RENCANA KERJA ( RENJA )

RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENACATATN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Mayor Utarya No. 1 Telp/Fax (0265) 2353587 Tasikmalaya e-Mail : [email protected]

Rencana Kerja Disdukcapil Kab. Tasikmalaya - 2015

1

KATA PENGANTAR

Kependudukan dan pencatatan sipil dalam proses pembangunan daerah memiliki fungsi yang sangat mempengaruhi terhadap nilai pembangunan sebagai suatu produk pelayanan pemerintahan, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dan prima. Agar tercipta pelayanan yang optimal dan prima dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil maka diperlukan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangkaian perencanaan strategi jangka menengah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pada tahun 2015, Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya dengan dukungan anggaran dari APBD Kabupaten akan melaksanakan beberapa program sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 yang tertuang dalam buku rencana tahunan ini. Demikian rencana kerja tahunan ini kami buat sebagai bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Tasikmalaya,

Januari 2015

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya

Drs. JAMALUDIN MALIK, MM Pembina Tk.I NIP. 19591211 198103 1 013


i


ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. PENDAHULUAN …………………………………………….. A. Latar Belakang ……………………………………….. B. Dasar Hukum …………………………………………. C. Sistematika Penulisan ………………………………

i ii 1 1 3 4

BAB II

ARAH DAN KEBIJAKAN ORGANISASI ………………. A. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………………………. B. Rencana Strategis ……………………………………

5

BAB III

BAB IV

BAB V

EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN SERTA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 ………………………………………………… A. Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2014 ………………………………… B. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014 …………… C. Realisasi Belanja dan Pendapatan Tahun 2014 ………………………………………………………

5 9

15 15 18 24

RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 ………………………………………………… A. Target Kinerja ………………………………………… B. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015. C. Rencana Penerimaan PAD Tahun 2015 ………

26 26 26 29

PENUTUP …………………………………………………….. LAMPIRAN …………………………………………………….

30 31


iii

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Salah satu urusan yang terkait dengan aspek kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah hal penatakelolaan administrasi dan dokumentasi kependudukan yang dlam pelaksanaan tugas dan wewenangnya

diserahkan

kepada

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008

tentang

penguatan

Dinas

tugas

dan

Daerah

Kabupaten

fungsinya

Tasikmalaya

sebagaimana

dengan

tertuang

pada

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dengan skala prioritas kewenangannya bertumpu kepada pengembangan strategi teknis operasional dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah, yakni “Menciptakan Administrasi Kependudukan

yang

Akuntabel”

melalui

program

“Penataan

Administrasi Kependudukan” dengan indicator capaian kinerja, meliputi capaian meningkatnya kepemilikan KTP berbasis NIK (E-KTP), meningkatnya kepemilikan akta kelahiran Catatan Sipil, yang

terakumulasi

pada

upaya

terwujudnya

“Tertib

Administrasi/Dokumentasi Kependudukan” pada tahun 2015. Berdasarkan analisis fungsi dan strategi kebijakan tersebut di atas dalam kaitannya dengan issu Strategis bidang kependudukan, yakni “Belum optimalnya penataan administrasi kependudukan


1

dikarenakan faktor kualitas system pelayanan dan rendahnya tingkat pemahaman

masyarakat

kependudukan”,

terhadap

masih

merupakan

pentingnya

dokumentasi

pokok

permasalahan

pembangunan kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya, hal mana disebabkan

karena

faktor

geografis,kondisi

sosial

ekonomi

masyarakat, sumber daya aparatur pelayanan, serta lemahnya pengembangan strategi mobilisasi sistem pelayanan berbasis IT. Dalam menyikapi permasalahan tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah merumuskan Rencana Strategi (Renstra) 2012-2015 sebagai langkah penguatan terhadap implementasi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, melalui rumusan Visi : “TERWUJUDNYA TERTIB ADMNISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PELAYANAN TERPADU TAHUN 2015”. Dengan bertumpu kepada prinsip “Pelayanan Terpadu” dalam mengatasi permasalahan administrasi/dokumentasi kependudukan sebagaimana issu strategis di atas, maka persoalan tatakelola organisasi pelayanan yang dibangun oleh kualitas SDM dan Teknologi Informasi serta perangkat pendukung pelayanan lainnya harus terbangun

sebagai

sebuah

sistem

pelayanan

yang

memiliki

responsibilitas terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan kepemilikan dokumen akta catatan sipil bagi

masyarakat

pedesaan,

sejalan

dengan

prioritas

program

pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yakni “Gerbang Desa”. Sebagai rangkaian dari rencana strategis tersebut diatas, maka

disusun

rencana

kerja

tahun

2015

sebagai

pedoman

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2015.


