RENCANA KERJA ( RENJA )

DRAFT

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JUNI 2013

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613 Yogyakarta 55213 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 061/04772 /SET ..................................... TENTANG RENCANA KERJA (RENJA ) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, perlu disusun Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) 2012-2017; 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) 2005-2025; 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2014;

-i-

8. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/04516/SET, tanggal 5 Juni 2013 tentang Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERTAMA

: Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014;

KEDUA

: Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk periode 1 (satu ) tahun;

KETIGA

: Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ini.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal Juni 2013 KEPALA,

Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO NIP.19601003 198803 1 006

ii

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah

ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis telah

berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2014 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis DPPKA DIY, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2014 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Yogyakarta,

iii

Juni 2013

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2.Indikator Kinerja 3.3.Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DPPKA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014. 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor --- Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 antara lain :

-1-

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Gambar.G-VI.A.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

PENYUSUNAN RKPD Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Isu-isu penting penyelennggaraan tugas dan fungsi SKPD

Penyusunan KUA & PPAS

Penyusunan Rancangan RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

Rancangan Renja SKPD Provinsi

Pengolahan data dan informasi

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD

sesuai

Tidak sesuai

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD

Persiapan penyusunan Renja-SKPD

PENETAPAN RENJA SKPD

Rancangan Renja SKPD Provinsi · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyempurnaan Rancangan RenjaSKPD Provinsi

Perumusan Tujuan dan sasaran

Perumusan kegiatan prioritas

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Provinsi Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Penelaahan usulan kegiatan masyarakat

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD Provinsi Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Kabupaten/ Kota

-2-

Pengesahan Renja-SKPD Provinsi oleh Gubernur

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan DIY 2012 - 2017 yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif serta mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri, maka ditetapkanlah Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Terbaik SeIndonesia” yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan di Tahun 2014 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja Tahun 2014.

Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

-3-

12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 Daerah Istimewa Yogyakarta; 17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/2013 Tanggal 20 Mei 2013 tentang Rencana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014; 18. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/04516/SET tanggal 5 Juni 2013 tentang Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2012, review pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2014.

1.4. Sistematika Penulisan Sistematika RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, meliputi : -

Bab I : Pendahuluan

-

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD

-

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

-

Bab IV : Penutup

-4-

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset s/d Tahun 2013 ( tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

-5-

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (tahun berjalan)* Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kode Rekening

Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014)

1

2

3

4

1

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2011

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD tahun 2012

Tingkat realisasi

Target program dan kegiatan ( Renja SKPD Tahun 2013)

5

6

7

8 = 7/6

9

10=5+7+9

11 = 10/4

Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2013

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

Urusan Wajib

1

20

1

20

1

20

Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 5 1

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 5 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Prosentase pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, Prosentase pelayanan sumber daya air dan listrik administrasi perkantoran

100

100

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran

100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional


100

100

100

99,67

99,8%

100

100

100%

Penyediaan jasa administrasi keuangan


100

100

100

100

100%

100

100

100%

-6-

Kode Rekening

1



Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014




Tingkat realisasi


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2013


2 Penyediaan jasa kebersihan kantor

3 Prosentase pelayanan administrasi perkantoran

4 100

5 100

6 100

7 100

8 = 7/6 100%

9 100

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%

Penyediaan alat tulis kantor

100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pelayanan administrasi perkantoran

100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyediaan peralatan rumah tangga


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyediaan makanan dan minuman


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyediaan jasa keamanan kantor


100

100

100

100

100%

100

100

100%

-7-

Kode Rekening

1






Tingkat realisasi


3 Prosentase pelayanan administrasi perkantoran

4 100

5 100

6 100

7 100

8 = 7/6 100%

9 100

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%

Pembangunan Gedung Kantor

Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur

100

100

100

96,72

98,35%

100

100

100

Pengadaan mobil jabatan


-

-

100

100

100

-

-

-

DED Pembangunan Gedung Kantor KPPD Gunungkidul


-

100

-

-

-

-

100

-

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


100

-

100

100

100

100

100

100%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Pengadaan peralatan gedung kantor


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Pengadaan mebeleur


100

100

100

100

100%

100

100

100%

DED Pembangunan Gedung Kantor KPPD Kulonprogo


-

-

100

100

100

-

-

-


2 Penyediaan retribusi sampah




Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-8-

Kode Rekening

1





Tingkat realisasi





2 DED Pembangunan Gedung Kantor KPPD Kulonprogo

3 Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarpras aparatur

4 100

5 100

6 100

7 100

8 = 7/6 100%

9 100

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas / rumah jabatan


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


100

100

100

100

100%

-

100

-

Pemeliharaan jariangan Sistem Informasi


100

-

100

100

100%

100

100

100%

Pemeliharaan arsip Kendaraan Bermotor


100

100

100

100

100%

100

100

100%

-9-



Kode Rekening

1







Tingkat realisasi




2 Pemeliharaan Arsip Keuangan


4 100

5 100

6 100

7 100

8 = 7/6 100%

9 100

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Gaji Pegawai Daerah


-

100

100

100

100%

-

100

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Penerbitan SP2D


-

100

100

100

100%

-

100

-

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas/rumah jabatan


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah


100

100

100

100

100%

-

100

100%

Penyusunan DKBMD dan DKPBMD


-

100

100

100

100%

-

100

100%

Perubahan Status Hukum Barang Daerah


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Pengamanan barang Milik Daerah


-

-

100

100

100%

-

-

-

-10-

Kode Rekening

1





Tingkat realisasi





2 Sertifikasi Tanah Pemda Provinsi DIY


4 100

5 100

6 -

7 -

8 = 7/6 -

9 100

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%

Monitoring dan Investigasi Barang Milik Daerah


100

100

100

100

100

100

100

100%

Sensus Barang Milik Daerah


-

-

-

-

-

100

100

-



Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

Prosentase PNS yang mengikuti diklat

100

100

100

100

100%

100

100

100%

Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Bimtek Kesamsatan


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Bimtek Pengelolaan Barang Daerah


-

100

-

-

-

-

100

-

-11-

Kode Rekening

1

2 Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

3 Prosentase PNS yang mengikuti diklat

4 100

Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2011 5 -


100

-

-

-

-

100

100

100%

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100

-

100

100

100%

100

100

100%

-

100

-

-

-

100

100

100%

Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

100

-

-

-

100

100

100%

100

-

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100

100

100%

100

100

100%


Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi



-12-




Tingkat realisasi


6 100

7 100

8 = 7/6 100

9 100

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%



Kode Rekening

1



2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

3 Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

4 100


Penyusunan Kebijakan Akuntansi

Prosentase peningkatan PAD

-

Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah


Penyusunan Raperda tentang APBD




Tingkat realisasi


6 100

7 100

8 = 7/6 100%

9 100

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%

100

-

-

-

-

100

-

-

100

100

100

100%

100

100

100%


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD


100

100

100

100

100%

100

100

100%




Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

-13-

Kode Rekening

1

2 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3 Prosentase peningkatan PAD

4 100

Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2011 5 100

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Bintek Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah


-

100

-

-

-

-

100

100%

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan Daerah


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2 pendapatan Daerah di KPPD Kab.Bantul


