RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMANDAU 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat kasih karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau Tahun 2015 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini merupakan kerangka anggaran yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2015.

Kepala Badan

Drs. HERU PRIYONO Pembina Tk I NIP. 19650303 199603 1 002

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................

i

DAFTAR ISI ..............................................................................................

ii

DAFTAR TABEL.......................................................................................

iv

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................

I-1

1.1. Latar Belakang . ................................................................

I-1

1.2. Landasan Hukum .............................................................

I-4

1.3. Maksud dan Tujuan .........................................................

I-7

1.4. Sistematika Penulisan......................................................

I-8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....

II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. ...................................................

II-1

2.2. Analisis Pelayanan Kinerja SKPD ............................... ..

II-1

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ...................................................................................

II-3

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD....................

II-14

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................................................

II-15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..............

III-1

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................

III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...................................

III-2

3.3. Program dan Kegiatan ....................................................

III-5

BAB IV PENUTUP ....................................................................................

IV-1

LAMPIRAN - LAMPIRAN ........................................................................ 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2014 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Lamandau 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016

DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 3.1. Kebijakan Nasional dan Provinsi ....................................

III-1

Tabel 3.2. Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 ...............................................................

III-4

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2015 ................

III-7

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Alamat : Komplek Perkantoran PEMDA Bukit Hibul Nanga Bulik Kode Pos 74662

Telp/Fax (0532) 2071032

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMANDAU NOMOR : 050/ /KSB-VI/2014 TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMANDAU Menimbang

: a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau tahun 2015, perlu disusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015; b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau.

Mengingat

: 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang..........

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014); 13. Peraturan Menteri.........

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Bakesbangpol, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 seri E); 20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 294); 21. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/219/HUK/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018; 22. Keputusan Kepala Badan...............

22. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau Nomor 050/ /KSB-IV/2014 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015

KESATU

: Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

KEDUA

: Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

Nanga Bulik 09 Juni 2014

Kepala Badan

Drs. HERU PRIYONO Pembina Tk. I NIP. 19650303 199603 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan. Renja SKPD merupakan dokumen Rencana Kerja yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja SKPD juga merupakan sebuah dokumen

rencana

resmi

daerah

yang

dipersyaratkan

untuk

mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja

SKPD

masyarakat

berhubungan yang

langsung

merupakan

tujuan

dengan utama

pelayanan

pada

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan

informasi.

Menganalis

gambaran

pelayanan

SKPD

untuk

menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1

sehingga

perumusan

tujuan

dan

sasaran

yang

dihasilkan

berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu dan berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib dan ataupun pilihan

pemerintahan

daerah

yang

memerlukan

prioritas

penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masingmasing SKPD; c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib dan atau pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.


2

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, 1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia

Nomor 4286); 3.

Undang–Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


3

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125,

sebagaimana

Tambahan telah

Lembaran

beberapa

kali

Negara diubah

Nomor

terakhir

4437) dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun Pembangunan

Jangka

Panjang

2007

Nasional

tentang Rencana Tahun

2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720); 7.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

Dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,


4

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


5

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2010 – 2015 (Lembaran

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Organisasi

Dan

Tata

Kerja

Inspketorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D).


6

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 seri E); 20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 294); 21. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/219/HUK/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018; 22. Keputusan

Kepala

Badan

Kesatuan

Kabupaten Lamandau Nomor 050/

Bangsa

dan

politik

/KSB-IV/2014 tentang

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau Tahun 2015 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan serta

berakhir

pada

menggambarkan

tanggal

31

capaian

Desember

2015

kinerja

yang

dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja


7

Anggaran SKPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau adalah : 1.

Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau;

2.

Program–program

tersebut

dapat

terlaksana

sesuai

yang

diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas. 1.4.

Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.


8

1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

SKPD Tahun

Lalu

dan

Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan

pencapaian

target

Renstra

SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan

indikator

kinerja

yang

sudah

ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.


9

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan

yang

diusulkan

para

pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasiasosiasi,

perguruan

tinggi

maupun

dari

SKPD

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi

maupun

berdasarkan

hasil

pengumpulan

informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan) BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan

tujuan

dan

sasaran

didasarkan

atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.


10

3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


11

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi

Pelaksanaan

Renja SKPD

Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau aalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Bakesbangpol. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatankegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntablitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suary bentuk perwujudan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada bagian bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

SKPD

berdasarkan

realisasi

program

dan

kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

SKPD

dan/atau

realisasi

APBD

untuk

SKPD

yang

bersangkutan. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada lampiran 2.1.


12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja Kabupaten

Lamandau

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

menyajikan

dasar

pengukuran

kinerja

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau selama tahun 2013 dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : a. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif

yang

menggambarkan

tingkat

pencapaian

suatu

kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. b. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan.

Pengukuran

ini

dilakukan

dengan

memanfaatkan data kinerja.


13

Capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau sampai dengan tahun 2013 dengan mencermati capaian program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten

Lamandau

2013-2018

dapat

dilihat

pada

Lampiran 2.2. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3.1. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2014, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang meliputi : a.

Organisasi Bentuk formulasi struktur organisasi dan kelembagaan yang tepat dengan tujuan mampu mengatasi permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun dari segi kualitas, regenerasi aparatur perencanaan dan pemahaman terkait program kegiatan harus lebih ditingkatkan lagi. Belum adanya aparatur fungsional perencanaan sebagai pelengkap dalam struktur organisasi merupakan salah satu tantangan kedepan yang akan dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


14

Kabupaten Lamandau. c. Anggaran Karena

keterbatasan

anggaran

pemerintah

daerah

yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir. d. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah tahun 2015 ini merupakan kewajiban dalam pelaksanaan pelaporan keuangan SKPD. e.

Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan. Aparatur perencanaan dan penganggaran yang ada di SKPD

sering

mengalami

penggantian

personalia

sehingga

menghambat proses perencanaan pembangunan daerah. f. Penerapan RPJMD dalam dokumen perencanaan SKPD Belum

semua

SKPD

memanfaatkan

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan SKPD. Sehingga seringkali dalam rencana kerja (Renja), RKA maupun DPA, SKPD menggunakan indikator program yang tidak mengacu pada indikator program yang sudah tertuang dalam RPJMD. Target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamandau harus memacu


15

SKPD dalam pencapaian target yang telah ditentukan sampai dengan akhir periode RPJMD. g. Review RPJPD RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, menuntut perlu dilaksanakannya Review RPJPD

dikarenakan

ketidaksesuian

sistematika

penulisan

berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang mana pada saat penyusunan dilaksanakan pada tahun 2009 serta arah, tahapan

dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh

tahun). Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila: 

hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;



hasil

pengendalian

dan

evaluasi

menunjukkan

bahwa

substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; 

terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau



merugikan kepentingan nasional.


