DRAFT
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JUNI 2014
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613 Yogyakarta 55213 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 061/ /SET ..................................... TENTANG REVISI RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, perlu disusun Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa dengan adanya revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas isi yang ada dalam Renja sesuai revisi Renstra 2012-2017; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) 2012-2017; 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) 2005-2025; 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/2013 tanggal 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2015;
-i-
8. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/04516/SET, tanggal 5 Juni 2013 tentang Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017.
MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA
: Revisi Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;
KEDUA
: Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Revisi Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk periode 1 (satu ) tahun;
KETIGA
: Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ini.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal Pebruari 2015 KEPALA,
Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO NIP.19601003 198803 1 006
ii
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah
ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis telah
berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2015 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya sekaligus menyesuaikan perubahan yang ada pada Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017.. Rencana Kerja (RENJA) Revisi Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis DPPKA DIY, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) Revisi sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun, sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.
Yogyakarta,
iii
Pebruari 2015
DAFTAR ISI
Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2.Indikator Kinerja 3.3.Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DPPKA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 antara lain :
-1-
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.
Gambar.G-VI.A.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja
Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENYUSUNAN RKPD Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Telaahan Rancangan Awal RKPD
Isu-isu penting penyelennggaraan tugas dan fungsi SKPD
Penyusunan KUA & PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH ttg RKPD Provinsi
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
Rancangan Renja SKPD Provinsi
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
sesuai
Tidak sesuai
Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD
Persiapan penyusunan Renja-SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Renja SKPD Provinsi · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Penyempurnaan Rancangan RenjaSKPD Provinsi
Perumusan Tujuan dan sasaran
Perumusan kegiatan prioritas
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Provinsi Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD Provinsi Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Kabupaten/ Kota
-2-
Pengesahan Renja-SKPD Provinsi oleh Gubernur
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Penetapan Renja SKPD Provinsi oleh Kepala SKPD
Renja SKPD Provinsi
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan DIY 2012 - 2017 yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif serta mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri, maka ditetapkanlah Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Terbaik SeIndonesia” yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)
Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja Tahun 2015.
Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) SKPD. Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu Rencana Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah yang dilakukan reviu, karena adanya perubahan RPJMD DIY 2012-2017 maka perlu penyesuaian substansinya. 1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusunan Reviu Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
-3-
12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan RPJMD DIY tahun 2012-2017. 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 Daerah Istimewa Yogyakarta; 18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 Tanggal 20 Mei 2014 tentang Rencana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015; 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104/2014 tentang Perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017. 20. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/04516/SET tanggal 5 Juni 2013 tentang Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017. 21. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/
/SET tanggal Pebruari 2015 tentang Reviu Perencanaan
Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017.
1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja 2015 Reviu selain untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, reviu pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 juga untuk menyesuaikan adanya reviu Rencana Strategis khususnya pada Indikator Kinerja SKPD. Adapun tujuan disusunnya Reviu Rencana Kerja SKPD menyesuaikan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.
-4-
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika RENJA Reviu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, meliputi : -
Bab I : Pendahuluan
-
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
-
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
-
Bab IV : Penutup
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset s/d Tahun 2014 ( tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.
-5-
Formulir VII.F.5 Evaluasi Hasil terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Provinsi Renja SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Pelaksanaan Tahun 2014 Indikator dan target kinerja SKPD DPPKA Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi Realisasi Kinerja Pada Triwulan
No
1
Sasaran
2
Program/Kegiatan
3
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2012 s/d 2017 (periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2013 (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun 2014 (Tahun n-1) yang dievaluasi
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
10
11
1
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2013 (%)
12 = 8+9+10+11
13 = 12/7x100
14 = 6 + 12
15 = 14/5 x100
4 K
Akuntabilit as kinerja pemerintah daerah meningkat
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penggunaan perangko materai dan pengiriman paket/dokumen
100%
1 tahun
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
Rp
K
%
K
Rp
K
%
29,697,812,000
3,635,444,754
100%
6,253,594,400
934,196,775
934,196,775
14.94
4,569,641,529
15.39
123,300,000
18,592,570
1250 lembar Materai 6.000, 1300 lembar Materai 3.000, 12 bulan Pengiriman paket/dokumen
22,345,000
8,375,840
8,375,840
37.48
26,968,410
21.87
Unit SKPD Penanggun g Jawab
16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik
Langgaran dan Pemakaian telepon, listrik, air dan internet, hosting dan VPN-IP
1 tahun
8,992,130,000
1,262,904,097
12 bulan Pemakaian telepon, air, listrik, langgaran internet, web hosting dan VPN IP,
1,453,888,500
292,021,155
292,021,155
20.09
1,554,925,252
17.29
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1. Polis Ansuransi Kebakaran dan Gempa Bumi 2. Polis Ansuransi All Risk 3. Save Box Deposit
40 gedung, 55 kendaraan, 4 box
4,284,000,000
252,635,034
4 box Sewa save deposit box, 1 paket Jasa konsultansi penilaian, 2 Polis asuransi kebakaran dan gempa bumi, 2 Polis asuransi all risk
815,000,000
0
0
0.00
252,635,034
5.90
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
STNK kendaraan roda,2 roda 4 dan roda 6
1 tahun
159,210,000
16,798,500
11 buah STNK kendaraan roda 2, 16 buah STNK kendaraan roda 4, 1 buah STNK kendaraan roda 6
24,360,100
1,308,400
1,308,400
5.37
18,106,900
11.37
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pembayaran honorarium pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian
85 Orang
1,052,980,000
191,290,000
12 bulan Pembayaran honorarium pengelola keuangan, 12 bulan Pembayaran honorarium pengelola barang
193,200,000
39,625,000
39,625,000
20.51
230,915,000
21.93
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kebersihan dan keindahan kantor
1 tahun, 10 gedung
3,311,920,000
513,769,100
12 bulan
671,039,000
86,173,400
86,173,400
12.84
599,942,500
18.11
Penyediaan Alat tulis kantor
Penggunaan alat tulis kantor
1 tahun, 65 jenis
2,041,400,000
315,754,400
12 bulan
364,027,000
83,411,700
83,411,700
22.91
399,166,100
19.55
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Penggunaan barang cetakan, penjilidan dan penggandaan
1 tahun
2,203,710,000
319,670,945
12 bulan
360,800,000
70,428,410
70,428,410
19.52
390,099,355
17.70
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
15 jenis
507,416,000
82,893,650
12 bulan
100,200,000
16,206,100
16,206,100
16.17
99,099,750
19.53
Penyediaan peralatan rumah tangga
Pengisian tabung pemadam kebakaran
1 tahun
204,760,000
15,300,750
2 buah Isi tabung pemadam kebakaran uk. 2,3 kg, 12 buah Isi tabung pemadam kebakaran 3,2 kg
58,946,000
24,383,900
24,383,900
41.37
39,684,650
19.38
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
6 SKH, 3 majalah, 5 jenis buku, 1 tahun
411,220,000
61,789,500
12 bulan Surat kabar/maj alah, 12 bulan Buku/kep ustakaan
66,455,000
13,618,800
13,618,800
20.49
75,408,300
18.34
Penyediaan Makanan dan Minuman
Hidangan rapat umum dan jamuan makan (prasmanan tamu lainnya
1 tahun
694,450,000
98,543,000
12 bulan Jamuan makan (prasman an) tamu lainnya, 12 bulan Hidangan rapat umum
125,905,000
22,897,000
22,897,000
18.19
121,440,000
17.49
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pemenuhan undangan, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
1 tahun
5,101,940,000
396,266,831
12 bulan
1,247,801,000
149,528,590
149,528,590
11.98
545,795,421
10.70
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat kerja
Penjaga Keamanan Kantor DPPKA Jl.Tentara Pelajar, Gudang Arsip Jenggotan, Gedung JEC, Rumah Dinas di Perumahan Griya Permata
6 Orang
553,190,000
81,241,055
12 bulan
729,287,800
122,296,900
122,296,900
16.77
203,537,955
36.79
Penyediaan Retribusi Sampah
Pembayaran Retribusi Sampah
1 tahun
56,186,000
7,995,322
10,440,000
2,246,580
2,246,580
21.52
10,241,902
18.23
9,900,000
1,675,000
1,675,000
16.92
1,675,000
#DIV /0!
