B
A
N
T
E
N
RENCANA KERJA (RENJA)
B
A
P
P
E
D
A
P
R O
V
IN
S
I
DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH PROPINSI BANTEN
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DPPKD) Jl. SYEH NAWAWI AL BANTANI PALIMA SERANG TELP. 0254-7051152
Rancangan Renja DPPKD Provinsi Bnaten Tahun 2016
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam UU No. 25 Tahun 2004 diwujudkan melalui penyusunan RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). RKPD untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun merupakan penjabarandari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RPK), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
E
N
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD menjadi pedoman penyusunan
T
RAPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Rencana Kerja (Renja-
N
SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD
A
dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
B
yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
IN
S
I
mendorong partisipasi masyarakat.
Demikian, diharapkan semoga Dokumen RencanaKerja (RENJA)DPPKD Provinsi
O V
Banten Tahun 2016 ini dapat mendukung proses penyelenggaraan pelaksanaan tugaspokok
P
R
dan fungsi kegiatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
B
A
P
P
E
D
A
WassalamualaikumWarrahmatullahiWabarakatuh
Serang,
Juni 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSIBANTEN
Drs. WAHYU WARDHANA, MA Nip. 19591001 198803 1 003
i
Rancangan Renja DPPKD Provinsi Bnaten Tahun 2016
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .......................................................................................
i
DAFTAR ISI ......................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL .............................................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN ..........................................................................
1-1
1.1.
Latar Belakang ........................................................................................
1-2
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan...................................................................
1-8
1.3.
Maksud danTujuan ................................................................................
1-9
1.4.
SistematikaPenulisan .............................................................................
1-10
GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN TA 2014/201 ............................................................................................ Evaluasi PelaksanaanRenja DPPKD Tahun 2014 dan 2015 Serta Hasil Renja DPPKD ...................................................................
B
2.1.
A
N
T
E
N
BAB II
2–1 2-1
S
I
2.1.1 Rencana dan Realisasi Output Kegiatan, Realisasi
IN
Outcome Kegiatan ................................................................................
2- 2
O V
2.1.2 Faktor-faktor Penyebab TidakTercapainyaatau Melebihi Target, danImplementasiTerhadapCapaian
P
R
Renstra DPPKD ....................................................................................
2-10 2-31
2.1.3 Capaian Realisasi Fisik dan Kegiatan TahunAnggaran 2015 .........................................................................................................
2-33
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016
3–1
3.1.
Tujuan dan Sasaran ................................................................................
3–1
3.2
Program ...................................................................................................
3–5
3.3
Kegiatan ..................................................................................................
3–6
PENUTUP .......................................................................................
4–1
B
A
P
P
BAB III
E
D
A
2.1.3.Target dan Realisasi Pendapatan Daerah ..................................
BAB IV
ii
Rancangan Renja DPPKD Provinsi Bnaten Tahun 2016
DAFTAR TABEL
Target dan Realisasi Belanja tidak Langsung DPPKD Provinsi Banten Tahun 2013
2 -10
TABEL 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA DPPKD dan Pencapaian Renstra DPPKD 2012-2017 Tahun Anggaran 2013
2 -13
TABEL 2.3
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013
2 -31
TABEL 2.4
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013
2 -32
TABEL 2.5
Target dan Reaslisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014
2 -32
TABEL 2.6
Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung TA. 2014 s/d Periode Februari 2014 Berdasarkan Progres Fisik dan Keuangan
2 -33
TABEL 2.7
Rekapitulasi Program Kegiatan Belanja Langsung TA. 2014 s/d Periode Februari 2014 Berdasarkan Progres Fisik dan Keuangan
2 -34
TABEL 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKD Provinsi Banten
2 -39
TABEL 2.9
Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Provinsi Banten
2 -43
I
B
A
N
T
E
N
TABEL 2.1
IN
S
TABEL2.10 Usulan Program dan Kegitan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2015Provinsi Banten Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPPKD TA.2015 Provinsi Banten
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
TABEL
2 -60
iii
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
Rancangan Renja DPPKD Provinsi Bnaten Tahun 2016
iv
BAB 1
Pendahuluan
BAB 1
1.1
Pendahuluan
Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah dituangkan kedalam 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan yaitu : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau lima tahunan, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau 25 tahunan.
A
N
T
E
N
Pada Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa ” SKPD menyusun menyusun Renja SKPD dan pada ayat (2) “Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
I
S
b. penyusunan rancangan Renja SKPD;
B
a. persiapan penyusunan RenjaSKPD;
IN
c. pelaksanaan forum SKPD; dan
O V
d. penetapan Renja SKPD.
A
P
R
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 mendatang merupakan implementasi dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 adalah:
P
E
D
“BERSATU MEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”
A
P
Penjabaran makna dari Visi Banten di atas adalah sebagai berikut : :
Merupakan tekad, sikap, dan komitmen seluruh masyarakat Banten untuk bersatumenyamakan persepsi, gerak langkah yang seiring sejalan sinergis membangun kebersamaan dalam membangun Banten serta proaktif memajukan bangsa dan negara dalam kerangka persatuan dan kesatuan NKRI.
:
Merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin dan tingkat pengangguran, meningkatnya perekonomian dan daya beli masyarakat, meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan serta terwujudnya kebanggaan jati diri masyarakat Banten.
B
Bersatu
Sejahtera
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
1-1
Iman dan Taqwa
:
Merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan tidak akan membawa kemaslahatan bila tidak dilandasi keimanan dan ketaqwaan.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016.
:
Misi Kedua
:
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah/Kawasan Berwawasan Lingkungan, ditujukan untuk konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Banten serta meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
R
O V
IN
S
I
B
A
Misi Pertama
N
T
E
N
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan5 (lima) Misi sebagai berikut:
A
P
P
E
D
A
P
Pemantapan Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
:
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Religius, Cerdas dan Berdaya Saing dalam Kerangka Penguatan NKRI ditujukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, agamis dan berdaya saing;
:
Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang ditujukan untuk mewujudkan Banten rukun damai, membangun kebersamaan yang sinergis antara pusat-daerah, beserta stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara terintergrasi membangun Banten;
B
Misi Ketiga
Misi Keempat
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
1-2
Misi Kelima
:
Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
Sebagai bentuk keterpaduan dan kesinambungan pembangunan maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 mengakomodir dan mendukung pencapaian RKPD Provinsi Banten Tahun 2016.
A
N
T
E
N
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 diterjemahkan dalam bentuk : (1) Tujuan, (2) Sasaran, (3) Strategi, (4) Arah Kebijakan, (5) Urusan Wajib atau Pilihan, (6) Program dan Kegiatan untuk selanjutnya disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2016.
S
I
B
Memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai dan berbagai isu serta permasalahan yang dihadapi, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2016 memperhatikan isu – isu strategis daerah sebagai berikut : Pengangguran dan daya saing tenaga kerja;
2)
Kemiskinan dan kerawanan sosial;
3)
Keamanan pangan, distribusi pangan dan produktivitas pangang;
4)
Daya saing, pemasaran investasi dan komoditas;
5)
Konektivitas dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
6)
Pendidikan orientasi pasar kerja;
7)
Akses dan mutu pelayanan kesehatan;
O V
R
P
A
D
E
P
P
Tata ruang, kelestarian lingkungan hidup, sumber daya air dan kerawanan kebencanaan;
A
8)
IN
1)
B
9)
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
10) Pilkada Banten Sehingga ditetapkan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 yaitu ” PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING SDM UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERDAULAT, MANDIRI , BERKEPRIBADIAN DAN BERKEADILAN”. Berdasarkan tema tersebut dijabarkan dan ke dalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Tahun 2016 sebagai berikut : 1)
Peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran;
2)
Perlindungan Sosial, pemberdayaan ekonomi dan antisipasi kerawanan sosial;
3)
Pemantapan ketahanan pangan; Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
1-3
4)
Peningkatan daya saing, pemasaran investasi dan komoditas;
5)
Peningkatan konektivitas dan daya dukung kawasan pusat pertumbuhan;
6)
Peningkatan kapasitas pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja;
7)
Optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan dan integrasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
8)
Pengendalian tata ruang, kelestrarian lingkungan hidup dan sumber daya air, mitigasi serta adaptasi bencana
9)
Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;
10) Peningkatan keamanan, ketertiban dan kondusivitas masyarakat.
T
E
N
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten merupakan langkah awal proses perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Banten dimulai dari :
IN
S
I
B
A
N
1. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD) Provinsi Banten oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah atau yang saat ini lebih dikenal dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan berpedoman pada Renstra-SKPD. Selanjutnya, SKPD :
A
P
R
O V
2. Menyelenggarakan Forum SKPD Provinsi Banten untuk membahas dan menjaring rencana program dan kegiatan berdasarkan Rancangan RenjaSKPD Provinsi Banten, Aspirasi Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota dan masukan stakeholders lainnya. Hasil penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi Banten selanjutnya digunakan sebagai masukan dalam :
Landasan Hukum
B
1.2
A
P
P
E
D
Penyusunan Rancangan II Renja-SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD Provinsi, dimana prioritas kegiatannya sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Provinsi maupun APBN.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
1-4
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
3.
A
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
P
E
D
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
B
A
P
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
1-5
Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).
1.3
Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
T
E
N
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RENSTRA. SKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten pada tahun 2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
B
A
N
Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 ditujukan untuk : Menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2016;
2.
Merumuskan rancangan kerangka ekonomi daerah;
3.
Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.
O V
IN
S
I
1.
A
P
R
Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:
1.
Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
B
A
2.
P
P
E
D
Menjadi acuan bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada tahun 2016;
3.
Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
4.
Sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
5.
Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
1-6
1.4
Hubungan Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
N
Rencana Strategis atau RENSTRA Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebelumnya dimulai dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017. RPJMD Merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah (Gubernur terpilih); yang memuat :
E
a. Strategi Pembangunan daerah
N
T
b. Kebijakan Umum
A
c. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
B
d. Program SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan dan lintas wilayah.
D
A
P
R
O V
IN
S
I
Dalam RENSTRA dinas hanya memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Prioritas Daerah, Strategi, Kebijakan dan Program Dinas dengan periode waktu lima tahunan. Untuk itu perlu dokumen perencanaan lainnya yang mengatur secara lebih lanjut dan rinci implementasi dari kebijakan dan program dinas kedalam kegiatan-kegiatan, yang direncanakan pada tiap tahunnya. Dokumen perencanaan tersebut lebih dikenal dengan istilah RENJA SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah).
P
E
Adapun hubungan RENJA Dinas dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :
B
A
P
Setiap SKPD menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten dan mengacu pada Renstra Dinas, yang diawali melalui Forum SKPD pada setiap Dinas/Badan/Kantor/Biro; Rancangan Awal Renja SKPD Provinsi Banten termasuk Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi input bagi Bappeda Provinsi Banten untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten menjadi Rancangan RKPD Provinsi Banten. Rancangan RKPD Provinsi Banten dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Banten; Hasil Musrenbang Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten;
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
1-7
Hasil Musrenbang Provinsi Banten digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten; Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Provinsi Banten dalam pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD, dimana diantaranya adalah Rancangan Akhir Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
N
T
E
N
Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Banten maka SKPD Provinsi Banten menetapkan Rancangan Akhir Renja SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD, dimana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten juga menetapkan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
Adapun hubungan (keterkaitan) antara Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diilustrasikan secara diagramatis sebagai berikut :
Dokumen Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 merupakan Rencana Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Gubenur nomor 14 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi DPPKD, serta mampu mewujudkan rumusan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten dan Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 (Visi, Misi,
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
1-8
Tujuan, Sasaran, Prioritas Daerah, Strategi, Kebijakan dan Program) secara optimal.
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2016
DINAS PENDAPATAN DAN DAERAH PROVINSI BANTEN
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 disajikan dengan urutan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN
E
GAMBARAN UMUM SKPD
T
BAB II
N
Bab ini berisikan uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud, dan Tujuan, serta Sistematika Penyajian.
A
N
Bab ini berisikan uraian tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 DAN 2015.
IN
S
I
B
BAB III
O V
Bab ini berisikan uraian tentang evaluasi Renja Tahun 2014, Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan 2015, permasalahan dan solusi. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN
A
P
R
BAB IV
P
E
D
Bab ini berisikan Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendapatan dan Pengeleloaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016. PENUTUP Bab ini berisikan uraian tentang penutup
B
A
P
BAB V
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
1-9
BAB 2
Gambaran Umum
GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB 2
2.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPPKD
N
T
E
N
Kedudukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam struktur Pemerintahan Provinsi Banten adalah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mengemban tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah , dengan Tugas dan Fungsi utama sebagai :
A
TUGAS POKOK
S
I
B
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
FUNGSI DPPKD secara umum: 1. Menyusun Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Strategis Pemerintahan Daerah; 2. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan Dinas; 3. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Dinas dengan instansi terkait; 4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; 5. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas; 6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; FUNGSI DPPKD secara khusus: 1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 2. Melaksanakan Bendahara Umum Daerah (BUD); 3. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD; 4. Menyusun kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBD; 5. Menyiapkan Anggaran Kas; 6. Mengesahkan DPA – SKPD / DPPA – SKPD; 7. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 8. Menetapkan Surat Penyedian Dana (SPD); 9. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 10. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 11. Melaksanakan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan daerah; Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐1
BAB 2
Gambaran Umum
12. Menyajikan informasi keuangan daerah; 13. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah; 14. Menunjuk pejabat dilingkungan SKPD selaku kuasa BUD; Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari: Kepala Dinas;
b.
Sekretaris;
c.
Bidang Pendapatan;
d.
Bidang Anggaran;
e.
Bidang Perbendaharaan;
f.
Bidang Bina Keuangan Daerah;
g.
Bidang Akuntansi;
h.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
i.
Kelompok Jabatan Fungsional.
B
A
N
T
E
N
a.
IN
S
I
Berikut ini diuraikan tugas dan fungsi unit kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten:
O V
A. Kepala Dinas
A
P
R
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
P
E
D
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
P
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
B
A
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai rencana strategis dinas; c. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas; d. Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi bidang pendapatan, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang bina keuangan daerah dan bidang akuntansi; e. Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pengendalian pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; f. Pembinaan, penyelenggaraan dan koordinasi administrasi ketatausahaan dinas; g. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐2
BAB 2
Gambaran Umum
h. Pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi; i.
Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja dinas; b. Merumuskan kebijakan teknis operasional dibidang pendapatan, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang bina keuangan daerah, bidang akuntansi dan unit pelaksana teknis dinas; c. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dinas;
E
N
d. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota;
B
A
f. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya;
N
T
e. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
I
(3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah membawahkan:
O V
b. Kepala Bidang Pendapatan;
IN
S
a. Sekretaris;
c. Kepala Bidang Anggaran;
R
d. Kepala Bidang Perbendaharaan;
A
P
e. Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah;
D
f. Kepala Bidang Akuntansi;
P
E
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
B
A
P
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
B. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. (1) Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; b. Penyiapan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐3
BAB 2
Gambaran Umum
c. Penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasiprogram administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan; f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan. (2) Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan dinas;
T
E
N
b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
A
N
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
S
I
B
d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
O V
IN
e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
R
f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
A
P
g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
D
h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Dinas;
P
P
E
i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
A
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
B
(3) Dalam pelaksanaan tugas pokok, Sekretaris Dinas membawahkan : a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. Adapun uraian tugas dari masing-masing Sub Bagian tersebut adalah sebagai berikut : a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, bahan produk hukum dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas.
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐4
BAB 2
Gambaran Umum
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja sub bagian; b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan dinas; c. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas; d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dinas; f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas;
N
g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
N
i. Melaksanakan penyiapan bahan produk hukum;
T
E
h. Melaksanakan fungsi kehumasan;
B
A
j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian lingkup dinas;
O V
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
IN
S
I
k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
A
P
R
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan dinas.
E
D
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
P
P
a. Menyusun rencana kerja sub bagian;
B
A
b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan dinas; c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN; d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan dinas sesuai anggaran yang telah ditetapkan; e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan; g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajakpajak; h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja dinas;
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐5
BAB 2
Gambaran Umum
i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas; j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas; k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan programdan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
N
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
E
a. Menyusun rencana kerja sub bagian;
A
N
T
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;
I
B
c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN;
IN
S
d. Melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan Dinas;
O V
e. Melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan indikator keberhasilan kegiatan dinas;
P
R
f. Melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan kedalam program kegiatan;
D
A
g. Melaksanakan penyiapan program dan kegiatan Dinas dari Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
P
E
h. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Dinas;
B
A
P
i. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu penyelenggaraan kegiatan Dinas; j. Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN; k. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN; l. Melaksanakan laporan dan akuntabilitas kegiatan Dinas; m. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
C. Kepala Bidang Pendapatan Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐6
BAB 2
Gambaran Umum
evaluasi teknis operasional dibidang pendapatan daerah. (1) Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyiapan bahan kebijakan teknis, pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan; b. Penyiapan bahan pedoman pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan; c. Pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan;
N
d. Pengkoordinasian pengelolaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainlain, data dan informasi pendapatan;
N
T
E
e. Pelaksanaan pengendalian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain;
B
A
f. Penyiapan bahan pelaksanaan program dan kegiatan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan;
O V
IN
S
I
g. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan bidang pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan.
R
(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pendapatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
P
a. Menyusun rencana kerja bidang;
E
D
A
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan;
P
P
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain, data dan informasi pendapatan;
B
A
d. Menyiapkan bahan pengendalian pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainlain, data dan informasi pendapatan; e. Menyiapkan bahan penerimaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lainlain, data dan informasi pendapatan; f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain; g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis data dan informasi pendapatan; h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugasnya; i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐7
BAB 2
Gambaran Umum
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. (3) Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pendapatan membawahkan: a. Kepala Seksi Pajak Daerah; b. Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain; c. Kepala Seksi Data dan Informasi Pendapatan. Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi Pendapatan Asli Daerah: a.
Kepala Seksi Pajak Daerah
N
Kepala Seksi Pajak Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pajak daerah.
N
T
E
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pajak Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
A
a. Menyusun rencana kerja seksi;
O V
IN
S
I
B
b. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan;
D
A
P
R
c. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis meliputi pendataan, penetapan, penagihan, penerimaan dan pengumpulan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan;
B
A
P
P
E
d. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan atas keberatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan; e. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis meliputi Nilai Jual Kendaraan Bermotor; f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan atas keberatan pajak daerah; g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pajak daerah; h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan retribusi dan pendapatan lain-lain. Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐8
BAB 2
Gambaran Umum
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja seksi; b. Melaksanakan penyusunan rencana penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain; c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tentang sumbersumber dan potensi penerimaan dari retribusi dan pendapatan lain-lain; d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain;
N
e. Melaksanakan koordinasi sesuai petunjuk teknis tentang penerimaan retribusi dan pendapatan;
Kepala Seksi Data dan Informasi Pendapatan
I
c.
B
A
N
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
T
E
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi retribusi dan pendapatan lain-lain;
O V
IN
S
Kepala Seksi Data dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi pendapatan.
A
P
R
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Data dan Informasi Pendapatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
D
a. menyusun rencana kerja seksi; teknis
P
P
E
b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi pendapatan;
B
A
c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah; d. melaksanakan kajian dan pengembangan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah; e. melaporkan seluruh data dan informasi pendapatan secara rutin dan berkala; f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; g. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐9
BAB 2
Gambaran Umum
D. Kepala Bidang Anggaran Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, koordinasi, evaluasi dibidang anggaran. (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan anggaran, anggaran I dan anggaran II; b. Penyusunan pedoman dan standarisasi perencanaan anggaran, anggaran I dan anggaran II;
E
N
c. Pembinaan dan pengendalian perencanaan anggaran, anggaran I dan anggaran II;
A
N
T
d. Pengkoordinasiaan kegiatan bidang perencanaan anggaran, anggaran I dan anggaran II;
S
I
B
e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan anggaran, anggaran I dan anggaran II;
O V
IN
f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan program dan kegiatan bidang perencanaan anggaran, anggaran I dan anggaran II; g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
P
R
(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Anggaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
D
A
a. Menyusun rencana kerja bidang;
P
E
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan anggaran, anggaran I dan anggaran II;
B
A
P
c. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan dan pengendalian perencanaan anggaran, anggaran I dan anggaran II; d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis perencanaan anggaran, anggaran I dan anggaran II; e. Menyiapkan bahan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD/penjabaran Perubahan APBD; f. Menyiapkan bahan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPAPPKD/DPPA-PPKD; g. Menyiapkan bahan nota keuangan sebagai bahan rapat paripurna dengan DPRD; h. Menyiapkan bahan jawaban gubernur atas tanggapan fraksi DPRD terhadap raperda APBD dan/atau perubahan APBD; Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐10
BAB 2
Gambaran Umum
i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Anggaran membawahkan: a. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran; b. Kepala Seksi Anggaran I; c. Kepala Seksi Anggaran II. Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi adalah sebagai berikut : Kepala Seksi Perencanaan Anggaran
N
a.
A
N
T
E
Kepala Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan perencanaan anggaran.
IN
S
a. Menyusun rencana kerja seksi;
I
B
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
O V
b. Melaksanakan penyusunan standar perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
P
R
c. Melaksanakan penyusunan pedoman perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
A
d. Melaksanakan penyusunan rencana penggunaan pendapatan; usulan
bahan
rencana
anggaran
P
E
D
e. Melaksanakan pengumpulan SKPD/PPKD;
B
A
P
f. Melaksanakan pengolahan data dan rencana anggaran SKPD; g. Melaksanakan verifikasi rencana anggaran SKPD/PPKD; h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Anggaran I Kepala Seksi Anggaran I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan penyusunan dan pelaksanaan APBD. (1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Anggaran I mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja seksi;
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐11
BAB 2
Gambaran Umum
b. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan Raperda APBD dan/atau perubahan APBD; c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan PPAS pada Dinas Daerah dan Sekretariat DPRD; d. Melaksanakan pengumpulan usulan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan DPPA-SKPD pada Dinas Daerah dan Sekretariat DPRD; e. Melaksanakan fasilitasi verifikasi usulan RKA-SKPD/PPKD; f. Melaksanakan kajian teknis usulan pergeseran anggaran pada Dinas Daerah dan Sekretariat DPRD;
Kepala Seksi Anggaran II
T
c.
E
N
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
B
A
N
Kepala Seksi Anggaran II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan penyusunan dan pelaksanaan APBD.
IN
S
I
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Anggaran II mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
O V
a. Menyusun rencana kerja seksi;
P
R
b. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan rapergub penjabaran APBD dan/atau penjabaran perubahan APBD;
E
D
A
c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan PPAS pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Non Perangkat Daerah Lainnya;
B
A
P
P
d. Melaksanakan pengumpulan usulan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan DPPA-SKPD pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Non Perangkat Daerah Lainnya; e. Melaksanakan fasilitasi verifikasi usulan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD; f. Melaksanakan kajian teknis usulan pergeseran anggaran pada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerahdan Non Perangkat Daerah Lainnya; g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐12
BAB 2
Gambaran Umum
E. Kepala Bidang Perbendaharaan Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, koordinasi, evaluasi dibidang perbendaharaan. (1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyiapan bahan kebijakan teknis operasional bidang perbendaharaan; b. Penyiapan bahan pedoman dan standarisasi pengelolaan perbendaharaan; c. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan penataan perbendaharaan I, perbendaharaan II dan kas daerah;
T
E
N
d. Pengkoordinasian pengelolaan perbendaharaan I, perbendaharaan II dan kas daerah;
A
N
e. Penyiapan bahan program dan kegiatan perbendaharaan I, perbendaharaan II dan kas daerah; dan
kegiatan
S
I
B
f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan program perbendaharaan I, perbendaharaan II dan kas daerah.
O V
IN
(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja bidang;
A
P
R
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perbendaharaan I, perbendaharaan II dan kas daerah;
E
D
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan I, perbendaharaan II dan kas daerah;
A
P
P
d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis perbendaharaan I, perbendaharaan II dan kas daerah;
B
e. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
f. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi dan rekonsiliasi data DAU gaji dan SP2D; g. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas; h. Menyiapkan bahan surat penyediaan dana (SPD); i. Menyiapkan bahan penelitian SPM UP/GU/TU, SPM-LS dan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D); j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐13
BAB 2
Gambaran Umum
(3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Perbendaharaan membawahkan: a. Kepala Seksi Perbendaharaan I; b. Kepala Seksi Perbendaharaan II; c. Kepala Seksi Kas Daerah. Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi tersebut adalah sebagai berikut : a.
Kepala Seksi Perbendaharaan I
N
Kepala Seksi Perbendaharaan I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perbendaharaan I.
