PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RENJA (RENCANA KERJA)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

RENJA (RENCANA KERJA) TAHUN ANGGARAN 2013

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

DAFTAR ISI RENCANA KERJA Hal DAFTAR ISI

i

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja . . . . . . . . . . . . .

2

1.3 Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1.3 Sistematika Penulisan Rencana Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

4

2.1 Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2012

4

2.2 Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

6

BAB II

2.3 Faktor faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya . . . . . . . . . . . . .

9

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan SKPKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAB III

BAB IV

11

2.5 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan . . . . . .

15

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

19

3.1 Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

3.2 Sasaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3.3 Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

3.4 Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

PENUTUP

24

LAMPIRAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

Daftar Isi

i

BAB I PENDAHULUAN 1. 1.

Latar Belakang Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkata Daerah (Renja SKPD). Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka

menjamin

transparan,

penyelenggaraan

akuntabel,

efisien

dan

pemerintahan efektif

di

yang

bidang

demokratis, perencanaan

pembangunan daerah. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada

rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja-SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD.


1. 2.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dasar hukum penyusunan Renja-SKPD, adalah : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 6. Perauran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 ; 7. Peraturan Dearah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. 1. 3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renja-SKPD BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, antara lain untuk : a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ; b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ; [2]


c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ; d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ; e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD. Sedangkan, tujuannya adalah : a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran ; b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 ; c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013. 1. 4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bab I : Pendahuluan Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Bab IV: Penutup

[3]


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Pada Tahun Anggaran 2012 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 5 (lima) program dan dijabarkan dalam 26 (dua puluh enam) kegiatan. Dari 26 kegiatan tersebut terdapat 6 (enam) kegiatan prioritas, yaitu Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,

Peningkatan

Manajemen

Aset/Barang

Daerah,

Rekonsiliasi

Pengelolaan Aset/Barang Daerah, Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Analisa dan evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota se Jawa Timur. Namun secara keseluruhan, program kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 1 Kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 NAMA PROGRAM

NAMA KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN

1

2

3

Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung A

101.634.439.000 31.841.437.000 69.793.002.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2

Penyediaan jasa keuangan Penyediaan barang penggandaan

15.655.806.000

administrasi cetakan

Program Aparatur

7.348.825.000

dan

2.774.681.600

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana

5.532.299.400

3

B

111.355.000.000

1

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

2.014.000.000 2.014.000.000 [4]


C

D

NAMA PROGRAM

NAMA KEGIATAN

ALOKASI ANGGARAN

1

2

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 5 Bimbingan teknis implementasi paket tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah 6 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 7 Rekonsiliasi Pengelolaan Asset/Barang Daerah 8 Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 9 Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah 10 Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 11 Optimalisasi Pengelolaan Aset 12 Percepatan Sertifikasi Aset Daerah

E

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 1 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten / Kota 2 Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 3 Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota

3.528.935.000 3.528.935.000 44.324.261.000 4.323.650.000 3.275.780.000 2.101.945.000 2.121.350.000

977.275.000

1.327.000.000 1.686.710.000 2.425.264.000 1.721.736.000 9.985.261.000 1.901.440.000 12.476.850.000 4.270.000.000 757.760.000

1.423.340.000

2.088.900.000

[5]


2.2. Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review

ini,

didasarkan atas laporan

hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa bulan dilaksanakan. BPKAD Provinsi Jawa Timur merupakan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur perubahan dari Biro Keuangan yang struktur organisasinya berada dibawah Sekretariat Daerah sehingga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 Renja SKPD Biro Keuangan masih menempel pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. BPKAD Provinsi Jawa Timur, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian [6]


kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur BPKAD memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi dari kinerja 9 (sembilan) agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-2014, yaitu : a.

Tingkat Pengangguran Terbuka ;

b.

Tingkat Kemisikinan ;

c.

Pertumbuhan Ekonomi ;

d.

Indeks Pembangunan Manusia ;

e.

Indeks Disparitas Wilayah ;

f.

