RENCANA KERJA ( RENJA )

DRAFT

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JUNI 2014

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613 Yogyakarta 55213 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 061/ /SET ..................................... TENTANG REVISI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, perlu disusun Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa dengan adanya revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas isi yang ada dalam Renja sesuai revisi Renstra 2012-2017; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) 2012-2017; 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) 2005-2025; 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/2013 tanggal 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2015;

-i-

8. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/04516/SET, tanggal 5 Juni 2013 tentang Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA

: Revisi Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

KEDUA

: Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Revisi Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk periode 1 (satu ) tahun;

KETIGA

: Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ini.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal Pebruari 2015 KEPALA,

Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO NIP.19601003 198803 1 006

ii

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah

ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis telah

berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2015 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya sekaligus menyesuaikan perubahan yang ada pada Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017.. Rencana Kerja (RENJA) Revisi Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis DPPKA DIY, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) Revisi sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun, sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Yogyakarta,

iii

Pebruari 2015

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2.Indikator Kinerja 3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DPPKA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 antara lain :

-1-

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Gambar.G-VI.A.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

PENYUSUNAN RKPD Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Isu-isu penting penyelennggaraan tugas dan fungsi SKPD

Penyusunan KUA & PPAS

Penyusunan Rancangan RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

Rancangan Renja SKPD Provinsi

Pengolahan data dan informasi

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD

sesuai

Tidak sesuai

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD

Persiapan penyusunan Renja-SKPD

PENETAPAN RENJA SKPD

Rancangan Renja SKPD Provinsi · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyempurnaan Rancangan RenjaSKPD Provinsi

Perumusan Tujuan dan sasaran

Perumusan kegiatan prioritas

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Provinsi Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Penelaahan usulan kegiatan masyarakat

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD Provinsi Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Kabupaten/ Kota

-2-

Pengesahan Renja-SKPD Provinsi oleh Gubernur

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan DIY 2012 - 2017 yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif serta mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri, maka ditetapkanlah Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Terbaik SeIndonesia” yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja Tahun 2015.

Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) SKPD. Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah yang dilakukan reviu, karena adanya perubahan RPJMD DIY 2012-2017 maka perlu penyesuaian substansinya. 1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusunan Reviu Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

-3-

12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan RPJMD DIY tahun 2012-2017. 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 Daerah Istimewa Yogyakarta; 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 Tanggal 20 Mei 2014 tentang Rencana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015; 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104/2014 tentang Perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017. 20. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/04516/SET tanggal 5 Juni 2013 tentang Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017. 21. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/

/SET tanggal Pebruari 2015 tentang Reviu Perencanaan

Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja 2015 Reviu selain untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, reviu pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 juga untuk menyesuaikan adanya reviu Rencana Strategis khususnya pada Indikator Kinerja SKPD. Adapun tujuan disusunnya Reviu Rencana Kerja SKPD menyesuaikan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.

-4-

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika RENJA Reviu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, meliputi : -

Bab I : Pendahuluan

-

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

-

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

-

Bab IV : Penutup

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset s/d Tahun 2014 ( tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

-5-

Formulir VII.F.5 Evaluasi Hasil terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Provinsi Renja SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Pelaksanaan Tahun 2014 Indikator dan target kinerja SKPD DPPKA Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi Realisasi Kinerja Pada Triwulan

No

1

Sasaran

2

Program/Kegiatan

3

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2012 s/d 2017 (periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2013 (n-2)

Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun 2014 (Tahun n-1) yang dievaluasi

I

II

III

IV

5

6

7

8

9

10

11

1

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2013 (%)

12 = 8+9+10+11

13 = 12/7x100

14 = 6 + 12

15 = 14/5 x100

4 K

Akuntabilit as kinerja pemerintah daerah meningkat

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penggunaan perangko materai dan pengiriman paket/dokumen

100%

1 tahun

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

Rp

K

%

K

Rp

K

%

29,697,812,000

3,635,444,754

100%

6,253,594,400

934,196,775

934,196,775

14.94

4,569,641,529

15.39

123,300,000

18,592,570

1250 lembar Materai 6.000, 1300 lembar Materai 3.000, 12 bulan Pengiriman paket/dokumen

22,345,000

8,375,840

8,375,840

37.48

26,968,410

21.87

Unit SKPD Penanggun g Jawab

16

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik

Langgaran dan Pemakaian telepon, listrik, air dan internet, hosting dan VPN-IP

1 tahun

8,992,130,000

1,262,904,097

12 bulan Pemakaian telepon, air, listrik, langgaran internet, web hosting dan VPN IP,

1,453,888,500

292,021,155

292,021,155

20.09

1,554,925,252

17.29

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

1. Polis Ansuransi Kebakaran dan Gempa Bumi 2. Polis Ansuransi All Risk 3. Save Box Deposit

40 gedung, 55 kendaraan, 4 box

4,284,000,000

252,635,034

4 box Sewa save deposit box, 1 paket Jasa konsultansi penilaian, 2 Polis asuransi kebakaran dan gempa bumi, 2 Polis asuransi all risk

815,000,000

0

0

0.00

252,635,034

5.90

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

STNK kendaraan roda,2 roda 4 dan roda 6

1 tahun

159,210,000

16,798,500

11 buah STNK kendaraan roda 2, 16 buah STNK kendaraan roda 4, 1 buah STNK kendaraan roda 6

24,360,100

1,308,400

1,308,400

5.37

18,106,900

11.37

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pembayaran honorarium pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian

85 Orang

1,052,980,000

191,290,000

12 bulan Pembayaran honorarium pengelola keuangan, 12 bulan Pembayaran honorarium pengelola barang

193,200,000

39,625,000

39,625,000

20.51

230,915,000

21.93

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kebersihan dan keindahan kantor

1 tahun, 10 gedung

3,311,920,000

513,769,100

12 bulan

671,039,000

86,173,400

86,173,400

12.84

599,942,500

18.11

Penyediaan Alat tulis kantor

Penggunaan alat tulis kantor

1 tahun, 65 jenis

2,041,400,000

315,754,400

12 bulan

364,027,000

83,411,700

83,411,700

22.91

399,166,100

19.55

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Penggunaan barang cetakan, penjilidan dan penggandaan

1 tahun

2,203,710,000

319,670,945

12 bulan

360,800,000

70,428,410

70,428,410

19.52

390,099,355

17.70

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

15 jenis

507,416,000

82,893,650

12 bulan

100,200,000

16,206,100

16,206,100

16.17

99,099,750

19.53

Penyediaan peralatan rumah tangga

Pengisian tabung pemadam kebakaran

1 tahun

204,760,000

15,300,750

2 buah Isi tabung pemadam kebakaran uk. 2,3 kg, 12 buah Isi tabung pemadam kebakaran 3,2 kg

58,946,000

24,383,900

24,383,900

41.37

39,684,650

19.38

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

6 SKH, 3 majalah, 5 jenis buku, 1 tahun

411,220,000

61,789,500

12 bulan Surat kabar/maj alah, 12 bulan Buku/kep ustakaan

66,455,000

13,618,800

13,618,800

20.49

75,408,300

18.34

Penyediaan Makanan dan Minuman

Hidangan rapat umum dan jamuan makan (prasmanan tamu lainnya

1 tahun

694,450,000

98,543,000

12 bulan Jamuan makan (prasman an) tamu lainnya, 12 bulan Hidangan rapat umum

125,905,000

22,897,000

22,897,000

18.19

121,440,000

17.49

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pemenuhan undangan, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

1 tahun

5,101,940,000

396,266,831

12 bulan

1,247,801,000

149,528,590

149,528,590

11.98

545,795,421

10.70

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat kerja

Penjaga Keamanan Kantor DPPKA Jl.Tentara Pelajar, Gudang Arsip Jenggotan, Gedung JEC, Rumah Dinas di Perumahan Griya Permata

6 Orang

553,190,000

81,241,055

12 bulan

729,287,800

122,296,900

122,296,900

16.77

203,537,955

36.79

Penyediaan Retribusi Sampah

Pembayaran Retribusi Sampah

1 tahun

56,186,000

7,995,322

10,440,000

2,246,580

2,246,580

21.52

10,241,902

18.23

9,900,000

1,675,000

1,675,000

16.92

1,675,000

#DIV /0!

