RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikupa. Telp./Fax.(0253) 201 013

PANDEGLANG – 42213

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PANDEGLANG

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga teknis daerah dalam bidang peternakan terus berupaya secara maksimal untuk terus menerus meningkatkan kapasitas pembangunan peternakan di Kabupaten Pandeglang, sehingga sub sektor peternakan diharapkan dapat menjadi salah satu sub sektor yang menyumbangkan kontribusi yang tinggi dalam PDRB Kabupaten Pandeglang. Keberhasilan-keberhasilan pembangunan sub sektor peternakan pada tahun-tahun yang lalu akan terus diupayakan untuk tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat khususnya para petani/peternak di Kabupaten Pandeglang. Keberhasilan pembangunan sub sektor peternakan di Kabupaten Pandeglang pada tahuntahun yang akan datang akan dapat terwujud apabila partisipasi aktif masyarakat dan pemberdayaannya dilakukan bersama-sama secara sinergis dengan aparatur pemerintah. Mudah-mudahan keberhasilan pembangunan sub sektor peternakan di Kabupaten Pandeglang yang telah dicapai akan menjadikan motivasi bagi aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam upaya mengangkat harkat dan martabat sub sektor peternakan ke jenjang yang lebih atas. Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang tahun 2013 ini kami susun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang 2011 - 2016, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang serta target dan Sasaran Pembangunan Pertanian Nasional yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013. Renja ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran tentang rencana pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Peternakan di Kabupaten Pandeglang yang akan diselenggarakan selama 1 tahun kedepan yaitu dari tahun 2013 sebagai acuan/tolok ukur dalam pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten. Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang tahun 2013 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan peternakan antarwilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor peternakan. Pandeglang,

Pebruari 2012

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PANDEGLANG

ttd Ir. WOWON DIRMAN, MM NIP. 19591216 198603 1 006

Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang

2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki peluang yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi, karena selain memiliki potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang besar juga ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana informasi dan kelembagaan serta informasi yang relatif lengkap. Keberadaan Kabupaten Pandeglang dalam kegiatan Agribisnis di Provinsi Banten menjadi sangat penting, karena dari kedelapan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Banten tersebut umumnya bertumpu pada sektor industri dan perdagangan, hal ini menyebabkan Kabupaten Pandeglang lebih berpeluang menjadi sentra daerah pertanian dan peternakan. Namun walaupun mempunyai peluang dan potensi yang lengkap,

didalam

perspektif pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang masih sangat memerlukan upaya-upaya yang signifikan untuk mengakselerasi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonominya. Beberapa permasalahan pembangunan ekonomi yang masih dihadapi Kabupaten Pandeglang pada saat ini direfleksikan oleh fakta yang menunjukkan bahwa; (1) masih rendahnya pencapaian pembangunan manusia (dengan rendahnya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikatornya); (2) tingkat kemiskinan yang masih tinggi; dan (3) jumlah pengangguran terbuka yang mencapai lebih dari 11 persen dari jumlah angkatan kerja total. Fakta lain menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen dari jumlah total rumahtangga di Kabupaten Pandeglang merupakan rumahtangga pertanian yang sangat berkaitan dengan komponen-komponen permasalahan yang dominan. Proporsi rumahtangga yang cukup signifikan tersebut maka diyakini bahwa adanya akselerasi pembangunan di sektor pertanian berpotensi untuk dapat memperkuat fundamental ekonomi Kabupaten Pandeglang melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian, penciptaan peluang kerja pedesaan dan reduksi tingkat kemiskinan struktural di dalam lingkup regional. Besarnya potensi kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang terhadap pembangunan ekonomi tidak terlepas dari posisi subsektor peternakan di dalam struktur perekonomian. Kontribusi pertumbuhan ekonomi sektor peternakan terhadap pertanian dan regional ternyata menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat antar waktu. Pada periode 1990-an kontribusi pembentukan PDB peternakan terhadap pertanian masih berkisar antara tiga dan lima persen; sementara pada periode tahun 2000 hampir mencapai 15 persen

Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

1


2013

dari total PDB pertanian. Meskipun secara relatif pangsa output sektor peternakan terbilang masih cukup rendah, namun laju pertumbuhan ekonomi yang dimiliki merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan subsektor lainnya di dalam sektor pertanian Kabupaten Pandeglang. Kecenderungan laju pertumbuhan yang selalu meningkat merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa sektor peternakan dapat berperan sebagai komponen pengungkit (leverage) yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pandeglang. Tingginya laju pertumbuhan PDB peternakan tersebut, karena ditunjang oleh peluang dan potensi pengembangan subsektor peternakan yang masih luas, namun dalam implementasinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh subsektor ini. Beberapa permasalahan umum yang menjadi kendala pembangunan subsektor peternakan antara lain : 1) Subsektor peternakan masih didominasi oleh para peternak kecil. 2) Rendahnya penguasaan teknologi dan informasi peternakan. 3) Terbatasnya alokasi permodalan yang murah dan mudah untuk usaha pengembangan peternakan dari lembaga keuangan. 4) Tingginya pemotongan hewan betina produktif tanpa dukungan upaya penyelamatan dan pencegahannya yang belum memadai, 5) Belum terintegrasinya usaha peternakan dari hulu sampai hilir, sehingga mengakibatkan mata rantai tataniaga peternakan panjang dan kurang efisien. 6) Belum jelasnya wilayah kawasan usaha peternakan Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas, dalam rangka terwujudnya produk peternakan yang berdaya saing sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha peternakan (peternak dan swasta), serta dapat dicapainya kecukupan pangan protein hewani bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang, maka dirasakan masih diperlukan peran aktif pemerintah daerah untuk memfasilitasi para pelaku usaha peternakan.

Sesuai

dengan kewenangan di bidang pertanian, untuk fasilitasi pembangunan peternakan di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang.

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan

pembangunan peternakan di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015); 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6);


2


2013

3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor …. Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang. Dasar hukum tersebut menjadi acuan untuk menuangkan berbagai kebijakan dan program pembangunan peternakan di Kabupaten Pandeglang. Sementara permasalahan yang mendasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan peternakan adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki pemerintah serta kewenangan Kabupaten Pandeglang. Dilain pihak dengan melihat karakteristik pelaku usaha peternakan di Kabupaten Pandeglang yang sebagian besar adalah para peternak kecil, maka kebijakan dan program yang disusun harus mampu menjadi pelindung bagi peternak kecil tersebut dan memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi para peternak yang berkeinginan untuk maju dan berkembang, serta mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam memotivasi dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan fasilitasi dan regulasi dari pemerintah yang terintegrasi dan berkesinambungan namun harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999. Begitu kompleksnya berbagai permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan, dan terbatas sumber daya serta kewenangan kabupaten serta tidak terprediksikan berbagai faktor luar yang yang menjadi penghambat pembangunan peternakan, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Pembangunan di bidang peternakan yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai tantangan peternakan agar mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dalam menunjang pencapaian target dan sasaran Kabupaten Pandeglang. Program yang diluncurkan harus dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

1.2. Landasan Hukum 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421). 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).


3


2013

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4599); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) 11) Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 10, Seri E.5); 13) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran


4


2013

Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6);Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 14) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang. 15) Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016.

1.3.

Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 dimaksudkan sebagai pedoman bagi : 1)

Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang;

2)

Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan peternakan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2013.

3)

Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan peternakan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun 2013.

4)

Penyusunan usulan fasilitasi pembangunan peternakan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) alokasi Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Tahun 2013.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang tahun 2013 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan peternakan antarwilayah dan antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan regional dan nasional di sektor peternakan.

1.3.3. Sasaran Sasaran Renja adalah menjadi acuan dan pedoman penyusunan fasilitasi pembangunan peternakan daerah Kabupaten Pandeglang, baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber lainnya yang sah.


5


2013

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1.

Kondisi Umum Daerah Mengutip

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011 - 2016, kondisi umum daerah Kabupaten Pandeglang dapat dilihat secara umum dari refleksi kondisi makro khususnya indiKator makro yang berkaitan dengan pembangunan peternakan, adalah sebagai mana berikut : Laju Pertumbuhan Ekonomi, Rata-rata LPE Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2006-2009 sebesar 4,00 persen. Pada tahun 2006, LPE Kabupaten Pandeglang mencapai 4,08 persen dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 4,29 persen, namun pada tahun 2009 mengalami penurunan seiring dengan penurunan LPE Provinsi dan Nasional akibat krisis global yaitu hanya mencapai 3,97 persen. Berdasarkan pengelompokan lapangan usaha, Sektor Tersier (meliputi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan dan komunikasi, Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,

serta Sektor Jasa-jasa)

mempunyai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tahun 2006-2009 paling besar yaitu sebesar 5,47 persen per tahun dibandingkan dengan sektor sekunder dan primer masing-masing sebesar 4,44 persen per tahun dan 1,79 persen per tahun. Sementara Sektor Primer yang meliputi Pertanian, serta Pertambangan dan Penggalian masing-masing sebesar 1,78 persen per tahun dan 5,74 persen per tahun. Sedangkan Sektor Sekunder yang meliputi Sektor Industri Pengolahan, Sektor LISTRIK, Gas dan Air bersih serta sektor Bangunan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 3,42 persen, 4,60 persen dan 6,99 persen. Inflasi, Inflasi sektoral di Kabupaten Pandeglang tahun 2006 sebesar 9,75 persen, dan tahun 2008 dapat ditekan menjadi 4,77 persen sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 8,68 persen. Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya harga BBM yang berpengaruh terhadap kenaikan haarga barang lainnya. Sementara pada tahun 2009 mengalami penurunaan kembali menjadi 3,47 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Produk domestik Regional Bruto Kabupaten Pandeglang pada tahun 2005 sebesar Rp. 3,40 trilyun dan pada tahun 2009 meningkat sebesar Rp. 1,97 trilyun. Kontribusi PDRB adhk terbesar disumbang oleh sektor pertanian yaitu sebesar 36,07 persen pada tahun 2005 dan 33,08 persen pada tahun 2009, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan hotel dan restoran, jasa-jasa dan industri pengolahan.


6


2013

Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kabupaten Pandeglang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 1,79% per tahun. Sektor Pertanian meningkat sebesar 2,24% pada tahun 2006, 0,79% di tahun 2007, 1,93% di tahun 2008 dan 2,20% pada tahun 2009.

2.2.

Kondisi Umum Peternakan di Kabupaten Pandeglang Pembangunan ekonomi regional di Kabupaten Pandeglang sebagaimana tertuang

dalam Rencana Strategi Pembangunan Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang untuk melakukan reorientasi pembangunan dengan mengutamakan kekuatan inti (core business) perekonomian yang mempunyai prospek dalam skala regional maupun nasional. Salah satu core business Kabupaten Pandeglang adalah bidang agribisnis. Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan agribisnis di Kabupaten Pandeglang, yaitu dengan menetapkan fokus komoditas yang akan dikembangkan dengan menetapkan komoditas unggulan serta kawasan sentra produksinya berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif yang dimiliki oleh setiap komoditas. Salah satu subsektor unggulan dalam bidang agribisnis adalah subsektor peternakan. Dilihat dari sisi potensi, usaha peternakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat perdesaan di Kabupaten Pandeglang sebagai usaha sambilan ataupun sebagai usaha pokok keluarganya dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang memiliki nilai ekonomi baik bagi pembangunan wilayah maupun bagi petani di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, pengembangan di subsektor peternakan memberikan kontribusi pada penyerapan jumlah tenaga kerja dan sebagai penghasil sumber pangan protein dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Produk utama yang dihasilkan oleh peternakan adalah daging, telur, dan susu. Bila kita lihat pencapaian norma gizi masyarakat Kabupaten Pandeglang terhadap produk-produk peternakan tersebut memperlihatkan tingkat pencapaian yang kurang memuaskan untuk produk daging hanya mencapai 30,30 %, telur 27,02 % dan susu 15,57% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa produk peternakan belum sepenuhnya menjadi bahan makanan sehari-hari dari masyarakat Kabupaten Pandeglang. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainnya angka norma gizi tersebut adalah produk peternakan masih menjadi produk istimewa karena harga yang relatif mahal. Faktor lainnya adalah rata-rata tingkat pendapatan masyarakat masih rendah sehingga alokasi konsumsi masih terfokus pada produk peternakan yang relatif terjangkau masyarakat. Berdasarkan metode perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM), penyediaan konsumsi hasil ternak di Kabupaten Pandeglang tahun 2011 dibandingakan tahun 2010, seperti terlihat pada Tabel di bawah ini. Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

7


Tabel 1.