T
E
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perbendaharaan I mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
A
N
a. Menyusun rencana kerja seksi;
I
B
b. Melaksanakan penyusunan kebijakan perbendaharaan untuk Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan DPRD;
IN
S
c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan perbendaharaan untuk Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan DPRD;
R
O V
d. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan perbendaharaan untuk Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan DPRD;
A
P
e. Melaksanakan evaluasi, pengendalian, pembinaan pengelolaan perbendaharaan untuk Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan DPRD;
D
f. Melaksanakan penelitian pembayaran atas beban biaya anggaran daerah;
B
A
P
P
E
g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran terhadap kredit anggaran; h. Melaksanakan penelitian atas SPM GU/UP/TU dan SPM-LS; i. Melaksanakan penerbitan SP2D, dan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP); j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Perbendaharaan II Kepala Seksi Perbendaharaan II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perbendaharaan II. (1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perbendaharaan II mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐14
BAB 2
Gambaran Umum
a. Menyusun rencana kerja seksi; b. Melaksanakan penyusunan kebijakan perbendaharaan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan non perangkat daerah lainnya; c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan perbendaharaan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan non perangkat daerah lainnya; d. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan perbendaharaan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan non perangkat daerah lainnya;
N
T
E
N
e. Melaksanakan evaluasi, pengendalian, pembinaan pengelolaan perbendaharaan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan non perangkat daerah lainnya;
B
A
f. Melaksanakan penelitian pembayaran atas beban biaya anggaran daerah;
S
I
g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan anggaran terhadap kredit anggaran;
IN
h. Melaksanakan penelitian atas SPM GU/UP/TU dan SPM-LS;
R
O V
i. Melaksanakan penerbitan SP2D, dan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP);
D
Kepala Seksi Kas Daerah
E
c.
A
P
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
B
A
P
P
Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan kas daerah. (1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja seksi; b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas; c. Melaksanakan pencatatan buku kas daerah jenis penerimaan dan pengeluaran APBD; d. Melaksanakan penyusunan surat penyediaan dana (SPD); e. Melaksanakan pengeluaran uang daerah berdasarkan SP2D atas beban anggaran daerah; f. Melaksanakan penyiapan laporan harian posisi kas daerah;
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐15
BAB 2
Gambaran Umum
g. Melaksanakan koordinasi, pencocokan dan pemutakhiran data dengan bank persepsi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; h. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan uang daerah untuk digunakan sebagai pendapatan bunga deposito dan jasa giro; i. Melaksanakan penyusunan laporan sesuai tugas dan fungsinya.
F. Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan evaluasi keuangan daerah.
T
E
N
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
B
A
N
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional administrasi keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota;
O V
IN
S
I
b. Penyiapan bahan pedoman pelaksanaan administrasi keuangan daerah, pengendalian Keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota;
P
R
c. Pembinaan, pengembangan, pelaksanaan administrasi keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota;
E
D
A
d. Pengkoordinasiaan dan sinkronisasi administrasi keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota;
B
A
P
P
e. Penyiapan bahanprogram dan kegiatan administrasi keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota; f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan administrasi keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota.
(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional administrasi keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota; b. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota;
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐16
BAB 2
Gambaran Umum
c. Menyiapkan bahan pengendalian teknis administrasi keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota; d. Menyiapkan bahan sistem informasi administrasi keuangan daerah, pengendalian keuangan daerah, bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota; e. Menyiapkan bahan kabupaten/kota;
asistensi,
supervisi
keuangan
provinsi
dan
f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
N
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
N
T
E
(3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
A
a. Kepala Seksi Administrasi Keuangan Daerah;
B
b. Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Daerah;
S
I
c. Kepala Seksi Bina dan Evaluasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
Kepala Seksi Administrasi Keuangan Daerah
R
a.
O V
IN
Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi tersebut adalah sebagai berikut :
E
D
A
P
Kepala Seksi Administrasi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan administrasi keuangan daerah.
B
A
P
P
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Administrasi Keuangan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja seksi; b. Melaksanakan penyusunan bahan administrasi keuangan daerah;
perumusan
kebijakan
teknis
c. Melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan administrasi keuangan daerah; d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam kegiatan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis serta pelatihan teknis administrasi keuangan daerah; e. Melaksanakan penerapan sistem informasi manajemen administrasi keuangan daerah;
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐17
BAB 2
Gambaran Umum
f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan daerah; g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan; h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan; i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Daerah
E
N
Kepala Seksi Pengendalian Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian keuangan daerah.
N
T
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pengendalian keuangan daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
B
A
a. Menyusun rencana kerja seksi;
kebijakan
teknis
S
I
b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan pengendalian pengeluaran keuangan daerah;
IN
c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pengeluaran keuangan daerah;
P
R
O V
d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam kegiatan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis serta pelatihan teknis pengendalian pengeluaran keuangan daerah;
D
A
e. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pengeluaran keuangan daerah;
B
A
P
P
E
f. Melaksanakan penerapan sistem informasi pengendalian pengeluaran keuangan daerah; g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan; h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
b. Kepala Seksi Bina dan Evaluasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Kepala Seksi Bina dan Evaluasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina keuangan daerah kabupaten/kota. (1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Bina dan Evaluasi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐18
BAB 2
Gambaran Umum
a. Menyusun rencana kerja seksi; b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bina dan evaluasi keuangan daerah kabupaten/kota; c. Melaksanakan asistensi kabupaten/kota;
dan
pembinaan
pengelolaan
keuangan
d. Melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD/APBD Perubahan Kabupaten/Kota;
N
e. Menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati /Walikota tentang APBD/APBD Perubahan Kabupaten/Kota;
A
N
T
E
f. Melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
IN
S
I
B
g. Menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
O V
h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
P
R
i. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
D
A
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
P
E
G. Kepala Bidang Akuntansi
B
A
P
Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, evaluasi dibidang akuntansi. (1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan laporan dan statistik keuangan; b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan laporan dan statistik keuangan;
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐19
BAB 2
Gambaran Umum
c. Penyusunan pedoman dan standarisasi pengelolaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan laporan dan statistik keuangan; d. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan penataan akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan laporan dan statistik keuangan; e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan laporan dan statistik keuangan;
E
N
f. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan program dan kegiatan bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi dan penyusunan laporan dan statistik keuangan.
N
T
(2) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Akuntansi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
B
A
a. Menyusun rencana kerja bidang;
IN
S
I
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan laporan dan statistik keuangan;
R
O V
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan dibidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan laporan dan statistik keuangan;
E
D
A
P
d. Menyiapkan bahan pengendalian teknis program dibidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan laporan dan statistik keuangan;
A
P
P
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis dibidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran, pembinaan dan pengembangan akuntansi, dan penyusunan laporan dan statistik keuangan;
B
f. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah; g. Menyiapkan sistem informasi akuntansi dan laporan keuangan daerah; h. Menyiapkan bahan fasilitasi dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah; i. Melaksanakan penyusunan draf keputusan gubernur tentang penetapan target bagi hasil pajak daerah. j. Menyiapkan data bagi hasil pajak daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; k. Menyiapkan laporan triwulan, semester I dan prognosis semester II serta laporan tahunan keuangan daerah; Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐20
BAB 2
Gambaran Umum
l. Menyiapkan laporan triwulan, semester I dan laporan tahunan keuangan yang bersumber dari dana APBN; m. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; n. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya. (3) Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Kepala Bidang Akuntansi membawahkan: a. Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran; b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi;
N
c. Kepala Seksi Penyusunan Laporan dan Statistik Keuangan.
T
Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
N
a.
E
Adapun uraian tugas dari masing-masing Seksi tersebut adalah sebagai berikut :
I
B
A
Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi penerimaan dan pengeluaran.
IN
S
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
O V
a. Menyusun rencana kerja seksi;
P
R
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi penerimaan dan pengeluaran;
D
A
c. Melaksanakan penyusunan bahan konsolidasi pelaksanaan akuntansi dan penerimaan dan pengeluaran;
B
A
P
P
E
d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran; e. Menyiapkan bahan fasilitasi pengelolaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran; f. Melaksanakan penyiapan bahan, pengolahan dan validasi data penerimaan dan pengeluaran dengan SKPD; g. Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal terkait dalam pelaksanaan kegiatan; h. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan; i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐21
BAB 2
Gambaran Umum
b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengembangan akuntansi. (1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja seksi; b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan akuntansi;
N
c. Menyusun rancangan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
T
E
d. Menyusun rancangan sistem akuntansi pemerintah daerah;
N
e. Melaksanakan penyiapan bahan pedoman pelaksanaan akuntansi;
B
A
f. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan akuntansi;
IN
S
I
g. Menyiapkan bahan pelaporan realisasi keuangan pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
O V
h. Melaksanakan penyusunan draf keputusan gubernur tentang penetapan target bagi hasil pajak daerah;
A
P
R
i. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan bagi hasil pajak daerah kepada dan dari Pemerintah daerah lainnya;
E
D
j. Melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
B
A
P
P
k. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
c.
Kepala Seksi Penyusunan Laporan dan Statistik Keuangan Kepala Seksi Penyusunan Laporan dan Statistik Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan laporan dan statistik keuangan. (1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Penyusunan Laporan dan Statistik Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja seksi; b. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester I dan prognosis semester II, laporan tahunan keuangan daerah serta statistik keuangan; Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐22
BAB 2
Gambaran Umum
c. Melaksanakan koordinasi penyusunan neraca aset;
dan
sinkrosisasi
data
dalam
rangka
d. Melaksanakan penyiapan bahan sistem informasi akuntansi dan laporan keuangan daerah; e. Melaksanakan penyiapan bahan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; f. Melaksanakan penyiapan bahan rapergub pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
tentang
penjabaran
g. Menyiapkan laporan triwulan, semester dan laporan tahunan keuangan yang bersumber dari dana APBN;
N
h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan statistik keuangan;
N
T
E
i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
A
j. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
S
I
B
k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
IN
2.2 STRUKTUR ORGANISASI
GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DPPKD
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐23
BAB 2
Gambaran Umum
2.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DPPKD
B
A
N
T
E
N
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit pelaksana tugas teknis operasional Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di lapangan. Dengan adanya perubahan SOTK UPTD dari Keputusan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Banten menjadi Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten Yang Diubah Dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Banten, maka Struktur Organisasi UPTD yang semulanya Kepala UPT dibantu oleh Kasubag Tata Usaha 3 Seksi yaitu Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Perhitungan dan Penetapan, Seksi Penerimaan dan Penagihan, mengalami perubahan menjadi Kasubag Tata Usaha, Kasi PKB & BBNKB dan Kasi Pajak Lain-lain.
A
P
R
O V
Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kabupaten Lebak; Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) Pada Kabupaten Pandeglang; Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kabupaten Serang; Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Kabupaten Tanggerang; Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kota Tanggerang; Unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) pada Kota Cilegon.
D
1. 2. 3. 4. 5. 6.
IN
S
I
Pada tahun 2008 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas UPTD yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten Berjumlah 6 UPTD yang terdiri atas :
B
A
P
P
E
Dimana tiap-tiap UPTD di pimpin seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Perhitungan dan Penetapan, Seksi Penerimaan dan Penagihan. Pada Tahun 2009 Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Yang semula hanya ada di 6 UPTD/Samsat di Kab/Kota se-Provinsi Banten ditahun 2009 ada penambahan 4 UPTD/Samsat yaitu Kantor Bersama Samsat di Ciputat, Ciledug, Balaraja dan Cikande. Tahun 2012 penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Malingping pemekaran dari UPT Rangkasbitung, karena pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2002 dimungkinkan bahwa unit Pelaksanaan Teknis (UPTD) dapat dibentuk, apabila ada pemekaran wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten atau Apabila terjadi peningkatan potensi pendapatan daerah maupun adanya potensi wilayah pelayanan yang luas dapat dibentuk UPT atau Pembantu UPTD pada daerah Kabupaten/Kota untuk
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐24
BAB 2
Gambaran Umum
lebih mendekatkan fungsi pelayanan serta intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2015 terdiri atas :
N
T
E
N
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Cikokol Kota Tangerang; Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Serpong Kota Tangerang Selatan; Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Ciputat Kota Tangerang Selatan; Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Ciledug Kota Tangerang; Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rangkasbitung Kabupaten Lebak; Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pandeglang Kabupaten Pandeglang; Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balaraja Kabupaten Tangerang; Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Cikande Kabupaten Serang; Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Serang Kota Serang; Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Cilegon Kota Cilegon; Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Malingping Kabupaten Lebak
B
A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
IN
S
Kedudukan Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi;
b.
UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
O V
a.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
A
2.
P
R
1.
I
Kedudukan, Tugas dan Fungsi UPT adalah sebagai berikut :
P
P
E
D
Kepala Unit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang teknis operasional pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
A
Dalam melaksanakan tugas, kepala unit mempunyai fungsi: Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan pajak Provinsi; Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan pajak Provinsi; Pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak Provinsi; Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan; Pelaksanaan urusan ketatausahaan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas seseuai dengan tugas dan fungsinya.
B
a.
b. c. d. e. f.
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐25
BAB 2
Gambaran Umum
Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Unit mempunyai rincian tugas sebagai berikut: Menyusun rencana kerja UPT; Menyusun dan menetapkan rencana teknis operasional UPT; Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan UPT; d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada UPT; g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPT; h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja; i. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; k. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l. Mengelola urusan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan; m. Mengelola administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan; n. Mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan; o. Melaksanakan pengelolaan dokumen pajak dan pendapatan lain-lain; p. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. Sub Bagian Tata Usaha
A
1.
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
a. b. c.
A
P
P
E
D
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan, koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengelolaan barang, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas;
B
Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f.
Penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan di bidangnya; Pengumpulan bahan dan koordinasi, pengolahan data penyusunan program kerja UPT; Penyiapan bahan dan koordinasi, pengolahan data penyusunan program kerja UPT; Penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; Penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, perjalanan dinas di lingkungan UPT; Penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris UPT;
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐26
BAB 2
Gambaran Umum
g. h.
Penyiapan bahan penyusunan laoran dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan UPT; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut : Menyusun program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; Mengumpulkan bahan dan menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan serta pelaporan UPT; d. Menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, keperpustakaan dan perlengkapan rumah tangga UPT; e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan; f. Menyusun, mengelola, dan menyampaikan laporan secara berkala; g. Menyampaikan saran pendapat kepada Kepala UPT sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan operasional; h. Menyiapkan dan mengkoordinasi bahan pembinaan disiplin pegawai; i. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan di lingkungan UPT; j. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) di lingkungan UPT; k. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan di lingkungan UPT; l. Menyiapkan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang di lingkungan UPT; m. Mengusulkan dan mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahan barang milik UPT; n. Menyiapkan usulan pejabat pengurus dan penyimpan barang; o. Mengelola penatausahaan dan penyusunan dokumen administrasi; p. Memberikan dukungan administrasi dan menyiapkan surat perintah tugas berdasarkan penunjukan Kepala UPT; q. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan UPT; r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilain kinerja; s. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; t. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; u. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
a. b. c.
2.
Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Seksi PKB dan BBNKB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, penerimaan dan penagihan PKB dan BBNKB. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi PKB dan BBNKB mempunyai fungsi : Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐27
BAB 2
Gambaran Umum
a. b. c.
Menyiapkan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan di bidangnya; Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di bidangnya; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
Dalam melaksanakan fungsinya, Seksi PKB dan BBNKB mempunyai rincian tugas sebagai berikut : Menyusun rencana kerja Seksi PKB dan BBNKB; Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja; e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; f. Melaksanakan penerimaan, penelitian dan pendataan berkas pendaftaran Wajib Pajak; g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; h. Melaksanakan perhitungan, penetapan dan pemungutan PKB, BBNKB dan sanksi administrasi; i. Melaksanakan penerimaan, pembayaran dan penyetoran; j. Melaksanakan pemberian tanda lunas pembayaran pemungutan PKB BBNKB; k. Melaksanakan pembukuan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan, penerimaan dan penagihan PKB dan BBNKB; l. Melaksanakan penetapan perhitungan tunggakan potensi, tunggakan PKB dan BBNKB; m. Melaksanakan/mencatat penggunaan SKPD dan membuat laporan setiap bulan; n. Meneliti dan mencatat NJKB bagi kendaraan yang belum tercantum dalam SK Gubernur tentang NJKB sebagai perhitungan PKB dan BBNKB o. Melaksanakan pengelolaan restitusi PKB dan BBNKB; p. Melaksanakan penelitian fiskal antar daerah; q. Melaksanakan pengelolaan dokumen; r. Menyediakan data sebagai bahan dalam pembuatan laporan; s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
a. b. c.
3.
Seksi Pendapatan Lain-lain Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, penerimaan dan penagihan pajak daerah Non PKB dan BBNKB.
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐28
BAB 2
Gambaran Umum
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi : a. b.
Menyiapkan bahan, mengolah data dan menyusun rencana kegiatan di bidangnya; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
Dalam melaksanakan fungsinya, Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai rincian tugas sebagai berikut : Menyusun rencana kerja Seksi Pendapatan Lain-lain; Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penilaian kinerja; e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; g. Melaksanakan penerimaan, penelitian dan pendataan berkas pendaftaran Wajib Pajak AP; h. Melakukan perhitungan, penetapan dan pemungutan serta sanksi administrasi Wajib Pajak AP; i. Melaksanakan pemberian Nomor Induk Wajib Pajak Daerah; j. Melaksanakan penerimaan, pembayaran pajak dan pendapatan Lain-lain; k. Melaksanakan pemberian tanda lunas pembayaran pemungutan pajak dan pendapatan lain-lain; l. Melaksanakan pembukuan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan, penerimaan dan penagihan wajib pajak AP; m. Melaksanakan penagihan tunggakan pungutan pajak AP; n. Melaksanakan pengelolaan restitusi pajak AP; o. Melakukan pendataan, pemantauan dan pelaporan pemakaian bahan bakar pada SPBU; p. Melaksanakan penagihan tunggakan potensi dan tunggakan anggaran PKB dan BBNKB; q. Melaksanakan pendataan potensi alat berat dan alat besar; r. Menyampaikan laporan data potensi alat berat setiap bulan; s. Melaksanakan pengelolaan dokumen; t. Menyediakan data sebagai bahan dalam pembuatan laporan; u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
a. b. c.
Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐29
BAB 2
Gambaran Umum
GAMBAR 2.2 STRUKTUR ORGANISASI UPTD
KEPALA UPT
E
N
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENDAPATAN LAIN-LAIN
IN
S
I
B
A
N
T
SEKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
O V
2.4 SUMBER DAYA MANUSIA DPPKD
P
R
Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mancakup:
D
A
1. Sumber Daya Aparatur
B
A
P
P
E
Sumber Daya Aparatur Dinas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten Tahun 2015 berjumlah 1.050 orang yang tersebar di DPPKD Pusat dan di 11 Unit Pelaksana Teknis, dengan rincian sebagai berikut :
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐30
BAB 2
Gambaran Umum
Tabel 2.1 Kondisi Sumberdaya Manusia Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Pegawai Negeri Sipil NO
Pegawai Tidak Tetap
KANTOR PNS
2
TPP
SATPAM
PRAMU BAKTI
TOTAL SUPIR JML (6-9)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
146
-
146
104
11
10
8
133
279
DPKAD PUSAT
2
UPT SERANG
29
-
29
38
9
6
1
54
83
3
UPT CIKANDE
22
-
22
31
8
4
0
43
65
4
UPT SERPONG
23
-
23
28
5
1
3
37
60
5
UPT CIPUTAT
17
-
17
37
8
6
1
52
69
6
UPT BALARAJA
20
-
20
53
17
12
1
83
103
7
UPT CIKOKOL
21
-
21
41
7
2
1
51
72
8
UPT CILEDUG
17
-
17
38
8
5
2
53
70
9
UPT CILEGON
21
-
21
46
6
3
1
56
77
10 UPT PANDEGLANG
24
-
24
32
9
4
1
46
70
11 UPT RANGKASBITUNG
20
-
20
22
11
13
1
47
67
12 UPT MALINGPING
13
-
13
9
5
7
1
22
35
373
-
373
479
104
73
21
677
1050
E T
A B
I
S
IN
35,52
64,48
R
PRESENTASE
O V
JUMLAH
N
1
N
1
CPNS JML (3-4)
Tabel 2.2
E
D
A
P
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPPKD
Berda sarkan Golonga n
Berdasarka n Tingkat Pendidikan
B
A
No
P
P
Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7
IV III II
18 Orang 293 Orang 62 Orang
373 Orang
S3 S2 S1 D4 D3 D1 SMA
1 78 210 1 39 1 43
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
373 Orang
Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian DPPKD
2.
Aset/Modal Sampai dengan tahun 2014 jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten antara lain:
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐31
BAB 2
Gambaran Umum
a.
b.
Unit Pelayanan Teknis (UPT) DPPKD
N
3.
Tanah dan gedung bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang tersebar di kantor DPPKD dan 11 UPT Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten. Namun dari 11 UPTD tersebut, 2 UPTD masih menempati lahan dan gedung sewa dan pinjam pakai. Aset kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, terdiri dari: - Kendaraan operasional Roda 4 sebanyak 58 unit - Kendaraan operasional Roda 2 sebanyak 119 unit - Kendaraan khusus Samsat Keliling sebanyak 9 unit
E
Sampai Tahun 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
N
T
Banten mempunyai 11 Kantor Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di 8
A
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, 27 Gerai Samsat dan 2 Gerai Samsat
B
Online yang dapat melayani wajib pajak diwilayah Provinsi DKI, Jawa Barat dan
S
I
Banten,9 Bus Pelayanan Samsat Keliling, dan pada anggaran tahun 2015 ini sudah di
IN
rencanakan dan dianggaran untuk membeli 4 Bus Pelayanan Samsat Keliling.
O V
Tabel 2.3
B
A
P
P
E
D
A
P
R
Lokasi Sebaran UPT dan SAMSAT DPPKD Provinsi Banten
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐32
BAB 2
Gambaran Umum
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
Jumlah Gerai Samsat yang telah dibuka dan sudah beroperasi terdiri dari :
R
O V
Gerai Samsat on-line 3 Provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten), terdiri dari :
P
1. Gerai Samsat online Cinere, Jakarta Selatan
A
2. Gerai Samsat online Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan
E
D
Direncanakan di Tahun 2015 akan dibuka 2 gerai lagi, diantaranya :
P
1. Gerai Samsat Ciomas, Kabupaten Serang
A
P
2. Gerai Samsat Gunung Kencana, Kabupaten Lebak
B
Selain itu juga Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, di Bidang Anggaran yang tugas dan fungsi sebagai bidang penyusunan anggaran Provinsi Banten, untuk memudahkan proses tersebut dalam penyusunan anggaran menggunakan Sistem Managemen Keuangan Daerah (SIMDA, dan untuk memudahkan dalam pengelolaannya menggunakan Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMDA), dan di Bidang Perbendaharaan dalam meningkatkan sistem pelaporan keuangan dan juga proses percepatan dalam pencairan uang APBD, untuk memudahkan hal tersebut menggunakan Sistem Pencairan Dana (SIMDA). Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sudah memulai proses penyusunan anggaran dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini ditujukan agar penyusunan anggaran ini sudah Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐33
BAB 2
Gambaran Umum
menggunakan sistem online antar bidang di lingkungan DPPKD Provinsi Banten, sehingga mempermudah proses pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran, dan diharapkaan proses ini dapat meminimalisir kesalahan dan mempermudah pelayanan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
N
Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.
T
E
2.5 SARANA PRASARANA DPPKD
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
Sampai dengan Tahun 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten menpunyai 11 UPT. Pada Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Prioritas adalah Pengadaan Tanah untuk UPT Cikande dan UPT Malingping.
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016 2‐34
Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKD Tahun 2014 dan 2015
BAB 3
3.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKD TAHUN 2014 DAN 2015
3.1.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKD Tahun 2014
E
N
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2014 mengelola anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 106.988.000.000,- yang dilaksanakan melalui 4 Program dan 73 kegiatan yang ada dalam lingkungan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, dengan realisasi keuangan Rp. 90.675.787.509,- (84,75 %) dan
T
realisasi fisik 100 %.
B
A
N
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 sebagai berikut :
Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Jumlah pagu Rp. 64.953.856.550,- realisasi keuangan sebesar Rp.
S
I
1.
O V
IN
56.937.899.753,- (87,66%) dan realiasi fisik 100 %, terdiri dari 39 kegiatan dan 4 Indikator Kinerja Program : Indikator Kinerja Program Rasio Penyediaan, Barang dan Jasa
P
R
Adminstrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan jumlah pagu Rp. 35.598.367.317,- terdiri dari 13
E
Indikator Kinerja Program Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Aparatur jumlah pagu Rp. 27.048.434.233,- terdiri dari 24 Kegiatan dengan
B
A
P
P
D
A
Kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 30.028.186.756,- (84.35 %) dan realisasi fisik 100 %.
realisasi keuangan Rp. 25.178.777.258,- (93,09 %) dan realisasi fisik 100 %.