2

B.

Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program pada

Sekretariat

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 adalah : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; 2. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Keputusan kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 8. Perturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Tahun 2011-2015; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Perubahan

atas

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 10. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 066/Kep.83-Bapp/2012 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan


3

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Periode 2011-2015; 11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014. C.

Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan rencana kerja adalah sebagai berikut : BAB I.

Pendahuluan Diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan rencana kerja.

BAB II. Arah dan Kebijakan Organisasi Diuraikan mengenai tugas pokok dan fungsi organisasi serta kebijakan organisasi sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan (rencana strategis). BAB III. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2014 Diuraikan mengenai pencapaian kinerja sasaran strategis dan

pelaksanaan

program

serta

kegiatan

tahun

sebelumnya. BAB IV. Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Tahun 2015 Diuraikan mengenai rencana kerja yang akan dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015. BAB V.

Penutup

Lampiran


4

BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN ORGANISASI (DINAS)

A.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten

Tasikmalaya

berdasarkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dilengkapi dengan Bagan Struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Kependudukan, membawahkan : a. Seksi Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Penduduk; b. Seksi Pencatatan Mutasi Penduduk. 4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan : a. Seksi Pelayanan; b. Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta. 5. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan : a. Seksi Pengolahan dan Perekaman Data Penduduk; b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk. 6. Kelompok Jabatan Fungsional.


5

Berdasarkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Tasikmalaya

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah mengenai urusan kependudukan dan

pencatatan

sipil

berdasarkan

asas

otonomi

dan

tugas

pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

kependudukan

dan

pencatatan sipil; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 4. Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Opersional kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, dengan rincian tugas pokok sebagai berikut : 1. Kepala membina,

Dinas,

mempunyai

tugas

mengendalikan

penyelenggaraan

tugas

pokok

memimpin,

dan dinas

mengatur,

mengkoordinasikan meliputi

urusan

Kesekretariatan, kependudukan, pencatatan sipil dan informasi administrasi kependudukan;


6

2. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian; a

Sub Bagian Program,

mempunyai tugas menghimpun dan

menyusun

kegiatan

rencana

yang

meliputi

bidang

kependudukan, pencatatan sipil dan informasi administrasi kependudukan sebagai bahan program dinas; b

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan

anggaran,

penatausahaan

keuangan

dan

penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan; c

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan

perlengkapan,

asset,

dan

ketatausahaan, urusan

rumah

peralatan,

tangga

serta

pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 3. Bidang Kependudukan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan

teknis

dan

mengkoordinasikan

penyelenggaraan kegiatan kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan penerbitan dokumen penduduk, pencatatan mutasi penduduk dan administrasi kependudukan;

a

Seksi Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Penduduk, mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan

bahan

pengelolaan pendaftaran penduduk, identifikasi, analisis data serta

penyusunan

bahan

rencana

bimbingan

teknis

pendaftaran dan penerbitan dokumen penduduk; b

Seksi Pencatatan Mutasi Penduduk, melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pencatatan mutasi penduduk, identifikasi,


7

analisis data serta penyusunan bahan rencana kebijakan teknis pencatatan data mutasi penduduk; 4. Bidang Pencatatan Sipil, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan

teknis

dan

mengkoordinasikan

penyelenggaraan kegiatan pencatatan sipil yang meliputi kegiatan pelayanan, penyimpanan dan perubahan; a

Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan

perencanaan,

pengaturan

dan

pengawasan serta pelayanan pencatatan sipil; b

Seksi Penyimpanan dan Perubahan Akta, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengaturan,

pengawasan,

penyimpanan

dan

perubahan

pencatatan sipil; 5. Bidang Informsi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan

pengelolaan

informasi

administrasi kependudukan meliputi pengolahan dan perekaman data penduduk, serta pengendalian dan pengawasan penduduk; a. Seksi

Pengolahan

mempunyai

Data

tugas

Perekaman

melaksanakan

Data

Penduduk,

penyiapan

bahan

penyusunan perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan kegiatan informasi administrasi kependudukan; b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk, mempunyai tugas

melaksanakan

penyiapan

bahan

penyusunan

perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penduduk;


8

B.