No. 1. 2. 3.

2013

Perkembangan Konsumsi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 dibandingkan Tahun 2010 (kg/kap/thn) Komoditas

Daging Telur Susu gr protein/kapita/hari

Target Norma Gizi Nasional 10,10 4,70 6,10 6,00

Tahun 2010

Tahun 2011

(%)

3,06 1,24 0,94 1,91

3,17 1,27 0,95 1,96

3,59 2,42 1,06 2,36

Dari Tabel di atas terlihat bahwa konsumsi daging, telur dan susu penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 sebesar 1,91 gram protein/kapita/hari dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 2,36% atau 1,96 gram protein/kapita/hari. Kenaikan konsumsi terjadi pada komoditas daging yang naik sebesar 3,59% atau 3,17 kg/kap/thn dari 3,06 kg/kap/thn pada tahun 2010 hal ini menunjukan bahwa adanya upaya peningkatan kemampuan produksi daging dari Kabupaten Pandeglang. Konsumsi telur juga mengalami kenaikan sebesar 2,42%, dari 1,24 kg/kap/thn di tahun 2010 meningkat menjadi 1,27 kg/kap/thn. Konsumsi susu juga mengalami peningkatan sebesar 1,06%, dari 0,94 kg/kap/thn ditahun 2010 meningkat menjadi 0,95 kg/kap/thn di tahun 2011. Berdasarkan tabel di atas, maka Kabupaten Pandeglang mempunyai potensi dan prospek sebagai wilayah konsumsi dan wilayah produksi untuk produk-produk peternakan. Potensi dan prospek tersebut harus direspon oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui upaya promosi guna mengundang investor untuk menginvestasikan dananya di kedua peluang tersebut, yaitu sisi konsumsi dan produksi dari produk-produk peternakan. Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB Kabupaten Pandeglang setiap tahun terus meningkat, walaupun secara besarannya masih relatif kecil, namun dibandingkan secara keseluruhan PDRB Pertanian, sub sektor peternakan tersebut menjadi subsektor unggulan di dalam pembangunan Kabupaten Pandeglang.


8


2013

BAB III CAPAIAN KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011

3.1.

Penyediaan Produksi Hasil Ternak Produksi utama hasil ternak adalah daging, telur dan susu yang dalam

penyediaannya masing-masing dipengaruhi oleh perkembangan populasi ternak dan tingkat produktivitas ternak. Selain itu dipengaruhi pula oleh keluar masuknya ternak dan hasil ternak dari dan ke dalam wilayah Kabupaten Pandeglang. Penyediaan produksi daging ditentukan oleh jumlah pemotongan berbagai jenis ternak penghasil daging yaitu ternak besar, ternak kecil dan unggas. Untuk produksi telur ditentukan oleh jumlah populasi unggas dan produktivitas ternak baik ayam ras petelur, ayam buras maupun itik. Produksi susu berasal dari ternak sapi perah dan kambing perah, dan ditentukan oleh produktivitas ternak serta parameter reproduksi lainnya. Pemotongan ternak dilakukan di Rumah Potong Hewan Pemerintah, Swasta dan di luar Rumah Potong Hewan yang tercatat. Namun dalam perhitungan produksi daging dimasukkan juga asumsi jumlah pemotongan ternak yang tidak tercatat. Adapun pemotongan jumlah ternak besar dan kecil secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Data Pemotongan Ternak Besar dan Kecil Tercatat (ekor) di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 dibandingkan dengan Tahun 2010 Jenis Ternak

Sapi Potong Kerbau Kuda Kambing Domba Babi

Tahun 2010 503 3.323 15.433 16.469 -

Tahun 2011 638 3.464 15.643 16.904 -

(%) 26,84 4,24 1,36 2,64 -

Dari Tabel di atas terlihat bahwa jumlah pemotongan pada hampir semua jenis ternak mengalami kenaikan, yaitu pada ternak sapi sebesar 26,84%, kerbau sebesar 4,24%, kambing 1,36% dan domba sebesar 2,64%. Hal ini mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun kebutuhan akan daging terus meningkat. Untuk mengantisipasi ini maka harus diupayakan untuk terus menambah populasi agar kebutuhan daging dapat tetap terpenuhi. Produksi daging, telur dan susu secara keseluruhan terlihat pada Tabel di bawah ini.


9


Tabel 3. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2013

Data Penyediaan Produksi Daging (kg) Setiap Jenis Ternak di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 dibandingkan dengan Tahun 2010

Jenis ternak Sapi Potong Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam Buras Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Jumlah

Tahun 2010 103.245 731.060 771.650 1.029.303 4.599.554 2.797.417 77.016 10.109.245

Tahun 2011 130.957 762.080 782.150 1.056.493 4.748.145 2.939.730 77.854 10.497.409

(%) 21,16 4,07 1,34 2,57 3,13 4,84 1,08 3,70

Dari Tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan penyediaan produksi daging di Kabupaten Pandeglang meningkat sebesar 3,70% seiring dengan peningkatan penduduk Kabupaten Pandeglang serta kebutuhannya akan konsumsi daging. Namun demikian kemampuan Kabupaten Pandeglang dalam penyediaan produksi daging belum secara keseluruhan berasal dari Kabupaten Pandeglang, tetapi masih mendatangkan ternak potongan dari luar Kabupaten Pandeglang. Secara signifikan peningkatan produksi daging tertinggi berasal dari ternak sapi potong sebesar 21,16%. Penyediaan produksi telur Kabupaten Pandeglang bersumber dari jenis ternak ayam buras dan itik, sedangkan ayam ras petelur masih didatangkan dari luar Kabupaten Pandeglang. Perkembangan penyediaan produksi telur dari tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 4.

No. 1. 2. 3.

Data Penyediaan Produksi Telur (kg) Menurut Jenis Unggas di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 dibandingkan dengan Tahun 2010 Jenis Ternak Ayam Buras Ayam Ras Itik Jumlah

Tahun 2010 1.420.170 810.090 2.230.260

Tahun 2011 1.466.060 818.920 2.284.970

(%) 3,23 1,09 2,45

Dari Tabel di atas terlihat bahwa penyediaan produksi telur secara total meningkat sebesar 2,45%, peningkatan terbesar disumbang oleh ternak ayam buras yang pada tahun 2011 ini mengalami peningkatan sebesar 3,23% disusul oleh ternak itik sebesar 1,09%. Mengenai penyediaan produksi susu sampai saat ini di Kabupaten Pandeglang belum ada usaha peternakan ternak perah (sapi, kerbau maupun kambing perah) sehingga penyediaan susu masih didatangkan seluruhnya dari luar Kabupaten Pandeglang.


10


3.2.

2013

Perkembangan Konsumsi Hasil Ternak Berdasarkan metode perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM), penyediaan

konsumsi hasil ternak di Kabupaten Pandeglang tahun 2011 dibandingakan tahun 2010, seperti terlihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 5.

No. 1. 2. 3.

Perkembangan Konsumsi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 dibandingkan Tahun 2010 (kg/kap/thn)

Komoditas Daging Telur Susu gr protein/kapita/hari

Target Norma Gizi Nasional 10,10 4,70 6,10 6,00

Tahun 2010

Tahun 2011

(%)

3,06 1,24 0,94 1,91

3,17 1,27 0,95 1,96

3,59 2,42 1,06 2,36

Dari Tabel di atas terlihat bahwa konsumsi daging, telur dan susu penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 sebesar 1,91 gram protein/kapita/hari dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 2,36% atau 1,96 gram protein/kapita/hari. Kenaikan konsumsi terjadi pada komoditas daging yang naik sebesar 3,59% atau 3,17 kg/kap/thn dari 3,06 kg/kap/thn pada tahun 2010 hal ini menunjukan bahwa adanya upaya peningkatan kemampuan produksi daging dari Kabupaten Pandeglang. Konsumsi telur juga mengalami kenaikan sebesar 2,42%, dari 1,24 kg/kap/thn di tahun 2010 meningkat menjadi 1,27 kg/kap/thn. Konsumsi susu juga mengalami peningkatan sebesar 1,06%, dari 0,94 kg/kap/thn ditahun 2010 meningkat menjadi 0,95 kg/kap/thn di tahun 2011. Apabila dibandingkan dengan Target Minimal Standar Norma Gizi Nasional yang harus dikonsumsi berasal dari ternak, ternyata tingkat konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Pandeglang sampai dengan akhir tahun 2011, masih di bawah rata-rata target Standar Norma Gizi Nasional, yaitu daging sebesar 3,17 kg/kapita/tahun; telur sebesar 1,27 kg/kapita/tahun dan konsumsi susu olahan sebesar 0,95 kg/kapita/ tahun atau setara dengan 1,96 gram/protein/hari atau baru mencapai 32,67% dari standar norma gizi nasional. Pencapaian tingkat konsumsi protein hewani asal ternak berkaitan dengan jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan masyarakat dan jumlah permintaan terhadap kebutuhan protein hewani di Kabupaten Pandeglang.

3.3.

Pembinaan Mutu Ternak Kegiatan pembinaan mutu ternak di Kabupaten Pandeglang dilakukan dengan

penyediaan bibit unggul melalui Program Aksi Perbibitan Ternak. Melalui program ini dibentuk kelompok-kelompok penangkar ternak yaitu kelompok penangkar ternak sapi Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

11


2013

potong, kelompok penangkar ternak kerbau, kelompok penangkar ternak itik dan kelompok penangkar peternak domba. Dari program ini diharapkan dapat dihasilkan ternak-ternak bakalan komersial untuk dikembangkan pada kelompok-kelompok budidaya penggemukan dan perbibitan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Untuk jenis ternak unggas komersial, pelaksanaan perbaikan mutu bibit dilakukan langsung oleh pihak Breeder, sedangkan Dinas hanya sebagai pengawas maupun penguji di lapangan. Jumlah kelahiran dan kematian yang dapat dimonitor sampai dengan tahun 2011 terdapat pada Tabel berikut. Tabel 6.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3.4.

Data Jumlah Kelahiran dan Kematian menurut Jenis Ternak di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 (ekor)

Jenis Ternak Sapi Potong Kerbau Kambing Domba Ayam Buras

Itik

Jumlah Kelahiran Jumlah Kematian Jantan Betina Jumlah Jantan Betina Jumlah 58 221 5 24 279 29 2.009 6.744 385 1.297 8.753 1.682 18.952 51.268 2.085 5.642 70.220 7.727 7.736 25.917 950 3.182 33.653 4.132 1.445.167 3.216.782 4.661.949 64.425 473.519 537.944 863 8.242 512 4.896 9.105 5.408

Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) Untuk meningkatkan pelayanan dan mensukseskan Program Aksi Perbibitan Ternak

di Kabupaten Pandeglang, mulai tahun 2009 kegiatan Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Pandeglang mulai dilaksanakan. Pada tahun 2011 telah dilakukan program inseminasi buatan terhadap ternak kerbau sebanyak 40 ekor di Desa Cibarani, Kecamatan Cisata. Persentase kebuntingan mencapai 90%. Sejauh ini kegiatan Inseminasi Buatan yang dilaksanakan sepenuhnya mendukung Program Aksi Perbibitan Ternak Potong yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dengan memberiakan pelayanan gratis bagi kelompok-kelompok penangkar sapi potong dan kerbau yang menjadi binaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dan populasi ternak potong di Kabupaten Pandeglang. Namun demikian, sarana dan prasarana IB yang ada masih belum memadai baik dari segi jumlah maupun kualitasnya sehingga masih diperlukan tambahan jumlah petugas yang mahir dalam teknis IB dan juga dukungan sarana dan prasarana yang memadai.