100

100

100

100

100%

100

100

100%




-14-




Tingkat realisasi


6 100

7 100

8 = 7/6 100%

9 100

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%



Kode Rekening

1

2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2 pendapatan Daerah di KPPD Kab.G. Kidul


4 100


Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2 pendapatan Daerah di KPPD Kab.Kota YK


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2 pendapatan Daerah di KPPD Kab.Kl.Progo


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber2 pendapatan Daerah di KPPD Kab.Sleman


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Pembinaan dan Pengembangan SIPKD


-

100

-

-

-

-

100

-




-15-




Tingkat realisasi


6 100

7 100

8 = 7/6 100%

9 100

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%





Kode Rekening




1

2

3

4

5

6


Tingkat realisasi




Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD


100

100

100

7 100

8 = 7/6 100%

9 100

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%

Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Pembinaan Teknis Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Syah


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah


100

-

100

100

100%

100

100

100%

Pelayanan Kesamsatan


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan


-

100

100

100

100%

-

100

100%

Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Penyusunan cash Budget Daerah


-

100

-

-

-

-

100

-

Penyusunan Laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah


100

100

100

100

100%

100

100

100%

-16-

Kode Rekening

1

2 Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah


4 100


Pemeliharaan Rutin/Berkala SIMA DIY


-

100

100

100

100%

100

100

100%

Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran


100

-

100

100

100

100

100

100%

Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penyusunan Aplikasi pengembangan dana bergulir


100

-

100

100

100

100

100

100%


-

-

100

100

100

-

100

-

Penggalian Potensi Sumbersumber Pendapatan Daerah


100

-

100

100

100%

100

100

100%

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Revisi Kebijakan Akuntansi


-

-

100

100

100%

-

100

-

Implementasi Kebijakan Akuntansi


-

-

-

-

-

100

100

-




-17-




Tingkat realisasi

Target program dan kegiatan ( Renja SKPD Tahun 2013

6 100

7 100

8 = 7/6 100%

9 100

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%



Kode Rekening

1

2 Penyelesaian Tanah Pemda Eks Bioskop Indra


4 -


Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah


100

100

100

100

100%

100

100

100%

Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji Pegawai Daerah


100

-

-

-

-

100

100

100%

Peningkatan Pelayanan Sistem Penerbitan SP2D


100

-

-

-

-

100

100

100%

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


100

-

-

-

-

100

100

100%

Penatausahaan Barang Milik Daerah


-

-

-

-

-

100

100

100%

Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)


100

-

-

-

-

100

100

100%

Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dan Bansos


-

-

-

-

-

100

100

100%

Implementasi SAP Berbasis Akrual


100

-

-

-

-

-

-

-




-18-




Tingkat realisasi


6 100

7 75

8 = 7/6 87,5%

9 -

10=5+7+9 75

11 = 10/4 75%



Kode Rekening

1



3

4

Realisasi Target Kinerja hasil ( Program dan Keluaran Kegiatan ) s/d tahun 2011 5

Peningkatan pengelolaan keuangan kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku

100

100

100

100

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota


100

100

100

Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota


-

-

100

100


2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota



Tingkat realisasi


6

7

8 = 7/6

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

9

Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2013 10=5+7+9

100%

100

100

100%

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

11 = 10/4

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Prosentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan

-19-

Kode Rekening

1



2 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

3 Prosentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan

4 100


Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Prosentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan

100

Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi

Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu Prosentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu




Tingkat realisasi


6 100

7 100

8 = 7/6 100%

9 100

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%

100

100

100

100%

100

100

100%

-

100

100

100

100%

-

100

-

100

100

100

100

100%

100

100

100%




Program Penataan Peraturan perundang-undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan

Prosentase Rancangan Produk Hukum yang terselesaikan

-

100

100

100

100%

-

100

-

Penyusunan Raperda Pengelolaan Barang Milik daerah


-

100

-

-

-

-

100

-

-20-

Kode Rekening

1

3 Prosentase Rancangan Produk Hukum yang terselesaikan

4 -



-

-

-

-

-

100

100

100%

Peningkatan Status Hak atas tanah

Prosentase Aset Daerah yang Dioptimalkan

100

100

100

100

100%

100

100

100%

Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah


100

100

100

100

100%

100

100

100%



100

-

-

-

-

-

-

-

Penyusunan Aplikasi Pemanfaatan Barang Daerah


100

-

-

-

-

-

-

-


2 Penyusunan Pergub tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Penyusunan Rapergub Tata Kelola Pendapatan dan Jasa Layanan






Tingkat realisasi


6 100

7 100

8 = 7/6 100%

9 -

10=5+7+9 100

11 = 10/4 100%



Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah

-21-





Tingkat realisasi


5

6

7

8 = 7/6

9

10=5+7+9

11 = 10/4

5

-

5

5

100%

5

5

60%

Prosentase pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal

75

-

75

75

100%

75

75

100%

Peningkatan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro


-

-

100

100

100%

-

100

100%

Penyusunan Standardisasi SDM BUKP


-

-

100

100

100%

-

100

-

Kode Rekening




1

2

3

4

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUKP dan BUMD


Pembinaan BUKP



Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan LKM

-22-

-24-

Penjelasan : 1. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012, total belanja yang dikelola adalah Rp 99.276.936.619, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 55.350.359.474,- dan belanja langsung sebesar Rp 43.926.577.145,- Alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 12 program dan 83 kegiatan dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 6.370.309.440,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 17.645.234.455,- dan belanja modal sebesar Rp 19.911.033.250,Dari total belanja langsung pada APBD 2012 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp 38. 065.017.915,-

2. Pada tahun 2012 terdapat 3 kegiatan yang realisasi target kinerja keluaran tidak mencapai 100 %, yaitu : 2.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional (98,38%) Kegiatan ini tidak bisa mencapai target dikarenakan ada kendala waktu untuk pengurusan kendaraan dinas ke pabean/bea cukai yaitu mobil bantuan (hibah) dari Jerman. Solusinya dengan mengupayakan untuk mendapat faktur yang dapat dipergunakan untuk melengkapi dokumen sah kendaraan bermotor. 2.2. Pembangunan Gedung Kantor KPPD Gunung Kidul (96,72) Pembangunan secara fisik belum selesai 100 % karena ada kendala waktu dalam penyelesaian pekerjaan realisasi keuangan sebesar Rp 3.119.294.795,- (77,98%) dan fisik 96,72% dengan anggaran Rp 4.000.000.000,- Solusinya untuk memenuhi kekurangan 3,285 (sebesar Rp 127.000.000,-) dan penguatan strukturnya sudah dianggarkan di APBD Murni TA 2013 (masuk dalam anggaran 1,2 M) dan perencana menghitung ulang RABnya (review). 2.3. Penyelesaian tanah Pemda eks. Bioskop Indra Target penyelesaian 3 (tiga) orang penghuni yaitu : - Sdr. Sukrisno Wibowo sebanyak 4 orang, sisanya yang 3 orang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. - Sdr. Nikolas Bambang Sugianto (Rumah Makan Cirebon) - Sdr. Toni Suliantoro (Rumah Makan Cendrawasih) Dari 3 (tiga) orang penghuni di atas, yang belum berhasil 1 (satu) orang yaitu Sdr. Sukrisno Wibowo, karena belum ada kesepakatan anatara Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi DIY dengan Sdr. Sukrisno Wibowo. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp 8.444.404.081,- dan fisik 75 %, sisa anggaran sebesar Rp 555.595.919,- dari Rp 9.000.000.000,Solusinya Tim JPN Kejaksaan Tinggi DIY tetap akan mengadakan pendekatan dengan Sdr. Sukrisno Wibowo untuk memperoleh kesepakatan. -23-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Adapun analisis pencapian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY adalah sesuai dengan tabel berikut : Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Target No.