24.108.730.069
1,992,033,7 75
1.992.033.7 75
8.26
40,265,425,290
36.67
Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 bulan Honorariu m pengelola kepegawa ian Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
100%
109,793,598,0 00
38,273,391,515
100%
aparatur
Pembangunan Gedung kantor
Pengadaan/pembangun an gedung kantor
2 gedung (3500 m2)
61,456,000,000
19,482,285,250
12,888,064,000
750,000
750,000
0.01
19,483,035,250
31.70
Pengadaan Kendaraan dinas /operasional
Kendaraan dinas operasional
1 unit
3,822,463,000
2,389,096,600
3 unit
788,980,000
659,200,000
659,200,000
83.55
3,048,296,600
79.75
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor
6 jenis
3,434,606,000
562,109,500
4 jenis
982,749,300
287,880,000
287,880,000
29.29
849,989,500
24.75
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pembelian/pengadaan peralatan gedung kantor
6 jenis,, 35 unit
3,614,999,000
679,219,900
5 jenis
1,556,237,650
15,050,000
15,050,000
0.97
694,269,900
19.21
Pengadaan Mebeleur
Terlaksananya pembelian/pengadaan mebeleur
7 set, 11 buah
1,302,461,000
311,138,500
2 jenis
1,512,906,000
104,980,000
104,980,000
6.94
416,118,500
31.95
DED Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya DED Pembangunan Gedung kantor
2 Set Gambar gedung, 2 Set RAB
550,000,000
0
1 set
1,710,000,000
0
0
0.00
0
0.00
Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas
Pembayaran pajak bumi dan bangunan rumah dinas/bangunan milik Pemda
7 PBB, 1 tahun
274,310,000
61,424,535
152,044,390
0
0
0.00
61,424,535
22.39
14 PBB
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Gedung kantor terpelihara dan berfungsi
1 tahun
4,629,223,000
1,019,165,200
12 bulan
858,804,140
398,303,500
398,303,500
46.38
1,417,468,700
30.62
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Kendaraan dinas berfungsi dan terpelihara
1 tahun
2,350,000,000
348,584,424
12 bulan
690,345,000
85,264,931
85,264,931
12.35
433,849,355
18.46
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
1 tahun, 3 jaringan, 65 unit
5,267,980,000
792,891,507
15 unit central Air Conditioni ng, 12 bulan Jaringan listrik (tambah daya), computer , 2 unit Generator Set, 20 unit split Air Conditioni ng
906,300,000
125,098,300
125,098,300
13.80
917,989,807
17.43
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
7 jenis, 130 unti
1,076,350,000
209,975,500
62 unit Berfungsi nya komputer , 16 unit Berfungsi nya mesin ketik
152,490,000
13,879,000
13,879,000
9.10
223,854,500
20.80
Pemeliharaan Arsip kendaraan bermotor
Arsip Kendaraan Bermotor Terpelihara Box Arsip Rak Arsip
695.000 berkas, 15.000 buah, 30 buah
6,565,497,000
1,335,700,479
Pemeliharaan Arsip Keuangan
1. Arsip Keuangan yang bernilai guna terseleksi 2. Fumigasi 3. Box Arsip
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
1,208,084,144
240,685,244
240,685,244
19.92
1,576,385,723
24.01
17.500 berkas, 650 m2, 1500 buah
940,185,000
140,719,700
450 m2 Fumigasi, 1 kali Ekspose data, 15410 Penataan arsip keuangan
169,400,000
49,941,400
49,941,400
29.48
190,661,100
20.28
Pemeliharaan aplikasi, sistem informasi, manajemen, konten manajemen sistem
1 tahun
373,908,000
74,948,000
12 bulan
73,021,445
600,000
600,000
0.82
75,548,000
20.20
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Rehabilitasi rumah dinas di Krapyak Sewon dan Caturtunggal Depok.
2 unit
881,986,000
194,282,000
3 paket Rehabilita si rumah dinas di Krapyak Sewon, Caturtung gal Depok dan Bangunta pan Bantul
169,950,000
0
0
0.00
194,282,000
22.03
Perubahan Status Hukum Barang Daerah
Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah
5 gedung, 100 R.4, 25 R.2, 1 paket perlengkap
800,000,000
105,158,400
5 gedung, 25 unit roda 2, 100 unit roda 4, dan 1
144,354,000
5,124,000
5,124,000
3.55
110,282,400
13.79
an kant
Monitoring dan investigasi pengelolaan barang milik daerah
1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan pada SKPD 2. Bimtek pengelolaan barang milik daerah
1 dokumen, 165 peserta, 2 hari
Pengamanan Barang Milik Daerah
4
Pengadaan Tanah
Tanah untuk pembangunan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
persentase PNS yang mengikuti diklat
2 bidang
100%
paket perlengka pan Penghapu san dan pemindah tanganan barang milik daerah 953,630,000
130,668,500
330,000,000
2 hari Bimtek pengelola an barang milik daerah, 1 dokumen Laporan hasil monitorin g dan evaluasi pengadaa n pada SKPD
145,000,000
5,277,400
283,238,000
0
0
11,170,000,000
10,152,785,520
0
3,315,932,000
479,058,950
543,113,000
_
5,277,400
3.64
135,945,900
14.26
0
#DIV /0!
283,238,000
85.83
0
0
#DIV /0!
10,152,785,520
90.89
154,967,20 0
154,967,20 0
28.53
634,026,150
19.12
0
0
0
Bimtek Kesamsatan
Bimbingan Teknis Kesamsatan
168 orang 4 angkatan
343,401,000
41,272,700
78,542,000
13,380,000
13,380,000
17.04
54,652,700
15.92
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan pajak daerah
675 orang, TV, Radio, Spanduk, Baliho
1,323,315,000
177,397,450
221,207,000
4,737,500
4,737,500
2.14
182,134,950
13.76
13,900,000
0
0
0.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pembinaan Teknis Penyusunan APBD
Bimtek Penyusunan APBD
40 Orang
158,927,000
29,929,000
40 orang
27,500,000
0
0
0.00
29,929,000
18.83
Pembinaan dan pelaksanaan Bimtek bagi pengelola keuangan
Pembinaan dan bimbingan teknis bagi bendahara pengeluaran, bendahar penerima dan unsur PPK
186 2 hr,1 paket
1,490,289,000
230,459,800
68 orang Bimtek bagi bendahar a pengeluar an, 68 orang Bimtek bagi unsur PPK, 40 orang Bimtek bagi bendahar a penerima, 80 orang Studi orientasi
201,964,000
136,849,700
136,849,700
67.76
367,309,500
24.65
5
Akuntabilit as pengelolaa n keuangan daerah meningkat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100%
888,129,000
133,920,250
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD
1. Kompilasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 2. Rakor evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan
1 dokumen
192,888,000
28,489,000
Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
1. Sinkronisasi pengembangan program kegiatan instansi 2. FGD penyusunan rencana kerja dan program
3 dokumen
500,553,000
82,103,000
141,681,000
19,676,800
19,676,800
13.89
153,597,050
17.29
30 orang Ekspose hasil monitorin g dan evaluasi realisasi pelaksana an kegiatan 2014
24,130,000
1,500,000
1,500,000
6.22
29,989,000
15.55
50 orang FGD penyusun an program dan kegiatan 2015, 50 orang FGD penyusun an program dan kegiatan perubaha n 2014
93,109,000
5,707,000
5,707,000
6.13
87,810,000
17.54
100%
3
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1. Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis realisasi anggaran 2. Laporan keuangan akhir tahun
2 laporan
148,939,000
18,274,250
1 Laporan keuangan akhir tahun, 1 Laporan keuangan semestera n dan prognosis realisasi anggaran
18,592,000
9,471,300
9,471,300
50.94
27,745,550
18.63
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
1. LAKIP 2. RKT 3. Penetapan Kinerja
3 dokumen
45,749,000
5,054,000
3 dokumen LAKIP, RKT, Penetapa n Kinerja
5,850,000
2,998,500
2,998,500
51.26
8,052,500
17.60
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terselenggaranya optimalisasi TI
35%
216,369,000
47,918,000
83,900,000
14,079,193, 701
14,079,193, 701
14,127,111,7 01
Pengelolaan data dan Pengembangan Teknologi Informasi
1. Website, 2. Data base, 3 Company Profile
216,369,000
47,918,000
83,900,000
14,079,193,7 01
14,079,193,7 01
14,127,111,701
1 website
35%
200 buah Buku sisdur, 200 buah Buku saku, 1 paket Aplikasi pemanfaa tan BMD, 200 buku Company profile, 1 unit Notebook
7
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan PAD
10.04%
Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
75,739,309,00 0
12,453,267,225
90,000,000
67,844,500
11.49 %
13.937.525.701
1,609,361,3 80
1.063.986.3 70
7.63
13,517,253,5 95
17.85
Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
Rancangan Perda APBD TA.2015
1 Raperda, 34 SKPD, 800 buku
3,855,725,000
571,688,275
1 raperda
713,000,000
40,254,000
40,254,000
5.65
611,942,275
15.87
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Rapergub Penjabaran APBD TA.2015
1 Rapergub, 500 SET
4,075,202,000
547,725,950
750 buku Rancanga n Peraturan Gubernur tentang Penjabara n TA 2014 dan TA 2015, 750 buku Peraturan gubernur tentang Penjabara n TA 2014 dan TA 2015
845,779,500
36,700,000
36,700,000
4.34
584,425,950
14.34
Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA.2014
1 Raperda, 500 buku
3,485,658,000
560,067,850
250 buku Rancanga n Perda tentang Perubaha
639,987,500
0
0
0.00
560,067,850
16.07
n APBD TA 2014, 250 buku Peraturan Daerah tentang Perubaha n APBD TA 2014 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
1 Raperda, 500 buku
3,845,719,000
864,695,900
750 buku Rapergub tentang Penjabara n Perubaha n TA 2014, 750 buku Pergub tentang Penjabara n Perubaha n APBD TA 2014
699,997,000
334,376,000
334,376,000
47.77
1,199,071,900
31.18
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD
Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD TA.2013
1 Raperda, 34 SKPD, 600 buku
2,516,965,000
385,727,825
125 buku Raperda tentang Pertangg ungjawab an Pelaksana an APBD 2013, 175 buku Perda tentang Pertangg
450,000,000
400,000
400,000
0.09
386,127,825
15.34
ungjawab an Pelaksana an APBD 2013 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 Raperda, 34 SKPD, 150 buku
738,695,000
119,258,300
330 buku Pergub tentang Penjabara n Pertangg ungjawab an Pelaksana an APBD 2013, 330 buku Rapergub tentang Penjabara n Pertangg ungjawab an Pelaksana an APBD 2013