Rencana Strategis Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2015 merupakan refleksi dari suatu kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penjabaran amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna mewujudkan penataan administrasi kependudukan atas berbagai permasalahan kurangnya

kependudukan

pemahaman

Kabupaten

dan

Tasikmalaya,

terutama

masyarakat

terhadap

partisipasi

pentingnya kepemilikan dokumentasi pencatatan sipil. Terkait dengan pemenuhan hak-hak sipil dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan masih perlu penanganan serius dari pemerintah daerah, maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan pemerintah daerah selama lima tahun kedepan dalam rangka membangun digunakan

kualitas

adminsitrasi

sebagai

dasar

kependudukan

pertimbangan

yang

analisis

dapat

pemetaan

pembangunan daerah agara terukur dan terarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. 1). Penyataan Vis dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu

organisasi

berkewenangan

perangkat untuk

daerah

yang

dibentuk

“Menciptakan

dapat

dan

Administrasi

Kependudukan yang Akuntabel” berdasarkan pada permasalahan Kependudukan

antara

lain

:

aspek

penataan

administrasi

Kependudukan serta lemahnya aspek partisipasi masyarakat terhadap

pentingnya

dokumentasi

kependudukan

(Kebijakan

Pembangunan RPJMD), yang dalam prinsip penyelenggaraannya berstandar kepada sumber daya aparatur yang unggul, perangkat pendukung organisasi yang memadai, tata kelola administrasi


9

yang btyerarah dan terkendali, serta membangun keterpaduan

stakeholders

dengan

secara

proporsional.

Sehingga

wujud

Profesionalisme organisasi pelayanan bidang kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya akan terbangun dan dapat diformulasikan dalam rumusan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

VISI : “ Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 “. Penjelasan Visi Peran dan fungsi dokumentasi kependudukan dalam proses pembangunan merupakan standar analisis perenacanaan dan rasionalitas ukuran keberhasilan, oleh katrena itu maka akurasi data mobilisasi dan identifikasi kependudukan harus benarbenar terkendali dan terarah melalui sistem pengolalaan yang professional,

terpadu

dan

berkesinambungan

dengan

pertimbangan aspek social cultural dan karakteristik daerah lainnya. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya

dirumuskan

dengan

berorientasi

kepada

skala

prioritas pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2011-2015 yang berbasis pedesaan sebagaimana tertuang dalam penetapan Visi Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan penetapan Visi dan Misi tersebut di atas, maka

Dinas

organisasi

Kependudukan

teknis

operasional

dan

Penacatatan

yang

Sipil

berkewenangan

sebagai dalam

menyusun kerangka kerja aparatur melalui tahapan kebijakan teknis strategis, berkewajiban merumuskan visi OPD yang mengandung nilai-nilai kinerja aparatur dan indikator capaian


10

yang dapat diukur dan terkorelasikan dengan upaya pencapaian Visi Misi pemerintah daerah pada kurun waktu yang ditetapkan. Dengan demikian maka rumusan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang ditetapkan merupakan rasionalisasi

pandangan lima tahun ke depan (2015) yang dibangun melalui

strategi perencanaan berdasarkan struktur kerja organisasi (OPD dan Tufoksi) untuk membantu urusan pemerintahan daerah

“bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil” agar dapat dikelola secara

sistemik

dan

terkendali

melalui

Sistem

penerapan

Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terkoordinasikan dengan berbagai lembaga terkait sampai ke tingkat Desa dalam wujud

“Pelayanan Terpadu” “Meningkatkan

dan berkesinambungan, sehingga upaya

Pelayanan

dan

Penataan

Administrasi

Kependudukan” (Misi I Kab. Tasikmalaya poin 25-RPJMD) dapat terealisasikan

dan

terakumulasikan

pada

“Tertib

kondisi

Dokumentasi” kependudukan dan pencatatan sipil pada “Tahun 2015” sebagai target pencapaian Renstra. Misi Dengan

memperhatikan

Visi

yang

ditetapkan

serta

mempertimbangkan pula berbagai aspek kajian tentang nilai strategi, kondisi internal-eksternal dan strategi perencanaan, maka untuk mencapai target operasional kinerja organisasi yang terukurdan

berorientasi

kepada

pencapaian

hasil

optimal,

disusunlah 4 Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut : 1. Mewujudkan Profesionalisme Organisasi dan Sumber Daya Aparatur; 2. Meningkatkan jaringan informasi, komunikasi dan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan;


11

3. Meningkatkan kualitas operasionalisasi dan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 4. Meningkatkan mobilisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis pedesaan. Melalui

4

(empat)

pengembangan

misi

tersebut

dimaksudkan bahwa prinsip pembangunan bidang kependudukan berorientasi

kepada

kelembagaan

dan

diintegarasikan komunikasi

dan

upaya kompetensi

dengan

penguatan aparatur

pengembangan

koordinasi

kelembagaan,

profesionalisme pelayanan

jaringan

yang

informasi,

diharapkan

dapat

mengoptimalkan sistem pengelolaan adminsitrasi kependudukan dalam

mewujudkan

mobilisasi

pelayanan

dokumentasi

kependudukan dengan skala prioritas terwujudnya Desa Tertib Administrasi Kependudukan (DETAK). Upaya pencapaian misi melalui keempat misi yang diterapkan tersebut diatas, merupakan proses pemberdayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang diberi kewenangan dalam mewujudkan data kependudukan yang dinamis dan akurat serta terwujudnya tertib administrasi dan meningkatnya pelayanan dibidang kependudukan pada tatanan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berbasis pedesaan. Berbagai

prasyarat

melalui

pengkajian

dan

analisis

pemikiran terhadap situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta dengan memperhatikan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terintegrasikan pada peran dan fungsi stakeholders dalam penguatan tuntunan pelayanan adalah merupakan langkah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurun waktu