Indikator Kinerja Program Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah jumlah pagu Rp. 1.650.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 1.150.915.339,- (69,79 %) dan realisasi fisik 100%.
Indikator Kinerja Program Rasio Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan, Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian jumlah pagu Rp. 657.650.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 580.020.400,- (88,28 %) dan realisasi fisik 100 %.
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-1
2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah jumlah pagu Rp. 1.750.000.000,realisasi keuangan sebesar Rp. 1.292.763.734,- (73,87 %) dan realisasi fisik 100 % terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja program :
Indikator
Kinerja
Perencanaan,
Rasio Ketersediaan Dan Pelaporan jumlah
Program
Evaluasi
Dokumen
pagu Rp. 1.102.642.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 746.821.300,- (67,73 %) dan realisasi fisik 100 %.
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian Dan Evaluasi Laporan Keuangan
Indikator
Kinerja
Program
N
jumlah pagu Rp. 647.358.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 545.942.434,- (84,33 %) dan realisasi fisik 100 %.
N
T
E
3. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah jumlah pagu Rp. 39.834.143.450,- realisasi keuangan Rp. 32.150.603.522,-
IN
S
I
B
A
(80,71 %) dan realisasi fisik 100 % terdiri dari 32 Kegiatan dan 5 Indikator kinerja program sebagai berikut : Indikator Kinerja Program Jumlah Pendapatan Asli Daerah jumlah pagu Rp. 12.129.843.500,- terdiri dari 14 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 8.822.448.755,- (72,73 %) dan realisasi fisik 100 %. Indikator Kinerja Program Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/ Dokumen/Informasi Penunjang Pendapatan Daerah jumlah pagu Rp. 2.435.000.000,- terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 2.372.502.000,- (97,43 %) dan realisasi fisik 100 %.
Indikator Kinerja Program Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Unit) jumlah pagu Rp. 19.554.299.950,- terdiri dari 11 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 15.907.157.945,- (81,35 %) dan realisasi fisik 100 %.
P
P
E
D
A
P
R
O V
B
A
Indikator Kinerja Program Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanan
Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota (%) jumlah pagu Rp. 3.695.000.000,- terdiri dari 3 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 3.147.889.882,- (85,19 %) dan realisasi fisik 100 %.
Indikator Kinerja Program Cakupan Fasilitasi, Monitoring, Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerinta Provinsi jumlah pagu Rp. 2.020.000.000,- terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 1.900.605.000,- (94,09 %) dan realisasi fisik 100 %.
4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah jumlah pagu Rp. 450.000.000,- realisasi keuangan Rp. 294.520.500,- (65,45 %) dan realisasi fisik 100 % terdiri 1 Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja Program :
Indikator Kinerja Program Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Unit) jumlah pagu Rp. 450.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 294.520.500,- (65,45 %) dan realisasi fisik 100 %).
Adapun Capaian Indikator Renja DPPKD TAHUN 2014 sebagai berikut : Tabel Capaian Indikator Renja DPPKD Tahun 2014 Urusan
Bidang Urusan
Program
Jumlah Anggaran
Capaian
%
1
2
3
4
6
7
8
64.953.856.550
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
87,66
1.292.763.734
73,87
39.834.143.450
32.150.603.522
80,71
450.000.000
294.520.500
65,45
106.988.000.000
90.675.787.509
84,75
E 1.750.000.000
S
I
B
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
56.937.899.753
N
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
N
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
A
Wajib
T
No
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
O V
IN
Statistik
Evaluasi Pelaksanaan Renja DPPKD Tahun 2015
P
3.1.2
R
JU M L AH
A
P
P
E
D
A
Jumlah anggaran Belanja Langsung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015 sebesar Rp 92.817.448.000,- yang dilaksanakan melalui 4 Program dan 74 kegiatan (bertambah 1 kegiatan dari Tahun 2014 yaitu : Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan SIMDA). dengan realisasi keuangan sampai dengan bulan Juni 2015 sebesar Rp. 24.285.995.217,- (26,17 %) dan realisasi
B
fisik 32,02 %.
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 sebagai berikut :
1.
Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Jumlah pagu Rp. 58.500.871.425,- realisasi keuangan sebesar Rp. 18.403.993.340,- (31,46%) terdiri dari 39 kegiatan dan 4 Indikator Kinerja Program :
Indikator Kinerja Program Rasio Penyediaan, Barang dan Jasa
Adminstrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan jumlah pagu Rp. 34.637.166.462,- terdiri dari 13 Kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 12.496.931.335,- (36.08 %).
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-3
Indikator Kinerja Program Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Aparatur jumlah pagu Rp. 21.978.754.963,- terdiri dari 24 Kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 5.780.918.683,- (26,30 %). Indikator Kinerja Program Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah jumlah pagu Rp. 1.350.000.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 99.866.332,- (7,40 %).
Indikator Kinerja Program Rasio Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan, Tatausaha dan Administrasi Kepegawaian jumlah pagu Rp. 534.950.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 26.277.000,- (4,91 %).
T
E
N
Kinerja
Program
I
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan jumlah pagu Rp. 981.817.000,-
Indikator
IN
S
B
A
N
2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah jumlah pagu Rp. 1.403.886.275,- realisasi keuangan sebesar Rp. 169.953.700,(12,11 %) terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja program :
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian Dan Evaluasi Laporan Keuangan
Indikator
Kinerja
Program
P
R
O V
terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 151.083.000,- (15,39 %).
D
A
jumlah pagu Rp. 422.069.275,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 18.870.700,- (4,47 %).
P
E
3. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah jumlah pagu Rp. 32.527.611.300,- realisasi keuangan Rp. 5.712.048.177,-
B
A
P
(17,56 %) terdiri dari 33 Kegiatan dan 5 Indikator kinerja program sebagai berikut : Indikator Kinerja Program Jumlah Pendapatan Asli Daerah jumlah pagu Rp. 10.003.256.750,- terdiri dari 14 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 1.912.044.593,- (19,11 %).
Indikator Kinerja Program Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/ Dokumen/Informasi Penunjang Pendapatan Daerah jumlah pagu Rp. 2.260.580.000,- terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 974.964.920,- (43,13 %).
Indikator Kinerja Program Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Unit) jumlah pagu Rp. 15.357.900.350,- terdiri dari 12 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 1.890.950.256,- (12,31 %).
Indikator Kinerja Program Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanan
Pembinaan, Fasilitasi Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota (%) jumlah pagu Rp. 3.329.808.000,- terdiri dari 3 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 526.078.608,- (15,80 %).
Indikator Kinerja Program Cakupan Fasilitasi, Monitoring, Dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerinta Provinsi jumlah pagu Rp. 1.576.066.000,- terdiri dari 2 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 408.009.800,- (25,89 %).
4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah jumlah pagu Rp. 384.779.000,- realisasi keuangan Rp. 384.779.000,- (0,00 %) dan realisasi
N
T
E
N
fisik 100 % terdiri 1 Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja Program : Indikator Kinerja Program Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (Unit) jumlah pagu Rp. 384.779.000,- terdiri dari 1 kegiatan dengan realisasi keuangan Rp. 384.779.000,- (0,00 %).
B
A
Adapun Capaian Indikator Renja DPPKD TAHUN 2015 sebagai berikut :
Urusan
1
Bidang Urusan
2
Program
3
Wajib
4
Jumlah Anggaran
Capaian
%
7
8
6
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
58.500.871.425
18.403.993.340
31,46
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
1.403.886.275
169.953.700
12,11
32.527.611.300
5.712.048.177
17,56
384.779.000
-
0,00
92.817.148.000
24.285.995.217
26,17
B
A
P
P
E
D
A
P
R
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminitrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
O V
No
IN
S
I
Tabel Capaian Indikator Renja DPPKD Tahun 2015 (s.d Bulan Juni 2015)
Statistik
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Penyediaan Data Pembangunan Daerah
JU M L AH
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-5
3.2
RENCANA DAN REALISASI OUTPUT KEGIATAN, REALISASI OUTCOME KEGIATAN
3.2.1
Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2014 Secara umum pelaksanaan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKD pada tahun 2014 khususnya Program perioritas DPPKD yaitu
Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari realisasi capaian output dan outcome kegiatan yang bersangkutan.
N
Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan di uraikan Rencana dan Realisasi Output Kegiatan dan Realisasi Outcome Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2014 yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut : Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT Serang, (2) Pelaksanaan Razia PKB di Wilayah UPT Serang, (3) Penagihan Potensi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 312.710.000,- dengan realisasi Rp. 230.315.500,- atau sebesar 73,65 %.
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Kegiatan Samsat Keliling, (2) Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor, (3) Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Potensi Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 252.210.000,- dengan realisasi Rp. 107.696.000,- atau sebesar 42,70 %.
-
IntensifikasiPajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) penagihan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat -alat Berat, (2) Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang, (3) Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang, (4) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan, jumlah anggaran sebesar Rp. 522.710.000,- dengan realisasi Rp. 430.485.000,- atau sebesar 82,36 %.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
-
-
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Kab. Tangerang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD Balaraja, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD Balaraja, (3) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan, (4) Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat - alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 932.710.000,- dengan realisasi Rp. 334.438.850,- atau sebesar 35,86 %. Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Samsat Keliling, (2) Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan
dan Bermotor dan Alat-alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 257.210.000,- dengan realisasi Rp. 235.525.000,- atau sebesar 91,57 %. Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling Tahun Anggaran 2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang, (3) Penagihan Tunggakan PKB Dan Pendataan Alat - Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 442.210.000,- dengan realisasi Rp. 316.477.709,- atau sebesar 71,57 %.
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug Kota Tangerang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Alat Berat, (2) Pelayanan Samsat Keliling, (3) Razia Pajak Kendaraan Bermotor, jumlah anggaran sebesar Rp. 332.210.000,- dengan realisasi Rp. 248.048.000,- atau sebesar 74,67 %.
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penagihan Tunggakan Potensi PKB, (2) Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD Serpong, (3) Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD Serpong, jumlah anggaran sebesar Rp. 227.132.000,- dengan realisasi Rp. 165.439.500,- atau sebesar 72,84 %.
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Rangkasbitung, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Tunggakan Potensi PKB dan Potensi Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 229.585.500,- dengan realisasi Rp. 192.930.756,- atau sebesar 84,03 %.
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciputat Kota Tangerang Selatan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling, (2) Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor, (3) Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Berat, , jumlah anggaran sebesar Rp. 332.210.000,- dengan realisasi Rp. 325.013.000,- atau sebesar 97,83 %.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Potensi Tunggakan PKB dan Alat alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 407.210.000,- dengan realisasi Rp. 264.199.040,- atau sebesar 64,88 %.
-
Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2014 dan APBD 2015, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan RAPERDA P-APBD TA. 2014, (2) Penyusunan RAPERDA APBD TA. 2015, (3) Pelaksanaan SIMDA, (4) Penyusunan Dokumen Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-7
Keuangan Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 6.477.185.200,- dengan realisasi Rp. 544.5189.644,- atau sebesar 84,07 %. Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran Tahun 2014, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Verifikasi DPA SKPD dan DPA PPKD T.A 2014, (2) Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD T.A 2014, (3) Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD T.A 2015, (4) Verifikasi DPPA SKPD DPPA PPKD T.A 2014, (5) Pergeseran Anggaran, (6) Verifikasi DPA SKPD dan DPA PPKD T.A 2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 4.050.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.690.052.600,- atau sebesar 91,11 %.
-
Penyusunan Pedoman Anggaran, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Rapergub Pedoman Penyusunan RKA TA. 2015, (2) Penyusunan Rapergub SSH TA.2015, (3) Penyusunan Rapergub ASB Lanjutan, (4) Penyusunan Anggaran Kas dan Pedoman Penggunaan Pendapatan P- APBD TA. 2014 dan APBD TA. 2015, (5) Penyusunan Rapergub Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015, (6) Penyusunan Rapergub SOP Penyusunan RKA SKPD/PPKD, (7) Penyusunan Rapergub Standar Kuantitas, Kualitas dan Kompetensi Tim Verifikasi RKA SKPD/PPKD, (8) Penyusunan Rapergub SOP Pelaksanaan Penelitian RKA-SKPD dan RKA-PPKD, (9) Penyusunan Revisi Pergub Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.706.163.250,- atau sebesar 68,25 %.
-
Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA 2014 dan APBD TA 2015, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA.2014 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2014, (2) Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2015 dan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual, (3) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tantang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD TA.2014 dan TA.2015, (4) Seminar Perbandingan Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2014 dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.862.933.650,- atau sebesar 88,71 %.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
-
Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pengolahan Data Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014, (2) Penyusunan Peraturan Gubernur Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014, (3) Penyusunan Suplemen dan Penyesuaian Koding Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014, (4) Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan
Bermotor Kedalam Sistem Aplikasi Samsat Tahun 2014, (5) Pemeliharaan Sistem Aplikasi Samsat Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, (6) Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat (Pelayanan Online Samsat Keliling Polda Metro dan Polda Banten), (7) Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat Untuk Penerimaan Berbasis Akrual, (8) Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat Untuk Penerimaan Realtime Berbasis Web, (9) Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat Untuk Monitoring Penetapan, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.710.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.664.498.000,- atau sebesar 97,34 %. Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Ciputat, (2) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serpong, (3) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Cikokol, (4) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Ciledug, (5) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serang, (6) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Cilegon, (7) Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan UPT Cikande, (8) Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan UPT Pandeglang, (9) Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja UPT Lebak, (10) Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja UPT Balaraja, jumlah anggaran sebesar Rp. 725.000.000,dengan realisasi Rp. 708.004.000,- atau sebesar 97,66 %.
-
Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Monitoring Pajak Daerah 2014, (2) Rekonsiliasi Pajak Daerah 2014, (3) Penyusunan Standar Oprasional Pelayanan (SOP) Pajak Daerah Tahun 2014, (4) Evaluasi Hasil Monitoring Pajak Daerah UPT DPPKD Se-ProvBanten Tahun 2014, jumlah anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- dengan realisasi Rp. 434.985.100,- atau sebesar 45,79 %.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
-
Intensifikasi Pajak Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyuluhan Pajak Daerah UPT DPPKD se-Provinsi Banten, (2) Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten Untuk Polda Banten dan Polda Metro, (3) Koordinasi PBBKB dan Wajib Pajak Triwulan Tahun 2014, (4) Gathering dan Rakor Dengan Perusahaan Leasing Triwulan, (5) Koordinasi Pajak Rokok Dengan Kabupaten Kota Provinsi Banten Tahun 2014 Triwulanan, (6) Penyusunan Pergub Pajak Rokok Provinsi Banten Tahun 2014, (7) Sosialisasi Pajak Daerah UPT DPPKD Provinsi Banten Tahun 2014, (8) Kajian Studi Penyusunan Target Pajak Daerah, (9) Penyusunan Rapergub Tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 4.896.241.000,- dengan realisasi Rp. 3.902.637.500,atau sebesar 79,71 %. Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-9
Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan I, (2) Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan II, (3) Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan III, (4) Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan I, (5) Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan II, (6) Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan III, (7) Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan I, (8) Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan II, (9) Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan III, (10) Gathering dengan Pengusaha Se-Provinsi Banten, (11) Kunjungan Kerja dalam rangka mendapatkan masukan tentang peningkatan retribusi daerah, (12) Belanja Jasa Konsultansi Penghitungan lebih bayar PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2010, 2011, 2012, (13) Kajian Studi Penghitungan Penetapan Target Retribusi, (14) Kajian Tata Cara Pembentukan Penasihat Investasi, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.035.495.000,- dengan realisasi Rp. 1.634.257.800,- atau sebesar 80,29 %.
-
Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Realisasi Gaji PNS Provinsi Banten, (2) Penyusunan Hasil Perhitungan Potongan Fihak Ketiga (PFK) Hasil Pungutan DAU Gaji Pegawai Provinsi Banten, (3) Perhitungan Pembayaran Premi Asuransi Kesehaatan PNS Provinsi Banten, (4) Penyusunan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulan dan Semesteran, (5) Rekonsiliasi Realisasi Belanja dan Realisasi Gaji, (6) Penyusunan SPD SKPD dilingkungan Pemprov. Banten, (7) Penyiapan SK Persetujuan SK Persetujuan Pembebanan SPM TU, (8) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA Penatausahaan Keuangan, (9) Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan untuk Tertib Administrasi pada Pemerintahan Provinsi Banten, jumlah anggaran sebesar Rp. 787.408.000,dengan realisasi Rp. 663.097.280,- atau sebesar 84,21 %.
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
B
A
-
Penatausahaan Kas Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Laporan Mutasi Kas Harian Bulan Januari - Desember 2014, (2) Penyusunan Arsip SP2D Bulan Januari - Desember 2014, (3) Penyusunan Arsip SSP Bulan Januari - Desember 2014, (4) Penyusunan Arsip STS Bulan Januari - Desember 2014, (5) Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro dengan Bank Persepsi, (6) Study Komparatif Mengenai SOP Pengelolaan Kas Non Anggaran, (7) Pembuatan Aplikasi Kas Daerah, (8) Penyusunan Laporan Bendahara Umum Daerah (BUD), (9) Penyusunan Arsip SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) Bulan Januari - Desember 2014, (10) Penyusunan Input Data Pajak (SSP), jumlah anggaran sebesar Rp. 725.790.500,- dengan realisasi Rp. 658.952.270,- atau sebesar 90,79 %.
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Bimtek Internal Pengelolaan Penatausahaan Gaji Pegawai di Lingkungan Pemerintah Prov. Banten, (2) Bimtek External Pengelolaan Penatausahaan Gaji Pegawai SKPD di Lingkungan Prov. Banten, (3) Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya/ Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, (4) Bimtek Pengeloaan Penatausahaan Keuangan Daerah di Bidang Perbendaharaan dan Kasda, (5) Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, (6) Pembuatan Laporan Dana Transfer DAK, (7) Pembuatan Laporan Dana Transfer BOS, (8) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), jumlah anggaran sebesar Rp. 807.540.000,- dengan realisasi Rp. 684.183.390,- atau sebesar 84,72 %.
-
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA. 2013, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Rekonsiliasi Data SP2D dan STS Pengembalian Belanja Bulan Januari s.d Desember TA. 2014, (2) Pemutakhiran Data Akhir Tahun 2014 Data SP2D dan STS Pengembalian Belanja, (3) Rekonsiliasi Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Bulan Januari s.d Desember TA. 2014, (4) Rekonsiliasi Data Pendapatan Pajak Daerah antara BUD, Pendapatan, Bendahara Penerimaan dengan Akuntansi Bulan Januari s.d Desember TA. 2014, (5) Pemutakhiran Data SIMDA SKPD Akhir Tahun 2014, (6) Pemutakhiran Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA. 2014, (7) Evaluasi Laporan Bulanan Sistem SIMDA SKPD SeProvinsi Banten Bulan Januari s.d Desember TA. 2014, jumlah anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- dengan realisasi Rp. 631.350.502,- atau sebesar 66,46 %.
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
B
A
-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2013 dan Interim Tahun 2014 Provinsi Banten, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Buku Laporan Keuangan Interim Provinsi Banten TA. 2014, (2) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (untuk direviu Inspektorat), (3) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (Sebelum Audit BPK), (4) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (Setelah Audit BPK), (5) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dan Rapergub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, (6) Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 dan Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013, (7) Buku Statistik Keuangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-11
se Provinsi Banten TA. 2013, (8) Pengumpulan data E-Audit TA.2014, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.551.376.250,- dengan realisasi Rp. 1.212.946.269,- atau sebesar 78,19 %. Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Kota, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Dokumen Berita Acara Hasil Rapat koordinasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah bulan Januari s.d Desember TA. 2014, (2) Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Dokumen Berita Acara Hasil Rapat koordinasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Periode 16 s.d. 31 Desember TA 2013 dan Pelampauan Target TA. 2013, (3) Rapat Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kabupaten/Kota, (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan BHPD TA. 2014, (5) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan BHPD TA. 2014, jumlah anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dengan realisasi Rp. 542.432.422,- atau sebesar 67,80 %.
-
Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2013 Dana Dekonsentrasi, (2) Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi, (3) Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi, (4) Rekonsiliasi Data Triwulan II Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi, (5) Rekonsiliasi Data Triwulan III Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi, (6) Rekonsiliasi Data Triwulan IV Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi, (7) Rapat Koordinasi Pagu Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2014, (8) Rapat Koordinasi Semester I Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (9) Rapat Koordinasi Semester II Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (10) Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2013 Tugas Pembantuan, (11) Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2014 Tugas Pembantuan, (12) Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun 2014 Tugas Pembantuan, (13) Rekonsiliasi Data Triwulan II Tahun 2014 Tugas Pembantuan, (14) Rekonsiliasi Data Triwulan III Tahun 2014 Tugas Pembantuan, (15) Rekonsiliasi Data Triwulan IV Tahun 2014 Tugas Pembantuan, jumlah anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dengan realisasi Rp. 380.890.870,- atau sebesar 50,79 %.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
-
Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Review Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten, (2) Sosialisasi Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah, (3) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual, (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi, (5) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntansi, (6) Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi, (7) Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dengan
Kabupaten/kota se Provinsi Banten, (8) Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA Akuntansi SKPD, jumlah anggaran sebesar Rp. 955.000.000,- dengan realisasi Rp. 834.331.870,- atau sebesar 87,36 %. Evaluasi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA. 2013, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 795.000.000,- dengan realisasi Rp. 742.523.750,- atau sebesar 93,40 %.
-
Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bank TA.2015, (2) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Koordinator PPKD dan PPKD TA.2015, (3) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang BUD dan Kuasa BUD TA. 2015, (4) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang PA/PB/KPB, Bendahara Pembantu TA. 2015, (5) Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah, (6) Bimbingan Teknis Perpajakan, (7) Penyusunan Bahan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah Semester I dan Mid Semester II, (8) Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan Daerah Semester I dan Mid Semester II, (9) Bintek Administrasi Keuangan pada SKPD Provinsi Banten, (10) Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal, (11) Sosialisasi Langkah-langkah Persiapan Akhir Tahun Anggaran 2014, (12) Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan, (13) Forum Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan DPPKD, (14) Bimbingan Teknis Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Provinsi Banten, (15) Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, (16) Sosialisasi Penyusunan RKA P. ABD TA. 2014 dan RKA APBD TA. 2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.030.000.000,- dengan realisasi Rp. 938.318.500,- atau sebesar 91,10 %.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
-
Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Fasilitasi, dan Penyusunan RKA/DPA Belanja Tidak Langsung PPKD Murni TA.2014 & 2015, (2) Fasilitasi, dan Penyusunan RKA/DPA Belanja Tidak Langsung PPKD Perubahan TA.2014, (3) Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan APIP, (4) Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, (5) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Bantuan Keuangan Pada Kabupaten/Kota 2014, (6) Penyusunan Rancangan Keputusan Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-13
N
T
E
N
Gubernur Tentang Jamkesda TA 2014, (7) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial APBD Perubahan TA.2014, (8) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial APBD Murni TA.2015, (9) Penyusunan Laporan Triwulan Hibah dan Bansos TA 2014, (10) Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan Bagi Hasil Pajak TA 2014, (11) Rekonsiliasi Triwulanan Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Banten, (12) Penyusunan Revisi Pergub Tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, (13) Penyusunan Laporan Kompilasi Bulanan Bendahara Fungsional SKPD Provinsi Banten, (14) Penyusunan Rancangan Draft Revisi Pergub Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial TA 2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 990.000.000,- dengan realisasi Rp. 962.286.500,- atau sebesar 97,20 %.
S
I
B
A
Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) yaitu sebesar Rp.3.663.802.271.099,00 dengan capaian 92,320% dan berpredikat Sangat Baik. Dibawah ini disajikan Tabel Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung :
IN
Tabel
O V
TARGET DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
P
R
DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 JENIS BELANJA TIDAK LANGSUNG
D
A
NO
P
P
A
B
5
Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Belanja Tidak Terduga
E
1 2 3 4
6
JUMLAH
3.2.2
JUMLAH ANGGARAN
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
%
185.303.464.269,00 1.376.459.645.000,00 91.000.000.000,00 1.870.732.614.091,00
131.523.008.732,00 1.244.666.640.856,00 86.602.000.000,00 1.764.024.522.670,00
70,98 90,43 95,17 94,30
439.911.636.000,00
436.986.098.841,00
99,33
5.000.000.000,00
-
0,00
3.968.407.359.360,00
3.663.802.271.099,00
92,32
Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2015 Program dan kegiatan perioritas yang dilaksanakan oleh DPPKD tahun 2015 yaitu Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari realisasi capaian output dan outcome kegiatan yang bersangkutan.
Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan di uraikan Rencana dan Realisasi Output Kegiatan dan Realisasi Outcome Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2015 yang berkaitan dengan fungsi pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut : Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Monitoring Pajak Daerah Se-Provinsi Banten, (2) Evaluasi Hasil Monitoring Pajak Daerah UPT DPPKD Se-Banten, (3) Rekonsiliasi Pajak Daerah UPT DPPKD Se-Provinsi Banten Triwulan I,II,III & IV, (4) Evaluasi Pajak Air Permukaan TW I,II,III dan IV, (5) Penyusunan Draft dan Target Pajak Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 800.000.000,dengan realisasi Rp. 25.436.000,- atau sebesar 3,18 %.
-
Intensifikasi Pajak Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyuluhan Pajak Daerah, (2) Koordinasi Tim Pembina Samsat Prov. Banten Wilayah Polda Banten dan Wilayah Polda Metro, (3) Koordinasi PBBKB dan Wajib Pajak Triwulan, (4) Gathering dan Rakor Dengan Perusahaan Leasing Triwulan, (5) Koordinasi Pajak Rokok Dengan Kabupaten Kota Privinsi Banten Tahun 2015 Triwulanan, (6) Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Samsat UPT DPPKD Se-Provinsi Banten, (7) Sosialisasi Pajak Daerah UPT DPPKD Prov. Banten Tahun 2015, (8) Kajian Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, (9) Kajian Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, jumlah anggaran sebesar Rp. 4.436.582.000,- dengan realisasi Rp. 281.873.900,- atau sebesar 6,35 %.
-
Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Rertibusi, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Monev Retribusi Daerah Triwulan I S/D IV, (2) Sosialisasi Dana Perimbangan Provinsi Kab/Kota/Instansi/Vertikal/Wajib Pajak I s/d IV, (3) Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tw. I S/D IV, (4) Kajian Penerapan NPWP Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan dI Provinsi Banten, (5) Sistem Kajian Aplikasi Pelaporan Retribusi Daerah, (6) Kajian Pelaksanaan Sistem Vorporasi atas SKPD Dinas Penghasil, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.486.787.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPTD Serpong, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Tunggakan PKB dan Potensi Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 230.972,000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Rangkasbitung, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor, (3) Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan, jumlah anggaran sebesar Rp. 347.415.500,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-15
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Kegiatan Samsat Keliling, (2) Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor, (3) Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Potensi Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 202.210.000,- dengan realisasi Rp. 9.477.100,- atau sebesar 4,69 %
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciputat Kota Tangerang Selatan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling, (2) Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor, (3) Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Berat, , jumlah anggaran sebesar Rp. 257.210.000,- dengan realisasi Rp. 0,atau sebesar 0,00 %.
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Potensi Tunggakan PKB dan Alat alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 222.592.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug Kota Tangerang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPT Ciledug Kota Tangerang, (2) Pelayanan Razia Kendaraan Bermotor di Wilayah UPT Ciledug Kota Tangerang, (3) Penagihan Tunggakan Pajak PKB, jumlah anggaran sebesar Rp. 232.210.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang, (3) Penagihan Tunggakan PKB Dan Pendataan Alat - Alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 301.158.250,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
B
-
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Samsat Keliling, (2) Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor, (3) Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan dan Bermotor dan Alat-alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Rp. 27.209.264,- atau sebesar 13,60 %. Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT Serang, (2) Pelaksanaan Razia PKB di Wilayah UPT Serang, (3) Penagihan Potensi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 348.500.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
IntensifikasiPajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang, (2) Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang, (3) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan, jumlah anggaran sebesar Rp. 347.710.000,- dengan realisasi Rp. 45.651.000,- atau sebesar 13,13 %.
-
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Kab. Tangerang, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD Balaraja, (2) Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD Balaraja, (3) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan, (4) Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat - alat Berat, jumlah anggaran sebesar Rp. 589.910.000,- dengan realisasi Rp. 84.932.950,- atau sebesar 14,40 %.
-
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA. 2015, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Rekonsiliasi SP2D dan STS Pengembalian Belanja Bulan Januari s.d Desember TA 2014, (2) Pemutahiran Data Akhir Tahun 2014 Data SP2D dan STS Pengembalian Belanja, (3) Rekonsiliasi Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Bulan Januari s.d Desember 2015, (4) Pemutakhiran Data SIMDA SKPD Akhir Tahun 2015, (5) Pemutahiran data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2015, (6) Rapat Koordinasi Triwulanan Sistem SIMDA Akuntansi SKPD TA.2015, (7) Evaluasi Laporan Bulanan Sistem SIMDA Se-Provinsi Banten Bulan Januari sd Desember TA. 2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- dengan realisasi Rp. 52.122.260,- atau sebesar 4,96 %.
-
Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Kota, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Data Realisasi Bagi Hasil Pajak Periode Bulan Januari s.d Desember TA. 2015, (2) Rapat Kordinasi BHPD dengan Kabupaten/Kota Periode TA. 2015, (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan BHPD TA. 2015, (4) Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA 2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 730.000.000,- dengan realisasi Rp. 6.966.200,- atau sebesar 0,95 %.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
-
Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2014 (Dana Dekonsentrasi), (2) Penyusunan Laporan Semester I tahun 2015 (Dana Dekonsentrasi), (3) Rekonsiliasi Data Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2015 (Dana Dekonsentrasi), (4) Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2014 (Tugas Pembantuan), (5) Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2015 (Tugas Pembantuan), (6) Rekonsiliasi Data Triwulan I, II, III,
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-17
dan IV Tahun 2015 (Tugas Pembantuan), (7) Rapat Koordinasi Pagu Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2016, (8) Rapat Koordinasi Semesteran Dana Dekonsentrsi dan Tugas Pembantuan TA.2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- dengan realisasi Rp. 5.412.000,- atau sebesar 0,83 %. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2014 dan Interim Tahun 2015 Provinsi Banten, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Laporan Keuangan Interim Provinsi Banten TA. 2015, (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA. 2014 (Untuk di Review Inspektorat), (3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA. 2014 (Sebelum Audit BPK), (4) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten TA. 2014 (Setelah Audit BPK), (5) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2014 dan Rapergub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2014, (6) Penyusunan Statistik Keuangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten TA. 2014, (7) Pengumpulan Data Untuk E-Audit TA.2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.950.000.000,- dengan realisasi Rp. 16.318.700,- atau sebesar 0,84 %
-
Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Bimbingan Teknis Pelaksana Akuntansi SKPD, (2) Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA Akuntansi SKPD, (3) Implementasi Pelaksanaan Akuntansi Berbasis Akrual, (4) Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, (5) Study Komparatif Pembinaan Akuntansi SKPD ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, jumlah anggaran sebesar Rp. 655.000.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %. Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Realisasi Gaji PNS Prov. Banten, (2) Penyusunan Hasil Perhitungan Potongan Fihak Ketiga (PFK) Hasil Pungutan DAU Gaji Pegawai Provinsi Banten, (3) Perhitungan Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan PNS Provinsi Banten, (4) Penyusunan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, (5) Rekonsiliasi Realisasi Belanja & Realisasi Gaji, (6) Penyiapan SK Persetujuan Pembebanan SPM TU, jumlah anggaran sebesar Rp. 563.065.500,- dengan realisasi Rp. 18.433.600,- atau sebesar 3,27 %.
B
A
P
-
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
-
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan SOP Rancangan pergub Tentang Cara Pembukuan Pengoperasian dan Penutupan Rekening Penerimaan dan Pengeluaran bendahara Umum Daerah/Kasda/Bendahara Umum Daerah dan SKPD, (2) Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, (3) Bimtek Pengelolaan Penatausahaan gaji Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah prov. Banten, (4) Pembuatan Laporan Dana Transfer DAK, (5) Pembuatan Laporan Dana Transfer BOS, jumlah anggaran sebesar Rp. 630.000.000,dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 % Penatausahaan Kas Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Laporan Mutasi Kas Harian Bulan Januari - Desember 2015, (2) Penyusunan Arsip SSP Bulan Januari - Desember 2015, (3) Penyusunan Arsip STS Bulan Januari - Desember 2015, (4) Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran dengan Bank Persepsi Tahun 2015, (5) Penyusunan Laporan Bendahara Umum Daerah (BUD), (6) Rekonsiliasi DaftarTransaksi Harian (DTH) Pajak dengan SKPD, (7) Penyusunan SOP Mengenai Manajemen Kas, (8) Penyusunan SPD SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, (9) Penyusunan Anggaran Kas, jumlah anggaran sebesar Rp. 630.000.000,- dengan realisasi Rp. 66.871.000,- atau sebesar 0,11 %
-
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Seprov. Banten dan Raper KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se- Prov. Banten TA. 2015, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Evaluasi Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Seprov. Banten Dan Raperda Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten TA. 2015, jumlah anggaran sebesar Rp. 580.112.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
-
Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA.2015 dan APBD TA.2016, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati / Walikota Tentang penjabaran Perubahan APBD TA. 2015, (2) Sosialisasi Permendagri Pedoman APBD TA.2016, (3) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati / Walikota Tentang penjabaran APBD TA. 2015 & TA.2016, (4) Seminar Pengelolaan Hibah Bansos Pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Banten, (5) Seminar Pengelolaan Dana Kapitasi pada Kab/Kota Se-Provinsi Banten, (6) Forum Perbandingan Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2015, (7) Penyusunan SOP Bidang Bina Keuangan, (8) Pembahasan SOP Bidang Bina Keuangan, (9) Finalisasi SOP Bidang Bina Keuangan, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.019.696.000,dengan realisasi Rp. 244.361.700,- atau sebesar 12,10 %.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
-
Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Bimbingan Teknis Penatausahaan Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan TA. 2015, (2) Bimbingan Teknis Bendahara Penerimaan Dan
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-19
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
Bendahara Penerimaan Pembantu Mengenai Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2015, (3) Bimbingan Teknis Perpajakan (PPn dan PPh) TA 2015, (4) Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Daerah TA. 2015, (5) Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2015, (6) Focus Group Discusi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal Di Lingkungan DPPKD Provinsi Banten, (7) Focus Group Discusi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Di Lingkungan DPPKD Provinsi Banten, (8) Penyusunan Rancangan Keputusan Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2015, (9) Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2015, (10) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penunjukan Bank Dan Penyusunan MOU Antara Pemprov Banten dan Bank TA. 2016, (11) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten TA. 2016, (12) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Banten TA. 2016, (13) Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang PA/PB, KPA/KPB, Bendahara Penerimaan Dan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Pembantu, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani SPM, dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan SPJ APBD Provinsi Banten TA. 2016, (14) Penyusunan Laporan Akhir Tugas Dan Fungsi Administrasi Keuangan Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 776.066.200,- dengan realisasi Rp. 124.433.800,- atau sebesar 16,03 %. Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Fasilitasi, Dan Asistensi Belanja Tidak Langsung PPKD, (2) Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP, (3) Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial, (4) Penyusunan Rancangan Kepgub Tentang Bantuan Keuangan Pada Kabupaten/Kota TA. 2015, (5) Penyusunan Rancangan Kepgub Tentang Jamkesda TA. 2015, (6) Penyusunan Rancangan Kepgub Tentang Distribusi Raskin TA. 2015, (7) Penyusunan Laporan Realisasi Pencairan Hibah dan Bansos TA. 2015, (8) Penyusunan Laporan Realisasi Bantuan Keuangan TA. 2015, (9) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Hibah dan Bantuan Sosial, jumlah anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
B
A
P
P
E
D
A
P
-
-
Penyusunan Pedoman Anggaran, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Rapergub Pedoman Penyusunan RKA TA. 2016, (2) Penyusunan Rapergub SSH TA.2016, (3) Penyusunan Rapergub ASB Lanjutan, (4) Penyusunan Anggaran Kas dan Pedoman Penggunaan Pendapatan P- APBD TA. 2015 dan APBD TA. 2016, (5) Penyusunan Rapergub Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TA. 2016, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.575.000.000,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %. Penyusunan Raperda dan Rapergub P-APBD 2015 dan APBD 2016, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Sosialisasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sosialisasi RKA P-APBD TA 2016, dan Bintek Peneliti RKA-SKPD/PPKD P-APBD 2015 dan APBD 2016, (2) Penyusunan Raperda P-APBD TA. 2015, (3) Penyusunan Raperda APBD TA 2016, jumlah anggaran sebesar Rp. 3.539.689.700,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
-
Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran Tahun 2015, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penunjang Rapergub Penjabaran APBD TA 2015, (2) Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD TA 2015, (3) Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD TA. 2015, (4) Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD TA. 2016, (5) Verifikasi DPPA SKPD dan DPPA PPKD TA. 2015, (6) Pergeseran Anggaran, (7) Verifikasi DPA SKPD dan DPA PPKD TA. 2016, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.527.190.000,dengan realisasi Rp. 106.807.000,- atau sebesar 4,23 %.
-
Fasilitasi dan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pelaksanaan Simda Keuangan TA. 2015, (2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Simda Keuangan, (3) Lokakarya (Workshop) Program Aplikasi SIMDA Keuangan Berbasis Akrual, (4) Pengembangan SOP Teknis Pengelolaan SIMDA, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.587.955.150,- dengan realisasi Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
-
Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Penyusunan Peraturan Gubernur Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2015, (2) Instalasi Tabel NJKB Kedalam Sistem Aplikasi SAMSAT TA 2015, (3) Pemeliharaan Sistem Aplikasi SAMSAT se-Provinsi BantenTahun Anggaran 2014, (4) Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.460.580.000,- dengan realisasi Rp. 85.346.000,- atau sebesar 5,84 %.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
-
-
Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan, dengan Tolok Ukur Kegiatan : (1) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Ciputat, (2) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serpong, (3) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Cikokol, (4) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Ciledug, (5) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serang, (6) Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Cilegon, (7) Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan ISO 9001 : 2008 di
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-21
UPT Balaraja, (8) Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan UPT Malingping, (9) Monitoring Penerapan ISO 9001:2008 UPT di Lingkungan DPPKD, jumlah anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dengan realisasi Rp. 21.875.000,- atau sebesar 2,73 %.
Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) PPKD yaitu sebesar Rp.4.333.924.813.498,00 dengan capaian realisasasi sebesar Rp. 1.383.608.934.041,(31,93 %). Dibawah ini disajikan Tabel Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung : Tabel TARGET DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
N
DPPKD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
R
Belanja Tidak Terduga
P
5
T
48,49 26,22 23,67
555.504.190.566,00
86.983.917.125,00
15,66
5.000.000.000,00
-
0,00
4.333.924.813.498,00
1.383.608.934.041,00
31,93
I
781.314.075.500,00 35.719.850.000,00 479.591.091.416,00
P
Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Capaian Program Renstra DPPKD.
A
P
3.3
E
D
A
JUMLAH
(Rp.)
1.611.330.805.000,00 136.250.000.000,00 2.025.839.817.932,00
O V
4
%
S
Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemdes
IN
1 2 3
B
(Rp.)
REALISASI (s.d Juni 2015)
N
JUMLAH ANGGARAN
A
NO
JENIS BELANJA TIDAK LANGSUNG
E
(Realisasi s.d Bulan Juni 2015)
B
Pada Tahun Anggaran 2014 seperti yang sudah dijelaskan diatas, DPPKD Provinsi Banten melaksanakan 4 Program dan 73 Kegiatan secara keseluruhan capaian Program dan kegiatan Tahun 2014 baik (84,75 %). Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang realisasi keuangan nya ≤ 80 %. Akan tetapi secara keseluruhan target capaian kegiatan tersebut dapat tercapai, antara lain : - Kegiatan Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.650.000.000, - dengan realisasi Rp. 1.150.915.339,(69,75 %). Dikarenakan adanya efisiensi untuk biaya transportasi yang menggunakan At Cost - Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cilegon Kota Cilegon, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.050.397.300,- dengan realisasi
Rp. 832.470,536,- (79, 25 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja sewa gerai Samsat yang tidak dapat direalisasikan. - Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Balaraja Kab. Tangerang, jumlah anggaran sebesar Rp. 3.216.156.414,- dengan realisasi Rp. 2.260.625.558,- (70, 29 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja belanja kegiatan. - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Malingping, jumlah anggaran sebesar Rp. 100.144.500,- dengan realisasi Rp. 66.451.809, (66,36 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
N
- Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.102.642.000,- dengan realisasi Rp. 746.821.300,- (67,73 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
A
N
T
E
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Serang, jumlah anggaran sebesar Rp. 312.710.000,- dengan realisasi Rp. 230.315.500,- (73,65 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
IN
S
I
B
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Malingping, jumlah anggaran sebesar Rp. 252.210.000,- dengan realisasi Rp. 107.696.000,- (42,70 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
P
R
O V
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Balaraja Kab. Tangerang, jumlah anggaran sebesar Rp. 932.710.000,- dengan realisasi Rp. 334.438.850,- (35,86 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
E
D
A
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Cikokol, jumlah anggaran sebesar Rp. 442,210.000,- dengan realisasi Rp. 316.477.709,- (71,57 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
B
A
P
P
- Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Ciledug Kota Tangerang, jumlah anggaran sebesar Rp. 332.210.000,- dengan realisasi Rp. 248.048.000,- (74,67 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan. - Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah di wilayah UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 227.132.000,- dengan realisasi Rp. 165.439.500,- (72,84 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan. - Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang, jumlah anggaran sebesar Rp. 407.210.000,- dengan realisasi Rp. 264.199.040,(64,88 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan. - Kegiatan Penyusunan Pedoman Anggaran, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.706.163.250,- (68,25 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan. Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-23
- Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan Pajak Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- dengan realisasi Rp. 434.985.100,- (45,79 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan. - Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, jumlah anggaran sebesar Rp. 4.896.241.000,- dengan realisasi Rp. 3.902.637.500,- (79,71 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan. - Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA. 2013, jumlah anggaran sebesar Rp. 950.000.000,- dengan realisasi Rp. 631.350.502,- (66,46 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja belanja kegiatan.
N
T
E
N
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2013 dan Interim Tahun 2014 Provinsi Banten, jumlah anggaran sebesar Rp. 1.551.376.250,- dengan realisasi Rp. 1.212.946.269,- (78,19 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
I
B
A
- Kegiatan Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota, jumlah anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dengan realisasi Rp. 542.432.422,- (67,80 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
R
O V
IN
S
- Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah, jumlah anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- dengan realisasi Rp. 380.890.870,- (50,79 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan.
D
A
P
- Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan, jumlah anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- dengan realisasi Rp. 294.520.500,- (65,45 %). Dikarenakan adanya efisiensi pada belanja -belanja kegiatan
B
A
P
P
E
Dibawah ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keungan Daerah Tahun 2014, berdasarkan program kegiatan :
Tabel
NO
URUSAN
PROGRAM
KEGIATAN
TOLOK UKUR
1
2
3
4
5
I
W ajib
A B
IN
Keluaran
REALISASI
CAPAIAN
KET
6
7
8
9
Rp
64.953.856.550,00
Rp
56.937.899.753,00
Rp
18.406.534.683,00
Rp
15.288.296.400,00
87,66
5 orang
3 Penyediaan ATK
15 Org Satpam, 12 Org Pramubakti, 8 Supir, 500 Org Tenaga Pemungut Pajak, 18 Petugas Pembantu Penata Arsip selama 12 bulan 1 Paket (64 jenis ATK)
4 Penyediaan Alat-alat Elektronik dan isi ulang
1 Paket
V
3 Orang PNS
2 Tenaga Operasional kantor tidak tetap
O
83,06
1 Tahun Anggaran
1 Honorarium Tim Pengelolaan Informasi
R P A D E P P A
TARGET
N
T - Personil
S I
Penyediaan Barang dan Jasa Masukan Perkantoran Pada DPPKD Provinsi - Dana Banten - Waktu Pelaksanaan
B
1.
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
E N
CAPAIAN KINERJA DPPKD TAHUN 2014
5 Penyediaan Operasional kantor (listrik, air, telepon, 1 Tahun Anggaran (Listrik, Tlp, surat kabar, dan asuransi kendaraan bermotor ) Surat Kabar, Internet, PVN, Air Minum) 6 Penyediaan BBM 18,745 liter 7 Penyediaan Barang cetakan
81 jenis barang Cetakan
8 Penyediaan Promosi dan Publikasi
337 kali tayang
9 Penyediaan Pakaian Dinas DPPKD
179 Pegawai dan 12 Pramubakti
10 Penyediaan Makan dan Minum Rapat
20 kali perbulan
11 Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman
2 Paket
12 Kegiatan Pelaksanaan Banten Expo Tahun 2014
1 Kali Pameran
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-25
Pemeliharaan Taman
6
Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Gedung
T
Hasil
B
Manfaat
100%
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana
100%
IN
S I
Rasio Penyediaan, Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, Serta Rehabilitas Prasarana dan Sarana P l d A t Dampak Masukan
Rp
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaran
- Personil
4 Orang
V
- Dana
R
O
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pada DPPKD Provinsi Banten
100%
A
N
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
A
P P
E
D
A
P
Keluaran
B
3.
40 Tanaman Hidup, 400 Pupuk Tanaman, Renovasi taman, Pemeliharaan Taman Belakang, 675 Tanaman Hias 1 Dokumen
E N
5
1
Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Peralatan Kantor DPPKD Provinsi Banten
2
Pengadaan Komputer dan Software Kantor DPPKD 15 Paket Provinsi Banten
3
Pengadaan Mebeulair Kantor DPPKD Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Kantor DPPKD Provinsi Banten
9 Paket
5
Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi Kantor DPPKD Provinsi Banten
6 Paket
6
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
1 Paket
7
Pembuatan Pos Jaga Satpam
1 Paket
8
Penyekatan Ruangan Bidang-Bidang
5 Paket
4
10 Paket
17 Paket
9.984.244.732
Rp
9.638.244.050,00
96,53%
Hasil
Manfaat
N
Dampak
2.302.744.000,00
4 Lokasi (2 hari)
3
Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip Bidang Anggaran DPPKD Provinsi Banten
1 Dokumen
4
Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip Bidang Akuntansi DPPKD Provinsi Banten
1 Dokumen
5
Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten
1 Dokumen
6
1 Dokumen Pendampingan Pemilahan Arsip dan Non Arsip untuk Arsip UPT Serpong DPPKD Provinsi Banten
7
Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip 1 Dokumen Bidang Anggaran DPPKD Provinsi Banten
O R
Rp
2.116.156.050,00
91,90
20 Orang
Moving Arsip dari Record Center ke Tempat Pembenahan
P A D E P P A
Rp 12 Bulan
4 Kali (25 orang)
2
B
100%
Persiapan Pembenahan Arsip Tidak Beraturan di DPPKD Provinsi Banten
V
1
IN
Keluaran
S I
- Waktu Pelaksanaan
B
A
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Masukan Banten - Dana - Personil
100%
T
Rasio Pembangunan,Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
4.
100%
E N
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
8
Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip 1 Dokumen Bidang Akuntansi DPPKD Provinsi Banten 9 Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip 1 Dokumen UPT Serang DPPKD Provinsi Banten 10 Pendampingan Deskripsi dan Data Entri untuk Arsip 1 Dokumen UPT Serpong DPPKD Provinsi Banten
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-27
11 Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk 1 Dokumen Arsip Bidang Anggaran DPPKD Provinsi Banten
E N
12 Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk 1 Dokumen Arsip Bidang Akuntansi DPPKD Provinsi Banten
T
13 Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk 1 Dokumen Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten
A
N
14 Pendampingan Manuver Fisik dan Reboxing untuk 1 Dokumen Arsip UPT Serpong DPPKD Provinsi Banten 1 Dokumen
17 Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan Arsip dan Non Arsip Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKD Provinsi Banten (Arsip Tahun Anggaran 2012)
1 Dokumen
1 Dokumen
V
IN
S I
B
15 Penyusutan Arsip untuk lingkungan DPPKD Wilayah Banten (Polda Banten) 16 Penyusutan Arsip untuk lingkungan DPPKD Wilayah Banten (Polda Metro)
B
A
P P
E
D
A
P
R
O
18 Pendampingan Pelaksanaan Deskripsi dan Data 1 Dokumen Entri Arsip untuk Arsip Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKD Provinsi Banten (Arsip Tahun Anggaran 2012) 19 Pendampingan Pelaksanaan Manuver dan 1 Dokumen Reboxing Arsip untuk Arsip Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah DPPKD Provinsi Banten (Arsip Tahun Anggaran 2012) 20 Bimbingan Teknis Akuisisi Arsip (Alih Media Arsip) di DPPKD Provinsi Banten
1 Dokumen
21 Lanjutan Pendampingan Pelaksanaan Pemilahan 1 Dokumen Arsip dan Non Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten 22 Lanjutan Deskripsi dan Data Entri Arsip untuk Arsip 1 Dokumen UPT Serang DPPKD Provinsi Banten 23 Lanjutan Manuver Fisik dan Reboxing Arsip untuk Arsip UPT Serang DPPKD Provinsi Banten
1 Dokumen
Hasil Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100%
Manfaat Tingkat Penataan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan
100%
Dampak Peningkatan Kapasitas Aparatur
100%
E N
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana 5.
Masukan
T
- Dana
N
- Waktu Pelaksanaan - Personil
A
Keluaran
Rp
11 UPT
Bimtek Pelayanan Prima
40 Orang
3
Bimtek Motivasi Berprestasi
40 Orang
4
Sistem Aplikasi Data Pegawai
1 Paket
5
Bimtek Pengembangan Aparatur Pengelola
40 Orang
6
Pembinaan Pegawai di Liungkungan DPPKD
254 Orang
B
Monotoring Absensi Sidik Jari
2
S I
Rp
580.020.400,00
88,28
1.650.000.000,00
Rp
1.150.915.339,00
69,75
7 Orang
1
V
IN
657.055.000,00
12 Bulan
Hasil
A
Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah
B
6.
P P
E
D
A
P
R
O
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha 100% dan administrasi kepegawaian
Manfaat jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimbingan teknis Kearsipan, Pengelolaan Keuangan, Sistem Informasi Pendapatan
100%
Dampak Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah
100%
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
7 Orang
Keluaran 1
Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah
1 Tahun Anggaran ( 70 PNS)
2
Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi Luar
1 Tahun Anggaran ( 70 PNS)
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-29
Hasil Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha 100%
E N
Manfaat jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimbingan Dampak Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Kota Serang
T
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Aparatur - Dana - Waktu Pelaksanaan
S I
- Personil Keluaran
A
N
Masukan
B
7.
Rp
1.323.962.625,00
1 Tahun Anggaran 2014
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
V
IN
17 Orang
Penyedia Bahan Bakar Minyak/Gas
1 Paket (Amplop, Buku, Hekter Map Plastik, Countinous dll) 1 Tahun Anggaran 2014
5
Penyedia Sewa Gedung/Kantor/Tempat
1 Tahun Anggaran 2014
6
Penyediaan Makan dan Minum
1 Tahun Anggaran 2014
7
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
1 Tahun Anggaran 2014
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Outsorcing)
1 Tahun Anggaran 2014
9
Penyediaan Jasa Konsoltan Perencanaan
1 Paket
O
1.202.615.343,00
90,83
Rp
365.821.300,00
95,99
3 Orang
Penyediaan Honor Tenaga Kantor Tidak Tetap
Penyediaan Biaya Oprasional Kantor
Rp
1 Tahun Anggaran 2014
2
R P A D E P P A B
40 Orang
1
4
8.
40 Orang
Hasil Rasio Penyediaan Barang Dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha K Manfaatht
100%
Rasio Penyediaan, Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan, Serta Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pelayanan dan Aparatur Dampak
100%
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan Sarana
100%
Pemeliharaan Sarana dan Masukan Prasarana Pada UPTD Kota Serang - Dana
Rp
381.113.664,00
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaran 2014
- Personil
5 Orang
Keluaran Pemeliharaan APK dan sukucadang APK
1 Tahun Anggarang 2014
2
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional dan Suku Cadang
1 Tahun Anggarang 2014
3
Pemeliharaan Bangunan Gedung/Kantor
1 Tahun Anggarang 2014
4
Pemeliharaan Buku/Kepustakaan
1 Tahun Anggarang 2014
T
E N
1
Hasil
B
Manfaat
IN
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
V
- Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
R P P
E
D
A
P
- Personil
A
100%
Masukan
O
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang
B
9.
100%
S I
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur Dampak
100%
A
N
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
1.483.992.596,00
Rp
1.397.966.700,00
94,20
5 Orang
Keluaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor PengadaanSarana dan Prasarana Komputer dan Server
1 Tahun Anggaran 2014
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair
1 Tahun anggaran 2014
4
PengadaanSarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
1 Tahun Anggaran 2014
5
Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Kantor
1 Tahun Anggaran 2014
6
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasangan Gordyn
1 Paket
7
Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
1 Paket
1 2
1 Tahun Anggaran 2014
Hasil Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100%
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-31
Manfaat
Dampak Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cikande Kabupaten Serang
T
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana Masukan
B
A
- Waktu Pelaksanaan
N
- Dana - Personil Keluaran
100% Rp
1.439.540.694,00
1 Tahun Anggaran 2014 5 orang
Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak
12 Bulan
2
Sewa Sarana Olahraga
1 Tahun
3
Penyediaan Makan dan Minum Rapat
1 Tahun Anggaran
4
Penyediaan Biaya Operasional kantor
1 Tahun Anggaran
5
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
1 Tahun Anggaran
6
Penyediaan ATK dan Barang Habis Pakai Lainnya 1 Paket
7
Penyediaan BBM/Gas serta Pelumas Kendaraan
10 Unit
8
Tersedianya Pakaian Kerja Dinas
37 Orang
9
Sewa Gedung Gerai Samsat Pontang
4 Tahun Anggaran
O
V
IN
S I
1
R P A D E P P A B
10.
100%
E N
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
10 Sewa Gedung Gerai Samsat Petir
4 Tahun Anggaran
11 Sewa Gedung Gerai Samsat Bojonegara
4 Tahun Anggaran
Hasil Rasio Penyediaan Barang Dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100%
Manfaat Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
100%
Dampak Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
100%
Rp
1.262.990.994,00
87,74
Masukan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Cikande Kabupaten Serang
- Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaran 2014
- Personil
5 Orang
E N
11.
Keluaran
322.050.000,00
1 Tahun Anggaran
2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan
1 Tahun Anggaran
N
T
1 Pemeliharaan APK Dan Suku Cadang APK
2 Paket
4 Fumigasi Arsip SAMSAT
1 Tahun Angagaran
B
A
3 Pemeliharaan Gedung UPT/ Samsat, PLL dan Gerai - Gerai serta Pengecatan Hasil
IN
Manfaat
S I
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Prasarana Aparatur
304.853.000,00
94,66
Rp
494.598.850,00
93,33
100%
100%
O
V
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
Rp
R
Dampak
P
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
A
P P
E
D
A
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPT Cikande Kabupaten Serang
B
12.
100%
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
5 Orang
529.961.099,00
Keluaran 1
PengadaanSarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
1 Paket
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Genset
1 Unit
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Olah Raga Pengadaan Sarana dan Prasarana Meubeulair
1 Paket
4 5
1 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatana dan 1 Paket Perlengkapan Kantor
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-33
Hasil 100%
E N
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Manfaat
100%
N
T
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur Dampak
B
Masukan - Dana
100% Rp 12 bulan
- Personil
5 orang
S I
- Waktu Pelaksanaan
IN
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cilegon Kota Cilegon
1.050.397.300,00
Keluaran
Penyediaan Biaya Operasional Kantor
V
1
1 Tahun
Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak
3
Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Dinas 1 Tahun
4
Belanja Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan
21 Orang
5
Penyediaan ATK Kegiatan
1 Paket (30 Jenis)
6
Penyediaan Alat-Alat Kebersihan dan Elektronik Kantor
1 Paket
7
Penyediaan BBM
3 Paket
8
Sewa tempat untuk Gerai Samsat
1 Tahun anggaran
9
Penyediaan Jasa Kebersihan (Outsourcing)
1 Paket
O
2
R P A D E P P A B
13.
A
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
10 Penyediaan Pakaian Kerja
1 Tahun
100 Orang
Hasil Rasio Penyediaan dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100%
Manfaat Rasio Penyediaan, Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, Serta rehabilitasi prasarana dan saran pelayanan dan aparatur
100%
Rp
832.470.536,00
79,25
Dampak Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana kerja 100% Masukan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Cilegon Kota Cilegon
E N
14.
- Dana - Waktu Pelaksanaan
T
- Personil
N
Keluaran
Rp
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
3
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor
5 Paket
4
Fumigasi arsip samsat
1 Paket
S I
B
A
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK
2
Hasil
IN
Rp
422.215.400,00
96,88
Rp
295.414.650,00
95,30
5 orang
1
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Prasarana dan sarana Aparatur
435.800.000,00
12 Bulan
1 Tahun Anggaran 3 Paket
100%
V
Manfaat
100%
A
P P
E
D
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Cilegon
B
15.
A
P
R
O
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur Dampak
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100% Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
5 Orang
310.000.000,00
Keluaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software
3 paket
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur dan Rumah Tangga
12 paket
4
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair
9 paket
1 2
4 paket
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-35
Hasil 100%
E N
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Manfaat
100%
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
100%
B
Masukan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cikokol Kota Tangerang
- Dana - Personil
4 orang 12 Orang (7 Satpam, 1 Pengemudi, 4 Pramubakti) 1 Paket (56 Jenis)
3
Penyediaan Alat - Alat Listrik Dan Alat Elektronik
1 Paket (8 Jenis)
4
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersihan
1 Paket (14 Jenis)
5
Penyediaan BBM atau GAS Kendaraan Dinas
1 Tahun Anggaran
6
Penyediaan Biaya Operasional Kantor
1 Tahun Anggaran
7
Sewa Tempat untuk Gerai SAMSAT di City Mall
1 Tahun Anggaran
8
Penyediaan Makan dan Minum untuk Rapat - Rapat 1 Tahun Anggaran Dinas
9
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
O
2
Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak Tetap Penyediaan Alat Tulis Kantor
R P A D E P P
1.249.527.501,00
V
IN
S I
12 Bulan
1
A
Rp
- Waktu Pelaksanaan Keluaran
B
16.
A
N
T
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur Dampak
27 0rang
10 Penydiaan Pakaian Dinas Satpam Dan Atributnya
7 Orang
11 Penyediaan Pakaian Khusus Dan Hari - Hari Tertentu
80 Orang
Hasil Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100%
Manfaat Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
100%
Rp
1.152.454.856,00
92,23
Dampak Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100% Masukan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Cikokol Kota Tangerang
E N
17.
- Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
T
- Personil
Pemeliharaan Bangunan / Gedung
1 Tahun Anggaran
2
Pemeliharaan Jaringan Air
1 Tahun Anggaran
3 4
Pemeliharaan APK Dan Penyediaan Suku Cadang 1 Tahun Anggaran APK Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional 13 Unit
5
Pemeliharaan Fumigasi Arsip SAMSAT
94,78
Rp
584.750.600,00
86,48
S I
IN
1 Tahun Anggaran 100%
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
100%
O
V
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan t Manfaat
R P A D
B
A
P P
E
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Cikokol
328.766.950,00
B
1
Hasil
Rp
4 Orang
A
N
Keluaran
18.
346.877.500,00
12 Bulan
Dampak Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100% Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
4 Orang
676.186.980,00
Keluaran
2
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Komputer dan 9 Paket Software Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan 6 Paket
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair
5 Paket
4
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Peralatan Dapur Dan Rumah Tangga
8 Paket
1
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-37
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat - Alat
3 Paket
6
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Alat - Alat Komunikasi
2 Paket
E N
5
Hasil
100%
T
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
N
Manfaat
100%
B
A
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
S I
Dampak
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Ciledug Kota Tangerang
IN
Masukan
100% Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
4 Orang
O
V
- Dana
1.518.810.800,00
Keluaran 1
Penyediaan Tenaga Oprasional Tidak Tetap
15 Orang
2
Penyediaan ATK Kegiatan
1 Paket
3
Penyediaan Alat Listrik
1 Paket
4
Penyediaan BBM Kendaraan Dinas
1 Tahun Anggaran
5
Penyediaan Oprasional Kantor
1 Tahun Anggaran
6
Penyediaan Jasa Kebersihan (Outsourching)
4 Paket
7
Penyediaan Sewa Gedung Kantor
2 Paket
8
Penyediaan Makan dan Minum Rapat
1 Tahun Anggaran
9
Penyediaan Pakaian Kerja
1 Paket
R P A D E P P A B
19.
10 Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas
1 Tahun Anggaran
Hasil Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100%
Manfaat Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
100%
Rp
1.388.312.202,00
91,41
Dampak Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100% Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Ciledug Kota Tangerang
Masukan
E N
20.
- Dana - Waktu Pelaksanaan
T
- Personil
N
Keluaran
12 BULAN
2
Pemeliharaan Gedung dan Rehab Bangunan
8 Paket
3
Pemeliharaan Jaringan Air
12 BULAN
4
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK
5
Fumigasi Arsip
1 PAKET
6
Pemeliharaan Taman Kantor
1 Paket
V
IN
S I
B
A
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Oprasional dan Suku Cadang
100%
Rasio penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
100%
O
Rp
503.856.700,00
97,40
1.099.300.000,00
Rp
1.030.835.000,00
93,77
12 BULAN
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan t Manfaat
R P A D E
B
A
P P
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Ciledug Kota Tangerang
517.294.981,00
4 Orang
1
Hasil
21.
Rp 12 Bulan
Dampak Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100% Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
4 Orang
Keluaran 1
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Jaringan Air Bersih
1 Paket Anggaran
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Informasi 2 Paket Anggaran
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Komputer dan Software
3 Paket Anggaran
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-39
8 9
1 Paket Anggaran
2 Paket Anggaran
E N
T
N
7
Pengadaan Software dan Hardware Gerai Samsat Cipondoh Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Flafond Gedung Kantor Pengadaan Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Penyekatan Ruang Pelayanan Kantor Pengadaan Sarana Dan Prasarana Wallpaper dan Karpet Ruang Pelayanan Kantor
A
6
4 Paket Anggaran
B
5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur dan Rumah Tangga
S I
4
Hasil
IN
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
1 Paket Anggaran 1 Tahun Anggaran 2 Paket Anggaran
100%
V
Manfaat
100%
R
O
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
P
Dampak
Masukan
A
P P
D
A
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan
B
22.
E
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
100%
- Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
4 orang
939.905.500,00
Keluaran 1
Penyediaan Biaya bagi BBM/ Pelumas Kendaraan 1 Tahun Anggaran Dinas
2
Penyediaan Biaya Operasional Kantor
1 Tahun Anggaran
3
Penyediaan Honor Tenaga Operasional Kantor Tidak Tetap
10 Orang
4
Penyediaan Makan dan Minum Rapat Rapat Dinas 1 Tahun Anggaran
5
Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan
16 Orang
Rp
848.205.961,00
90,24
Penyediaan ATK Kegiatan
1 Paket
7
Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
1 Paket
8
Penyediaan Alat Listrik
1 Paket
9
Penyediaan Pakaian Kerja
E N
6
1 Paket
Hasil
A
Manfaat
100%
S I
B
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur Dampak
100%
N
T
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
V
Masukan
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
4 Orang
O
- Dana
R
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan
640.344.500,00
Rp
632.917.300,00
98,84
A
P P
E
D
A
P
Keluaran
B
23.
IN
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100%
1
Pemeliharaan APK dan Tersedianya Suku cadang 1 Tahun Anggaran
2
Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional
12 Unit
3
Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Paket
4
Pemeliharaan Fumigasi Arsip Samsat
1 Tahun Anggaran
5
Pemeliharaan Jaringan Air beserta suku cadang dan pompa air
1 Paket
6
Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran
1 Paket
7
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Aspal
1 Paket
8
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Kusen Jendela & Pintu
1 Paket
Hasil Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
100%
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-41
Manfaat 100%
E N
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur Dampak
N
Masukan - Dana - Waktu Pelaksanaan
B
- Personil
IN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer Sofware Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlatan Studio Komunikasi Pengadaan Sarana dan Prasasarana Meubeleur Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Kantor
424.319.750,00
97,63
971.720.000,00
Rp
854.724.651,00
87,96
1 Paket 1 Paket
1 Paket
O
Rp
4 Orang
4
R P A D E P P A B
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Rangkasbitung
434.600.000,00
12 Bulan
1 Paket
3
25.
Rp
V
2
S I
Keluaran 1
A
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan
T
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100% 24.
Hasil
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100%
Manfaat Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
100%
Dampak Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
100%
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaran
- Personil
4 Orang
Keluaran 1
Penyediaan Biaya Operasional Kantor
1 Tahun Anggaran
2
Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak
25 Orang
3
Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Dinas 1 Tahun Anggaran
4
Belanja Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan KonsuItasi Kegiatan
5
Penyediaan ATK
6
Penyediaan Alat-alat Kebersihan dan Elektronik Kantor
2 Paket
7
Penyediaan Bendera Merah Putih dan Umbul-
T
1 Paket
8
Penyediaan BBM/Minyak dan Gas Pelumas
12 Unit
9
Sewa Tempat Untuk Gerai Samsat Maja
E N
A
N
1 Paket ATK
B
10 Penyediaan Pakaian Kerja
S I
Hasil
12 Orang PNS
18 orang 100%
V
IN
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Manfaat
1 Tahun Anggaran
100%
R
O
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
A
P P
E
D
A
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Rangkasbitung
B
26.
P
Dampak
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100% Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaran
460.126.000,00
- Personil
4 Orang
Rp
430.453.500,00
93,55
Keluaran 1
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK
1 Tahun Anggaran
2
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
8 unit R2, 2 unit R4
3
Pemeliharaan Jaringan Air Beserta Suku Cadang dan Pompa Air
3 paket
4
Pemeliharaan/Rehabilitasi Pengecatan Gedung Kantor UPT, Samsat dan Gerai Samsat Cipanas
3 paket
5
Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Pintu dan Jendela Gedung/Kantor
1 paket
6
Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Paving Blok Gerai Samsat Cipanas
1 paket
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-43
Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Plavon Kantor 1 paket Samsat
8
Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Keramik Kantor Samsat
1 paket
9
Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran
10 unit
N
11 Fumigasi Arsip Samsat
T
10 Rehabilitasi Ruang Arsip Samsat
E N
7
1 paket 1 Tahun Anggaran 1 paket
13 Pemeliharaan/Rehabilitasi Kamar Mandi UPT Rangkasbitung Hasil
1 paket
S I
B
A
12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gerai Samsat Maja
IN
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
100%
Manfaat
100%
O
V
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100%
A
P P
E
D
A
PengadaanSarana dan Prasarana Masukan Kantor pada UPTD Rangkasbitung - Dana
B
27.
P
R
Dampak
Rp
829.188.500,00
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaran
- Personil
4 Orang
Keluaran 1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 4 Paket UPT Rangkasbitung, Samsat Rangaksbitung dan Gerai Samsat Cipanas
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software
1 Paket
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Paket
4
Pengadaan Sistem Onlie Gerai Samsat Maja
1 Paket
Hasil Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100%
Rp
801.096.200,00
96,61
Manfaat
Dampak
- Dana - Waktu Pelaksanaan
S I
- Personil Keluaran
A
N
Masukan
B
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Ciputat Kota Tangerang Selatan
T
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
100% Rp
1.446.858.800,00
15 Orang
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1 Tahun Anggaran
3
Penyediaan Alat Listrik dan Alat Kebersihaan
1 Tahun Anggaran
4
Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
1 Tahun Anggaran
5
Penyediaan Jasa Kantor
1 Tahun Anggaran
6
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Outsourching) 1 Paket
IN
Penyediaan Tenaga Kerja Tidak Tetap
V
1.326.138.327,00
91,66
5 Orang
2
O
Rp
12 Bulan
1
R P A D E P P A B
28.
100%
E N
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
7
Penyediaan Makan dan Minum Rapat Dinas
1 Tahun Anggaran
8
Belanja Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi dan Konsultan Kegiatan
18 Orang ( Dalam 1 Tahun Anggaran )
9
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
18 Orang
Hasil Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100%
Manfaat Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur
100%
Dampak Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100%
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-45
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPTD Ciputat Kota Tangerang Selatan
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
327.910.975,00
- Personil
311.329.055,00
94,94
Rp
953.377.500,00
97,76
5 orang
Pemeliharaan Rehab Gedung/Kantor
3 Paket
2
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK
1 Tahun Anggaran
3
Fumigasi Arsip Samsat
1 Tahun Anggaran ( 1 Kali Kegiatan )
4
Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
5
Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran
6
Instalasi Jaringan Telepon
1 Paket 100%
S I
B
A
N
T
1
IN
Keluaran
Hasil
Rp
12 Bulan
E N
29.
1 Tahun Anggaran
V
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
1 Tahun Anggaran
O
Manfaat
100%
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100%
A
P P
E
D
PengadaanSarana dan Prasarana Masukan Kantor pada UPTD Rangkasbitung - Dana kab. Lebak - Waktu Pelaksanaan
B
30.
A
P
R
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur Dampak
- Personil
Rp
975.230.225,00
1 Tahun Anggaran 5 Orang
Keluaran 1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan 1 Paket Anggaran Software
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga 1 Paket Anggaran dan Dapur
1 Paket Anggaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair
1 Paket Anggaran
5
Pengadaan Sarana dan Prasana Alat-Alat Studio dan Komunikasi
1 Paket Anggaran
6
Pengadaan Sarana dan Prasarana Lampu Hias
1 Paket Anggaran
7
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kontruksi Jaringan Air Pengadaan Sarana dan Prasarana Kontruksi Jaringan Listrik dan Telepon Pengadaan Sarana dan Prasarana
1 Paket Anggaran
9
T
N
A
8
E N
4
B
Hasil
IN
Manfaat
2 Paket Anggaran 100%
S I
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
1 Paket Anggaran
100%
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
100%
A
P P
E
D
A
P
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pandeglang
B
31.
R
O
V
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur Dampak
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
6 orang
957.163.000,00
Rp
838.888.378,00
87,64
Keluaran 1
Penyediaan Biaya Operasional kantor
1 Tahun Anggaran
2
Penyediaan Tenaga Operasional kantor Tidak
15 Orang
3
Penyediaan Makan dan Minum Rapat Dinas
1 Tahun Anggaran
4
Belanja Perjalanan Dinas Untuk Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Peyediaan ATK Kegiatan
1 Tahun Anggaran
5
1 Paket 1 Paket
7
Penyediaan Alat-alat Kebersihan dan Elektronik Kantor Penyediaan BBM/Minyak dan Gas Pelumas
8
Belanja Pakaian Kerja
1 Paket
6
10 Unit
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-47
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
9
2 Tahun
10 Belanja Sewa Sarana Mobalitas Darat
1 Kegiatan
E N
Hasil
100%
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan dan aparatur Dampak
100%
B
A
N
T
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha K Manfaatht
- Dana
IN
Masukan
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
6 orang
V
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pada UPTD Pandeglang
S I
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100% 260.445.000,00
O
Keluaran 1
Pemelihraan Apk dan Suku Cadang APK
1 Tahun Anggaran
2
Pemeliharaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor
10 Unit
3
Pemeliharaan Jaringan Air
1 Paket
4
Pemeliharaan Jembatan Saluran Drainase
1 Paket
5
Pemeliharaan/Rehaabilitasi Pengecatan Gedung Kantor UPT dan SAMSAT Pemeliharaan/Rehabilitasi Penggantian Atap Genteng Kantor UPT dan SAMSAT
1 Paket, 825 M2
7
Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Kusen Gedung Kantor UPT dan SAMSAT
1 Paket 4 Lubang
8
Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan Paving Blok Halaman Parkir Kendaraan R2
1 Paket 80 M2
9
Pemeliharaan Plang Instansi /Kantor
R P A D E P P A B
32.
6
1 Paket 785 M2
1 Paket 80 M2
10 Pemeliharaan Taman Kantor
1 Paket
11 Pemeliharaan Instalasi
2 Paket Instalasi Listrik dan Jaringan LAN
Hasil Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
10%
Rp
253.187.600,00
97,21
Manfaat 100%
E N
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur Dampak Masukan
N
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Pandeglang
- Dana - Waktu Pelaksanaan
B
- Personil
A
33.
T
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelengkapan Kantor dan Peralatan Kantor DPPKD
1 Paket
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Software Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair
1 Paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Kantor
1 Paket
Pengadaan sarana dan Prasarana Peralatan Studio dan Komunikasi Pengadaan Pembuatan Jembatan Besi Saluran Drainase Pengadaan Pembuatan Sumur Bor
1 Paket
V
S I
1
3
R
O
4
B
A
P P
E
D
A
P
5 6
7
298.263.881,00
Rp
279.526.881,00
93,72
3.216.156.414,00
Rp
2.260.625.558,00
70,29
4 Orang
IN
Keluaran
Rp 12 Bulan
1 Paket
1 Paket 1 Paket
Hasil Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100%
Manfaat Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
100%
Dampak Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana 34.