325,000,000
36,292,100
36,292,100
11.17
155,550,400
21.06
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Implementasi Paket Regulasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Acrual
120 orang, 4 akt
1,217,063,000
189,167,280
88 orang Bimtek Angkatan I, 44 orang Bimtek Angkatan II
210,000,000
0
0
0.00
189,167,280
15.54
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
1. Konsultasi dan fasilitasi penerimaan dana perimbangan 2. Sosialisasi, Rakor PBB 3. Rekonsiliasi data penerimaan DBH PBB
45 dokumen pengawasa n
3,060,134,000
386,479,890
Penatausahaan dan pengendalian gaji pegawai daerah
1. Pendampingan dan pencetakan daftar gaji PND DIY 2. Laporan tahunan realisasi gaji pegawai pemda DIY 3. Koordinasi IWP dengan pihak ketiga 4. Penjelasan program gaji 5. Koordinasi dengan pusat dan pemda lain
34 SKPD
2,173,191,000
394,003,170
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan di KPPD Bantul
Pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang syah
152.327.02 2.000 rupiah, 250.000 lembar
5,917,655,000
870,657,750
505,968,000
97,352,910
97,352,910
19.24
483,832,800
15.81
72 orang Koordinas i IWP, 1 Laporan tahunan realisasi gaji pegawai Pemda DIY, 34 SKPD Pendampi ngan dan pencetaka n daftar gaji PNS DIY
358,972,000
71,615,500
71,615,500
19.95
465,618,670
21.43
60 orang Sosialisas i PPh WP OPDN dan PPh pasal 21, 45 m2 baliho, 3 kali Publikasi di televisi, 3 kali Publikasi di media masa
714,765,000
41,156,000
41,156,000
5.76
911,813,750
15.41
lokal, 45 m2 spanduk, 15 kali Publikasi di radio, 50 orang Sosialisas i DBH-CHT Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan di KPPD Gunungkidul
1. Pemungutan pajak, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang syah 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah 3. SMS Jatuh Tempo
49.839.500. 000 rupiah, 270.000 lembar, 100.000 lembar
2,844,426,000
397,625,420
411,616,144
16,874,950
16,874,950
4.10
414,500,370
14.57
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta
Pemungutan pajak daerah, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang syah
176.985.16 3.000 Rupiah
6,919,126,000
1,002,785,871
1,093,330,300
120,242,100
120,242,100
11.00
1,123,027,971
16.23
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan di KPPD Kulonprogo
Pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang syah
44.256.000. 000 Rupiah
3,691,115,000
466,230,120
605,642,000
37,545,030
37,545,030
6.20
503,775,150
13.65
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan di KPPD Sleman
1. Pemungutan Pajak Daerah 2. Cetak SKPD
331.669.34 0.000 rupiah, 250.000 lembar
8,619,919,000
1,369,843,429
1,138,450,082
121,705,200
121,705,200
10.69
1,491,548,629
17.30
Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Pedoman pelaksanaan tugas PA/KPA dan Bendahara 2. Administrasi pengelolaan keuangan
3 SK Gub, 1 Pergub, 5 bank, 100 org, 68 PA/KPA
840,765,000
63,797,950
90,324,000
1,399,500
1,399,500
1.55
65,197,450
7.75
3 SK gubernur Pedoman pelaksana an tugas
dengan pihak ketiga (Bank) 3. Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Sosialisasi kebijakan Keuangan Daerah dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
dan 3
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
1. Pedoman pengelolaan Keuangan PPK-BLUD 2. Bintek Keuangan PPK BLUD dan Bendahara BLUD
1 Pergub, 1 SK Gub, 3 SKPD/Unit kerja, 30 org, 5 SKP
Pembinaan Pengelolaan Pajak Daerah
Terselenggaranya Pembinaan Aparat pengelola Pajak Daerah
50 Orang
PA/KPA dan bendahar a, 100 orang Sosialisas i kebijakan keuangan daerah 507,690,000
75,484,000
1 pergub Pedoman pengelola an keuangan PPK BLUD, 30 orang Bimtek keuangan PPK BLUD
84,899,000
1,849,650
1,849,650
2.18
77,333,650
15.23
2,277,145,000
308,969,500
1 paket Pemelihar aan server, 35 orang Bimtek kesamsat an
400,390,000
30,698,990
30,698,990
7.67
339,668,490
14.92
Pelayanan Kesamsatan
1. Terselenggaranya pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor 2. Publikasi media cetak dan elektronik 3. Software aplikasi, server
6 Paket
4,082,414,000
743,827,760
1 buah Pembuatan baliho, 2 eksemplar Publikasi di harian lokal, 1 unit Komputer mainframe/serve r, 100 m2 Pembuatan spanduk, 3 unit Alat cetak TNKB, 8 kali Publikasi di radio, 1 unit Software aplikasi informasi PKB
1,696,340,000
89,704,390
89,704,390
5.29
833,532,150
20.42
Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor 3. Aplikasi konversi tabel NJKB 4. Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi
1 Pergub
959,090,000
154,557,885
1 paket Aplikasi setting konversi tabel NJKB, 8 paket Publikasi di radio, 100 orang Sosialisasi NJKB, 1 paket Publikasi di televisi
167,870,000
9,970,400
9,970,400
5.94
164,528,285
17.15
Perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah
1. Dokumen perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah 2. FGD perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah
1 dokumen
986,020,000
147,481,800
5 kali FGD perencanaan dan pengendalian pendapatan, 3 Dokumen perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah
468,952,000
15,759,050
15,759,050
3.36
163,240,850
16.56
Penyusunan laporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
1. Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 2. Raker SKPD Penerima DIPA 3. SK Gub Pengelola Dana dekonsentrasi dan TP
2 laporan, 24 SKPD, 100 orang, 25 SK Gub.
804,998,000
133,643,000
2 Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 100 orang Rakor dekonsentrasi dan tugas pembantuan
141,668,000
15,351,500
15,351,500
10.84
148,994,500
18.51
Pembinaan Pengelolaan Retribusi Daerah
1. Penyelenggaran koordinasi pembinaan retribusi daerah 2. Bimbingan Teknis
36 Kali
930,583,000
438,728,000
55 orang Bimbingan teknis
179,018,000
2,299,860
2,299,860
1.28
441,027,860
47.39
Pembinaan dan Pengembangan pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset
Software Aplikasi barang persediaan, SIMA dan SIPKD Modul Aset terpelihara, Pendampingan entry data aplikasi barang persediaan, SMA dan SIPKD Modul Aset
3 aplikasi, 194 orang
374,000,000
152,284,000
80 orang Pendampingan entri data di aplikasi barang persediaan, 2 bulan Pemeliharaan aplikasi SIMA/SIPKD modul aset, 2 bulan Pemeliharaan aplikasi barang persediaan, 120 orang Pendampingan entri data di aplikasi SIMA/SIPKD modul aset
123,674,000
47,000,000
47,000,000
38.00
199,284,000
53.28
Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Ta.2014 2. Laporan cash Budget dan Idle Cash Tahun 2014 3. SPD SKPD TA.2014
34 SKPD, 390 buku, 4 triwulan, 4 triwulan
1,814,243,000
529,494,400
390 buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA 2014, 4 kali Laporan Cash budget dan idle cash TA 2014, 4 triwulan SPD SKPD TA 2014
332,950,000
18,925,000
18,925,000
5.68
548,419,400
30.23
Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA.2014 2. Laporan Cash Budget dan Idle Cash TA.2014 3. SPD SKPD TA.2014
34 dokumen, 390 buku, 1 triwulan, 1 triwulan
1,744,718,000
476,794,920
4 triwulan SPD SKPD TA 2014, 34 SKPD Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA 2014, 4 triwulan Laporan cash budget dan idle cash TA 2014
289,995,750
239,162,600
239,162,600
82.47
715,957,520
41.04
Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan daerah
1. Dokumen sumber-sumber potensi pendapatan daerah 2. Penyelenggaraan koordinasi sumber-sumber potensi pendapatan daerah
1 dokumen
673,272,000
92,973,350
100 set Profil retribusi daerah, 1 dokumen asli Dokumen sumber-sumber potensi pendapatan daerah
95,000,000
10,265,000
10,265,000
10.81
103,238,350
15.33
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual
Penerapan Uji Coba Penyusunan Laporan keuangan berbasis Acrual ke seluruh SKPD (PA/KPA)
1 laporan keuangan pemda berbasis acrual
1,015,765,000
142,257,600
Peningkatan Kualitas Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Bantul
Sertifikat ISO 9001:2008, Aplikasi E-Samsat
1 sertifikat, 1 aplikasi
487,357,000
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Gunungkidul
Sertifikat ISO 9001;2008, Aplikasi E-Samsat
1 sertifikat, 1 aplikasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Sleman
Sertifikat ISO 9001;2008, Aplikasi E-Samsat
Peningkatan Kualitas pemungutan pajak daerah di KPPD Kota Yogyakarta Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Kulonprogo
1 laporan keuangan Pem Penerapan uji coba Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Acrual ke seluruh SKPD (PA/KPA), 31 orang Workshop implementasi kebijakan akuntansi
260,000,000
0
0
0.00
142,257,600
14.00
63,835,100
100,000,000
0
0
0.00
63,835,100
13.10
487,357,000
67,739,800
100,000,000
0
0
0.00
67,739,800
13.90
1 org x 1hr x 2 kl, 25 org x 1 hr x 2 kl, 24 org x 1
487,357,000
62,866,000
100,000,000
0
0
0.00
62,866,000
12.90
1. Sertifikat ISO 9001;2008 2. Aplikasi E-samsat
1 unit mobil 2 unit motor
487,357,000
66,495,650
100,000,000
1,470,000
1,470,000
1.47
67,965,650
13.95
Sertifikat ISO 9001:2008, Aplikasi E-Samsat
1 sertifikat, 1 aplikasi
487,357,000
61,951,230
100,000,000
0
0
0.00
61,951,230
12.71
Pembinaan dan pengembangan program gaji pegawai daerah
Program gaji daerah terpelihara sesuai peraturan peraturan yang berlaku
1 paket program
894,250,000
122,539,750
10 bulan Pengembangan program gaji pegawai daerah sesuai peraturan yang berlaku
149,999,875
790,000
790,000
0.53
123,329,750
13.79
Peningkatan pelayanan sistem penerbitan SP2D
1. Terselenggara penerbitan SP2D 2. Terpeliharaa perangkat penerbitan SP2D 3. Tercetak SP2D belanja langsung dan belanja tidak langsung