Enveroment/Lingkungan. Tingkat capaian efektifitas dan efisiensi program kegiatan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dilihat pada Tabel 2 : Tabel 2 Indikator Pencapaian Target Kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG

TARGET

REALISASI %

3

4

6

Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan gaji dan tunjangannya

150 Pegawai

INDIKATOR KINERJA

Keterangan

BELANJA LANGSUNG 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah SKPD yang melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

68 SKPD

010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

099

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah bidang yang kegiatan pelayanannya lebih baik

6 bidang

02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

045

Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Jumlah SKPD yang telah melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang cepat dan lancer

68 SKPD

100 100 100 100

100

[7]


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

TARGET

REALISASI %

4

6

6 Bidang

100

Jumlah bidang yang memiliki SDA terlatih dan terdidik dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

6 Bidang

100

2 Rumusan

100

INDIKATOR KINERJA 3

049

Jumlah bidang yang terpenuhi Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kebutuhan sarana pemeliharaan Kantor dan Rumah Tangga kantor dan rumah tangga

05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

099

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

17

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

003

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Jumlah rumusan yang digunakan untuk mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan sesuai SAP dan Permendagri No.13 Th 2006

006

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Jumlah buku/dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2012

400 Buku

007

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Jumlah DPA SKPD dilingkungan Pemprov Jatim sebagai petunjuk pelaksanaan program kegiatan APBD

400 Buku

008

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Jumlah dokumen Rencana Kerja Perubahan Anggaran SKPD di Lingkungan Pemprov Jatim tahun anggaran 2011

400 Buku

009

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD di Lingkungan Pemprov Jatim sebagai 400 Buku petunjuk pelaksanaan program kegiatan APBD

010

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan

1 Perda

011

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Jumlah rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan

1 Perda

012

Penyusunan sistem informasi keuangan daerah

Tersusunnya aplikasi sistem informasi keuangan daerah sebagai upaya memfasilitasi SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah

1 Paket

Bimbingan teknis implementasi paket tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah orang yang mengetahui teknis dan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk perhitungan kebutuhan anggaran dan penyusunan program kegiatan SKPD.

550 Orang

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Jumlah SKPD yang telah tercapai proses penghapusan barang milik daerah serta terselesaikannya penanganan Perumda

015

016

20 SKPD

Keterangan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

[8]


KODE

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

INDIKATOR KINERJA 3

TARGET

REALISASI %

4

6

Jumlah SKPD yang memiliki data asset daerah secara tertib dan akurat

48 SKPD

Jumlah SKPD yang memiliki data aset dan data kelengkapan tanah yang akuntabel

72 SKPD

023

Penataan, pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan yang profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab

Jumlah SKPD yang memahami pengembangan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil koordinasi antara BPKAD dengan UPT Dipenda dan Bank Jatim

69 SKPD

032

Peningkatan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah/peningkatan administrasi gaji pegawai Prop

Jumlah SKPD yang terpenuhi kebutuhan belanja gajinya secara optimal

55 SKPD

034

Peningkatan kapasitas keuangan Pemda/peningkatan tertib adm. Pelayanan Giro

Jumlah SKPD yang tertib administrasi Surat Pertanggungjawaban SKPD

55 SKPD

035

Peningkatan Tertib Administrasi Surat Pertanggungawaban Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Prop. Jatim

Jumlah SKPD yang memahami SPJ Keuangan SKPD

67 SKPD

18

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

001

Analisa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota

Prosentase meningkatnya Kualitas Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah secara Benar dan Bertanggungjawab

38 Kab/Kota

100

002

Analisa dan Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota

Prosentase terlaksananya Evaluasi Raperda dan Raperbup Kab/Kota se Jatim

38 Kab/Kota

100

005

Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten / Kota

Prosentase tersusunnya Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan data/informasi keuda

38 Kab/Kota

100

105

Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Prosentase terlaksanannya Evaluasi Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim

38 Kab/Kota

100

017

018

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Rekonsiliasi Pengelolaan Asset/Barang Daerah

Keterangan

100

100

100

100

100

100

2.3. Faktor-faktor Penyebab Belum Tercapainya Target Kinerja Program/ Kegiatan dan Solusi Penyelesaiannya Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Timur selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka [9]


keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan

yang

perlu

diantisipasi

terkait

dengan

belum

optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain : 1)

Adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang masih bersifat ego sektor sehingga sulit untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan ;

2)

Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan

peraturan

perundang-undangan,

utamanya

tentang

pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bintek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ; 3)

Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan kepara pengelola keuangan daerah ;

4)

Masih

terdapat

Rancangan

Perda

APBD/Perubahan

APBD

Kabupaten/Kota yang prioritas program/kegiatannya belum sinkron dengan prioritas program/kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stake holder sebagai tindak lanjut dari hasil MUSRENBANGPROV ; [10]


5)

Adanya keterlambatan pembahasan rancangan Perda APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD antara Eksekutif dengan

Legislatif

sehingga

berpengaruh

langsung

terhadap

penyampaian kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi, hal tersebut menyebabkan pula terlambatnya penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Terkait hal ini, Gubernur Jawa Timur menyampaikan/menerbitkan surat peringatan agar segera dilakukan pembahasan dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi ; 6)

Adanya perbedaan persepsi/pendapat antara Eksekutif dan Legislatif yang berakibat lamanya jadwal pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD maupun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, bahkan sampai terjadi dead lock. Untuk mengantisipasi hal ini, telah dilakukan fasilitasi dan koordinasi yang intensif dengan cara mengundang kedua belah pihak untuk duduk bersama mencari solusi alternatif untuk mencari titik temu, sehingga pembahasan dapat segera dilanjutkan kembali untuk memperoleh persetujuan bersama untuk diaplikasikan menjadi program kegiatan riil dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.4.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan SKPKD Sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, yang mempunyai tugas koordinasi antara lain di bidang: a.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;

b.

Penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD ;

c.

Penyusunan

Raperda

APBD/Perubahan

APBD

dan

Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; d.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ;

e.

Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

[11]


Sebagai tindak lanjut, atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi

penyusunan

Raperda

APBD/Perubahan

APBD

rencana

program dan kegiatan, belanja daerah Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk mengurangi berbagai isu strategis antara lain kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar masyarakat dan lingkungan hidup. Penerapan isu-isu strategis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai bidang dan urusan masing-masing serta kondisi riil, antara lain : 1. Pendidikan,

adanya

tingkat

pendidikan

penduduk

relatif

masih

rendah,diarahkan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan. 2.

Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah

dan

memadai,

meningkatkan

jumlah

jaringan

pelayanan

kesehatan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat, meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana serta mewujudkan perumahan sehat dengan sanitasi yang layak dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih. 3. Lapangan Kerja, kebijakan yang diarahkan untuk mendorong terciptanya perluasan

lapangan

kerja

di

sektor

informal

maupun

formal,

meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main

ketenaga-

kerjaan. 4.

Penanggulangan

Kemiskinan,

diarahkan

meningkatkan

upaya

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan maupun perkotaan dengan menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin. 5.

Kesejahteraan

Sosial

Rakyat,

diarahkan

untuk

memberdayakan

kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana.

[12]


6.

Pertanian,

diarahkan

untuk

meningkatkan

pemberdayaan

petani,

meningkatkan produktivitas, daya saing, serta pengamanan ketahanan pangan. 7.

Koperasi, diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha

skala

mikro,

memperbaiki

lingkungan

usaha

dan

menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. 8.

Investasi,

Ekspor

Non-Migas,

dan

Pariwisata,

diarahkan

untuk

menyederhanakan prosedur perijinan investasi, menciptakan kepastian hukum, menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing serta meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah. 9.

Industri Manufaktur, diarahkan untuk meningkatkan utilitas kapasitas terpasang, memperkuat struktur industry, memperkuat basis produksi.

10. Pembangunan

dan

Pemeliharaan

Infrastruktur,

meningkatkan

dan

mempercepat

perbaikan

diarahkan

untuk

infrastruktur,

serta

meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur. 11. Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang, diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, mencegah terjadinya perusakan hutan, pencemaran lingkungan, memulihkan kondisi sumber daya alam yang

rusak,

mengembangkan

manajemen

dan

mekanisme

penanggulangan bencana alam, mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 12. Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik,

diarahkan

untuk

mempercepat perwujudan pola pikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat, mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima serta mendorong partisipasi masyarakat untuk merumuskan program dan kebijakan layanan publik. [13]


13. Kesalehan Sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat. 14. Peran

Perempuan

dan

Kesetaraan

Gender,

diarahkan

untuk

menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, meningkatkan perbaikan angka indeks pembangunan Gender, terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan serta meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. 15. Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama, meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan. 16. Penegakan Hukum dan HAM, diarahkan untuk meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif, terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap HAM. 17. Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminilitas, diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba, serta mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat. 18. Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Lumpur Panas Lapindo, diarahkan untuk mengurangi keresahan sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat akibat semburan lumpur lapindo, serta mempercepat infrastruktur fisik untuk stabilisasi dan normalisasi aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan.

[14]


2.5.

Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT, 2.5.1. Strength (kekuatan), 1. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan cukup tinggi (sebagian besar S1 dan S2) ; 2. Tersedia sarana dan prasarana dan teknologi informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD ; 3. Memiliki

posisi

strategis

sebagai

koordinator

pengelolaan

keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda

tentang

APBD/Perubahan

APBD

dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ; 4. Memiliki

posisi

strategis

sebagai

koordinator

penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; 5. Memiliki salah satu fungsi mediator dan distribusi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan belanja bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah. 2.5.2. Weaknes (kelemahan), 1. Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami etos kerja dan tanggung jawab serta disiplin kerja ; 2. Belum

optimalnya

kesempatan

peningkatan

pendidikan

formal/informal yang disebabkan adanya ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ; 3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan dan aset daerah serta [15]


rendahnya

tingkat

kemauan

pegawai

untuk

meningkatkan

keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2.5.3. Opportunity (peluang), 1.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun

rancangan

APBD/rancangan

Perubahan

APBD,

mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah ; 2.

Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2004

tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, masing-masing raperda disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi ; 3.

Sesuai Pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, ditegaskan bahwa kewenangan Provinsi mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk

keseimbangan

penyelenggaraan

pembangunan

guna

kesejahteraan masyarakat provinsi ; 4.

Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD diharapkan [16]


dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait

dengan

perencanaan

anggaran

sampai

dengan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 2.5.4. Treath (ancaman), 1. Adanya

beberapa

peraturan

perundang-undangan

yang

diterbitkan oleh Pemerintah masih bersifat sektoral ; 2. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh karena itu, kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD ; 3

Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara Eksekutif dan Legislatif dalam melakukan penilaian dan mensikapi kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan daerah ;

4. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan

laporan

keuangan

disusun

menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual. Dengan adanya perubahan ini, untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap kebijakan tersebut, perlu dilakukan persiapan-persiapan baik sarana dan prasarana, utamanya para pengelola administrasi keuangan. Selain itu, juga terdapat aspek penting terkait dengan penerapan metode ini, yaitu kemampuan dalam melakukan identifikasi faktorfaktor : 1.

Strategi, Opportunity – Strength, yaitu menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk meraih peluang ;

2.

Strategi, Strength – Threat, yaitu menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk mengantisipasi tantangan ;

[17]


3.

Strategi Opportunity – Weaknes, yaitu menciptakan strategi yang dapat

meminimalkan

kelemahan

dengan

mengupayakan

perubahan sehingga dapat memanfaatkan peluang ; 4.