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Balaraja Kab. Tangerang
100%
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
8 Orang
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-49
Keluaran Penyediaan Tenaga Operasional Kantor Tidak
1 Tahun Anggaran
2
Penyediaan Biaya Operasional Kantor
1 Tahun Anggaran
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
2 Paket Anggaran
4
Penyediaan Alat Listrik dan Alat Kebersihan
1 Paket Anggaran
5
1 Tahun Anggaran
6
Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional UPTD Balaraja Penyediaan Sewa Gedung dan Lapangan
7
Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Dinas 1 Tahun Anggaran
8
Konsultasi dan Koordinasi Daerah
B
A
N
T
E N
1
S I
Hasil
1 Tahun Anggaran 100%
IN
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
1 Tahun Anggaran
V
Manfaat
100%
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100% Masukan
A
P P
D
A
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Balaraja Kabupaten Tangerang
B
35.
Dampak
E
P
R
O
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
- Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
8 Orang
335.096.000,00
Keluaran 1
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang
1 Paket Anggaran
2
Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
1 Paket Anggaran
3
Pemeliharaan Jaringan Air dan Pompa Air beserta Suku Cadang
1 Paket Anggaran
4
Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran
1 Paket Anggaran
5
Pemeliharaan Bangunan Gedung/Kantor
4 Paket Anggaran
Hasil Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
100%
Rp
306.109.868,00
91,35
Manfaat 100%
E N
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur Dampak
N
Masukan - Dana - Waktu Pelaksanaan
B
- Personil
A
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Balaraja Kabupaten Tangerang
S I
Keluaran
Rp
2.722.870.600,00
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Sowtware
1 Paket Anggaran
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Mebeulair Kantor
1 Paket Anggaran
4
Pengadaan Hardware dan Software Gerai SAMSAT Kronjo
1 Paket Anggaran
5
Pengadaan Hardware dan Software Gerai SAMSAT Pasar Kemis Pengadaan Hardware dan Software Gerai SAMSAT Curug
1 Paket Anggaran
7
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
1 Paket Anggaran
8
Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-Alat Studio 1 Paket Anggaran dan Komunikasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Petunjuk Lokasi 1 Paket Anggaran Kantor
O
V
IN
1 Paket Anggaran
9
2.294.133.025,00
84,25
12 Orang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelengkapan Kantor dan Peralatan Kantor DPPKD
6
Rp
12 Bulan
1
R P A D E P P A B
36.
T
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100%
1 Paket Anggaran
Hasil Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
100%
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-51
Manfaat
E N
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur Dampak Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Malingping
T
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
N
Masukan
A
- Dana - Waktu Pelaksanaan
B
- Personil
S I
Keluaran
775.046.000,00
1 Tahun Anggaran 2014 3 Orang 1 Tahun Anggaran 2014
Penyediaan Honor Tenaga Operasional Kantor Tidak Tetap
16 Orang
Penyediaan Makan dan Minum Bagi Rapat-rapat Dinas
1 Tahun Anggaran 2014
O
V
IN
Penyediaan Biaya Operasional Kantor
Belanja Perjalanan Dinas Untuk Kordinasi dan Konsultasi Kegiatan
11 Orang PNS
5
Penyediaan ATK
1 Paket ATK
6
Penyediaan Alat-alat Kebersihan dan Elektronik Kantor
1 Paket
7
Penyediaan BBM/Minyak dan Gas Pelumas
5 Unit
8
Sewa Tempat Untuk Kantor UPT/Samsat Malingping
1 Tahun Anggaran 2014
9
Penyediaan Pakaian Kerja
18 Orang
R P A D E P P
Rp
2
4
A
100%
1
3
B
37.
100%
Hasil Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Manfaat
100%
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur
100%
Rp
656.307.500,00
84,68
Dampak Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100% Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada UPTD Malingping
Masukan
E N
38.
- Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
100.144.500,00
T
- Personil
N
Keluaran
66.451.809,00
66,36
Rp
590.823.970,00
94,37
3 Orang
Pemeliharaan Kendaran Dinas / Operasional
2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gendung Kantor
1 Paket
3
Pemeliharaan APK dan Suku Cadang APK
1 Tahun Anggaran 2014
4
Fumigasi Arsip Samsat
1 Kali 1 Tahun Anggaran 2014
S I
B
A
1
Hasil
Rp
1 Tahun Anggaran 2014
IN
Rasio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur
1 Tahun Anggaran 2014
100%
V
Manfaat
100%
P
R
O
Rasio Penyediaan, pembangunan, pengadaan, pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana pelayanan aparatur Dampak
Meningkatnya Daya dukung prasarana dan sarana kerja 100%
A
P P
E
D
A
PengadaanSarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Malingping
B
39.
Masukan - Dana
Rp
626.097.500,00
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaran 2014
- Personil
3 Orang
Keluaran 1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5 Paket
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Komputer dan Sofware Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Membelair Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Kantor
7 Paket
3 4
4 Paket 8 Paket
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-53
Pengadaan Pemasangan Daya Listrik/Instalasi Listrik dan instalasi telepon
2 Paket
6
Rehabilitasi Gedung Kantor
1 Paket
E N
5
Hasil
N
Manfaat
S I
Dampak
Meningkatnya Daya Dukung Prasarana dan sarana
1.750.000.000,00
Rp
1.292.763.734,00
- Dana
Rp
1.102.642.000,00
Rp
746.821.300,00
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaran
- Personil
3 Orang
IN
Rp
73,87
P
R
O
Masukan
A D E P P A
100%
V
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
B
40.
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
100%
B
A
Rasio Penyediaan, Pembangunan , Pengadaan, Pemeliharaan Serta Rehabilitasi Prasarana dan sarana Pelayanan dan Aparatur
II
100%
T
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Keluaran 1
Penyusunan dan Pambahasan Rancangan RENJA 1 Dokumen Renja DPPKD TA. 2015
2
Pelaksanaan Forum Pembahasan (RENJA) DPPKD TA. 2015
1 Kali Pelaksanaan
3
Rekapitulasi Laporan Evaluasi Akhir Kegiatan DPPKD TA. 2014 Validasi Data Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA. 2014
1 Dokumen
5
Penyusunan Laporan Evaluasi Bulanan Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA 2014
4 Dokumen
6
Penyusunan Laporan Triwulanan dan Semesteran 8 Dokumen Pelaksanaan Kegiatan DPPKD TA. 2014
7
Penyusunan Laporan Evaluasi Pengendalian Kegiatan terhadap RENJA
4
1 Dokumen
4 Dokumen
67,73
Penyusunan TAPKIN DPPKD TA 2014
1 Dokumen
9
Penyusunan LPPD DPPKD TA 2013
1 Dokumen
10 Penyusunan LKPJ DPPKD TA 2013
1 Dokumen
11
E N
8
Penyusunan AKIP/LAKIP DPPKD TA 2013
1 Dokumen
N
T
12 Penyusunan dan Pembahasan Program, kegiatan 1 Dokumen dan Anggaran DPPKD Pada P-APBD TA. 2014
B
A
13 Penyusunan RKA dan DPPA DPPKD Pada APBD- 2 Dokumen P TA. 2014
S I
14 Penyusunan dan Pembahasan Rencana Program Kegiatan dan Anggaran DPPKD TA. 2015
1 Dokumen
Penyusunan RKA dan DPA DPPKD Pada APBD TA. 2015 16 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan DPPKD TA. 2014
2 Dokumen
17 Sosialisasi Pedoman dan Bintek Penyusunan Anggaran TA. 2015
1 Kali Pelaksanaan
R
O
V
IN
15
2 Dokumen
1 Paket
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100%
B
A
P P
E
D
A
P
18 Penyusunan Aplikasi Laporan Evaluasi Bulanan Pelaksanaan Kegiatan Hasil
41.
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Aset SKPD
Manfaat Jumlah Dokumen Data Pembangunan, Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD
100%
Dampak Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
100%
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaran
647.358.000,00
- Personil
7 Orang
Rp
545.942.434,00
84,33
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-55
Keluaran 1
Penyusunan Laporan Akuntansi Triwulanan DPPKD Prov. Banten TA. 2014
2
Penataan Kearsipan dan Pertelaan Bendahara Pengeluaran DPPKD Prov. Banten
4 Dokumen
3
Penyusunan Laporan Pajak (PPN) DPPKD Prov. Banten TA. 2014 Penyusunan Laporan Pajak (PPh 21) DPPKD Prov. Banten TA. 2014 Penyusunan Laporan Pajak (PPh 22) DPPKD Prov. Banten TA. 2014 Penyusunan Laporan Pajak (PPh 23) DPPKD Prov. Banten TA. 2014
4 Dokumen
Rekonsiliasi Data Bendahara Penerimaan dengan Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPT
4 Dokumen
6
E N
T
N
A
B
V
7
S I
5
IN
4
Rekonsiliasi SP2D TA. 2014
O
8
4 Dokumen 4 Dokumen
4 Dokumen 3 Dokumen
10 Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Dengan Bidang Perbendaharaan
4 Dokumen
11 Rekonsiliasi Data Realisasi Anggaran Bulanan Perangkat PPK Dengan Bidang Akuntansi
3 Dokumen
12 Rekonsiliasi Data Internal Pengembalian UP, TUP dan Belanja DPPKD Prov. Banten (Bulan Januari s/d Desember 2014)
3 Dokumen
13 Rekonsiliasi Data Internal Laporan Fungsional PPTK DPPKD Prov. Banten
3 Dokumen
R P A D E P P A
4 Dokumen
Rekonsiliasi Daata Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPT
9
B
4 Dokumen
14 Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara 50 Orang Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada DPPKD Provinsi Banten 15 Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara 50 Orang Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada DPPKD Prov. Banten
Hasil Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan
E N
Manfaat
100%
100%
N
T
Jumlah Dokumen Data Pembangunan, Rencana, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD Dampak
- Dana
IN
Masukan
100% Rp
39.834.143.450,00
Rp
312.710.000,00
Rp
32.150.603.522,00
80,71
S I
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang
1 Tahun Anggaran
- Personil
6 Orang
O
V
- Waktu Pelaksanaan
Rp
230.315.500,00
73,65
R
Keluaran 1
Pelayanan SAMSAT Keliling di Wilayah UPT Serang
4 (Empat) Kecamatan di Wilayah UPT Serang yang jauh dari Jangkauan pelayanan Samsat
2
Pelaksanaan Razia PKB di Wilayah UPT Serang
4 (Empat) Kecamatan di Wilayah UPT Serang
3
Penagihan Potensi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat
2 Dokumen
P A D E P P A
42.
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
B
III
B
A
Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Hasil Jumlah PAD Provinsi Banten Tahun 2013
3.572 Triliun
Manfaat Jumlah Pendapatan Asli Daerah
3.572 Triliun
Dampak Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak
3.572 Triliun
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-57
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Malingping
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaraan 2014
252.210.000,00
Rp
107.696.000,00
42,70
Rp
430.485.000,00
82,36
E N
43.
- Personil
3 Orang
Keluaran
T
1 Kegiatan Samsat Keliling
2 Dokumen 3 Dokumen
3 Kegiatan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Potensi Alat Berat
2 Dokumen
A
N
2 Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
B
Hasil
S I
Jumlah PAD Manfaat
IN
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
3.572 Triliyun 3.572 Triliyun
Dampak
IntensifikasiPajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande
3.572 Triliyun
Masukan Rp
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaran 2014
- Personil
4 Orang
R
- Dana
P A D E P P A B
44.
O
V
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
522.710.000,00
Keluaran 1 2 3 4
Penagihan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat -alat Berat Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang Pelaksanaan Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPT Cikande Kabupaten Serang
1 Dokumen Laporan
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan
4 Kali Rapat Koordinasi
3 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB 6 Dokumen Realisasi Tunggakan PKB
Hasil Jumlah PAD
3.572 Triliun
Manfaat Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
3.572 Triliun
Dampak Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Kab. Tangerang
E N
Masukan - Dana - Waktu Pelaksanaan
T
45.
N
- Personil Keluaran
B
A
1 Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD Balaraja
3.572 Triliun
Rp
932.710.000,00
Rp
334.438.850,00
35,86
Rp
235.525.000,00
91,57
1 Tahun Anggaran 2014 12 Orang 1 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB di UPTD Balaraja
IN
S I
2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD 1 Dokumen Realisasi Tunggakan Balaraja PKB di UPTD Balaraja 4 Kali Rapat Koordinasi
4 Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat - alat Berat
1 Dokumen Laporan
O
V
3 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan
A
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon
B
46.
P P
E
D
A
P
R
Hasil
Jumlah PAD
3.572 Triliun
Manfaat Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
3.572 Triliun
Dampak Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak Masukan
3.572 Triliun
- Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
3 Orang
257.210.000,00
Keluaran 1
Pelaksanaan Samsat Keliling
1 kali
2
Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
9 kali
3
Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan dan Bermotor dan Alat-Alat Berat
2 Dokumen
Hasil Jumlah PAD
3.572 Triliun
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-59
Dampak
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Kab. Tangerang
Masukan - Dana - Waktu Pelaksanaan
T
45.
N
- Personil
A
Keluaran
3.572 Triliun
E N
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
932.710.000,00
Rp
334.438.850,00
35,86
Rp
235.525.000,00
91,57
12 Orang 1 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB di UPTD Balaraja
S I
B
1 Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD Balaraja
Rp
1 Tahun Anggaran 2014
IN
2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD 1 Dokumen Realisasi Tunggakan Balaraja PKB di UPTD Balaraja 4 Kali Rapat Koordinasi
4 Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat - alat Berat
1 Dokumen Laporan
R
O
V
3 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pajak Air Permukaan
A
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon
B
46.
P P
E
D
A
P
Hasil Jumlah PAD
3.572 Triliun
Manfaat Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
3.572 Triliun
Dampak Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak Masukan
3.572 Triliun
- Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
3 Orang
Keluaran 1
Pelaksanaan Samsat Keliling
1 kali
2
Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
9 kali
3
Penagihan Tunggakan Potensi Pajak Kendaraan dan Bermotor dan Alat-Alat Berat
2 Dokumen
Hasil Jumlah PAD
3.572 Triliun
257.210.000,00
Manfaat Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
E N
Dampak
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikokol
T
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak Masukan - Waktu Pelaksanaan
B
- Personil
N
- Dana
A
47.
3.572 Triliun
Keluaran
3.572 Triliun
Rp
Pelayanan SAMSAT Keliling Tahun Anggaran 2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang
2
Razia Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 3 Kegiatan 2014 di Wilayah UPT. Cikokol Kota Tangerang
316.477.709,00
71,57
Rp
248.048.000,00
74,67
3 Kegiatan
V
IN
S I
Rp
4 Orang
1
Penagihan Tunggakan PKB Dan Pendataan Alat Alat Berat
3 Kegiatan
R
O
3
442.210.000,00
1 Tahun Anggaran
P
Hasil
A
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciledug Kota Tangerang
B
48.
P P
E
D
A
Jumlah PAD
3.572 Triliun
Manfaat Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
3.572 Triliun
Dampak Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
3.572 Triliun
Masukan - Dana - Waktu Pelaksanaan - Personil
Rp
332.210.000,00
12 Bulan 4 Orang
Keluaran 1
Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor 2 Dokumen dan Alat Alat Berat
2
Pelayanan Samsat Keliling
1 Dokumen
3
Razia Pajak Kendaraan Bermotor
1 Dokumen
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-61
Hasil 3.572 Triliun
Jumlah PAD Manfaat
E N
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dampak
- Dana - Waktu Pelaksanaan Keluaran
S I
- Personil
A
Masukan
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serpong Kota Tangerang Selatan
B
49.
N
T
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
3.572 Triliun 3.572 Triliun
Rp
227.132.000,00
72,84
Rp
192.930.756,00
84,03
1 Tahun Anggaran
Penagihan Tunggakan Potensi PKB
1 Dokumen Laporan
2
Pelayanan Samsat Keliling di Wilayah UPTD Serpong
1 Kegiatan
IN
165.439.500,00
4 Orang
1
Razia Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPTD 3 Kegiatan Serpong
O
V
3
Rp
R
Hasil
A
P P
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Rangkasbitung
B
50.
E
D
A
P
Jumlah PAD
3.572 Triliun
Manfaat Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
3.572 Triliun
Dampak Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
3.572 Triliun
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaran
- Personil
4 Orang
Keluaran 1
Pelayanan Samsat Keliling
1 Dokumen
2
Razia Pajak Kendaraan Bermotor
1 Dokumen
3
Penagihan Tunggakan Potensi PKB dan Potensi Alat Berat
1 Dokumen
229.585.500,00
Hasil 3.572 Triliun
Jumlah PAD Manfaat
N
T
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak - Dana - Waktu Pelaksanaan Keluaran
S I
- Personil
A
Masukan
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Ciputat Kota Tangerang Selatan
B
51.
3.572 Triliun
E N
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dampak
3.572 Triliun
Rp
332.210.000,00
325.013.000,00
97,83
Rp
264.199.040,00
64,88
12 Bulan 4 Orang
1
Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling
3 Dokumen (3 Kali Kegiatan)
2
Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor
3 Dokumen (3 Kali Kegiatan)
3
Pelaksanaan Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Berat
6 Dokumen (6 Kali Kegiatan)
V
IN
Rp
O
Hasil
R
Jumlah PAD
3.572 Triliun
P
Manfaat
A
P P
Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang
B
52.
E
D
A
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
3.572 Triliun
Dampak Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
3.572 Triliun
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
6 orang
407.210.000,00
Keluaran 1 2 3
Pelayanan SAMSAT Keliling
4 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB Razia Pajak Kendaraan Bermotor 6 Dokumen Realisasi Penerimaan PKB Penagihan Potensi Tunggakan PKB dan Alat - Alat 3 Dokumen Realisasi Penerimaan Berat PKB
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-63
Hasil 3.572 Triliun
Jumlah PAD
E N
Manfaat
Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dampak
Masukan
A
Penyusunan Raperda Perubahan APBD 2014 dan APBD 2015
- Dana - Personil Keluaran 2
Penyusunan RAPERDA APBD TA. 2015
1 Dokumen
Pelaksanaan SIMDA
1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Dokumen
R
O
4
6.477.185.200,00
Rp
5.445.189.644,00
84,07
Rp
3.690.052.600,00
91,11
4 Orang 1 Dokumen
V
3
Rp
1 Tahun Anggaran
Penyusunan RAPERDA P-APBD TA. 2014
IN
1
S I
- Waktu Pelaksanaan
B
53.
3.572 Triliun
N
T
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
3.572 Triliun
3 Unit
Manfaat jumlah dokumen tahunan anggaran daerah
4 Dokumen
Dampak meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja
A
Penyusunan Rapergub Penjabaran Masukan APBD, Verifikasi Dokumen - Dana Pelaksanaan dan Pergeseran - Waktu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 - Personil
B
54.
P P
E
D
A
P
Hasil
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi pengelolaan keuangan Daerah
4 Dokumen
Rp
4.050.000.000,00
1 Tahun Anggaran 3 Orang
Keluaran 1
Verifikasi DPA SKPD dan DPA PPKD T.A 2014
16 set
2
Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD T.A 2014
120 set
3
Penyusunan Rapergub Penjabaran P-APBD T.A 2015
120 set
4
Verifikasi DPPA SKPD DPPA PPKD T.A 2014
16 set
5
Pergeseran Anggaran
2 Keputusan
6
Verifikasi DPA SKPD dan DPA PPKD T.A 2015
2 Dokumen
E N
Hasil
N
Manfaat
Jumlah dokumen Tahunan Anggaran Daerah (Dok)
A
Dampak
Penyusunan Pedoman Anggaran
Masukan
IN
- Dana
S I
B
Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berbasis kinerja
5 Dok 5 Dok
Rp
2.500.000.000,00
1 Tahun Anggaran
- Personil
5 Orang
V
- Waktu Pelaksanaan
Rp
1.706.163.250,00
68,25
Keluaran
Penyusunan Rapergub Pedoman Penyusunan RKA TA. 2015
1 Dokumen
2 3
Penyusunan Rapergub SSH TA.2015 Penyusunan Rapergub ASB Lanjutan
1 Dokumen 1 Dokumen
4
Penyusunan Anggaran Kas dan Pedoman
4 Dokumen
5
Penyusunan Rapergub Pedoman Pelaksanaan 1 Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2015 Penyusunan Rapergub SOP Penyusunan RKA 1 Dokumen SKPD/PPKD Penyusunan Rapergub Standar Kuantitas, Kualitas 1 Dokumen dan Kompetensi Tim Verifikasi RKA SKPD/PPKD
6 7
A
P P
E
D
A
P
R
O
1
B
55.
3 Unit/Dokumen
T
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)
8
Penyusunan Rapergub SOP Pelaksanaan Penelitian RKA-SKPD dan RKA-PPKD
9
Penyusunan Revisi Pergub Nomor 29 Tahun 2007 1 Dokumen tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
1 Dokumen
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-65
Hasil 3 Unit
E N
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Manfaat
5 Dokumen
meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja
5 Dokumen
- Dana
S I
Masukan
Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA 2014 dan APBD TA 2015
Rp 12 Bulan
- Personil
25 Orang
IN
- Waktu Pelaksanaan
2.100.000.000,00
Keluaran
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA.2014 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2014
8 Raperda dan Raper KDH Perubahan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2015 dan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tantang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD TA.2014 dan TA.2015
2 Kali
2
3
4
A
P P
E
D
A
P
R
O
V
1
B
56.
B
A
N
T
Jumlah dokumen Pedoman Pengelolaan Anggaran daerah Dampak
Seminar Perbandingan Pedoman Pelaksanaan APBD TA.2014 dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
9 Raperda dan Raper KDH APBD TA.2014 - TA.2015 Kabupaten / Kota 1 Standar Pedoman Pelaksanaan APBD
Hasil Presentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota
100%
Rp
1.862.933.650,00
88,71
100%
100%
E N
Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian, fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dampak
T
Manfaat
- Dana
- Personil
3
Penyusunan Suplemen dan Penyesuaian Koding Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014
4
Instalasi Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor Kedalam Sistem Aplikasi Samsat Tahun 2014
21 (satu) Dokumen SK Kepala Dinas DPPKD dan (dua puluh) Set Koding NJKB 11 (sebelas) UPT DPPKD
5
1 Dokumen Pemeliharaan Sistem Aplikasi Samsat Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat (Pelayanan 2 Dokumen Online Samsat Keliling Polda Metro dan Polda Banten) 2 Dokumen Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat Untuk Penerimaan Berbasis Akrual
O R P A D E P P
1.710.000.000,00
60 (enam puluh) Buku Hasil Pengolahan Data 3 (tiga) Buku Hasil penyusunan Pergub NJKB
2
A
Rp
6
7 8 9
Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat Untuk Penerimaan Realtime Berbasis Web Pengembangan Sistem Aplikasi Samsat Untuk Monitoring Penetapan
Rp
1.664.498.000,00
97,34
12 (dua belas) Bulan Tahun Anggaran 2014 5 Orang
Pengolahan Data Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014 Penyusunan Peraturan Gubernur Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2014
V
1
IN
Keluaran
S I
- Waktu Pelaksanaan
B
A
Masukan
Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan
B
57.
N
Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Keuangan Daerah
1 Dokumen 1 Dokumen
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-67
Hasil
Manfaat jumlah paket sistem data dan informasi
T
Dampak
- Dana - Personil
11 Bulan 5 Orang 1 Dokumen
2
Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serpong
1 Dokumen
3
Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Cikokol
1 Dokumen
4
Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Ciledug Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Serang
1 Dokumen
Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Cilegon Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan UPT Cikande Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan UPT Pandeglang Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja UPT LEBAK
1 Dokumen
V O P A D E P P A
Rp
Pemeliharaan Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di UPT Ciputat
1
B
1 Dokumen
R
IN
Keluaran
S I
- Waktu Pelaksanaan
B
Masukan
Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan
1 Dokumen
A
N
Meningkatnya standar dan sistem pelayanan UPT/SAMSAT 58.
2 Unit
E N
Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/ /dokumen/informasi penunjang Peningkatan Pendapatan Daerah (unit)
5 6 7
8
9
10 Pengkajian Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja UPT Balaraja
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
725.000.000,00
Rp
708.004.000,00
97,66
Hasil
Manfaat
6 Dokumen
jumlah paket standar mutu pelayanan
T
Dampak
1 Dokumen
A
N
Meningkatnya standar dan sistem pelayanan UPT/SAMSAT Masukan
Evaluasi Dan Pelaporan Pajak Daerah
- Dana - Personil
IN
Keluaran
S I
- Waktu Pelaksanaan
B
59.
2 Unit
E N
Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/ /dokumen/informasi penunjang Peningkatan Pendapatan Daerah (unit)
Rp
Rp
434.985.100,00
45,79
4.896.241.000,00
Rp
3.902.637.500,00
79,71
3 Orang
1
Monitoring Pajak Daerah 2014
11 Dokumen
2
Rekonsiliasi Pajak Daerah 2014
4 Rekonsiliasi
3
Penyusunan Standar Oprasional Pelayanan (SOP) 1 Dokumen Pajak Daerah Tahun 2014
R
O
V
950.000.000,00
12 Bulan
P
4
Evaluasi Hasil Monitoring Pajak Daerah UPT DPPKD Se-Prov-Banten Tahun 2014
1 Dokumen
Intensifikasi Pajak Daerah
B
60.