1 paket program
633,750,000
91,870,950
12 bulan Perangkat penerbitan SP2D terpelihara, 12 bulan Penerbitan SP2D terselenggara
104,982,500
2,162,600
2,162,600
2.06
94,033,550
14.84
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kompilasi laporan keuangan semesteran dan akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah
1 laporan, 34 SKPD
1,713,228,000
261,873,050
2 laporan Kompilasi laporan keuangan semesteran dan akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah
280,623,050
168,039,050
168,039,050
59.88
429,912,100
25.09
525,917,000
17,569,000
2,139,000
0.41
469,868,700
16.41
Penyusunan Aplikasi Dana Hibah Bansos 11
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
109,874,100
Peningkatan pengelolaan keuangan kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku
100%
2,863,428,000
467,729,700
100%
6
Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota
Tertib administrasi penyusunan : Raperda APBD Kab/Kota TA.2015, Raperda Perhitungan APBD Kab/Kota TA.2013, Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA.2014, FGD Perencanaan dan pertanggungjawaban APBD Kab/Kota
5 Pergub (5 kab/kota), 2 kl, 50 org
2,255,000,000
345,707,000
5 SK Gub Evaluasi Raperda Perhitungan APBD Kab/Kota TA 2013, 5 SK Gub Evaluasi Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA 2014, 15 SK Gub Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota TA 2015
424,968,000
15,430,000
15,430,000
3.63
361,137,000
16.01
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota
Twertib administrasi penyusunan : Raperbup/Walikota APBD Kab/kota TA.2015, Raperbup/Walikota Perhitungan APBD Kab/Kota TA.2013, Raperbup/walikota tentang Perubahan APBD Kab/Kota TA.2015
1 Pergub ( 5 kab/kota)
608,428,000
122,022,700
50 orang Rakor pengelolaan keuangan kab/kota
100,949,000
2,139,000
2,139,000
2.12
124,161,700
20.41
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, Laporan Kormonev, SK Gubernur PKPT, Laporan Hasil Sementara EKPPD, Tindak Lanjut Temuan Pengawasan, Laporan Monitoring dan Evaluasi, LP2P, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
1,574,167,000
332,199,450
224,001,500
24,353,660
0
0.00
332,199,450
21.10
45%
45%
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
1. Monitoring dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah 2. Pendampingan penatausahaan keuangan daerah pada SKPD 3. Rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dengan BPD 4. KOnsultasi dengan pemerintah pusat tentang kebijakan pengelolaan
34 SKPD
672,218,000
217,709,650
12 bulan Rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dengan bank BPD, 34 SKPD Pendampingan penatausahaan keuangan daerah pada SKPD, 2 kali Konsultasi dengan pemerintah pusat tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah, 34 SKPD Monitoring dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
85,661,000
5,492,360
5,492,360
6.41
223,202,010
33.20
Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan
Laporan tindak lanjut hasil LHP
1 laporan, 35 buku
401,427,000
59,395,800
70 buku Tindak lanjut hasil pemeriksaan, 1 dokumen Tindak lanjut hasil pemeriksaan
63,340,500
0
0
0.00
59,395,800
14.80
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Tuntutan perbendaharan dan tuntutan ganti rugi
61 Orang
500,522,000
55,094,000
26 orang
75,000,000
18,861,300
18,861,300
25.15
73,955,300
14.78
8
9
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
100%
366,060,000
556,946,300
Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
pelatihan Aplikasi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
34 SKPD, 63 PA/KPA
366,060,000
556,946,300
Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah
Terlaksananya Pengembangan Investasi Aset dan Daerah
10%
4,643,213,000
575,933,600
Peningkatan Status Atas Hak Tanah
1. Penyelesaian aset tanah pemerintah daerah DIY 2. Warkah sertifikat tanah Pemda DIY
15 bidang, 125 warkah
594,078,000
224,822,100
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
Optimalisasi aset daerah
30 unit sewa, 29 unit pinjam pakai
1,622,121,000
190,608,500
659,986,100
85,380,100
85,380,100
12.94
642,326,400
175.4 7
659,986,100
85,380,100
85,380,100
12.94
642,326,400
175.4 7
655,577,000
66,837,300
66,837,300
10.20
642,770,900
13.84
7 bidang Sertifikasi/legali tas tanah, 125 bidang Legalisir warkah sertifikat tanah
103,227,000
3,488,500
3,488,500
3.38
228,310,600
38.43
29 unit pinjam pakai, 30 unit sewa
280,396,000
56,908,800
56,908,800
20.30
247,517,300
15.26
17.42 %
34 orang Bimtek modul penatausahaan penerimaan, 36 orang Bimtek modul pelaporan/akunt ansi, 36 orang Bimtek modul penganggaran, 1 paket Pengembangan menu kastemisasi aplikasi/softwar e, 36 orang Bimtek modul penatausahaan pengeluaran 11.57 %
10
Penatausahaan Barang Milik Daerah
1. Laporan Mutasi Barang Daerah Tahun 2014, 2. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, 3. Bimtek Penyusutan Barang Milik Daerah
Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro
Persentase pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal
Pembinaan BUKP
1. Keputusan Gubernur tentang Laporan Keuangan BUKP 2013 2. RKAT BUKP 3. Pedoman RKAT BUKP 4. Laporan Perkembangan BUKP
1 buku, 1 buku, 194 peserta unsur pengelola barang
2,427,014,000
160,503,000
22%
3,873,039,000
986,855,446
2 Keputusan Gubernur, 1 pedoman, 1 dokumen
1,910,250,000
712,403,500
1 buku daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, 1 buku Laporan mutasi barang daerah tahun 2014, 120 orang Bimtek penyusutan barang milik daerah 22%
90 orang Rapat Kerja BUKP, 1 dokumen Keputusan Gubernur tentang laporan keuangan BUKP, 1 dokumen Laporan perkembangan BUKP, 50 orang Workshop kelembagaan BUKP
271,954,000
6,440,000
6,440,000
2.37
166,943,000
6.88
518,268,000
21,061,800
21,061,800
4.06
1,007,917,246
26.02
194,709,000
1,624,500
1,624,500
0.83
714,028,000
37.38
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Daerah
1. Raker BUMD dan BUKP 2. FGD Penyehatan BUKP 3. Training Motivasi BUKP
5 kali, 6 BUKP, 18 org, 2 akt, 2 hr
1,962,789,000
274,451,946
20 orang Training motivasi SDM BUKP, 20 orang FGD pengembangan BUMD dan BUKP, 30 orang Rapat kerja BUMD dan BUKP
323,559,000
19,437,300
19,437,300
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya**):
6.01
293,889,246
14.97
Penjelasan : 1. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, total belanja yang dikelola adalah Rp 114.977.460.615, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 51.289.757.236,- dan belanja langsung sebesar Rp 63.687.703.379,- Alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 12 program dan 93 kegiatan dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 7.806.401.971,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 18.931.804.694,- dan belanja modal sebesar Rp 36.949.496.714,Dari total belanja langsung pada APBD 2013 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp 58. 090.836.089.57,Pada tahun 2014 dari 12 program dan 93 kegiatan realisasi target kinerja keluaran mencapai 100 % semua dan realisasi capaian kinerja keuangan sebesar 91.21% terdapat efisiensi sebesar 8.79 % untuk belanja langsung.
-23-
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Adapun analisis pencapian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY adalah sesuai dengan tabel berikut : Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Target No
Indikator
SPM
IKK
Realisasi Capaian
Tahun 2013 (tahun n-2)
Tahun 2014(tahun n-1)
Tahun 2015(tahun n)
Tahun 2016 (tahun n+1)
Proyeksi
Tahun 2013(tahun n-2)
Tahun 2014 (tahun n1)
1
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
%
Jumlah realisasi PAD terhadap jumlah total pendapatan APBD
44,34
51,47
51.48
51.49
47.08
52.62
2
Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan
%
11,43
11,57
11,71
11,86
11,53
12.82
3
Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah aset daerah yang dimanfaatkan terhadap total aset daerah Pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal BUMD
31,56
26,13
22,95
24,45
25,35
20.01
100
100
100
100
100
-
4
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
-24Catatan : *) realisasi s.d triwulan I **) realisasi s.d semester I
Tahun 2015 (tahun n)
Tahun 2016(tahun n+1)
Catatan Analisis
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis 2.3.1
Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah 2.3.1.2 Masih diperlukan strategi untuk peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan . 2.3.1.3 Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi 2.3.1.4 Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat 2.3.1.5 Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah 2.3.1.6 Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan 2.3.1.7 Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan. 2.3.1.8 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIPKD 2.3.1.9 Masih diperlukan peningkatan kemampuan Pengurus barang dan penyimpan barang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
2.3.2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis 2.3.2.1.Peningkatan PAD dari sisi pajak dilakukan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem online, pelayanan dengan bus Samsat Keliling, partisipasi pada kegiatan yang diadakan Pemda Kabupaten/Kota, drive – thru, pelayanan outlet BPD dan kerjasama dengan aparat pemerintah desa dan kecamatan : - meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, kabupate/Kota, TNI dan instansi terkait.