24.108.730.069

1,992,033,7 75

1.992.033.7 75

8.26

40,265,425,290

36.67

Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 bulan Honorariu m pengelola kepegawa ian Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

100%

109,793,598,0 00

38,273,391,515

100%

aparatur

Pembangunan Gedung kantor

Pengadaan/pembangun an gedung kantor

2 gedung (3500 m2)

61,456,000,000

19,482,285,250

12,888,064,000

750,000

750,000

0.01

19,483,035,250

31.70

Pengadaan Kendaraan dinas /operasional

Kendaraan dinas operasional

1 unit

3,822,463,000

2,389,096,600

3 unit

788,980,000

659,200,000

659,200,000

83.55

3,048,296,600

79.75

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor

6 jenis

3,434,606,000

562,109,500

4 jenis

982,749,300

287,880,000

287,880,000

29.29

849,989,500

24.75

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pembelian/pengadaan peralatan gedung kantor

6 jenis,, 35 unit

3,614,999,000

679,219,900

5 jenis

1,556,237,650

15,050,000

15,050,000

0.97

694,269,900

19.21

Pengadaan Mebeleur

Terlaksananya pembelian/pengadaan mebeleur

7 set, 11 buah

1,302,461,000

311,138,500

2 jenis

1,512,906,000

104,980,000

104,980,000

6.94

416,118,500

31.95

DED Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya DED Pembangunan Gedung kantor

2 Set Gambar gedung, 2 Set RAB

550,000,000

0

1 set

1,710,000,000

0

0

0.00

0

0.00

Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas

Pembayaran pajak bumi dan bangunan rumah dinas/bangunan milik Pemda

7 PBB, 1 tahun

274,310,000

61,424,535

152,044,390

0

0

0.00

61,424,535

22.39

14 PBB

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Gedung kantor terpelihara dan berfungsi

1 tahun

4,629,223,000

1,019,165,200

12 bulan

858,804,140

398,303,500

398,303,500

46.38

1,417,468,700

30.62

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Kendaraan dinas berfungsi dan terpelihara

1 tahun

2,350,000,000

348,584,424

12 bulan

690,345,000

85,264,931

85,264,931

12.35

433,849,355

18.46

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

1 tahun, 3 jaringan, 65 unit

5,267,980,000

792,891,507

15 unit central Air Conditioni ng, 12 bulan Jaringan listrik (tambah daya), computer , 2 unit Generator Set, 20 unit split Air Conditioni ng

906,300,000

125,098,300

125,098,300

13.80

917,989,807

17.43

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

7 jenis, 130 unti

1,076,350,000

209,975,500

62 unit Berfungsi nya komputer , 16 unit Berfungsi nya mesin ketik

152,490,000

13,879,000

13,879,000

9.10

223,854,500

20.80

Pemeliharaan Arsip kendaraan bermotor

Arsip Kendaraan Bermotor Terpelihara Box Arsip Rak Arsip

695.000 berkas, 15.000 buah, 30 buah

6,565,497,000

1,335,700,479

Pemeliharaan Arsip Keuangan

1. Arsip Keuangan yang bernilai guna terseleksi 2. Fumigasi 3. Box Arsip

Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi

1,208,084,144

240,685,244

240,685,244

19.92

1,576,385,723

24.01

17.500 berkas, 650 m2, 1500 buah

940,185,000

140,719,700

450 m2 Fumigasi, 1 kali Ekspose data, 15410 Penataan arsip keuangan

169,400,000

49,941,400

49,941,400

29.48

190,661,100

20.28

Pemeliharaan aplikasi, sistem informasi, manajemen, konten manajemen sistem

1 tahun

373,908,000

74,948,000

12 bulan

73,021,445

600,000

600,000

0.82

75,548,000

20.20

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Rehabilitasi rumah dinas di Krapyak Sewon dan Caturtunggal Depok.

2 unit

881,986,000

194,282,000

3 paket Rehabilita si rumah dinas di Krapyak Sewon, Caturtung gal Depok dan Bangunta pan Bantul

169,950,000

0

0

0.00

194,282,000

22.03

Perubahan Status Hukum Barang Daerah

Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah

5 gedung, 100 R.4, 25 R.2, 1 paket perlengkap

800,000,000

105,158,400

5 gedung, 25 unit roda 2, 100 unit roda 4, dan 1

144,354,000

5,124,000

5,124,000

3.55

110,282,400

13.79

an kant

Monitoring dan investigasi pengelolaan barang milik daerah

1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan pada SKPD 2. Bimtek pengelolaan barang milik daerah

1 dokumen, 165 peserta, 2 hari

Pengamanan Barang Milik Daerah

4

Pengadaan Tanah

Tanah untuk pembangunan gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

persentase PNS yang mengikuti diklat

2 bidang

100%

paket perlengka pan Penghapu san dan pemindah tanganan barang milik daerah 953,630,000

130,668,500

330,000,000

2 hari Bimtek pengelola an barang milik daerah, 1 dokumen Laporan hasil monitorin g dan evaluasi pengadaa n pada SKPD

145,000,000

5,277,400

283,238,000

0

0

11,170,000,000

10,152,785,520

0

3,315,932,000

479,058,950

543,113,000

_

5,277,400

3.64

135,945,900

14.26

0

#DIV /0!

283,238,000

85.83

0

0

#DIV /0!

10,152,785,520

90.89

154,967,20 0

154,967,20 0

28.53

634,026,150

19.12

0

0

0

Bimtek Kesamsatan

Bimbingan Teknis Kesamsatan

168 orang 4 angkatan

343,401,000

41,272,700

78,542,000

13,380,000

13,380,000

17.04

54,652,700

15.92

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan pajak daerah

675 orang, TV, Radio, Spanduk, Baliho

1,323,315,000

177,397,450

221,207,000

4,737,500

4,737,500

2.14

182,134,950

13.76

13,900,000

0

0

0.00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pembinaan Teknis Penyusunan APBD

Bimtek Penyusunan APBD

40 Orang

158,927,000

29,929,000

40 orang

27,500,000

0

0

0.00

29,929,000

18.83

Pembinaan dan pelaksanaan Bimtek bagi pengelola keuangan

Pembinaan dan bimbingan teknis bagi bendahara pengeluaran, bendahar penerima dan unsur PPK

186 2 hr,1 paket

1,490,289,000

230,459,800

68 orang Bimtek bagi bendahar a pengeluar an, 68 orang Bimtek bagi unsur PPK, 40 orang Bimtek bagi bendahar a penerima, 80 orang Studi orientasi

201,964,000

136,849,700

136,849,700

67.76

367,309,500

24.65

5

Akuntabilit as pengelolaa n keuangan daerah meningkat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

888,129,000

133,920,250

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

1. Kompilasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 2. Rakor evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan

1 dokumen

192,888,000

28,489,000

Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

1. Sinkronisasi pengembangan program kegiatan instansi 2. FGD penyusunan rencana kerja dan program

3 dokumen

500,553,000

82,103,000

141,681,000

19,676,800

19,676,800

13.89

153,597,050

17.29

30 orang Ekspose hasil monitorin g dan evaluasi realisasi pelaksana an kegiatan 2014

24,130,000

1,500,000

1,500,000

6.22

29,989,000

15.55

50 orang FGD penyusun an program dan kegiatan 2015, 50 orang FGD penyusun an program dan kegiatan perubaha n 2014

93,109,000

5,707,000

5,707,000

6.13

87,810,000

17.54

100%

3

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis realisasi anggaran 2. Laporan keuangan akhir tahun

2 laporan

148,939,000

18,274,250

1 Laporan keuangan akhir tahun, 1 Laporan keuangan semestera n dan prognosis realisasi anggaran

18,592,000

9,471,300

9,471,300

50.94

27,745,550

18.63

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

1. LAKIP 2. RKT 3. Penetapan Kinerja

3 dokumen

45,749,000

5,054,000

3 dokumen LAKIP, RKT, Penetapa n Kinerja

5,850,000

2,998,500

2,998,500

51.26

8,052,500

17.60

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Terselenggaranya optimalisasi TI

35%

216,369,000

47,918,000

83,900,000

14,079,193, 701

14,079,193, 701

14,127,111,7 01

Pengelolaan data dan Pengembangan Teknologi Informasi

1. Website, 2. Data base, 3 Company Profile

216,369,000

47,918,000

83,900,000

14,079,193,7 01

14,079,193,7 01

14,127,111,701

1 website

35%

200 buah Buku sisdur, 200 buah Buku saku, 1 paket Aplikasi pemanfaa tan BMD, 200 buku Company profile, 1 unit Notebook

7

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Peningkatan PAD

10.04%

Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah

75,739,309,00 0

12,453,267,225

90,000,000

67,844,500

11.49 %

13.937.525.701

1,609,361,3 80

1.063.986.3 70

7.63

13,517,253,5 95

17.85

Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD

Rancangan Perda APBD TA.2015

1 Raperda, 34 SKPD, 800 buku

3,855,725,000

571,688,275

1 raperda

713,000,000

40,254,000

40,254,000

5.65

611,942,275

15.87

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Rapergub Penjabaran APBD TA.2015

1 Rapergub, 500 SET

4,075,202,000

547,725,950

750 buku Rancanga n Peraturan Gubernur tentang Penjabara n TA 2014 dan TA 2015, 750 buku Peraturan gubernur tentang Penjabara n TA 2014 dan TA 2015

845,779,500

36,700,000

36,700,000

4.34

584,425,950

14.34

Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA.2014

1 Raperda, 500 buku

3,485,658,000

560,067,850

250 buku Rancanga n Perda tentang Perubaha

639,987,500

0

0

0.00

560,067,850

16.07

n APBD TA 2014, 250 buku Peraturan Daerah tentang Perubaha n APBD TA 2014 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD

1 Raperda, 500 buku

3,845,719,000

864,695,900

750 buku Rapergub tentang Penjabara n Perubaha n TA 2014, 750 buku Pergub tentang Penjabara n Perubaha n APBD TA 2014

699,997,000

334,376,000

334,376,000

47.77

1,199,071,900

31.18

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD

Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD TA.2013


2,516,965,000

385,727,825

125 buku Raperda tentang Pertangg ungjawab an Pelaksana an APBD 2013, 175 buku Perda tentang Pertangg

450,000,000

400,000

400,000

0.09

386,127,825

15.34

ungjawab an Pelaksana an APBD 2013 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Rancangan peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