A
P P
E
D
A
Hasil
Jumlah PAD
3,57 Triliyun
Manfaat jumlah dokumen data dan informasi penunjang peningkatan pendapatan
1 Dokumen
Dampak Ketersediaan data dan informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah
1 Dokumen
Masukan - Dana - Waktu Pelaksanaan - Personil
Rp 12 Bulan 3 Orang
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-69
Keluaran Penyuluhan Pajak Daerah UPT DPPKD SeProvinsi Banten
2
Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi BAnten Untuk Polda Banten dan Polda Metro
3
Koordinasi PBBKB dan Wajib Pajak Triwulan Tahun 4 Dokumen 2014
4
Gathering dan Rakor Dengan Perusahaan Leasing 4 Dokumen Triwulan
5
Koordinasi Pajak Rokok Dengan Kabupaten Kota Provinsi Banten Tahun 2014 Triwulanan Penyusunan Pergub Pajak Rokok Provinsi Banten
4 Dokumen
Sosialisasi Pajak Daerah UPT DPPKD Provinsi Banten Tahun 2014 Kajian Studi Penyusunan Target Pajak Daerah
1 Bilboard
T
N
Penyusunan Rapergub Tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah
1 Dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen
O
9
2 Dokumen
A
B
V
8
S I
7
IN
6
11 Dokomen
E N
1
A
Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan
B
61.
P P
E
D
A
P
R
Hasil
Jumlah PAD
3.572 Triliun
Manfaat Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah
3.572 Triliun
Dampak Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam membayar Pajak
3.572 Triliun
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
1 Tahun Anggaran
2.035.495.000,00
- Personil
5 orang
Keluaran 1
Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan I
1 (satu) Dokumen
2
Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan II
1 (satu) Dokumen
3
Rapat Koordinasi Dana Perimbangan Triwulan III
1 (satu) Dokumen
4
Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan I
1 (satu) Kali
Rp
1.634.257.800,00
80,29
Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan II
1 (satu) Kali
6
Sosialisasi Dana Perimbangan Triwulan III
1 (satu) Kali
7
Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan I Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan II Rapat Koordinasi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan III
1 (satu) Dokumen
T
A
9
N
8
E N
5
B
10 Gathering dengan Pengusaha Se-Provinsi Banten
S I
11 Kunjungan Kerja dalam rangka mendapatkan masukan tentang peningkatan retribusi daerah
1 (satu) Dokumen 1 (satu) Dokumen 1 (satu) Kali 14 Orang dari SKPD dan 12 Org DPPKD
IN
12 Belanja Jasa Konsultansi Penghitungan lebih bayar 1 (satu) Paket PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2010,2011,2012
R
O
V
13 Kajian Studi Penghitungan Penetapan Target 1 (Satu) Paket Retribusi 14 Kajian Tata Cara Pembentukan Penasihat Investasi 1 (satu) Dokumen
P
Hasil
A
Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah
B
62.
P P
E
D
A
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
3.572 Triliyun
Manfaat Meningkatnya Jumlah Pendapatan Daerah
5.591 Triliyun
Dampak Meningkatnya Realisasi Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
5.591 Triliyun
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
787.408.000,00
- Personil
28 Orang Aparatur
Rp
663.097.280,00
84,21
Keluaran 1
Penyusunan Realisasi Gaji PNS Provinsi Banten
12 Dokumen
2
Penyusunan Hasil Perhitungan Potongan Fihak Ketiga (PFK) Hasil Pungutan DAU Gaji Pegawai Provinsi Banten
12 Dokumen
3
Perhitungan Pembayaran Premi Asuransi Kesehaatan PNS Provinsi Banten
12 Dokumen
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-71
Penyusunan Realisasi SP2D Bulanan, Triwulan dan Semesteran
18 Dokumen
5
Rekonsiliasi Realisasi Belanja dan Realisasi Gaji
12 Dokumen
6
Penyusunan SPD - SKPD dilingkungan Pemprov. Banten
4 Dokumen SPD Murni, SPD Pergeseran
7
Penyiapan SK Persetujuan SK Persetujuan Pembebanan SPM TU
12 Bulan
8
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA Penatausahaan Keuangan
3 Triwulan
9
Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan untuk Tertib Administrasi pada Pemerintahan Provinsi Banten
1 Kegiatan
S I
B
A
N
T
E N
4
Hasil
3 unit/dok
Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Tahunan
5 Dokumen
O
V
IN
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit) Manfaat
R
Dampak
A
P P
E
D
A
Penatausahaan Kas Daerah
B
63.
P
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah 100%
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
4 Orang
725.790.500,00
Keluaran 1
Penyusunan Laporan Mutasi Kas Harian Bulan Januari - Desember 2014
2
Penyusunan Arsip SP2D Bulan Januari 12 Dokumen Desember 2014 Penyusunan Arsip SSP Bulan Januari - Desember 12 Dokumen 2014
3 4 5
4 Dokumen
Penyusunan Arsip STS Bulan Januari - Desember 12 Dokumen 2014 Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa 12 Dokumen Berita Acara Giro dengan Bank Persepsi
Rp
658.952.270,00
90,79
6
Study Komparatif Mengenai SOP Pengelolaan Kas 1 Lokasi Non Anggaran 1 Paket Pembuatan Aplikasi Kas Daerah
7
Penyusunan Laporan Bendahara Umum Daerah (BUD)
12 Laporan
9
Penyusunan Arsip SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) Bulan Januari - Desember 2014
12 Laporan
N
T
E N
8
10 Penyusunan Input Data Pajak (SSP)
A
Hasil
Manfaat
S I
B
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit) Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Tahunan
3 unit/dok
5 Dokumen
IN
Dampak
12 Dokumen
Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
O
Masukan
R
- Dana
P
- Waktu Pelaksanaan
A
P P
E
D
A
- Personil
B
64.
V
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah 5 Dokumen
Rp
807.540.000,00
Rp
684.183.390,00
84,72
12 Bulan 11 Orang
Keluaran 1
Bimtek Internal Pengelolaan Penatausahaan Gaji Pegawai di Lingkungan Pemerintah Prov. Banten
1 Kegiatan
2
Bimtek External Pengelolaan Penatausahaan Gaji Pegawai SKPD di Lingkungan Prov. Banten Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta P i / PPenatausahaan L Keuangan K Bimtek Pengeloaan
1 kegiatan
3
4
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Daerah di Bidang Perbendaharaan dan Kasda 5
1 Kegiatan Bimtek Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
6
Pembuatan Laporan Dana Transfer DAK
4 Kegiatan
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-73
Pembuatan Laporan Dana Transfer BOS
4 Kegiatan
8
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
1 Kegiatan
E N
7
Hasil
N
T
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit) Manfaat
A
Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Tahunan
5 Dokumen
B
Dampak
3 unit/dok
IN
Masukan - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
7 Orang
O
V
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA. 2013
950.000.000,00
Keluaran 1
Rekonsiliasi Data SP2D dan STS Pengembalian Belanja Bulan Januari s.d Desember TA. 2014
12 Dokumen Berita acara
2
Pemutakhiran Data Akhir Tahun 2014 Data SP2D dan STS Pengembalian Belanja
1 Dokumen berita acara
3
12 Dokumen Berita acara Rekonsiliasi Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Bulan Januari s.d Desember TA. 2014 Rekonsiliasi Data Pendapatan Pajak Daerah antara 12 Dokumen Berita acara BUD, Pendapatan, Bendahara Penerimaan dengan Akuntansi Bulan Januari s.d Desember TA. 2014
R P A D E P P A B
65.
S I
Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah 5 Dokumen
4
5
Pemutakhiran Data SIMDA SKPD Akhir Tahun 2014
12 Dokumen Berita acara
6
Pemutakhiran Data Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA. 2014
12 Dokumen Berita acara
7
Evaluasi Laporan Bulanan Sistem SIMDA SKPD Se- 12 Dokumen Berita acara Provinsi Banten Bulan Januari s.d Desember TA. 2014
Hasil Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)
3 unit/dok
Rp
631.350.502,00
66,46
Manfaat Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan (Dok)
4 Dok
Dampak
S I
O R P A D
1.212.946.269,00
78,19
32 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen
5 Dokumen
6
2 Dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2013 dan Pergub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2013
7
Buku Statistik Keuangan Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten TA. 2013
2 Dokumen
8
Pengumpulan data E-Audit TA.2014
1 Dokumen
E
Rp
30 Orang
5
P P
1.551.376.250,00
12 Bulan
2 Dokumen
4
A
Rp
V
3
Buku Laporan Keuangan Interim Provinsi Banten TA. 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (untuk direviu Inspektorat) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (Sebelum Audit BPK) Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2013 (Setelah Audit BPK) Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2013 dan Rapergub Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi BantenTahun Anggaran 2013
IN
2
B
Keluaran 1
N A
- Personil
T
Penyusunan Pelaporan Keuangan Masukan Akhir Tahun 2013 dan Interim - Dana Tahun 2014 Provinsi Banten - Waktu Pelaksanaan
B
66.
4 Dok
E N
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah
Hasil Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3 unit/dok
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-75
Manfaat Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan (Dok)
4 Dok
T
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah Masukan
Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Kota
N
- Dana - Personil
Rp
8 Orang
IN
S I
12 Dokumen Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Dokumen Berita Acara Hasil Rapat koordinasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah bulan Januari sd Desember Ta 2014 2 Dokumen Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Penyusunan Dokumen Berita Acara Hasil Rapat koordinasi Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Periode 16 s.d. 31 Desember TA 2013 dan Pelampauan Target TA. 2013
A
P P
E
D
A
P
R
O
V
2
3
Rapat Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kabupaten/Kota
1 Kegiatan
4
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan BHPD TA. 2014
1 Dokumen
5
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan BHPD TA. 2014
1 Dokumen
Hasil Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (% )
800.000.000,00 12 Bulan
B
Keluaran 1
4 Dok
A
- Waktu Pelaksanaan
B
67.
E N
Dampak
100%
Manfaat Ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, pengendalian, 100% fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
Rp
542.432.422,00
67,80
Dampak
Masukan
Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah
- Dana
Rp
T
- Waktu Pelaksanaan
A
Keluaran
Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2013 Dana Dekonsentrasi
1 Dokumen
2
Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi
1 Dokumen
3
Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi Rekonsiliasi Data Triwulan II Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi
1 Dokumen
O
V
IN
S I
B
1
4
A
P P
E
D
A
P
R
5
6
Rekonsiliasi Data Triwulan III Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi Rekonsiliasi Data Triwulan IV Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi
750.000.000,00
Rp
380.890.870,00
50,79
12 Bulan 7 Orang
N
- Personil
B
68.
100%
E N
Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Keuangan Daerah
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
7
1 Dokumen Rapat Koordinasi Pagu Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2014
8
Rapat Koordinasi Semester I Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
1 Dokumen
9
Rapat Koordinasi Semester II Tahun 2014 Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
1 Dokumen
10 Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2013 Tugas Pembantuan
1 Dokumen
11 Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2014 Tugas Pembantuan
1 Dokumen
12 Rekonsiliasi Data Triwulan I Tahun 2014 Tugas Pembantuan
1 Dokumen
13 Rekonsiliasi Data Triwulan II Tahun 2014 Tugas Pembantuan
1 Dokumen
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-77
1 Dokumen
15 Rekonsiliasi Data Triwulan IV Tahun 2014 Tugas Pembantuan Hasil
1 Dokumen
Ketersediaan sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3 Unit/Dok
N
T
E N
14 Rekonsiliasi Data Triwulan III Tahun 2014 Tugas Pembantuan
Manfaat
4 Dok
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah
4 Dok
Masukan - Dana
IN
Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA
V
- Waktu Pelaksanaan - Personil
Rp 12 Bulan 8 Orang
O
Keluaran 1
Review Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten
2
1 Kegiatan Sosialisasi Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Bimbingan Teknis Pelaksanaan Akuntansi Berbasis 2 Angkatan Akrual
R P A D E P P A B
69.
S I
B
A
Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan Dampak
3
1 Dokumen
4
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi
1 Dokumen
5
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntansi
1 Kegiatan
6
Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi
1 Kegiatan
7
Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dengan Kabupaten/kota se Provinsi Banten
1 Kegiatan
8
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SIMDA Akuntansi SKPD
1 Kegiatan
Hasil Ketersediaan sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3 Unit/Dok
955.000.000,00
Rp
834.331.870,00
87,36
Manfaat jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Tahunan
E N
Dampak
N
Masukan
A
- Dana - Waktu Pelaksanaan - Personil
Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Rp
795.000.000,00
Rp
742.523.750,00
93,40
Rp
938.318.500,00
91,10
3 Bulan 30 Orang
8 Keputusan Gubernur untuk 8 Kabupaten/Kota
B
A
P P
E
D
A
P
R
O
V
1
IN
Keluaran
B
Evaluasi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten dan Raper KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota SeProvinsi Banten TA. 2013
S I
70.
4 Dok
T
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah
4 Dok
71.
Hasil Persentase Ketepatan Waktun Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan Evaluasi Pngelolaan Keuangan daerah Pemerintah Kab/Kota
100%
Manfaat Ketepatan waktu pelaksanaan pengadilan, fasilitas dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kab/Kota Dampak
100%
Meningkatnya Pembinaan dan pengendalian keuangan daerah
100%
Pembinaan Administrasi Keuangan Masukan Daerah - Dana
Rp
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
6 Orang
1.030.000.000,00
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-79
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bank TA.2015
1 Dokumen
2
1 Dokumen
5
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Koordinator PPKD dan PPKD TA.2015 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang BUD dan Kuasa BUD TA. 2015 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang PA/PB/KPB, Bendahara Pembantu TA. 2015 Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah
2 Kegiatan
6
Bimbingan Teknis Perpajakan
1 Kegiatan
7
Penyusunan Bahan Evaluasi Pelaksanaan 2 Dokumen Administrasi Keuangan Daerah Semester I dan Mid Semester II Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan 2 Kegiatan Daerah Semester I dan Mid Semester II
T
1 Dokumen 1 Dokumen
V
IN
S I
A
4
N
3
E N
1
B
Keluaran
O
8
B
A
P P
E
D
A
P
R
9
Bintek Administrasi Keuangan pada SKPD Provinsi 1 Kegiatan Banten
10 Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
4 Dokumen
11 Sosialisasi Langkah-langkah Persiapan Akhir Tahun Anggaran 2014
1 Kegiatan
12 Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan
1 Dokumen
13 Forum Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan DPPKD
1 Kegiatan
14 Bimbingan Teknis Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD Provinsi Banten
1 Kegiatan
15 Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
1 Kegiatan
16 Sosialisasi Penyusunan RKA P. ABD TA. 2014 dan 1 Kegiatan RKA APBD TA. 2015 Hasil Cakupan Fasilitasi, monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 100% keuangan pemerintah Provinsi
Manfaat
Dampak
Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah
N
T
Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Keuangan Daerah
Keluaran
100%
Rp
990.000.000,00
Rp
962.286.500,00
97,20
12 Bulan 8 Orang
S I
- Personil
B
- Dana
A
Masukan - Waktu Pelaksanaan
Fasilitasi, dan Penyusunan RKA/DPA Belanja Tidak 4 Kegiatan Langsung PPKD Murni TA.2014 & 2015
2
Fasilitasi, dan Penyusunan RKA/DPA Belanja Tidak 4 Kegiatan Langsung PPKD Perubahan TA.2014
O
V
IN
1
P P A
Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan APIP
1 Kegiatan
4
Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah 2 Kegiatan dan Bantuan Sosial
5
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur 1 Dokumen Rancangan Tentang Bantuan Keuangan Pada Kabupaten/Kota Keputusan Gubernur
6
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Jamkesda TA 2014
1 Dokumen Rancangan Keputusan Gubernur
7
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial APBD Murni TA.2015
1 Dokumen Rancangan Keputusan Gubernur 1 Dokumen Rancangan Keputusan Gubernur
E
D
A
P
R
3
B
72.
100%
E N
Tersedianya Pelaksanaan Fasilitas Monitoring Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi
8
9
Penyusunan Laporan Triwulan Hibah dan Bansos 4 Triwulan TA 2014
10 Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan Bagi Hasil 4 Triwulan Pajak TA 2014 11 Rekonsiliasi Triwulanan Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Banten
4 Triwulan
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-81
1 Dokumen Revisi Peraturan Gubernur
E N
12 Penyusunan Revisi Pergub Tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
9 Bulan
14 Penyusunan Rancangan Draft Revisi Pergub Tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial TA 2015
1 Dokumen Rancangan Revisi Pergub
A
N
T
13 Penyusunan Laporan Kompilasi Bulanan Bendahara Fungsional SKPD Provinsi Banten
Hasil
Manfaat
S I
B
Cakupan Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan 100% Keuangan Pemerintahan Provinsi 100%
Meningkatnya Pembinaan dan pengendalian keuangan
100% 450.000.000,00
Rp
294.520.500,00
- Dana
Rp
450.000.000,00
Rp
294.520.500,00
- Waktu Pelaksanaan
12 Bulan
- Personil
4 Orang
R
Rp
A D E P P
65,45
Masukan
P
Penyediaan Data Pembangunan
A
73.
Penyediaan Data Pembangunan
B
IV
O
V
IN
Tersedianya Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Dampak
Keluaran 1
Penyusunan Data Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Provinsi Banten
1 Dokumen
2
Penyusunan Data Pembangunan Daerah APBD Provinsi Banten Tahun 2014
1 Dokumen
3
Penyusunan Updating Profil DPPKD Provinsi Banten
1 Tahun Anggaran
4
Penyusunan Data Aset DPPKD Provinsi Banten Tahun 2014
1 Dokumen
5
Pengelolaan SIMDA Keuangan Internal SKPD
1 Tahun Anggaran
65,45
Penyusunan Standart Operating Procedur (SOP) DPPKD Provinsi Banten
1 Dokumen
7
Pengelolaan Website DPPKD Provinsi Banten
1 Tahun Anggaran
E N
6
Hasil
41 Paket
N
T
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
A
Manfaat
Dampak
S I
B
Jumlah Dokumen Data Pembangunan, Rencana, 100% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja dan Laporan SKPD
V
IN
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Rp
106.988.000.000
Rp
90.675.787.509
84,75
B
A
P P
E
D
A
P
R
O
Jumlah Anggaran Tahun 2014
100%
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-83
3.1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Target Pendapatan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 6.840.986.902.000, terealisasi sebesar 7.068.432.912.654,- atau sebesar 103,32 %, maka secara keseluruhan target pendapatan dapat terlampaui sebesar 3,32 % dari target Pendapatan Daerah. Sedangkan untuk Target Pendapatan Asli Daerah pelampauan target sebesar 5,08 % dari target Rp. 4.662.415.387.946,tercapai Rp. 4.899.125.741.756,- atau sebesar 105, 08 %. Target dan Realisasi Pajak Asli Daerah Tahun 2014 yang menjadi fungsi dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengelola Pendapatan Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (P-AP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Rokok. Tabel 3.1
URAIAN
P
A
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonom i Khusus Pendapatan Lainnya
P
P
E
D
3
REALISASI
7.068.432.912.654 4.899.125.741.756 4.624.337.475.308 30.734.862.552 42.421.275.504
103,32 105,08 103,36 89,56 94,72
201.632.128.392
184,17
1.167.744.952.000 422.536.970.000
1.159.872.633.122 418.844.143.122
99,33 99,13
728.490.012.000 16.717.970.000
728.490.012.000 12.538.478.000
100,00 75,00
1.010.826.562.054 421.758.000 1.009.433.920.000 970.884.054
1.009.434.537.776 5.441.490.000 1.001.583.024.000 2.410.023.776
99,86 1290,19 99,22 248,23
6.840.986.902.000
7.068.432.912.654
103,32
A
B
I S
109.480.227.441
B
A
JUMLAH
%
N
6.840.986.902.000 4.662.415.387.946 4.473.832.000.000 34.318.000.000 44.785.160.505
IN
DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Um um Dana Alokasi Khusus
R
2
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
O V
1
TARGET
T
NO
E
N
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TA 2014
Tabel 3.2 TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH TA 2014 NO 1
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
PAJAK DAERAH
4.473.832.000.000
4.624.336.000.000
103,36
Pajak Kendaraan Berm otor
1.424.832.000.000
1.481.113.000.000
103,95
Bea Balik Nam a Kendaraan Berm otor
1.978.470.000.000
1.991.668.000.000
100,67
741.530.000.000
779.686.000.000
105,15
29.000.000.000
31.943.000.000
110,15
300.000.000.000
339.926.000.000
113,31
4.473.832.000.000
4.624.336.000.000
103,36
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Berm otor Pajak Air Perm ukaan Pajak Rokok
JUMLAH
Sedangkan pada Tahun 2015 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten memiliki target Pendapatan Daerah sebesar Rp.6,878,071,982,000 dan telah ter realisasi sebesar 41,27% lebih pada priode minggu ke empat bulan Mei ini, berikut tabel target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2014 : Tabel 3.3 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TA 2015 (S.D APRIL 2015) URAIAN
NO
3.012.822.532.589 1.536.943.171.122 1.477.647.498.193 7.066.512.888 -
39,41 29,94 29,88 16,89 0,00
106.287.520.000
52.229.160.041
49,14
DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Um um Dana Alokasi Khusus
1.122.953.698.000 460.986.385.000
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Hibah Dana Penyesuaian dan Otonom i Khusus Pendapatan Lainnya
E
33,24 23,04
267.075.410.000 -
41,67 0,00
1.388.197.600.000 5.400.000.000 1.382.797.600.000 -
1.102.595.690.956 1.102.570.144.071 25.546.885
79,43 0,00 79,73
7.644.633.698.000
3.012.822.532.589
39,41
A
N
T
373.283.670.511 106.208.260.511
B
640.981.003.000 20.986.310.000
O V
A
P
R
JUMLAH
N
7.644.633.698.000 5.133.482.400.000 4.944.467.880.000 41.827.000.000 40.900.000.000
IN
3
%
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
I
2
REALISASI
S
1
TARGET
E
D
3.1.4 CAPAIAN REALISASI FISIK DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
B
A
P
P
Dibawah ini disajikan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan DPPKD Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Periode Juni 2015 :
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-85
E N
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 PPKD FORMAT BULAN SAT UAN KERJA : DINAS PENDAPAT AN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH T RIWULAN
-
Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar
1.747.580.805.000 1.611.330.805.000 89.700.000.000 31.778.333.000
40,32 37,18 2,07 0,73
46,75
107.571.872.000
2,48
-
3 BELANJA T IDAK T ERDUGA - Belanja T idak T erduga JUMLAH BELANJA T IDAK LANGSUNG
B
11
62,77
1,56
67.525.675.500
62,77
40.046.196.500
37,23
49,62
15,83
685.838.400.000
49,62
696.442.200.000
50,38
26,22 26,22
0,82 0,82
35.719.850.000 35.719.850.000
26,22 26,22
100.530.150.000 100.530.150.000
73,78 73,78
21,91 23,67
13,08 11,06
566.575.008.541 479.591.091.416
21,91 23,67
2.019.768.999.957 1.546.248.726.516
78,09 76,33
46,74
23,67
11,06
479.591.091.416
23,67
1.546.248.726.516
76,33
555.504.190.566
12,82
15,66
2,01
86.983.917.125
15,66
468.520.273.441
84,34
553.095.353.250
12,76
15,73
2,01
86.983.917.125
15,73
466.111.436.125
84,27
2.408.837.316
0,06
0,00
0,00
-
0,00
2.408.837.316
100,00
5.000.000.000 5.000.000.000
0,12 0,12
0,00 0,00
0,00 0,00
-
0,00 0,00
5.000.000.000 5.000.000.000
100,00 100,00
R
P
D
A
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
10
53,25 51,51 69,01 99,53
2.025.839.817.932
B
-
9
930.546.879.500 830.016.729.500 61.900.000.000 31.628.333.000
E
2 BELANJA BANT UAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPAT EN/KOT A/PEMERINT AH DESA DAN PART AI POLIT IK
(%)
46,75 48,49 30,99 0,47
2.586.344.008.498 2.025.839.817.932
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota
8
(Rp.)