16

RPJPD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal pelaksanaan RPJPD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi

tidak

mengubah

target

pencapaian

sasaran

akhir

pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan struktur organisasi melalui penyusunan Peraturan Daerah baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Peningkatan dan pengembangan

aparatur

di

lingkungan

Bakesbangpol

melalui

pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemanfaatan secara maksimal SIMDA Keuangan 2015 yang telah

disesuaikan dengan SAP Basis Akrual sehingga dalam

rangkaian sistematik, prosedur,

analisis transaksi sampai dengan

pelaporan keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau. Dalam penerapan SAP Basis Akrual ini diharapkan penerapannya berjalan dengan maksimal dan efektif. Terkait

dengan

pelaksanaan

Review

RPJPD

Kabupaten

Lamandau Tahun 2005-2025 yang akan dilaksanakan pada tahun


17

2015 diharapkan kesesuian sistematika penulisan, arah, tahapan dan prioritas pembangunan yang jelas menjadi panduan didalam penyusunan

RPJMD tahapan

berikutnya.

Hasil

Review

RPJPD

Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 menjadi acuan didalam penyusunan Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya pada tahapan RPJMD ke empat (2018-2023) sesuai dengan tahapan RPJPD. 2.3.2. Tantangan dan Peluang a. Tantangan Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau, meliputi : 1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi mash rendah sehingga perlu membangun rasa kepercayaan tersebut. 2. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata dan bahkan

belum

memenuhi

standar

dibeberapa

wilayah

Kabupaten Lamandau. 3. Demokratisasi dan keterbukaan yang tidak sesuai rambu-rambu hukum yang masih dilaksanakan oleh sebagian kelompok masyarakat. 4. Meningkatnya transformasi teknologi dan informasi yang cepat, sehingga perlu adanya penyesuaian baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia.


18

5. Bervariasinya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri. 6. Masih adanya sengketa lahan akibat bats desa dan batas wilayah yang belum jelas. b. Peluang Peluang

yang

dapat

diupayakan

dan

dimanfaatkan

untuk

pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi : 1. Adanya kebijakan otonomi yang seluas-luasnya yang diterapkan sehingga makin leluasa untuk meningkatkan pembangunan daerah. 2. Adanya dukungan dari lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ormas dan LSM baik itu bersifat kritik, masukan bahkan pengawasan untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan. 3. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik bersifat partisipasi swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. 4. Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di Kabupaten Lamandau sehingga membantu percepatan pembangunan serta dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modal terutama dibidang perkebunan dan pertambangan.


19

5. Sudah terbinanya hubungan kerjasama yang baik dengan aparat keamanan (TNI/POLRI) dalam memnbantu pelaksanaan

tugas

dan fungsi Badan. 2.3.3. Isu-isu Penting a. Isu Internal 1). Tugas Pokok dan Fungsi - Inovasi dan mediasi dibidang keamanan ketertiban dan data statistik dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat. - Penelitian-penelitian dibidang keamanan tentang keluar masuknya warga pendatang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan monitoring. - Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi. - Monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

perlindungan

masyarakat untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi. - Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses yang sesuai dengan data dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi keamanan daerah secara terstruktur. - Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil monitoring/evaluasi terhadap masyarakat.


20

- Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang

terjadi

didalam

perkembangan

dan

keinginan

masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat terwujud dengan baik dan terencana.. 2).

Sumber Daya Manusia Aparatur - Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan; - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur; - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3)

Sarana dan Prasarana -

Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas yang sesuai dengan masing-masing fungsi.

-

Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan dan kesejahteraan.

4).

Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah konsekuensi

daerah

Kabupaten

menjadi

daerah

Lamandau. otonom

Salah

harus

satu

mampu

membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten


21

Lamandau

menerapkan

skala

prioritas

untuk

berbagai

kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program

dan

kegiatan

yang

disusun

dapat

disetujui

penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi

keterbatasan

anggaran

sehingga

dapat

menampung semua aspirasi dan program yang ada. b. Isu Eksternal 1).

Perubahan Sistem Pemerintah Pusat Terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia Periode 2014-2019 maka secara sistematis akan mempengaruhi mengikuti

secara

kebijakan.

Mengantisipasinya

kontinyu

dengan

perkembangan-perkembangan

yang terjadi pada pemerintah pusat terkait dengan kebijakan daerah. 2).

Globalisasi Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu

mengembangkan

mengikuti

ilmu

perkembangan

pengetahuan

teknologi

agar

dengan para

cara

aparatur

berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. 3). Peraturan Perundang-Undangan Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai

perubahan-perubahan

penyelenggaraan

good


penting

governance

dalam

dengan

praktek

menerapkan

22

prinsip

partisipasi

akuntabilitas. pemerintah,

masyarakat,

Dibutuhkan dan

transparansi,

komitmen

masyarakat

serta

dari

semua

pengembangan

dan pihak, dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata

supaya

pembangunan

penyelenggaraan dapat

berlangsung

good

governance

secara

berdaya

dan guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan

antara

rumusan

hasil

identifikasi

kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta

pagu

indikatif

yang

dialokasikan

untuk

setiap

program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Pada bagian ini dapat kami Review Rancangan Awal RKPD Badan

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

Kabupaten

Lamandau

sebagaimana pada lampiran 2.3.


23

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Parpol asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan.


24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Sejalan dengan visi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan bangsa dan politik daerah serta harus mampu merespon dan bersinergi terhadap perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamandau Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, misi yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau adalah hal yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Kriteria berikut yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2009 – 2013. Program dan kegiatan terpilih harus terkait langsung dengan upaya : a. Membuka

keterisolasian

daerah,

dalam

rangka

peningkatan

aksebilitas antar sektor terkait dalam wilayah Kabupaten Lamandau. b. Meningkatkan kesejahteraan keamanan masyarakat. c. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Pernyataan misi membawa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau kepaa fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk menjalankan visi yang telah disepakati.