12

lima

tahun

ke

depan,

yang

kemudian

dijadikan

bahan

pertimbangan dalam penentuan tujuan dan sasaran organisasi. 2). Pernyataan Tujuan, Sasaran dan Cara Pencapaian Penetapan tujuan didasarkan pada rumusan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi, dimana tujuan itu sendiri merupakan langkah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, berupa rumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai suatu proses kerja organisasi dalam rangka pencapaian misi. a). Tujuan Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya adalah : 1. Terwujudnya

profesionalisme

lembaga

dan

aparatur

pelayanan bidang kependudukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 2. Terwujudnya jaringan informasi dan koordinasi kelembagaan dalam

membangun

sistem

pelayanan

administrasi

kependudukan yang terpadu dan berkesinambungan; 3. Terwujudnya pencatatan

tertib sipil

administrasi sebagai

kependudukan

sistem

identifikasi

dan dan

pengendalian mobilsasi penduduk; 4. Terwujudnya data kependudukan yang dinamis dan akurat yang

dapat

dijadikan

bahan

acuan

pelaksanaan

pembangunan daerah. b). Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah triwulan

dalam

atau


jangka

bulanan,

waktu

dan

tahunan,

diupayakan

semesteran,

dalam

bentuk

13

kuantitatif. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya adalah dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja, sehingga merupakan alat pemicu agar semua stakeholders sadar akan sesuatu yang akan dicapai. Adapun sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya adalah : 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Tersedianya SDM yang unggul dan Produktif serta memiliki kualifikasi standar o[perasional pelayanan; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan; 4. Tersedianya data base kependudukan yang terintegrasikan dengan pola pembangunan daerah; 5. Terwujudnya

Desa

Tertib

Administrasi

Kependudukan

(DETAK). Dengan memperhatikan persyaratan di atas serta pertimbangan analisis lingkungan internal dan eksternal, maka dapat

disimpulkan

faktor-faktor

penentu

keberhasilan

pencapaian visi dan misi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya adalah : 1. Mengoptimalkan

komitmen

pemerintah

dalam

meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Aparatur dan Lembaga Pelayanan; 2. Efesiensi dan efektifitas pelayanan publik berbasis good

governance dan clean government.


14

BAB III EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN SERTA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 A.

Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2014 Tolok

ukur

Pencapaian

Indikator

Kinerja

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya yang berorientasi pada rencana strategis untuk lima tahun kedepan, adalah 1) Meningkatnya Kepemilikan KK; 2) Meningkatnya Kepemilikan KTP; 3) Kepemilikan Akta Kelahiran per – 1000 penduduk; 4) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (E-KTP); 5) Jumlah Kecamatan SIAK Online dalam wilayah Kabupaten Tasikmalaya; 6) Data Penduduk yang terkendali oleh Sistem Administrasi Kependudukan dalam wilayah administrasi antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013 adalah seperti pada table berikut ini : Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya Tahun 2014 No

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

1

Meningkatnya Kepemilikan KK

%

82

90

2

Meningkatnya Kepemilikan KTP

%

100

97

3

Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (e-KTP) Jumlah Kecamatan SIAK ON LINE dalam wilayah administrasi Kabupaten

%

46.27

42,24

%

100

93

buah

39

39

4 5


15

No

Indikator

Satuan

6

Data penduduk yang terkendali oleh sistem administrasi kependudukan dalam wilayah administrasi antar wilayah di Kab.Tasikmalaya

orang

Target

Realisasi

1.731.181

1.641.787

1. Kepemilikan KK Tingkat kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2014 baru sebesar 90 % atau mencapai 109,75 % dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 82 %. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: -

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan (Kartu Keluarga) akibat gencarnya sosialisasi kebijakan kependudukan.

-

Dampak dari kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan keanggotaan BPJS dimana setiap penduduk yang masuk kedalam kepesertaan BPJS harus melampirkan Kartu Keluarga.

-

Kartu

Keluarga

dijadikan

persyaratan

khususnya

dalam

perekaman KTP-el sehingga masyarakat mau tidak mau apabila yang belum direkam KTP–el dan belum masuk dalam database kependudukan harus membuat KK terlebih dahulu Sedangkan sisanya sebesar 10 % terdiri dari : -

Kepala Keluarga yang masih gabung dengan orangtuanya, Kepala keluarga yang lanjut usia yang belum pernah sama sekali mengurus

dokumen

kependudukan

karena

disamping

jangkauannya jauh dengan kantor kecamatan mereka pun beranggapan bahwa mereka tidak terlalu membutuhkan Kartu Keluarga atau dengan kata lain adanya stigma dari masyarakat bahwa mengurus dokumen kependudukan itu disaat butuh dan mendesak.


16

-

Masyarakat yang belum memperbaharui Kartu Keluarga lama menjadi Kartu Keluarga baru yang sesuai dengan program SIAK

2. Kepemilikan KTP Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanpa Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional bahwa KTP non elektronik berlaku sampai dengan 31 Desember 2014. Adapun cakupan atau tingkat kepemilikan KTP non elektronik di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2014 telah mencapai 97 (sembilan puluh tujuh )% karena setiap penduduk yang telah memiliki KTP elektronik dipastikan pada awalnya telah memiliki KTP non elektrik sebab setiap KTP elektronik yang akan diberikan kepada penduduk maka KTP lamanya harus ditarik terlebih dahulu sehingga penduduk tidak mungkin memiliki 2 (dua) KTP baik elektrik maupun non elektrik. Adapun penduduk yang memiliki atau membuat KTP non elektrik adalah : 

Penduduk yang telah melaksanakan perekaman biometric tetapi KTP elektroniknya belum jadi karena proses pencetakannya masih dilaksanakan di pusat sehingga memerlukan waktu yang sangat lama



Penduduk yang baru berusia 17 tahun (pemula)



Penduduk pendatang baru dari daerah lain atau penduduk yang mengalami proses perubahan status biodatanya baik sebelum maupun sesudah perekaman e-KTP Sedangkan sebanyak 3 % penduduk yang tidak memiliki KTP non elektrik diantaranya adalah penduduk yang mengalami


17

gangguan disabilitas baik fisik maupun mental, sakit dan penduduk lanjut usia/jompo.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk Tingkat kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2014 baru mencapai 692.955 orang sebesar 42,2 % atau mencapai 91,29 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 46,27 %. Pencapaian ini disebabkan oleh beberapa factor diantaranya : -

Keluarnya

keputusan

Mahkamah

Konstitusi

yang

tidak

mengharuskan pembuatan akte kelahiran melalui pengadilan bagi penduduk yang melampaui batas 1 tahun -

Gencarnya

sosialisasi

kebijakan

kependudukan

yang

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara hirarki/estapet

baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan

maupun Desa. -

Proses penerbitan akta catatan sipil yang semula dilaksanakan di

tempat

terjadinya

Peristiwa

Penting,

diubah

menjadi

penerbitannya di tempat domisili penduduk -

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis) kecuali denda keterlambatan pelaporan. Sedangkan sisanya yang belum memiliki akte kelahiran

sebesar 58,76% hal ini disebabkan oleh : -

Masih adanya pemahaman masyarakat yang beranggapan bahwa akte kelahiran itu tidak begitu penting serta proses pembuatannya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat tinggi.

-

Adanya stigma dari masyarakat bahwa dalam mengurus dokumen kependudukan itu dikala butuh dan mendesak


18

sehingga tidak adanya kesadaran untuk secepatnya mengurus dokumen kependudukannya khususnya akte kelahiran

4. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (e-KTP) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (e-KTP) di Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan akhir tahun 2014 baru mencapai 1.219.476 jiwa dari 1.311.327 wajib KTP atau baru sekitar 93 (sembilan puluh tiga) %. Hal ini merupakan dampak dari sosialisasi yang gencar dilaksanakan berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan kependudukan yakni dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya adanya perubahan masa berlaku KTP elektronik dari masa berlakunya 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup dan kepengurusan dokumen kependudukan seperti KTP el tidak dipunggut biaya/gratis dan sisanya sebesar 7 (tujuh) % adalah penduduk yang belum melaksanakan perekaman ktp elektronik yang terdiri dari : 1. Penduduk yang baru berusia 17 tahun. 2. Penduduk yang ada dalam database tetapi yang bersangkutan lagi merantau/bekerja diluar kota, penduduk yang sudah lanjut usia atau sakit tetapi belum terjangkau oleh pelayanan secara mobile. 3. Sebagian

Penduduk

yang

mempunyai

kesadaran

akan

pentingnya kepemilikan KTP elektronik masih rendah misalnya adanya masyarakat yang mempunyai prinsip

bahwa mereka

tidak pernah pergi kemana-kemana/berangkat keluar kota sehingga mereka tidak mau untuk melakukan perekaman KTP-el meskipun sudah diberikan pemahaman atau sosialiasi oleh aparat desa atau kecamatan akan pentingnya KTP –elektronik.


19

5. Jumlah

Kecamatan

SIAK

ON

LINE

dalam

Wilayah

Administrasi Kabupaten Jumlah

kecamatan

SIAK

On-line

sudah mencapai

39

kecamatan atau seluruh kecamatan diwilayah kabupaten telah tersedia SIAK online. SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas

Kependudukan

kependudukan.

SIAK

didalam bisa

menyelenggarakan

menjadi

solusi

layanan

dari

masalah

kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online

maka

kelemahan-kelemahan

pengolahan

data

secara

konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan

kebijakan,

penyelenggaraan

dan

strategi

pelaksanaan

dan

program

pembangunan

di

bagi bidang

kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.


20

6. Jumlah Penduduk yang terkendali oleh Sistem Administrasi Kependudukan dalam wilayah administrasi antar wilayah di Kab. Tasikmalaya. Dalam Penentuan jumlah Data Agregat Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor : 470/735/SJ tanggal 13 Februari 2013 tentang Penyajian Data Kependudukan dan dalam penjelasan pasal 5 (lima) huruf e Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Data Kependudukan diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember yang diolah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun Capaian jumlah penduduk yang terkendali dalam SIAK per 31 Desember 2014 sebesar 1.641.787 jiwa dari target yang ditetapkan sebesar 1.731.181 jiwa yaitu sebesar 94.83 %. B.

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2014 Program

dan

Kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

untuk

menopang pencapaian indiaktor Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya bersumber dari dana APBD Kabupaten, adapun program

dan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

oleh

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2014 ini adalah seperti tercantum pada tabel berikut ini : 1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran,

dengan

anggaran sebesar Rp.2.124.235.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 2.043.182.073,- (96,18 %) terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu :


21

a). Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 282.400.000,- dan telah terserap sebesar

Rp. 265.062.473,- (93,86 %). Output

kegiatan tersebut adalah meningkatnya pelayanan kepada aparatur dan masyarakat dan menghasilkan outcomenya yaitu terwujudnya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

dalam

member

pelayanan

kepada

aparatur

dan

masyarakat secara optimal. b). Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.

676.810.000,-

dan

telah

terserap

sebesar

Rp. 624.225.000,- (92,23 %). Output kegiatan tersebut adalah tersedianya alat tulis kantor sebagai sarana kerja aparatur dan menghasilkan outcomenya yaitu terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran

di

semua

bidang

dan

dalam

pencetakan KTP el. c). Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan, dengan anggaran

sebesar

Rp.973.800.000,-

dan

telah

terserap

sebesar Rp. 966.915.300,- (99,29 %). Output kegiatan tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam administrasi kependudukan serta terukurnya jumlah rata-rata blanko yang gagal dan menghasilkan outcomenya yaitu terpenuhinya

pelayanan

administrasi

perkantoran

dan

pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. d). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 27.035.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 25.787.200,- (95,38 %). Output kegiatan tersebut adalah terlaksananya penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan


kantor

kebersihan

dan

menghasilkan

22

outcomenya yaitu terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat dan aparatur dengan nyaman. e). Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

undangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.850.000,dan telah terserap sebesar Rp. 11.370.000,- (95,95 %). Output kegiatan adalah tersedianya media informasi bagi aparatur dan menghasilkan outcomenya yaitu meningkatnya wawasan aparatur. f). Penyediaan makan dan minum dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.650.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 23.395.000,-

(91,21

%).

Output

kegiatan

adalah

terlaksananya penyediaan makan dan minum tamu dinas dan menghasilkan outcomenya yaitu terlaksananya jamuan makan dan minum tamu dinas. g). Penyediaan

jasa

pengamanan

kantor,

dengan

jumlah

anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 24.000.000,- (100 %). Output dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya peningkatan keamanan di lingkungan kantor dan menghasilkan outcomenya yaitu terciptanya suasana kerja yang aman. h). Rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi,

dengan

jumlah

anggaran sebesar Rp. 102.690.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 102.427.100,- (97,74 %). Output dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya rapat koordinasi baik dengan pusat, propinsi dan antar instansi/dinas/badan/kantor di wilayah

Kabupaten

Tasikmalaya

dan

menghasilkan

outcomenya yaitu kelancaran program dan kegiatan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 553.363.000,- dan telah


23

terserap sebesar Rp. 537.612.700,- (97,15 %), terdiri dari

5

(lima) kegiatan, yaitu : a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 89.159.000,- (99,07 %). Output dari kegiatan tersebut adalah tersedianya peralatan perlengkapan gedung kantor dan menghasilkan outcomenya yaitu meningkatnya sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor. b) Pengadaan anggaran

Peralatan sebesar

Rp.

