RENCANA KERJA (RENJA)

RENCANA KERJA

(RENJA) TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jl. Jend. Sudirman Timur Nomor 50 Telp. (0284) 321542 Pemalang Email : [email protected]

Rencana Kerja Diskoperindag TA 2014

DAFTAR ISI

BAB I.

BAB II.

PENDAHULUAN …………………………………………………………………………….

2

1.

Latar Belakang………………………………………………………………………..

2

2.

Landasan Hukum ...………………………………………………………………….

2

3.

Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………....

4

4.

Sistematika Penulisan ……………………………………………………………....

4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013………………………………

6

1.

6

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD ……………………………………………………………..

BAB III.

BAB IV.

2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD…………………………………………………..

14

3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD…………………....

15

4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………………………………..

15

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN………………………………….....

16

1.

Kebijakan Renja SKPD…………………………………….…………………………

16

2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…………………………………………………..

16

3.

Program dan Kegiatan………………………………………………………………..

19

4.

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.....

20

PENUTUP……………………………………………………………………………………


22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan berdurasi 1 (satu) tahun SKPD, Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014; 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008

tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 24); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016; 12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016; 13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2014 adalah menjadi arah sekaligus acuan resmi dalam menyusun rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam setahun ke depan. Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2014 adalah : 1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi sekarang dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi; 2. Menjadi satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pemalang; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2014 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut : BAB I.

Pendahuluan.

BAB II.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014

BAB III.

Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

BAB IV.

Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

BAB V.

Dana Indikatif dan Prakiraan Maju

BAB VI.

Penutup


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada Penyusunan Renja Tahun 2013 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang mengusulkan Program dan Kegiatan sebagai berikut : 1

15

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1

15

01

1

15

01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1 1

15 15

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 03 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 1

15 15

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan/ mobil operasional 01 08 Penyediaan kebersihaan kantor

1 1

15 15

01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

1 1 1 1

15 15 15 15

01 01 01 01

1 1

15 15

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

1 1

15 15

01 17 Penyediaan makanan dan minuman 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 1 1 1 1 1 1

15 15 15 15 15 15 15 15

01 02 02 02 02 02 02 02

1 1

15 15

02 12 Pengadaan peralatan elektronik 02 13 Pengadaan peralatan kerja

1 1

15 15

02 14 Pengadaan lemari besi dan filling kabinet 02 20 Pemeliharaan rumah jabatan/ dinas

1

15

02 22 Pemeliharaan rutin gedung kantor

1 1 1

15 15 15

02 23 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 02 25 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan / dinas

1 1 1

15 15 15

02 26 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 02 28 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor 02 29 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11 12 13 14

Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen listrik/ penerangan, bangunan kantor Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

19 Penyediaan Jasa Keamanan Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 10 Pengadaan mebeleur 11 Pengadaan komputer dan perlengkapannya


1 1

15 15

02 30 Pemeliharaan rutin/ berkala komputer dan perlengkapannya 02 31 Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat elektronik

1 1 1 1

15 15 15 15

02 32 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kerja 02 33 Pemeliharaan rutin / berkala lemari besi dan filling kabinet 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 01 Pengadaan mesin/kartu absensi

1

15

03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 1 1

15 15 15

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan. 05 06 Pemberian Penghargaan PNS berprestasi

1

15

06

1 1 1

15 15 15

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1 1

15 15

06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 06 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 1

15 15

06 10 Penyusunan pelaporan keuangan triwulan 09 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

1 1

15 15

09 01 Penyusunan data base perencanaan SKPD 09 02 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

1

15

09 03 Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten

1 1 1

15 15 15

15 Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif 15 06 Perencanaan, koordinasi, dan pengembanan Usaha Kecil Menengah 15 07 Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah

1

15

15 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1 1

15 15

15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15 12 Penyediaan sarana pendampingan

1

15

16

1 1 1

15 15 15

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 16 02 Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi UKM dengan perusahaan asing 16 03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 16 05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

1 1 1

15 15 15

16 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 16 07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 16 11 Pengembangan agribisnis produk unggulan daerah

1

15

17

1 1

15 15

1

15

1 1

15 15

1 1 1

15 15 15

Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 17 02 Pengembangan klaster bisnis 17 04 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah 17 05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah 17 07 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 17 08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri kecil menengah 17 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 17 12 Peningkatan ketrampilan usaha produktif UMKM 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


1 1 1

15 15 15

18 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 18 05 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi 18 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

1 1

15 15

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20 20 06 06 06 06 06 06 06 06 06