Indikator

SPM

IKK

1

Prosentase PAD terhadap APBD

%

Jumlah pendapatan terhadap APBD

2

Prosentase peningkatan pendapatan asli daerah

%

3

Prosentase realisasi PAD terhadap target PAD

4

5

Tahun 2012 (tahun n-2)


Realisasi Capaian

Tahun 2014 (tahun n)

Tahun 2015 (tahun n+1)


Tahun 2013 (tahun n1)

40,17

39,51

40,02

41%

48,89

**)23,74

Kenaikan/penurunan pendapatan terhadap pendapatan tahun lalu

6,8

10,47

11,49

11,51

7,08

*) 2,93

%

Realisasi PAD dibagi target PAD

100

100

100

100

109,38

*) 26,87

Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

%

Jumlah kontribusi PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah

43.90

44.34

51.47

51.48

46,23

*) 9,56

Prosentase relisasi belanja terhadap anggaran daerah

%

Realisasi belanja daerah terhadap anggaran daerah

100

100

100

100

89,88

*) 8,56

-24-

Proyeksi Tahun 2014 (tahun n)

Tahun 2015 (tahun n+1)

Catatan Analisis

6

Laporan keuangan pemerintah daerah

Laporan

Keberadaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1

2

2

2

1

-

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

-

15

15

15

15

15

-

7

Jumlah Raperda APBD Kab/Kota yang di evaluasi

Raperda

Jumlah Raperda APBD Kab/Kota yang di evaluasi

8

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks

Indek Kepuasan Masyarakat

75,67

74,58

75,05

75,51

75,67

**) 79,82

9

Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD

%

Pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal BUMD

8

31,56

26,13

22,95

15,72

**) 22,52

10

Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan

%

Prosentase aset daerah yang dapat dimnafaatkan

10

11,43

11,57

11,71

11,29

-

11

Jumlah barang milik daerah yang diinventarisir

Unit

Jumlah barang milik daerah yang diinventarisir

902.461

959.371

978.555

998.126

940.401

-

12

Jumlah aset tanah Pemerintah Daerah yang dapat disertifikatkan Prosentase PNS pengelola keuangan dan aset yang menguasai operasional SIPKD Penurunan temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

Bidang

Jumlah aset tanah yang dapat disertifikatkan

25

20

7

7

12,00

-

%

Jumlah PNS yang menguasai operasional SIPKD

5,97

100

100

100

5,97

*) 5,97

%

Jumlah Kasus/Temuan Kelemahan Sistem pengendalian Akuntansi dan Pelaporan oleh BPK pertahun

12

12

12

12

12

-

13

14

Catatan : *) realisasi s.d triwulan I **) realisasi s.d semester I

-25-

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis 2.3.1

Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1.1 Pendapatan Ali Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah 2.3.1.2.Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi. 2.3.1.3.Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat 2.3.1.4.Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat 2.3.1.5.Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan 2.3.1.6.Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan 2.3.1.7.Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIPKD 2.3.1.8.Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIMA yang akan di migrasikan ke dalam Aplikasi SIPKD masih kurang.

2.3.2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis 2.3.2.1.Peningkatan PAD dari sisi pajak dilakukan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem online, pelayanan dengan bus Samsat Keliling, partisipasi pada kegiatan yang diadakan Pemda Kabupaten/Kota, drive – thru, pelayanan outlet BPD dan kerjasama dengan aparat pemerintah desa dan kecamatan : - meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, kabupate/Kota, TNI dan instansi terkait.

-26-

kegiatan pembebanan BBN-KB II dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. - peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan bimtek pajak dan retribusi daerah - koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan masalah pengelolaan pendapatan di masing- masing KPPD - forum komunikasi antara pemerintah provinsi DIY dengan para pengusaha dalam upaya peningkatan sumbangan pihak ketiga 2.3.2.2.Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai sumber PAD 2.3.2.3.Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementrian Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah 2.3.2.4.Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah jo Perda No.2 tahun 2007 2.3.2.5.Dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga (UGM) untuk kajian potensi pendapatan daerah untuk 5 tahun kedepan ( 2013-2017) 2.3.2.6.Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan 2.3.2.7.Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD. 2.3.2.8.Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan untuk pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.

2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Adapun perbandingan antara RKPD 2014 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tabel sebagai berikut :

-27-

-27-

Tabel. 2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

No Program /Kegiatan

1

2

Lokasi

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target capaian kinerja

Pagu Indikatif

3

4

5

6

7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


1 tahun

22.345.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


1 tahun

1.373.540.000


40 gedung, 55 kendaraan, 4 box


1 tahun


Lokasi

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Kebutuhan Dana

8

9

10

11

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Program /Kegiatan

815.000.000

29.307.000

-28-

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


1 tahun

22.645.000


1 tahun

1.453.888.500




1 tahun

815.000.000

29.431.800

12

1

4

5

7

2

3

6

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


85 orang

198.240.000


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



1 tahun, 10 gedung

596.696.000


Penyediaan Alat Tulis Kantor



1 tahun, 65 jenis

368.997.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



1 tahun

405.800.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



15 jenis

92.000.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



1 tahun

35.146.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



6 SKH, 3 majalah, 5 jenis buku selama 1 tahun

74.805.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman



1 tahun

125.000.000


-29-

8 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

9

10

11


85 orang

198.840.000


1 tahun, 10 gedung

618.529.000


1 tahun, 65 jenis

364.027.000


1 tahun

360.800.000


15jenis

100.200.000


1 tahun

35.146.000


6 SKH, 3 majalah, 5 jenis buku selama 1 tahun 1 tahun

73.955.000


126.690.000

12

1

2

3

4

5

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



1 tahun

996.976.000


Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja



6 orang

97.489.000

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

Penyediaan Retribusi Sampah



1 tahun

10.000.000


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6

7

15.871.710.620

8 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

9

10

11


1 tahun

1.169.080.000


6 orang

97.489.000


1 tahun

11.040.000


Pengadaan Tanah



2 bidang

10.170.000.000

Pengadaan Tanah



2 bidang

10.170.000.000




2 gedung (3.500 m2)

11.000.000.000




2 gedung (3.500 m2)