-26-
kegiatan pembebanan BBN-KB II dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. - peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan bimtek pajak dan retribusi daerah - koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan masalah pengelolaan pendapatan di masing- masing KPPD - forum komunikasi antara pemerintah provinsi DIY dengan para pengusaha dalam upaya peningkatan sumbangan pihak ketiga 2.3.2.2 Strategi untuk peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan …………………. 2.3.2.3 Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai sumber PAD - Pemanfaatan aset daerah untuk menunjang dan mendukung bidang kepariwisataan 2.3.2.4 Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementrian Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah 2.3.2.5 Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah jo Perda No.2 tahun 2007 2.3.2.6 Dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga (UGM) untuk kajian potensi pendapatan daerah untuk 5 tahun kedepan ( 2013-2017) 2.3.2.7 Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan 2.3.2.8 Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD. 2.3.2.9 Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan untuk pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.
2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Adapun perbandingan antara RKPD 2015 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tabel sebagai berikut :
-27-
Tabel. 2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
No Program /Kegiatan
1
2
Lokasi
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target capaian kinerja
Pagu Indikatif
3
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7
7.103.668.145
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
24.920.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
1.698.267.745
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
4 polis, 12 bulan
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Program /Kegiatan
900.000.000
30.411.600
-28-
Lokasi
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana
8
9
10
11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
6.963.368.550
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
24.920.500
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
1.699.707.800
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
4 polis
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
900.000.000
30.552.500
12
1
4
5
7
2
3
6
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
85 orang
224.110.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
935.621.800
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan, 65 jenis
419.975.100
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
371.545.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
15 jenis
98.747.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun
64.040.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
6 SKH, 3 majalah, 5 jenis buku ,1 tahun
69.696.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
141.485.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
-29-
8 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
9
10
11
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
72 orang, 12 bulan
220.360.000
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
915.621.800
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan, 65 jenis
301.389.000
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
348.800.000
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan, 15jenis
84.494.000
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
14 buah
73.490.000
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
62.670.000
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan, 2.500 OS, 900 OM
137.285.000
12
1
2
3
4
5
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan, 3 orang
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 orang
946.911.000
Penyediaan Retribusi Sampah
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
10.584.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6
7
1.157.333.400
10.020.000
44.549.534.550
Pembangunan Gedung Kantor
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
2 gedung (3.500 m2)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
2 unit
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
6 jenis
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja Penyediaan Retribusi Sampah
8 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
9
10
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan, 8 orang
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
23 orang, 12 bulan
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.157.333.400
9.900.000
936.469.800
11.040.000
44.729.694.175
36.000.000.000
Pembangunan Gedung Kantor
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
2 unit (10.000 m2)
40.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
2 unit
1.061.849.300
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
5 jenis
-30-
11
36.000.000.000
32.000.000
1.496.012.450
12
1
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
3
4
5
6
7
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Gondokusuman, Kotagede, Umbulharjo, Wirobrajan, Depok
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
6 jenis, 35 unit
1.268.144.250
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
7 set, 11 buah
964.200.000
Pengadaan Mebeleur
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
14 PBB, 12 bulan
154.500.000
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
12 bulan
979.375.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
12 bulan
781.222.000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
12 bulan, 3 jaringan, 65 unit
903.900.000
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
7 jenis, 130 unit
174.569.000
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
-31-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
8
9
10
11
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Depok, Gondokusuman, Kalasan, Kotagede, Umbulharjo, Wirobrajan - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
5 jenis
1.510.934.000
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
7 jenis
417.150.000
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
15 PBB, 1 tahun
154.500.000
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
13 unit, 12 bulan
1.049.570.800
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
36 unit, 12 bulan
688.719.000
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
12 bulan, 47 unit
948.050.000
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
108 unit
184.269.000
12
1
2 Pemeliharaan Arsip Pajak Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan Arsip Keuangan
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
3
4
5
KPPD Kota Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul, Sleman Tegalrejo
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
695.000 berkas
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
17.500 berkas
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sewon, Depok, Kotagede
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
12 bulan
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
6
7
8
9
10
1.392.775.000
Pemeliharaan Arsip Pajak Kendaraan Bermotor
- KPPD se DIY
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
5 aplikasi, 695.000 berkas
1.370.745.800
186.000.000
Pemeliharaan Arsip Keuangan
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Depok, Mergangsan, Sewon
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
15.500 berkas, 1 kali
259.400.000
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
12 bulan
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
3 unit
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 34 SKPD
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
5 gedung, 100 R.4, 25 R.2, 1 paket perlengkapan kantor 1 dokumen, 165 peserta, 2 hari
85.000.000
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
4 unit
200.000.000
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan
- Dinas Prosentase penyediaan Pendapatan, dan pemeliharaan Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Monitoring dan - Dinas Prosentase penyediaan Investigasi Pendapatan, dan pemeliharaan Pengelolaan Pengelolaan sarpras aparatur Barang Milik Keuangan dan Daerah Aset Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5 gedung, 100 R.4, 25 R.2, 1 paket perlengkapan kantor
160.000.000
Perubahan Status Hukum Barang Daerah
1 dokumen, 165 peserta, 2 hari
180.000.000
Monitoring dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
708.000.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
- Kab/Kota se DIY
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
675 orang, TV, radio, spanduk, baliho
284.203.500
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Bimbingan Teknis Kesamsatan
- 5 KPPD se DIY
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
168 orang, 4 angkatan
175.297.000
Bimbingan Teknis Kesamsatan
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan
Perubahan Status Hukum Barang Daerah
-32-
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 5 KPPD se DIY
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur
11
85.000.000
200.000.000
160.000.000
173.343.125
982.134.900
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
675 orang
320.130.500
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
200 orang
131.622.500
12
1
2 Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan
3 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
4 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5 186 orang, 2 hari
Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
- Badan Terwujudnya 40 orang Pendidikan dan peningkatan kapasitas Latihan sumber daya aparatur - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
6
7
205.000.000
Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan
27.500.000
Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
163.500.000 8.000.000
9 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
10 186 orang, 2 hari
- Badan Terwujudnya 40 orang Pendidikan dan peningkatan kapasitas Latihan sumber daya aparatur - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3 dokumen
Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2 laporan
25.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3 dokumen
72.245.000
Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 dokumen
32.500.000
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
-33-
8 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
11 205.000.000
27.500.000
152.290.500
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3 dokumen
8.000.000
Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2 laporan
25.000.000
Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3 dokumen
72.245.000
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 dokumen
32.500.000
12
1
2
3
4
5
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Raperda tentang APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD
6
7
14.638.344.455 -
Prosentase peningkatan PAD
-
Prosentase peningkatan PAD
34 SKPD
713.000.000
Penyusunan Raperda tentang APBD
Lcbts : Penyusunan Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi DIY
Prosentase peningkatan PAD
1 Rapergub
750.000.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Lcbts : Penyusunan Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY
Prosentase peningkatan PAD
1 Raperda
640.000.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Lcbts : Penyusunan penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY
Prosentase peningkatan PAD
1 Rapergub
700.000.000
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Lcbts : penyusunan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD Pemerintah Prov. DIY
Prosentase peningkatan PAD
1 Raperda
-34-
9
10
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
Lcbts : Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan APBD Pemerintah Provinsi DIY
450.000.000
8
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD
Lcbts : Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan APBD Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : penyusunan pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD Pemerintah Prov. DIY
11
12
14.527.780.150
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
-
-
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
34 SKPD
713.000.000
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 Rapergub
750.000.000
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 Raperda
640.000.000
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 Rapergub
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 Raperda
700.000.000
450.000.000
1
2
3
4
5
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bintek Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Lcbts : Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD
Prosentase peningkatan PAD
1 Rapergub
Lcbts : Bintek tentang penyusunan laporan keuangan SKPD se- Provinsi DIY
Prosentase peningkatan PAD
Lcbts : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul
6
7
8
125.000.000
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD
Lcbts : Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 Rapergub
325.000.000
120 Orang
210.000.000
Bintek Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Lcbts : Bintek tentang penyusunan laporan keuangan SKPD seProvinsi DIY
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
120 Orang
210.000.000
Prosentase peningkatan PAD
45 doumen pengawasan
544.600.000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Lcbts : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
45 doumen pengawasan
544.600.000
Lcbts : Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Pemprov DIY
Prosentase peningkatan PAD
34 SKPD
309.000.000
Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah
Lcbts : Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Pemprov DIY
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
34 SKPD
359.000.000