738,695,000

119,258,300

330 buku Pergub tentang Penjabara n Pertangg ungjawab an Pelaksana an APBD 2013, 330 buku Rapergub tentang Penjabara n Pertangg ungjawab an Pelaksana an APBD 2013

325,000,000

36,292,100

36,292,100

11.17

155,550,400

21.06

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Implementasi Paket Regulasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Acrual

120 orang, 4 akt

1,217,063,000

189,167,280

88 orang Bimtek Angkatan I, 44 orang Bimtek Angkatan II

210,000,000

0

0

0.00

189,167,280

15.54

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

1. Konsultasi dan fasilitasi penerimaan dana perimbangan 2. Sosialisasi, Rakor PBB 3. Rekonsiliasi data penerimaan DBH PBB

45 dokumen pengawasa n

3,060,134,000

386,479,890

Penatausahaan dan pengendalian gaji pegawai daerah

1. Pendampingan dan pencetakan daftar gaji PND DIY 2. Laporan tahunan realisasi gaji pegawai pemda DIY 3. Koordinasi IWP dengan pihak ketiga 4. Penjelasan program gaji 5. Koordinasi dengan pusat dan pemda lain

34 SKPD

2,173,191,000

394,003,170

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan di KPPD Bantul

Pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang syah

152.327.02 2.000 rupiah, 250.000 lembar

5,917,655,000

870,657,750

505,968,000

97,352,910

97,352,910

19.24

483,832,800

15.81

72 orang Koordinas i IWP, 1 Laporan tahunan realisasi gaji pegawai Pemda DIY, 34 SKPD Pendampi ngan dan pencetaka n daftar gaji PNS DIY

358,972,000

71,615,500

71,615,500

19.95

465,618,670

21.43

60 orang Sosialisas i PPh WP OPDN dan PPh pasal 21, 45 m2 baliho, 3 kali Publikasi di televisi, 3 kali Publikasi di media masa

714,765,000

41,156,000

41,156,000

5.76

911,813,750

15.41

lokal, 45 m2 spanduk, 15 kali Publikasi di radio, 50 orang Sosialisas i DBH-CHT Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan di KPPD Gunungkidul

1. Pemungutan pajak, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang syah 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah 3. SMS Jatuh Tempo

49.839.500. 000 rupiah, 270.000 lembar, 100.000 lembar

2,844,426,000

397,625,420

411,616,144

16,874,950

16,874,950

4.10

414,500,370

14.57

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta

Pemungutan pajak daerah, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang syah

176.985.16 3.000 Rupiah

6,919,126,000

1,002,785,871

1,093,330,300

120,242,100

120,242,100

11.00

1,123,027,971

16.23

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan di KPPD Kulonprogo

Pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang syah

44.256.000. 000 Rupiah

3,691,115,000

466,230,120

605,642,000

37,545,030

37,545,030

6.20

503,775,150

13.65

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan di KPPD Sleman

1. Pemungutan Pajak Daerah 2. Cetak SKPD

331.669.34 0.000 rupiah, 250.000 lembar

8,619,919,000

1,369,843,429

1,138,450,082

121,705,200

121,705,200

10.69

1,491,548,629

17.30

Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pedoman pelaksanaan tugas PA/KPA dan Bendahara 2. Administrasi pengelolaan keuangan

3 SK Gub, 1 Pergub, 5 bank, 100 org, 68 PA/KPA

840,765,000

63,797,950

90,324,000

1,399,500

1,399,500

1.55

65,197,450

7.75

3 SK gubernur Pedoman pelaksana an tugas

dengan pihak ketiga (Bank) 3. Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Sosialisasi kebijakan Keuangan Daerah dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah

dan 3

Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD

1. Pedoman pengelolaan Keuangan PPK-BLUD 2. Bintek Keuangan PPK BLUD dan Bendahara BLUD

1 Pergub, 1 SK Gub, 3 SKPD/Unit kerja, 30 org, 5 SKP

Pembinaan Pengelolaan Pajak Daerah

Terselenggaranya Pembinaan Aparat pengelola Pajak Daerah

50 Orang

PA/KPA dan bendahar a, 100 orang Sosialisas i kebijakan keuangan daerah 507,690,000

75,484,000

1 pergub Pedoman pengelola an keuangan PPK BLUD, 30 orang Bimtek keuangan PPK BLUD

84,899,000

1,849,650

1,849,650

2.18

77,333,650

15.23

2,277,145,000

308,969,500

1 paket Pemelihar aan server, 35 orang Bimtek kesamsat an

400,390,000

30,698,990

30,698,990

7.67

339,668,490

14.92

Pelayanan Kesamsatan

1. Terselenggaranya pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor 2. Publikasi media cetak dan elektronik 3. Software aplikasi, server

6 Paket

4,082,414,000

743,827,760

1 buah Pembuatan baliho, 2 eksemplar Publikasi di harian lokal, 1 unit Komputer mainframe/serve r, 100 m2 Pembuatan spanduk, 3 unit Alat cetak TNKB, 8 kali Publikasi di radio, 1 unit Software aplikasi informasi PKB

1,696,340,000

89,704,390

89,704,390

5.29

833,532,150

20.42

Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor 3. Aplikasi konversi tabel NJKB 4. Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi

1 Pergub

959,090,000

154,557,885

1 paket Aplikasi setting konversi tabel NJKB, 8 paket Publikasi di radio, 100 orang Sosialisasi NJKB, 1 paket Publikasi di televisi

167,870,000

9,970,400

9,970,400

5.94

164,528,285

17.15

Perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah

1. Dokumen perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah 2. FGD perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah

1 dokumen

986,020,000

147,481,800

5 kali FGD perencanaan dan pengendalian pendapatan, 3 Dokumen perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah

468,952,000

15,759,050

15,759,050

3.36

163,240,850

16.56

Penyusunan laporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

1. Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 2. Raker SKPD Penerima DIPA 3. SK Gub Pengelola Dana dekonsentrasi dan TP

2 laporan, 24 SKPD, 100 orang, 25 SK Gub.

804,998,000

133,643,000

2 Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 100 orang Rakor dekonsentrasi dan tugas pembantuan

141,668,000

15,351,500

15,351,500

10.84

148,994,500

18.51

Pembinaan Pengelolaan Retribusi Daerah

1. Penyelenggaran koordinasi pembinaan retribusi daerah 2. Bimbingan Teknis

36 Kali

930,583,000

438,728,000

55 orang Bimbingan teknis

179,018,000

2,299,860

2,299,860

1.28

441,027,860

47.39

Pembinaan dan Pengembangan pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset

Software Aplikasi barang persediaan, SIMA dan SIPKD Modul Aset terpelihara, Pendampingan entry data aplikasi barang persediaan, SMA dan SIPKD Modul Aset

3 aplikasi, 194 orang

374,000,000

152,284,000

80 orang Pendampingan entri data di aplikasi barang persediaan, 2 bulan Pemeliharaan aplikasi SIMA/SIPKD modul aset, 2 bulan Pemeliharaan aplikasi barang persediaan, 120 orang Pendampingan entri data di aplikasi SIMA/SIPKD modul aset

123,674,000

47,000,000

47,000,000

38.00

199,284,000

53.28

Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Ta.2014 2. Laporan cash Budget dan Idle Cash Tahun 2014 3. SPD SKPD TA.2014

34 SKPD, 390 buku, 4 triwulan, 4 triwulan

1,814,243,000

529,494,400

390 buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA 2014, 4 kali Laporan Cash budget dan idle cash TA 2014, 4 triwulan SPD SKPD TA 2014

332,950,000

18,925,000

18,925,000

5.68

548,419,400

30.23

Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA.2014 2. Laporan Cash Budget dan Idle Cash TA.2014 3. SPD SKPD TA.2014

34 dokumen, 390 buku, 1 triwulan, 1 triwulan

1,744,718,000

476,794,920

4 triwulan SPD SKPD TA 2014, 34 SKPD Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA 2014, 4 triwulan Laporan cash budget dan idle cash TA 2014

289,995,750

239,162,600

239,162,600

82.47

715,957,520

41.04

Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan daerah

1. Dokumen sumber-sumber potensi pendapatan daerah 2. Penyelenggaraan koordinasi sumber-sumber potensi pendapatan daerah

1 dokumen

673,272,000

92,973,350

100 set Profil retribusi daerah, 1 dokumen asli Dokumen sumber-sumber potensi pendapatan daerah

95,000,000

10,265,000

10,265,000

10.81

103,238,350

15.33

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual

Penerapan Uji Coba Penyusunan Laporan keuangan berbasis Acrual ke seluruh SKPD (PA/KPA)

1 laporan keuangan pemda berbasis acrual

1,015,765,000

142,257,600

Peningkatan Kualitas Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Bantul

Sertifikat ISO 9001:2008, Aplikasi E-Samsat

1 sertifikat, 1 aplikasi

487,357,000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Gunungkidul

Sertifikat ISO 9001;2008, Aplikasi E-Samsat


Peningkatan Kualitas Pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Sleman

Sertifikat ISO 9001;2008, Aplikasi E-Samsat

Peningkatan Kualitas pemungutan pajak daerah di KPPD Kota Yogyakarta Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Kulonprogo

1 laporan keuangan Pem Penerapan uji coba Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Acrual ke seluruh SKPD (PA/KPA), 31 orang Workshop implementasi kebijakan akuntansi