11.287.700.000




4 unit

1.059.463.000




4 unit

386.638.075

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



6 jenis

581.405.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



6 jenis

557.574.978

-30-

12

1

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

DED Pembangunan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

3

4

5

6

7

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Jetis


6 jenis, 35 unit

575.248.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


7 set, 11 buah

166.000.000

Pengadaan Mebeleur

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


2 set gambar gedung, 2 set RAB

400.000.000



7 PBB, 1 tahun


1 tahun


1 tahun


1 tahun, 3 jaringan, 65 unit

794.355.000


7 jenis, 130 unit

105.885.000

49.000.000

783.080.000

675.020.000

-31-

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

8

9

10

11

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Jetis


6 jenis, 35 unit

1.160.319.50 0


7 set, 11 buah

110.000.000

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset


2 set gambar gedung, 2 set RAB

900.000.000


7 PBB, 1 tahun


1 tahun


1 tahun




7 jenis, 130 unit

49.000.000

1.086.304.14 0

701.705.000

815.150.000

144.790.000

12

1

2

3

4

Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor

5

6

7

- Dinas Prosentase penyediaan Pendapatan, dan pemeliharaan Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Pemeliharaan - Dinas Prosentase penyediaan Arsip Keuangan Pendapatan, dan pemeliharaan Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Pemeliharaan - Dinas Prosentase penyediaan Jaringan Sistem Pendapatan, dan pemeliharaan Informasi Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Rehabilitasi - Dinas Prosentase penyediaan Sedang/ Berat Pendapatan, dan pemeliharaan Rumah Jabatan Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Perubahan Status - Dinas Prosentase penyediaan Hukum Barang Pendapatan, dan pemeliharaan Daerah Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Monitoring dan - Dinas Prosentase penyediaan Investigasi Pendapatan, dan pemeliharaan Pengelolaan Pengelolaan sarpras aparatur Barang Milik Keuangan dan Daerah Aset Sensus Barang - Dinas Prosentase penyediaan Milik Daerah Pendapatan, dan pemeliharaan Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

695.000 berkas, 15.000 buah dan 30 buah

1.072.319.000

17.500 berkas, 650 m2, 1.500 buah

169.400.000

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

675 orang, TV, radio, spanduk, baliho



1 tahun

76.000.000

2 unit

170.650.000

5 gedung, 100 R.4, 25 R.2, 1 paket perlengkapan kantor

150.000.000

1 dokumen, 165 peserta, 2 hari

145.000.000

1 tahun

-

544.929.000 243.119.000

-32-

8

9

10

11

- Dinas Prosentase penyediaan Pendapatan, dan pemeliharaan Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Pemeliharaan Arsip - Dinas Prosentase penyediaan Keuangan Pendapatan, dan pemeliharaan Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan 82.903.100Aset Pemeliharaan - Dinas Prosentase penyediaan Jaringan Sistem Pendapatan, dan pemeliharaan Informasi Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Rehabilitasi - Dinas Prosentase penyediaan Sedang/ Berat Pendapatan, dan pemeliharaan Rumah Jabatan Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Perubahan Status - Dinas Prosentase penyediaan Hukum Barang Pendapatan, dan pemeliharaan Daerah Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Monitoring dan - Dinas Prosentase penyediaan Investigasi Pendapatan, dan pemeliharaan Pengelolaan Barang Pengelolaan sarpras aparatur Milik Daerah Keuangan dan Aset Sensus Barang - Dinas Prosentase penyediaan Milik Daerah Pendapatan, dan pemeliharaan Pengelolaan sarpras aparatur Keuangan dan Aset Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

695.000 berkas, 15.000 buah dan 30 buah

1.090.850.100

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

675 orang, TV, radio, spanduk, baliho

Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor



17.500 berkas, 650 m2, 1.500 buah

1 tahun

2 unit

5 gedung, 100 R.4, 25 R.2, 1 paket perlengkapan kantor 1 dokumen, 165 peserta, 2 hari

1 tahun

169.400.000

76.000.000

170.650.000

150.000.000

145.000.000

-

544.929.000 243.119.000

12

1

2 Bimbingan Teknis Kesamsatan

Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan

3 - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

4

5


168 orang, 4 angkatan


186 orang, 2 hari

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

- Badan 40 orang Prosentase PNS yang Pendidikan dan mengikuti diklat Latihan - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

6

7

57.500.000

Bimbingan Teknis Kesamsatan

205.000.000

Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan

27.500.000

Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

139.248.000 8.000.000

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

9

10

Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3 dokumen

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD


2 laporan

25.000.000



3 dokumen

72.245.000

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi



4 dokumen

32.500.000

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

11


168 orang, 4 angkatan

57.413.000


186 orang, 2 hari

205.000.000

- Badan 40 orang Prosentase PNS yang Pendidikan dan mengikuti diklat Latihan - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Program Peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan


-33-

8

27.500.000

158.847.000



3 dokumen

8.000.000


2 laporan

25.000.000


3 dokumen

72.245.000



4 dokumen

32.500.000

12

1

2

3

4

5

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Raperda tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD

6

7

13.115.885.343 -


-


34 SKPD

713.000.000

Penyusunan Raperda tentang APBD

Lcbts : Penyusunan Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi DIY


1 Rapergub

750.000.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Lcbts : Penyusunan Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY


1 Raperda

640.000.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Lcbts : Penyusunan penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY


1 Rapergub

700.000.000

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Lcbts : penyusunan pertanggungjawab an pelaksanaan APBD Pemerintah Prov. DIY


1 Raperda

-34-

9

10

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah

Lcbts : Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan APBD Pemerintah Provinsi DIY

450.000.000

8

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD

Lcbts : Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan APBD Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : Penyusunan penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Provinsi DIY Lcbts : penyusunan pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD Pemerintah Prov. DIY

11

12

13.577.009.025


-

-


34 SKPD

713.000.000


1 Rapergub

750.000.000


1 Raperda

640.000.000


1 Rapergub


1 Raperda

700.000.000

450.000.000

1

2

3

4

5

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bintek Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Lcbts : Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD


1 Rapergub

Lcbts : Bintek tentang penyusunan laporan keuangan SKPD se- Provinsi DIY


Lcbts : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul

6

7

8

125.000.000

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD

Lcbts : Penyusunan Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD


1 Rapergub

325.000.000

120 Orang

210.000.000

Bintek Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Lcbts : Bintek tentang penyusunan laporan keuangan SKPD seProvinsi DIY


120 Orang

210.000.000


45 doumen pengawasan

544.600.000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Lcbts : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah


45 doumen pengawasan

544.600.000

Lcbts : Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Pemprov DIY


34 SKPD

309.000.000

Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah

Lcbts : Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Pemprov DIY


34 SKPD

359.000.000

- Bambang lipuro - Banguntapan - Bantul - Dlingo - Imogiri - Jetis - Kasihan - Kretek - Pajangan - Pandak - Piyungan - Pleret - Pundong - Sanden - Sedayu - Sewon - Srandakan


152.327.022.000 rupiah, 250.000 lembar

1.027.958.000

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul

- Bambang lipuro - Banguntapan - Bantul - Dlingo - Imogiri - Jetis - Kasihan - Kretek - Pajangan - Pandak - Piyungan - Pleret - Pundong - Sanden - Sedayu - Sewon - Srandakan


152.327.022.0 00 rupiah, 250.000 lembar

790.718.000

-35-

9

10

11

12

81.600.0 00 belum masuk dalam RKPD untuk penagiha n pajak kendaraa n bermotor

1

2

3

4

5


49.839.500.000 rupiah, 270.000 lembar, 100.000 lembar

- Danurejan - Gedongtengen - Gondokusuman - Gondomanan - Jetis - Kotagede - Kraton - Mantrijeron - Mergangsan - Ngampilan - Pakualaman - Tegalrejo - Umbulharjo - Wirobrajan


