PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR : 14 TAHUN 1987 TENTANG KETENTUAN PENGUJIAN, IJIN TRAYEK DAN IJIN DlSPENSASI KELAS JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG

: a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat pemakai jasa angkutan serta ketertiban dan keamanan lalu lintas di jalan raya dipandang perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang pengujian, ijin trayek dan ijin dispensasi kelas jalan bagi kendaraan bermotor di Jawa Timur ; b. bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1973 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1984 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Ijin Trayek dan Jembatan Timbang serta ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1976 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1980 tentang Dispensasi Kelas Jalan, dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu disempurnakan dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah ; 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 3. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang aturan Umum Retribusi Daerah ; 4. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Angkutan Jalan Raya ; 5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana ;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

6. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 1 Juli Nomor 28 Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 47 tentang Pelaksanaan Undang - undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya ; 7. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tanggal 15 Agustus 1936, Lembaran Negara Nomor 451 untuk melaksanakan Undang-undang Lalu Lintas Jalan seperti yang telah dan ditambah terakhir dengan peraturan tanggal 1951 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang penyerahan urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang kewenangan Penyidikan terhadap pelanggaran Lalu Lintas ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ; 11. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 23 April 1983 Nomor KM.llO/PP.301/Phb-83 tentang Penyesuaian Pengujian Kendaraan Bermotor ; 12. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor 95/PR-301/phb-84 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha di sektor Perhubungan ; 13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 24 Desember 1982 Nomor 47/PR.301/DJPH tentang Pengujian Mobil Barang, Kereta Ganden Kereta Tempelan ; 14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 22 Pebruari 1986 Nomor L.1/1/11 tentang Pelaksanaan Kegiatan Jajaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya; 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG KETENTUAN PENGUJIAN, IJIN TRAYEK DAN IJIN DISPENSASI KELAS JALAN BAGI KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR.


2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

a. b. c.

d.

e.

f.

g. h.

i.

j.

k. l.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; Gubemur Kepala Daerah, adalah Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; Pejabat yang ditunjuk. adalah Pejabat Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; Kendaraan bermotor, adalah setiap kendaraan yang digerakkan, tidak melalui jalan reI, seluruh atau sebagaian oleh tenaga mekanis, yang berada di atas atau pada kendaraan itu; Pengujian l{endaraan Bermotor, adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pengujian, percobaan dan penilaian tertentu secara berkala yang diarahkan kepada setiap kendaraan wajib uji secara keseluruhan ; Uji pertama kali, adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali ; Uji ulang, adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji untuk yang kedua kalinya atau berikutnya ; Uji ulangan, adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji yang disebut pada huruf f dan g dinyatakan tidak baik hasil ujlnya karena terdapat kekurangan teknis ; Pemilik dan atau pengusaha, adalah pemilik dan atau pengusaha-pengusaha kendaraan bermotor yang berdomisili di Jawa Timur; Ijin trayek, adalah ijln yang diberikan kepada seseorang, badan hukum atau badan usaha untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada lintasan trayek tertentu ; Trayek, adalah lintasan tertentu yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan ; Ijin dispensasi kelas jalan, adalah ijin yang diberikan kepada kendaraan bermotor untuk melewati jalan, dibawah kelas jalan yang ditetapkan bagi kendaraan bermotor tersebut. BAB II KETENTUAN PENGUJIAN Pasal 2

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperaslkan harus memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

3

(2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan penelitlan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala ; (3) Pelaksanaan pengujian tersebut pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk. Pasal 3 (1) Jenis Kendaraan bermotor yang wajib untuk diuji seperti tersebut pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah Ini adalah kendaraan bermotor yang termasuk katagori ; a. mobil penumpang umum ; b. mobll bus ; c. mobll barang ; d. mobll kereta gandengan ; e. mobll kereta tempelan ; f. traktor; (2) Dikecualikan dari ketentuan kewajiban pengujian terhadap kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan kendaraan·kendaraan yang dalam keadaan rusak. Pasal 4 (1) Pengujian kendaraan dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan sura-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor wajib uji ; (2) Penetapan kelengkapan surat-surat dimaksud pada ayat (1) pasal inl, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku; (3) Untuk uji ulang, permohonan dari yang bersangkutan harus sudah diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa uji berakhir. Pasal 5 (1) Atas permohonan tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ditunjuk, melaksanakan pemeriksaan pengujian ; (2) Pengujian dllakukan dengan mengadakan pemeriksaan, penelitian dan kegiatan yang berkaitan dengan itu untuk mengetahui nilai teknis kendaraan bermotor wajib uji ; (3) Nilai teknis dari kendaraan bermotor wajib uji menentukan jangka waktu pengoperasiannya atau masa ujinya; (4) Hasil penelitian tersebut pada ayat (2) dimasukkan dalam bukti uji yang berupa blanko ; (5) Terhadap kendaraan wajib uji yang dalam pengujian memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan yang telah ditetapkan diberikan Buku Uji dan Tanda Uji ; (6) Dalam Buku Uji dan Tanda Uji tersebut pada ayat (5) pasal ini, disebutkan jangka waktu berlakunya masa uji. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

4

Pasal 6 Kendaraan bermotor wajib uji yang setelah diadakan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan, dapat dimintakan uji ulangan setelah dipenuhi persyaratan teknis yang berlaku. Pasal 7 Tata cara permohonan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. BAB III KETENTUAN IJIN TRAYEK Pasal 8 (1) Setiap kendaraan bermotor yang termasuk kategori jenis mobil bus umum ataupun mobil penumpang umum yang sebagian atau seluruh kegiatan operasinya di wilayah Jawa Timur atau melakukan kegiatan pada trayek-trayek tertentu di Jawa Timur harus mendapatkan ijin lebih dahulu dati Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan ; (3) Tata cara permohonan dan pemberian ijin ditetapkan lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah. Pasal 9 (1) Dalam surat ijin tersebut dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin ; (2) Jangka waktu berlakunya ijin trayek tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan : a. Untuk mobil bus umum, selama 5 (lima) tahun ; b. Untuk mobil angkutan penumpang lain selama 6 (enam) bulan. Pasal 10 (1) Untuk ketertiban pelaksanaan ijin trayek dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Pejabat yang ditunjuk;