- Bambang lipuro - Banguntapan - Bantul - Dlingo - Imogiri - Jetis - Kasihan - Kretek - Pajangan - Pandak - Piyungan - Pleret - Pundong - Sanden - Sedayu - Sewon - Srandakan
Prosentase peningkatan PAD
152.327.022.000 rupiah, 250.000 lembar
1.027.958.000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul
- Bambang lipuro - Banguntapan - Bantul - Dlingo - Imogiri - Jetis - Kasihan - Kretek - Pajangan - Pandak - Piyungan - Pleret - Pundong - Sanden - Sedayu - Sewon - Srandakan
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
152.327.022.000 rupiah, 250.000 lembar
790.718.000
-35-
9
10
11
12
81.60 0.000 belum masu k dalam RKP D untuk penag ihan pajak kenda raan bermo tor
1
2
3
4
5
Prosentase peningkatan PAD
49.839.500.000 rupiah, 270.000 lembar, 100.000 lembar
- Danurejan - Gedongtengen - Gondokusuman - Gondomanan - Jetis - Kotagede - Kraton - Mantrijeron - Mergangsan - Ngampilan - Pakualaman - Tegalrejo - Umbulharjo - Wirobrajan
Prosentase peningkatan PAD
176.985.163.000 rupiah
- Galur - Girimulyo - Kalibawang - Kokap - Lendah - Nanggulan - Panjatan - Pengasih - Samigaluh - Sentolo - Temon - Wates
Prosentase peningkatan PAD
44.256.000.000 rupiah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Gunung Kidul
- Gedang sari - Girisubo - Karangmojo - Ngawen - Nglipar - Paliyan - Panggang - Patuk - Playen - Ponjong - Purwosari - Rongkop - Sapto sari - Semanu - Semin - Tanjungsari - Tepus - Wonosari
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Kulon Progo
6
7
495.000.000
1.255.090.000
660.000.000
-36-
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Gunung Kidul
8 -Gedang sari - Girisubo - Karangmojo - Ngawen - Nglipar - Paliyan - Panggang - Patuk - Playen - Ponjong - Purwosari - Rongkop - Sapto sari - Semanu - Semin - Tanjungsari - Tepus - Wonosari
9
10
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
49.839.500.000 rupiah, 270.000 lembar, 100.000 lembar
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta
- Danurejan - Gedongtengen - Gondokusuman - Gondomanan - Jetis - Kotagede - Kraton - Mantrijeron - Mergangsan - Ngampilan - Pakualaman - Tegalrejo - Umbulharjo - Wirobrajan
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
176.985.163.000 rupiah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Kulon Progo
- Galur - Girimulyo - Kalibawang - Kokap - Lendah - Nanggulan - Panjatan - Pengasih - Samigaluh - Sentolo - Temon - Wates
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
44.256.000.000 rupiah
11
12
445.000.000
35.400.000 untuk penagihan tunggakan PKB
1.128.498.300
81.600.000 untuk penagihan tunggakan PKB
660.000.000
71.000.000 untuk penagihan tunggakan PKB
1
2
3
4
5
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Sleman
- Berbah - Cangkringan - Depok - Gamping - Godean - Kalasan - Minggir - Mlati - Moyudan - Ngaglik - Ngemplak - Pakem - Prambanan - Seyegan - Sleman - Tempel - Turi
Prosentase peningkatan PAD
331.669.340.000 rupiah, 250.000 lembar
Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Lcbts : Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemprov DIY
Prosentase peningkatan PAD
3 SK Gub, 1 Pergub
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
Lcbts : Pengembangan pengelolaan keuangan BLUD
Prosentase peningkatan PAD
1 Pet Gub, 1 SK Gub
Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB
Lcbts : Bintek bagi aparat dan pengelola pajak se-Prov DIY
Prosentase peningkatan PAD
75 Orang
6
7
8
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Sleman
- Berbah - Cangkringan - Depok - Gamping - Godean - Kalasan - Minggir - Mlati - Moyudan - Ngaglik - Ngemplak - Pakem - Prambanan - Seyegan - Sleman - Tempel - Turi
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
331.669.340.000 rupiah, 250.000 lembar
115.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
3 SK Gub, 1 Pergub
85.000.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
Lcbts : Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemprov DIY Lcbts : Pengembanga n pengelolaan keuangan BLUD
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 Pet Gub, 1 SK Gub
Lcbts : Bintek bagi aparat dan pengelola pajak se-Prov DIY
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
75 Orang
1.500.000.000
400.390.000
-37-
Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB
9
10
11 1.319.603.482
115.000.000
85.000.000
400.390.000
12 300.163.582 untuk penagihan tunggakan PKB
1
2
3
4
5
6
7
Pelayanan Kesamsatan
Lcbts : Pelayanan pajak kendaraan bermotor, publikasi melalui media cetak
Prosentase peningkatan PAD
1 tahun
706.340.000
Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
Lcbts : Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB seProvins
Prosentase peningkatan PAD
1 paket kegiatan
Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
Lcbts : Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan daerah se-Provinsi DIY
Prosentase peningkatan PAD
1 paket kegiatan
172.160.000
Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah
Lcbts : Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Dana Dekon dan T
Prosentase peningkatan PAD
2 laporan
142.705.000
Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah
Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah
Lcbts : Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah tingkat Provinsi D
Prosentase peningkatan PAD
1 paket kegiatan
160.000.000
Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)
Lcbts : Pemeliharaan aplikasi SIMA
Prosentase peningkatan PAD
2 Software Aplikasi
123.674.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)
167.870.000
-38-
Pelayanan Kesamsatan
Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
8 Lcbts : Pelayanan pajak kendaraan bermotor, publikasi melalui media cetak Lcbts : Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB seProvinsi Lcbts : Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan daerah seProvinsi DIY Lcbts : Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Dana Dekon dan T Lcbts : Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah tingkat Provinsi DIY Lcbts : Pemeliharaan aplikasi SIMA
9
10
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 tahun
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 paket kegiatan
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 paket kegiatan
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
2 laporan
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 paket kegiatan
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
2 Software Aplikasi
11 706.340.000
167.870.000
172.160.000
165.000.000
160.000.000
123.674.000
12
1
2
3
4
5
Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Lcbts : DPA Pemerintah Provinsi DIY
Prosentase peningkatan PAD
34 dokumen
Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Lcbts : Penyusunan DPA Perubahan
Prosentase peningkatan PAD
Penggalian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Daerah
Lcbts : Potensi sumber pendapatan daerah
Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual
6
7
8
9
10
11
332.950.000
Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Lcbts : DPA Pemerintah Provinsi DIY
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
34 dokumen
34 dokumen
290.000.000
Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Lcbts : Penyusunan DPA Perubahan
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
34 dokumen
290.000.000
Prosentase peningkatan PAD
1 dokumen
95.000.000
Penggalian Sumbersumber Potensi Pendapatan Daerah
Lcbts : Potensi sumber pendapatan daerah
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 dokumen
95.000.000
Lcbts : Akuntansi accrual basic
Prosentase peningkatan PAD
34 SKPD
260.000.000
Implementasi Kebijakan Akuntansi
Lcbts : Akuntansi accrual basic
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
34 SKPD
260.000.000
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD DIY
Lcbts : ISO
Prosentase peningkatan PAD
5 Sertifikat
500.000.000
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD
Lcbts : ISO
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
5 Sertifikat
500.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji pegawai Daerah
Lcbts : Proses gaji pegawai daerah
Prosentase peningkatan PAD
1 paket kegiatan
150.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji pegawai Daerah
Lcbts : Proses gaji pegawai daerah
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 paket kegiatan
150.000.000
Peningkatan pelayanan Sistem Penerbitan SP2D
Lcbts : Proses penerbitan SP2D
Prosentase peningkatan PAD
1 paket kegiatan
105.000.000
Peningkatan pelayanan Sistem Penerbitan SP2D
Lcbts : Proses penerbitan SP2D
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
1 paket kegiatan
105.000.000
332.950.000
12
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPKD)
Lcbts : Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah(SKPKD )
Prosentase peningkatan PAD
2 dokumen
248.685.000
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (SKPKD)
Lcbts : Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi (SKPKD )
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah
2 dokumen
280.623.125
-391
2
3
4
5
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota
6
7
8
9
10
11
578.508.700
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota
562.550.000
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota
Lcbts : Kab/kota se DIY
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku dengan tepat dan lancar
5 Pergub (5 kab/kota, 2 kl, 50 orang
467.464.800
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota
Lcbts : Peningkatan dan pengembanga n pengelolaan keuangan kab/kota
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku
15 Raperda, 5 kab/kota. 3 dokumen
466.080.000
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
Lcbts : Kab/kota se DIY
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku dengan tepat dan lancar
1 Pergub ( 5 kab / kota)
111.043.900
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
Lcbts : Pengelolaan keuangan kab/kota
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku
15 Rapergub
96.470.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
266.162.550
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pemda DIY
Prosentase Penyimpangan pada Obyek Pemeriksaan
34 SKPD
113.988.000
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
DIY
Prosentase Penyimpangan pada Obyek Pemeriksaan
34 SKPD
90.010.000
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
DPPKA
Prosentase Penyimpangan pada Obyek Pemeriksaan
1 laporan, 35 buku
69.674.550
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
34 SKPD se DIY
Prosentase Penyimpangan pada Obyek Pemeriksaan
1 laporan
69.674.550
Tuntutan Perbendahaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Pemda DIY
Prosentase Penyimpangan pada Obyek Pemeriksaan
26 orang
82.500.000
Tuntutan Perbendahaan dan Tuntutan Ganti Rugi
DIY dan Luar DIY
Prosentase Penyimpangan pada Obyek Pemeriksaan
25 orang
82.500.000
-40-
242.184.550
12
1
2
3
4
5
Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi
DPPKA DIY
Prosentase Unit Kerja yang Menerpakan Sistem Administrasi Naskah Dinas Terpadu
1 website
6
7
11 92.290.000
92.290.000
Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi
92.290.000
Peningkatan Status Atas Hak Tanah
Identifikasi Barang Milik Daerah
10
Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi
725.000.000 725.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah
9
92.290.000
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan dan 34 SKPDse DIY Prosentase PNS 34 SKPD, 63 PA/KPA Pengembangan Pengelola Pelaksanaan Keuangan dan Sistem Informasi Aset yang Pengelolaan Menguasai Keuangan Operasional Daerah (SIPKD) SIPKD Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
8
801.134.700
DPPKA DIY
Prosentase Unit 5 jenis, 1.100 buah Kerja yang Menerpakan Sistem Administrasi Naskah Dinas Terpadu Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan dan 34 SKPD se DIY Prosentase PNS 12 bulan, 68 Pengembangan Pengelola PA/KPA, 343 Pelaksanaan Sistem Keuangan dan operator Informasi Aset yang Pengelolaan Menguasai Keuangan Daerah Operasional (SIPKD) SIPKD Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah
802.939.625 802.939.625
797.508.700
Lcbts : Proses penyelesaian aset tanah pemda DIY Provinsi DIY
Prosentase Aset Daerah yang Dioptimalkan
15 bidang tanah, 125 warkah
113.549.700
Peningkatan Status Atas Hak Tanah
Pemda DIY
Prosentase Aset Daerah yang Dioptimalkan
7 bidang tanah, 125 warkah
113.549.700
Prosentase Aset Daerah yang Dioptimalkan
30 unit sewa, 29 unit pinjam pakai
308.435.600
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
DPPKA DIY
Prosentase Aset Daerah yang Dioptimalkan
34 uni sewa, 30 unit pinjam pakai
308.435.600
Lcbts : Proses Penatausahaan Barang Milik Daerah 34 SKPD + UPTD se DIY
Prosentase Aset Daerah yang Dioptimalkan
2 buku, 194 peserta unsur oengelola barang
299.149.400
Penatausahaan Barang Milik Daerah
DIY dan Luar DIY
Prosentase Aset Daerah yang Dioptimalkan
1 buku laporan
299.149.400
Prosentase Aset Daerah yang Dioptimalkan
34 SKPD+UPTD
80.000.000
Pendataan Aset Idle SKPD dan UPTD
34 SKPD + UPTD se DIY
Prosentase Aset Daerah yang Dioptimalkan
34 SKPD+UPTD
Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM
950.856.400
Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP
Kab/Kota se DIY
Prosentase Deviden BUMD terhadap jumlah total Penyertaan Modal BUMD
3 BUMD
335.914.900
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP
Pembinaan BUKP
Lcbts : Pengembangan dan Pembinaan 75 BUKP
Prosentase Deviden BUMD terhadap jumlah total Penyertaan Modal BUMD
75 BUKP
614.941.500
Pembinaan BUKP
DPPKA
75 kecematan se DIY
-41-
76.734.000
725.627.000
Prosentase Deviden BUMD terhadap jumlah total Penyertaan Modal BUMD
50 orang, 1 kali
334.439.000
Prosentase Deviden BUMD terhadap jumlah total Penyertaan Modal BUMD
2 SK Gubernur, 1 laporan, 90 orang
391.188.000
12
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta
SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan
1
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Akan tetapi selaku PPKD (BUD) mengampu usulan masyarakat berupa bantuan sosial dan hibah.