25

Berdasarkan dari visi dan misi, prioritas program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau aalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 9. Program Pendidikan Politik Masyarakat 10. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 11. Program

Dukungan

Kelancaran

Penyelenggaraan

Pemilukada/wakada Kabupaten Lamandau 12. ProgramPeningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa 13. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi 14. Program Pembanguan bidan Sosial Budaya 3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lamandau Tahun

2013-2018, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


26

Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : A. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan. 2. Menggalang

persatuan

dan

kesatuan

masyarakat

dalam

pelaksanaan wawasan kebangsaan, pembauran, bela negara dan ketahanan ideologi bangsa. 3. Menciptakan iklim komunikasi yang harmonis antar tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan antar etnis. 4. Memantapkan

wawasan

dan

kesadaran

berbangsa

dan

bernegara dengan melaksanakam penyuluhan kesadaran. 5. Terlaksananya ketahanan ekonomi di masyarakat. 6. Terselenggaranya komunikasi keagamaan dan sosialisai sosial budaya 7. Terlaksananya evaluasi, monitoring dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan pemilu. B. Sasaran Sasaran terkait dengan tindakan dan pengalokasian sumber daya, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan.

2.

Peningkatan keterlibatan aktif dalam masyarakat.

3.

Terciptanya rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilingkungan masyarakat.

4.

Terciptanya kemampuan masyarakat akan budaya politik,


27

kesadaran berbangsa dan bernegara. 5.

Melaksanakan penyuluhan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi tokoh masyarakat

6.

Mengoptimalkan

sosialisasi

ketahanan

ekonomi

di

masyarakat. 7.

Meningktanya kerukunan beragama didalam masyarakat dan peningkatan pengetahuan masyarakat akan sosial budaya.

8.

Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan Pemilu.

Tabel 3.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 NO 1.

2. 3.

4.

5.

SASARAN Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan

Peningkatan keterlibatan aktif dalam masyarakat Terciptanya rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilingkungan masyarakat Terciptanya kemampuan masyarakat akan budaya politik, kesadaran berbangsa dan bernegara Melaksanakan penyuluhan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa bagi tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan dunia pendidikan

INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 2015 2016 2017 2018

Terwujudnya cakupan pelayanan administrasi,sarana dan prasarana,disiplin dan kepatuhan pegawai,SDM 100% aparatur,laporan dan pameran pembangunan masyarakat Keikutsertaan dalam pameran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Tingkat penanganan konflik dan gejolak masyarakat

Ada

0,4%

Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan


100%

Ada

100%

Ada

100%

Ada

100%

Ada

0,3%

0,2%

0,1%

22 keg

23 keg

24 keg

26 keg

80%

82%

83%

85%

28

0,1%

26 keg

87,5%

NO 6.

7

8

3.3.

SASARAN Mengoptimalkan sosialisasi ketahanan ekonomi di masyarakat

INDIKATOR SASARAN Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman peningkatan ketahanan ekonomi

Meningkatnya Persentase aparatur dan kerukunan beragama masyarakat yang memiliki didalam masyarakat dan pemahamanan sosial budaya peningkatan pengetahuan masyarakat akan sosial budaya Partisipasi masyarakat dalam Meningkatnya Pemilu kelancaran dalam pelaksanaan Pemilu

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2014 2015 2016 2017 2018 70%

75%

80%

85%.

85%

70%

75%

80%

85%

85%

100%

100%

0

0

100%

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Lamandau dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamandau, pada dasarnya kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau adalah sebagai “pengarah” setiap program perlindungan masyarakat dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan keamanan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.


29

Sesuai dengan visi Kabupaten Lamandau TAHUN 2013 – 2018 yaitu

“Terwujudnya

Kesejahteraan

Masyarakat

Kabupaten

Lamandau dan Terselanggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” Sesuai dengan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau tahun 2013 – 2015 yaitu “Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Lamandau yang Sejahtera dalam Suasana Aman Tertib dan Sejahtera dalam Demokratis yang Berwawasan Kebangsaan yang baik dengan dilandasi Ketaqwaan dan Keimanan kepada Tuhan Ynag Maha Esa” Program dan kegiatan yang dirancang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau tahun 2015 yang terdiri dari 14 program dan 38 kegiatan. Program Utama : 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 3. Program Pendidikan Politik Masyarakat; 4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 5. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi; 6. Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya; 7. Program Dukungan Kelancaran Pemlu.


30

Program Penunjang : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi; 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. Tabel 3.2.

Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Lamandau Tahun 2015 No.

Prioritas Program

Kegiatan 1.

Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa dalam Meningkatkan

Program Peningkatan 1.

Keamanan dan Kenyamanan

Kontramtibmas; 2.

Lingkungan

Tim Terpadu Tingkat Kabupaten Lamandau Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

3.

Pengembangan Komunitas Intelejen Daerah;

Program Pemberdayaan 2.

1.

Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing;

2.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

1. 3.

4.

Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Sosialisasi Demokratisasi kepada Pelajar;

2.

Pemantapan Stabilitas Sosial Politik;

3.

Pembinaan Partai Politik; 1. Peningkatan Wawasan Kebangsaan; 31

2.

Sosialisasi Kesatuan Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Bela Negara dalam Menegakkan Ideologi Negara;

5.

Program Peningkatan

3.

Ikrar Bersama Anak Bangsa;

1.

Sosialisasi Ketahanan Ekonomi;

2.

Monitoring dan Pengawasan

Ketahanan Ekonomi

terhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi; 1.

Saresehan Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Memperkuat

6.

Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Kerukunan Umat Beragama; 2.

Forum Komunikasi Pemuda, Remaja, Mesjid, Gereja, Hindu Kaharingan dan Budha;

1.

Posko Tim Koordinasi Pileg/pilpres/pilgub/pilbup;

7.

Program Dukungan Kelancaran Pemilu

2.

Sekretariat Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pilgub dan Monitoring Penyelenggaraan Pilgub.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 sebagaimana Tabel 4.1 (Terlampir).