Strategi, Threat – Weaknes, yaitu menciptakan strategi yang dapat meminimalkan kelemahan untuk mengatisipasi ancaman.

[18]


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. 1.

Tujuan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada Visi, Misi dan memperhatikan

dinamika

kebutuhan

masyarakat

serta

isu-isu

yang

berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi. Terkait

dengan

uraian

diatas,

dalam

rangka

meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain : a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. Meningkatkan kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/ kota. 3. 2.

Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun yang berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mensinkronkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran dan kemampuan anggaran. Memperhatikan hal tersebut maka ditetapkan sasaran organisasi, yaitu : a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ; b. Meningkatnya

kualitas

pembinaan

pengelolaan

keuangan

kabupaten/kota.

[19]


Kedua sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat tercapai apabila seluruh pegawai BPKAD Provinsi Jawa Timur konsisten dan komitmen bersama-sama saling bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran dan dukungan data menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang relevan sebagai prasyarat perbaikan strategi. Mendasari hal ini, untuk lima tahun mendatang BPKAD Provinsi Jawa Timur telah menetapkan suatu strategi yang secara rinci dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan 3. 3. Program Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

SKPD

atau

masyarakat,

yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Periode 2009 - 2014 sebagaimana diuraikan pada dokumen Renstra, meliputi : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran ; 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ; 3. Program perningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur ; 4. Program

peningkatan

dan

pengembangan

pengelolaan

Keuangan

Daerah; 5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. [20]


3. 4. Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2013 diusulkan sebesar Rp. 102.784.439.000,00, terdiri dari : 1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 42.834.439.000,00, dipergunakan

untuk belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD serta Iuran Askes PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2. Belanja Langsung, sebesar Rp. 59.950.000.000,00 dengan rincian :

A. Program dan Kegiatan Prioritas, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.764.236.000,00 (tabel 3), Tabel 3

A

B

PROG.

NAMA KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

1

2

3

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 3 Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

8.890.336.000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 5 Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota

1.873.900.000

3.305.280.000 2.121.350.000

1.721.736.000 1.741.970.000

1.873.900.000

[21]


B. Program dan Kegiatan Yang Bersifat Reguler, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 92.020.203.000,00 (tabel 4), Tabel 4

PROG.

NAMA KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

1

2

3

Belanja

92.020.203.000 42.834.439.000 49.185.764.000

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung A

B

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Penyediaan jasa administrasi keuangan

2

Penyediaan penggandaan

3

Peningkatan Perkantoran

Pelayanan

dan

2.785.000.000

Administrasi

4.616.510.000 3.382.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

3.382.500.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4.397.450.000

1 D

cetakan

8.318.540.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

C

barang

15.720.050.000

Peningkatan Aparatur

Kapasitas

Sumber

Daya

4.397.450.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

20.612.654.000 2.168.650.000

2

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

2.072.445.000

3

Bimbingan teknis implementasi paket tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah

683.000.000

4

Rekonsiliasi Daerah

Asset/Barang

1.616.020.000

5

Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

2.113.264.000

6

Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

11.959.275.000

7

Optimalisasi Pengelolaan Aset

1.322.010.000

8

Percepatan Sertifikasi Aset Daerah

2.000.000.000

Pengelolaan

[22]


E

PROG.

NAMA KEGIATAN

PAGU INDIKATIF

1

2

3

Program Pembinaan dan Keuangan Kabupaten/Kota

Fasilitasi

Pengelolaan

1.751.100.000

1

Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/ Kota

542.760.000

2

Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

1.208.340.000

[23]


BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2009 - 2014 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Selain itu, Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2013. Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan : a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ; b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ; c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ; d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis. Dengan tersusunya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan K/L/D/I maupun SKPD yang membidangi fungsi lain. Surabaya,

Maret 2012

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ttd Drs . NURWIYATNO, MSi. Pembina Utama Madya NIP. 19590910 198303 1 016 [24]

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR RENJA (RENCANA KERJA)

Recommend Documents