817.033.925.500 781.314.075.500 27.800.000.000 150.000.000
136.250.000.000 136.250.000.000
P P
-
7
(%)
18,85 18,03 0,64 0,00
A
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI /KABUPAT EN/KOT A/DESA
Sisa Anggaran
46,75 48,49 30,99 0,47
1.382.280.600.000
2 BELANJA BANT UAN SOSIAL - Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan / Keluarga II
6
A
5
S I
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
4
IN
-
3
31,89
V
2 BELANJA T IDAK LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 BELANJA HIBAH - Belanja Hibah kepada Pem erintah - Belanja Hibah kepada Kelom pok M asyarakat
O
1 A I
Bobot (%)
T
Kegiatan / T olok Ukur
NO
Realisasi Fisik (%) Keuangan Rencana Fisik T ertim bang/ T ertimbang/ (Rp.) Instansi Kegiatan
N
Pagu Anggaran ( Rp )
: AP/LAP-01 : JUNI 2015 : II (Dua)
4.333.924.813.498
3,14 3,14
59,68 46,74
100
21,91
57,71
31,93
1.383.608.934.041
31,93
2.950.315.879.457,00
68,07
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD
E N Rencana Fisik
5 42,29 40,00 48,00 50,00
92.817.148.000 18.193.815.243 3.289.383.000 6.218.983.500 1.350.000.000 534.950.000 1.912.425.700 1.348.582.600 698.237.000 394.200.000 1.053.234.400 272.600.000 380.173.500 1.068.601.000 210.344.000
37,08 7,27 1,31 2,48 0,54 0,21 0,76 0,54 0,28 0,16 0,42 0,11 0,15 0,43 0,08
53,00 55,00 30,00 28,00 32,00 55,00 75,00 75,00 100,00 100,00 65,00 40,01 85,00 34,00 40,00
V
O
R P
D
E
P P
A
Fisik (%) Tertimbang/ Tertimbang/ Instansi Kegiatan (7)x(9)/100 6 7 42,29 26,61 37,61 3,52 46,97 2,99 0,00 0,00
A
4 62,92 9,35 6,36 47,21
A
BELANJA LANGSUNG Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada DPPKD Provinsi Banten Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada DPPKD Provinsi Banten Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada DPPKD Provinsi Banten Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah Peningkatan Kapasitas Aparatur Penataan Arsip DPPKD Provinsi Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Serpong Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT Serpong Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Serpong Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Rangkasbitung Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Malingping Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT DPPKD Malingping
B
II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
%
3 157.522.883.750 23.412.199.999 15.923.800.000 118.186.883.751
IN
1 2 I BELANJA TIDAK LANGSUNG I Gaji dan Tunjangan II Tambahan Penghasilan PNS III Insentif Pemungutan Pajak Daerah
%
S I
Kegiatan
B
Pagu Anggaran ( Rp )
Realisasi
N
Bobot
T
SATUAN KERJA : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NO
FORMAT BULAN TRIWULAN
42,42 50,00 30,00 25,00 30,00 25,00 75,00 75,00 100,00 100,00 60,00 40,01 80,00 25,00 40,00
15,73 3,63 0,39 0,62 0,16 0,05 0,57 0,40 0,28 0,16 0,25 0,04 0,12 0,11 0,03
Sisa Anggaran
Keuangan (Rp.) 8 16.285.275.177 8.805.625.177 7.479.650.000 52.111.655.874,00
22.185.045.217 3.931.057.305 178.309.400 767.677.600 99.866.322 26.277.000 1.097.123.150 697.475.226 562.062.000 337.349.000 517.997.993 44.742.400 258.014.000 250.416.631 26.865.000
: AP/LAP-01 : Juni 2015 : II (Dua)
%
(Rp.)
9
%
10,34 37,61 46,97 44,09
10 141.237.608.573 14.606.574.822 8.444.150.000 66.075.227.877
11 89,66 62,39 53,03 55,91
23,90 21,61 5,42 12,34 7,40 4,91 57,37 51,72 80,50 85,58 49,18 16,41 67,87 23,43 12,77
70.632.102.783 14.262.757.938 3.111.073.600 5.451.305.900 1.250.133.678 508.673.000 815.302.550 651.107.374 136.175.000 56.851.000 535.236.407 227.857.600 122.159.500 818.184.369 183.479.000
76,10 78,39 94,58 87,66 92,60 95,09 42,63 48,28 19,50 14,42 50,82 83,59 32,13 76,57 87,23
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-87
A
P P
E
IN
V
O
E N
75,00 50,00 70,00 100,00 50,00 25,00 35,34 50,00 25,00 35,00 46,07 49,89 44,48 50,00 50,00 40,00 25,00 25,00 60,00 52,28 34,92 68,23 33,08 24,93 24,15 23,44 48,06 50,00 50,00 45,65 25,00 75,00
N
T
85,00 75,00 85,00 100,00 55,00 35,00 35,34 53,00 35,00 0,00 46,07 49,89 44,48 54,84 53,00 40,00 35,00 35,00 60,00 52,28 34,92 68,23 33,08 24,93 24,15 23,44 48,06 55,00 55,00 45,65 30,00 50,00
B
A
0,34 0,42 0,14 0,16 0,43 0,14 0,28 0,52 0,13 0,19 0,46 0,18 0,28 0,40 0,13 0,18 0,51 0,11 0,30 0,49 0,13 0,31 1,19 0,10 1,09 0,39 0,17 0,09 0,14 0,08 0,10 0,09
S I
840.821.900 1.057.928.800 352.096.950 390.400.000 1.085.003.800 354.364.000 711.470.000 1.290.860.000 323.200.000 482.800.000 1.142.042.000 450.453.000 701.121.000 990.000.000 335.000.000 452.600.000 1.286.364.075 266.354.800 755.336.616 1.233.272.194 331.327.000 767.508.400 2.975.036.650 261.426.000 2.738.554.297 981.817.000 422.069.275 230.972.000 347.415.500 202.210.000 257.210.000 222.592.000
R P
D
A
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT DPPKD Malingping Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Ciputat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT Ciputat Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD Ciputat Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD Pandeglang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DDPKD Pandeglang Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTD DPPKD Pandeglang Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD Ciledug Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pada UPTD DPPKD Pengadaan Sarana dan Prasarana pada UPTD DPPKD Ciledug Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD Cikokol Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cikokol Pengadan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cikokol Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Cilegon Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cilegon Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cilegon Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD Serang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT DPPKD Kota Serang Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Serang Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD DPPKD Cikande Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cikande Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Cikande Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Balaraja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Balaraja Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPTD DPPKD Balaraja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Intensifikasi Pajak Daerah UPT Serpong Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT Rangkasbitung Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT Malingping Intensifikasi Pajak Daerah pada UPT Ciputat Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang
B
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
0,25 0,21 0,10 0,16 0,22 0,04 0,10 0,26 0,03 0,07 0,21 0,09 0,12 0,20 0,07 0,07 0,13 0,03 0,18 0,26 0,05 0,21 0,39 0,03 0,26 0,09 0,08 0,05 0,07 0,04 0,03 0,07
575.142.400 512.009.286 233.598.000 312.626.000 423.513.238 79.814.000 226.173.100 423.145.614 45.201.800 140.195.000 517.740.995 134.967.183 128.124.900 438.654.432 142.150.000 171.700.000 204.750.603 406.643.800 445.694.918 108.701.000 373.400.000 848.401.944 58.600.000 468.862.100 151.083.000 18.870.700 93.203.900 124.542.500 82.825.600 42.680.000 134.144.300
68,40 48,40 66,34 80,08 39,03 22,52 31,79 32,78 13,99 29,04 45,33 29,96 18,27 44,31 42,43 37,94 15,92 0,00 53,84 36,14 32,81 48,65 28,52 22,42 17,12 15,39 4,47 40,35 35,85 40,96 16,59 60,26
265.679.500 545.919.514 118.498.950 77.774.000 661.490.562 274.550.000 485.296.900 867.714.386 277.998.200 342.605.000 624.301.005 315.485.817 572.996.100 551.345.568 192.850.000 280.900.000 1.081.613.472 266.354.800 348.692.816 787.577.276 222.626.000 394.108.400 2.126.634.706 202.826.000 2.269.692.197 830.734.000 403.198.575 137.768.100 222.873.000 119.384.400 214.530.000 88.447.700
31,60 51,60 33,66 19,92 60,97 77,48 68,21 67,22 86,01 70,96 54,67 70,04 81,73 55,69 57,57 62,06 84,08 100,00 46,16 63,86 67,19 51,35 71,48 77,58 82,88 84,61 95,53 59,65 64,15 59,04 83,41 39,74
A
P P
E
D
J UM LAH
O
V
250.340.031.750
E N
N
B 100
25,00 55,00 35,00 30,00 60,00 42,13 25,00 27,00 25,03 25,61 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 22,30 30,19 44,06 25,00 21,05 50,00 65,00 40,94 25,00 25,00 25,00 50,00
T
28,61 60,00 41,67 27,16 60,00 42,13 18,08 27,00 25,13 37,75 43,22 23,76 55,00 45,00 32,22 20,00 22,30 30,19 44,06 34,15 21,05 31,41 55,00 40,94 30,23 24,85 30,43 55,12
A
0,09 0,12 0,08 0,14 0,14 0,24 0,42 0,29 0,26 0,78 0,26 0,22 0,25 0,25 0,23 0,81 0,31 0,32 0,63 1,41 1,01 0,63 0,58 0,32 0,32 1,77 0,59 0,15
S I
IN
232.210.000 301.158.250 200.000.000 348.500.000 347.710.000 589.910.000 1.050.000.000 730.000.000 650.000.000 1.950.000.000 655.000.000 563.065.500 630.000.000 630.000.000 580.112.000 2.019.696.000 776.066.200 800.000.000 1.575.000.000 3.539.689.700 2.527.190.000 1.587.955.150 1.460.580.000 800.000.000 800.000.000 4.436.582.000 1.486.787.000 384.779.000
R
A
P
Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciledug Intensifikasi Pajak Daerah Di Wilayah UPTD Cikokol Intensifikasi Pajak Daerah Pada UPT Cilegon Kota Cilegon Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Kota Serang Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPTD Cikande Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Balaraja Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA.2015 Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2014 dan Laporan Interim Tahun Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Penatausahaan Kas Daerah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA.2015 dan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah Penyusunan Pedoman anggaran Penyusunan Raperda P-APBD 2015 dan APBD 2016 Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Pemeliharaan Sistem dan Standarisasi Mutu Pelayanan Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah Intensifikasi Pajak Daerah Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Rertibusi Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
B
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
53,75
0,02 0,07 0,03 0,04 0,08 0,10 0,10 0,08 0,06 0,20 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,20 0,07 0,10 0,28 0,35 0,21 0,32 0,38 0,13 0,08 0,44 0,15 0,08 42,34
31.189.500 133.833.380 64.704.264 91.090.000 168.937.049 229.167.200 186.825.428 65.724.408 90.656.680 368.160.928 133.757.600 97.345.400 64.876.000 460.354.200 166.450.600 241.559.200 181.706.300 62.248.290 340.920.580 364.453.050 772.278.000 202.686.920 49.436.000 666.290.900 88.000.000 38.470.320.394
13,43 44,44 32,35 26,14 48,59 38,85 17,79 9,00 13,95 18,88 0,00 23,76 15,45 10,30 0,00 22,79 21,45 30,19 11,54 1,76 13,49 22,95 52,87 25,34 6,18 15,02 0,00 22,87 15,37
201.020.500 167.324.870 135.295.736 257.410.000 178.772.951 360.742.800 863.174.572 664.275.592 559.343.320 1.581.839.072 655.000.000 429.307.900 532.654.600 565.124.000 580.112.000 1.559.341.800 609.615.600 558.440.800 1.393.293.700 3.477.441.410 2.186.269.420 1.223.502.100 688.302.000 597.313.080 750.564.000 3.770.291.100 1.486.787.000 296.779.000 211.869.711.356
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
86,57 55,56 67,65 73,86 51,41 61,15 82,21 91,00 86,05 81,12 100,00 76,24 84,55 89,70 100,00 77,21 78,55 69,81 88,46 98,24 86,51 77,05 47,13 74,66 93,82 84,98 100,00 77,13 84,63
3-89
N E T N A B I S IN O V R P A D E P P A B
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
3-90
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB 4
4.1
TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan Sasaran dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Banten pada Rencana kerja (Renja) Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Visi DPPKD Tahun 2012-2017, yaitu:
N
T
E
N
“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PROFESIONAL GUNA MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”
B
A
Penjelasan:
Melalui visi tersebut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
S
I
Banten bertekad untuk mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan hingga tahun 2017
IN
dengan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut: (1) Optimalisasi seluruh sumber-
O V
sumber pendapatan daerah (2) meningkatnya mutu pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan keuangan daerah, (3) terlaksananya tertib administrasi pengelolaan
P
R
keuangan daerah, dan (4) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, sarana dan
D
A
prasarana dalam peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah.
E
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
A
P
P
menetapkan Misi 2012-2017, yaitu:
B
“MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH"
Penjelasan: Melalui misi tersebut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten bertekad untuk mewujudkan suatu kondisi yang diharapkan hingga tahun 2017 dengan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut: (1) Optimalisasi seluruh sumbersumber pendapatan daerah, (2) meningkatnya kapasitas keuangan
daerah,
(3)
Pemanfaatan keuangan dan aset daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah (4) efesiensi dan efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah.
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016
4-1
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pada Tahun 2016 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk mendukung Visi dan Misi DPPKD Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017. Adapun 3 tujuan tersebut sesuai dengan Misi DPPKD antara lain : 1.
Misi Pertama DPPKD “Meningkatkan Pendapatan Daerah Sesuai Potensi”, dengan tujuan Mengoptimalkan Potensi Pendapatan Daerah, dengan Sasaran sesuai dengan Renstra DPPKD Tahun 2012-2017 antara lain; a. Meningkatnya realisasi penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah, b. Ketersediaan data dan informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah, c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, d. Meningkatnya standar dan sistem pelayanan UPT/Samsat
2.
Misi Kedua DPPKD “ Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang
N
Akuntabel”, dengan tujuan Meningkatnya Kinerja Administrasi Pengelolaan Keuangan
E
Daerah, dangan Sasaran sesusi dengan Renstra DPPKD Tahun 2012-2017 antara lain;
A
N
b. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah,
T
a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja,
B
c. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah,
S
Misi Ketiga DPPKD “Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan”, dengan tujuan
IN
3.
I
d. Meningkatnya pembinaan dan pengendalian keuangan daerah Meningkatkan kemampuan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelembagaan, dengan Sasaran
O V
sesuai dengan Renstra DPKKD Tahun 2012-2017 antara lain;
R
a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah,
P
b. Meningkatnya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
A
c. Meningkatnya daya dukung prasarana dan sarana kerja.
D
Adapun isu-isu penting yang ada dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja
P
E
(Renja) DPPKD Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Isu Strategis yang tercantum dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan Daerah
2.
Peningkatan Pelayanan publik
3.
Pendekatan pelayanan kepada Wajib Pajak
4.
Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai
5.
Penggalian Potensi Sumber-sumber Pendapatan Yang Secara terus Menerus Sehingga
A
1.
B
P
Renstra DPPKD Tahun 2012-2017 antara lain;
dapat Meningkatkan Pendapatan Daerah. Rencana Kerja (Renja) DPPKD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 menyesuaikan dengan kebijakan strategis yang ada, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta misi dan visi. Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016
4-2
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2012-2017 menurut rumusan strategi adalah sebagai berikut: 1.
Dalam rangka penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan “meningkatkan kualitas pengelolaan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah”.
2.
Dalam rangka penerapan strategi diversikasi dan peningkatan mutu pelayanan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan “meningkatkan daya saing, kualitas dan akesibilitas pelayanan pendapatan daerah”.
3.
Dalam rangka penerapan strategi peningkatan tertib administrasi dan mutu pelayanan keuangan daerah, maka ditetapkan kebijakan “meningkatkan pelayanan administrasi dan manajemen pelayanan keuangan daerah”. Dalam rangka penerapan strategi pemantapan dan peningkatan kapasitas dan manajemen
N
4.
E
sumberdaya dan kelembagaan, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut: Meningkatkan kompetensi dan disiplin sumber daya aparatur;
b.
Meningkatkan manajemen kelembagaan;
c.
Meningkatkan pelayanan administrasi serta daya dukung prasarana dan sarana
B
A
N
T
a.
PROGRAM
O V
4.2
IN
S
I
prasarana kerja yang memadai.
B
A
P
P
E
D
A
P
R
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pengertian indikasi kegiatan dalam hal ini adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa, atau indikasi kegiatan merupakan ciri dari kegiatan program yang direncanakan akan dilaksanakan selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Adapun program-program yang dilaksanakan oleh DPPKD Provinsi Banten ada 4 (Empat) program, yaitu : 1.
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Memiliki indikator kinerja Program : Rasio penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan. Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016
4-3
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
2.
3.
Aparatur. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian. Rasio Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Memiliki indikator kinerja Program : Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD. Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Memiliki indikator kinerja Program :
N
Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
N
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota.
T
E
Persentase Ketepatan waktu Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi
A
Cakupan Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
B
Pemerintah Provinsi.
S
I
Jumlah Pendapatan Asli Daerah.
IN
Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/Dokumen/Informasi Penunjang Pendapatan
4.
O V
Daerah
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
R
Memiliki indikator kinerja Program :
P
KEGIATAN
P
4.3
E
D
A
P
Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan.
A
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPPKD Provinsi Banten pada
B
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 adalah 4 (empat) Program dan 87 Kegiatan, dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 115.000.000.000,- (Seratus Lima Belas Milyar Rupiah). Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPPKD Provinsi Banten pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 adalah Program Peningkatan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan 5 indikator,
yaitu : (1) Ketersediaan
Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, (2) Persentase Ketepatan waktu Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota, (3) Cakupan Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi, (4) Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan (5) Ketersediaan Jumlah Sistem/Data/Dokumen/Informasi Penunjang Pendapatan Daerah.
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016
4-4
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Berikut ini adalah Urusan, Bidang Urusan Program dan Kegiatan DPPKD pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 : URUSAN
BIDANG URUSAN
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Program Peningkatan Sarana, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Kepegawaian dan Persandian Aparatur
39
Kegiatan
Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
2
Kegiatan
Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
45
Kegiatan
1
Kegiatan
87
Kegiatan
Statistik
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
2 Bidang Urusan
4 Program
T
A
N
1 Urusan
E
N
Wajib
JUMLAH KEGIATAN
PROGRAM
B
Indikasi Kegiatan Tahun 2016
IN
S
I
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPPKD TAHUN 2016
R
2 Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
PAGU INDIKATIF TAHUN 2016 3 1.433.786.655
P
1 I
PROGRAM / KEGIATAN PER BIDANG & UPT
O V
NO.
881.464.000 552.322.655 81.539.652.600
P
P
Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana pada DPPKD Provinsi Banten Peningkatan Kapasitas Aparatur Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah Penataan Arsip di DPPKD Provinsi Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Ciledug Kota Tangerang 8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Ciledug Kota Tangerang 9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Ciledug Kota Tangerang
A
1 2 3 4 5 6 7
B
II
E
D
A
1 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
10 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan 11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan
18.351.617.300 2.522.538.500 2.547.000.000 533.710.000 825.280.000 886.430.000 1.334.745.000 473.090.000 514.800.000 1.240.239.000 171.096.950 510.850.000
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016
4-5
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 13 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Cikande Kab. Serang 14 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Cikande Kab. Serang 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada UPT DPPKD Cikande Kab. Serang 16 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Serang 17 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serang
1.173.455.000 361.310.000 27.710.200.000 1.104.480.100 423.012.000
18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serang 19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Pandeglang
1.194.900.900
E
N
166.992.000 921.600.000 1.199.390.200 311.815.000 565.200.000 1.533.060.000 1.506.697.000 509.500.000 1.194.022.000
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
20 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Pandeglang 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Pandeglang 22 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Rangkasbitung Kab. Lebak 23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Rangkasbitung Kab. Lebak 24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPTD Rangkasbitung Kab. Lebak 25 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Serpong Kota Tangerang Selatan 26 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serpong 27 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Serpong 28 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Cikokol Kota Tangerang
473.876.000
514.949.000
31 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Cilegon 32 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Cilegon 33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Cilegon 34 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang 35 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang 36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Balaraja Kab. Tangerang 37 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada UPT DPPKD Malingping 38 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Malingping 39 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Malingping
1.230.145.000
B
A
P
P
E
D
A
29 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada UPT DPPKD Cikokol 30 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantort Pada UPT DPPKD Cikokol Kota Tangerang
789.096.500
770.676.000 553.900.000 2.822.942.550 832.192.500 1.602.600.000 1.118.601.000 210.344.000 833.299.100
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016
4-6
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
31.626.066.745
Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 1 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA. 2016 2 Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kabupaten /Kota 3 Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi Perwakilan Wilayah
851.078.000 373.000.000 490.000.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2015 dan Interim Tahun 2016 Provinsi Banten 5 Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA 6 Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi TA. 2016
1.300.527.500
7 8 9 10 11 12
1.646.701.000 652.355.000 1.523.067.500 1.460.580.000 691.620.000 584.717.000
323.000.000 700.000.000
B
A
N
T
E
N
Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah Intensifikasi Pajak Daerah Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Pemeliharaan Standarisasi Mutu Pelayanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
1.251.767.000
O V
IN
S
I
13 Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Raper KDH Perubahan APBD TA. 2016 dan APBD TA. 2017 14 Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah 15 Pembinaan Pengendalian Keuangan Daerah 16 Penyusunan Pedoman Anggaran 17 Fasilitasi dan Pembinaan SIMDA Keuangan Daerah 18 Penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016
800.000.000 800.000.000 1.275.000.000 1.598.747.095 2.000.000.000 1.506.440.000 2.000.000.000 563.065.500 630.000.000 332.000.000 382.210.000 111.211.800
A
P
P
E
D
A
P
R
19 Penyusunan Rapergub Penjabaran APBD, Verifikasi Dokumen Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran 20 Penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2017 21 Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah 22 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah 23 Penatausahaan Kas Daerah 24 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciledug 25 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Ciledug 26 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Ciputat Kota Tangerang Selatan
278.265.000
27 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Ciputat
104.096.000
28 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikande
526.858.000
29 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Cikande
208.483.000
30 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serang 31 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Serang
634.401.000 211.838.000
32 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang 33 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Pandeglang
613.089.000 293.555.300
34 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung
725.310.000
B
III
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016
4-7
BAB 4 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
35 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Rangkasbitung 36 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Serpong Kota Tangerang Selatan 37 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Serpong
311.252.000
38 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikokol
482.452.250
39 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cikokol
407.688.000
40 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Cilegon
535.000.000
339.395.000 154.409.900
41 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Cilegon
71.069.500 884.708.000
43 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Balaraja
351.344.100
N
42 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Balaraja
352.210.000
E
44 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah UPT DPPKD Malingping Kab. Lebak 45 Intensifikasi Pendapatan Lain - Lain di Wilayah UPT DPPKD Malingping
400.494.000 400.494.000
B
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
S
I
IV
A
N
T
293.555.300
115.000.000.000
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
JUMLAH
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016
4-8
Dibawah ini disajikan Matrik RENJA DPPKD Tahun 2016 :
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
Tabel Lihat Matrik Lampiran …
Renja DPPKD Provinsi Banten tahun 2016
4-9
PENUTUP
BAB 5
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2016 memiliki Rencana Kerja (renja) dengan melaksanakan 4 (empat) program yaitu
: Program PeningkatanSarana, Prasarana Perkantoran danKapasitas Aparatur. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
N
T
E
N
1. 2. 3. 4.
A
Hal ini merupakan penyesuaian terhadap perubahan yang ada pada RPJMD Provinsi
B
Banten untuk Tahun 2012 – 2017. Penajaman Program Kegiatan tersebut dalam rangka
IN
S
I
peningkatan pelayanan yang lebih baik.
O V
Visi yang ditetapkan oleh dalam Renstra DPPKD periode tahun Visi 2012-2017, yaitu
YANG
PROFESIONAL
GUNA
MENUNJANG
A
P
KEUANGAN
R
: ”TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
D
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”, dengan mengusung 4 (empat)
P
E
Misi, yaitu :
A
P
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sesuai Potensi
B
2. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Akuntabel. 3. Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan olehDPPKD Provinsi Banten pada APBD Tahun 2016 sebanyak 87 Kegiatan (BelanjaLangsung) yang termasuk ke dalam 4 (empat) Program, dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 115.000.000.000.-
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
5-1
BAB 5 Penutup Demikian Buku Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daeah ini disusun. Semoga menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2016. Serang,
Juni 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN
B
A
P
P
E
D
A
P
R
O V
IN
S
I
B
A
N
T
E
N
Drs. WAHYU WARDHANA, MA Nip. 19591001 198803 1 003.
Renja DPPKD Provinsi Banten Tahun 2016
5-2