32

BAB IV PENUTUP

Demikian Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015 ini, yang mana Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 sebagaimana Visi Pembangunan Kabupaten Lamandau yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik,

Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Sedangkan upaya untuk mendukung Visi Kabupaten Lamandau tersebut diatas, dijabarkan dalam

misi yang ke-4 (empat)

yaitu

Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau. Serta misi ke-8 (delapan) yaitu

Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar

mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepaa Tuhan Yang Maha Esa. Kedua misi ini mempunyai keterkaitan langsung dengan Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau untuk menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan serta memperkuat kerukunan umat beragama masyarakat Kabupaten Lamandau. Dalam rangka upaya mendukung Visi dan Misi tersebut diatas, maka

Badan

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

Kabupaten

Lamandau

mempunyai Visi yaitu “Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Kabupaten Lamandau

yang

Sejahtera

dalam


Suasana

Aman,

Tertib

dan

33

demokratis yang Berwawasan Kebangsaan yang Baik dengan dilandasi Ketaqwaan dan Keimanan kepaa Tuhan Yang Maha Esa”. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun

anggaran

2015.

Pelaksanaan

anggaran

diharapkan

dapat

memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau.


34

LAMPIRAN 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAKESBANGPOL SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

No

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

2

Target Capaian Indikator Kinerja Program (outcome) / Kinerja Kegiatan (output) Renstra SKPD Tahun 2018

3

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi Realisasi (%)

Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2014

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

9

10=(5+7+9)*

11 = (10/4)*

100%

100%

100%

20

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

4

5

Target

6

7

8 = 7/6

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

1

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Telepon dan Listrik

Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air,telepon dan listrik

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional

21 unit

10 unit

4 unit

1

3

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

7

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Terlaksananya Kegiatan rapat-rapat koordinasi,konsultasi dan monitoring keluar daerah

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

11

Terlaksananya Kegiatan rapat-rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam koordinasi,konsultasi dan monitoring Daerah dalam daerah

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

Catatan

12

No

1


2


3

4

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012 5


Target

6

Tingkat Realisasi Realisasi (%) 7

8 = 7/6



Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

9

10=(5+7+9)*

11 = (10/4)*

75%

75

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleuir

Terpenuhinya bahan pemeliharaan Mebeleuir

12 Bulan

12 Bulan

2

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Bertambahnya kendaraan dinas/operasional

15 Unit

3 Unit

3 Unit

20

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung kantor terpelihara

60 Bulan

12 Bulan

6 Bulan

50

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan dinas/operasional terpelihara

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

5

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tercapainya Pengadaan Perlengkapan Sarana Kantor

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

6

Penataan Halaman Kantor

Meningkatnya Keindahan dan Kebersihan Lingkungan Kantor

5 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

20

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Pemeliharaan Suku Cadang dan BBM Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

50 Unit

10 Unit

10 Unit%

100

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan Komputer Kantor secara Berkala

60 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

20

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Kepatuhan pegawai

100%

100%

100%

20

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

66 Stel

23 Stel

23 Stel

35

2

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur

66 Stel

23 Stel

23 Stel

35

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100%

100%

100%

20

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Sesuai dengan Tupoksinya

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100

III

IV

1

-

0

Catatan

12

No

1


2


3

4



Target

6


8 = 7/6



Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

9

10=(5+7+9)*

11 = (10/4)*

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

20

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen perencanaan penganggaran dan kinerja

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pameran Pembangunan

Ada

Ada

Ada

20

Penyelenggaran Pameran Tingkat Kabupaten

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Tupoksi Kesbangpol

1 Kali

1 Kali

1 Kali

20

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

100%

100%

0%

0

1 Keg

1 Keg

100%

100%

80%

80

400 Orang

70 Orang

25 Orang

6,25

VI 1

VII

1

VIII

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti Royong Masyarakat gotong royong masyarakat

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terciptanya Rasa Aman dan Ketertiban dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Lingkungan Masyarakat

-

0

1

Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Terlaksananya Pemberdayaan Aparatur Meningkatkan Kontramtibmas Desa Dalam Meningkatkan Kontramtibmas

2

Belanja Tim Terpau Tingkat Kabupaten Terciptanya Rasa Aman dan Nyaman di Lamandau Penanganan Gangguan Dalam Negeri Lingkungan Masyarakat

15 Kali

3 Kali

3 Kali

20

IX

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Menjaga Ketertiban dan Keamanan

375 Orang

75 Orang

5 Orang

1

5 Orang

7

1

Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing

Terlaksananya Pengawasan Terhadap Orang Asing

75 Orang

15 Orang

2

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Terlaksanya Forum Kewaspadaan Dini

300 Orang

60 Orang

-

0

Catatan

12

No

1


2


3

4



Target

6


8 = 7/6


9


Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

10=(5+7+9)*

11 = (10/4)*

X

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Terciptanya Kemampuan Masyarakat Akan Budaya Politik , Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

1

Sosialisasi Demokratisasi Kepada Pelajar

Terciptanya Demikrasi Antar Pelajar di Kabupaten Lamandau

375 Orang

65 Orang

2

Pemantapan Stabilitas Sosial Politik

Terselenggaranya Sosialisasi Pembinaan Politik Bagi Masyarakat

425 Orang

75 Orang

75 Orang

18

3

Pembinaan Partai Politik

Terwujudnya Pembinaan Partai Politik di Kabupaten Lamandau

350 Orang

70 Orang

55 Orang

16

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

88%

88%

88%

100

1

Pengembangan Komunitas Intelejen Daerah

Terlaksananya Kominda

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

100

2

Terlaksananya Sosialissai Kesadaran Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan NilaiMasyarakat Akan Nilai Luhur Budaya nilai Luhur Budaya Bangsa Bangsa

420 Orang

75 Orang

75 Orang

18

3

Sosialisasi Kesatuan Bangsa,Wasbang,Tannas dan Bela Negara Dalam Menegakkan Ideologi Negara

Terlaksananya Sosialisasi Kesatuan Bangsa,Wasbang,Tannas dan Bela Negara

375 Orang

65 Orang

65 Orang

17

4

Ikar Bersama Anak Bangsa

Terwujudnya Ikrar Bersama Anak Bangsa Bagi Pemuda

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100

5

Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya HUT RI dan HUT Kabupaten Lamandau

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100

Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Kepada Masyarakat

Terlaksananya Ketahanan Ekonomi

85%

85%

85%

100

1

Sosialisasi Ketahanan Ekonomi Kepada Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Ketahanan Ekonomi kepaa Masyarakat

365 Orang

65 Orang

65 Orang

18

2

Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi

Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Terhaap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi

15 Kali

3 Kali

3 Kali%

20

XI

XII

0

25 Keg

-

0

Catatan

12

No

1 XIII


2 Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya


3 Terselenggaranya Komunikasi Keagamaan dan Sosialisasi Sosial Budaya

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012


Tingkat Realisasi Realisasi (%)



Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

9

10=(5+7+9)*

11 = (10/4)*

85%

70%

70%

82

345 Orang

60 Orang

70 Orang

20

150 Orang

150 Orang

130 Orang

87

4

5

Target

6

7

8 = 7/6

1

Terlaksananya Kegiatan Saresehan Peran Saresehan Peningkatan Peran Tokoh Agama Tokoh Agama dalam Memperkuat Dalam memperkuat Kerukunan Umat Beragama Kerukunan Umat Beragama

2

Forum Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, Hindu Kaharingan dan Budha

Terlaksananya Forum Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, Gereja,Hindu Kaharingan dan Budha

XIV

Program Dukungan Kelancaran Pemilu

Terlaksananya Evaluasi, Monitoring

100%

100%

100%

100

1

Sekretariat Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pilpres dan Monitoring Penyelenggaraan Pilpres/Pilgub/Pilbup

Tersedianya Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pilpres dan Monitoring Penyelenggaraan Pilpres/Pilgub/Pilbup

3 Kali

3 Kali

3 Kali

100

2

Sekretariat Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Monitoring Penyelenggaraan Pileg

Terseianya Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Monitoring Penyelenggaraan Pileg

3 Kali

3 Kali

3 Kali

100

3

Posko Tim Kordinasi Pileg/Pilpres/Pilgub/Pilbup

Terseianya Posko Tim Kordinasi Pileg/Pilpres/Pilgub/Pilbup

1 Keg

1 Keg

1 Keg

100

Catatan

12

LAMPIRAN 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMANDAU

NO

Indikator

SPM/ Standar Nasional

IKK

1

2

3

4

Target Renstra Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Analisis (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) 5

6

7

8

9

10

11

12

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

1

Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat

2

Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP

20 Keg

22 Keg

23 Keg

24 Keg

20 Keg

22 Keg

23 Keg

24 Keg

3

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

14 Keg

10 Keg

10 Keg

10 Keg

14 Keg

10 Keg

10 Keg

10 Keg

4

Jumlah LSM

21

21

21

21

21

22

21

21

70%

80%

82%

83%

70%

100%

82%

83%

70%

70%

75%

80%

70%

100%

75%

80%

5

6

Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Peningkatan Ketahanan Ekonomi

7

Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Sosial Budaya

70%

70%

75%

80%

70%

100%

75%

80%

8

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

75%

100%

100%

0%

75%

100%

100%

0%

Keterangan :

* ** ***

Rencana Review RPJPD/RPJMD Kabupaten Lamandau Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 Rencana Realisasi Target

13

LAMPIRAN 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN LAMANDAU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rancangan Awal RKPD No.

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian Kinerja

2

3

4

5

1

Kebutuhan Dana (Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

6

7

8

9

10

11

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM

I

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.597.047.250

4.597.047.250

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.409.782.275

1.409.782.275

BELANJA LANGSUNG

3.187.264.975

3.187.264.975


Nanga Bulik

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100%

743.022.200

I


Nanga Bulik

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100%

743.022.200

12 Bulan

46.800.000

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya Jasa Komunikasi, Nanga Bulik Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan

46.800.000

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Nanga Bulik

2


12 Bulan

50.099.500

2


Nanga Bulik Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12 Bulan

50.099.500

3

Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Nanga Bulik Penggandaan Penggandaan

12 Bulan

20.626.200

3

Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Nanga Bulik Penggandaan Penggandaan

12 Bulan

20.626.200

4


Nanga Bulik Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

22.478.300

4


Nanga Bulik Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

22.478.300

5

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Nanga Bulik Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat

12 Bulan

225.000

5


Nanga Bulik Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat

12 Bulan

225.000

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan Nanga Bulik Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan

1 Tahun

12.000.000

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan Nanga Bulik Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan

1 Tahun

12.000.000

7

Penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan

14.520.000

7

Penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan

14.520.000

8

Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

12 Bulan

204.230.200

8

Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

12 Bulan

204.230.200

9

Penyediaan keuangan


12 Bulan

159.168.000

9

Penyediaan keuangan


12 Bulan

159.168.000

10

Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah

12 Bulan

204.675.000

10

Rapat-rapat koordinasi konsultasi kedalam daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam Daerah

12 Bulan

204.675.000

12 Bulan

8.200.000

12 Bulan

8.200.000

Jasa

Nanga Bulik Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Terlaksananya koordinasi dan dan Nanga Bulik konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar daerah

administrasi

dan

Nanga Bulik

Nanga Bulik Dalam Daerah

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Tersedianya jaminan perizinan 11 perizinan kendaraan Luar Daerah kendaraan dinas / operasional dinas/operasional

Jasa

Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Terlaksananya koordinasi dan dan Nanga Bulik konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar daerah

administrasi

dan

Nanga Bulik

Nanga Bulik Dalam Daerah

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Tersedianya jaminan perizinan 11 perizinan kendaraan Luar Daerah kendaraan dinas / operasional dinas/operasional

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPD No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4

5

1

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur perlengkapan

Cakupan pelayanan sarana dan Nanga Bulik prasarana aparatur gedung

Lokasi

Indikator Kinerja


7

8

9

10

100%

175.560.875

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana dan Nanga Bulik prasarana aparatur

Kebutuhan Dana (Rp) 11

100%

175.560.875

Tercapainya Pengadaan Perlengkapan Sarana Kantor

1 Keg

91.844.875

1.

Pengadaan perlengkapan gedung Tercapainya Pengadaan Perlengkapan Nanga Bulik kantor Sarana Kantor

1 Keg

91.844.875

2.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Pemeliharaan Nanga Bulik kantor Gedung Kantor

1 Keg

10.635.000

2.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Nanga Bulik kantor Kantor

1 Keg

10.635.000

3.

Terpenuhinya Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Rutin/Berkala Nanga Bulik Cadang dan BBM Kendaraan Kendaraan Dinas / Operasional Dinas/Operasional Kantor

1 Tahun

66.081.000

3.

Terpenuhinya Pemeliharaan Suku Pemeliharaan Rutin/Berkala Nanga Bulik Cadang dan BBM Kendaraan Kendaraan Dinas / Operasional Dinas/Operasional Kantor

1 Tahun

66.081.000

4.

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

7.000.000

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Nanga Bulik Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor

1 Tahun

7.000.000

100%

38.650.000

III

100%

38.650.000

1 Paket

19.900.000

1.

1 Paket

19.900.000

1 Paket

18.750.000

2.

1 Paket

18.750.000

100%

110.000.000

IV

100%

110.000.000

1 Tahun

110.000.000

1.

1 Tahun

110.000.000

Tepat Waktu

8.542.500

V

1 Tahun

8.542.500

1.

Nanga Bulik Pameran Pembangunan

100%

15.330.000

VI

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Nanga Bulik Pameran Pembangunan

Meningkatnya Pengetahuan Nanga Bulik Masyarakat akan Tupoksi Kesbangpol

1 Kali

15.330.000

1.

Penyelenggaraan pameran tingkat Kabupaten

Nanga Bulik

1.

Rutin/Berkala

Nanga Bulik

Nanga Bulik

Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Nanga Bulik Tingkat Kepatuhan pegawai

Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan


Program peningkatan pengembangan Tingkat ketepatan menyerahkan sistem pelaporan capaian kinerja dan Nanga Bulik laporan kinerja dan keuangan keuangan 1.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Kerjasama Investasi 1.

VII

6

Program/Kegiatan

Pengadaan kantor

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta 1. Nanga Bulik perlengkapannya Perlengkapannya Pengadaan Pakaian khusus hari-hari Terlaksananya pengadaan pakaian 2. Nanga Bulik tertentu dinas aparatur Persentase sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber IV Nanga Bulik yang memiliki kompetensi sesuai Daya Aparatur bidangnya

VI

Kebutuhan Dana (Rp)

1.

III Program peningkatan disiplin aparatur

V

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja

Promosi

dan


Nanga Bulik

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1.

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarkat

Nanga Bulik


Program peningkatan disiplin Nanga Bulik Tingkat Kepatuhan pegawai aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Nanga Bulik perlengkapannya Perlengkapannya Pengadaan Pakaian khusus hari-hari Terlaksananya pengadaan pakaian Nanga Bulik tertentu dinas aparatur Persentase sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Nanga Bulik yang memiliki kompetensi sesuai Sumber Daya Aparatur bidangnya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Ada

Program Peningkatan Partisipasi 3.550.000 VII Masyarakat dalam Membangun Desa

Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat

1 kali

3.550.000

1.

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarkat

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Sesuai dengan Tupoksinya Nanga Bulik

Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

Nanga Bulik


Nanga Bulik

Tepat Waktu

8.542.500

1 Tahun

8.542.500

100%

15.330.000


1 Kali

15.330.000


Ada

3.550.000

Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat

1 kali

3.550.000

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPD No. 1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4

5

Terciptanya Rasa Aman dan Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan VIII Nanga Bulik Kenyamanan Lingkungan. Berbangsa dan Bernegara di Lingkungan Masyarakat 1 2

3 IX

X

XI


Pengembangan Komunitas Intelejen Daerah Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kontramtibmas Belanja Tim Terpadu Tngkat Kabupaten Lamandau Penanganan Gangguan Dalam Negeri

Nanga Bulik Terlaksananya Kominda


2

Forum Kewaspadaan Dini

Program Pendidikan Politik Masyarakat 1


2


3


Program Pengembangan Kebangsaan

Wawasan

1 Tahun

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

6

7

8

9

10

11

354.786.250 VIII

152.605.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Pengembangan Komunitas Intelejen Daerah Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur 2 Desa Dalam Meningkatkan Kontramtibmas Belanja Tim Terpadu Tngkat 3 Kabupaten Lamandau Penanganan Gangguan Dalam Negeri Program Pemberdayaan IX Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pengendalian dan Pengawasan 1 Orang Asing 1

Terciptanya Rasa Aman dan Ketertiban dalam Kehidupan Nanga Bulik Berbangsa dan Bernegara di Lingkungan Masyarakat

100%

354.786.250

Nanga Bulik Terlaksananya Kominda

1 Tahun

152.605.000

Terlaksananya Pemberdayaan Nanga Bulik Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kontramtibmas

1 Tahun

69.437.500

Terciptanya Rasa Aman dan Nyaman di Lingkungan Masyarakat

1 Tahun

132.743.750

100%

63.208.400

1 Tahun

12.245.900

1 Tahun

50.962.500

100%

227.222.500

1 Tahun

80.912.500

1 Tahun

84.630.000

1 Tahun

61.680.000

100%

854.754.750

1 Tahun

87.645.000

Terlaksananya Pemberdayaan Nanga Bulik Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kontramtibmas

1 Tahun

69.437.500

Terciptanya Rasa Aman dan Nyaman di Lingkungan Masyarakat

1 Tahun

132.743.750

100%

63.208.400

1 Tahun

12.245.900

1 Tahun

50.962.500

2


100%

227.222.500

X

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Nanga Bulik

1 Tahun

80.912.500

1


Nanga Bulik

1 Tahun

84.630.000

2


1 Tahun

61.680.000

3


Persentase Aparatur dan Nanga Bulik Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

100%

854.754.750

XI

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase Aparatur dan Masyarakat Nanga Bulik Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

1 Tahun

87.645.000

1

Sosialisasi Kesatuan Bangsa, Wasbang, Tannas dan Bela Negara Dalam Menegakkan Ideologi Negara

Terlaksananya Sosialisasi Kesatuan Nanga Bulik bangsa, Wasbang, Tannas dan Bela Negara

Nanga Bulik

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Nanga Bulik Menjaga Ketertiban dan Keamanan Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1

100%

Kebutuhan Dana (Rp)

Terlaksananya Pengawasan Terhadap Orang Lain Terlaksananya Forum Kewaspadaan Nanga Bulik Dini Nanga Bulik

Nanga Bulik

Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Terlaksananya Sosialisasi Pada Generasi Muda Terselenggaranya Sosialisasi dan Nanga Bulik Pembinaan Politik Bagi Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Partai Nanga Bulik Politik Yang Terdaftar Nanga Bulik