260,000,000

0

0

0.00

142,257,600

14.00

63,835,100

100,000,000

0

0

0.00

63,835,100

13.10

487,357,000

67,739,800

100,000,000

0

0

0.00

67,739,800

13.90

1 org x 1hr x 2 kl, 25 org x 1 hr x 2 kl, 24 org x 1

487,357,000

62,866,000

100,000,000

0

0

0.00

62,866,000

12.90

1. Sertifikat ISO 9001;2008 2. Aplikasi E-samsat

1 unit mobil 2 unit motor

487,357,000

66,495,650

100,000,000

1,470,000

1,470,000

1.47

67,965,650

13.95

Sertifikat ISO 9001:2008, Aplikasi E-Samsat


487,357,000

61,951,230

100,000,000

0

0

0.00

61,951,230

12.71

Pembinaan dan pengembangan program gaji pegawai daerah

Program gaji daerah terpelihara sesuai peraturan peraturan yang berlaku

1 paket program

894,250,000

122,539,750

10 bulan Pengembangan program gaji pegawai daerah sesuai peraturan yang berlaku

149,999,875

790,000

790,000

0.53

123,329,750

13.79

Peningkatan pelayanan sistem penerbitan SP2D

1. Terselenggara penerbitan SP2D 2. Terpeliharaa perangkat penerbitan SP2D 3. Tercetak SP2D belanja langsung dan belanja tidak langsung

1 paket program

633,750,000

91,870,950

12 bulan Perangkat penerbitan SP2D terpelihara, 12 bulan Penerbitan SP2D terselenggara

104,982,500

2,162,600

2,162,600

2.06

94,033,550

14.84

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompilasi laporan keuangan semesteran dan akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah

1 laporan, 34 SKPD

1,713,228,000

261,873,050

2 laporan Kompilasi laporan keuangan semesteran dan akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah

280,623,050

168,039,050

168,039,050

59.88

429,912,100

25.09

525,917,000

17,569,000

2,139,000

0.41

469,868,700

16.41

Penyusunan Aplikasi Dana Hibah Bansos 11

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

109,874,100

Peningkatan pengelolaan keuangan kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku

100%

2,863,428,000

467,729,700

100%

6

Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota

Tertib administrasi penyusunan : Raperda APBD Kab/Kota TA.2015, Raperda Perhitungan APBD Kab/Kota TA.2013, Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA.2014, FGD Perencanaan dan pertanggungjawaban APBD Kab/Kota

5 Pergub (5 kab/kota), 2 kl, 50 org

2,255,000,000

345,707,000

5 SK Gub Evaluasi Raperda Perhitungan APBD Kab/Kota TA 2013, 5 SK Gub Evaluasi Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA 2014, 15 SK Gub Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota TA 2015

424,968,000

15,430,000

15,430,000

3.63

361,137,000

16.01

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota

Twertib administrasi penyusunan : Raperbup/Walikota APBD Kab/kota TA.2015, Raperbup/Walikota Perhitungan APBD Kab/Kota TA.2013, Raperbup/walikota tentang Perubahan APBD Kab/Kota TA.2015

1 Pergub ( 5 kab/kota)

608,428,000

122,022,700

50 orang Rakor pengelolaan keuangan kab/kota

100,949,000

2,139,000

2,139,000

2.12

124,161,700

20.41

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, Laporan Kormonev, SK Gubernur PKPT, Laporan Hasil Sementara EKPPD, Tindak Lanjut Temuan Pengawasan, Laporan Monitoring dan Evaluasi, LP2P, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus

1,574,167,000

332,199,450

224,001,500

24,353,660

0

0.00

332,199,450

21.10

45%

45%

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1. Monitoring dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah 2. Pendampingan penatausahaan keuangan daerah pada SKPD 3. Rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dengan BPD 4. KOnsultasi dengan pemerintah pusat tentang kebijakan pengelolaan

34 SKPD

672,218,000

217,709,650

12 bulan Rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dengan bank BPD, 34 SKPD Pendampingan penatausahaan keuangan daerah pada SKPD, 2 kali Konsultasi dengan pemerintah pusat tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah, 34 SKPD Monitoring dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

85,661,000

5,492,360

5,492,360

6.41

223,202,010

33.20

Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan

Laporan tindak lanjut hasil LHP

1 laporan, 35 buku

401,427,000

59,395,800

70 buku Tindak lanjut hasil pemeriksaan, 1 dokumen Tindak lanjut hasil pemeriksaan

63,340,500

0

0

0.00

59,395,800

14.80

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan perbendaharan dan tuntutan ganti rugi

61 Orang

500,522,000

55,094,000

26 orang

75,000,000

18,861,300

18,861,300

25.15

73,955,300

14.78

8

9

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

366,060,000

556,946,300

Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

pelatihan Aplikasi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

34 SKPD, 63 PA/KPA

366,060,000

556,946,300

Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah

Terlaksananya Pengembangan Investasi Aset dan Daerah

10%

4,643,213,000

575,933,600

Peningkatan Status Atas Hak Tanah

1. Penyelesaian aset tanah pemerintah daerah DIY 2. Warkah sertifikat tanah Pemda DIY

15 bidang, 125 warkah

594,078,000

224,822,100

Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

Optimalisasi aset daerah

30 unit sewa, 29 unit pinjam pakai

1,622,121,000

190,608,500

659,986,100

85,380,100

85,380,100

12.94

642,326,400

175.4 7

659,986,100

85,380,100

85,380,100

12.94

642,326,400

175.4 7

655,577,000

66,837,300

66,837,300

10.20

642,770,900

13.84

7 bidang Sertifikasi/legali tas tanah, 125 bidang Legalisir warkah sertifikat tanah

103,227,000

3,488,500

3,488,500

3.38

228,310,600

38.43

29 unit pinjam pakai, 30 unit sewa

280,396,000

56,908,800

56,908,800

20.30

247,517,300

15.26

17.42 %

34 orang Bimtek modul penatausahaan penerimaan, 36 orang Bimtek modul pelaporan/akunt ansi, 36 orang Bimtek modul penganggaran, 1 paket Pengembangan menu kastemisasi aplikasi/softwar e, 36 orang Bimtek modul penatausahaan pengeluaran 11.57 %

10

Penatausahaan Barang Milik Daerah

1. Laporan Mutasi Barang Daerah Tahun 2014, 2. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, 3. Bimtek Penyusutan Barang Milik Daerah

Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro

Persentase pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal

Pembinaan BUKP

1. Keputusan Gubernur tentang Laporan Keuangan BUKP 2013 2. RKAT BUKP 3. Pedoman RKAT BUKP 4. Laporan Perkembangan BUKP

1 buku, 1 buku, 194 peserta unsur pengelola barang

2,427,014,000

160,503,000

22%

3,873,039,000

986,855,446

2 Keputusan Gubernur, 1 pedoman, 1 dokumen

1,910,250,000

712,403,500

1 buku daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, 1 buku Laporan mutasi barang daerah tahun 2014, 120 orang Bimtek penyusutan barang milik daerah 22%

90 orang Rapat Kerja BUKP, 1 dokumen Keputusan Gubernur tentang laporan keuangan BUKP, 1 dokumen Laporan perkembangan BUKP, 50 orang Workshop kelembagaan BUKP

271,954,000

6,440,000

6,440,000

2.37

166,943,000

6.88

518,268,000

21,061,800

21,061,800

4.06

1,007,917,246

26.02

194,709,000

1,624,500

1,624,500

0.83

714,028,000

37.38

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Daerah

1. Raker BUMD dan BUKP 2. FGD Penyehatan BUKP 3. Training Motivasi BUKP

5 kali, 6 BUKP, 18 org, 2 akt, 2 hr

1,962,789,000

274,451,946

20 orang Training motivasi SDM BUKP, 20 orang FGD pengembangan BUMD dan BUKP, 30 orang Rapat kerja BUMD dan BUKP

323,559,000

19,437,300

19,437,300

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**):

6.01

293,889,246

14.97

Penjelasan : 1. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, total belanja yang dikelola adalah Rp 114.977.460.615, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 51.289.757.236,- dan belanja langsung sebesar Rp 63.687.703.379,- Alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 12 program dan 93 kegiatan dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 7.806.401.971,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 18.931.804.694,- dan belanja modal sebesar Rp 36.949.496.714,Dari total belanja langsung pada APBD 2013 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp 58. 090.836.089.57,Pada tahun 2014 dari 12 program dan 93 kegiatan realisasi target kinerja keluaran mencapai 100 % semua dan realisasi capaian kinerja keuangan sebesar 91.21% terdapat efisiensi sebesar 8.79 % untuk belanja langsung.

