RENCANA KERJA ( RENJA )

RENCANA KERJA ( RENJA ) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA TAHUN 2015

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA

KABUPATEN MAJALENGKA JALAN KESEHATAN NO 77 MAJALENGKA TELP (0233) 281043-281189 FAX 282741

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas curahan rahmat dan hidayahnya Rencana Kerja Kegiatan dan Program ( RENJA)

Rumah Sakit Umum

Daerah Majalengka tahun 2015 telah selesai dibuat. RENJA Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2015 merupakan gambaran rencana kegiatan RSUD Majalengka

mulai dari

input, proses

sampai output

yang

direncanakan untuk periode kegiatan tahun 2015 di RSUD Majalengka Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA 2015 ini masih terdapat kekurangan hal ini karena keterbatasan, namun kami berharap bahwa RENJA 2015 ini merupakan gambaran kegiatan

RSUD Majalengka di tahun mendatang sehingga

memudahkan perencanaan kedepannya yang lebih matang, dan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. RENJA RSUD Majalengka tahun 2015 ini dapat terwujud atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu kami

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

membantu terealisasinya RENJA 2015 ini. Majalengka,

i

April 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

…………………………………………………………

i

DAFTAR ISI

………………………………………………………..

ii

1.1

Latar Belakang …………………………………………………....

1

1.2

Landasan Hukum ………………………………………………...

4

1.3

Maksud dan Tujuan ...………………………………………….…

9

1.4

Sistematika Penulisan ……………………………………………

10

BAB.I

BAB.II

PENDAHULUAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MAJALENGKA TAHUN 2012 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Restra RSUD Majalengka .......................……………...........................

12

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Majalengka Tahun 2013 ....

21

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Majalengka ................................................................................

23

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Majalengka ...................

23

2.3.2 Isu Strategis Eksternal yang perlu Mendapat Prioritas Penanganan dan Perhatian pada Tahun 2015 ...............

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 3.1

Telaahan Terhadapap Kebijakan Nasional dan Provinsi ...

28

3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Majalengka …

33

3.2.1 Tujuan ............................................................

33

3.2.2 Sasaran ..........................................................

33

Program dan Kegiatan Tahun 2015 …………………………….

34

3.3

BAB IV

24

PENUTUP

36

LAMPIRAN : MATRIK RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2015

ii

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu tahapan awal proses pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan daerah ditujukan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan yang akan dicapai pada tahun rencana. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, Perencanaan pembangunan daerah terdiri

atas; (1) Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah periode 20 tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun, (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun, (4) Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahun, (5) Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 tahun. Kelima dokumen tersebut disusun saling bersinergis dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan lebih terfokus pada pencapaian target pembangunan pada tahun rencana. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Program Pembangunan Kesehatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka (RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah Kabupaten Majalengka juga memperhatikan Renstrada tahun 2004-2008 dan RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2009-2013, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025. Perencanaan pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahun 2015 merupakan tahapan lanjutan dari RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2014-2018.

BAB I

Page 1


Atas dasar hal tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2015 yang berpedoman langsung kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018.. RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2015 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025, sebagai Guidelines dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka, yaitu : “Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan Masyarakat Yang Beriman Dan Bertaqwa” Dalam rangka mencapai Visi tersebut, maka diimplementasikan misi pembangunan sebagai berikut : 1.

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

2.

Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan.

3.

Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan.

4.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

5.

Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Visi

dan

misi

Kabupaten

Majalengka

untuk

periode

perencanaan

pembangunan 20 (dua puluh) tahunan tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 (empat)

tahapan

pembangunan

jangka

menengah

daerah

untuk

periode

pembangunan 5 (lima) tahunan. Tahun 2015 merupakan tahun kedua tahap ke-3 (tiga) periode pembangunan 2014-2018 yang di definisikan sebagai tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian dari sektor industri pengolahan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat demi terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dan merata. Arah pembangunan tersebut di atas kemudian akan dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Majalengka pada periode 2014-2018, dan

BAB I

Page 2


dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam RPJMD dan dokumen perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan tuntutan dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam mendukung visi misi Kabupaten Majalengka maka

Rumah Sakit Umum

Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka melalui upaya pelayanan di bidang kesehatan khususnya pelayanan rujukan berusaha memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan dapat mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang optimal, dan pada akhirnya akan meningkatkan IPM Majalengka. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan suatu visi rumah sakit yang akan memberikan arah agar seluruh daya dan upaya yang dilakukan rumah sakit dapat diarahkan untuk mencapai tujuan secara bertahap, yakni memberikan pelayanan kesehatan secara optimal dengan visi : “ Menjadi Rumah Sakit Terpercaya dan Pilihan Utama di Kabupaten Majalengka Tahun 2018”. Definisi operasional : Terpercaya yaitu pelayanan rumah sakit yang prima, profesional, terjangkau, cepat, ramah, aman dan nyaman, refresentatif, bermutu dengan mengutamakan

pelayanan

kepada

masyarakat

sehingga mampu

memberikan pelayanan kesehatan sehingga pelanggan percaya akan tujuan pelayanan rumah sakit dibanding dari rumah sakit lain di Kabupaten Majalengka, dan pada akhirnya akan menjadi pilihan utama dari masyarakat Majalengka. Sejalan dengan visi RSUD Majalengka, maka dirumuskan beberapa misi yang pada prinsipnya lebih bersifat tujuan jangka panjang dari suatu organisasi dan berfungsi memberikan tuntutan yang teguh dalam pengambilan keputusan. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka RSUD merumuskan misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut : “Melaksanakan upaya

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan BAB I

Page 3


upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan IPM Kabupaten Majalengka Tahun 2018”. 1.2

LANDASAN HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

BAB I

Page 4


6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

BAB I

Page 5


13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2007

Nomor

89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Pembangunan Daerah

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;

BAB I

Page 6


22. Peraturan

Bersama

Menteri

Dalam

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun

2007 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Tentang Tahapan, Tatacara

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 26. Surat

Edaran

Kementerian

Dalam

Negeri

Republik

Indonesia

Nomor

050/1369/II/Bangda Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 ( Lembaran

Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

BAB I

Page 7


28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Daerah Nomor 60); Sebagaimana telah diubah

dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 ( Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88); 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21); 31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 24 Seri E); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor

11 Tahun Tahun 2006

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2015; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor

2 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJP)

Daerah

Kabupaten

Majalengka Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12); 35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

BAB I

Page 8


36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10). 37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilyah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sesitem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten

Majalengka Tahun

2014; 40. Peraturan Bupati Nomor ...... Tahun 2014 Tentang Recana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2015 1.3

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Majalengka Kabupaten Majalengka Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Dihasilkannya dokumen perencanaan operasional tahunan RSUD Majalengka yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah, perencanaan dan arah kebijaksanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan RSUD Majalengka. 2. Dirumuskannya pedoman perencanaan RSUD Majalengka bagi seluruh Unit pelaksana di RSUD dalam melaksanakan kegiatan dan pembangunan. Tujuan dari penyusunan RENJA RSUD Majalengka Tahun 2015 adalah : 1. Mengevaluasi kinerja RSUD Majalengka tahun 2013 dan menganalisis prospek RENJA tahun 2014 dengan memperhatikan kondisi pembangunan daerah. 2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi RSUD Majalengka Tahun 2014-2018 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015. 3. Menyusun kebijakan pembangunan RSUD Majalengka yang dituangkan dalam susunan prioritas pembangunan, fokus setiap prioritas, sasaran prioritas, program dan kegiatan tahun 2015.