18 07 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 18 08 Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi 18 10 Pengembangan SDM pengelola koperasi jasa keuangan berbasis kompetensi OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah PERDAGANGAN 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 15 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 15 05 Monitoring dan Informasi harga kebutuhan pokok masyarakat 15 06 Monitoring dan pelaporan ketersediaan pupuk bersubsidi 15 07 Pengawasan dan Pelaporan distribusi Migas dan LPG 15 08 Penyediaan sarana pendampingan 15 09 Monitoring dan pengawasan peredaran barang elektronika dan lampu hemat energi

2 2 2 2 2 2 2

06 06 06 06 06 06 06

17 17 17 17 17 17 17

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07

17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19

1 15 1 20

02 03 04 06 08 09 12 02 03 04 05 06 07 08 02 03 05

15 15 05 15 06 16 16 01

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor Pengembangan data base informasi potensi unggulan Kerjasama dengan lembaga internasional dalam rangka pengembangan produk Membangun jejaring dengan eksportir Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait /asosiasi /pengusaha Pembangunan promosi perdagangan internasional Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan Pengembangan pasar lelang daerah Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan PERINDUSTRIAN Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Pengembangan sistem inovasi teknologi industri Penguatan kemampuan industri berbasis tehnologi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya


2 2 2 2 2

07 07 07 07 07

16 16 16 16 16

02 04 06 07 08

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19

09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 01 02 03 04 02 03 02 03

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta Penyelenggaraan dan Partisipasi kegiatan pasar rakyat Partisipasi pameran produk unggulan daerah di tingkat regional, nasional dan internasional Fasilitasi program-program penunjang kegiatan Dekranasda Partisipasi dan fasilitasi kegiatan Lomba Rancang Busana Pelatihan dan Pembinaan Perbengkelan Elektronika Pembinaan dan ketrampilan pendukung program Desa Binaan PKK Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat Mitra Desa Binaan P2MBG Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Makanan Pelatihan Ketrampilan Masyarakat di Lingkungan Penghasil Bahan Baku Rokok Pelatihan Ketrampilan untuk Pengembangan Kemampuan IKM Pembinaan fasilitasi kemasan IKM Pembinaan dan pelatihan di tempat kerja bagi IKM Pembinaan dan pelatihan AMT bagi IKM Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bahan bangunan dan kimia Pembinaan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan dan kelautan Pembinaan dan pelatihan ketrampilan IKM hasil hutan dan perkebunan Pembinaan dan pelatihan industri logam, mesin dan perekayasaan Fasilitasi pengembangan industri tekstil dan produk tekstil Fasilitasi pengembangan industri aneka kerajinan Program Pengingkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan kemampuan tehnologi industri Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur Program Penataan Struktur Industri Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri (mina politan) Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir Program Pengembangan sentra sentra industri potensial Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Penyediaan sarana promosi produk unggulan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas kelembagaan UMKM dan IKM

Meningkatnya daya saing produk UMKM dan IKM Meningkatnya

Indikator Kinerja Kunci Prosentase Koperasi Aktif (%) Prosentase Koperasi Sehat (%) - Kategori Sehat (%) - Kategori Cukup Sehat (%)

Target 66,68

Realisasi 50

13 85

31,33 61,33

Prosentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap jumlah UKM (%) Cakupan bina kelompok

3,3

3,34

12

12,8


jumlah, kualitas, dan pendapatan UMKM dan IKM Meningkatnya penerapan stadarisasi produk industri

pengrajin (%) Pertumbuhan Industri (%)

Meningkatnya fasilitasi perijinan usaha, kemitraan dan informasi perdagangan Meningkatnya mutu dan keamanan produk serta perlindungan konsumen

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) Nilai Ekspor (ribu US$)

5

5,2

23,31

22,77

18.550

11.468

29,14

28,50

50

52

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)