12


3.5.

2013

Pembinaan Makanan Ternak

3.5.1. Pembinaan Hijauan Makanan Ternak Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Pandeglang kembali berupaya menggalakan pembuatan kebun Hijauan Makanan Ternak pada kelompok-kelompok ternak. Pada tahun 2011, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang melalui Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian membangun 1 padang penggembalaan di Desa Manglid, Kec. Cibitung seluas 10 Ha dan dikelompok yang tersebar di 4 Kecamatan dengan realisasi sebagaimana tersaji pada tabel berikut : Tabel 7.

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Data Penyebaran Kebun HMT pada Beberapa Kebun Rumput Kelompok di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Kecamatan

Cadasari Mandalawangi Cikedal Pagelaran Carita Cisata Cikeusik Picung Cibitung Jumlah

Luas Areal Kebun Rumput (Ha) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 26,0

Jenis Rumput Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah Rumput Gajah

3.5.2. Pembinaan Pakan Konsentrat Pembinaan pakan konsentrat diarahkan kepada ketersediaan pakan, baik pakan jadi maupun bahan baku serta pengawasan mutu pakan yang beredar di Kabupaten Pandeglang.

3.6.

Pembinaan Produksi Bibit Ternak Di dalam usaha pembinaan produksi bibit, sasaran yang dibina yaitu pembinaan

terhadap sumber bibit milik pemerintah dan sumber bibit di masyarakat (Village Breeding Center).

Pembinaan yang dilakukan selain bimbingan teknis yang diberikan kepada

kelompok-kelompok pembibit, dilaksanakan pula pemantauan/monitoring perkembangan ternak yang ada di kelompok yang bersangkutan. Lokasi-lokasi pembibitan ternak di masyarakat ini merupakan lokasi-lokasi atau kelompok-kelompok pembibit binaan dari kegiatan yang sedang berjalan pada tahun anggaran 2011 yang dibiayai dari dana APBD maupun APBN. Data ternak bibit yang disebarkan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :


13


Tabel 8.

No.

Data Penyebaran Bibit Ternak pada Beberapa Kelompok Penangkar di Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nama Kelompok

1

Tani Jaya

2

Harapan Mulya

3 4

Saluyu Jaya Baros Kombong

5

Tani Mukti

6

Cinta Persatuan

7

Sido Mulyo II

8 9

Karang Sejahtera Makmur Jaya

10

Al-Barokah

11 12

Waru Sri Asih 2

13

Tani Mukti II

14

Garawangi

15

Karya Bersama

16

Cinyurup Mandiri Makmur Jaya

17 18

19 20 21 22

Tunas Muda 99 Bidang Peternakan Lebak Gintung 1 Mandiri Tani Jaya Estu Mucekil

23 24 25

Mulya Karya Perintis I Karya Tani

3.7.

2013

Alamat Kp. Talaga, Ds. Nembol, Kec. Mandalawangi Kp. Sususkan RT 05/RW 02, Ds. Sukarame, Kec. Carita Kp. Cirukap, Ds. Cibarani, Kec. Cisata Kp. Talun Kidul RT 14/07, Ds. Bangkuyung, Kec. Cikedal Kp. Tarogong, Ds. Margasana, Kec. Pagelaran Kp. Cimoyan, Ds. Bungur-copong, Kec. Picung Kp. Pematang Sempur, Ds. Sukaseneng, Kec. Cikeusik Kp. Pasirpeuteuy, Ds. Pasir-peuteuy, Kec. Cadasari Kp. Kaduranggem RT 14/05 Ds. Kadubale, Kec. Banjar Kp. Kadupandak RT 03/08, Ds. Sinarjaya, Kec. Mandalawangi Kp. Tanjakan, Ds. Pangkalan, Kec. Sobang Kp. Kubang RT 04/RW 02, Ds. Surakarta, Kec. Pagelaran Kp. Babakan Cibaliung, Ds. Rancaseneng, Kec. Cikeusik Kampung Pasirkoranji RT.01RW.07, Desa Sikulan, Kecamatan Jiput Kampung Mekarjaya RT.04/RW.13, Desa Panimbangjaya, Kec. Panimbang Kampung Cinyurup, Kel. Juhut, Kec. Karangtanjung Kampung Kaduranggem RT 14/RW 05, Desa Kadubale, Kecamatan Banjar Kampung Kadomas RT.03/RW.01, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang Kp. Gintung, Ds. Campaka, Kec. Kaduhejo Ds. Manglid, Kec. Cibitung Ds. Cikeusik, Kec. Cikeusik Kp. Maja Masjid, Kel. Sukaratu, Kec. Majasari Ds. Cibaliung, Kec. Cibaliung Ds. Gombong, Kec. Panimbang Ds. Sukadame, Kec. Pagelaran

Kerbau

Jml. Ternak (Ekor) 24

APBN TP

Kerbau

24

APBN TP

Kerbau Kerbau

24 24

APBN TP APBN TP

Kerbau

24

APBN TP

Sapi Potong

25

APBN TP

Sapi Potong

25

APBN TP

Kambing PE

25

APBN TP

Itik Petelur

1.000

APBN TP

Ayam Buras

1.210

APBN TP

Itik Petelur Itik Petelur

1.200 1.200

APBN TP APBN TP

Itik Petelur

1.200

APBN TP

Domba

74

Domba

114

Domba

74

Domba

72

Domba

74

APBN SMD APBN SMD APBN SMD APBN SMD APBN SMD

Kerbau Kerbau Sapi Potong Sapi Potong

35 20 35 35

APBN TP APBN TP APBN TP APBN TP

Kerbau Kerbau Kerbau

11 11 11

APBN APBN APBN

Jenis Komoditi

Sumber Dana

Bimbingan Usaha Peternakan Sapi Potong Jumlah usaha ternak sapi potong yang berada di bawah binaan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan tersaji pada Tabel berikut.


14


Tabel 9.

Daftar Kelompok Usaha Budidaya Ternak Sapi Potong sampai Tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang

No.

Nama Kelompok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MitraUtama Tri Bakti Sinar Harapan Sekar Mukti Hutan Mandiri Ponpes Al-Ishlah Ponpes Mambaul Qur’an Cinta Persatuan Sido Mulyo II Tani Jaya Estu Mucekil

3.8.

2013

Alamat Desa Kadupandak Pasirsedang Nanggala Cikeusik Gerendong Kananga Kalanganyar Bungur-copong Sukaseneng Cikeusik Sukaratu

Kecamatan Picung Picung Cikeusik Cikeusik Koroncong Menes Labuan Picung Cikeusik Cikeusik Majasari

Bangsa Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong Sapi Potong

Bimbingan Usaha Peternakan Kerbau Jumlah usaha ternak kerbau yang berada di bawah binaan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan tersaji pada Tabel berikut. Tabel 10. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Daftar Kelompok Usaha Budidaya Ternak Kerbau sampai Tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang Nama Kelompok

Alamat Desa

Kecamatan

Bakti Setia Sugih Jaya Tani Jaya Widey Gemilang Tri Bakti Sinar Babad Ciinjuk Maju Mukti Jaya Bina Tani Ternak 2 Harapan Jaya 1 Sugih Jaya Citra Jaya Bakti Setia Sugih Jaya

Kadubera Kadukalapa Kaungcaang Menes Pasirsedang Tenjohalang Ciinjuk Karangsetra Kadumadang Parumasan Pakuluran Awilega Kadubera Kadukalapa

Picung Karangtanjung Cadasari Menes Picung Jiput Cadasari Koroncong Cimanuk Cipeucang Koroncong Koroncong Picung Karangtanjung

Tani Jaya Harapan Mulya Saluyu Jaya Baros Kombong Tani Mukti Lebak Gintung 1 Mandiri Mulya Karya Perintis I Karya Tani

Nembol Sukarame Cibarani Bangkuyung Margasana Campaka Manglid Cibaliung Gombong Sukadame

Mandalawangi Carita Cisata Cikedal Pagelaran Kaduhejo Cibitung Cibaliung Panimbang Pagelaran


Jenis Komoditi

Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau Kerbau

15


3.9.

2013

Bimbingan Usaha Peternakan Domba dan Kambing Jumlah usaha budidaya ternak domba yang berada di bawah binaan Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan hingga tahun 2011 tersaji pada Tabel berikut. Tabel 11.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Daftar Kelompok Usaha Budidaya Ternak Domba dan Kambing hingga Tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang Alamat

Nama Kelompok Karya Makmur Karya Mandiri Taruna Sakti Harapan Jaya Jaya Mandiri Cinyurup Mandiri Harapan Mulya Karya Bersama Garawangi TM 99 Peternakan Makmur Jaya Karang Sejahtera

Desa Sindang Karya Juhut Kadugadung Pasirpeutey Juhut Juhut Pagerbatu Panimbangjaya Sikulan Kadomas Kadubale Pasir Peuteuy

Kecamatan Menes Karangtanjung Cipeucang Cadasari Karangtanjung Karangtanjung Majasari Panimbang Jiput Pandeglang Banjar Cadasari

Jenis Komoditi Domba Domba Domba Domba Domba Domba Domba Domba Domba Domba Domba Kambing PE

3.10. Bimbingan Usaha Peternakan Unggas (Itik dan Ayam Buras) Jumlah usaha ternak unggas yang berada di bawah binaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tersaji pada Tabel berikut. Tabel 12.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Daftar Kelompok Usaha Budidaya Ternak Unggas Binaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga Tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang Nama Kelompok

Harapan Tani Putra Sri Sakti Putra Binaan Cipancen Sri Sinar Tani Harapan Maju Karya Nyata Sejahtera Aria Jaya Muda Mandiri Mulyasari Bersaudara Kandaga Jaya Sari Mulya Makmur Jaya Al-Barokah Waru Sri Asih 2 Tani Mukti II

Alamat Desa Kubangkondang Surianeun Kubangkampil Kertasana Dahu Caringin Sodong Tembong Gombong Pareang Cikuya Tegalpapak Pagelaran Kertasana Senang sari Kadubale Sinarjaya Pangkalan Surakarta Rancaseneng

Kecamatan Cisata Patia Sukaresmi Pagelaran Cikedal Labuan Saketi Carita Panimbang Mekarjaya Sukaresmi Pagelaran Pagelaran Pagelaran Pagelaran Banjar Mandalawangi Sobang Pagelaran Cikeusik

Jenis Komoditi Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Itik Ayam Buras Itik Itik Itik


16


2013

3.11. Bimbingan Usaha Peternakan Ayam Ras Komersial Selama tahun 2011 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang melakukan pembinaan usaha peternakan ayam ras komersial yang terfokus pada upaya pencegahan penyakit menular khususnya Flu Burung/AI serta sanitasi kandang yang dilakukan secara intensif. Pembinaan terhadap para peternak ini terus dilakukan untuk menjamin keberhasilan program tersebut.


17


2013

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PANDEGLANG

4.1.