BAB I

Page 9


4. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan RSUD Majalengka dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan. 5. Menyusun

kaidah-kaidah

pelaksanaan

aspek-aspek

pembangunan

dan

penganggaran.

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

1.2

LANDASAN HUKUM

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN

1.4

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MAJALENGKA TAHUN 2013

2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MAJALENGKA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD MAJALENGKA

2.2

ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD MAJALENGKA

2.3

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD MAJALENGKA 2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Majalengka 2.3.2 Isu Strategis (Eksternal) yang perlu Mendapat Prioritas Penanganan dan Perhatian pada Tahun 2015

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENJA RSUD MAJALENGKA 3.2.1 Tujuan 3.2.2 Sasaran

3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN : MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

BAB I

Page 10


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD MAJALENGKA TAHUN 2013

2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RSUD MAJALENGKA

RENSTRA

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang Diimplementasikan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana. Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit Bab III pasal 4

Rumah Sakit

mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 1 Desember tahun 2009 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Rumah Sakit Bab III Pasal 5, Rumah Sakit mempunyai fungsi : 1.

Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

2.

Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

3.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan

4.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

BAB II

Page 12


Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 1 Desember tahun 2009 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka mempunyai fungsi: 1. Pelayanan medis; 2. Pelayanan penunjang medis dan non medis; 3. Pelayanan dan asuhan keperawatan; 4. Pelayanan rujukan; 5. Pendidikan dan pelatihan; 6. Penelitian dan pengembangan; 7. Pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Pelayanan kesehatan yang ada saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka : 1.

Instalasi Rawat Jalan  Poli klinik Penyakit Dalam  Poli klinik Anak  Poli klinik Bedah  Poli klinik Kandungan dan Kebidanan  Poli klinik Mata  Poli klinik THT  Poli klinik Kulit dan Kelamin  Poli klinik Syaraf  Poli Klinik Jiwa  Poli klinik Gigi  Poli klinik Umum  Poli klinik TB/DOTS

2.

Instalasi Gawat Darurat

3.

Instalasi Rawat Tinggal dengan jumlah Tempat tidur 221  Ruang Perawatan anak  Ruang perawatan bedah  Ruang perawatan penyakit dalam  Ruang perawatan kebidanan & kandungan  Ruang perawatan penyakit syaraf

BAB II

Page 13


 Ruang perawatan kelas utama  Ruang perawatan VIP  Ruang perawatan bayi / perinatologi  Ruang perawatan intensif (ICU) 4.

Instalasi Kamar Operasi

5.

Instalasi Anesthesi

6.

Instalasi Farmasi

7.

Instalasi Laboratorium

8.

Instalasi Radiologi

9.

Instalasi Gizi

10. Instalasi Sanitasi 11. Instalasi/IPSRS 12. Instalasi Rekam Medik 13. Pelayanan Kamar Jenazah

Adapun Sumber Daya Manusia yang mendukung di RSUD Majalengka TABEL 2.1 Distribusi Sumber Daya Manusia RSUD Majalengka Tahun 2013 NO

PNS / CPNS

JENIS TENAGA

JUMLAH

NON PNS

SLA

D1

D3

D4

S1

S2

JML

SLA

D1

D3

D4

S1

S2

JML

A I

TENAGA MEDIS

1

dr.Spesialis Anak

-

-

-

-

-

1

1

0

2

dr.Spesialis Bedah

-

-

-

-

-

1

1

0

3

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

5

dr.Spesialis Obgyn dr.Spesialis Peny.Dalam dr.Spesialis Anesthesi

-

-

-

-

-

6

dr.Spesialis THT

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

9

dr.Spesialis Saraf dr.Spesialis Kulit dan Kelamin dr.Spesialis Patologi klinik

-

-

10

dr.Spesialis Jiwa

-

-

11

dr.Spesialis Mata Sub.Total

0

1

Dokter Umum

-

2

Dokter Gigi Umum

4

8

TOTAL

TENAGA KESEHATAN

Sub.Total

BAB II

1

1 1 2

1

0

1

1

1

0

1

1

0

-

1

1

0

1 1 1

-

-

1

1

0

1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

1 1 1

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

-

-

-

13

13

-

-

-

-

0

0

0

0

1

1

1

1

1

3

3

12

3

-

3

3

0

16 2 18

0

-

-

-

-

2

0

0

0

0

15

9

2 0

15

0 3

Page 14


NO

PNS / CPNS

JENIS TENAGA SLA

II

TENAGA PERAWATAN

1

Perawat

2

Perawat Gigi

3

Bidan

4

Perawat Anestesi

III

Sub.Total TENAGA KEFARMASIAN

25

D3

D4

S1

119

3

16

5

14

2

3 25

Apoteker

2

Asisten Apoteker

8

Sub.Total TENAGA KES.MASYARAKAT

8

5

138

5

16

0

SLA

D1

D3

D4

S1

S2

0

2

JML

163

0

2

0

21

0

189

0

0

0

0

0

0

0

11

4

0

13

4

4 0

0

0

0

0

4

1

MKM

2

2

0

2

M.Epid

2

2

0

3

SKM

4

0

4

Sanitarian

V.

Sub.Total TENAGA GIZI

1

Nutrisionis

VI

TENAGA KETEKNISIAN MEDIS

4 0

2

2

2

2

4 0

5

0

0

5

4

4

1

0

1

12

2

1

0

1 4

9

1

11

1

3

Sub.Total Tenaga Kesehatan

TENAGA NON KESEHATAN

B

1

0

Analis Kesehatan

2

1

0

0

1

0

0

0

0

1 2 1

12

1 0

1

1

10 0

0

2

3

Fisioterafi Pasca Sarjana / MARS Sarjana Fisika Medis (Sain)

0

0 1

1

1

0

0

1

1

VII

0

0 2 2 4 4 12 0 7 0

1

1

Teknisi Elektromedis 0

0

0 2 15 17

1

Radiografer

2

0

0

0 163 2 21 3 189

7 1 2 10 13

6

1

Sub.Total TENAGA KESEHATAN LAINNYA

0 0

6

0

TOTAL

0 0

2

3 3

JML

3

2 0

JUMLAH

NON PNS S2

2

1

IV

D1

0 0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

2

4

0

0

0

0

0

0

0

33

7

160

6

39

15

260

4

0

2

0

3

3

12

SLA

D1

D3

D4

S1

S2

JML

SLA

D1

D3

D4

S1

S2

272 0

0 1 2 3 4 5

Magister Ilmu Adm. ( Sain) Sarjana Ilmu Sosial Sarjana Teknik Informatika (IT) Sarjana Muda Analis Kimia Sarjana Muda Akuntansi

BAB II

1

0

13

13

0

1 13

1

1

1

0 1

1

1

3

1

5

6

1

4

5

5

0

1

Page 15


NO

PNS / CPNS

JENIS TENAGA SLA

7

SMA / SLTA Lainnya yg Sederajat SMP / SLTP Lainnya yg Sederajat

8

SD

6

D3

D4

S1

JUMLAH

NON PNS S2

70

JML

SLA

70

56

D1

D3

D4

S1

S2

JML

11 9 70

Sub.Total Tenaga Non Kesehatan

D1

0

1

0

14

1

106

TOTAL

56

126

0

11 9 172

0 57

0

4

0

5

0

66

70

0

1

0

14

1

106

57

0

4

0

5

0

66

SLA

D1

D3

D4

S1

S2

JML

SLA

D1

D3

D4

S1

S2

JML

172 444

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai realisasi dari masingmasing indikator kinerja, perlu didapatkan data dari sumber yang meliputi sumber internal dan external. Untuk itu data realisasi pencapaian sasaran (target) harus dilakukan melalui suatu studi/survey secara khusus. Pada pengukuran pencapaian sasaran ini dapat dinilai bahwa semakin tinggi realisasi pencapaian sasaran menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik. Sedangkan Pengukuran kinerja dilakukan unutuk nilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Evaluasi Kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi , kemampuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dimasa mendatang. Pelaksanaan evaluasi didasarkan atas hasil perhitungan format Pengukuran Kinerja Tahun 2013 seperti diuraikan dibawah ini :

1. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2013 Per Tujuan: Hasil perhitungan format Pengukuran pencapaian tujuan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Tahun 2013 menunjukan pencapaian tujuan seluruhnya sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 90,5% atat rata-rata 94,12%. 2. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2013 Per Sasaran : Dari hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian sasaran yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Tahun 2013 menunjukan pencapaian sasaran seluruhnya sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 90,5% rata-rata 94,12%.

BAB II

Page 16


REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB RSUD MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013

REALISASI No

PROGRAM/KEGIATAN

1 1

2

2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah sakit

FISIK

(Rp)

%

%

4

5

6

31.500.000.000

28.357.441.714

1.139.198.800

1.127.144.500

90,02

Pembangunan Rumah Sakit (ICU)

100,00

Penyediaan Tempat Perawatan Akibat Bahaya Merokok

100

98,94

Program Pembangunan Lingkungan Sosial 1

4

3

KEUANGAN

Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata 1

3

ANGGARAN (Rp)

800.000.000

791.114.000

100

98,89

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

1

Fasilitas Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit dan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Jumlah

1.140.000.000

1.010.130.000

34.579.198.800 31.293.777.214

100

88,61

90,5

100

Sumber pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka pada tahun 2013 selain dari pendapatan fungsional Rumah Sakit, juga berasal dari bantuan Pemerintah Pusat.

BAB II

Page 17


1.

Pendapatan Fungsional Rumah Sakit dan bantuan Pemerintah Pusat Target pendapatan asli daerah tahun 2013 sebesar Rp. 31.500.000.000,00 sedangkan realisasinya Rp 28.357.441.714,00 (90,02%). Adapun bantuan Pemerintah Pusat (DAK) dan APBD melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan dengan anggaran Rp 1.139.198.800,00, program pembangunan lingkungan sosial (DBHCT) dengan anggaran Rp. 800.000.000,00, dan Program pembinaan lingkungan sosial (DBHCT) dengan anggaran Rp. 1.140.000.000,00.

2. Belanja RSUD Majalengka tahun 2013: a. Anggaran Belanja tidak langsung APBD Rp. 17.209.384.000,00 dengan realisasi Rp. 16.621.292.470,00 (96,58%). b. Anggaran Belanja Langsung RSUD Majalengka Tahun 2013 terdiri dari : 1) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata dengan Anggaran Rp. 1.139.198.800,00 dengan realisasi Rp. 1.127.114.500,00 (98,94%). 2) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan dengan anggaran Rp. 31.500.000.000,00 dan realisasimya Rp. 28.357.441.714,00 (90,02%). 3) Program pembangunan lingkungan sosial dengan anggaran Rp. 800.000.000,00 dan realisasinya Rp. 791.114.000,00 (98,89%) 4) Program pembinaan lingkungan sosial dengan anggaran Rp. 1.140.000.000,00 dan realisasinya 1.010.130.000,00 (88,61%)

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD TAHUN 2013 Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2015

akan menjadi pedoman atau acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah

Majalengka Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan Rumah sakit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, khususnya untuk kegiatan anggaran tahun 2015. Upaya Peningkatan Pelayanan rumah sakit sangat tergantung kepada perencanaan yang baik dan ditunjang oleh realisasi dari Rencana itu sendiri. Secara umum semua program telah berjalan

dengan cukup baik , baik

indikator

tujuan

maupun indikator sasaran kegiatan dimana prosentase pencapaian fisik seluruhnya mencapai

BAB II

100 %. Namun dari sisi keuangan, realisasinya dibawah 100%, hal

Page 18


tersebut merupakan efisiensi untuk program/kegiatan yang bersifat pengadaan barang/jasa. Akan tetapi khusus realisasi keuangan untuk program peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang hanya mencapai 90,2% disebabkan adanya piutang Rumah Sakit dari pasien Jamkesmas yang belum dibayar, yang akhirnya mempengaruhi pendapatan sekaligus mengurangi belanja. Adapun hasil pelayanan selama tahun 2012-2013 adalah sebagai berikut: Jumlah Kunjungan No

BAB II

Jenis Pelayanan

2012

2013 62.569

1

Rawat Jalan

60.644

2

Rawat Inap

12.926

14.400

3

Gawat Darurat

14.880

15.748

4

Radiologi

7.942

7.577

5

Laboratorium

16.894

31.918

6

Bedah Sentral

2.048

2.421

Page 19


2.3

ISU-ISU

PENTING

PENYELENGGARAAN

TUGAS

DAN

FUNGSI

RSUD

MAJALENGKA 2.3. 1 Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Majalengka Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit Bab III pasal 4

Rumah Sakit

mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 1 Desember tahun 2009 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Rumah Sakit Bab III Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; 2.

Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

3.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan

4.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 1 Desember tahun 2009 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka mempunyai fungsi: 1. Pelayanan medis; 2. Pelayanan penunjang medis dan non medis; 3. Pelayanan dan asuhan keperawatan; 4. Pelayanan rujukan; 5. Pendidikan dan pelatihan;

BAB II

Page 20


6. Penelitian dan pengembangan; 7. Pelayanan administrasi umum dan keuangan

2.3.2

Isu-Isu Strategis Eksternal yang perlu Mendapat Prioritas Penanganan dan Perhatian pada Tahun 2015 1. Issue Strategis Nasional Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Terdapat 42 isu strategis yang menjadi fokus dalam skala nasional pada Tahun 2014, yaitu :(1) Isu kategori pemantapan perekonomian nasional, yaitu konektivitas mendorong pertumbuhan, perkuatan kelembagaan hubungan industrial, peningkatan kemampuan Iptek, pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula, diversifikasi pemanfaatan energi dan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; (2) Isu kategori peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu: pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, perluasan program keluarga harapan, pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI), mitigasi bencana; (3) Isu kategori

pemeliharaan

stabilitas

sosial

dan

politik,

yaitu

:

percepatan

pembangunan Minimum Essential Force, pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme, pelaksanaan Pemilu 2014;(4) Isu prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola, yaitu : pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (5) Isu prioritas

pendidikan, yaitu : peningkatan

akses pendidikan dasar dari keluarga miskin, penuntasan rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak, pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014, pelaksanaan pendidikan menengah universal; (6) Isu kategori prioritas

kesehatan, yaitu

penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria), peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata; (7) Isu kategori prioritas

ketahanan

pangan, yaitu : kesejahteraan petani/nelayan, peningkatan produksi perikanan; (8) Isu kategori prioritas

infrastruktur, yaitu : penyediaan infrastruktur dasar untuk

menunjang peningkatan kesejahteraan, penyediaan infrastruktur yang mengurangi

BAB II

Page 21


kesenjangan antar wilayah, penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; (9) Isu kategori prioritas iklim investasi dan iklim usaha, yaitu : sistem logistik nasional, pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK Baru; (10) Isu kategori prioritas energi, yaitu : peningkatan produksi minyak dan gas bumi, peningkatan rasio elektrifikasi dan peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; (11) Isu kategori prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yaitu : pengendalian perubahan iklim, peningkatan kualitas lingkungan; (12) Isu kategori prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, yaitu : pembangunan daerah tertinggal, penguatan diplomasi dan pembangunan infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom Immigration Quarantine Security (CIQS) kawasan perbatasan; (13) Isu kategori prioritas lainnya bidang politik, hukum dan keamanan, yaitu : pembinaan

pemasyarakatan;

14)

Isu

kategori

prioritas

lainnya

bidang

perekonomian, yaitu : akselerasi industrialisasi dengan sasaran pertumbuhan industri non-migas, peningkatan pemahaman dan kesiapan indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015; (15) Isu kategori prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat, yaitu : peningkatan kerukunan beragama, peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. Isu strategis nasional tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap beberapa rencana pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Majalengka antara lain sebagai berikut : a. Posisi Strategis Majalengka Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Dalam rangka pemetaan dan pengembangan pembangunan nasional bersinergis,pemerintah pusat melakukan pemetaan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penetapan Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Gerbangkertosusila, Bandung dan Semarang sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional berbasis jasa perdagangan dan industri. Posisi Kabupaten Majalengka yang merupakan perlintasan antara Jawa Barat ( Bandung) dan Jawa Tengah ( Semarang) sebagai PKN Gerbangkertosusila,

menjadi

keuntungan

sendiri

dalam

memanfaatkan

pengaruh investasi yang mungkin menjalar ke Kabupaten Majalengka.

BAB II

Page 22


b. Pembangunan Jalan Tol Cikopo – Palimanan Pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan

sebagai

kelanjutan

pembangunan

Jalan

Tol

Kanci,

dimaksudkan sebagai alternatif pemecahan masalah transportasi akibat semakin beratnya beban lalu lintas kendaraan yang melewati Jalur Pantai Utara yang akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan ini akan melewati Kabupaten Majalengka dengan 2 (dua) interchange utama yaitu pada ruas Jalan Provinsi (Kadipaten-Jatitujuh) dan ruas Jalan Kabupaten (Bongas- Bantarwaru), dan sekaligus akan membuka akses pada kawasan rencana Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati c. Rencana Jalan Tol Cileunyi– Sumedang – Dawuan (Kertajati) Pemerintah juga akan membangun Jalan Tol Cileunyi–Sumedang– Dawuan (Kertajati). Rencana jalan tol ini dimaksudkan untuk mempercepat akses dari Kawasan BIJB menuju ibu kota provinsi, dan juga untuk mengurangi beban lalu lintas jalan negara (Kadipaten–Sumedang–Bandung) yang saat ini kondisi jalurnya rentan terhadap bencana longsor.

d. Peningkatan Pelabuhan Laut Nasional di Cirebon Peningkatan Pelabuhan laut Cirebon dimaksudkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan industri Jawa Barat yang cukup pesat, mendorong keseimbangan akselerasi pembangunan wilayah Jawa Barat, mendukung sektor transportasi nasional dan sebagai penyangga kegiatan Pelabuhan Tanjung Priuk. Keuntungan yang akan diperoleh Kabupaten Majalengka dengan berkembangnya

kegiatan

Pelabuhan

Cirebon

yaitu

akan

terpacunya

pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi dan industri. Hasil komoditas unggulan di Kabupaten Majalengka akan lebih mudah untuk dipasarkan ke luar pulau bahkan ke luar negeri. Juga dengan adanya kegiatan pelabuhan yang memberikan akses kemudahan transportasi akan mendukung pertumbuhan

BAB II

Page 23


industri karena di Kabupaten Majalengka memiliki potensi lahan, tenaga kerja yang banyak dan berkualitas serta sumber daya alam yang cukup.

2. Issue Strategis Regional/Jawa Barat Pada Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat mengangkat 17 isu strategis pembangunan daerah, sebagai berikut : 1) Aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kepemudaan serta kualitas kesehatan; 2) Dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2014 dan Pekan Olahraga Nasional Tahun 2016 serta sarana prasarana olahraga kabupaten/kota;

3) Pertumbuhan penduduk dan

persebarannya; 4) Pengangguran, ketenagakerjaan dan pengurangan kemiskinan; 5) Kualitas perekonomian, daya beli masyarakat dan Ketahanan Pangan; 6) Kualitas demokrasi dan Pemilu nasional tahun 2014; 7) Efektivitas tata kelola Pemerintahan daerah; 8) Penanganan ketertiban, Ketentraman Masyarakat; 9) Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); 10) Pengelolaan aset daerah; 11) Penegakan dan harmonisasi produk hukum, 12) Cakupan pelayanan infrastruktur dan permukiman serta pelibatan komunitas; 13) Ketahanan energi dan kualitas air baku; 14) Lahan kritis dan kualitas lingkungan hidup; 15) Bencana alam dan perubahan iklim; 16) Kualitas Pemerintahan Desa dan infrastruktur perdesaan; 17) Pelestarian budaya, sarana seni dan budaya, serta destinasi wisata. Isu strategis provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rencanarencana pembangunan pemerintah provinsi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Majalengka, yaitu :

a. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati Aero City. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Kertajati

Aero City di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010, di lokasi dengan peringkat tertinggi yaitu di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Pada

BAB II

Page 24


Tahun 2005, isu Jawa Barat tersebut dikukuhkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor KM 34 Tahun 2005 tentang Penetapan lokasi pembangunan BIJB di Kabupaten Majalengka. Pada Tahun 2012 telah dibebaskan lahan untuk Bandara seluas

718,5

Ha, pada tahun 2013 direncanakan akan dibebaskan lahan seluas 251,5 Ha, pada tahun 2014 sisa lahan yang perlu dibebaskan seluas 830 Ha. Pada awal tahun 2013 sedang dilaksanakan proses lelang, dan direncanakan pembangunan run

way sepanjang 2.500 M akan dimulai pada bulan Juni 2013. Hal ini berdampak pada masalah sosial ekonomi masyarakat, yang perlu segera ditangani secara komprehensif. b. Relokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Dalam perkembangan selanjutnya, Departemen Perindustrian Republik Indonesia juga telah membuat perencanaan suatu Kawasan Industri Terpadu dalam bidang tekstil, yang diperuntukkan sebagai pengalihan kawasan industri yang ada di wilayah Bandung Timur, yang keberadaannya saat ini telah mengalami kejenuhan. Industri TPT telah berkembang secara terintegrasi mengikuti struktur pohon industrinya, mulai dari perkembangan ke hulu (industri serat) ke intermediate (industri staple dan filamen, tenun dan rajut), hingga hilir (industri pakaian jadi dan barang jadi tekstil termasuk karpet). Struktur industri TPT telah berkembang, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga dapat menarik dan akan terkait dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Perencanaan ini, telah sejalan dengan RT RW Kabupaten Majalengka 2005–2015, yang menetapkan Wilayah Pengembangan (WP) Utara sebagai Kawasan Industri, Perdagangan, Jasa dan Kawasan BIJB, termasuk di dalamnya Kecamatan Kertajati. Juga sejalan dengan rencana pemerintah Kabupaten Kecamatan

Sumedang, yaitu Kertajati

pada wilayah

Kabupaten

yang

Majalengka,

berbatasan

pemerintah

dengan

Kabupaten

Sumedang telah merencanakan Kawasan Industri Terpadu Cibuluh di Kecamatan Tolengas. Oleh karena itu perencanaan kawasan industri pada kawasan sekitar BIJB perlu didukung dan ditindaklanjuti.

BAB II

Page 25


Sebagai upaya dukungan terhadap rencana pengembangan industri TPT di Kecamatan Kertajati, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengeluarkan Surat Bupati Majalengka Nomor : 534/4033/Dalprog tanggal 30 Nopember 2006, perihal Rencana Penetapan Lokasi Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Kabupaten Majalengka.

c. Pembangunan Waduk Jatigede Pembangunan Waduk Jatigede yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, akan berpengaruh besar terhadap kabupaten-kabupaten sekitarnya seperti: Kabupaten Indramayu, Cirebon dan Majalengka. Pengaruh pembangunan Waduk Jatigede terhadap wilayah sekitarnya antara lain meliputi aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan biogeofisik. Pengaruh terhadap Kabupaten Majalengka antara lain pada aspek biogeofisik yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya air serta perluasan prasarana fisik sungai dan irigasi. Sedangkan pengaruhnya terhadap aspek sosial ekonomi secara langsung adalah meningkatnya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya air untuk pertanian dan perikanan.

d. Rencana Pembangunan Rel Kereta Api Rancaekek - Jatinangor Tanjungsari - Kertajati - Kadipaten - Cirebon Komitmen

Pemerintah

Pusat

dan

Provinsi dalam

membangun

perekonomian yang kuat di daerah-daerah, dibuktikan dengan banyaknya rencana pembangunan infrastruktur transportasi di daerah. Salah satunya dengan adanya rencana pembangunan rel kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Majalengka. Dalam rangka mendukung rencana sistem transportasi Kabupaten Majalengka seiring dengan akan hadirnya bandara internasional Jawa Barat, maka pembangunan jaringan kereta api akan mengisi dan melengkapi kebutuhan sistem transportasi di Kabupaten Majalengka. Berfungsinya kembali jaringan kereta api di Kabupaten Majalengka diharapkan akan memudahkan proses pergerakan barang dan jasa sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi yang

dapat meningkatkan

perekonomian

Kabupaten

Majalengka. Rencana pembangunan jaringan kereta api baru (Bandung-

BAB II

Page 26


Cirebon)

dengan

jalur

Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari-Kertajati-

Kadipaten-Cirebon akan mendukung keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat yang ada di Kabupaten Majalengka. Keberadaan jaringan kereta api dan pelayanannya akan melengkapi pelayanan terhadap penumpang,terutama untuk mempermudah akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat serta sebagai alternatif saranatransportasi regional

yang

menghubungkan

Majalengka–Cirebon,Majalengka

–

Bandung,Indramayu – Majalengka – Sumedang – Bandung.Majalengka– Sumedang–Bandung.Pembangunan InfrastrukturtransportasiKereta Api yang melintasi kawasan Kabupaten Majalengka diharapkan dapat memacu kegiatan perekonomian terutama dalam hal distribusi hasil-hasil produksi dan mobilitas penduduk yang ada di Kabupaten Majalengka.

3. Issue Strategis Pembangunan Kabupaten Majalengka Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka merupakan permasalahan yang berkaitan engan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan

pembangunan,

sehingga

perlu

diatasi

secara

bertahap.

Memperhatikan Isu strategis nasional, regional dan permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabuaten Majalengka, adapaun isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : a. Perwujudan Pendidikan gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas tahun (Pendidikan Universal). Kebijakan otonomi satuan pendidikan dilandasi bahwa sekolah sebagai lembaga profesional yang bertanggung jawab terhadap klien yang diwakili oleh komite sekolah dan dewan pendidikan. Fungsi pemerintah adalah fasilitator untuk mendorong sekolah agar berkembang menjadi lembaga otonomi yang profesional sehingga mutu pelayanan pendidikan memberikan kepuasan terhadap masyarakat. b. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance). Merupakan

suatu

kebutuhan

dan

harapan

dalam

pelaksanaan

Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan opini Wajar Tanpa

BAB II

Page 27


Pengecualian (WTP); terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat Sangat Baik; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka minimal memperolah katagori “CC”. c. Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan di sekitar wilayah BIJB dan kawasan industri; d. Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan pelayanan dasar (Puskesmas Sukamulya) di sekitar kawasan BIJB yang akan dikembangkan sebagai Puskesmas modern dengan pelayanan plus; e. Pengembangan RSUD Cideres menjadi pusat rujukan dengan keunggulan pelayanan kegawatdarurtan (emergency); f. Pengembangan RSUD Majalengka yang memiliki keunggulan dalam pelayanan KIA/obstretri-ginekologi dan pelayanan pengobatan penyakit infeksi; g. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian h. Ketahanan pangan i. Mitigasi bencana j. Pembentukan Lahan sawah berkelanjutan k. Pengelolaan kawasan lindung dalam rangka mendukung Jawa Barat Green province l. Tingginya harga pakan ikan m. Bioteknologi pertanian n. Pembangunan waduk kadu malik dan pasir kuda o. Pembangunan kawasan Agropolitan/Minapolitan.

BAB II

Page 28


BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI Rencana program dan kegiatan prioritas akan menentukan keberhasilan pembangunan dengan mempertimbangkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia. Rencana program dan kegiatan prioritas tersebut berisikan program kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, Penanggungjawab kegiatan dan keterkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2015. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Majalengka merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi nasional dan visi regional Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pemaduserasian, penyelarasan, pengintegrasian dan

sinergitas

perencanaan

dan

pelaksanaan

rencana

pembangunan

daerah

Kabupaten dengan provinsi dan pembangunan nasional. Penyelasaran dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010–2014 telah diamanatkan bahwa, visi nasional adalah “Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” dengan menetapkan 11 prioritas nasional, yaitu (1) Reformasi

Birokrasi

dan

Tata

Kelola,

(2)

Pendidikan,

(3)

Kesehatan,

(4)

Penanggulangan Kemiskinan, (5) Ketahanan Pangan, (6) Infrastruktur, (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik, (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Selanjutnya, visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013–2018 adalah “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA ”, dengan 10 rencana kerja prioritas pembangunan, yaitu: (1) Meningkatkan Aksesibilitas dan

Mutu Pendidikan,(2)

Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan, (3) Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku, (4) Meningkatkan Ekonomi Pertanian, (5) Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian, (6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, (7) Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan,

(8)

Meningkatkan

ketahanan

keluarga

dan

kependudukan,

(9)

Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan,

BAB III

Page 28


(10) Tata Kelola Pemerintahan : Meningkatkan kinerja aparatur serta Birokrasi dengan penerapan IPTEK. Sedangkan visi Kabupaten Majalengka 2014 – 2018 bertekad untuk mewujudkan “Majalengka

MAKMUR”,

yang

setiap

tahun

anggaran

menetapkan

prioritas

pembangunan dengan mengacu kepada prioritas nasional dan prioritas provinsi Jawa Barat serta potensi dan masalah daerah. Adapun isu-isu strategis Kabupaten Majalengka yang perlu mendapat prioritas penanganan dan perhatian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Perwujudan Pendidikan Gratis dalam rangka penuntasan pendidikan dua belas tahun (Pendidikan Universal) 2. Kebijakan otonomi satuan pendidikan dilandasi bahwa sekolah ebagai lembaga profesional yang bertanggung jawab terhadap klien yang diwakili oleh komite sekolah dan dewan pendidikan 3. Peningkatan Tatakelola Pemerintah yang baik (God Governance) 4. Merupakan suatu kebutuhan dan harapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepo Tisme dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan predikat Sangat Baik; Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka minimal memperoleh katagori “CC”. 5. Penguatan keahlian dan alih profesi ketenagakerjaan disekitar wilayah BIJB dan kawasan industri 6. Relokasi dan pengembangan sarana kesehatan pelayanan dasar (Puskesmas Sukamulya) di sekitar kawasan BIJB yang akan dikembangkan sebagai Puskesmas Modern dengan pelayanan plus 7. Pengembangan RSUD Cideres menjadi pusat rujukan dengan keunggulan pelayanan kegawatdaruratan (emergency)/traumatic 8. Pengembangan RSUD Majalengka menjadi pusat rujukan dengan keunggulan dalam pelayanan KIA/Obstetri Ginekologi dan pelayanan pengobatan infeksi 9. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 10. Ketahanan pangan 11. Mitigasi bencana 12. Pembentukan lahan sawah berkelanjutan

BAB III

Page 29


13. Pengelolaan kawasan lindung dalam rangka mendukung Jawa Barat Green Province 14. Tingginya harga pakan ikan 15. Bioteknologi pertanian 16. Pembangunan Waduk Kadu Malik dan Pasir Kuda 17. Pembangunan kawasan agropolitan/Minapolitan Prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2015 disusun bersinergi dengan kebijakan nasional untuk tahun rencana (prioritas pembangunan nasional), kebijakan provinsi untuk tahun rencana (prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat), telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah, dan telaahan hasil review evaluasi RKPD tahun lalu. Berikut gambaran terkait prioritas Nasional, prioritas Provinsi, dan MDGs (prioritas dunia). Tabel 3.1. Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi, dan MDGs

2.

PRIORITAS NASIONAL Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan

3.

Kesehatan

3.

Peningkatan daya beli masyarakat

4.

Penanggulangan Kemiskinan

4.

Kemandirian pangan

5.

Ketahanan Pangan

5.

Peningkatan kinerja aparatur

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

6.

Infrastruktur

6.

Pengembangan infrastruktur wilayah

7.

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

7.

Kemandirian energi dan kecukupan air baku

8.

Energi

8.

9.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

9.

Penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup Pembangunan perdesaan

6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup 8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

NO. 1.

BAB III

PRIORITAS PROVINSI 1.

Peningkatan kualitas pendidikan

2.

Peningkatan kualitas kesehatan

MDGs 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan 2. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua 3. Mendorong Kesejahteraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

Page 30


NO. 10.

11.

PRIORITAS NASIONAL Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

PRIORITAS PROVINSI

MDGs

10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata.

KEWILAYAHAN WKPP III 1.

Pengembangan agribisnis mangga

2.

Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija Pengembangan destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya Pengembangan Taman Hutan Raya Ciremai

3.

4. 5.

Pengembangan batik, industry makanan dan minuman olahan

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan MDGs maka prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka juga merupakan penyokong capaian target pembangunan 5 tahunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018. Memperhatikan isu-isu strategis yang merupakan hasil pengkajian terhadap masalah-masalah pembangun yang mendesak yang perlu mendapat prioritas penangan dan perhatian pada tahun 2015, serta mempedomani prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018, maka ditetapkan 12 Joint Target (12 Target Bersama) sebagai Prioritas Pembangunan Tahun 2015. Joint target tersebut kemudian harus dijadikan acuan bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka dan seluruh stakeholder pembangunan dalam agenda pembangunan tahun 2015. 12 Joint target tersebut adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

BAB III

Page 31


3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat 4. Pemantapan Ketahanan Pangan 5. Pengembangan Investasi, Pariwisata, dan Energi 6. Pengembangan infrastruktur 7. Peningkatan Kualitas Kinerja Apartur 8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penanganan Kebencanaan 9. Optimalisasi Pelaksanaaan Penataan Ruang 10. Penanggulangan Kemiskinan 11. Peningkatan Kapasitas Desa; dan 12. Peningkatan Kualitas Umat Beragama Selain itu program/kegiatan pada tahun 2015 mengadopsi/mengacu pada program unggulan Bupati dn Wakil Bupati, yaitu: 1. Wajib Belajar 12 Tahun 2. Eningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Terbangunnya PONED di seluruh Puskesmas di Kabupaten Majalengka 3. Penuntasan Program Rutilahu 4. Peningkatan PUAP dan PKH ke dalam UKM, Kperasi tau Lembaga sejenis lainnya 5. Meningkatkan program TNI Manunggal Sindangkasih, Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa dan TNI Manunggal Desa 6. Pengembangan Sekolah Lapangan Pertanian atau sejenisnya untuk Peningkatan Produksi Pangan 7. Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren dan Mejelis-majelis Taklim 8. Menumbuhkembangkan Perdangan dn Industri di Kabupaten Majalengka 9. Mewujudkan Desa Mandiri

Alur pikir dalam penetapan prioritas pembangunan RSUD Majalengka Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Dilakukannya evaluasi Pembangunan di RSUD Majalengka tahun 2013 yaitu dengan mengevaluasi capaian kinerja tahun 2013 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2015. 2. Berdasarkan evaluasi pembangunan di RSUD Majalengka tahun 2013, maka ditemukan fokus-fokus permasalahan yang selanjutnya menjadi isu pokok yang mendesak untuk segera diselesaikan.

BAB III

Page 32


3. Selain isu internal juga mempertimbangkan isu eksternal yang mempengaruhi pembangunan di RSUD Majalengka yaitu terdiri atas perkembangan indikator pelayanan serta rencana pembangunan yang mempengaruhi pembangunan RSUD Majalengka. 4. Berdasarkan isu internal dan eksternal serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014 – 2018 dan sinergitas dengan RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKP Nasional Tahun 2015, selanjutnya ditentukan prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2015 di RSUD Majalengka.

3.2 3.2.1

TUJUAN DAN SASARAN RENJA RSUD MAJALENGKA Tujuan 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menjunjung tinggi profesionalisme pelayanan

3.2.2 Sasaran Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi berdasarkan pencapaian indikator makro sosial ekonomi Kabupaten Majalengka Tahun 2013, dan perkiraan capaian indikator makro ekonomi tahun 2015, serta memperhatikan keselarasannya dengan prioritas pembangunan Nasional dan Regional Jawa Barat, maka telah ditetapkan sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2015 sebagai berikut: 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat 4. Pemantapan Ketahanan Pangan 5. Pengembangan Investasi, Pariwisata, dan Energi 6. Pengembangan infrastruktur 7. Peningkatan Kualitas Kinerja Apartur 8. Perlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

serta

Penanganan

Kebencanaan 9. Optimalisasi Pelaksanaaan Penataan Ruang

BAB III

Page 33


10. Penanggulangan Kemiskinan 11. Peningkatan Kapasitas Desa; dan 12. Peningkatan Kualitas Umat BeragamaPeningkatan Kualitas Kesehatan. Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2015, Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka menitikberatkan pada prioritas peningkatan kualitas kesehatan. Adapun rincian fokus dan sasaran prioritas peningkatan kualitas kesehatan pada pembangunan daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Fokus : Prioritas ini pada Peningkatan akses dan mutu sarana dan prasarana Kesehatan pada seluruh wilayah Kabupaten Majalengka, Peningkatan Kualitas dan Kualitas SDM Kesehatan serta Peningkatan Promosi dan Preventif Kesehatan Masyarakat. Sasaran prioritas ini sebagai berikut : b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk, sbebesar .108.000, Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk, sebesar 0,0027; c. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, sebesar 100%; d. Pendidikan formal bagi dokter spesialis, sebanyak 3 dokter, Dokter yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis, sebanyak 8 dokter; e. Rasio dokter/medis per satuan penduduk, sebesar 0,1 dan rasio tenaga para medis per satuan penduduk 0,099949; f. Cakupan Desa Siaga aktif, sbebesar 99,85%, Rasio Posyandu per satuan balita 1: 65 kelompok; g. Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga sebesar 57%

Tugas pokok RSUD Majalengka sebagai institusi pelayanan kesehatan rujukan adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit. Untuk menunjang pelayanan kesehatan rujukan diatas, diperlukan pencapaian sasaran pengembangan kuantitas dan kulaitas SDM (Pendidikan Dokter Spesialis) serta pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit yang diharapkan dapat meningkatan cakupan komplikasi kebidanan dan pertolongan persalinan yang

BAB III

Page 34


akhirnya apat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita yang akan mencapai sasaran kabupaten

3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam upaya mencapai target indikator makro pembangunan daerah sekaligus mengantisipasi permasalahan yang menjadi isu strategis serta mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2015, maka program dan kegiatan RSUD Majalengka dikelompokkan lima (5) kegiatan sesuai dengan sumber dana, yaitu terdiri atas :

1. Program/Kegiatan Reguler Bersumber Pendapatan Fungsional (BLUD) dan APBD Kabupaten Majalengka Program/Kegiatan

Reguler

adalah

kegiatan

yang

pelaksanaan

dan

penyelenggaraanya bersifat rutin berulang setiap tahun. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka, program/kegiatan ini merupakan program/kegiatan dasar dan pokok yang berisi kegiatan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan. Selain itu, Program/Kegiatan yang merupakan kegiatan reguler adalah kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan kegiatan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT).

2. Program/Kegiatan Bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Program/Kegiatan yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan ditujukan untuk kegiatan peningkatan sarana/prasarana seperti pembangunan gedung, pengadaan alat kesehatan, dan lain-lain.

3. Program/Kegiatan Penunjang yang Bersumber Bantuan Gubernur/ Pemprov Jabar. Program/kegiatan yang bersumber dana dari Bantuan Gubernur/Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditujukan untuk kegiatan penunjang/peningkatan sarana prasarana seperti pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan.

4. Program/Kegiatan Penunjang yang Bersumber APBN.

BAB III

Page 35


Program/kegiatan yang bersumber dana dari Pusat (APBN-TP) yang ditujukan untuk kegiatan penunjang/peningkatan sarana prasarana seperti pembangunan gedung, pengadaan alat kesehatan, dan lain-lain.

5. Program/kegiatan bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Program/kegiatan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) yang ditujukan untuk program pembinaan lingkungan sosial berupa kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Ruang Perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok dan Pengadaan Peralatan alat penunjang diagnosis Penyakit

bagi

penderita akibat dampak asap rokok (Peralataan Radiologi dll)

6. Program/kegiatan bersumber Dana dari Pajak Rokok. Program/kegiatan ini bersumber dari Dana Pajak Rokok yang ditujukan untuk program peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit seperti pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan.

Program/kegiatan selengkapnya terlampir

BAB III

Page 36


BAB IV PENUTUP

Dokumen rencana kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka ini dibuat untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan program/kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yakni tahun 2015. Dalam penyusunan rencana kerja RSUD Majalengka tahun 2015 ini, tidak menutup kemungkinan

masih

ada

kekurangannya.

Untuk

itu,

maka

bila

terdapat

kekurangan/kesalahan akan dilakukan perbaikan untuk penyempurnan rencana kerja ini. Besar harapan kami semoga rencana kerja RSUD Majalengka tahun 2015 ini dapat direalisasikan dan dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka.

BAB IV

Page 36

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN MAJALENGKA KELOMPOK PROGRAM/ KEGIATAN OPD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) (1) I. URUSAN WAJIB A. KESEHATAN 1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

No.

a

2

: REGULER : RSUD MAJALENGKA

Lokasi (3)

RSUD Majalengka

Hasil Program Tolok Ukur Target (4) (5)

Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Formal

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7)

100%

Pendidikan dan Pelatihan RSUD Majalengka

Terwujudnya Pendidikan & Pelatihan Formal bagi SDM Rumah Sakit

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit paruparu/Rumah sakit mata

RSUD Majalengka

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan RS

a. Pengadaan Sarana Prasarana/Peralatan BDRS

RSUD Majalengka

Terjaminnya pelayanan pasien, khususnya pelayanan kebutuhan darah

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target (8) (9)

1 paket

Terlaksananya peningkatan SDM Rumah Sakit

100%

100%

100% Terlaksananya Pengadaan saran dan prasarana BDRS

Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp) (10) 69,575,949,736 69,575,949,736 335,839,576

335,839,576

Ket. Jenis Keg. 1/2/3 (12)

1

17,090,110,160

2 Paket

Adanya sarana rasarana BDRS yang memadai

100%

1,700,000,000

3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) (1) URUSAN WAJIB 1) Pembangunan Gedung BDRS (DAK)

No.

Lokasi (3) RSUD Majalengka

Hasil Program Tolok Ukur Target (4) (5)

Pembangunan Gedung B DRS (Sharing DAK) 2) Pengadaan Peralatan RSUD BDRS (DAK) Majalengka

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Terlaksananya 1 Paket Pembangunan Gedung BDRS

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target (8) (9) 100% Adanya Gedung BDRS yang memadai

(10) 727,272,727


72,727,273 Terlaksananya Pengadaan Peralatan BDRS

1 Paket

Adanya peralatan BDRS yang memadai

100%

Pengadaan Peralatan BDRS (Sharing DAK)

b. Pengadaan Sarana Prasarana/ Peralatan IPAL RS

Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)

818,181,818

81,818,182

RSUD Majalengka

Terpenuhinya 100% Pengelolaan Air Limbah Cair yang memenuhi syarat di Rumah Sakit

Terlaksananya 1 PT pembangunan IPAL yang memenuhi syarat di Rumah sakit

Adanya IPAL yang memenuhi syarat di Rumah sakit

100%

3

909,090,909

1) Pembangunan jaringan/instalasi Pengelolaan Limbah Cair /IPAL Rumah sakit (DAK) Pembangunan jaringan/instalasi Pengelolaan Limbah Cair /IPAL Rumah sakit (Sharing DAK ) c. Pembangunan Rumah RSUD Sakit Majalengka

1,000,000,000

90,909,091

Terpenuhinya Sarana Gedung Rumah Sakit yang memadai

100%

Terlaksananya Pembangunan Gedung RS

3 Paket

Adanya Gedung yang memadai

0%

5,000,000,000

3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) (1) URUSAN WAJIB 1) Pembangunan Gedung CSSD (APBD/Pajak Rokok) 2) PembangunanGedung Logistik Umum (APBD/Pajak Rokok)

No.

Lokasi (3)

d. Pengadaan Alat-alat RSUD Kesehatan Rumah Sakit Majalengka

1) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pada Pelayanan Rawat Jalan, Gawat Darurat Umum, dan PONEK (APBD/Pajak Rokok)

2) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Pada CSSD (APBD/Pajak Rokok) 3. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan (BLUD)

Hasil Program Tolok Ukur Target (4) (5) Terpenuhinya 100% Gedung CSSD yang memadai Terpenuhinya 100% Gedung Logistik yang memadai

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target (6) (7) Terlaksananya 1 Paket Pembangunan Gedung CSSD Terlaksananya 1 Paket PembangunanGe dung Logistik

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target (8) (9) 100% Adanya Gedung CSSD yang memadai 100% Adanya Gedung Logistik yang memadai

Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp) (10) 3,000,000,000


2,000,000,000

Terpenuhinya peralatan Alat-alat Kesehatan yang memadai Terpenuhinya peralatan Alat-alat Kesehatan Pada Instalasi Rawat Jalan, Gawat Darurat, dan PONEK yang memadai

100%

Terlaksananya Pengadaan Alatalat Kesehatan

5 Paket

Adanya Alat-alatalat kesehatan yang memadai

100%

9,390,110,160

100%

Terlaksananya Pengadaan Alatalat Kesehatan Pada Instalasi Rawat Jalan, Gawat Darurat, dan PONEK

3 Paket

Adanya Alat-alatalat kesehatan Pada Instalasi Rawat Jalan, Gawat Darurat, dan PONEK yang memadai

100%

3,500,000,000

Terpenuhinya peralatan CSSD yang memadai

100%

Terlaksananya Pengadaan Alatalat CSSD

1 Paket

Adanya Alat-alat CSSD yang memadai

100%

5,890,110,160

46,500,000,000

3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) (1) URUSAN WAJIB a. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah sakit

No.

Lokasi (3) RSUD Majalengka

Hasil Program Tolok Ukur Target (4) (5) Meningkatnya 100% pelayanan kesehatan rujukan

Indikator kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (6) (7) (8) (9) Terwujudnya Kunjungan Semua pasien 100% pelayanan Pasien Gawat terlayani pasien di darurat instalasi gawat 17.500 orang, darurat, Instalasi Rawat Jalan Rawat jalan, dan 70.000 orang, Instalasi Rawat dan Rawat Inap RSUD Inap 15.000 Majalengka

Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp) (10) 46,500,000,000

1) Belanja Pegawai BLUD

15,500,000,000

2) Belanja Barang dan Jasa

27,700,000,000

3) Belanja Modal

3,300,000,000

a) Alat Kesehatan b) Gedung IPSRS/Workshop

4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

5,650,000,000

Ket. Jenis Keg. 1/2/3 (12) 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Lokasi Program/Kegiatan (2) (1) (3) URUSAN WAJIB Alat-alat RSUD a. Fasilitasi Kesehatan Rumah Sakit Majalengka dan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

No.

1)

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dan Fasilitas Perawatan (DBHCHT)

b.

Fasilitasi Alat-alat Kesehatan Penunjang Pemeriksaan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

1)

Pengadaan Peralatan penunjang diagnosis (Peralataan Radiologi dll) (DBHCHT)

RSUD Majalengka

Indikator kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (4) (5) (6) (7) 1 Paket Meningkatnya 100% Terlaksananya pengadaan sarana pelayanan peralatan kesehatan RS kesehatan ruang perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok/penyakit paru-paru Terlaksananya 1 Paket pengadaan peralatan kesehatan Meningkatnya sarana pelayanan kesehatan RS

100% Terlaksananya pengadaan alat penunjang diagnosis penyakit akibat dampak asap rokok

Terlaksananya pengadaan alat penunjang diagnosis /X Ray

1 PT

1 PT

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target (8) (9) Terwujudnya 100% peralatanan kesehatan ruang perawatan bagi penderita akibat dampak asap rokok/penyakit paru-paru Terwujudnya 100% peralatanan kesehatan r

Terwujudnya peralalatan alat penunjang diagnosis penyakit akibat dampak asap rokok/penyakit paru-paru Terwujudnya peralalatan alat penunjang diagnosis penyakit /X Ray

Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)

(12) 3

1,650,000,000

100%

4,000,000,000

100%

4,000,000,000

JUMLAH Jenis Kegiatan 1 Kegiatan Sedang Berjalan/Multi Years 2 Kegiatan Llintas OPD/Lintas Kewilayahan 3 Kegiatan Baru

(10) 1,650,000,000

Ket. Jenis Keg. 1/2/3

69,575,949,736

Direktur RSUD Majalengka

Dr. H. ASEP SUANDI, M. Epid Pembina Tk. I NIP. 196405181989031007

3

USULAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/ KEGIATAN OPD SUMBER DANA

No.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

(2) (1) I. URUSAN WAJIB A. KESEHATAN 1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata

a.

Pembanguna n Rumah Sakit

1)

Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Instalasi Gizi (APBD I)

: PENUNJANG : RSUD MAJALENGKA : APBD PROVINSI - BANGUB Indikator Kinerja

Prioritas Daerah

(3)

1

Sasaran Daerah

(4)

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Lokasi

(5)

Capaian

Keluaran

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

(6)

(7)

(8)

Terpenuhinya Sarana Gedung Instalasi Gizi Rumah Sakit yang memadai

100%

Terlaksan anya Pembang unan/Reh abilitasi Gedung Instalasi Gizi

Ket. Hasil Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Target

(9)

(10)

(11)

RSUD Majalengk a

1 Paket Adanya Gedung Instalasi Gizi yang memadai

100%

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Jenis Keg. 1/2/3

(12) 2,900,000,000 2,900,000,000 2,900,000,000

(13) 3,190,000,000 3,190,000,000 3,190,000,000

(14)

900,000,000

990,000,000

No.

(1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (2) URUSAN WAJIB b. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 1)

Indikator Kinerja Prioritas Daerah

(3)

Sasaran Daerah

(4)

Pengadaan Peralatan medis dan medis

Capaian

Lokasi

Keluaran

Ket. Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

100%

Terlaksana nya pengadaan peralatan medis dan non medis RSUD Majalengka

1 paket

Tersediann ya Peralatan medis dan non medis RSUD Majalengka

(5)

Meningkatnya pelayanan kesehatan Rumah Sakit

JUMLAH

Target

Tolok Ukur

Target (11)

100%

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Jenis Keg. 1/2/3

(12)

(13)

(14)

2,000,000,000

2,200,000,000

2,900,000,000

3,190,000,000

Majalengka , Jenis Kegiatan 1 Kegiatan Sedang Berjalan/Multi Years

Direktur RSUD Majalengka

2 Kegiatan Llintas OPD/Lintas Kewilayahan 3 Kegiatan Baru


Maret 2014

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 KELOMPOK PROGRAM/ KEGIATAN : PENUNJANG OPD : RSUD MAJALENGKA SUMBER DANA : APBN - TUGAS PEMBANTUAN

Indikator kinerja No .

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

(2) (1) I. URUSAN WAJIB A. KESEHATAN 1. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

a.

Prioritas Daerah

(3)

1

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil Program Tolok Ukur (6)

Target (7)

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8)

Target (9)

Ket. Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10)

Pagu Indikatif

Target (11)

RSUD Majalengka

(12) 10,530,000,000 10,530,000,000 10,530,000,000

10,530,000,000

Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan/K B

1) Pengadaan Peralatan Medik Instalasi Bedah Sentral

Terpenuh inya peralatan medik IBS yang memadai

100%

Terlaksa 1 Paket nanya Pengada an perlaatan medik IBS

Adanya Alat-alat medik IBS yang memadai

100%

7,530,000,000

2) Pengadaan Peralatan Medik Instalasi Rawat Jalan

Terpenuh inya peralatan medik IRJ yang memadai

100%

Terlaksa 1 Paket nanya Pengada anPeralat an medik instalasi rawat jalan

Adanya Alatalatedik IRJ yang memadai

100%

3,000,000,000

JUMLAH Jenis Kegiatan 1 Kegiatan Sedang Berjalan/Multi Years 2 Kegiatan Llintas OPD/Lintas Kewilayahan 3 Kegiatan Baru

10,530,000,000

Prakiraan Maju Jenis Keg. 1/2/3 (13) 14,883,000,000 14,883,000,000 14,883,000,000

11,583,000,000

3,300,000,000

14,883,000,000

Majalengka , Direktur RSUD Majalengka


(14)

Maret 2014

RENCANA KERJA ( RENJA )

Recommend Documents