-42-
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tabel 5 Identifikasi Kebijakan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
No
Kebijakan Nasional
Sumber
Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
-
-
-
-
3.2. Tujuan dan Sasaran 3.2.1. Tujuan Sesuai dengan Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2012 – 2017 telah ditetapkan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu : 3.2.1.1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah 3.2.1.2. Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah bagi Pemda 3.2.1.3. Mengoptimalkan peningkatan kinerja BUMD 3.2.1.4. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
3.2.2. Sasaran
3.2.2.1
Sasaran yang hendak dicapai Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain :
3.2.2.1.1. Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain – lain pendapatan 3.2.2.1.2. Meningkatknya kualitas pengelolaan aset daerah 3.2.2.1.3. Meningkatnya kinerja BUMD 3.2.2.1.4. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
3.2.2.2. Sasaran pada prioritas pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 3.2.2.2.1. Terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, transparan dan akuntabel 3.2.2.2.2. Terwujudnya hubungan yang lebih sinergis, selaras, harmonis antar pemerintah daerah, dan stakeholder (para pihak) lainnya. 3.2. Program dan Kegiatan 3.2.1. Indikator Kinerja Utama Sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah , Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data) 3
Meningkatnya kualitas pengelolaan Prosentase aset daerah yang Formulasi Pengukuran : (Jumlah aset daerah dapat dimanfaatkan Aset yang Daerah yang dimanfaatkan dibagi Jumlah Total Aset Daerah ) x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : DPPKA DIY Meningkatnya pendapatan daerah Prosentase kontribusi PAD Formulasi Pengukuran : (Jumlah dari pajak retribusi dan lain-lain terhadap pendapatan daerah realisasi PAD dibagi jumlah pendapatan realisasi total pendapatan APBD ) x 100%
Meningkatnya kinerja BUMD
Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban APBD Prosentase deviden BUMD Formulasi Pengukuran : terhadap jumlah total ( Pendapatan BUMD dibagi penyertaan modal BUMD Jumlah Penyertaan Modal ) x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Keuangan BUMD
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Laporan
Opini Pemeriksaan BPK (WTP Formulasi Pengukuran : = 1, WDP = 2, Disclaimer = 3) Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK atas Laporan Keuangan x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK)
-45-
Dengan adanyaPerubahan target pencapaian sasaran tahunan rencana jangka menengah, Kebijakan umum, program pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur maka dilakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, selanjutnya pasal 1 Perda tersebut ditindak lanjuti dan diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 104/2014 tentang Perubahan RPJMD DIY 2012 - 2017. Perda Nomor 8 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104/2014 menjadi dasar Satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset untuk melakukan Reviu atas Rencana Strategis, dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi sebagai berikut : Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Penjelasan (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1
2
3
Meningkatnya kualitas pengelolaan Persentase aset daerah yang Formulasi Pengukuran : aset daerah dapat dioptimalkan [(Persentase jumlah tanah dan bangunan yang dioptimalkan dibagi jumlah total tanah dan bangunan yang dimiliki) ditambah Persentase jumlah tanah yang disertifikatkan dibagi jumlah tanah yang belum bersertifikat)] dibagi 2 Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) Meningkatnya pendapatan daerah Persentase kontribusi PAD Formulasi Pengukuran : (Jumlah dari pajak retribusi dan lain-lain terhadap pendapatan daerah realisasi PAD dibagi jumlah pendapatan realisasi total pendapatan APBD ) x 100%
Meningkatnya kinerja BUMD
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban APBD Persentase pendapatan BUMD Formulasi Pengukuran : terhadap penyertaan modal ( Jumlah deviden BUMD dibagi Jumlah Penyertaan Modal ) x 100% Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan Keuangan BUMD Persentase ketepatan dan Formulasi Pengukuran : keakuratan dalam pengelolaan Penjumlahan nilai ketepatan dan keuangan daerah nilai keakuratan dibagi 2. 1. Ketepatan : APBD tanggal 31 31 Desember (50%) dan semua SKPD selesai menyusun laporan keuangan tanggal 28 Pebruari (50%) 2. Keakuratan : nilai bobot SPI (40%) + nilai bobot kepatuhan ( LHP BPK) (60%) Tipe Penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK)
Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD
3.2.2.
Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD
Formulasi pengukuran : Rata-rata ketercapaian fisik program 01, 02,03,05 dan 06 Tipe perhitungan : Komulatif Sumberdata : Laporan realisasi program kegiatan DPPKA.
Rencana Kinerja Tahunan 2015
Untuk mendukung misi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien, disusun Rencana Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut : Sasaran Strategis 1 RENSTRA
Indikator Kinerja 2 IKU
1
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan
Prosentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
51.48 %
2
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan
11.71%
3
Meningkatnya BUMD
Kinerja
Proisentase Deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD
4
Meningkatnya pengelolaan daerah
kualitas keuangan
Opini Pemeriksaan BPK Disklaimer=1, WDP=2. WTP=3)
Target 3
(
22.95% 100 %
Sesuai hirarki dokumen perencanaan maka reviu Renstra diikuti Reviu Rencana Kerja 2015 berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2015 Reviu sebagai berikut : Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja 2
Target 3
RENSTRA
IKU
1
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Pajak, Retribusi dan Lain-lain Pendapatan
Prosentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah
51.48 %
2
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
Prosentase aset daerah yang dapat dioptimalkan
11.71%
3
Meningkatnya BUMD
Kinerja
Persentase Deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD
4
Meningkatnya pengelolaan daerah
kualitas keuangan
Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah)
19,44% 100 %
1 5
Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD
2 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran RPJMD
3 100%
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015, dan IKU Reviu dan RKT 2015 Reviu maka untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2015, Dinas Pendapatan, merencanakan program dan kegiatan tahun 2015 terdiri 8 program wajib dan 4 program pendukung yang ada pada setiap SKPD dan 2 program antar SKPD pendukung . Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 (Reviu ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut :
-48-
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 9Reviu) dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Rencana Tahun 2015 Nomor
(1) 1 1.20
1.20.09
1.20.1.20.09.01
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Realisasi 2013
Anggaran 2014
(2) (3) Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.09.01.001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.09.01.002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik
Lokasi
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(4)
(5)
(6)
(9)
(10)
Peningkatan kualitas pelayanan internal
70,577,000,000
36,399,440,942
6.143.712.000
7.116.868.000
18,592,570
22,345,000
Lainnya : DPPKA dan 5 KPPD se DIY
12 bulan
24,920,000
30.153.000
1,262,904,097
1,453,888,500
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
12 bulan
1.871..657.000
2.058.8230000
(1) 1.20.1.20.09.01.006
(2) Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
1.20.1.20.09.01.007
(3)
(4) - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
(5) 12 bulan
(6) 27.025.000
85 Orang
237.475.000
287.344.000
671,039,000
Lainnya : DPPKA dan 5 KPPD se DIY
12 bulan
888.662.800
1.075.282.000
315,754,400
364,027,000
Lainnya : DPPKA dan 5 KPPD se DIY
12 bulan, 65 jenis
269.179.000
325.707.000
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
319,670,945
360,800,000
12 bulan
330.628.675
400.060.000
1.20.1.20.09.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
82,893,650
100,200,000
Lainnya : DPPKA dan 5 KPPD Lainnya : Kantor DPPKA dan 5 KPPD se DIY
15 jenis
84.494.000
102.237.000
1.20.1.20.09.01.014
Penyediaan peralatan rumah tangga
15,300,750
58,946,000
Lainnya : DPPKA dan 5 KPPD se DIY
1 tahun
40.893.000
49.481.000
1.20.1.20.09.01.015
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
61,789,500
66,455,000
Lainnya : DPPKA DIY dan 5 KPPD se DIY
6 SKH, 3 majalah, 5 jenis buku, 1 tahun
62.670.000
75.830.000
1.20.1.20.09.01.017
Penyediaan Makanan dan Minuman
98,543,000
125,905,000
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
12 bulan
138.139.000
167.148.000
16,798,500
24,360,100
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
191,290,000
193,200,000
1.20.1.20.09.01.008
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
513,769,100
1.20.1.20.09.01.010
Penyediaan Alat tulis kantor
1.20.1.20.09.01.011
(9)
(10) 32.700.000