Nanga Bulik

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Terlaksananya Pengawasan Terhadap Orang Lain Terlaksananya Forum Kewaspadaan Nanga Bulik Dini Nanga Bulik

Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Terlaksananya Sosialisasi Pada Generasi Muda Terselenggaranya Sosialisasi dan Nanga Bulik Pembinaan Politik Bagi Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Partai Nanga Bulik Politik Yang Terdaftar

1


Terlaksananya Sosialisasi Kesatuan Nanga Bulik bangsa, Wasbang, Tannas dan Bela Negara

2

Ikrar Bersama Anak Bangsa

Nanga Bulik

Terwujudnya Ikrar Bersama Anak Bagi Pemuda

1 Tahun

142.610.000

2


Nanga Bulik


1 Tahun

142.610.000

3


Nanga Bulik

Terselenggaranya Perayaan HUT RI dan HUT Kabupaten Lamandau

1 Tahun

624.499.750

3


Nanga Bulik


1 Tahun

624.499.750

Catatan Penting 12

Rancangan Awal RKPD No. 1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2

3

4

5

Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki XII Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nanga Bulik Pemahaman Peningkatan Ketahanan Ekonomi

XII


100%

Kebutuhan Dana (Rp)

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


Kebutuhan Dana (Rp)

6

7

8

9

10

11

150.547.500 XII

Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Persentase Aparatur dan Masyarakat Nanga Bulik Yang Memiliki Pemahaman Peningkatan Ketahanan Ekonomi

100%

150.547.500

1.


Nanga Bulik

Meningkatnya Kesadaran Ketahanan Ekonomi Masyarakat

1 Tahun

105.230.000

1.


Nanga Bulik


1 Tahun

105.230.000

2.


Nanga Bulik

Terawasinya Pelaksanaan Perekonomian Masyarakat

1 Tahun

45.317.500

2.


Nanga Bulik

Terawasinya Pelaksanaan Perekonomian Masyarakat

1 Tahun

45.317.500

Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Persentase Aparatur dan Masyarakat Nanga Bulik Yang Memiliki Pemahaman Sosial dan Budaya

100%

198.570.000

Nanga Bulik Partisipasi Masyrakat Dalam Pemilu

1 Tahun

70.287.500

Meningkatnya Komunikasi di Kalangan Nanga Bulik Pemuda Antar Umat Beragama

1 Tahun

128.282.500

100%

243.520.000

Program Budaya 1.

2.

Pembangunan

Bidang Sosial

Saresehan Peningkatan Peran Tokoh Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama Forum Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, Gereja, Hindu kaharingan dan Buddha

Persentase Aparatur dan Nanga Bulik Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Sosial dan Budaya

100%

198.570.000 XII

Nanga Bulik Partisipasi Masyrakat Dalam Pemilu

1 Tahun

70.287.500

1.

Meningkatnya Komunikasi di Nanga Bulik Kalangan Pemuda Antar Umat Beragama

1 Tahun

128.282.500

2.

XIV Program Dukungan Kelancaran Pemilu

Kabupaten Lamandau


1.

Posko Tim Koordinasi Pileg/Pilpres/Pilbup

Kabupaten Lamandau

Terselenggaranya Pemilu Pilgub

2

Sekretariat tim koordinasi kelancaran penyelenggaraan Pilgu dan Monitoring Penyelenggaraan Pilgub

Kabupaten Lamandau


100% 1 Keg

1 Keg

243.520.000 XIV

Saresehan Peningkatan Peran Tokoh Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Umat Beragama Forum Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, Gereja, Hindu kaharingan dan Buddha Program Dukungan Kelancaran Pemilu

Kabupaten Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Lamandau

45.600.000

1.


Kabupaten Lamandau


197.920.000

2

Sekretariat tim koordinasi kelancaran penyelenggaraan Pilgu dan Monitoring Penyelenggaraan Pilgub

Kabupaten Lamandau


1 Keg

1 Keg

45.600.000

197.920.000

Catatan Penting 12

LAMPIRAN 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAKESBANGPOL TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan No. Daerah dan Program/Kegiatan 1

2

3

Lokasi 4

Rencana Tahun 2015 Target Pagu Indikatif Capaian (Rp) 5 6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Target Pagu Indikatif Capaian (Rp) 9 10

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.597.047.250

5.101.801.459

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.409.782.275

1.586.005.059

BELANJA LANGSUNG

3.187.264.975

3.515.796.400

Program Pelayanan Perkantoran

I

Administrasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Nanga Bulik

100%

743.022.200

DAU

100%

1.090.899.000

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Nanga Bulik

12 Bulan

46.800.000

12 Bulan

46.800.000

2


Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Nanga Bulik

12 Bulan

50.099.500

12 Bulan

60.099.000

3

Penyediaan Barang Penggandaan

dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Nanga Bulik

12 Bulan

20.626.200

12 Bulan

40.000.000

4


Tersedianya Alat Tulis Kantor

Nanga Bulik

12 Bulan

22.478.300

12 Bulan

40.000.000

5


Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat

Nanga Bulik

12 Bulan

225.000

12 Bulan

3.000.000

Cetakan

No.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2 6 7 8

II

Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3

Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan

dan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Kebutuhan Makan dan Penyediaan makanan dan minuman Minum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya koordinasi dan keluar daerah konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

9

Penyediaan Jasa administrasi keuangan

10

Terlaksananya koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi konsultasi pelaksanaan kegiatan kedalam daerah kedalam Daerah

11

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Tersedianya jaminan perizinan perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas / operasional

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan pelayanan sarana dan Aparatur prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung Tercapainya Pengadaan Perlengkapan 1. kantor Sarana Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya Pemeliharaan Gedung 2. kantor Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terpenuhinya Pemeliharaan Suku 3. Dinas / Operasional Cadang dan BBM Kendaraan Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Pemeliharaan 4. Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor

Lokasi 4


Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


Nanga Bulik

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

15.000.000

Nanga Bulik

12 Bulan

14.520.000

12 Bulan

16.000.000

Luar Daerah

12 Bulan

204.230.200

12 Bulan

350.000.000

Nanga Bulik

12 Bulan

159.168.000

12 Bulan

250.000.000

Dalam Daerah

12 Bulan

204.675.000

12 Bulan

250.000.000

Nanga Bulik

12 Bulan

8.200.000

12 Bulan

20.000.000

Nanga Bulik

100%

175.560.875

100%

295.000.000

Nanga Bulik

1 Keg

91.844.875

1 Keg

200.000.000

Nanga Bulik

1 Keg

10.635.000

1 Keg

10.000.000

Nanga Bulik

1 Tahun

66.081.000

1 Tahun

70.000.000

Nanga Bulik

1 Tahun

7.000.000

1 Tahun

15.000.000

DAU

No.