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan

Organisasi Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

4.1.1. Kedudukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4.1.2. Tugas Pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

4.1.3. Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi : a)

Peyelenggaraan urusan pilihan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

b) Penyusunan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan; c)

Penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan bidangnya;

d) Pembinaan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan; e)

Penyelenggaraan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, binausaha peternakan, sumber daya dan kelembagaan;

f)

Pembinaan UPT lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;


18


2013

g) Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

4.1.4. Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari : a)

Kepala dinas

b) Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. c)

Bidang Produksi Peternakan, terdiri dari : 1. Seksi Ternak Ruminansia; 2. Seksi Ternak Non Ruminansi.

d) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari: 1. Seksi Kesehatan Hewan; 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. e)

Bidang Bina Usaha Peternakan, terdiri dari : 1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran; 2. Seksi Binausaha dan Pembiayaan.

f)

Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, terdiri dari : 1. Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Kelembagaan.

g) UPT. h) Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2.

Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008, tanggal 03

Nopember 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang, maka rincian tata kerja perangkat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: 4.2.1. Kepala Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

19


2013

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi: a. penyusunan perencanaan bidang peternakan dan kesehatan hewan; b. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan; d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.2. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.2.1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan


20


2013

Hewan. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: a. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas; b. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja; d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya; e. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas; f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris; g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran; h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas; i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan; j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai; k. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional; l. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; n. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


21


2013

4.2.2.2. Kepala Subbagian Keuangan Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas. Rincian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut: a. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; b. melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan; c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran; d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.2.4. Kapala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas; b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Rincian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas; b. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;


22


2013

c. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan tahunan dinas; d. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja; e. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; f. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas; g. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan. h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.3. Kepala Bidang Produksi Peternakan Bidang Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis produksi ternak ruminansia dan ternak non ruminansia. Kepala Bidang Produksi Peternakan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis produksi ternak ruminansia dan ternak non ruminansia; b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam produksi ternak ruminansia dan ternak non ruminansia; c. penyelenggaraan produksi ternak ruminansia dan ternak non ruminansia; d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan produksi ternak ruminansia dan ternak non ruminansia; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.3.1. Kasi Ternak Ruminansia Seksi Ternak Ruminansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Peternakan. Kasi Ternak Ruminansia mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis produksi ternak ruminansia. Dalam melaksanakan tugasnya Kasi Ternak Ruminansia menye-lenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis produksi ternak ruminansia; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam produksi ternak ruminansia; c. penyelenggaraan produksi ternak ruminansia;


23


2013

d. peningkatan produksi ternak ruminansia; e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan produksi ternak ruminansia. Rincian tugas Kepala Seksi Ternak Ruminansia adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Ternak Ruminansia; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan pembibitan ternak ruminansia; c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data potensi wilayah peternakan sebagai bahan penyusunan tata ruang dan peta potensi serta pemanfaatan sumber daya lahan usaha peternakan ruminansia; d. melakukan pembinaan dan bimbingan produksi dan pengawasan mutu bibit ternak ruminansia; e. melakukan seleksi dan registrasi/pencatatan ternak bibit ruminansia; f. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan terhadap pelaksanaan penerapan teknologi reproduksi, registrasi hasil, pengadaan mani beku (spesifik lokal/dalam negeri) ternak ruminansia; g. melaksanakan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dan Embrio Transfer (ET) program pemerintah; h. memantau dan mengawasi pengeluaran ternak bibit ruminansia; i. melaksanakan kegiatan pemantauan, inventarisasi potensi wilayah sumber bibit dan pemeriksaan lalu lintas ternak ruminansia dan pengadaan paket IB ternak bibit ruminansia unggul; j. melaksanakan pengujian populasi dasar ternak seleksi, registrasi ternak bibit dan identifikasi ternak bibit ruminansia; k. melaksanakan pelayanan surat keterangan ternak bibit ruminansia, serta pemberian izin produksi bibit ternak sesuai dengan petunjuk atau peraturan yang berlaku; l. melaksanakan bimbingan teknis kastrasi ternak non bibit serta pengembangan mutu dan seleksi ternak ruminansia; m. melaksanakan survey, pengkajian dan penerapan teknologi reproduksi pada ternak ruminansia; n. menyiapkan bahan bimbingan, pengawasan, pedoman penyebaran/distribusi dan pengembangan ternak ruminansia baik oleh pemerintah maupun swasta; o. memantau dan mengawasi penyebaran ternak bibit ruminansia; p. mendistribusikan bibit ternak ruminansia kepada masyarakat; q. melaksanakan pembinaan, pengelolaan bibit ternak ruminansia yang didistribusikan kepada masyarakat; r. melaksanakan redistribusi dan penghapusan ternak ruminansia pemerintah; s. melakukan pengawasan mutu dan bimbingan penggunaan pakan / bahan baku konsentrat dalam hal pemakaian; Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

24


2013

t. melakukan pengadaan, perbanyakan, penyaluran dan bimbingan produksi bibit Hijauan Makanan Ternak (HMT); u. melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan hijauan dalam hal pemakaian; v. menetapkan lokasi dan melakukan pengaturan/pemanfaatan tanah untuk penggembalaan ternak; w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi ternak ruminansia; x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2.3.2. Kasi Ternak Non Ruminansia Seksi Ternak Non Ruminansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Peternakan. Kasi Ternak Non Ruminansia mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis produksi ternak non ruminansia. Dalam melaksanakan tugasnya Kasi Ternak Non Ruminansia menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis produksi ternak non ruminansia; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam produksi ternak non ruminansia; c. penyelenggaraan produksi ternak non ruminansia; d. peningkatan produksi ternak non ruminansia; e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan produksi ternak non ruminansia. Rincian Tugas Kepala Seksi Ternak Non Ruminansia adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Ternak Non Ruminansia; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan pembibitan ternak non ruminansia; c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data potensi wilayah peternakan sebagai bahan penyusunan tata ruang dan peta potensi serta pemanfaatan sumber daya lahan usaha peternakan non ruminansia; d. melakukan pembinaan dan bimbingan produksi dan pengawasan mutu bibit ternak non ruminansia; e. melakukan seleksi dan registrasi/pencatatan ternak bibit non ruminansia; f. menyiapkan bahan pembinaan /bimbingan terhadap pelaksanaan penerapan teknologi reproduksi, registrasi hasil, pengadaan mani beku (spesifik lokal/dalam negeri) ternak non ruminansia; g. memantau dan mengawasi pengeluaran ternak bibit non ruminansia; h. melaksanakan kegiatan pemantauan, inventarisasi potensi wilayah sumber bibit dan pemeriksaan lalu lintas ternak non ruminansia;


25


2013

i. melaksanakan pengujian populasi dasar ternak seleksi, registrasi ternak bibit dan identifikasi ternak bibit non ruminansia; j. melaksanakan pelayanan pemeriksaan surat keterangan ternak bibit non ruminansia, serta pemberian izin produksi bibit ternak sesuai dengan petunjuk atau peraturan yang berlaku; k. melaksanakan bimbingan tehnis kastrasi ternak non bibit serta pengembangan mutu dan seleksi ternak non ruminansia; l. melaksanakan survey, pengkajian dan penerapan teknologi reproduksi pada ternak non ruminansia; m. menyiapkan bahan bimbingan, pengawasan, pedoman penyebaran/distribusi dan pengembangan ternak non ruminansia baik oleh pemerintah maupun swasta; n. memantau dan mengawasi penyebaran ternak bibit non ruminansia; o. mendistribusikan bibit ternak non ruminansia kepada masyarakat; p. melaksanakan pembinaan, pengelolaan bibit ternak non ruminansia yang didistribusikan kepada masyarakat; q. melaksanakan redistribusi dan penghapusan ternak non ruminansia pemerintah; r. melakukan pengawasan mutu dan bimbingan penggunaan pakan / bahan baku konsentrat dalam hal pemakaian; s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi ternak non ruminansia; t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2.4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan & Kesehatan Masy. Veteriner Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; c. penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;


26


2013

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.4.1. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan hewan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kesehatan hewan; c. penyelenggaraan kesehatan hewan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan. Rincian tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Kesehatan Hewan; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan kesehatan hewan; c. melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini penyakit hewan menular, tindakan pemunahan sumber penyakit, biosekuriti, vaksinasi dan pengobatan hewan serta penanggulangan wabah/kejadian luar biasa; d. melaksanakan kegiatan pelayanan, pengamanan dan pengawasan lalu lintas hewan; e. melaksanakan pembuatan data dan peta penyakit hewan serta penyediaan sistem informasi kesehatan hewan; f. melakukan kegiatan surveilans dan pengambilan spesimen yang diperlukan untuk uji laboratorium dan peneguhan diagnosa; g. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap laboratorium kesehatan hewan, klinik hewan, pos kesehatan hewan dan pos pembantu pelayanan kesehatan hewan; h. melakukan identifikasi masalah kesehatan hewan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; i. melaksanakan pengawasan terhadap fisik, penyimpananan dan peredaran obat hewan; j. melaksanakan pembinaan terhadap depo dan pengecer obat hewan; k. menyiapkan bahan prosedur tetap mengenai tata cara perizinan usaha obat hewan; l. melaksanakan pengujian terhadap bahan-bahan obat hewan dan residu; m. melaksanakan identifikasi permasalahan dalam penggunaan obat hewan; n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan hewan; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

27


2013

4.2.4.2. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Rincian tugas Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan kesehatan masyarakat veteriner; c. menjamin tersedianya bahan pangan asal hewan yang Halal, Aman, Utuh dan Sehat (HAUS); d. melaksanakan pembinaan kepada para pengusaha pemotongan hewan/unggas, pengecer daging, rumah potong hewan/unggas dan tempat pemotongan hewan/unggas milik pemerintah maupun swasta; e. menyiapkan bahan standar pelayanan rumah potong hewan/unggas, rekomendasi usaha pemotongan hewan, pengiriman bahan asal hewan dan bimbingan teknis hygiene dan sanitasi; f. melaksanakan

pengawasan

dan

pemeriksaan

terhadap

kegiatan

pemotongan

hewan/unggas, bahan pangan dan non pangan asal ternak dari penyakit zoonosis dan cemaran bahan berbahaya; g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan pada usaha peternakan rakyat dan perusahaan peternakan, terhadap resiko pencemaran lingkungan; h. melaksanakan tindakan penanganan penyakit zoonosis; i. melakukan pengujian bahan pangan dan non pangan asal hewan yang beredar di masyarakat; j. melakukan identifikasi masalah kesehatan masyarakat veteriner; k. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


28


2013

4.2.5. Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan Bidang Bina Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengolahan hasil dan pemasaran, pembinaan usaha peternakan dan pembiayaan. Dalam

melaksanakan

tugasnya

Kepala

Bidang

Bina

Usaha

Peternakan

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pengolahan hasil dan pemasaran, pembinaan usaha peternakan dan pembiayaan; b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengolahan hasil dan pemasaran, pembinaan usaha peternakan dan pembiayaan; c. penyelenggaraan pengolahan hasil dan pemasaran, pembinaan usaha peternakan dan pembiayaan; d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengolahan hasil dan pemasaran, pembinaan usaha dan pembiayaan usaha peternakan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.5.1. Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan. Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengolahan hasil dan pemasaran komoditas peternakan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengolahan hasil dan pemasaran komoditas peternakan; b. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pengolahan hasil dan pemasaran komoditas peternakan; c. pelaksanaan pengolahan hasil dan pemasaran komoditas peternakan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil dan pemasaran komoditas peternakan. Rincian tugas Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan pengolahan hasil dan pemasaran; Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

29


2013

c. menyusun bahan pembinaan dalam penerapan pasca panen dan pengelolaan hasil bagi pengembangan produk-produk peternakan; d. melakukan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi di bidang peternakan; e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi produksi dan konsumsi terhadap komoditas peternakan dan hasil produksi peternakan; f. melaksanakan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi di bidang peternakan; g. menyelenggarakan sistem informasi pasar komoditas peternakan; h. melaksanakan analisa usaha bagi komoditi peternakan; i. menyelenggarakan bimbingan, pengembangan dan pembinaan kerjasama kemitraan petani dengan pengusaha di bidang peternakan; j. melaksanakan perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil peternakan; k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan hasil dan pemasaran; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.5.2. Kepala Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan Kepala Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan. Kepala Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembinaan usaha dan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha dan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan usaha dan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan; c. penyelenggaraan pembinaan usaha dan fasilitasi pembiayaan usaha peternakan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bina usaha dan pembiayaan. Rincian tugas Kepala Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan bina usaha dan pembiayaan; c. menyiapkan bahan petunjuk teknis tentang inventarisasi dan identifikasi jenis usaha dan prosedur, tata cara perizinan pendirian usaha serta pendaftaran usaha di bidang peternakan;


30


2013

d. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional serta bimbingan dalam hal inventarisasi, identifikasi jenis-jenis usaha dan sumber-sumber pembiayaan bidang peternakan; e. menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan dan pengembangan usaha peternakan dan pembiayaan/permodalan; f. melaksanakan sosialisasi tentang peluang sumber modal pada usaha di bidang peternakan; g. melaksanakan penyusunan tatalaksana dan pelayanan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan perusahaan di bidang peternakan; h. melaksanakan pelayanan pengurusan izin usaha/rekomendasi pendirian usaha peternakan; i. memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam bina usaha peternakan; j. memberikan bimbingan, penetapan peta potensi bina usaha peternakan; k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bina usaha dan pembiayaan; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.6. Kepala Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kepala Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya, sarana, prasarana, dan kelembagaan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya, sarana, prasarana, dan kelembagaan; b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya, sarana, prasarana, dan kelembagaan; c. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya, sarana, prasarana, dan kelembagaan; d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya, sarana, prasarana, dan kelembagaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


31


2013

4.2.6.1. Kepala Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Kepala Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan sarana dan prasarana peternakan; b. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana peternakan; c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana peternakan. Rincian tugas Kepala Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana; b. menyusun juklak/juknis pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana peternakan; c. menetapkan jenis dan pemanfaatan paket teknologi peternakan yang dibutuhkan; d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna; e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi peternakan; f. melaksanakan pelatihan dan bimbingan dalam pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; g. menyusun klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin yang digunakan dalam pengembangan penerapan teknologi peternakan; h. melakukan berbagai rekayasa alat dan mesin (alsin) peternakan; i. melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap produksi alsin peternakan; j. melakukan identifikasi dan penyusunan rencana kebutuhan alsin budidaya di kecamatan/desa; k. melakukan pendataan produksi, peredaran, dan penggunaan alsin peternakan; l. menyebarkan informasi prototipe alsin yang telah direkomendasi; m. melakukan bimbingan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan alsin peternakan di kecamatan/desa; n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sumber daya, sarana dan prasarana;


32


2013

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.6.2. Kepala Seksi Kelembagaan Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan. Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Kelembagaan peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Kelembagaan peternakan; b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Kelembagaan peternakan; c. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan peternakan; d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan peternakan. Rincian tugas Kepala Seksi Kelembagaan adalah sebagai berikut: a. menyusun rencana kerja Seksi Kelembagaan Peternakan; b. menyusun juklak/juknis dan prosedur tetap kegiatan kelembagaan peternakan; c. memfasilitasi pengembangan kerjasama dan kemitraan antara peternak dan pengusaha peternakan; d. menyelenggarakan bimbingan teknis operasional serta pembinaan dalam hal manajemen kelembagaan peternakan; e. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan terhadap kelembagaan dan usaha rintisan bidang peternakan; f. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/organisasi profesi di bidang peternakan; g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan peternakan; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


33


2013

BAB V PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

5.1.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

5.1.1.

Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang

5.1.1.1. Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Visi “Terwujudnya Masyarakat Pandeglang Yang Sehat, Cerdas dan Produktif melalui Konsumsi Protein Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal” Penjelasan Visi Dengan mengonsumsi protein hewani yang berasal dari bahan pangan asal hewan (daging, telur dan susu) yang aman (tidak mengandung bahan racun, residu antibiotika/obat, residu bahan kimia, dll.), sehat ( tidak mengandung bibit penyakit); utuh (tidak dipalsukan); dan halal (memenuhi syariat Agama Islam) serta memenuhi standar kesehatan yang meliputi cukup kuantitas maupun kualitasnya untuk konsumsi perkapita masyarakat Kabupaten Pandeglang, sehingga diharapkan menjadi masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif dalam bekerja dan berkarya.


34


2013

5.1.1.2. Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Misi Untuk

mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Bidang Peternakan, Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang mempunyai misi sebagai berikut: 1. Menumbuhkembangkan populasi dan produksi peternakan. 2. Mendorong tercapainya Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan dalam pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk mengembangkan peternakan yang tangguh dan mandiri.

Penjelasan Misi Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Bidang Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang, tidak hanya menumbuhkan populasi dan produksi peternakan tetapi juga mengembangkannya ditinjau dari segi jumlah dan mutu, serta wilayah distribusi/penyebaran ternak dan produk hasil peternakan. Disamping itu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang juga mempunyai keinginan agar suatu saat nanti mempunyai tenaga Teknis Peternakan dibidang Produksi, Pembinaan Usaha, Penyebaran dan Pengembangan Ternak, Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner yang profesional dan terampil dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Peternakan secara umum. Sehingga dapat mewujudkan peternakan yang tangguh (tahan terhadap berbagai gangguan dan krisis) dan mandiri (bisa mengelola usaha peternakan sendiri dan tidak tergantung dari pihak lain, baik dari segi manajemen usaha, pemasaran, maupun permodalannya).

5.1.2.

Tujuan dan Sasaran Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang

5.1.2.1. Tujuan 1) Meningkatkan produksi daging, telur dan susu. 2) Meningkatkan konsumsi daging, telur dan susu.


35

2013


3) Mencegah penularan penyakit hewan strategis di Kabupaten Pandeglang. 4) Meningkatkan kualitas pangan dan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani asal ternak. 5) Meningkatkan SDM Peternakan baik petugas teknis maupun petani/ peternak. 6) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani-peternak di Kabupaten Pandeglang.

5.1.2.2. Sasaran 1) Meningkatnya angka kelahiran 2) Terpenuhinya kebutuhan konsumsi daging, telur dan susu. 3) Menurunnya angka morbiditas (tingkat kesakitan) dan angka mortalitas (tingkat kematian) pada hewan/ternak. 4) Meningkatnya frekuensi pemeriksaan daging dan telur. 5) Meningknya keterampilan SDM Peternakan, baik petugas teknis maupun peternak. 6) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Tabel 13.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pandeglang

No.

Tujuan

1

Meningkatkan produksi dan konsumsi daging, telur dan susu. Mencegah penularan penyakit hewan strategis di Kabupaten Pandeglang.

Meningkatnya angka kelahiran, populasi dan produksi ternak Menurunnya angka morbiditas (tingkat kesakitan) dan angka mortalitas (tingkat kematian) pada hewan/ternak.

3

Meningkatkan kualitas pangan dan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani asal ternak.

4

Meningkatkan SDM Peternakan baik petugas teknis maupun petani/ peternak. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petanipeternak di Kabupaten Pandeglang.

2

5

5.1.3.

Sasaran

Indikator Sasaran Indikator Satuan Meningkatnya angka % kelahiran

Target Kinerja Sasaran 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20 40 60 70 90 100

Meningkatnya derajat kesehatan hewan

%

20

40

60

70

90

100

Meningkatnya frekuensi pemeriksaan daging dan telur.

Tingkat keamanan pangan asal hewan meningkat

%

20

40

60

70

90

100

Meningkatnya keterampilan SDM Peternakan, baik petugas teknis maupun peternak. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Meningkatnya SKP SDM Peternakan

%

20

40

60

70

90

100

Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.

%

20

40

60

70

90

100

Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pembangunan peternakan di

Kabupaten Pandeglang, digunakan beberapa strategi dan kebijakan, antara lain: Jalan Raya Labuan Km.1, Kompleks Perkantoran Cikup-Pandeglang. Telp./Fax.(0253)201013

36


2013

1) Peningkatan kontribusi Kabupaten Pandeglang dalam pemenuhan kebutuhan daging. Dalam upaya peningkatan kontribusi Kabupaten Pandeglang untuk pemenuhan kebutuhan daging, terutama dalam rangka menunjang kontribusi Kabupaten Pandeglang terhadap pencapaian target swasembada daging sapi nasional tahun 2014, kebijakan yang dapat dilaksanakan adalah : a. Penguatan prasarana dan sarana budidaya (Perbibitan, Keswan dan Penyuluhan) di sentra-sentra pengembangan pembibitan sapi potong dan kerbau. b. Pengembangan dan Pembenahan Village Breeding Center c. Pengembangan petugas teknis peternakan mandiri (Inseminator, PKB, ATR, Paramedis dan Dokter Hewan) d. Pengembangan kelembagaan Inseminasi Buatan Mandiri e. Pengembangan budidaya ternak sapi dengan kegiatan integrasi usaha sapi dan pertanian dalam pemanfaatan limbah padi melalui upaya penerapan teknologi pakan sepanjang tahun dan daur ulang. f. Pemantapan budidaya ternak sapi di Kabupaten Pandeglang Selatan, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pemantapan system tataniaga dan peningkatan peran swasta. g. Pengembangan usaha penggemukan sapi potong melalui sinergitas dengan sentra bibit, peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan swasta. h. Pengembangan usaha pembesaran sapi pedet betina maupun jantan hasil program IB, melalui upaya dana talangan dan kemitraan usaha dengan swasta. i. Optimalisasi Pusat Pembibitan ternak Sapi Potong dan ternak domba j. Peningkatan Produktifitas Ternak Domba dan Penataan Agribisnis ternak domba melalui kegiatan-kegiatan Penerapan Pola Breeding Domba, Inseminasi Buatan, VBC, Manajemen Produksi, dan Penataan Tata Niaga. k. Peningkatan Produktifitas Unggas, melalui kegiatan kegiatan pemulian ternak ayam buras dan itik, Pemulihan Usaha Peternak pasca wabah AI, peningkatan posisi tawar


37


2013

peternak melalui sinkronisasi budidaya dengan kebutuhan pasar, perluasan usaha pengolahan hasil produk, penataan pasar tradisional. 2) Peningkatan Ternak Perah Adapun kebijakan dalam rangka peningkatan ternak perah adalah : a. Pengembangan kemitraan pemanfaatan tanah marginal b. Promosi dan insentif investasi secara terintegrasi (budidaya dan industri) c. Diversifikasi usaha ternak perah melalui pengembangan budidaya kambing perah. 3) Peningkatan Produktifitas Ternak Unggas Adapun kebijakan dalam rangka peningkatan produktovitas ternak unggas ini adalah : a. Pengawasan dan pengendalian sandar kualitas bibit dan pakan unggas b. Menetapkan pola-pola kemitraan c. Sosialisasi Good Farming Practice (GFP) d. Mengembangkan dan menetapkan perwilayahan ayam ras beserta struktur insentif 4) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (AI, Anthrax, Brucellosis dan Rabies) Khususnya untuk daerah-daerah terancam dan tertular wabah penyakit, kebijakan yang harus dilaksanakan adalah : a. Perkuatan prasarana dan sarana pencegahan dan pemberantasan penyakit (Pos Keswan, Laboratorium Keswan dan Kesmavet, dan Check Point) b. Peningkatan system informasi kesehatan hewan, c. Pembentukan kader Vaksinator, Petugas pengamat lapangan dan system pelaporan penyakit swakarsa, d. Sosialisasi dan peningkatan partisipasi swasta e. Pemetaan Penyakit f. Pemberantasan penyakit menular dan individual g. Standarisasi dan Pengawasan obat hewan 5) Peningkatan nilai tambah usaha peternak Kebijakan yang harus dilaksanakan adalah :


38


2013

a. Peningkatan daya saing produk melalui perencanaan produk yang sesuai spesifikasi kebutuhan pasar b. Penerapan teknologi tepat guna c. Penataan kinerja subsistem pengolahan produk ikutan d. Pengolahan dan Pemasaran hasil untuk pemenuhan permintaan pasar dengan pemanfaatan pohon industri produk peternakan e. Pengembangan UP3HP di wilayah perkotaan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi peternakan di wilayah Kabupaten. 6) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Peternakan Kebijakan yang harus dilaksanakan adalah : a. Peningkatan Sumber Daya Manusia petugas dan peternak b. Pengembangan kemandirian kelompok tani c. Penerapan teknologi tepat guna d. Pengembangan Kawasan usaha yang terintegrasi dengan sumber daya wilayah e. Peningkatan peran serta kelembagaan usaha tani f. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya peternakan g. Pemanfaatan plasma nutfah h. Penataan ternak bantuan pemerintah 7) Sinergitas dan kesinambungan usaha dari hulu sampai pasar Kebijakan yang harus dilaksanakan adalah : a. Pengembangan sistem informasi pasar b. Pemanfaatan sumber daya pembiayaan usaha peternakan c. Penataan kemitraan Usaha ternak d. Pengembangan Usaha kelompok mandiri yang berorientasi agribisnis dan bankabel, e. Pengembangan dan penataan pasar daging higienis f. Penataan Pasar Hewan Regional g. Penataan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU)


39


Tabel 14.