2.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu – isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Pemalang yang berkaitan dengan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada lima tahun yang akan datang adalah: 1. Masih lemahnya UMKM dalam kemampuan ketrampilan usaha, akses permodalan/perbankan, pemasaran dan jaringan tehnologi informasi. 2. Masih banyaknya UMKM yang belum mampu untuk mengelola usahanya secara professional dan masih perlu mendapatkan bimbingan serta pendampingan dari berbagai aspek usaha. 3. Masih rendahnya daya saing produk UMKM dibandingkan produk sejenis dari daerah lain. Hal ini diakibatkan antara lain masih rendahnya kemampuan teknologi produksi, lemahnya standarisasi mutu produk, rendahnya daya kreativitas dan inovasi produk. 4. Pasar rakyat yang ada masih berkesan kumuh, becek sehingga belum mampu bersaing dengan pasar modern yang dikelola secara profesional. 5. Secara umum kondisi UMKM di Kabupaten Pemalang nilai tambahnya masih rendah sehingga pendapatan rata – rata UMKM belum optimal juga tempat berusaha bagi pedagang kaki lima belum tertata dan kurang representatif.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam tahun 2014, kebijakan ekonomi daerah diarahkan dan didorong untuk meningkatkan pengembangan aktivitas ekonomi lokal, perluasan kesempatan kerja, pengembangan kesempatan berusaha, pemerataan aktivitas ekonomi dan peningkatan pendapatan mkasyarakat secara berkesinambungan dan terus menerus. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan mampu memecahkan masalah – masalah sosial mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap mempertahankan pemerataan dan stabilitas ekonomi. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat secara langsung dalam pembangunan perekonomian daerah.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Kebijakan Renja SKPD Kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang tahun 2014 adalah : 1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur; 2. Peningkatan pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda untuk memperluas kesempatan kerja; 3. Peningkatan sumberdaya pelaku usaha melalui pelatihan ketrampilan, bantuan peralatan sarana produksi, jaringan akses pemasaran dan permodalan; 4. Peningkatan daya kretatifitas, inovasi dan daya saing UMKM; 5. Peningkatan kegiatan monitoring pengawasan peredaran barang dan jasa yang diperdagangankan, uji alat ukur timbang dan perlengkapannya, label barang dan kondisi Barang Dalam Keadaan Terbungkus; 6. Peningkatan kualitas sarana prasarana pasar melalui pembangunan infrastruktur dan revitalisasi pasar rakyat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan yang tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2014 merupakan upaya untuk mewujudkan pencapaian kondisi yang diinginkan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang. Adapun tujuan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdaganga Kabupaten Pemalang Tahun 2013 adalah : 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan umum yang prima dan peningkatan kualitas SDM aparatur dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas SDM aparatur dari segi ketrampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan perilaku (attitude). 2. Meningkatkan fasilitasi dan penguatan kelembagaan Koperasi, UMKM dan IKM dengan sasaran: a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan UMKM dan IKM; b. Meningkatnya daya saing produk UMKM dan IKM. 3. Meningkatkan pertumbuhan IKM dan industri – industri potensial sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah dengan sasaran : a. Meningkatkan jumlah, kualitas dan pendapatan UMKM dan IKM. 4. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan kelancaran distribusi barang, fasilitasi promosi dan pemasaran produk dengan sasaran : a. Meningkatnya mutu dan keamanan produk serta perlindungan konsumen 5. Meningkatkan pasar rakyat / pasar daerah yang aman, nyaman, bersih, tertib, indah dan berkeadilan serta menunjang kontribusi PAD yang signifikan dengan sasaran :


a. Meningkatknya kualitas sarana prasarana, K3, keamanan dan kenyamanan pasar; b. Meningkatnya kontribusi PAD yang signifikan.

3.3 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2014 adalah sebagaimana terlampir

3.4 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Penetapan Indikator Kinerja Daerah No

Bidang urusan/indikator

1.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1.

Persentase koperasi aktif (%)

Target Capaian Tahun 2014

67,79 %

Persentase koperasi sehat 15.2.

15.3. 1.

 Kategori Sehat

14 %

 Kategori Cukup Sehat

84 %

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

3,6 %

terhadap jumlah UKM (%) Perdagangan

6.1.

6.2.

6.3. 2.

Kontribusi sektor Perdagangan

29,38 %

terhadap PDRB (%) Nilai Ekspor perdagangan (ribu

18.900

US$) Cakupan bina kelompok

55

pedagang/usaha formal Perindustrian

7.1.

Kontribusi sektor Industri terhadap

23,55 %

PDRB (%)

7.2.

Pertumbuhan Industri (%)

5

7.3.

Cakupan bina kelompok pengrajin

12


BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2014 ini disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kerja tahunan untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dan menjaga sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan Program dan Kegiatan serta merupakan dokumen perencanaan taktis, strategis dinas yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berpedoman kepada visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih tertuang pada RKPD Kab Pemalang tahun 2014. Dokumen ini berisi program, kegiatan, alokasi dana indikatif yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, pagu indikatif sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat. Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2014 dapat kami susun dengan harapan rencana kerja ini bisa memberikan dorongan motivasi dalam pencapaian sasaran kinerja pembangunan di bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan sehingga dapat mewujudkan UMKM yang tangguh, mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Pemalang,

2013

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang

SUHARTO, S.IP, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19620427 198603 1 010


Renja Diskoperindag Tahun 2013

13


14


15

RENCANA KERJA (RENJA)

Recommend Documents