1

2

3

III Program peningkatan disiplin aparatur

IV

Tingkat Kepatuhan pegawai

Nanga Bulik

100%

38.650.000

beserta Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Nanga Bulik

1 Paket

1 Paket

25.000.000

1 Paket

25.000.000

100%

110.000.000

1 Tahun

110.000.000

Tepat Waktu

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

100%

20.000.000

1 Kali

20.000.000

Ada

3.550.000

1 kali

3.550.000

1 Paket

18.750.000

Persentase sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya yang memiliki kompetensi sesuai Aparatur bidangnya

Nanga Bulik

100%

110.000.000

1 Tahun

110.000.000


Program peningkatan pengembangan sistem Tingkat ketepatan menyerahkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan laporan kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Kerjasama Investasi

Promosi


dan

Nanga Bulik Tepat Waktu

8.542.500


Nanga Bulik

1 Tahun

8.542.500

Pameran Pembangunan

Nanga Bulik

100%

15.330.000


Nanga Bulik

1 Kali

15.330.000

Ada

3.550.000

1 kali

3.550.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa dalam membangun desa 1.

Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Keikutsertaan dalam kegiatan bulan Gotong Royong Masyarkat bhakti gotong royong masyarakat

Nanga Bulik

8


19.900.000

Nanga Bulik

DAU

Catatan Penting

50.000.000

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari Terlaksananya pengadaan pakaian tertentu dinas aparatur

Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Sumber Dana 7

100%

2.

1.

VII

4

Pengadaan Pakaian perlengkapannya

1. VI

Dinas

Lokasi


1.

1.

V

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

DAU

DAU

DAU

DAU

No.


1

2

Program Peningkatan Keamanan VIII Kenyamanan Lingkungan.


Lokasi 4


Terciptanya Rasa Aman dan dan Ketertiban dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Lingkungan Masyarakat

Nanga Bulik

100%

354.786.250

Sumber Dana 7 DAU

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Target Pagu Indikatif Capaian (Rp) 9 10 100%

426.309.250

1

Pengembangan Komunitas Intelejen Daerah

Terlaksananya Kominda

Nanga Bulik

1 Tahun

152.605.000

1 Tahun

155.059.250

2

Sosialisasi Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Kontramtibmas

Terlaksananya Pemberdayaan Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Nanga Bulik Kontramtibmas

1 Tahun

69.437.500

1 Tahun

121.250.000

3

Belanja Tim Terpadu Tngkat Kabupaten Terciptanya Rasa Aman dan Nyaman di Lamandau Penanganan Gangguan Nanga Bulik Lingkungan Masyarakat Dalam Negeri

1 Tahun

132.743.750

1 Tahun

150.000.000

Nanga Bulik

100%

63.208.400

100%

63.208.400

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan IX Menjaga Ketertiban dan Keamanan

DAU

1


Terlaksananya Pengawasan Terhadap Orang Lain

Nanga Bulik

1 Tahun

12.245.900

1 Tahun

12.245.900

2


Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini

Nanga Bulik

1 Tahun

50.962.500

1 Tahun

50.962.500

No.


1

2

X

3

Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Terlaksananya Sosialisasi Pada Sosialisasi Demokratisasi Kepada Pelajar Generasi Muda

Program Pendidikan Politik Masyarakat 1

XI

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi 4


Nanga Bulik

100%

227.222.500

Nanga Bulik

1 Tahun

Sumber Dana 7 DAU

Catatan Penting 8


236.542.500

80.912.500

1 Tahun

80.912.500

2


Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan Politik Bagi Masyarakat

Nanga Bulik

1 Tahun

84.630.000

1 Tahun

84.630.000

3


Terlaksananya Pembinaan Partai Politik Nanga Bulik Yang Terdaftar

1 Tahun

61.680.000

1 Tahun

71.000.000

100%

863.999.750

Program Kebangsaan

Pengembangan

Wawasan

Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Nanga Bulik

100%

854.754.750

DAU

1


Terlaksananya Sosialisasi Kesatuan bangsa, Wasbang, Tannas dan Bela Negara

Nanga Bulik

1 Tahun

87.645.000

1 Tahun

87.000.000

2



Nanga Bulik

1 Tahun

142.610.000

1 Tahun

152.500.000

3



Nanga Bulik

1 Tahun

624.499.750

1 Tahun

624.499.750

Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Nanga Bulik

100%

150.547.500

100%

119.000.000


Nanga Bulik

1 Tahun

105.230.000

1 Tahun

68.750.000

Nanga Bulik

1 Tahun

45.317.500

1 Tahun

50.250.000

XII Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi

1.


2.

Monitoring dan Pengawasan Terhadap Terawasinya Pelaksanaan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi Perekonomian Masyarakat

DAU

No.


1

2


Persentase Aparatur dan Masyarakat XII Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya Yang Memiliki Pemahaman Sosial dan Budaya Saresehan Peningkatan Peran Tokoh 1. Agama Dalam Memperkuat Kerukunan Partisipasi Masyrakat Dalam Pemilu Umat Beragama Meningkatnya Komunikasi di Kalangan Forum Komunikasi Pemuda Remaja 2. Masjid, Gereja, Hindu kaharingan dan Pemuda Antar Umat Beragama Buddha XIV Program Dukungan Kelancaran Pemilu


Lokasi 4


Nanga Bulik

100%

198.570.000

Nanga Bulik

1 Tahun

Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

1.



Kabupaten Lamandau

2

Sekretariat tim koordinasi kelancaran penyelenggaraan Pilgu dan Monitoring


Kabupaten Lamandau

Sumber Dana 7

8


217.287.500

70.287.500

1 Tahun

70.287.500

1 Tahun

128.282.500

1 Tahun

147.000.000

100%

243.520.000

1 Keg

DAU

Catatan Penting

DAU

100% 1 Keg

45.600.000 1 Keg

0

197.920.000

0 1 Keg

0

RENCANA KERJA (RENJA)

Recommend Documents