(1) 1.20.1.20.09.01.018
(2) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.09.01.021
Penyediaan Jasa Administrasi kepegawaian
1.20.1.20.09.01.022
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat kerja
1.20.1.20.09.01.026
Penyediaan Retribusi Sampah
1.20.1.20.09.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.09.02.003
Pembangunan Gedung kantor
1.20.1.20.09.02.007
1.20.1.20.09.02.009
(3)
(4) Lcbts : Proses konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
(5) 12 bulan
9,900,000
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
12 bulan, 3 orang
81,241,055
729,287,800
- Banguntapan - Tegalrejo - Kalasan
7,995,322
10,440,000
Lainnya : KPPD Kota, KPPD Bantul, KPPD Sleman
396,266,831
1,247,801,000
-
(6) 1.157.614.000
(9)
(10) 1.400.712.000
14.538.000
15.992.000
12 orang
984.004.000
1.082.404.000
12 bulan
11.814.000
12.995.000
50.675.194.000
87.737.429.000
40.572.672.000
78.000.000.000
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kerja 19,482,285,250
12,888,064,000
Lainnya : KPPD Bantul, KPPD Sleman
2 gedung (3500 m2)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
562,109,500
982,749,300
Lainnya : DPPKA, KPPD Kota, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul, Bantul
6 jenis
1.753.418.000
1.753.418.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
679,219,900
1,556,237,650
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
6 jenis,, 35 unit
1.611.684.000
1.572.852.000
(1) 1.20.1.20.09.02.010
(2) Pengadaan Mebeleur
1.20.1.20.09.02.022
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
1.20.1.20.09.02.024
(3)
(4) Lainnya : DPPKA, KPPD Kota, bantul, Klp, Gunungkidul, Sleman - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
(5) 7 set, 11 buah
(6) 1.620.438.000
12 bulan
1.238.856.000
1.362.741.000
690,345,000
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
12 bulan
768.054.000
844.859.000
792,891,507
906,300,000
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
12 bulan, 3 jaringan, 65 unit
1.046.980.000
1.151.678.000
209,975,500
152,490,000
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
7 jenis, 130 unit
230.454.000
253.499.000
1,335,700,479
1,208,084,144
Lainnya : KPPD Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul
695.000 berkas
1.462.676.000
1.608.943.000
140,719,700
169,400,000
- Tegalrejo
17.500 berkas
282.332.000
310.565.000
311,138,500
1,512,906,000
1,019,165,200
858,804,140
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
348,584,424
1.20.1.20.09.02.026
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.09.02.028
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.09.02.030
Pemeliharaan Arsip Pajak Kendaraan Bermotor
1.20.1.20.09.02.031
Pemeliharaan Arsip Keuangan
(9)
(10) 782.481.000
(1) 1.20.1.20.09.02.032
(2) Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
1.20.1.20.09.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20.1.20.09.05.002
Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat
1.20.1.20.09.05.042
Pembinaan dan pelaksanaan Bimtek bagi pengelola keuangan
1.20.1.20.09.05.075
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak
1.20.1.20.09.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.09.06.002
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
(3) 74,948,000
73,021,445
(4) - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
(5) 12 bulan
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
230,459,800
201,964,000
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
5,850,000
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
(9)
(10) 96.393.000
668.030.000
679.865.000
270 orang 2 angkatan
99.000.000
108.900.000
186 2 hr,1 paket
19.344.000
21.279.000
5 Sertifikat ISO, 4 sasaran mutu ISO
549.686.000
549.686.000
167.518.000
184.269.000
7.150.000
7.865.000
Terwujudnya akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5,054,000
(6) 87.630.000
3 dokumen
(1) 1.20.1.20.09.06.017
(2) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.20.1.20.09.06.018
(3)
(4) - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
(5) 2 laporan
(6) 20,540,000
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
3 dokumen
116,211,000
127,832,000
1 dokumen
23,617,000
25.978.000
6.284.973.000
7.168.642.000
164.414.000
189.467.000
1.413.456.000
1.554.801.000
1.911.043.000
2.202.249.000
997.318.000
1.149.291.000
154.393.000
177.919.000
18,274,250
18,952,000
Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
82,103,000
93,109,000
1.20.1.20.09.06.019
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD
28,489,000
24,130,000
1.20.1.20.09.17
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.09.17.049
Penyusunan laporan keuangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
1.20.1.20.09.17.081
Penyusunan APBD
Kecamatan Danurejan
1.20.1.20.09.17.082
Penyusunan Perubahan APBD
- Danurejan
1 Perda, 1 Pergub
1.20.1.20.09.17.083
Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD Penatausahaan Keuangan Daerah
3 laporan, 1 Perda,1 Pergub 100%
1.20.1.20.09.17.084
Persentase Kepepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah 133,643,000
141,668,000
Kecamatan Danurejan
-
-
- Danurejan
-
-
Danurejan
2 laporan, 20 SKPD, 100 orang, 25 SK Gub. 1 Perda, 1 Pergub
(9)
(10) 22,594,000
(1) 1.20.1.20.09.17.085
Pengendalian Daerah
(2) Gaji
(3) Pegawai
-
-
(4) Danurejan
(5) 95%, 12 bulan, 85 PA/KPA, 12 dokumen
(6) 344.526.000
298.898.000
344.444.000
1.000.925.000
1.153.446.000
561.433.000
617.576.000
561.433.000
617.576.000
179.410.000
197.350.000
1 laporan, 35 buku
88.907.000
97.797.000
26 orang
90.503.000
99.553.000
1.20.1.20.09.17.086
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah
-
-
Danurejan
2 Pergub, 4 SK Gub, 1 Naskah
1.20.1.20.09.17.087
Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan DPA
-
-
Danurejan
65 dokumen, 85 dokumen, 4 dokumen
1.20.1.20.09.18
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA
1.20.1.20.09.18.007
Evaluasi APBD Kab/Kota
1.20.1.20.09.20
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan
1.20.1.20.09.20.006
1.20.1.20.09.20.013
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Peningkatan pengelolaan keuangan kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan lancar dan tepat waktu 345,707,000
424,968,000
Danurejan
5 Pergub (5 kab/kota), 2 kl, 50 org
Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan
59,395,800
63,340,500
55,094,000
75,000,000
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Lainnya : Pemda DIY
(9)
(10) 397.025.000
(1) 1.20.1.20.09.23
(2) PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFATAAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.20.1.20.09.23.005
Pengelolaan Pengembangan Informasi
1.20.1.20.09.36
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
1.20.1.20.09.36.013
Pengembangan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah
-
-
34 SKPD se DIY
1.20.1.20.09.36.014
Sosialisasi dan pelatihan program aplikasi gaji GDO
-
-
34 SKPD se DIY
1.20.1.20.09.39
PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH Peningkatan Status Atas Hak Tanah
1.20.1.20.09.39.001
1.20.1.20.09.39.002
Pemanfaatan Daerah
(3) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu.
(4)
data dan Teknologi
Barang
Milik
47,918,000
83,900,000
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
(5)
1 website
-
-
(10) 164.290.000
164.290.000
725,000,000
797,500,000
34 SKPD, 63 PA/KPA
1.289.768.000
1.418.745.000
34 SKPD, 63 PA/KPA
20.740.000
22.814.000
801,134,700
881,248,170
Persentase Aset daerah yang dapat dioptimalkan 103,227,000
(9)
162.290.000
Persentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasaimoperasi onal SIPKD
224,822,100
(6) 162.290.000
Lcbts : Proses penyelesaian aset tanah pemda DIY
15 bidang, 125 warkah
106.156.000
116.771.000
Lainnya : Provinsi DIY
30 unit sewa, 29 unit pinjam pakai
330.025.000
363.027.000
(1) 1.20.1.20.09.46
(2) PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
1.20.1.20.09.46.001
Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH Penyusunan Tata Kelola Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Pelayanan Kesamsatan KPPD Kota Yogyakarta
1.20.1.20.09.47
1.20.1.20.09.47.001
1.20.1.20.09.47.002
(3) Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD
(4)
274,451,946
323,559,000
Lainnya : Kab/Kota se DIY
Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah
(5)
3 BUMD
(6) 691.125.000
(9)
(10) 765.737.000
696.125.000
765.737.000
950,856,400
1,045,942,040
-
-
Kab/Kota se DIY
339.098.000
373.007.000
-
-
Kota Yogyakarta
1.073.386.000
1.180.724.000
1.20.1.20.09.47.003
Pelayanan Kesamsatan Bantul
KPPD
Kab.Bantul
469.262.000
516.188.000
1.20.1.20.09.47.004
Pelayanan Kesamsatan Gunungkidul
KPPD
Kab.Gunungki dul
356.376.000
392.013.000
1.20.1.20.09.47.005
Pelayanan Kesamsatan Kulonprogo
KPPD
Kab.Kulonpro go
483.464.000
531.810.000
1.20.1.20.09.47.006
Pelayanan Kesamsatan Sleman
KPPD
Kab.Sleman
1.055.822.000
1.161.404.000
1.20.1.20.09.47.007
Pengkajian Potensi Pendapatan Daerah
Obyek
Kab/Kota se DIY
925.694.000
1.018.263.000
1.20.1.20.09.47.008
1.20.1.20.09.47.009
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2014 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 - 2017 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
Yogyakarta,
2014
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
Drs . BAMBANG WISNU HANDOYO NIP. 19601003 198803 1 006
-60-