-23-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Adapun analisis pencapian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY adalah sesuai dengan tabel berikut : Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Target No

Indikator

SPM

IKK

Realisasi Capaian

Tahun 2013 (tahun n-2)

Tahun 2014(tahun n-1)

Tahun 2015(tahun n)

Tahun 2016 (tahun n+1)

Proyeksi

Tahun 2013(tahun n-2)

Tahun 2014 (tahun n1)

1

Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

%

Jumlah realisasi PAD terhadap jumlah total pendapatan APBD

44,34

51,47

51.48

51.49

47.08

52.62

2

Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan

%

11,43

11,57

11,71

11,86

11,53

12.82

3

Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah aset daerah yang dimanfaatkan terhadap total aset daerah Pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal BUMD

31,56

26,13

22,95

24,45

25,35

20.01

100

100

100

100

100

-

4

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

-24Catatan : *) realisasi s.d triwulan I **) realisasi s.d semester I

Tahun 2015 (tahun n)

Tahun 2016(tahun n+1)

Catatan Analisis

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis 2.3.1

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah 2.3.1.2 Masih diperlukan strategi untuk peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan . 2.3.1.3 Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi 2.3.1.4 Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat 2.3.1.5 Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah 2.3.1.6 Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan 2.3.1.7 Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan. 2.3.1.8 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIPKD 2.3.1.9 Masih diperlukan peningkatan kemampuan Pengurus barang dan penyimpan barang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.3.2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis 2.3.2.1.Peningkatan PAD dari sisi pajak dilakukan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem online, pelayanan dengan bus Samsat Keliling, partisipasi pada kegiatan yang diadakan Pemda Kabupaten/Kota, drive – thru, pelayanan outlet BPD dan kerjasama dengan aparat pemerintah desa dan kecamatan : - meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, kabupate/Kota, TNI dan instansi terkait.

-26-

kegiatan pembebanan BBN-KB II dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. - peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan bimtek pajak dan retribusi daerah - koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan masalah pengelolaan pendapatan di masing- masing KPPD - forum komunikasi antara pemerintah provinsi DIY dengan para pengusaha dalam upaya peningkatan sumbangan pihak ketiga 2.3.2.2 Strategi untuk peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan …………………. 2.3.2.3 Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai sumber PAD - Pemanfaatan aset daerah untuk menunjang dan mendukung bidang kepariwisataan 2.3.2.4 Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementrian Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah 2.3.2.5 Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah jo Perda No.2 tahun 2007 2.3.2.6 Dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga (UGM) untuk kajian potensi pendapatan daerah untuk 5 tahun kedepan ( 2013-2017) 2.3.2.7 Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan 2.3.2.8 Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD. 2.3.2.9 Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan untuk pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.

2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Adapun perbandingan antara RKPD 2015 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tabel sebagai berikut :

-27-

Tabel. 2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

No Program /Kegiatan

1

2

Lokasi

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target capaian kinerja

Pagu Indikatif

3

4

5

6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7

7.103.668.145


Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

24.920.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


12 bulan

1.698.267.745


4 polis, 12 bulan


12 bulan


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Program /Kegiatan

900.000.000

30.411.600

-28-

Lokasi

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Kebutuhan Dana

8

9

10

11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

6.963.368.550


12 bulan

24.920.500


12 bulan

1.699.707.800


4 polis


12 bulan

900.000.000

30.552.500

12

1

4

5

7

2

3

6


- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


85 orang

224.110.000





12 bulan

935.621.800


Penyediaan Alat Tulis Kantor



12 bulan, 65 jenis

419.975.100

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



12 bulan

371.545.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



15 jenis

98.747.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



1 tahun

64.040.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



6 SKH, 3 majalah, 5 jenis buku ,1 tahun

69.696.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan




12 bulan

141.485.000


-29-

8 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

9

10

11


72 orang, 12 bulan

220.360.000


12 bulan

915.621.800


12 bulan, 65 jenis

301.389.000


12 bulan

348.800.000


12 bulan, 15jenis

84.494.000


14 buah

73.490.000


12 bulan

62.670.000


12 bulan, 2.500 OS, 900 OM

137.285.000

12

1

2

3

4

5




12 bulan




12 bulan, 3 orang

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja



12 orang

946.911.000




12 bulan

10.584.000


6

7

1.157.333.400

10.020.000

44.549.534.550

Pembangunan Gedung Kantor


Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur

2 gedung (3.500 m2)

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional



2 unit

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



6 jenis



Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Penyediaan Retribusi Sampah

8 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

9

10


12 bulan


12 bulan, 8 orang


23 orang, 12 bulan


12 bulan


1.157.333.400

9.900.000

936.469.800

11.040.000

44.729.694.175

36.000.000.000

Pembangunan Gedung Kantor



2 unit (10.000 m2)

40.000.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional



2 unit

1.061.849.300

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



5 jenis

-30-

11

36.000.000.000

32.000.000

1.496.012.450

12

1

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

3

4

5

6

7

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Gondokusuman, Kotagede, Umbulharjo, Wirobrajan, Depok


6 jenis, 35 unit

1.268.144.250


7 set, 11 buah

964.200.000

Pengadaan Mebeleur


14 PBB, 12 bulan

154.500.000

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


12 bulan

979.375.000

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor


12 bulan

781.222.000

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional


12 bulan, 3 jaringan, 65 unit

903.900.000

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor


7 jenis, 130 unit

174.569.000

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

-31-

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

8

9

10

11

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Depok, Gondokusuman, Kalasan, Kotagede, Umbulharjo, Wirobrajan - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


5 jenis

1.510.934.000


7 jenis

417.150.000


15 PBB, 1 tahun

154.500.000


13 unit, 12 bulan

1.049.570.800


36 unit, 12 bulan

688.719.000


12 bulan, 47 unit

948.050.000


108 unit

184.269.000

12

1

2 Pemeliharaan Arsip Pajak Kendaraan Bermotor



3

4

5

KPPD Kota Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, Sleman Tegalrejo


695.000 berkas


17.500 berkas

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sewon, Depok, Kotagede


12 bulan


6

7

8

9

10

1.392.775.000

Pemeliharaan Arsip Pajak Kendaraan Bermotor

- KPPD se DIY


5 aplikasi, 695.000 berkas

1.370.745.800

186.000.000


- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Depok, Mergangsan, Sewon


15.500 berkas, 1 kali

259.400.000


12 bulan


3 unit

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 34 SKPD


5 gedung, 100 R.4, 25 R.2, 1 paket perlengkapan kantor 1 dokumen, 165 peserta, 2 hari

85.000.000


4 unit

200.000.000

Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan

- Dinas Prosentase penyediaan Pendapatan, dan pemeliharaan Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Monitoring dan - Dinas Prosentase penyediaan Investigasi Pendapatan, dan pemeliharaan Pengelolaan Pengelolaan sarpras aparatur Barang Milik Keuangan dan Daerah Aset Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

5 gedung, 100 R.4, 25 R.2, 1 paket perlengkapan kantor

160.000.000


1 dokumen, 165 peserta, 2 hari

180.000.000

Monitoring dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

708.000.500

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

- Kab/Kota se DIY

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

675 orang, TV, radio, spanduk, baliho

284.203.500

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan


- 5 KPPD se DIY


168 orang, 4 angkatan

175.297.000


Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan


-32-

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 5 KPPD se DIY


11

85.000.000

200.000.000

160.000.000

173.343.125

982.134.900


675 orang

320.130.500


200 orang

131.622.500

12

1

2 Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan

3 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

4 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5 186 orang, 2 hari

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

- Badan Terwujudnya 40 orang Pendidikan dan peningkatan kapasitas Latihan sumber daya aparatur - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD


Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

6

7

205.000.000

Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan

27.500.000

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

163.500.000 8.000.000

9 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

10 186 orang, 2 hari

- Badan Terwujudnya 40 orang Pendidikan dan peningkatan kapasitas Latihan sumber daya aparatur - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan


Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3 dokumen


2 laporan

25.000.000



3 dokumen

72.245.000

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi



4 dokumen

32.500.000

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

-33-

8 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


11 205.000.000

27.500.000

152.290.500



3 dokumen

8.000.000


2 laporan

25.000.000


3 dokumen

72.245.000



4 dokumen

32.500.000

12

1

2

3

4

5

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Raperda tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD

6

7

14.638.344.455 -

Prosentase peningkatan PAD

-


34 SKPD

713.000.000

Penyusunan Raperda tentang APBD

Lcbts : Penyusunan Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi DIY


1 Rapergub

750.000.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Lcbts : Penyusunan Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY


1 Raperda

640.000.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Lcbts : Penyusunan penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY


1 Rapergub

700.000.000

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Lcbts : penyusunan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD Pemerintah Prov. DIY


1 Raperda

-34-

9

10

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah

Lcbts : Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan APBD Pemerintah Provinsi DIY

450.000.000

8

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD

Lcbts : Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan APBD Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : penyusunan pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD Pemerintah Prov. DIY

11

12

14.527.780.150


-

-


34 SKPD

713.000.000


1 Rapergub

750.000.000


1 Raperda

640.000.000


1 Rapergub


1 Raperda

700.000.000

450.000.000

1

2

3

4

5

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bintek Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Lcbts : Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD


1 Rapergub

Lcbts : Bintek tentang penyusunan laporan keuangan SKPD se- Provinsi DIY


Lcbts : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul

6

7

8

125.000.000

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD

Lcbts : Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD


1 Rapergub

325.000.000

120 Orang

210.000.000

Bintek Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Lcbts : Bintek tentang penyusunan laporan keuangan SKPD seProvinsi DIY


120 Orang

210.000.000


45 doumen pengawasan

544.600.000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Lcbts : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah


45 doumen pengawasan

544.600.000

Lcbts : Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Pemprov DIY


34 SKPD

309.000.000

Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah

Lcbts : Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Pemprov DIY


34 SKPD

359.000.000

- Bambang lipuro - Banguntapan - Bantul - Dlingo - Imogiri - Jetis - Kasihan - Kretek - Pajangan - Pandak - Piyungan - Pleret - Pundong - Sanden - Sedayu - Sewon - Srandakan


152.327.022.000 rupiah, 250.000 lembar

1.027.958.000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul

- Bambang lipuro - Banguntapan - Bantul - Dlingo - Imogiri - Jetis - Kasihan - Kretek - Pajangan - Pandak - Piyungan - Pleret - Pundong - Sanden - Sedayu - Sewon - Srandakan


152.327.022.000 rupiah, 250.000 lembar

790.718.000

-35-

9

10

11

12

81.60 0.000 belum masu k dalam RKP D untuk penag ihan pajak kenda raan bermo tor

1

2

3

4

5


49.839.500.000 rupiah, 270.000 lembar, 100.000 lembar

- Danurejan - Gedongtengen - Gondokusuman - Gondomanan - Jetis - Kotagede - Kraton - Mantrijeron - Mergangsan - Ngampilan - Pakualaman - Tegalrejo - Umbulharjo - Wirobrajan


176.985.163.000 rupiah

- Galur - Girimulyo - Kalibawang - Kokap - Lendah - Nanggulan - Panjatan - Pengasih - Samigaluh - Sentolo - Temon - Wates


44.256.000.000 rupiah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Gunung Kidul

- Gedang sari - Girisubo - Karangmojo - Ngawen - Nglipar - Paliyan - Panggang - Patuk - Playen - Ponjong - Purwosari - Rongkop - Sapto sari - Semanu - Semin - Tanjungsari - Tepus - Wonosari

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Kulon Progo

6

7

495.000.000

1.255.090.000

660.000.000

-36-

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Gunung Kidul

8 -Gedang sari - Girisubo - Karangmojo - Ngawen - Nglipar - Paliyan - Panggang - Patuk - Playen - Ponjong - Purwosari - Rongkop - Sapto sari - Semanu - Semin - Tanjungsari - Tepus - Wonosari

9

10


49.839.500.000 rupiah, 270.000 lembar, 100.000 lembar

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta

- Danurejan - Gedongtengen - Gondokusuman - Gondomanan - Jetis - Kotagede - Kraton - Mantrijeron - Mergangsan - Ngampilan - Pakualaman - Tegalrejo - Umbulharjo - Wirobrajan


176.985.163.000 rupiah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Kulon Progo

- Galur - Girimulyo - Kalibawang - Kokap - Lendah - Nanggulan - Panjatan - Pengasih - Samigaluh - Sentolo - Temon - Wates


44.256.000.000 rupiah

11

12

445.000.000

35.400.000 untuk penagihan tunggakan PKB

1.128.498.300


660.000.000


1

2

3

4

5

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Sleman

- Berbah - Cangkringan - Depok - Gamping - Godean - Kalasan - Minggir - Mlati - Moyudan - Ngaglik - Ngemplak - Pakem - Prambanan - Seyegan - Sleman - Tempel - Turi


331.669.340.000 rupiah, 250.000 lembar


Lcbts : Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemprov DIY


3 SK Gub, 1 Pergub


Lcbts : Pengembangan pengelolaan keuangan BLUD


1 Pet Gub, 1 SK Gub

Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB

Lcbts : Bintek bagi aparat dan pengelola pajak se-Prov DIY


75 Orang

6

7

8

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Sleman

- Berbah - Cangkringan - Depok - Gamping - Godean - Kalasan - Minggir - Mlati - Moyudan - Ngaglik - Ngemplak - Pakem - Prambanan - Seyegan - Sleman - Tempel - Turi


331.669.340.000 rupiah, 250.000 lembar

115.000.000



3 SK Gub, 1 Pergub

85.000.000


Lcbts : Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemprov DIY Lcbts : Pengembanga n pengelolaan keuangan BLUD


1 Pet Gub, 1 SK Gub

Lcbts : Bintek bagi aparat dan pengelola pajak se-Prov DIY


75 Orang

1.500.000.000

400.390.000

-37-

Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB

9

10

11 1.319.603.482

115.000.000

85.000.000

400.390.000

12 300.163.582 untuk penagihan tunggakan PKB

1

2

3

4

5

6

7


Lcbts : Pelayanan pajak kendaraan bermotor, publikasi melalui media cetak


1 tahun

706.340.000

Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

Lcbts : Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB seProvins


1 paket kegiatan

Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Lcbts : Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan daerah se-Provinsi DIY


1 paket kegiatan

172.160.000

Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah

Lcbts : Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Dana Dekon dan T


2 laporan

142.705.000

Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah

Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah

Lcbts : Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah tingkat Provinsi D


1 paket kegiatan

160.000.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah

Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Lcbts : Pemeliharaan aplikasi SIMA


2 Software Aplikasi

123.674.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

167.870.000

-38-


Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

8 Lcbts : Pelayanan pajak kendaraan bermotor, publikasi melalui media cetak Lcbts : Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB seProvinsi Lcbts : Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan daerah seProvinsi DIY Lcbts : Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Dana Dekon dan T Lcbts : Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah tingkat Provinsi DIY Lcbts : Pemeliharaan aplikasi SIMA

9

10


1 tahun


1 paket kegiatan


1 paket kegiatan


2 laporan


1 paket kegiatan


2 Software Aplikasi

11 706.340.000

167.870.000

172.160.000

165.000.000

160.000.000

123.674.000

12

1

2

3

4

5


Lcbts : DPA Pemerintah Provinsi DIY


34 dokumen


Lcbts : Penyusunan DPA Perubahan


Penggalian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Daerah

Lcbts : Potensi sumber pendapatan daerah

Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual

6

7

8

9

10

11

332.950.000


Lcbts : DPA Pemerintah Provinsi DIY


34 dokumen

34 dokumen

290.000.000


Lcbts : Penyusunan DPA Perubahan


34 dokumen

290.000.000


1 dokumen

95.000.000

Penggalian Sumbersumber Potensi Pendapatan Daerah

Lcbts : Potensi sumber pendapatan daerah


1 dokumen

95.000.000

Lcbts : Akuntansi accrual basic


34 SKPD

260.000.000

Implementasi Kebijakan Akuntansi

Lcbts : Akuntansi accrual basic


34 SKPD

260.000.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD DIY

Lcbts : ISO


5 Sertifikat

500.000.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD

Lcbts : ISO


5 Sertifikat

500.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji pegawai Daerah

Lcbts : Proses gaji pegawai daerah


1 paket kegiatan

150.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji pegawai Daerah

Lcbts : Proses gaji pegawai daerah


1 paket kegiatan

150.000.000

Peningkatan pelayanan Sistem Penerbitan SP2D

Lcbts : Proses penerbitan SP2D


1 paket kegiatan

105.000.000

Peningkatan pelayanan Sistem Penerbitan SP2D

Lcbts : Proses penerbitan SP2D


1 paket kegiatan

105.000.000

332.950.000

12

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPKD)

Lcbts : Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah(SKPKD )


2 dokumen

248.685.000

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (SKPKD)

Lcbts : Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi (SKPKD )


2 dokumen

280.623.125

-391

2

3

4

5

Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota

6

7

8

9

10

11

578.508.700

Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota

562.550.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota

Lcbts : Kab/kota se DIY

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku dengan tepat dan lancar

5 Pergub (5 kab/kota, 2 kl, 50 orang

467.464.800

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota

Lcbts : Peningkatan dan pengembanga n pengelolaan keuangan kab/kota

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku

15 Raperda, 5 kab/kota. 3 dokumen

466.080.000

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Lcbts : Kab/kota se DIY

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku dengan tepat dan lancar

1 Pergub ( 5 kab / kota)

111.043.900

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Lcbts : Pengelolaan keuangan kab/kota

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku

15 Rapergub

96.470.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

266.162.550

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pemda DIY

Prosentase Penyimpangan pada Obyek Pemeriksaan

34 SKPD

113.988.000

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

DIY


34 SKPD

90.010.000

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

DPPKA


1 laporan, 35 buku

69.674.550

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

34 SKPD se DIY


1 laporan

69.674.550

Tuntutan Perbendahaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Pemda DIY


26 orang

82.500.000

Tuntutan Perbendahaan dan Tuntutan Ganti Rugi

DIY dan Luar DIY


25 orang

82.500.000

-40-

242.184.550

12

1

2

3

4

5

Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi

DPPKA DIY

Prosentase Unit Kerja yang Menerpakan Sistem Administrasi Naskah Dinas Terpadu

1 website

6

7

11 92.290.000

92.290.000

Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi

92.290.000


Identifikasi Barang Milik Daerah

10

Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi

725.000.000 725.000.000


9

92.290.000

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan dan 34 SKPDse DIY Prosentase PNS 34 SKPD, 63 PA/KPA Pengembangan Pengelola Pelaksanaan Keuangan dan Sistem Informasi Aset yang Pengelolaan Menguasai Keuangan Operasional Daerah (SIPKD) SIPKD Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

8

801.134.700

DPPKA DIY

Prosentase Unit 5 jenis, 1.100 buah Kerja yang Menerpakan Sistem Administrasi Naskah Dinas Terpadu Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan dan 34 SKPD se DIY Prosentase PNS 12 bulan, 68 Pengembangan Pengelola PA/KPA, 343 Pelaksanaan Sistem Keuangan dan operator Informasi Aset yang Pengelolaan Menguasai Keuangan Daerah Operasional (SIPKD) SIPKD Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah

802.939.625 802.939.625

797.508.700

Lcbts : Proses penyelesaian aset tanah pemda DIY Provinsi DIY

Prosentase Aset Daerah yang Dioptimalkan

15 bidang tanah, 125 warkah

113.549.700


Pemda DIY


7 bidang tanah, 125 warkah

113.549.700



308.435.600

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

DPPKA DIY


34 uni sewa, 30 unit pinjam pakai

308.435.600

Lcbts : Proses Penatausahaan Barang Milik Daerah 34 SKPD + UPTD se DIY


2 buku, 194 peserta unsur oengelola barang

299.149.400


DIY dan Luar DIY


1 buku laporan

299.149.400


34 SKPD+UPTD

80.000.000

Pendataan Aset Idle SKPD dan UPTD

34 SKPD + UPTD se DIY


34 SKPD+UPTD

Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM

950.856.400

Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP

Kab/Kota se DIY

Prosentase Deviden BUMD terhadap jumlah total Penyertaan Modal BUMD

3 BUMD

335.914.900

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP

Pembinaan BUKP

Lcbts : Pengembangan dan Pembinaan 75 BUKP


75 BUKP

614.941.500

Pembinaan BUKP

DPPKA

75 kecematan se DIY

-41-

76.734.000

725.627.000


50 orang, 1 kali

334.439.000


2 SK Gubernur, 1 laporan, 90 orang

391.188.000

12

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta

SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Akan tetapi selaku PPKD (BUD) mengampu usulan masyarakat berupa bantuan sosial dan hibah.

-42-

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 5 Identifikasi Kebijakan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

No

Kebijakan Nasional

Sumber

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

-

-

-

-

3.2. Tujuan dan Sasaran 3.2.1. Tujuan Sesuai dengan Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2012 – 2017 telah ditetapkan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu : 3.2.1.1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah 3.2.1.2. Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah bagi Pemda 3.2.1.3. Mengoptimalkan peningkatan kinerja BUMD 3.2.1.4. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

3.2.2. Sasaran

3.2.2.1

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain :

3.2.2.1.1. Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain – lain pendapatan 3.2.2.1.2. Meningkatknya kualitas pengelolaan aset daerah 3.2.2.1.3. Meningkatnya kinerja BUMD 3.2.2.1.4. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

3.2.2.2. Sasaran pada prioritas pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 3.2.2.2.1. Terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, transparan dan akuntabel 3.2.2.2.2. Terwujudnya hubungan yang lebih sinergis, selaras, harmonis antar pemerintah daerah, dan stakeholder (para pihak) lainnya. 3.2. Program dan Kegiatan 3.2.1. Indikator Kinerja Utama Sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah , Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data) 3

Meningkatnya kualitas pengelolaan Prosentase aset daerah yang Formulasi Pengukuran : (Jumlah aset daerah dapat dimanfaatkan Aset yang Daerah yang dimanfaatkan dibagi Jumlah Total Aset Daerah ) x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : DPPKA DIY Meningkatnya pendapatan daerah Prosentase kontribusi PAD Formulasi Pengukuran : (Jumlah dari pajak retribusi dan lain-lain terhadap pendapatan daerah realisasi PAD dibagi jumlah pendapatan realisasi total pendapatan APBD ) x 100%

Meningkatnya kinerja BUMD

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban APBD Prosentase deviden BUMD Formulasi Pengukuran : terhadap jumlah total ( Pendapatan BUMD dibagi penyertaan modal BUMD Jumlah Penyertaan Modal ) x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Keuangan BUMD

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Laporan

Opini Pemeriksaan BPK (WTP Formulasi Pengukuran : = 1, WDP = 2, Disclaimer = 3) Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK atas Laporan Keuangan x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK)

-45-

Dengan adanyaPerubahan target pencapaian sasaran tahunan rencana jangka menengah, Kebijakan umum, program pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur maka dilakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, selanjutnya pasal 1 Perda tersebut ditindak lanjuti dan diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 104/2014 tentang Perubahan RPJMD DIY 2012 - 2017. Perda Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104/2014 menjadi dasar Satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset untuk melakukan Reviu atas Rencana Strategis, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi sebagai berikut : Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)

1

2

3

Meningkatnya kualitas pengelolaan Persentase aset daerah yang Formulasi Pengukuran : aset daerah dapat dioptimalkan [(Persentase jumlah tanah dan bangunan yang dioptimalkan dibagi jumlah total tanah dan bangunan yang dimiliki) ditambah Persentase jumlah tanah yang disertifikatkan dibagi jumlah tanah yang belum bersertifikat)] dibagi 2 Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) Meningkatnya pendapatan daerah Persentase kontribusi PAD Formulasi Pengukuran : (Jumlah dari pajak retribusi dan lain-lain terhadap pendapatan daerah realisasi PAD dibagi jumlah pendapatan realisasi total pendapatan APBD ) x 100%

Meningkatnya kinerja BUMD

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban APBD Persentase pendapatan BUMD Formulasi Pengukuran : terhadap penyertaan modal ( Jumlah deviden BUMD dibagi Jumlah Penyertaan Modal ) x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan Keuangan BUMD Persentase ketepatan dan Formulasi Pengukuran : keakuratan dalam pengelolaan Penjumlahan nilai ketepatan dan keuangan daerah nilai keakuratan dibagi 2. 1. Ketepatan : APBD tanggal 31 31 Desember (50%) dan semua SKPD selesai menyusun laporan keuangan tanggal 28 Pebruari (50%) 2. Keakuratan : nilai bobot SPI (40%) + nilai bobot kepatuhan ( LHP BPK) (60%) Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK)

Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD

3.2.2.

Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD

Formulasi pengukuran : Rata-rata ketercapaian fisik program 01, 02,03,05 dan 06 Tipe perhitungan : Komulatif Sumberdata : Laporan realisasi program kegiatan DPPKA.

Rencana Kinerja Tahunan 2015

Untuk mendukung misi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien, disusun Rencana Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut : Sasaran Strategis 1 RENSTRA

Indikator Kinerja 2 IKU

1

Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan

Prosentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

51.48 %

2

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan

11.71%

3

Meningkatnya BUMD

Kinerja

Proisentase Deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD

4

Meningkatnya pengelolaan daerah

kualitas keuangan

Opini Pemeriksaan BPK Disklaimer=1, WDP=2. WTP=3)

Target 3

(

22.95% 100 %

Sesuai hirarki dokumen perencanaan maka reviu Renstra diikuti Reviu Rencana Kerja 2015 berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2015 Reviu sebagai berikut : Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja 2

Target 3

RENSTRA

IKU

1

Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan

Prosentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

51.48 %

2

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

Prosentase aset daerah yang dapat dioptimalkan

11.71%

3

Meningkatnya BUMD

Kinerja

Persentase Deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD

4

Meningkatnya pengelolaan daerah

kualitas keuangan

Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah)

19,44% 100 %

1 5

Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD

2 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD

3 100%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015, dan IKU Reviu dan RKT 2015 Reviu maka untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2015, Dinas Pendapatan, merencanakan program dan kegiatan tahun 2015 terdiri 8 program wajib dan 4 program pendukung yang ada pada setiap SKPD dan 2 program antar SKPD pendukung . Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 (Reviu ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut :

-48-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 9Reviu) dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 Nomor

(1) 1 1.20

1.20.09

1.20.1.20.09.01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Realisasi 2013

Anggaran 2014

(2) (3) Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.09.01.001


1.20.1.20.09.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik

Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(4)

(5)

(6)

(9)

(10)

Peningkatan kualitas pelayanan internal

70,577,000,000

36,399,440,942

6.143.712.000

7.116.868.000

18,592,570

22,345,000

Lainnya : DPPKA dan 5 KPPD se DIY

12 bulan

24,920,000

30.153.000

1,262,904,097

1,453,888,500


12 bulan

1.871..657.000

2.058.8230000

(1) 1.20.1.20.09.01.006

(2) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

1.20.1.20.09.01.007

(3)

(4) - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

(5) 12 bulan

(6) 27.025.000

85 Orang

237.475.000

287.344.000

671,039,000


12 bulan

888.662.800

1.075.282.000

315,754,400

364,027,000


12 bulan, 65 jenis

269.179.000

325.707.000

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

319,670,945

360,800,000

12 bulan

330.628.675

400.060.000

1.20.1.20.09.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

82,893,650

100,200,000

Lainnya : DPPKA dan 5 KPPD Lainnya : Kantor DPPKA dan 5 KPPD se DIY

15 jenis

84.494.000

102.237.000

1.20.1.20.09.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga

15,300,750

58,946,000


1 tahun

40.893.000

49.481.000

1.20.1.20.09.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

61,789,500

66,455,000

Lainnya : DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY

6 SKH, 3 majalah, 5 jenis buku, 1 tahun

62.670.000

75.830.000

1.20.1.20.09.01.017


98,543,000

125,905,000


12 bulan

138.139.000

167.148.000

16,798,500

24,360,100


191,290,000

193,200,000

1.20.1.20.09.01.008


513,769,100

1.20.1.20.09.01.010

Penyediaan Alat tulis kantor

1.20.1.20.09.01.011

(9)

(10) 32.700.000

(1) 1.20.1.20.09.01.018

(2) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.20.1.20.09.01.021

Penyediaan Jasa Administrasi kepegawaian

1.20.1.20.09.01.022

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat kerja

1.20.1.20.09.01.026


1.20.1.20.09.02


1.20.1.20.09.02.003

Pembangunan Gedung kantor

1.20.1.20.09.02.007

1.20.1.20.09.02.009

(3)

(4) Lcbts : Proses konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

(5) 12 bulan

9,900,000


12 bulan, 3 orang

81,241,055

729,287,800

- Banguntapan - Tegalrejo - Kalasan

7,995,322

10,440,000

Lainnya : KPPD Kota, KPPD Bantul, KPPD Sleman

396,266,831

1,247,801,000

-

(6) 1.157.614.000

(9)

(10) 1.400.712.000

14.538.000

15.992.000

12 orang

984.004.000

1.082.404.000

12 bulan

11.814.000

12.995.000

50.675.194.000

87.737.429.000

40.572.672.000

78.000.000.000

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja 19,482,285,250

12,888,064,000

Lainnya : KPPD Bantul, KPPD Sleman

2 gedung (3500 m2)

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

562,109,500

982,749,300

Lainnya : DPPKA, KPPD Kota, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul, Bantul

6 jenis

1.753.418.000

1.753.418.000

Pengadaan peralatan gedung kantor

679,219,900

1,556,237,650


6 jenis,, 35 unit

1.611.684.000

1.572.852.000

(1) 1.20.1.20.09.02.010

(2) Pengadaan Mebeleur

1.20.1.20.09.02.022

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

1.20.1.20.09.02.024

(3)

(4) Lainnya : DPPKA, KPPD Kota, bantul, Klp, Gunungkidul, Sleman - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

(5) 7 set, 11 buah

(6) 1.620.438.000

12 bulan

1.238.856.000

1.362.741.000

690,345,000


12 bulan

768.054.000

844.859.000

792,891,507

906,300,000


12 bulan, 3 jaringan, 65 unit

1.046.980.000

1.151.678.000

209,975,500

152,490,000


7 jenis, 130 unit

230.454.000

253.499.000

1,335,700,479

1,208,084,144

Lainnya : KPPD Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul

695.000 berkas

1.462.676.000

1.608.943.000

140,719,700

169,400,000

- Tegalrejo

17.500 berkas

282.332.000

310.565.000

311,138,500

1,512,906,000

1,019,165,200

858,804,140

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

348,584,424

1.20.1.20.09.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.20.1.20.09.02.028

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

1.20.1.20.09.02.030

Pemeliharaan Arsip Pajak Kendaraan Bermotor

1.20.1.20.09.02.031


(9)

(10) 782.481.000

(1) 1.20.1.20.09.02.032

(2) Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi

1.20.1.20.09.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.09.05.002

Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat

1.20.1.20.09.05.042

Pembinaan dan pelaksanaan Bimtek bagi pengelola keuangan

1.20.1.20.09.05.075

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak

1.20.1.20.09.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.09.06.002


(3) 74,948,000

73,021,445

(4) - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

(5) 12 bulan

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

230,459,800

201,964,000

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

5,850,000


(9)

(10) 96.393.000

668.030.000

679.865.000

270 orang 2 angkatan

99.000.000

108.900.000

186 2 hr,1 paket

19.344.000

21.279.000

5 Sertifikat ISO, 4 sasaran mutu ISO

549.686.000

549.686.000

167.518.000

184.269.000

7.150.000

7.865.000

Terwujudnya akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,054,000

(6) 87.630.000

3 dokumen

(1) 1.20.1.20.09.06.017

(2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.20.1.20.09.06.018

(3)

(4) - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

(5) 2 laporan

(6) 20,540,000

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

3 dokumen

116,211,000

127,832,000

1 dokumen

23,617,000

25.978.000

6.284.973.000

7.168.642.000

164.414.000

189.467.000

1.413.456.000

1.554.801.000

1.911.043.000

2.202.249.000

997.318.000

1.149.291.000

154.393.000

177.919.000

18,274,250

18,952,000

Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

82,103,000

93,109,000

1.20.1.20.09.06.019

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

28,489,000

24,130,000

1.20.1.20.09.17

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.20.1.20.09.17.049

Penyusunan laporan keuangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

1.20.1.20.09.17.081

Penyusunan APBD

Kecamatan Danurejan

1.20.1.20.09.17.082

Penyusunan Perubahan APBD

- Danurejan

1 Perda, 1 Pergub

1.20.1.20.09.17.083

Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD Penatausahaan Keuangan Daerah

3 laporan, 1 Perda,1 Pergub 100%

1.20.1.20.09.17.084

Persentase Kepepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah 133,643,000

141,668,000

Kecamatan Danurejan

-

-

- Danurejan

-

-

Danurejan

2 laporan, 20 SKPD, 100 orang, 25 SK Gub. 1 Perda, 1 Pergub

(9)

(10) 22,594,000

(1) 1.20.1.20.09.17.085

Pengendalian Daerah

(2) Gaji

(3) Pegawai

-

-

(4) Danurejan

(5) 95%, 12 bulan, 85 PA/KPA, 12 dokumen

(6) 344.526.000

298.898.000

344.444.000

1.000.925.000

1.153.446.000

561.433.000

617.576.000

561.433.000

617.576.000

179.410.000

197.350.000

1 laporan, 35 buku

88.907.000

97.797.000

26 orang

90.503.000

99.553.000

1.20.1.20.09.17.086

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah

-

-

Danurejan

2 Pergub, 4 SK Gub, 1 Naskah

1.20.1.20.09.17.087

Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan DPA

-

-

Danurejan

65 dokumen, 85 dokumen, 4 dokumen

1.20.1.20.09.18

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA

1.20.1.20.09.18.007

Evaluasi APBD Kab/Kota

1.20.1.20.09.20

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan

1.20.1.20.09.20.006

1.20.1.20.09.20.013

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Peningkatan pengelolaan keuangan kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan lancar dan tepat waktu 345,707,000

424,968,000

Danurejan

5 Pergub (5 kab/kota), 2 kl, 50 org

Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan

59,395,800

63,340,500

55,094,000

75,000,000

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Lainnya : Pemda DIY

(9)

(10) 397.025.000

(1) 1.20.1.20.09.23

(2) PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFATAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.20.1.20.09.23.005

Pengelolaan Pengembangan Informasi

1.20.1.20.09.36

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1.20.1.20.09.36.013

Pengembangan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah

-

-

34 SKPD se DIY

1.20.1.20.09.36.014

Sosialisasi dan pelatihan program aplikasi gaji GDO

-

-

34 SKPD se DIY

1.20.1.20.09.39

PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH Peningkatan Status Atas Hak Tanah

1.20.1.20.09.39.001

1.20.1.20.09.39.002

Pemanfaatan Daerah

(3) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu.

(4)

data dan Teknologi

Barang

Milik

47,918,000

83,900,000


(5)

1 website

-

-

(10) 164.290.000

164.290.000

725,000,000

797,500,000

34 SKPD, 63 PA/KPA

1.289.768.000

1.418.745.000

34 SKPD, 63 PA/KPA

20.740.000

22.814.000

801,134,700

881,248,170

Persentase Aset daerah yang dapat dioptimalkan 103,227,000

(9)

162.290.000

Persentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasaimoperasi onal SIPKD

224,822,100

(6) 162.290.000

Lcbts : Proses penyelesaian aset tanah pemda DIY

15 bidang, 125 warkah

106.156.000

116.771.000

Lainnya : Provinsi DIY


330.025.000

363.027.000

(1) 1.20.1.20.09.46

(2) PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

1.20.1.20.09.46.001

Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH Penyusunan Tata Kelola Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Pelayanan Kesamsatan KPPD Kota Yogyakarta

1.20.1.20.09.47

1.20.1.20.09.47.001

1.20.1.20.09.47.002

(3) Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD

(4)

274,451,946

323,559,000

Lainnya : Kab/Kota se DIY

Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah

(5)

3 BUMD

(6) 691.125.000

(9)

(10) 765.737.000

696.125.000

765.737.000

950,856,400

1,045,942,040

-

-

Kab/Kota se DIY

339.098.000

373.007.000

-

-

Kota Yogyakarta

1.073.386.000

1.180.724.000

1.20.1.20.09.47.003

Pelayanan Kesamsatan Bantul

KPPD

Kab.Bantul

469.262.000

516.188.000

1.20.1.20.09.47.004

Pelayanan Kesamsatan Gunungkidul

KPPD

Kab.Gunungki dul

356.376.000

392.013.000

1.20.1.20.09.47.005

Pelayanan Kesamsatan Kulonprogo

KPPD

Kab.Kulonpro go

483.464.000

531.810.000

1.20.1.20.09.47.006

Pelayanan Kesamsatan Sleman

KPPD

Kab.Sleman

1.055.822.000

1.161.404.000

1.20.1.20.09.47.007

Pengkajian Potensi Pendapatan Daerah

Obyek

Kab/Kota se DIY

925.694.000

1.018.263.000

1.20.1.20.09.47.008

1.20.1.20.09.47.009

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2014 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 - 2017 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Yogyakarta,

2014

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs . BAMBANG WISNU HANDOYO NIP. 19601003 198803 1 006

-60-

RENCANA KERJA ( RENJA )

Recommend Documents