sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, Pemerintah dituntut untuk merubah pola manajemen pembangunan dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan pengendali pelaksana program pembangunan. Sesuai dengan pola desentralisasi maka perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspirasi dari seluruh stakeholder dan perkembangan yang ada. Disamping itu hendaknya perencanaan hendaknya disusun dengan mengacu pada sasaran dan manfaatnya bagi masyarakat. Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mendukung kesuksesan Program Dinas Peternakan Kabupaten Blitar adalah melalui pemberdayaan birokrasi dan stakeholder lingkup peternakan yang bersih, amanah dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam membangun Subsektor peternakan di Kabupaten Blitar. Untuk mendukung hal tersebut, perlu diciptakan keterpaduan pelaksanaan pembangunan peternakan melalui pemantapan sistem , metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar stakeholder. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan permasalahan akan dapat terakumulasi, sehingga memudahkan dilakukannya pemantapan perencanaan pembangunan peternakan yang bermuara pada keberhasilan pembangunan nasional. 14


15


16


BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

17

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR RENCANA KERJA ( RENJA )

Recommend Documents