5

(2) Pengendalian dan Pengawasan untuk mobil bus dilakukan dengan Kartu Pengawasan yang berlaku selama-Iamanya 1 (satu) tahun dan untuk mobil penumpang umum lewat ijin trayek yang bersangkutan ; (3) Pengendalian dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan terhadap penemuhan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Surat Ijin Trayek. BAB IV KETENTUAN IJIN DISPENSASI KELAS JALAN PasaI 11 (1) Kendaraan bermotor dilarang melewati jalan-jalan yang tidak sesuai dengan jalan yang ditentukan kecuali telah memperoleh ijin dispensasi kelas jalan ; (2) Ijin dispensasi keIas jalan tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; (3) Terhadap jalan-jalan yang dinyatakan dalam keadaan rusak berat dapat diberikan ijin dispensasi secara khusus; (4) Jalan-jalan tersebut pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Instansi teknis yang berwenang. Pasal 12 Ijin dispensasi diberikan atas permohonan dan hanya berlaku bagi jalan satu kelas dibawah kelas jalan yang ditetap· kan bagi kendaraan yang bersangkutan, untuk masa 1 (satu) bulan. Pasal 13 Bagi kendaraan-kendaraan berat atau kendaraan yang mengangkut alat,alat berat dan diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan jalan Yang akan dilaluinya, harus mendapatkan ijin dispensasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk. BAB V KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Setiap pelaksanaan pengujian kendaraari, pemberian ijin trayek dan pemberian ijin dispensasi kelas jalan, dikenakan retribusi ; (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, di tetapkan sebagai berikut : Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

6

a. Untuk pengujian kendaraan bermotor mobil bus, mobil barang, traktor tanpa tempelan tersebut pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 3.000,00 (tiga riburupiah) setiap kendaraan ; b. Untuk pengujian kendaraan mobil penumpang umum, kereta tempelan dan kereta gandengan, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap kendaraan ; c. Untuk uji ulangan dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kendaraan ; (3) Disamping pungutan tersebut pada ayat (2) pasal ini di kenakan kelengkapan biaya pengujian sebagai berikut : a. penetapan masa uji, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap bulan/kendaraan ; b. buku uji, sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap buku ; c. tanda uji, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; d. bukti uji, seb!lsar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ; Pasal 15 (1) Retribusi ljin Trayek dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan jarak tempuh dan kapasitas tempat duduk sebagai berikut : a. Mobil Bis Umum dengan kapasitas kurang dari 40 tempat duduk dengan jarak tempuh kurang dari 300 Km sebesar Rp. 4.000,00 (Empat ribu rupiah) setiap bulan per kendaraan ; b. Mobil Bis Umum dengan kapasitas kurang dari 40 tempat duduk dengan jarak tempu lebih dari 300 Km sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap bulan per kendaraan ; c. Mobil Bis Umum dengan kapasitas lebih dari 40 tempat duduk dengan jarak tempuh kurang. dari 300 Km sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap bulan per kendaraan ; d. Mobil Bis Umum dengan kapasitas lebih dari 40 tempat duduk dengan jarak tempuh lebih dari 300 Km sebesar Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) setiap bulan per kendaraan ; (2) Setiap ijin. trayek dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) ; (3) Retribusi ijin trayek untuk setiap kendaraan penumpang umum non bis sebesar Rp. 12.000,00 (Dua belas ribu rupiah) per kendaraan setiap 6 (enam) bulan (semester).


7

Pasal 16 (1) Setiap pemberian ijin dispensasi kelas jalan dikenakan retribusi, sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap bulan ; (2) Retribusi ijin dispensasi khusus tersebut dalam pasal 11 ayat (3), sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) setiap ritasi perkendaraan (PP) ; (3) Retribusi ijin dispensasi khusus tersebut dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) setiap kali jalan. Pasal 17 Hasil pungutan retribusi terse but dalam pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah sesuai dengan tata cara yang berlaku. Pasal 18 Setiap pemegang ijin trayek yang melanggar ketentuanketentuan dalam pasal 2, 8 dan 11 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan tindakan penundaan pemberian tanda ijin maupun ijin trayeknya. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2, 8 dan 11 Peraturan Daerah ini, diancam kurungan pidanaa selamaIamanya 3 (tiga) bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 20 Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang pengangkatannya dietapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

8

BAB VI SANKSI Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 20 mempunyai wewenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. Melakukan penyitaan benda atau surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Pemegang ijin yang audah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan diberikannya ijin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sepanjang mengenai pelaksanaannya.


9

Pasal 24 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi : a. Petaturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1973 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Ijin Trayek dan Jembatan Timbang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1984 ; b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1976 tentang Dispensasi Kelas Jalan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1980. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Surabaya, 23 desember 1987 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

t.t.d

t.t.d

Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH

WAHONO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 16 Agustus 1988 Nomor 551.235-673. Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah Mewakili t.t.d. Drs. MOEGIANTO


10

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Agustus 1988 Nomor 3 Tahun 1988 Seri B. An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah, t.t.d. Drs. SOEMARJONO HADIKOESOEMO Nip. 010020703 Sesuaikan dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH PROINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR u.b. Kepala Biro Hukum ttd SOEPRAPTO, SH Nip. 010040507


11

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents