RENCANA KERJA ( RENJA )

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN ANGGARAN 2013

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Renja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013

1

RENCANA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2013 BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Malang merupakan lembaga yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati Malang sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk lebih mengapresiasikan kebijakan secara nyata dilapangan maka dengan kewenangan yang telah ditetapkan sesuai dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilengkapi pengalokasian anggaran demi terlaksananya program-program kegiatan di bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan/Anak di Kabupaten Malang. Oleh karena itu dalam melaksanakannya diperlukan rencana jangka pendek yang dituangkan dalam Rencana Kerja ( Renja ).Rencana kerja merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun 2013 Dalam

proses

penyusunan

Rencana

Kerja

(

RENJA

)

Kantor

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja, menggali informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data, analisis gambaran pelayanan, perumusan issu-issu strategis yang diperkirakan akan muncul di tahun 2013. 1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Perencanaan Strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang 2011-2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan;


2

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;


3

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005–2025; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 20102015; 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012.

1.3. Maksud dan Tujuan : Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013 : a. Menjabarkan Renstra Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2010-1015 dikaitkan dengan hasil kajian isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2013. b. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun. c. Untuk mengetahui tingkat kinerja terkait dalam pelayanan SKPD. d. Mengetahui

permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. e. Mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Adapun tujuannya : a. Menjadi acuan bagi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan program / kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran; b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RKA; c. Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2013 sebagai indikator evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya; d. Merumuskan hasil evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun sebelumnya.


4

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2013, disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I 1.1.

1.2.

1.3. 1.4.

: Pendahuluan Latar Belakang Menjelaskan gambaran Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Malang Tahun 2013. Landasan Hukum Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja( Renja ). Maksud dan Tujuan Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013. Sistematika Penulisan Menjelaskan isi bahasan tiap bab dalam Rencana Kerja

Bab II: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2009-2011 dan Capaian Renstra SKPD Menjelaskan tentang realisasi program/kegiatan yang memenuhi target, tidak memenuhi target, faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhi atau tercapainya target serta implikasi yang timbul terhadap target capaian, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktorfaktor penyebab. 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Menjelaskan gambaran tentang Peran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, Sumberdaya SKPD, Capaian Kinerja melalui Renstra sebelumnya, Capaian Kinerja atas Renstra dan RPJMD serta Hambatan dan permasalahan yang perlu disiasati.

2.3.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD Menjelaskan tentang Analisa Gambaran Pelayanan SKPD, Kajian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD serta Kajian terhadap Pencapaian Kinerja Renstra.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal SKPD Menjelaskan

tentang

Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

SKPD,

Evaluasi

Pelaksanaan Renstra SKPD dan Perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD. 2.5.

Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat Menjelaskan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat yang akan dilaksanakan tahun 2013 terkait dengan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tentunya akan berdampak pada pengentasan

kemiskinan

dan


pemenuhan

hak-hak

anak

dengan 5

mengoptimalkan peran lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang perduli terhadap anak.

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan 3.1.

Tujuan Menjelaskan Tujuan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi.

3.2.

Sasaran Menjelaskan Sasaran dari tujuan organisasi, sehingga yang telah ditetapkan ini akan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai.

Bab IV : Program dan Kegiatan Memuat rencana program dan kegiatan tahun 2013 dan perkiraan maju tahun 2014 4.1.

Program Menjelaskan program sebagai upaya untuk mewujudkan implementasi kebijakan organisasi dan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang tertuang dalam program utama dan program pendukung.

4.2.

Kegiatan Menjelaskan tentang kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan Peningkatan kelembagaan SKPD dan profesionalisme aparatur, yang diarahkan melalui penguatan

wewenang,

tugas

pokok

dan

fungsi

SKPD,

peningkatan

profesionalisme aparatur termasuk peningkatan leadership, peningkatan sarana dan prasarana kerja serta penguatan anggaran SKPD, khususnya pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dapat menjawab issue-issue dan permasalahan Perempuan/Anak di Kabupaten Malang. Bab V : Penutup Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan

kegiatan,

kaidah

pelaksanaan

dan

penegasan

dalam

menerapkan rencana kerja serta tindak lanjut yang diperlukan.


6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2009-2011 Dan Capaian RENSTRA SKPD

Anggaran (Rp.) No

1.

Program / Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor

3.

4.

Tahun 2011

770.174.000 674.871.238

763.828.000

190.106.000 169.013.500

184.202.000

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

2.

Tahun 2009 Tahun 2010

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan makan dan minuman Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung dan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Program Peningkatan

13.070.000

13.070.000

13.350.000

3.600.000

3.600.000

5.520.000

23.700.000

23.700.000

24.900.000

25.736.000

4.333.000

4.685.000

38.000.000

33.500.000

30.000.000

35.625.000

33.525.000

37.325.000

6.425.000

6.047.000

5.527.000

8.450.000

8.738.000

8.000.000

35.500.000

42.500.000

54.895.000

104.900.000

21.500.000

16.250.000

79.400.000

-

-

19.500.000

12.500.000

6.250.000

6.000.000

9.000.000

10.000.000

10.000.000

3.000.000

4.000.000


7

Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

6.

7.

8.

9.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

10.000.000

3.000.000

4.000.000

12.100.000

10.780.000

10.548.000

6.600.000

5.540.000

5.274.000

5.500.000

5.240.000

5.274.000

147.400.000

95.250.000

187.000.000

147.400.000

95.250.000

187.000.000

152.000.000 230.300.000

487.000.000

152.000.000

-

-

70.300.000

199.000.000

- 160.000.000

288.000.000

170.774.000 329.780.000

351.000.000

Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah


-

-

-

90.480.000

195.500.000

8

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Program Peningkatan Peran Serta dan 10. Kesetaraan gender Dalam Pembangunan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

170.774.000 240.300.000

155.500.000

467.720.000 282.000.000

260.000.000

128.300.000

-

-

188.500.000

94.600.000

100.000.000

150.920.000 187.400.000

160.000.000


9

Tabel 2.1 ( Draft No Fix ) Rekap Hasil evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s/d 2012 SKPD : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan ( Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2010)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2010

2

3

4

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2010

Target Program/Keg iatan Tahun 2011

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2011 Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program/Keg Realisasi iatan/s/d Target Tahun 2011 Renstra (%)

Target Renja Tahun 2010

Realisasi Renja Tahun 2010

Tingkat Realisasi (%)

5

6

7

8

9

10

11

12 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 Ruangan kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur untuk menunjang kinerja

4 Orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kesinambungan data keuangan untuk laporan ke pimpinan

12 Bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya proses administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpeliharanya peralatan sebagai penunjang operasional kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


10

Meningkatnya kemampuan ketrampilan dan motivasi pekerja rumahan

Anggota HWPRI ( Himpunan Wanita Pekerja Rumahan Indonesia)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pemberdayaan Lansia

Terwujudnya aktivitas lansia di berbagai kegiatan

10 kelompok

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fasilitasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Adanya bentuk-bentuk fasilitasi Gerakan Sayang Ibu oleh pemerintah

1 Desa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5 kelompok

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

33 Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Orwan, LSM, PSW,WCC dan Kaukus Perempuan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7 Kec. eks pembantu Bupati

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30 SD/MI

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tersusunnya data terpilah gender / anak

33 Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Adanya sinergitas program / kegiatan prlaksanaan PUG

Orwan, LSM, PSW,WCC dan SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fasilitasi kemampuan pekerja rumahan

peningkatan perempuan

Fasilitasi, pendampingan dan advokasi korban kekerasan P2TP2A Sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak melalui kegiatan interaktif dengan siswa/masyarakat dan berbagai media Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Menurunnya tindak kekerasan dan memberikan penguatan kepada korban

Adanya pemahaman dan menumbuhkan sikap tanggap terhadap berbagai tindak kekerasan

Fasilitasi penguatan kelembagaan PUG dan anak

Munculnya dukungan kelembagaan PUG, pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

Peningkatan pengarusutamaan hak-hak anak

Terwujudnya proporsi hak - hak dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi haka anak, melindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi/diskriminasi secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan

Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMTAS) Pengembangan sistem pendataan dinamika gender Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Sinergitas Implementasi untuk Kelembagaan PUG dan Anak

Terpenuhinya standar gizi bagi anak sekolah


11

Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kebijakan tentang perempuan dan anak Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Penyebarluasan kebijakan perlindungan perempuan dan anak

33 Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Meningkatnya peran perempuan dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga untuk menuju keluarga yang sehat, mandiri dan berkualitas

1 Desa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pembinaan, pendidikan dan pelatihan peningkatan peran perempuan dalam kesetaraan gender

Meningkatnya pengetahuan & kemampuan/ketrampilan masyarakat dan kader te ntang PP

10 Kelompok

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bantuan alat bagi kelompok usaha perempuan

Adanya peningkatan usaha kelompok perempuan di pedesaan

10 Kelompok

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Agar kelompok usaha perempuan mampu melaksanakan managemen pedesaan dalam mengelola usahanya.

15 Kelompok

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


12

2.2 Analisis kinerja Pela yanan SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada struktur organisasi yang bar u sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2012 . 1.

Tugas Pokok dan Fungsi : Tugas pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : a) melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program/kegiatan; b. perencanaan strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya dibidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; f. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; g. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; h. pelaksanaan program atau kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); i. penyelenggaraan pengembangan partisipasi perempuan; j. penyelenggaraan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; k. penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; l. pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender; m. penyelenggaraan koordinasi dan pengembangan jejaring kerja (networking) kelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


13

n. penyelenggaraan penyuluhan, pengarusutamaan gender ;

sosialisasi,

advokasi

dan

pelatihan

o. penyelenggaraan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin, dan inventarisasi lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak; p. pelaksanaan sarasehan/forum komunikasi/workshop antar lembaga/organisasi dan Instansi terkait bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak; q. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2.Struktur Organisasi. Secara organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 ( satu ) Kepala Kantor yang membawahi 1 ( satu ) Sub Bagian Tata Usaha dan 3 ( tiga ) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing -masing sebagai berikut : a. Kepala kantor 1. Memimpin, mengawasi, membina, mel akukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan perencanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah ; 2. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. b.

Sub Bagian Tata Usaha 1. Melaksanakan pengelolaan ur usan kepegawaian, urusan umum, yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, humas serta pengelolaan aset ; 2. Melaksanakan urusan keuangan, yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan mengkoordinasikan proses pencairan keuangandalam rangka pelaksanaan program kegiatan ; 3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program, penyusunan anggaran tahunan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan koordinasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan ; 4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang Tugasnya.

c. Seksi Pemberda yaan Perempuan 1. menyusun dan melaksanakan program/kegiatan seksi pemberdayaan perempuan; 2. melaksanakan koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi program/kegiatan pemberdayaan perempuan; 3. melaksanakan pengembangan program/kegiatan pemberdayaan perempuan;


14

4. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan 5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

d.

Seksi Pengarusutamaan Gender 1. menyusun program/kegiatan seksi Pengarusutamaan Gender; 2. melaksanakan koordinasi, pengembangan dan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak; 3. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi advokasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) atas kebijakan program/kegiatan SKPD; 4. melaksanakan penyediaan data terpilah gender dan anak menurut jenis kelamin; 5. melaksanakan pengembangan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan PUG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi PUG; 8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

e.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak 1. menyusun dan melaksanakan program / kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak 2. melaksanakan dan memfasilitasi perlindungan perempuan dan anak; 3. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi pelaksanaan program/kegiatan dibidang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak; 4. melaksanakan dan memfasilitasi ketersediaan data kekerasan perempuan dan anak 5. melaksanakan koordinasi fasilitasi lembaga perlindungan perempuan dan anak; 6. melaksanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Seksi Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak; 7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

f.

Kelompok Jabatan Fungsional 1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan


15

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


16

STRUKTUR ORGANISASI KPP&PA

KEPALA KANTOR Dra. PANTJANINGSIH SR Pembina Tingkat I NIP 196812071988092002 Kasubbag Tata Usaha Retno Widianingtyas,S.SPP Penata NIP. 197712291997012001

Kelompok Jabatan Fungsional

1 SUMARDI NIP.196403051986031019 2. WETTY WAHYU K NIP. 197303162009032001 3. NGATIRAH NIP. 196910161993122001 4. HANDY JANUAR

Kasi Pemberdayaan Perempuan AMININ, SH, MM Pembina NIP 196012191981022001

1 Dra. Lita Widi H NIP. 196112311991032018 3. Nurul Khasanah NIP.197004121992032011 2. AHMAD ANWAR NIP.198401142011011004


Kasi Pengarusutaman Gender ( PUG ) Ir.BUDI SUSILO Penata Tk.I NIP. 19681002 199803 1 001

1

Retna Satyarini, SAP NIP.196406071986032012 2. Nur Kholis NIP.196608091988031009

17

Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dra. Ida Sari Wardhani Penata TK. I NIP 196508181990022002

1

Sotya Rini, S.Pd NIP.196007261979072001 2. Tjaturingtyas, S.Sos NIP.196503241986032011 3. Erny Kusrini NIP.196907141993022001

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Target Renstra SKPD (%) No 1.

Program/Kegiatan

Indikator

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Prima dan Tertib Administrasi Perkantoran

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Penyediaan Jasa surat menyurat

Terlaksananya proses administrasi surat menyurat

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya kelancaran komunikasi kantor

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya tertib administrasi keuangan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tercapainya lingkungan yang bersih

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya ATK guna menunjang kelancaran administrasi perkantoran

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tercapainya sistem penerangan yang memadai di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.8.

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.9.

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

Terpenuhinya perjalanan dinas sebagai sarana koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


Terpeliharanya dan terawatnya sarana dan prasarana tempat kerja

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1. 1.2.

1.5. 1.6.

1.7.

2.


18

Catatan Analisis

2.1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya dan terawatnya sarana dan prasarana tempat kerja

Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharaanya kendaraaan operasional

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2.

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya SDM yang berkualitas

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya Prosentase laporan keuangan realisasi kinerja SKPD

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terselesaikannya laporan keuangaan Semesteran Kator PP dan PA

100

1 Berkas

100

100

100

100

100

100

100

100

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Teselesaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100

1 Berkas

100

100

100

100

99,92

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.1. 4.2.

5.

5.1.

6.

6.1.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terjait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

100 Adanya Pemahaman Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Laki-laki dan Perempuan dalam berkeluarga dan bermasyarakat

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Perempuan dibidang PUG,PP dan PA


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

19

6.2. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 7.

7.1.

Terlaksananya pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) di SD/MI

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

99,98

100

100

100

100

100

100

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

Kelompok lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan dapat hidup sejahtera lahir dan bathin

100

100

100

100

100

100

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak kekerasan

.- Terlaksananya pemahanan kekerasan terhadap anak sekolah di kecamatan .Tertanganinya kasus korban kekerasan dan trafiking di wilayah Kabupaten Malang

100

1 Berkas

100

100

100

100

7.2.

99,58 7.3

8.

8.1.

8.2.

Peningkatan Pemberantasan PenghapusannButa Aksara Perempuan

Terwujudnya Penurunan Angka Buta Aksara bagi Perempuan

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Kegiatan penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kelompok kegiatan dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

Meningkatnya peran perempuan dalam mengelola usaha ekonomi produktif

100

100

100

100

100

100

99,95

100

100

100


20

3.Keadaan Personil / Pegaw ai. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2011 didukung sebanyak 1 8 orang personil / pegawai dengan kriteria Jenis kelamin, kepangkatan dan pendidikan sebagaimana tabel berikut: a. Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.

Jumlah

SUB BAGI AN / SEKSI

Laki- Laki

Perempuan

Sub Bagian Tata Usaha

3 orang

3

orang

6 Orang

2.

Penarusutamaan Gender (PUG)

2

orang

1

orang

3 Orang

3.

Pemberdayaan Perempuan (PP)

1

orang

2 orang

3 Orang

4.

Perlindungan Perempuan & Anak

0

orang

4

4 Orang

1.

J U M L A H

6 orang

orang

10 orang

16 Orang

b. Berdasarkan Golongan Ruang dan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Jenjang S2 S1

Jumlah

Pangkat Jenjang

2 orang Pembina 10 orang Penata Tingkat I

Eselon Jumlah

1 orang

7 orang IV- a

4 orang

3 orang Penata

2 orang

SMP

1 orang Penata Muda Tk I

2 orang

Penata Muda

2 orang

Pengatur Tk I

orang

Pengatur

orang

Pengatur Muda Tk I

orang

Juru Tk I Pegawai Kontrak Jumlah

16 orang


Jumlah

1 orang III - a

SMA/SMK

Pengatur Muda

Jenjang

1 orang orang 1 orang 16 orang

21

4. Keadaan Sarana dan Prasarana Adapun sarana pendukung kinerja pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipergunakan sampai dengan Tahun 2009 adalah sebagai berikut dengan keadaan : Sarana dan Prasarana Kantor :

2003 2011

Mobil 1 Toyota 1 Avanza

Komputer 2009 1 buah 2007 3 buah Scanner 2007 1 buah

Sepeda Motor 2006 1 buah 2001 1 buah

2009

Laptop 4 buah

2008

Kamera 1 buah

Printer 2009 1 buah 2007 3 buah Handycam 2008 1 buah

2007

Telpon 2 buah

Faxsimile 2007 1 buah

2009

Scanner 1 buah

Meja Kursi staf 2009 20 set

LCD 2009

1 buah

Meja kursi eselon III 2009 1 set

2006

Televisi 2 buah

Lain- lain : Meja Tamu, Lemari Arsip, brankas, Filling cabinet, Tabung Gas, Kompor Gas, Kulkas, AC, Mesin ketik manual & elektrik


22

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD Analisa Gambaran Pelayanan SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program -program pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang responsif gender dan anak di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan

anak

yaitu

dalam

upaya

untuk

mewujudkan

kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan /anak, ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya

pelanggaran

terhadap

pemenuhan

–

hak

hak

perempuan/anak. Tugas ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya koordinasi dengan berbagai

pihak

secara

terintegrasi,

komperhensif

dan

saling

bersinergi. Secara jelas dalam amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa ”Setiap warga Negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Berbagai regulasi kebijakan terkait perempuan/anak terlihat jelas menjamin terhadap pemenuhan hak – hak perempuan dan anak, namun

dalam

implementas inya

masih

menunjukkan

banyak

permasalahan terkait dengan pelaksanaan pemen uhan hak – hak perempuan / anak, oleh karenanya m elalui tugas pokok dan fungsi Kantor

Pemberdayaan

sebagaimana perempuan/anak

Perempuan

tertuang yang

dalam

dan

Perlindungan

Anak

kebijakan/program/kegiatan

dilaksan akan

setiap

tahunnya

berusaha

dengan sekuat tenaga untuk dapat me wujudkan secara optimal terhadap pemenuhan hak – hak perempuan/anak dibidang pendidikan (anak harus sekolah), di bidang kesehatan (angka kematian bayi, ibu, dan Kesehatan

Ibu dan Anak, gizi kurang) dan pemberdayaan

perempuan, kekerasan dan diskriminasi , serta kesejahteraan sosial.  Permasalahan penyelenggaraan

dan tugas

hambatan dan

yang

fungsi

dihadapi

Kantor

dalam

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain: 1. Dukungan sumberdaya aparatur belum secara optimal dapat meningkatkan kinerja organisasi baik dari kuantitas dan kualitas SDM aparatur.


23

2. Pemahaman

terhadap

pengarusutamaan

konse p

gender

gender,

yang

masih

kesetaraan

terbatas

dan

di

semua

dalam

rangka

tingkatan. 3. Belum

optimalnya

bentuk -bentuk

fasilitasi

koordinasi , sinkronisasi, harmonisasi terhadap penyusunan kebijakan /program /kegiatan yang berspektif gender. 4. Perlindungan dan pemenuhan hak -hak perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, pendidika n(kesetaraan gender disemua jenjang

pendidikan),

penegakan

hukum

untuk

memastikan

perlakuan diskriminasi antara laki -laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan dan dalam pekerjaannya, peningkatan partisipasi perempuan pada lembaga -lembaga legeslatif dan lembaga -lembaga politik.  Kekuatan : 1. Adanya komitmen

politik dan kepemimpinan dan lembaga -

lembaga oleh/legeslatif/yudikatif. 2. Adanya

kerangka

kebijakan

sebagai

wujud

komitmen

pemerintah yang di tujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. 3. Adanya struktur dan mekanisme Pemerintah (Nasional/Daerah) dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender,PP dan PA. 4. Adanya sumber-sumber yang memadai (sumberdaya manusia yang memiliki kesadaran, kepedulian, respon, keterampilan dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan PUG, PP dan PA ) dan sumberdaya anggaran dan prasarana yang memadai. 5. Adanya sistem

informasi dan dat a komplek menurut jenis

kelamin. 6. Adanya

partisipasi

masyarakat

yang

dilakukan

dalam

mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perenca naan , pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan .  Kelemahan 1. Pemahaman konsep gender, kesetaraan dan keadil an gender masih terbatas disemua kalangan termasuk para perencana dan pelaksana

pembangunan.

upaya-upaya

Keterbatasan

mengintegrasikan

konsep

ini

memperlambat

kesetaraan/keadilan

gender kedalam berbagai kebijakan dan program pembangunan.


24

2. Identifikasi dengan

pe rmasalahan baik

issue

sehingga

gender

akan

belum

terpetakan

berpengaruh

pada

kebijakan/program kegiatan. 3. Akurasi data dan informasi terpilah yang ada belum dapat digunakan sebagai data statistik gender sebagai data pembuka wawasan (anilisis situasi), karena belum mengangkat semua issue perempuan/ anak yang ada dan belum sesuai dengan kebutuhan dalam prnyusunan data profil gender secara akurat. 4. Kebijakan yang ada belum semua sensitif gender (menjawab kebutuhan dan kepentingan lak i-laki/perempuan dan keduanya sama-sama memdapat manfaat dari program dan kegiatan).  Peluang 1. Issue-issue terkait perempuan/anak menjadi fokus perhatian dan merupakan issue sentral yang harus dikedepankan. 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib pemerintah yang harus dilaksanakan. 3. Proporsi

jumlah

perempuan/laki -laki

hampir

berimbang

setengah dari jumlah penduduk dan jumlah anak 0 -18 tahun hampir sepertiga dari jumlah penduduk. 4. Adanya keterbukaan untuk dapat bekerja sama antar

lembaga

pemerinta maupun non pemerintah (LSM, Dunia usaha, dan Media). 5. Banyaknya organisasi pemerhati perempuan dan anak.  Ancaman 1. Perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak kekerasan dan diskriminasi. 2. Terbatsnya aksesibilitas perempuan/anak diberbagai bidang. 3. SDM perempuan di pedesanaan masih sangat rendah, anak putus sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena faktor ekonomi, usia pernikahan relatif muda masih tinggi, perempuan yang bekerja di sektor informal tanpa perlindungan yang jelas (Pembantu Rumah Tangga) Dampak Terhadap Pencapaian Visi Misi Madep Manteb RPJMD Kabupaten Malang Meru pakan Penjabaran dari Visi Misi dan program Pemerintah Daerah dan merupakan pedoman landasan referensi dalam menyusun rencana strategis SKPD dan RKPD Kabupaten Malang. Dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan menjamin tata kelola pemerintahan yan g baik dan konsisten serta terfokus pada perencanaan pembangunan lima tahun ke depan oleh karenanya SKPD berkew ajiban menyusun Renja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013

25

renstra SKPD dan Renja Tahunan sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Terhadap rencana kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun pembangunan

di

bidang

Perlindungan

Anak

dalam

20 13 telah menyusun perencanaan Pemberdayaan rangka

Perempuan

pelaksanaan

dan

implementasi

pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender ini merupakan salah satu issue strategis pembangunan Kabupaten Malang yan g tertuang dalam visi misi Madeb Manteb utamanya misi yang (Mewujudkan

supremasi

(Mewujudkan

hukum

peningkatan

dan

HAM),

ketersediaan

misi

dan

ke-3 ke

5

kualitas

infrastruktur), dan misi ke 6 (mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing). Sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD bahwa issue strategis gender ini bertujuan untuk mewuju dkan kesetaraan dan keadilan gender

dalam

pembangunan ,

meningkatnya kualitas dengan

indikator

yang

ditandai

dengan

semakin

dan produktifitas sumber daya manusia ,

semakin

meningkatnya

Indek

Pembangunan

Manusia (IPM) dan Indek Pembangunan Gender (IPG). Dampak Terhadap Pencapaian SPM dan MDGs Pemerintah sebagai sebuah lembaga pelayanan publik tentunya diharapkan sehingga pelayanan aparatur

dapat

menjamin

dibutuhkan prima yang

yang

kepuasan

strategi

yang

diwujudkan

profesional.

publik

dapat dengan

Perwujudan

yang

di

mendorong daya

layani, adanya

d ukung

pelayanan

SDM

prima

ini

dilakukan dengan menetapkan beberapa indikator antara lain SPM dan SOP sebagai indikator komitmen peningkatan kinerja institusi. Penetapan

indikator

ini

juga

merupakan

panduan

untuk

mengarahkan program dan kegiatan ke pada tujuan pembangunan yang telah dicita – citakan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana tersebut dalam tujuan dan sasaran millenium development goals secara keseluruhan akan bermuara pada tujuan ke-3

yaitu

mendukung

adanya

kesetaraan

gender

dan

pemberdayaan perempuan dalam pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender. Dengan indikator capaian antara lain :  Rasio perempuan dan laki -laki ditingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi ( APM perempuan/laki -laki ditingkat SD,SMP,SMA ).


26

 Rasio melek huruf perempuan/laki -laki pada kelompok usia 15 -24 tahun.  Kesempatan kerja perempuan dan pekerjaan yang layak.  Proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPRD ( Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan kursi legislatif ).  Tingkat kematian ibu, bayi dan anak ( Angka kematian ibu, bayi dan anak, Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi perempu an, Angka Kelahiran Remaja( perempuan usia 16 -19 tahun), Cakupan Layanan Antenatal, Angka Kematian Balita, Bayi dan Neonatal, Prosentase imunisasi Dasar) Rekomendasi Untuk Tindak Lanjut . 1. Pemerintah Daerah Berkewajiban Menyelenggarakan Urusan W ajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa Pemerintah Daerah harus melaksanakan urusan wajib antara lain yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Penyelenggarakan Pengarusutamaan Gender. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 15 tahun 2008 Pemerintah Daera berkewajiban menyusun kebijakan program dan

kegiatan

pembangunan

berperspektif

gender

yang

dituangkan dalam rencana pembangunan jangka meneng ah daerah (RPJMD), rencana strategis SKPD dan rencana kerja SKPD,

Bupati

bertanggung

jawab

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Penguatan kelembagaan P UG dan pengembangan jaringan secara terus menerus dikembangkan. Ketersediaan data terpilah memuat jenis kelamin (P/L) harus selalu

diupayakan,

dimana

data

sebagai

acuan

dalam

penyusunan perencanaan PUG

merupakan

berkelan jutan

sebuah

sehingga

pondasi

harus

pembangunan

ditetapkan

dalam

yang

Indikator

Kinerja Utama. 3. Pembangunan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak perlu adanya Kemitraan dan Jaringan diantara organisasi yang ada di dalam dan antar pemerintah , dunia usa ha juga masyarakat dimana kemitraan dianggap sebagai kekuatan yang


27

signifikan dalam mendukung dan mempercepat pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.


28

Review terhadap RKPD Tahun 2013 ( Draft ) Tabel 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2012 RKPD No Program/Kegiatan

1.


2.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

3.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

4.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Lokasi

Indikator Kinerja

Kabupaten Malang

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya

Kabupaten Malang

Terciptanya lembaga perlindungan perempuan dan anak dengan Kantor PP dan PA

Kabupaten Malang

Tersusunnya kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan politik

Kabupaten Malang

Meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak nya dalam mengelola pembangunan.


Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

22 kelompok

33 kecamatan

33 Kecamatan

15 kelompok

Pagu indikatif /Rp (Ribu)

Program Kegiatan

237.240


Kabupaten Malang

434.300

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Kabupaten Malang

168.200


Kabupaten Malang

235.000

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

29

Lokasi

Kabupaten Malang

Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya Terciptanya lembaga perlindungan perempuan dan anak dengan Kantor PP dan PA Tersusunnya kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan politik Meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak nya dalam mengelola pembangunan

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Rp (Ribu)

22 kelompo k

287.240

33 kecamata n

434.300

33 Kecamat an

168.200

15 kelompo k

235.000

Catatan Penting Terdapat kegiatan prioritas di program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan pada Kegiatan Peningkatan pemberantasan Penghapusan Buta Aksara Perempuan(BAP)


30


31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.5 Usulan Program Kegiatan/Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2012 No.

1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Volume

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan/Anak

5 Kecamatan

Terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah

5 paket

2

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

8 Kecamatan

Pemberian bantuan peralatan bagi perempuan usaha pengembang ekonomi lokal

8 kelompok

3

Program peningkatan perempuan dalam meningkatkan keluarga yang sejahtera

1 Kecamatan

Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan terhadap kegiatan kelompok perempuan di pedesaan

1 Kecamatan

33 Kecamatan

Pelaksanaan Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak

4 Program penguatan kelembagaan PUG dan Anak


32

1 paket

Catatan

BAB III TUJUAN, S AS ARAN, PROGRAM DAN KEGI ATAN 3.1.

TUJUAN DAN SASARAN

a. TUJUAN 1. Mewujudkan program dan kebijakan Pemerintah yang responsif gender; 2. Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak – hak perempuan ; 3. Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak – hak anak; 4. Menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang responsif gender dan sesuai dengan kepentingan anak ; 5. Mewujudkan penguatan manajemen yang akuntabel ; b. S AS ARAN Sasaran yang merupakan perencanaan dari tujuan secara terukur yang akan dicapai oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas kelembagaa n dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui implementasi strategi pengarusutamaan gender; 2. Peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan dan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan ; 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencapaian perlindungan anak melalui: Memformulasikan dan mengharmonisasikan berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak; Meningkatkan kapasitas dan implementasi perlindungan anak ; Meningkatkan perlindungan bagi anak – anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi; Meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pemenuhan hak -hak anakserta pengadaan; Meningkatkan data dan informasi dalam perlindungan anak. 4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang, sektor, program, stakeholder dan institusi ; 3.2.

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Upaya – upaya untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan upaya solusi/pemecahan sebagai berikut :

upaya –

ASPEK KELEMBAG AN 1. Memperkuat dan mengembangkan kapasitas kelembagaan PUG, PP dan PA 2. Mengembangkan kerjasama dan jaringan kelembagan PUG, PP dan PA. 3. Membentuk forum data yang melibatkan lintas sektor/lembaga terkait.


33

4. Meningkatkan kualitas bahan -bahan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk optimalisasi pelaksanaan PUG,PP dan PA. 5. Mengembangkan monitoring, evaluasi pelaksanaan PUG, PP dan PA. ASPEK PEMBERDAY AAN 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (aparatur dan masyarakat) dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA ; 2. Memanfaatkan dan mengefektifkan peran pusat studi gener(PSG),Pusat Studi W anita( PSW ) maupun lembaga terkait lainnya, LSM untuk meningkatkan kapasitas focal point dan pokja/gugus tugas PUG, PP dan PA.; 3. Meningkatkan kemampuan perempuan untuk berperan aktif dalam mekanisme perencanaan pembangunan tingkat desa dan mekanisme program yang menjadi mainstreamnya ; 4. Meningkatan kepedulian dan peran lembaga Pemerintah dan non Pemerintah ( LSM, Masyarakat serta Dunia Usaha) dalam upaya menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . 5. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, advokasi untuk pengembangan program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan/anak dan pemenuhan hak -haknya; 6. Keserasian dan sinkronisasi kebijakan PUG, PP dan PA; c. STRATEGI Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, strategi yang akan digunakan adalah : a. Meningkatkan Penyerasian Hukum dan Perundang -undangan; b. Meningkatkan Koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan ; c. Memperkuat kelembagaan dan jejaring kerja yang akuntabel. d. KEBIJ AK AN Dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi, maka untuk memberikan kesatuan pandang dalam menentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu ditetapkan arah kebijakan organisasi yang akan dilaksanakan yaitu : a. Mendorong pemahaman kepada pemangku kepentingan, perencana, pelaksana terhadap konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender; b. Peningkatan kualitas menajemen dan tata kelola p embangunan dalam kesetaraan gender pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak; c. Mendorong Komitmen dari Pemerintah daerah untuk melakukan regulasi kebijakan yang responsive gender; d. Mengintegrasikan Strategi Pengarusutamaan Gender dan Anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan monitoring dalam kebijakan/program/kegiatan yang terformulasi pada penganggaran pada SKPD; e. Sistem manajemen data dan informasi tentang ge nder dan anak.


34

BAB IV PROGRAM DAN KEGI ATAN Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun Anggaran 20 12 adalah : I. Program Administrasi Perkantoran dengan kegiatan meliputi : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apar atur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional

III.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

V.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosiali sasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : 1. Sosialisasi Perlindungan Perempuan danAnak melalui media masa dan pembuatan media KIE PHPA, Kesehatan Anak, kekerasan Perempuan dan Anak Indikator kegiatan : Tersosialisasinya Materi KIE Output : Materi KIE tentang PHPA dan Kesehatan, Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PHPA dan HKA serta berbagai tindak kekerasan perempuan dan anak


35

2. Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menjadi Perlindungan Perempuan dan Hak Anak. Indikator kegiatan: Terwujudnya Peraturan Daerah yang sesuai dengan Perlindungan Perempuan dan Hak Anak Output : Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Hak Anak Outcome : Perempuan dan anak mendapatkan perlindungan dan haknya yang sesuai di mata hukum VI. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. PenguatanKelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak a. Penguatan Kelembagaan PUG/Anak Sub kegiatan 1 : Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak (P2TP2A, Pokja PUG, Gender Focal Point). Indikator kinerja : Terselenggaranya rapat -rapat koordinasi multi stakeholder dan tersusunnya dokumen pembagian peran P2TP2A, Pokja PUG, Gender Focal Point. Output : Forum Group Discussion Outcome : Lebih mensinergikan peran kelembagaan PUG dan Anak Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi kebijakan ramah anak Indikator kinerja : Terlaksananya pengembangan kebijakan KLA untuk mewujudkan Kabupaten Malang menuju Layak Anak Output : Fasilitasi pengembangan kebijakan anak di tingkat SKPD / Kecamatan dan Desa/Kelurahan Outcome : Pemenuhan hak – hak anak dan perlindungan anak Sub Kegiatan 3 : Pengembangan Sistem Info rmasi Gender dan Anak Indikator kinerja : Tersusunnya buku profil gender /anak Mengangkat issue pendidikan, kesehatan Output : Buku profil gender Outcome : Sebagai database yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar bahan penyusunan perencanaan dan sumber informasi yang tersaji secara akurat dan dapat dipertimbangkan .


36

b. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah ( PMT – AS ) Indikator Kinerja : Siswa siswi selektif terhadap jenis makanan /kudapan yang akan dikonsumsi Out put : Pemberian makanan tambahan pada siswa siswi SD desa terpencil Out come : Tumbuhnya kesadaran dan perubahan sikap dan perilaku terhadap siswa siswi untuk mengkonsumsi makanan/kudapan yang memenuhi kesehatan dan gizi. VII.

Program Peningkatan Kua litas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Pelaksanaan Kebijakan perlindungan perempuan di daerah a. Bina Keluarga TKI Indikator kinerja : Terwujudnya kemandirian ekonomimeningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan menjamin hak–hak anak keluarga TKI Output : Pembinaan di bidang pemberdayaan ekonomi ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak keluarga TKI. Outcome : Kemandirian ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan menjamin hak–hak anak keluarga TKI semakin meningkat b. Fasilitasi GSI Indikator kinerja : Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan Perempuan menjelang, selama masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Output : Mengaktifkan kelompok kerja tetap dan satgas GSI dan meningkatkan kualitas kader serta mengintensifkan kegiatan di desa. Outcome :  Adanya sinergi program untuk memprioritaskan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi;  Mendorong kemandirian masyarakat untuk membangun sistem antisipasi dan pananganan masalah kesehatan perempuan;


37

 Memelihara dan meningkatkan kesehatan inividu keluarga dan masyarakat c. Perlindungan Lansia Indikator kegiatan: Terwujudnya upaya perlindungan dan pemberdayaan lansia. Output : Adanya bentuk fasilitasi terhadap aktivitas lansia diberbagai kegiatan. Outcome : Lansia dapat mengalami masa tua dengan bahagia dan berkualitas. d. Fasilitasi peningkatan kemampuan Pekerja R umahan Indikator kinerja : Terfasilitasinya perempuan pekerja rumahan dalam suatu organisasi sehingga para perempuan pekerja rumahan dengan mudah mendapatkan akses, peningkatan ketampilan, teknologi, pemasaran, permodalan Output :  Perempuan pekerja rumahan mendapatkan fasilitasi, advokasi, pendampingan, pembinaan dan pelatihan ketrampilan yang mereka butuhkan;  Memberikan konsultasi, sharing, bimbingan terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi Outcome :  Peningkatan kemampuan dan kecakapan kemandirian bagi perempuan pekerja rumahan

serta

VIII. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan 1.

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Indikator kegiatan : Terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas. Output : Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan oleh SKPD terkait pada kelompok kegiatan perempuan yang ada di pedesaan . Outcome : Meningkatnya peran perempuan dalam berbagai aktivitas kegiatan yang dapat meningkatkan keluarga untuk menuju keluarga yang sejahtera .


38

2.

Fasilitasi pendidikan dan pelatihan peningkatan peran perempuan dalam keseteraan gender Sub kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL). Indikator kegiatan : Terfasilitasinya kelompok perempuan pelaku usaha diberbagai kegiatan . Output :  Kelompok perempuan pelaku usaha mendapatkan fasilitasi bimbingan manajemen, pendampingan, pelatihan untuk meningkatkan usaha yang dijalankan sesuai dengan kebutuhannya;  Kelompok perempuan pelaku usaha mendapat bantuan peralatan yang dibut uhkan sesuai usahanya Outcome : Adanya kemandirian dan kreatifitas perempuan dalam melakukan kegiatan usaha yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga .


39

Program dan Kegiatan Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2013 N o .

1 .

Sub kegiatan Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat 1 menyurat Penyediaan Jasa 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan 3 dan Perlengkapan Kantor 4 5 6

Penyediaan alat tulis kantor

7

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8 9

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Rencana Tahun 2013 Indikator Kinerja Program(Outcomes) dan Kegiatan(Output)

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja (% )

Pagu Indikati f/RP (ribu)

Sumber Dana

100

155.290

DAU

100

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

100

155.290

4.410

100

4.410

Pelayanan Prima dan Tertib Administrasi Perkantoran Terlaksananya proses administrasi surat menyurat

Lokasi Kantor PP dan PA Kantor PP dan PA

Terlaksananya kelancaran komunikasi kantor

Kantor PP dan PA

100

17.640

100

17.640

Tersedianya Pperalatan dan Perlengkapan Kantor

Kantor PP dan PA

100

3.320

100

3.320

Terselenggaranya tertib administrasi keuangan

Kantor PP dan PA Kantor PP dan PA

100

30.060

100

30.060

100

12.050

100

12.050

Kantor PP dan PA

100

19.140

100

19.140

Kantor PP dan PA

100

18.080

100

18.0800

Kantor PP dan PA

100

1.540

100

1.540

Kantor PP dan PA

100

8.400

100

8.400

Tercapainya lingkungan yang bersih Terpenuhinya ATK guna menunjang kelancaran administrasi perkantoran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran. Tercapainya sistem penerangan yang memadai di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

40

10

2 .


1

2

3

3 .

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1

4 .

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya perjalanan dinas sebagai sarana koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpeliharanya dan terawatnya sarana dan prasarana tempat kerja Terpeliharanya dan terawatnya sarana dan prasarana tempat kerja Terpeliharanya dan terawatnya sarana dan prasarana tempat kerja Terpeliharaanya kendaraaan operasional

Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur

Kantor PP dan PA

100

Kantor PP dan PA

100

Kantor PP dan PA

40.650

58.850

100

40.650

100

58.850

45.850

45.850

Kantor PP dan PA

100

6.000

100

6.000

Kantor PP dan PA

100

7.000

100

7.000

Pendidika n dan Pelatihan formal

100

100

6.000

100

6.000

100

5.120

Tersedianya SDM yang berkualitas

100

Tercapainya Prosentase laporan keuangan realisasi kinerja SKPD

Kantor PP dan PA

100

6.000

6.000

5.120

1

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terselesaikannya laporan keuangaan Semesteran Kator PP dan PA

Kantor PP dan PA

100

2.560

100

2.560

2

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Teselesaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kantor PP dan PA

100

2.560

100

2.560


41

5 .


a.

Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sosialisasi Perlindungan perempuan dan anak melalui media masa dan pembuatan media KIE PHPA, Kesehatan Anak, Kekerasan Perempuan dan anak

Tersosialisasinya Materi KIE

168.200

168.200

Kab.Malan g

100

100.000

100.000

Kab. Malang

100

68.200

68.200

Output : Materi KIE tentang PHPA dan Kesehatan, Tindak Kekerasan Perempuan dan anak Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang PHPA dan HKA dan berbagai tindak kekerasan Perempuan dan anak Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bagi SKPD dan Pelatihan PPRG

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender Output : Petunjuk Teknis PPRG Outcome : SKPD mampu menyusun dan mengimplementasikan PPRG dalam upaya memberikan gambaran unyuk mengatasi kesenjangan gender dalam mewujudkan KKG

6 .

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

a.

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak (P2TP2A, Pokja PUG, Gender Focal Point).


Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi multi stakeholder dan tersusunnya dokumen pembagian peran P2TP2A, Pokja PUG, Gender Focal Point

434.300.000

Kab. Malang

42

100

10.050

434.300.000

100

10.050

Output : Forum Group Discussion

Outcome : Lebih mensinergikan peran kelembagaan PUG dan Anak Fasilitasi kebijakan ramah anak

Terlaksananya pengembangan kebijakan KLA untuk mewujudkan Kab. Malang menuju Layak Anak

Kab. Malang

100

74.200

100

74.200

Kab. Malang

100

70.000

100

70.000

Output : Fasilitasi pengembangan kebijakan kota layak anak di tinhkat SKPD/kecamatan Outcome: pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak .

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Tersusunnya buku profil gender/anak yang mengangkat berbagai issue Output : Buku profil gender Outcome : Sebagai data dasar(Data Base) yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar bahan penyusunan perencanaan, sumber informasi yang tersaji secara akurat dan dapat dipertimbangkan

b.

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak

PMT AS

Siswa-siswi selektif terhadap jenis makanan/kudapan yang akan dikonsumsi

154.300

Output : Pemberian makanan tambahan pada siswa-siswi SD terpencil


43

154.300

Outcome : Tumbuhnya kesadaran dan perubahan sikap dan perilaku terhadap sisw-siswi untuk mengkonsumsi makanan 7 .

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 7.1. Pelaksanaan Kebijakan Bina Keluarga TKI Perlindungan Perempuan di Daerah

241.490 Terwujudnya kemandirian ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan menjamin hak-hak anak keluarga TKI

Kab. Malang

100

26.050

100

241.490

100

26.050

Output : Pembinaan di bidang pemberdayaan ekonomi,ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak keluarga TKI Outcome : Kesejahteraan keluarga TKI semakin meningkat. Fasilitasi GSI ( Gerakan Sayang Ibu )

Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Perempuan Menjelang, Selama masa Kehamilan, Persalinan dan Pasca persalinan.

100

Kab. Malang

Output : Mengaktifkan Kelompok Kerja Tetap(POKJATAP) dan Satgas GSI


44

100

32.040

100

32.040

Outcome : A. Adanya Sinergi program untuk memprioritaskan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi. B. Mendorong kemandirian masyarakat untuk membangun sistem antisipasi dan penanganan masalah kesehatan perempuan. C. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu keluarga dan masyarakat. Perlindungan Lansia

Terwujudnya Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia

Kab. Malang

100

27.000

100

27.000

Kab. Malang

100

106.400

100

106.400

Output : Adanya bentuk fasilitasi terhadap aktivitas Lansia diberbagai kegiatan

Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Pekerja Rumahan

Outcome : Lansia dapat mengalami masa tua dengan bahagia dan berkualitas Terfasilitasinya perempuan pekerja rumahan dalam suatu organisasi sehingga para perempuan pekerja rumahan dengan mudah mendapatkan akses, peningkatan ketrampilan, teknologi, pemasaran, permodalan Output : A. Perempuan pekerja rumahan mendapatkan fasilitasi, advokasi, pendampingan, pembinaan, dan pelatihan ketrampilan yang mereka butuhkan. B.Memberikan konsultasi, sharing, bimbingan terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi


45

BAB V P E N U T U P Berpedoman dari RPJMD Ka bupaten Malang Tahun 2010 – 2015 yang telah dijabarkan dalam Rencana Str ategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD

secara

konsisten

yang

diterjemahkan

dalam

pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan perencanaan yan g telah terformulasikan dalam penganggaran. Terhadap Rencana Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga n Anak Tahun 2013 sebagaimana telah diuraikan pada

Bab

terdahulu

dapat

dijelaskan

bahwa

pembangunan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak l angkah – langkah yang terus diupayakan antara lain :  Mendorong

komitmen

Pemerintah

Daerah

untuk

menerapkan

perencanaan yang berperspektif gender yang menjadi suatu gerakan bersama dalam pembangunan Nasional sebab telah disadar i bahwa pengintegrasian

gend er

mrupakan

strategi

untuk

mengurangi

kesenjangan dan pemanfaatan hasil pembangunan yang adil antara perempuan/laki -laki.

PUG

merupakan

strategi

untuk

mencapai

kesetaraan dan keadilan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan alat unt uk mengimplementasikan PUG secara lebih efektif dan efisien serta berkeadilan;  Capaian terkait implementasi PUG telah cukup banyak, issue gender yang

diangkat

kesehatan,

terkait

SDM,

pendidikan,

issue

perempuan

kesejahteraan

sosial

anak dan

di

bidang

pe rlindungan

terhadap kekerasan dan diskriminasi;  Mendorong komitmen Pemerintah untuk menetapkan kebijakan – kebijakan yang responsif akan pemenuhan hak kesehatan anak, upaya pemenuhan hak tumbuh kembang anak sejak dini harus dilakukan

lebih

Kecamatan,

intensif

Desa,

dan

berkesinambungan

Kelurahan

melakukan

terutama

advokasi

di

untuk

mempercepat dan menjamin kualitas tumbuh kembang anak usia dini di bidang kesehatan. Dengan terpenuhinya hak kesehatan anak akan terbentuk SDM berkualitas;  Pemenuhan hak pendidikan anak merupakan salah satu upaya untuk menjebatani

para

pemegang

kebijakan,

perencana

pendidikan,

praktisi pendidikan dan para pihak terkait pada semua jenjang pemerintah

dalam

merencanakan


dan

melaksanakan

program

46

pemenuhan hak pen didikan anak. Keterlibatan dunia usaha sebagai penyandang dana yang mensponsori berbagai kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak sangat diharapkan.

Malang, September 2012 KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dra. P ANTJ ANINGSIH SR Pembina Tk.I NIP. 19681207 198809 2 002


47

RENCANA KERJA ( RENJA )

Recommend Documents