Gedung

Kantor,

dengan

146.000.000,-dan

telah

jumlah terserap

sebesar Rp. 144.766.000,- (99,15 %). Output dari kegiatan tersebut adalah tersedianya peralatan gedung kantor. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor dan menghasilkan outcomenya yaitu meningkatnya pelayanan dengan tersedianya fasilitas peralatan gedung kantor. c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 74.000.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 71.071.000,- (96,04 %). Output dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan outcomenya yaitu tercapainya sarana

pelayanan

administrasi

kantor yang

nyaman. d) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

dinas/operasional

dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 186.613.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 181.286.700,- (97,15 %). Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional dinas sesuai dengan kebutuhan dan menghasilkan outcomenya yaitu meningkatnya pelayanan dan


24

kinerja aparatur untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. e) Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.750.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 51.330.000,- (90,45 %). Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor untuk kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran dan menghasilkan outcomenya yaitu terciptanya peralatan kantor secara optimal untuk kelancaran tugas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.793.750.000,- dan telah terserap Rp. 1.779.975.525,- (99,23 %), terdiri dari 6 (enam) kegiatan : a) Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan telah terserap sebesar

Rp. 99.768.000,- (99,77 %). Output

kegiatan tersebut adalah terlayaninya masyarakat dalam pembuatan dokumen catatan sipil di tempat pelayanan dan menghasilkan outcomenya yaitu meningkatnya kepemilikan Akta-akta Pencatatan Sipil. b) Sosialisasi

Kebijakan

Kependudukan,

dengan

anggaran

sebesar Rp. 500.000.000,- dan telah terserap sebesar

Rp.

494.285.175,- (98,86 %). Output Kegiatan tersebut adalah terlaksananya

sosialisasi

kebijakan

kependudukan

dan

menghasilkan outcomenya yaitu meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta

tokoh

masyarakat

tentang

kebijakan

administrasi

kependudukan.


25

c) Penyusunan profil kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 49.065.500,(98,13 %), output kegiatan ini adalah tersedianya buku tentang profil kependudukan dan menghasilkan outcomenya yaitu

tersampaikannya

kependudukan

di

informasi

Kabupaten

perkembangan

Tasikmalaya

yang

dapat

dijadikan acuan untuk berbagai kepentingan. d) Sosialisasi

Penggunaan/Penerapan

E-KTP

pada

Lembaga/Instansi dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,dan telah terserap sebesar Rp. 49.737.500,- .(99,48 %), Output

kegiatan

tersebut

adalah

tersosialisasikannya

penerapan atau penggunaan e-KTP di lembaga/instansi pemerintah maupun swasta dan menghasilkan outcomenya yaitu meningkatnya pemahaman atau pengetahuan tentang penggunaan e-KTP bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. e) Updating Database E-KTP dengan anggaran sebesar Rp. 493.750.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 491.089.350,(99.46 %). Output kegiatan tersebut adalah terhapusnya data penduduk ganda, pindah, meninggal dan tidak dikenal dalam database kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya dan menghasilkan outcomenya yaitu dengan dimilikinya database kependudukan yang akurat diharapkan menjadi database center yang dapat diakses atau dipergunakan oleh semua instansi/stakeholder

dalam

menentukan

program

pembangunan yang tepat sasaran. f) Pembangunan Basis Data dan Informasi Kependudukan (Banprov 2014) dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,dan telah terserap sebesar Rp. 596.030.000,- (99,34 %). Output

kegiatan


tersebut

adalah

terbangunnya

system

26

informasi

kependudukan

menghasilkan

di

outcomenya

10 yaitu

desa

percontohan

terlaksananya

dan tertib

administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan public kepada masyarakat desa secara efektif dan efesien di 10 Desa percontohan. C.

Realisasi Belanja dan Pendapatan Tahun 2014 1) Anggaran Belanja Anggaran

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 dari Dana Alokasi Umum

Kabupaten

Rp.

Tasikmalaya

7.734.233.000,-

dan

adalah

sebesar

terealisasi

sebesar

Rp. 7.407.856.602,- Atau 95,78%. Anggaran dan realisasi Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2014 Uraian 1. Belanja Tidak

Rencana

Realisasi

% Capaian

3.262.885.000,-

3.047.086.304,-

93,39

4.471.348.000,-

4.360.770.298,-

97,53

7.734.233.000,-

7.407.856.602,-

95.78

Langsung 2. Belanja Langsung

Jumlah

2).