2013

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Pandeglang

Visi : Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata Berbasis Pembangunan Perdesaan Misi 1 : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata Tujuan 1. Meningkatkan produksi dan konsumsi daging, telur dan susu.

Sasaran 1. Meningkatnya angka kelahiran, populasi dan produksi ternak

Strategi 1. Peningkatan kontribusi Kabupaten Pandeglang dalam pemenuhan kebutuhan daging.

Kebijakan 1 Penguatan prasarana dan sarana budidaya (Perbibitan, Keswan dan Penyuluhan) di sentra-sentra pengembangan pembibitan sapi potong dan kerbau. 2 Pengembangan dan Pembenahan Village Breeding Center 3 Pengembangan petugas teknis peternakan mandiri (Inseminator, PKB, ATR, Paramedis dan Dokter Hewan) 4 Pengembangan kelembagaan Inseminasi Buatan Mandiri 5 Pengembangan budidaya ternak sapi dengan kegiatan integrasi usaha sapi dan pertanian dalam pemanfaatan limbah padi melalui upaya penerapan teknologi pakan sepanjang tahun dan daur ulang. 6 Pemantapan budidaya ternak sapi di Kabupaten Pandeglang Selatan, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pemantapan system tataniaga dan peningkatan peran swasta. 7 Pengembangan usaha penggemukan sapi potong melalui sinergitas dengan sentra bibit, peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan swasta. 8 Pengembangan usaha pembesaran sapi pedet betina maupun jantan hasil program IB, melalui upaya dana talangan dan kemitraan usaha dengan swasta. 9 Optimalisasi Pusat Pembibitan ternak Sapi Potong dan ternak domba 10 Peningkatan Produktifitas Ternak Domba dan Penataan Agribisnis ternak domba melalui kegiatan-kegiatan Penerapan Pola Breeding Domba, Inseminasi Buatan, VBC, Manajemen Produksi, dan Penataan Tata Niaga. 11 Peningkatan Produktifitas Unggas, melalui kegiatan kegiatan pemulian ternak ayam buras dan itik, Pemulihan Usaha Peternak pasca wabah AI, peningkatan posisi tawar peternak melalui sinkronisasi budidaya dengan kebutuhan pasar, perluasan usaha pengolahan hasil produk, penataan pasar tradisional.

2. Peningkatan Ternak Perah

3. Peningkatan Produktifitas Ternak Unggas

2. Mencegah penularan penyakit hewan strategis di Kabupaten Pandeglang.

3. Meningkatkan kualitas pangan dan gizi masyarakat melalui konsumsi protein hewani asal ternak.

2. Menurunnya angka morbiditas (tingkat kesakitan) dan angka mortalitas (tingkat kematian) pada hewan/ternak.

3. Meningkatnya frekuensi pemeriksaan daging dan telur.

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular

1. Peningkatan nilai tambah usaha peternak

1 Pengembangan kemitraan pemanfaatan tanah marginal 2 Promosi dan insentif investasi secara terintegrasi (budidaya dan industri) 3 Diversifikasi usaha ternak perah melalui pengembangan budidaya kambing perah. 1 Pengawasan dan pengendalian sandar kualitas bibit dan pakan unggas 2 Menetapkan pola-pola kemitraan 3 Sosialisasi Good Farming Practice (GFP) 4 Mengembangkan dan menetapkan perwilayahan ayam ras beserta struktur insentif 1 Perkuatan prasarana dan sarana pencegahan dan pemberantasan penyakit (Pos Keswan, Laboratorium Keswan dan Kesmavet, dan Check Point) 2 Peningkatan system informasi kesehatan hewan, 3 Pembentukan kader Vaksinator, Petugas pengamat lapangan dan system pelaporan penyakit swakarsa, 4 Sosialisasi dan peningkatan partisipasi swasta 5 Pemetaan Penyakit 6 Pemberantasan penyakit menular dan individual 7 Standarisasi dan Pengawasan obat hewan 1 Peningkatan daya saing produk melalui perencanaan produk yang sesuai spesifikasi kebutuhan pasar

2 Penerapan teknologi tepat guna 3 Penataan kinerja subsistem pengolahan produk ikutan 4 Pengolahan dan Pemasaran hasil untuk pemenuhan permintaan pasar dengan pemanfaatan pohon industri produk peternakan 5 Pengembangan UP3HP di wilayah perkotaan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi peternakan di wilayah Kabupaten. 4. Meningkatkan SDM Peternakan 4. Meningkatnya keterampilan SDM baik petugas teknis maupun petani/ Peternakan, baik petugas teknis peternak. maupun peternak.

5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani-peternak di Kabupaten Pandeglang.

5. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Peternakan

1. Sinergitas dan kesinambungan usaha dari hulu sampai pasar

1 Peningkatan Sumber Daya Manusia petugas dan peternak

2 Pengembangan kemandirian kelompok tani 3 Penerapan teknologi tepat guna 4 Pengembangan Kawasan usaha yang terintegrasi dengan sumber daya wilayah 5 Peningkatan peran serta kelembagaan usaha tani 6 Peningkatan sarana dan prasarana budidaya peternakan 7 Pemanfaatan plasma nutfah 8 Penataan ternak bantuan pemerintah 1 Pengembangan sistem informasi pasar

2 Pemanfaatan sumber daya pembiayaan usaha peternakan 3 Penataan kemitraan Usaha ternak 4 Pengembangan Usaha kelompok mandiri yang berorientasi agribisnis dan bankabel, 5 Pengembangan dan penataan pasar daging higienis 6 Penataan Pasar Hewan Regional 7 Penataan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU)


40


5.1.4.

2013

Program Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang dengan

memperhatikan situasi dan kondisi peternakan di Kabupaten Pandeglang saat ini telah menyusun prioritas program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2011 – 2016, yaitu :

Tabel 15.

Kegiatan Operasional Pembangunan Peternakan Tahun 2011 – 2016

Kode 2 01 2 01 02 01

Urusan/ Program/ Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya Pelayanan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Administrasi Perkantoran yang efektif efektif oleh Aparatur Dinas 2 01 2 01 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Lancarnya pembayaran rutin rekening Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik telepon, air dan listrik gedung kantor 2 01 2 01 02 01 09 Penyediaan Jasa Perbaiakan Peralatan Terpeliharanya peralatan kerja kantor Lancarnya kegiatan operasional kantor Kerja 2 01 2 01 02 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Tersedianya Komponen Instalasi Lancarnya kegiatan operasional kantor Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 01 2 01 02 01 12 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanTersedianya peralatan dan Kantor perlengkapan kantor yang memadai 2 01 2 01 02 01 13 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga

Adanya tambahan peralatan kerja untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur Lancarnya kegiatan operasional kantor

2 01 2 01 02 01 16 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan dan untuk kebutuhan rutin Dinas minum untuk rapat rutin Dinas 2 01 2 01 02 01 17 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Adanya koordinasi dengan instansi danTerlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah pihak lain di luar daerah dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 01 2 01 02 01 18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Terpeliharanya keamanan kantor

Tersedianya jasa pengamanan kantor

2 01 2 01 02 01 22 Peningkatan Kelengkapan AdministrasiMeningkatnya kelengkapan Tersedianya kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan administrasi ketatausahaan ketatausahaan kepegawaian dan Kearsipan kepegawaian dan kearsipan kearsipan 2 01 2 01 02 01 23 Pengadaan Kelengkapan dan Alat Terpeliharanya lingkungan kantor yangTersedianya bahan dan peralatan Kebersihan bersih dan nyaman kebersihan kantor 2 01 2 01 02 01 24 Layanan Administrasi Kantor Terselenggaranya layanan administrasi Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran Disnakeswan kantor 2 01 2 01 02 01 28 Optimalisasi Satuan Kerja Penghasil Optimalnya penerimaan PAD sektor Atas Penerimaan SKPD peternakan

Terselenggaranya administrasi penerimaan SKPD


41

Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Kode



2013


2 01 2 01 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan prasaranaAdanya peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur aparatur parasarana aparatur 2 01 2 01 02 02 03 Pembangunan/rehab gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang representatif Adanya tambahan gedung kantor untuk menunjang peningkatan kinerja apratur 2 01 2 01 02 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 2 01 2 01 02 02 16 2 01 2 01 02 02 48 2 01 2 01 02 03 2 01 2 01 02 03 02 2 01 2 01 02 06

2 01 2 01 02 06 04 2 01 2 01 02 06 06 2 01 2 01 02 06 07 2 01 2 01 02 08

2 01 2 01 02 08 01 2 01 2 01 02 08 02

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional

Adanya tambahan kendaraan dinas untuk menunjang peningkatan kinerja aparatur Pemeliharaan rutin/bertkala gedung Terpeliharanya gedung kantor Tersedianya matrial bangunan dan jasa kantor tukang Penataan Lingkungan Gedung Kantor Tersedianya bangunan kantor Dinas Tersedianya matrial bangunan dan jasa Peternakan yang lengkap tukang Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin aparatur Tersedianya pakaian dinas bagi Aparatur aparatur Dinas Pengadaan pakaian dinas beserta Meningkatkan disiplin aparatur dinas Tersedianya pakaian dinas perlengkapannya Program Peningkatan Terselengganya laporan capaian Tersedianya dokumen laporan Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan yang baik dancapaian kinerja dan keuangan yang Capaian Kinerja Keuangan lengkap baik dan lengkap Penyusunan pelaporan keuangan akhir Terselenggaranya penyusunan laporan Tersedianya laporan keuangan yang tahun keuangan akhir tahun akurat Penyusunan laporan dan rekonsiliasi Terselenggaranya penyusunan laporan Tersedianya laporan keuangan yang keuangan dan rekonsiliasi keuangan akurat Pengelolaan Aset SKPD Terselenggaranya administrasi Tersedianya data dan laporan aset pengelolaan aset SKPD SKPD Program Peningkatan Tersedianya laporan Dokumen Tersedianya dokumen perencanaan, Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan pelaporan dan evaluasi SKPD Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi yang baik dan lengkap Evaluasi Penyusunan dokumen perencanaan Terlaksananya penyusunan dokumen Adanya dokumen perencanaan SKPD SKPD perencanaan SKPD Penyusunan dokumen pelaporan dan Terlaksananya penyusunan dokumen Adanya dokumen perencanaan evaluasi SKPD pelaporan dan evaluasi SKPD pelaporan dan evaluasiSKPD

2 01 2 01 02 15

Program Peningkatan KesejahteraanMeningkatnya wawasan dan Terselenggaranya wawasan dan Petani keterampilan pelaku agribisnis dan keterampilan pelaku agribisnis dan meningkatnya kemampuan petani meningkatnya kemampuan petani dalam mengelola lembaga dalam mengelola lembaga 2 01 2 01 02 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Meningkatnya wawasan dan Terselenggaranya pelatihan petani dan keterampilan pelaku agribisnis pelaku agribisnis 2 01 2 01 02 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga Meningkatnya pengelolaan manajemenTerselenggaranya bintek manajemen petani kelembagaan kelompok tani/ternak kelembagaan kelompok tani/ternak 2 01 2 01 02 15 06 Fasilitas permodalan usaha pengelohanMeningkatnya Kemampuan Lembaga hasil binaan UP3HP Usaha UP3HP Bidang Peternakan dalam meningkatkan produktivitas usahanya 2 01 2 01 02 15 08 Pengembangan sistem usaha agribisnisMeningkatnya aktivitas agribisnis pertanian dan peternakan peternakan

Tersedianya sarana dan permodalan Kelompok UP3HP Peternakan

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha Agribisnis Peternakan

2 01 2 01 02 21

Program Pencegahan dan Berkembangnya usaha peternakan Terlaksananya kegiatan pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak dan usaha produksi hasil ternak dan penanggulangan penyakit ternak dengan meningkatkan aspek kesehatan hewan/ ternak dan masyarakat veteriner dari berbagai serangan penyakit strategis guna memberikan rasa aman kepada masyarakat 2 01 2 01 02 21 01 Pendataan masalah peternakan Terlaksananya pendataan masalah Dokumen hasil pendataan peternakan 2 01 2 01 02 21 02 Pemeliharaan kesehatan dan - Terlaksananya kegiatan vaksinasi AI,Terlaksananya operasional vaksinasi pencegahan penyakit menular ternak SE, ND dan Rabies dan pengobatan hewan/ternak - Terlaksananya pelayanan pengobatan hewan/ ternak - Terlaksananya kegiatan survailance penyakit strategis - Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular 2 01 2 01 02 21 04 Pengawasan perdagangan ternak antar Terhindarnya Kab. Pandeglang dari Terbentuknya Pos Check Point Lalu daerah penularan penyakit hewan dari lalu Lintas Hewan/Ternak lintas ternak 2 01 2 01 02 21 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan Terlaksananya pengawasan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pelaporan untuk pencegahan dan pembangunan peternakan penyakit ternak penanggulangan penyakit ternak 2 01 2 01 02 21 06 Peningkatan kapasitas UPT Pos kesehatan hewan

Meningkatnya kualitas layanan Pos Keswan

Tersedianya sarana dan prasarana Pos Kesehatan Hewan


42

Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Kode



2013


2 01 2 01 02 21 07 Pengawasan peredaran dan mutu obat- Terjaminnya kualitas dan keamanan obatan dan vaksin hewan/ternak obat-obatan dan vaksin hewan/ternak yang beredar di Kab. Pandeglang

Terlaksananya pengawasan peredaran dan mutu obat-obatan dan vaksin hewan/ternak di kab. Pandeglang

2 01 2 01 02 21 08 Pengawasan peredaran dan mutu bahan Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan dan produk olahan asal hewan bahan pangan dan produk olahan asal hewan yang beredar 2 01 2 01 02 21 09 Pelatihan petugas paramedis kesehatan Meningkatnya kualitas layanan hewan Kesehatan Hewan

Terlaksananya pengawasan peredaran dan mutu bahan pangan dan produk olahan asal hewan Terselenggaranya Pelatihan Petugas Paramedis Kesehatan Hewan

2 01 2 01 02 22

Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu dan daya saing komoditi unggulan peternakan 2 01 2 01 02 22 01 Pembangunan sarana dan prasarana Tersedianya unit penyedia perbibitan pembibitan ternak ternak yang menjamin kualitas bibit yang dihasilkan 2 01 2 01 02 22 04 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak Berkembangnya usaha perbibitan yang didistribusikan kepada masyarakat peternakan

terselenggaranya produksi dan produktivitas peternakan

2 01 2 01 02 22 05 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak

Meningkatnya kualitas bahan pangan dan produk hasil hewan ternak

Dokumen hasil penetian

2 01 2 01 02 22 08 Pengembangan agribisnis pertenakan

Berkembangnya usaha peternakan yang berbasis agribisnis Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk peningkatan produksi hasil peternakan Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan Meningkatnya sektor ekonomi peternakan di masyarakat Tersedianya data akurat tentang populasi peternakan Terjaminnya kualitas dan keamanan pakan hewan/ ternak

Terlaksananya Bintek manajemen agribisnis pertenakan Terlaksananya pengawasan kegiatan pembangunan peternakan

Meningkatnya pemasaran hasil ternak Terlaksananya survey penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi ternak. Meningkatnya pelayanan pemasaran hasil peternakan Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar ternak

Tersedianya pasar hewan yang lengkap dan memadai Tersedianya dokumen tentang data pasar hasil produksi ternak

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2 01 2 01 02 22 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan produksi hasil peternakan 2 01 2 01 02 22 10 Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan 2 01 2 01 02 22 11 Pengembangan pembibitan peternakan 2 01 2 01 02 22 12 Penyusunan data base hasil peternakan 2 01 2 01 02 22 13 Pengawasan mutu dan peredaran pakan ternak 2 01 2 01 02 23

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 2 01 2 01 02 23 01 Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan

2 01 2 01 02 23 03 Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 2 01 2 01 02 23 05 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 2 01 2 01 02 23 07 Promosi atas hasil produksi peternakan Meningkatnya efesiensi dan aktivitas unggulan daerah pemasaran hasil peternakan 2 01 2 01 02 23 10 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat 2 01 2 01 02 23 12 Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi peternakan yang akan dipasarkan 2 01 2 01 02 23 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 2 01 2 01 02 24

2 01 2 01 02 24 01 2 01 2 01 02 24 02 2 01 2 01 02 24 03

2 01 2 01 02 24 05

2 01 2 01 02 24 06

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Tersedianya sarana dan parasarana Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak Terlaksananya Sekolah Lapang Perbibitan Peternakan

Tersedianya bakalan bantuan ternak itik untuk kelompok Tersedianya bakalan ternak domba untuk kelompok Tersedianya dokumen tentang data populasi peternakan Terlaksananya pengawasan peredaran dan mutu pakan hewan/ternak

Tersedianya tanah untuk pasar ternak Tersedianya matrial bangunan dan jasa tukang

Meningkatnya kualitas data informasi pasar hasil produksi peternakan

Terselenggaranya kegiatan promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah Tersedianya data secara kontinyu dan up to date

Meningkatnya kualitas produk hasil produksi peternakan

Terlaksananya kegiatan perbaikan kualitas produk peternakan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan Terlaksananya pengawasan kegiatan pelaporan untuk peningkatan pembangunan peternakan pemasaran hasil produksi peternakan

Meningkatnya penerapan teknologi peternakan dalam peningkatan usaha peternakan Penelitian dan pengembangan teknologi Meningkatnya sarana dan prasarana peternakan tepat guna teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna teknologi peternakan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Terpeliharanya sarana dan prasarana prasarana teknologi peternakan tepat teknologi peternakan guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian Meningkatnya pengetahuan peternak teknologi peternakan tepat guna dalam pengoperasian teknologi peternakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan peningkatan penerapan teknologi pelaporan untuk peningkatan penerapan peternakan teknologi peternakan

Terlaksananya kegiatan peningkatan penerapan teknologi peternakan Tersedianya tempat pengembalaan ternak Tersedianya alat mesin tetas Tersedianya spare part sarana dan prasarana teknologi peternakan dan jasa mekanik Terlaksananya Bintek pengoperasian teknologi peternakan Terlaksananya pengawasan kegiatan pembangunan peternakan


43

Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Kode 2 01 2 01 02 25

Urusan/ Program/ Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

2 01 2 01 02 25 03 Pelatihan petugas Keurmister 2 01 2 01 02 25 04 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat veteriner 2 01 2 01 02 25 05 Peningkatan Kapasitas Rumah Potong Hewan (RPH) 2 01 2 01 02 25 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner

5.2.


2013


Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner

Tersedianya alat dan bahan untuk menunjang penyuluhan tentang kesehatan masyarakat veteriner Meningkatnya kualitas dan Terselenggaranya kegiatan pelatihan keterampilan petugas keurmister petugas keurmister Meningkatnya pelayanan kesehatan Tersedianya alat dan bahan untuk masyarakat veteriner menunjang penyuluhan kesehatan masyarakat veteriner Meningkatnya sarana dan prasarana Tersedianya sarana pengairan dan RPH Pemerintah tempat penampungan limbah RPH Terlaksananya monitoring, evaluasi dan Terlaksananya pengawasan kegiatan pelaporan untuk peningkatan pelayanan pembangunan peternakan kesehatan masyarakat veteriner

Rencana Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Untuk melaksanakan penjabaran tahunan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang, maka ditetapkan Rencana Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 sebagai berikut : (1)

Program Pelayanan administrasi Perkantoran. a. Penyediaan jasa telepon/faksimili, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan perlengkapan kantor c. Penyedian makanan dan minuman rapat dinas d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah e. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor f. Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan g. Pengadaan alat kebersihan h. Layanan administrasi kantor i. Optimalisasi satuan kerja penghasil atas penerimaan SKPD j. Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan k. Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja (TKK) Kabupaten Pandeglang


44


2013

(2)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanl c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor d. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

(3)

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu b. Pendidikan dan pelatihan formal aparatur pemerintah

(4)

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. a. Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan b. Pengelolaan aset SKPD

(5)

Program peningkatan pengembangan dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi. a. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD b. Penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan SKPD

(6)

Program peningkatan kesejahteraan petani. a. Peningkatan kemampuan lembaga petani b. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan peternakan

(7)

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak b. Peningkatan kapasitas UPT Puskeswan

(8)

Program peningkatan produksi hasil peternakan. a. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan b. Pengembangan pembibitan peternakan c. Pengembangan Budidaya kambing/domba d. Pengembangan budidaya ternak unggas

(9)

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan. a. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan b. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah c. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan d. Peningkatan pemasaran hasil peternakan/pembinaan dan sosialisasi peternakan

(10)

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. a. Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna b. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna c. Pembinaan penerapan teknologi peternakan

(11)

Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner a. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) b. Pengawasan bahan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)


45


Tabel 16.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013

Sasaran Uraian 1 Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

2013

Indikator 2 Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan Rencana tingkat capaian (target) 3 80%

Program

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Uraian

1.

5 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator Kinerja 6 Masukan : Tersedianya Dana Kegiatan

Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Hasil : 2.

3.

4.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Masukan : Tersedianya Dana Kegiatan

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang diperlukan Dinas Hasil : Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Penyediaan komponen Masukan : Tersedianya Dana instalasi Kegiatan listrik/penerangan bangunan kantor Keluaran : Terlaksananya pengadaan alat-alat listrik Hasil : Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Penyediaan peralatan Masukan : Tersedianya Dana dan perlengkapan Kegiatan kantor Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang diperlukan Dinas Hasil :

5.

Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Penyediaan bahan Masukan : Tersedianya Dana bacaan dan peraturan Kegiatan perundang-undangan

Keluaran : bahan bacaan yang diperlukan Dinas Hasil :

6.

Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Penyediaan bahan Masukan : Tersedianya Dana bacaan dan peraturan Kegiatan perundang-undangan

Satuan 7 Rp.

Rencana tingkat capaian (target) 8 10.200.000

bulan

12

%

100

Rp.

10.000.000

item

10

%

100

Rp.

10.000.000

item

7

%

100

Rp.

20.500.000

item

8

%

100

Rp.

4.000.000

jenis surat kabar dan majalah

7.

Penyediaan makanan dan minuman

Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Masukan : Tersedianya Dana Kegiatan Keluaran : Tersedianya Konsumsi untuk rapat rutin Dinas Hasil :

8.

9.

Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Rapat-rapat koordinasi Masukan : Tersedianya Dana dan konsultasi ke luar Kegiatan daerah

Penyediaan jasa keamanan kantor

Keluaran : Terlaksananya rapat koordinas dan Konsultasi ke luar daerah Hasil : Adanya Koordinasi dengan instansi dan pihak lain di Masukan : Tersedianya Dana Kegiatan Keluaran : Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Hasil : Terpeliharanya Keamanan Kantor

9

5

%

100

Rp.

4.200.000

Keluaran : Terpenuhinya bahan terbitan bacaan dan perundangundangan Hasil :

Keterangan

5

%

100

Rp.

20.000.000

bulan

12

%

100

Rp.

20.000.000

bulan

12

%

100

Rp.

15.000.000

bulan

12

%

100


46

Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang 1

2

3

4

5 10. Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan

11.

12.

13.

14.

Meningkatnya sarana Terpenuhinya Sarana dan prasarana dan Prasarana Aparatur Aparatur yang Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pegawai

90%

Program peningkatan 1. sarana dan prasarana aparatur

2.

3.

Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin Aparatur aparatur dinas

30%

Program peningkatan 1. disiplin aparatur

Meningkatnya Tercapainya Sistem pengembangan sistem Pelaporan Keuangan pelaporan capaian yang efektif kinerja dan keuangan

100%

Program peningkatan 1. pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6 Masukan : Tersedianya Dana Kegiatan

Keluaran : Tersedianya kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan Hasil : Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Pengadaan Masukan : Tersedianya Dana kelengkapan dan alat Kegiatan kebersihan Keluaran : Tersedianya bahan dan peralatan Kebersihan Hasil : Terpeliharanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Layanan administrasi Masukan : Tersedianya Dana kantor Kegiatan Keluaran : Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor Hasil : Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Pembayaran Masukan : Tersedianya Dana Honorarium Tenaga Kegiatan Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Keluaran : Lancarnya Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang Hasil : Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Pengadaan Alat Tulis Masukan : Tersedianya Dana Kantor Kegiatan Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan dinas Hasil : Lancarnya Kegiatan Operasional Kantor Pembangunan/ rehab Masukan : Tersedianya Dana Gedung kantor Kegiatan

2013

7 Rp.

8 10.000.000

item

3

%

100

Rp.

5.000.000

item

9

%

Rp.

100

21.600.000

bulan

12

%

100

Rp.

11.547.250

bulan

12

%

100

Rp.

28.856.250

item

31

%

100

Rp.

9

92.000.000

Keluaran : Terselenggaranya bangunan 1 penambahan lokal bangunan kantor Hasil : Terpenuhinya % 100 kebutuhan gedung kantor Pemeliharaan Masukan : Tersedianya Dana Rp. 12.000.000 rutin/berkala gedung Kegiatan kantor Keluaran : Tersedianya material item 17 bangunan untuk pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Hasil : Terpeliharanya % 100 gedung kantor Penyediaan & PemeliMasukan : Tersedianya Dana Rp. 250.000.000 liharan rutin/berkala Kegiatan kendaraan dinas/operasional Keluaran : Terpeliharanya unit 10 Kendaraan Dinas kendaraan Untuk Operasional dinas Hasil : Lancarnya Kegiatan % 100 Operasional Kantor Pengadaan pakaian Masukan : Tersedianya Dana Rp. 8.400.000 khusus hari-hari Kegiatan tertentu Keluaran : Tersedianya Seragam stel 56 Batik Hasil : Tercapainya disiplin % 100 berpakaian aparatur Penyusunan laporan Masukan : Tersedianya Dana Rp. 5.000.000 capaian kinerja dan Kegiatan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Keluaran : Terselenggaranya bulan 12 laporan capaian dan realisasi anggaran Hasil :

Tersedianya Laporan Keuangan yang Akurat

%


100

47


2

3

4 2.

3.

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Tersusun dan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

100%

Program Peningkatan 1. Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

5 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

6 Masukan : Tersedianya Dana Kegiatan

Keluaran : Terselenggaraanya kegiatan penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan yang Akurat Pengelolaan Aset Masukan : Tersedianya Dana SKPD Kegiatan Keluaran : Terselenggaranya kegiatan administrasi pengelolaan ASET Dinas Hasil : Tersedianya data dan laporan aset SKPD Penyusunan Dokumen Masukan : Tersedianya Dana Perencanaan SKPD Kegiatan

7 Rp.

8 5.000.000

dokumen

2.

Meningkatnya Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan Petani

Meningkatnya wawasan dan keterampilan pelaku agribisnis dan meningkatnya kemampuan petani dalam mengelola lembaga

80%

Program Peningkatan 1. Kesejahteraan Petani

Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD

%

100

Rp.

5.000.000

dokumen

1

%

100

Rp.

10.000.000

6

%

100

Penyusunan Dokumen Masukan : Tersedianya Dana Rp. Pelaporan dan Kegiatan Evaluasi SKPD Keluaran : Terlaksananya dokumen Penyusunan Dokumen Laporan dan Evaluasi SKPD Hasil : Tersedianya Dokumen % Laporan dan Evaluasi SKPD yang akurat

10.000.000

Peningkatan kemampuan lembaga petani

60.000.000

Masukan : Tersedianya Dana Kegiatan

Rp.

5

100

Keluaran : Terbinanya kelompok kecamatan peternakan di 21 kecamatan Hasil :

Mencegah penularan penyakit hewan strategis di Kabupaten Pandeglang

Menurunnya angka morbiditas (tingkat kesakitan) dan angka mortalitas (tingkat kematian) pada hewan/ternak.

40%

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1.

2.

Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu dan daya saing komoditas unggulan peternakan

Meningkatnya angka kelahiran, populasi dan produksi ternak

40%

Program peningkatan 1. produksi hasil peternakan

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Meningkatnya memapuan petani dalam mengelola kelembagaan Masukan : Tersedianya Dana Kegiatan

Keluaran : Tersedianya sarana prasarana unit pelaksana teknis perbibitan ternak Hasil :

Tersedianya unit penyedia perbibitan ternak yang menjamin kualitas bibit yang dihasilkan

21

%

100

Rp.

63.000.000

Keluaran : Terlaksananya bulan operasional vaksinasi dan pengobatan hewan/ternak Hasil : Meningkatnya derajat % kesehatan hewan/ternak Peningkatan kapasitas Masukan : Tersedianya Dana Rp. UPT Pos kesehatan Kegiatan hewan Keluaran : Terselenggaranya kecamatan pemeriksanaan dan strategis pengobatan hewan Hasil : Meningkatnya % kapasitas UPT Pos Keswan Pembangunan sarana Masukan : Tersedianya Dana Rp. dan prasarana Kegiatan pembibitan ternak

9

5

Keluaran : Terlaksananya dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Hasil :

2013

12

40

10.000.000

12

100

349.326.350

unit

%


1

100

48


2

3

4 2.

6 5 Peningkatan produksi Masukan : Tersedianya Dana dan produktivitas Kegiatan peternakan

7 Rp.

8 50.000.000

Keluaran : Tersalurkan bantuan ekor ternak itik beserta ternak itik sarana dan prasarana produksi terdiri dari ; - Ternak itik sebanyak 640 ekor x 1 kelompok - Sapronak sebanyak 1 paket x 1 kelompok Hasil :

3.

Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu dan daya saing komoditas unggulan peternakan

Meningkatnya efisiensi dan aktifitas pemasaran hasil peternakan baik di pasar tradisional, regional dan bahkan luar negeri sehingga petani dan pelaku usaha dapat menikmati margin yang lebih baik

80%

Program peningkatan 1. pemasaran hasil produksi peternakan

2.

3.

Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha budidaya ternak itik Pengembangan Masukan : Tersedianya Dana pembibitan peternakan Kegiatan

kelompok

Keluaran : Terlaksananya bantuan ternak domba/kambing Hasil : Meningkatnya produksi bibit ternak domba/kambing Pembangunan sarana Masukan : Tersedianya Dana dan prasarana pasar Kegiatan produksi hasil peternakan

ekor domba

131

%

40

Keluaran : Terselenggaranya Pemagaran Pasar Hewan/Ternak Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana pamasaran hewan/ternak yang memadai Promosi atas hasil Masukan : Tersedianya Dana produksi peternakan Kegiatan unggulan daerah Keluaran : Terselenggaranya kegiatan pameran produk peternakan Hasil : Terselenggaranya Promosi Produk Peternakan unggulan

m

50

%

100

Pengolahan informasi Masukan : Tersedianya Dana permintaan pasar atas Kegiatan hasil produksi peternakan masyarakat

Rp.

Rp.

Rp.

1

200.000.000

20.000.000

12.500.000

event

1

%

Rp.

Hasil :

Meningkatnya penerapan teknologi peternakan dalam peningkatan usaha peternakan

80%

Program peningkatan 1. penerapan teknologi petemakan

Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna

Meningkatnya Kualitas data informasi pasar hasil produksi peternakan Masukan : Tersedianya Dana Kegiatan

100

20.000.000

1

%

Rp.

100

60.000.000

Keluaran : Terlaksananya dokumen penyusunan dokumen perencanaan bangunan dan alsin peternakan

Hasil :

2.

Terlaksananya kegiatan DAK Pengadaan sarana dan Masukan : Tersedianya Dana prasarana teknologi Kegiatan peternakan tepat guna

Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna Tertatanya halaman bangunan RPH Pandeglang Hasil :

Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi peternakan

9

640

Keluaran : Tersedianya data, dokumen sarana dan prasarana pengolahan informasi pasar

Peningkatan penerapan teknologi peternakan dalam peningkatan usaha peternakan

2013

3

%

100

Rp.

760.000.000

paket

2

%


100

49


2

3

4 3.



80%

Program Peningkatan 1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6 Masukan : Tersedianya Dana Kegiatan Keluaran : Terselenggaranya kegiatan penunjang kegiatan DAK Hasil : Terselenggaranya monitoring evaluasi dan pelaporan peningkatan penerapan teknologi peternakan

Peningkatan Sarana Masukan : Tersedianya Dana dan Prasarana Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Keluaran : Terselenggaranya pemeriksaan ternak yang akan dipotong Hasil : Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat veteriner

PenyediaanData/Infor Terpeliharanya data masi dan Statistik statistik peternakan Daerah

80%

Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah

1.

5.3.

7 Rp.

8 30.000.000

keg

2

%

100

Rp.

38.000.000

kecamatan

10

%

80

Rp.

10.000.000

Pengelolaan Updating Masukan : Tersedianya Dana dan Analisis Data dan Kegiatan Statistik Daerah Keluaran : Terselenggaranya update data statistik peternakan Hasil : Tersedianya data statistik peternakan yang lengkap

2013

dokumen

%

9

1

100

Penetapan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Penetapan kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang

akan

dicapai,

antara

pimpinan

instansi

pemerintah/unit

kerja

yang

menerima

amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam upaya untuk mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel yang beorientasi pada hasil, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan


50


2013

Kabupaten Pandeglang telah berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Komitmen dimaksud dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja (TAPKIN), yaitu Pernyataan Penetapan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang,

keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang. Tujuan dari Pernyataan Penetapan

Kinerja (TAPKIN)

adalah untuk

mewujudkan manajemen

Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabrel yang berorientasi pada hasil. Adapun dokumen TAPKIN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bupati sebagaimana terlampir.


51


2013

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang 2011 - 2016, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Pandeglang serta target dan Sasaran Pembangunan Pertanian Nasional yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013. Dengan adanya Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pandeglang Tahun 2013, maka penetapan prioritas pembangunan peternakan yang merupakan upaya

penjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan

masyarakat, akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, baik dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang maupun dengan satuan kerja yang membidangi fungsi peternakan di tingkat pusat maupun provinsi.


52



2013

1

RENCANA KERJA (RENJA)

Recommend Documents