176.985.163.000 rupiah

- Galur - Girimulyo - Kalibawang - Kokap - Lendah - Nanggulan - Panjatan - Pengasih - Samigaluh - Sentolo - Temon - Wates


44.256.000.000 rupiah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Gunung Kidul

- Gedang sari - Girisubo - Karangmojo - Ngawen - Nglipar - Paliyan - Panggang - Patuk - Playen - Ponjong - Purwosari - Rongkop - Sapto sari - Semanu - Semin - Tanjungsari - Tepus - Wonosari

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Kulon Progo

6

7

495.000.000

1.255.090.000

660.000.000

-36-

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Gunung Kidul

8 -Gedang sari - Girisubo - Karangmojo - Ngawen - Nglipar - Paliyan - Panggang - Patuk - Playen - Ponjong - Purwosari - Rongkop - Sapto sari - Semanu - Semin - Tanjungsari - Tepus - Wonosari

9

10



Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta



176.985.163.000 rupiah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Kulon Progo



44.256.000.000 rupiah

11

12

445.000.000

35.400.000 untuk penagihan tunggakan PKB

1.128.498.300


660.000.000


1 1

2 2

3 3

4

5

4

5

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Sleman

- Berbah - Cangkringan - Depok - Gamping - Godean - Kalasan - Minggir - Mlati - Moyudan - Ngaglik - Ngemplak - Pakem - Prambanan - Seyegan - Sleman - Tempel - Turi


331.669.340.000 rupiah, 250.000 lembar


Lcbts : Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemprov DIY


3 SK Gub, 1 Pergub


Lcbts : Pengembangan pengelolaan keuangan BLUD


1 Pet Gub, 1 SK Gub


Lcbts : Bintek bagi aparat dan pengelola pajak se-Prov DIY


75 Orang

6

7

6

8

9

7

8

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Sleman

- Berbah - Cangkringan - Depok - Gamping - Godean - Kalasan - Minggir - Mlati - Moyudan - Ngaglik - Ngemplak - Pakem - Prambanan - Seyegan - Sleman - Tempel - Turi


331.669.340.000 rupiah, 250.000 lembar

115.000.000



3 SK Gub, 1 Pergub

85.000.000


Lcbts : Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemprov DIY Lcbts : Pengembanga n pengelolaan keuangan BLUD Lcbts : Bintek bagi aparat dan pengelola pajak se-Prov DIY


1 Pet Gub, 1 SK Gub


75 Orang

1.500.000.000

400.390.000

-37-


9

10 10

11

12

11

12

1.319.603.482


115.000.000

85.000.000

400.390.000

1

2

3

4

5

6

7


Lcbts : Pelayanan pajak kendaraan bermotor, publikasi melalui media cetak


1 tahun

706.340.000


Lcbts : Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB seProvins


1 paket kegiatan


Lcbts : Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan daerah se-Provinsi DIY


1 paket kegiatan

172.160.000


Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah

Lcbts : Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Dana Dekon dan T


2 laporan

142.705.000

Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah

Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah

Lcbts : Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah tingkat Provinsi D


1 paket kegiatan

160.000.000


Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Lcbts : Pemeliharaan aplikasi SIMA


2 Software Aplikasi

123.674.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

167.870.000

-38-



8 Lcbts : Pelayanan pajak kendaraan bermotor, publikasi melalui media cetak Lcbts : Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB seProvinsi Lcbts : Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan daerah seProvinsi DIY Lcbts : Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Dana Dekon dan T Lcbts : Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah tingkat Provinsi DIY Lcbts : Pemeliharaan aplikasi SIMA

9

10


1 tahun


1 paket kegiatan


1 paket kegiatan


2 laporan


1 paket kegiatan


2 Software Aplikasi

11 706.340.000

167.870.000

172.160.000

165.000.000

160.000.000

123.674.000

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Lcbts : DPA Pemerintah Provinsi DIY


34 dokumen


Lcbts : DPA Pemerintah Provinsi DIY


34 dokumen

Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Lcbts : Penyusunan DPA Perubahan


34 dokumen

290.000.000


Lcbts : Penyusunan DPA Perubahan


34 dokumen

290.000.000

Penggalian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Daerah

Lcbts : Potensi sumber pendapatan daerah


1 dokumen

95.000.000

Penggalian Sumbersumber Potensi Pendapatan Daerah

Lcbts : Potensi sumber pendapatan daerah


1 dokumen

95.000.000

Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD DIY

Lcbts : Akuntansi accrual basic


34 SKPD

260.000.000

Implementasi Kebijakan Akuntansi

Lcbts : Akuntansi accrual basic


34 SKPD

260.000.000

Lcbts : ISO


5 Sertifikat

500.000.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD

Lcbts : ISO


5 Sertifikat

500.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji pegawai Daerah

Lcbts : Proses gaji pegawai daerah


1 paket kegiatan

150.000.000

Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji pegawai Daerah

Lcbts : Proses gaji pegawai daerah


1 paket kegiatan

150.000.000

Peningkatan pelayanan Sistem Penerbitan SP2D

Lcbts : Proses penerbitan SP2D


1 paket kegiatan

105.000.000

Peningkatan pelayanan Sistem Penerbitan SP2D


1 paket kegiatan

105.000.000

Lcbts : Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah(SKPKD )


2 dokumen

248.685.000

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (SKPKD)

Lcbts : Proses penerbitan SP2D Lcbts : Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi (SKPKD )

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPKD)


2 dokumen

280.623.125

332.950.000

-39-

11 332.950.000

12

1

2 Penatausahaan Barang Milik Daerah

3 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


5 2 dokumen, 10 buku

Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota

6

7

8 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


10

402.136.000


2 dokumen, 10 buku

589.353.200

Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota

11 402.136.000

601.000.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota

Lcbts : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan kab/kota

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku

5 Per Gub

425.000.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota

Lcbts : Peningkatan dan pengembanga n pengelolaan keuangan kab/kota


5 Per Gub

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Lcbts : Pengelolaan keuangan kab/kota


1 Per Gub

103.824.000

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Lcbts : Pengelolaan keuangan kab/kota


1 Per Gub

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

247.228.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

247.228.000

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Lcbts : Peningkatan pengawasan internal pelaksanaan kebijakan KDH

Prosentase Penyimpangan pada Obyek Pemeriksaan

34 SKPD

104.900.000

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

104.900.000

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Lcbts : Tindak lanjut hasil pemeriksaan


1 dokumen

67.328.000

-40-

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Lcbts : Peningkatan pengawasan internal pelaksanaan kebijakan KDH Lcbts : Tindak lanjut hasil pemeriksaan


34 SKPD


1 dokumen

425.000.000

103.824.000

67.328.000

12

1

2

3

4

Tuntutan Lcbts : Prosentase Perbendahaan Setoran TPTGR Penyimpangan dan Tuntutan pada Obyek Ganti Rugi Pemeriksaan Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi

5 61 Orang

Lcbts : Optimalisasi pemanfaatan TI

Lcbts : SIPKD berjalan dengan baik

Prosentase PNS Pengelola Keuangan dan Aset yang Menguasai Operasional SIPKD

7

75.000.000

55.200.000

Prosentase Unit 1 Paket kegiatan Kerja yang Menerpakan Sistem Administrasi Naskah Dinas Terpadu Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

6

34 SKPD


35.200.000

660.000.000 660.000.000

8

9

Tuntutan Lcbts : Prosentase Perbendahaan dan Setoran TPTGR Penyimpangan Tuntutan Ganti pada Obyek Rugi Pemeriksaan Program Optimalisasi Pemanfataan Teknologi Informasi Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi

10 61 Orang

Lcbts : Optimalisasi pemanfaatan TI

Lcbts : SIPKD berjalan dengan baik

Prosentase PNS Pengelola Keuangan dan Aset yang Menguasai Operasional SIPKD

83.900.000

660.000.000

34 SKPD 660.000.000

385.018.000


Peningkatan Status Atas Hak Tanah

Lcbts : Legalitas status 20 bidang tanah


7 bidang tanah

103.277.000


Lcbts : Legalitas status 20 bidang tanah


7 bidang tanah

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

Lcbts : Optimalisasi aset


30 unit

281.791.000

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

Lcbts : Optimalisasi aset


30 unit

523.650.000

Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM

Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan LKM

75.000.000

83.900.000

Prosentase Unit 1 Paket kegiatan Kerja yang Menerpakan Sistem Administrasi Naskah Dinas Terpadu Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

11

385.018.000 103.277.000

281.791.000

523.650.000

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP

- Danurejan - Jetis - Kotagede - Mantrijeron - Kalibawang - Moyudan

Prosentase Pendapatan BUMD terhadap Penyertaan Modal

6 BUKP

323.650.000

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP

- Danurejan - Jetis - Kotagede - Mantrijeron - Kalibawang - Moyudan


6 BUKP

323.000.000

Pembinaan BUKP

Lcbts : Pengembangan dan Pembinaan 75 BUKP


3 SK Gubernur

200.000.000

Pembinaan BUKP

Lcbts : Pengembangan dan Pembinaan 75 BUKP


3 SK Gubernur

200.000.000

-41-

12

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta

SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran/Volume

Catatan

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Akan tetapi selaku PPKD (BUD) mengampu usulan masyarakat berupa bantuan sosial dan hibah.

-42-

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 5 Identifikasi Kebijakan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

No

Kebijakan Nasional

Sumber

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

-

-

-

-

*) catatan : DPPKA DIY pada tahun 2014 belum melaksanakan penelahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran 3.2.1. Tujuan Sesuai dengan Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2012 – 2017 telah ditetapkan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu : 3.2.1.1.

Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Pemda

3.2.1.2.

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah

3.2.1.3.

Mengoptimalkan peningkatkan kinerja BUMD

3.2.1.4.

Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

-43-

3.2.2.

Sasaran

3.2.2.1

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain :

3.2.2.1.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah 3.2.2.1.2. Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain – lain pendapatan 3.2.2.1.3. Meningkatnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah 3.2.2.1.4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 3.2.2.2. Sasaran pada prioritas pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 3.2.2.2.1. Terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, transparan dan akuntabel 3.2.2.2.2. Terwujudnya hubungan yang lebih sinergis, selaras, harmonis antar pemerintah daerah, dan stakeholder (para pihak) lainnya. 3.3. Program dan Kegiatan 3.3.1. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu : SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

1

2

3

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

1.1.Prosentase aset daerah Formulasi Penghitungan : yang dimanfaatkan ( Jumlah Aset Daerah yang dimanfaatkan dibagi Jumlah Total Aset Daerah ) x 100% Sumber SIMA

data

:

Aplikasi

2.

Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain – lain pendapatan

2.1.Prosentase kontribusi Formulasi Penghitungan : PAD terhadap ( Jumlah realisasi PAD pendapatan daerah dibagi Jumlah realisasi total Pendapatan APBD ) x 100 % Sumber data : Laporan Pertanggungjawaban APBD

3.

Meningkatnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

3.1.Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD

Formulasi Penghitungan : ( Jumlah Deviden BUMD dibagi Jumlah penyertaan Modal ) x 100 % Sumber data : keuangan BUMD

- 44-

Laporan

4.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

4.1.Penurunan temuan Formulasi Penghitungan : kelemahan sistem (Jumlah kasus / Temuan pengendalian akuntansi Kelemahan Sistem dan pelaporan Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan pertahun ) Sumber data : LHP BPK

3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 2014 Untuk mendukung misi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisisn, disusun rencana Kinerja Tahun 2014 sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

RENSTRA INSTANSI :

IKU INSTANSI :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

1.1.Prosentase aset daerah dimanfaatkan

yang 11.57%

2.

Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain – lain pendapatan

2.1.Prosentase kontribusi PAD 51.47% terhadap pendapatan daerah

3.

Meningkatnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

3.1.Prosentase deviden BUMD 26.13% terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD

4.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

4.1.Penurunan temuan kelemahan 12 temuan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014, untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2014, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merencanakan program dan kegiatan tahun 2014 yang terdiri dari 7 program wajib dan 4 program pendukung yang ada pada setiap SKPD. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sesuai tabel berikut :

-45-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Rencana Tahun 2014 Nomor

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(2)

(3)

1

Wajib

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

1.20.09

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

1.20.1.20.09.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.09.01.001

Penyediaan Jasa Rurat Menyurat

Lokasi


(4)

(5)

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)

51.271.508.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2015 (7)

61.292.189.031

5.476.761.300 Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RKPD_RPJMD)

1 tahun

22.645.000

24.575.500

1.453.888.500

1.785.896.035

815.000.000

900.000.000

29.431.800

32.196.680

198.840.000

198.240.000

DPPKA dan 5 KPPD se DIY

1.20.1.20.09.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran (RKPD_RPJMD)


1 tahun

1.20.1.20.09.01.005





1.20.1.20.09.01.006

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional



1 tahun

1.20.1.20.09.01.007




85 Orang

46

1.20.1.20.09.01.008







Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Penyediaan peralatan rumah tangga



Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan



1.20.1.20.09.01.017




1.20.1.20.09.01.018



1.20.1.20.09.01.022

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat kerja

1.20.1.20.09.01.026


1.20.1.20.09.01.010

1.20.1.20.09.01.011

1.20.1.20.09.01.012

1.20.1.20.09.01.014

1.20.1.20.09.01.015


Penyediaan Alat tulis kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

1 tahun, 10 gedung

618.529.000

646.566.020

1 tahun, 65 jenis

364.027.000

403.697.035

1 tahun

360.800.000

446.380.000

15 jenis

100.200.000

101.296.800

1 tahun

35.146.000

43.741.610

6 SKH, 3 majalah, 5 jenis buku, 1 tahun

73.955.000

80.817.000

1 tahun

126.690.000

138.268.000

Lcbts : Proses konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

1 tahun

1.169.080.000

1.081.554.875


- Banguntapan - Tegalrejo - Kalasan

6 Orang

97.489.000

110.098.175


Lainnya : KPPD Kota, KPPD Bantul, KPPD Sleman

1 tahun

11.040.000

11.000.000

47

1.20.1.20.09.02


29.171.081.793

1.20.1.20.09.02.002

Pengadaan Tanah

Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (RKPD-RPJMD)

Lainnya : KPPD Bantul, KPPD Sleman

2 bidang

10.170.000.000

0

1.20.1.20.09.02.003

Pembangunan Gedung kantor


Lainnya : KPPD Bantul, KPPD Kulonprogo

2 gedung (3500 m2)

11.287.700.000

30.000.000.000

1.20.1.20.09.02.005

Pengadaan Kendaraan dinas /operasional



4 unit

386.638.075

0

1.20.1.20.09.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Lainnya : DPPKA, KPPD Kota, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul, Bantul

6 jenis

557.574.978

718.690.900

1.20.1.20.09.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor



6 jenis,, 35 unit

1.160.319.500

720.772.900

1.20.1.20.09.02.010

Pengadaan Mebeleur


Lainnya : DPPKA, KPPD KOta, bantul, Klp, Gunungkidul, Sleman

7 set, 11 buah

110.000.000

257.433.000

1.20.1.20.09.02.011



Lainnya : KPPD Bantul, KPPD Sleman

2 Set Gambar gedung, 2 Set RAB

900.000.000

0

1.20.1.20.09.02.021

Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas


- Gondokusuman - Kotagede - Umbulharjo - Wirobrajan - Depok

7 PBB, 1 tahun

49.000.000

54.367.460

1.20.1.20.09.02.022

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor



1 tahun

1.086.304.140

971.388.000

48

1.20.1.20.09.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional



1 tahun

701.705.000

863.522.330

1.20.1.20.09.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor




815.150.000

1.047.176.130

1.20.1.20.09.02.028

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor



7 jenis, 130 unti

144.790.000

215.473.500

1.20.1.20.09.02.030

Pemeliharaan Arsip kendaraan bermotor


Lainnya : KPPD Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul, S

695.000 berkas, 15.000 buah, 30 buah

1.090.850.100

1.222.467.741

1.20.1.20.09.02.031

Pemeliharaan Arsip Keuangan


- Tegalrejo

17.500 berkas, 650 m2, 1500 buah

169.400.000

186.340.000

1.20.1.20.09.02.032

Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi



1 tahun

76.000.000

85.363.700

1.20.1.20.09.02.040

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan


- Sewon - Depok

2 unit

170.650.000

187.715.000

1.20.1.20.09.02.049

Perubahan Status Hukum Barang Daerah



150.000.000

148.025.790

1.20.1.20.09.02.057

Sensus Barang Milik Daerah



5 gedung, 100 R.4, 25 R.2, 1 paket perlengkapan kant 6 gedung, 100 R.4, 25 R.2, 1 paket perlengkapan kant

-

-

49

1.20.1.20.09.02.060

Monitoring dan investigasi pengelolaan barang milik daerah



1 dokumen, 165 peserta, 2 hari

1.20.1.20.09.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.09.05.002

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

persentase PNS yang mengikuti diklat (RPJMD)

Lainnya : Kab/Kota se DIY

675 orang, TV, Radio, Spanduk, Baliho

1.20.1.20.09.05.008

Bimtek Kasamsatan


Lainnya : 5 KPPD se DIY

168 orang 4 angkatan

1.20.1.20.09.05.042

Pembinaan dan pelaksanaan Bimtek bagi pengelola keuangan



186 2 hr,1 paket

1.20.1.20.09.05.046

Pembinaan Teknis Penyusunan APBD



40 Orang

1.20.1.20.09.06 1.20.1.20.09.06.002

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

1.20.1.20.09.06.017

145.000.000

198.000.000

533.032.000 243.119.000

267.431.000

57.413.000

64.801.400

205.000.000

290.000.000

27.500.000

29.930.000

137.745.000 Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan (RKPDRPJMD)


3 dokumen


Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan (RKPDRPJMD)


1.20.1.20.09.06.018

Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi


1.20.1.20.09.06.019

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD


50

8.000.000

9.067.700

2 laporan

25.000.000

29.519.400


3 dokumen

72.245.000

101.469.500


1 dokumen

32.500.000

38.229.950

1.20.1.20.09.17 1.20.1.20.09.17.006

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD

13.524.267.907 Persentase PAD terhadap APBD (RPJMD)

Lcbts : Proses penyusunan Perda APBD

1 Raperda, 34 SKPD, 800 buku

713.000.000

763.208.700

1.20.1.20.09.17.007

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Persentase PAD terhadap APBD (RPJMD)

Lcbts : Proses penyusunan penjabaran APBD

1 Rapergub, 500 SET

750.000.000

782.524.100

1.20.1.20.09.17.008

Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD


Lcbts : Proses penyusunan Perda perubahan APBD

1 Raperda, 500 buku

640.000.000

670.557.700

1.20.1.20.09.17.009

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD


Lcbts : Proses penyusunan Rapergub tentang pejabaran perubahan APBD

1 Raperda, 500 buku

700.000.000

739.307.000

1.20.1.20.09.17.010

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD


Lcbts : Proses penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY


450.000.000

498.850.000

1.20.1.20.09.17.011

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Lcbts : Proses penyusunan Rapergub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD


325.000.000

146.406.000

1.20.1.20.09.17.015

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



120 orang, 4 akt

210.000.000

241.216.000

1.20.1.20.09.17.019

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan pendapatan daerah


Lcbts : Prtoses Intensifikasi dan erkstensifikasi sumbersumber pendapat

4 5 dokumen pengawasan

544.600.000

591.486.500

51

1.20.1.20.09.17.020

Penatausahaan dan pengendalian gaji pegawai daerah


Lcbts : proses penatausahaan dasn pengendalian gaji pegawai pemda DIY

34 SKPD

359.000.000

395.000.000

1.20.1.20.09.17.021

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Bantul


- Bambang lipuro - Banguntapan - Bantul - Dlingo - Jetis - Kasihan - Kretek - Pajangan - Pandak - Piyungan - Pleret - Sanden - Sedayu - Sewon - Srandakan

152.327.022.000 rupiah, 250.000 lembar

790.718.000

1.163.754.000

1.20.1.20.09.17.022

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Gunungkidul


- Gedang sari - Girisubo - Karangmojo - Ngawen - Nglipar - Paliyan - Panggang - Patuk - Playen - Ponjong - Purwosari - Rongkop - Sapto sari - Semanu - Semin - Tanjungsari - Tepus - Wonosari


445.000.000

544.500.000

52

1.20.1.20.09.17.023

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta



176.985.163.000 Rupiah

1.20.1.20.09.17.024

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Kulonprogo



44.256.000.000 Rupiah

53

1.128.498.300

1.386.099.000

660.000.000

726.000.000

1.20.1.20.09.17.025

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Sleman


- Berbah - Cangkringan - Depok - Gamping - Godean - Minggir - Mlati - Moyudan - Ngaglik - Ngemplak - Pakem - Prambanan - Seyegan - Sleman - Tempel - Turi

331.669.340.000 rupiah, 250.000 lembar

1.20.1.20.09.17.026



Lcbts : Proses penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemda DI

3 SK Gub, 1 Pergub, 5 bank, 100 org, 68 PA/KPA dan 3

1.20.1.20.09.17.028




1 Pergub, 1 SK Gub, 3 SKPD/Unit kerja, 30 org, 5 SKP

1.20.1.20.09.17.029

Pembinaan Pengelolaan Pajak Daerah



1.20.1.20.09.17.031



1.20.1.20.09.17.039

Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB


54

1.319.603.482

1.650.000.000

115.000.000

181.500.000

85.000.000

99.000.000

50 Orang

400.390.000

440.000.000

Lcbts : Proses pelayanan pajak kendaraan bermotor

6 Paket

706.340.000

789.000.000


1 Pergub

167.870.000

185.000.000

1.20.1.20.09.17.046

Perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah


Lcbts : Proses perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah se DIY

1 dokumen

172.160.000

190.443.000

1.20.1.20.09.17.049

Penyusunan laporan keuangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan



2 laporan, 24 SKPD, 100 orang, 25 SK Gub.

142.705.000

156.975.500

1.20.1.20.09.17.050



Lcbts : Proses pembinaan pengelolaan retribusi daerah di DIY

36 Kali

160.000.000

180.017.525

1.20.1.20.09.17.051

Pemeliharaan rutin/berkala Program Sistem Manajemen Aset (SIMA)


123.674.000

180.017.525

1.20.1.20.09.17.060



- Danurejan

34 SKPD, 390 buku, 4 triwulan, 4 triwulan

332.950.000

352.965.000

1.20.1.20.09.17.061



- Danurejan

34 dokumen, 390 buku, 1 triwulan, 1 triwulan

290.000.000

339.175.900

1.20.1.20.09.17.064

Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan daerah


Lcbts : Proses penggalian potensi sumber pendapatan daerah

1 dokumen

95.000.000

131.253.000

1.20.1.20.09.17.065

Implementasi Standar Akuntansi berbasis akrual

260.000.000

-

1.20.1.20.09.17.066

Peningkatan Kualitas pemungutan pajak daerah KPPD DIY


500.000.000

-

1.20.1.20.09.17.068

Pembinaan dan pengembangan program gaji pegawai daerah


Lcbts : proses gaji pegawai daerah

1 paket program

150.000.000

175.000.000

1.20.1.20.09.17.069

Peningkatan pelayanan sistem penerbitan SP2D



1 paket program

105.000.000

125.000.000

55

1.20.1.20.09.17.070

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPKD)


Lcbts : Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

1 laporan, 34 SKPD

280.623.125

339.553.000

1.20.1.20.09.17.071



Lcbts : Proses penatausahaan barang milik daerah

1 buku, 1 buku, 194 peserta unsur pengelola barang

402.136.000

575.246.100

1.20.1.20.09.17.072

Penyusunan Aplikasi Dana Hibah/Bansos



-

-

1.20.1.20.09.18

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA

1.20.1.20.09.18.001

Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota

Peningkatan pengelolaan keuangan kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku (R_RPJMD)


5 Pergub (5 kab/kota), 2 kl, 50 org

425.000.000

506.000.000

1.20.1.20.09.18.002

Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota

Peningkatan pengelolaan keuangan kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku (R_RPJMD)


1 Pergub ( 5 kab/kota)

103.824.000

163.707.060

1.20.1.20.09.20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20.1.20.09.20.003

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan (RPJMD)

Lainnya : Pemda DIY

34 SKPD

1.20.1.20.09.20.006

Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan


1.20.1.20.09.20.013

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi


- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Lainnya : Pemda DIY

1.20.1.20.09.23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1.20.1.20.09.23.005

Pengelolaan data dan Pengembangan Teknologi Informasi

528.824.000

247.228.000 104.900.000

130.000.000

1 laporan, 35 buku

67.328.000

79.561.000

61 Orang

75.000.000

100.856.800

83.900.000 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu. (RPJMD)

56


1 website

83.900.000

36.960.000

1.20.1.20.09.36 1.20.1.20.09.36.011

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

660.000.000 Rasio PNS yang menguasai operasional SIPKD dalam SKPD (RPJMD)

- Biro Administrasi Pembangunan - Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Badan Kepegawaian Daerah - Badan Kerjasama dan Penanaman Modal - Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan - Badan Lingkungan Hidup - Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat - Badan Pendidikan dan Latihan - Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - Dinas Kebudayaan - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - Dinas Kehutanan dan Perkebunan - Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas Pariwisata

34 SKPD, 63 PA/KPA

660.000.000

726.000.000

- Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Dinas Pertanian - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral - Rumah Sakit Grhasia - Biro Hukum - Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol - Inspektorat - Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan - Biro Organisasi - Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat DPRD - Biro Tata Pemerintahan 1.20.1.20.09.39


385.018.000

1.20.1.20.09.39.001


Persentase Aset daerah yang dioptimalkan (RPJMD)

Lcbts : Proses penyelesaian aset tanah pemda DIY

15 bidang, 125 warkah

103.227.000

113.550.490

1.20.1.20.09.39.002

Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

Persentase Aset daerah yang dioptimalkan (RPJMD)

Lainnya : Provinsi DIY

30 unit sewa, 29 unit pinjam pakai

281.791.000

320.970.000

57

1.20.1.20.09.46 1.20.1.20.09.46.001 1.20.1.20.09.46.002

Program pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Daerah Pembinaan BUKP

523.650.000 Rasio pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal (RPJMD)


5 kali, 6 BUKP, 18 org, 2 akt, 2 hr

323.650.000

389.015.000

Rasio pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal (RPJMD)

- Bambang lipuro - Banguntapan - Bantul - Dlingo - Imogiri - Jetis - Kasihan - Kretek - Pajangan - Pandak - Piyungan - Pleret - Pundong - Sanden - Sedayu - Sewon - Srandakan - Gedang sari - Girisubo - Karangmojo - Ngawen - Nglipar - Paliyan - Panggang - Patuk - Playen - Ponjong - Purwosari - Rongkop - Sapto sari - Semanu - Semin - Tanjungsari - Tepus - Wonosari - Danurejan - Gedongtengen - Gondokusuman - Gondomanan

2 Keputusan Gubernur, 1 pedoman, 1 dokumen

200.000.000

275.000.000

- Jetis - Kotagede - Kraton - Mantrijeron - Mergangsan - Ngampilan - Pakualaman - Tegalrejo - Umbulharjo - Wirobrajan - Galur - Girimulyo - Kalibawang - Kokap - Lendah - Nanggulan - Panjatan - Pengasih - Samigaluh - Sentolo - Temon - Wates - Berbah - Cangkringan - Depok - Gamping - Godean - Kalasan - Minggir - Mlati - Moyudan - Ngaglik - Ngemplak - Pakem - Prambanan - Seyegan - Sleman - Tempel - Turi

59

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2014 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 - 2017 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Yogyakarta,

2013

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs . BAMBANG WISNU HANDOYO NIP. 19601003 198803 1 006

-60-

RENCANA KERJA ( RENJA )

Recommend Documents