Anggaran Pendapatan Pada tahun 2014, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil memenuhi target Pendapatan


27

Asli Daerah, bahkan telah melampaui target yang telah ditetapkan (over target). Rincian Realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 No

Uraian

1

2

Pendapatan Asli Daerah

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

3

% Capaian

4

5

176.000.000, -

315.280.000,-

-

-

-

1. KTP

-

-

-

2. KK

-

-

-

3. Lainnya

-

-

-

176.000.000, -

315.280.000,-

a.

b.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan lainnya

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

179

179

Denda Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Penting (Akta Kelahiran)


28

BAB IV RENCANA KERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 A. Target Kinerja Target kinerja yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja

Dinas

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil

Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Penetapan Kinerja Tahun 2015 No

Indikator

Satuan

1. 2. 3.

Meningkatnya Kepemilikan KK Meningkatnya Kepemilikan KTP el Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk Cakupan Kepemilikan Akte Kematian Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (e-KTP) Jumlah Kecamatan SIAK ONLINE dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Jumlah Penduduk yang Terkendali Oleh SIAK dalam wilayah Administrasi antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya

% % %

Target Capaian 84 96 49,89

% %

5.56 96

4. 5. 6. 7.


Buah

39

Orang

1.743.299

29

B. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 Untuk

mencapai

target

kinerja

diatas,

maka

diimplementasikan program dan kegiatan seb agai berikut : Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Tahun 2015 N o

Uraian

Jumlah Anggaran (Rp.)

Outcome

1

2

3

5

A.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

279.000.000

Terpenuhinya Pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik sesuai dengan pemakaian

2.

Penyediaan alat tulis kantor

185.700.000

Terwujudnya Penyediaan ATK yang memadai sebagai sarana penunjang kerja aparatur

3.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

164.825.000

Terwujudnya pengadaan kebutuhan barang cetakan keperluan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

4.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

24.300.000

Terwujudnya penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan pada dinas

5.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

14.280.000

Terwujudnya informasi bagi dinas

6.

Penyediaan makanan dan minuman

25.650.000

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan konsumis/jamuan rapatrapat dinas

7.

Penyediaan jasa pengamanan kantor

24.000.000

Terwujudnya pengamanan kantor oleh petugas piket


media aparatur

30

8.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

100.710.000

B.

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

57.835.000

145.428.000

Terwujudnya pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor sesuai kebutuhan Terwujudnya pemeliharaan dinas

kendaraan

3.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

C.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

C.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.

Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

50.000.000

Meningkatnya kepemilikan dokumen akte catatan sipil

2.

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

50.000.000

Terwujudnya penerbitan akta pencatatan

3.

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

500.000.000

Tersosialisasikannya Kebijakan Kependudukan Kepada Masyarakat

4.

Penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

100.000.000

Tersedianya data awal untuk penyusunan DP4 Pemiukada Kab Tasikmalaya

5.

Peningkatan Mobilisasi Pelayanan Dukcapil Berbasis Pedesaan

235.650.000

Meningkatnya kepemilikan KTP el


55.200.000

Terwujudnya Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait

65.000.000

Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor untuk kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran

Meningkatnya wawasan dan kemampuan sumber daya aparatur

31

C.

Rencana Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rencana penerimaan PAD dari bidang kependudukan dan pencatatan sipil Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Rencana Penerimaan PAD Tahun 2015 No

Uraian

Realisasi Tahun 2014

Rencana Tahun 2015

1

2

3

4

Pendapatan Asli Daerah

315.280.000,-

300.000,-

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan lainnya

-

-

1.

KTP

-

-

2.

KK

-

-

3.

Akte Pencatatan Sipil

-

-

315.280.000,-

300.000,-

a.

b.

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

Denda Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Penting (Akta Kelahiran)


32

BAB V PENUTUP

Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang teraktualisasikan pada perwujudan data base kependudukan dan proses identifikasi

penduduk serta proses

pendataan

terhadap mobilisasi

kependudukan dan pencatatan akta sipil di Kabupaten Tasikmalaya adalah bagian dari strategi kebijakan pembangunan daerah dengan kewenangan teknis operasional pencapaiannya berada di bawah tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal adalah merupakan bentuk konsekuensi dari kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai bahan analisis

perencanaan

dalam

menentukan

sikap

dan

komitmen

kelembagaan melalui perumusan visi sampai kepada tahapan kegiatan yang dapat diterjemahkan ke dalam bentuk pelayanan public yang bermutu. Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 yang merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam melaksanakan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya,

Januari 2015

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya

Drs. JAMALUDIN MALIK, MM Pembina Tk.I NIP. 19591211 198103 1 013


33


34

RENCANA KERJA ( RENJA )

Recommend Documents