PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR : 4 TAHUN 1976 TENTANG PENYERAHAN PENGURUSAN SALURAN AIR MINUM MOJOKERTO KEPADA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO, MOJOKERTO DAN JOMBANG. DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa dalam rangka mengisi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah dan untuk memungkinkan diadakannya intensifikasi dalam pengurusan Saluran Air Minum Mojokerto, maka dipandang perlu untuk menyerahkan pengurusan Saluran Air Minum Mojokerto yang semula dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ; 2. Provinciale Water Reglement Staatsblad Nomor 277 tahun 1939 ; 3. Waterverstrekking verordening Provincie Oost Java tanggal 14 Desember 1933 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang pe.nyerahan pengurusan Saluran Air Minum Mojokerto kepada PemerintahPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. Pasal 1 Dengan Peraturan Daerah ini, Kepada Pemerintah-Pemerintah Kabupaten Daerah Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
Tingkat II Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, diserahkan pengurusan Saluran Air Minum Mojokerto yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat II masing-masing. Pasal 2 Penyerahan urusan dimaksud pada pasal 1 Peraturan Daerah ini, termasuk juga penyerahan segala inventaris yang menyangkut urusan tersebut dan tanggung jawab perawatannya. Pasal 3 (1)
(2) (3)
Seluruh personil/pegawai tetap pegawai harian dan pegawai lepas pada masingmasing Daerah/Seksi Saluran Air Minum, diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan ; Penyerahan personil dimaksud pada ayat (1) pasal ini, juga termasuk tanggung jawab dan kewajiban membayar gaji mereka ; Terhadap personil yang memiliki keahlian di bidang pengairan dapat dipertimbangkan untuk tidak diikut sertakan dalam penyerahan dimaksud pada ayat (1) pasal ini Pasal 4
Seluruh tunggakan pembayaran rekening air minum sampai dengan saat penyerahan ini dilakukan masih menjadi hak dan harus disetor kepada Pemegang Kas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 5 Penyerahan urusan berikut penyerahan inventaris dan personil sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan pembuatan suatu berita acara sudah terima yang memuat : a. nama-nama daerah pelayanan ; b. jumlah langganan ; c. macam, jumlah dan taksiran inventaris yang diserahkan ; d. jumlah, nama-nama, pangkat/jabatan personil yang diserahkan ; e. jumlah tunggakan pembayaran dari langganan sampai saat penyerahan urusan. Pasal 6 Hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelesaian pengurusan mengenai penyerahan Saluran Air Minum Mojokerto diserahkan pengaturannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Surabaya 10 Juli 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Ketua, ttd
ttd
Blegoh Soemarto
Soenandar Prijosoedarmo
Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 1977 No. Pem. 10/54/14-360. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah mewakili ttd. Drs. H. Soemarno Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C pada tanggal 9 Nopember 1977 Nomor 9/C. An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Sekretaris Wilayah/Daerah, ttd. Trimarjono, SH
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 1976 TENTANG PENYERAHAN PENGURUSAN SALURAN AIR MINUM MOJOKERTO KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO, MOJOKERTO, JOMBANG DAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO I.
PENJELASAN UMUM.
Pada masa Hindia Belanda t.elah ada beberapa Waterleiding Bedrijven yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Provincie Oost Java) yang berdiri berdasarkan Waterverstrekking Verordening Provincie Oost Java tanggal 14 Desember 1933 yang dimuat dalam Bijvoegsel Provinciaal Blad Van Oost Java tanggal 15 Agustus 1924 Seri A Nomor 7, antara lain : 1. Provinciaal Waterleiding bedrijf Sidoarjo yang meliputi Daerah Tingkat II Sidoarjo ; 2. Provinciaal Waterleiding bedrijf zuid Surabaya yang meliputi Daerah Tingkat II Jombang dan Mojokerto. Kedua Provinciaal Waterleiding bedrijven tersebut langsung dibawah pengawasan Hoofd Centrale bedrijven Dienst yang secara administratif dan tehnis diatur dan dilindungi oleh ketentuan dalam Provinciaal Voor Schriften van. Oost Java. Setelah 17 Agustus 1945, pengurusan kedua Provinciaal Waterleidmg bedrijf tersebut dilakukan oleh Kantor Karesidenan Surabaya, untuk selanjutnya sejak tahun 1950 kedua Provinciaal Waterleiding bedrijven tersebut dilimpahkan pengurusannya kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur dan statusnya sudah bukan bedrijf (perusahaan) lagi melainkan menjadi organ Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur sebagai Dinas Saluran Air Minum Karesidenan Surabaya di Mojokerto, Dalam rangka mengisi ekonomi yang nyata dan bertanggung jawab agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah dan untuk memungkinkan diadakannya intensifikasi dalam pengurusan Saluran Air Minum Mojokerto, serta untuk memenuhi anjuran dari Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tanggal 11 Juli 1974 Nomor EKBANG/8/2/43 agar segera melaksanakan penyesuaian Perusahaan Air Minum menjadi Perusahaan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyerahkan pengusahaan Saluran Air Minum Mojokerto kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto, Jombang, Sidoarjo dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
Dengan penyerahan ini diharap agar pengurusan Perusahaan Air Minum sebagai 'Perusahaan Daerah oleh masing-masing Daerah Tingkat II tersebut menjadi lebih effektif dan efisien terutama untuk kepentingan masyarakat yang menggunakan fasilitas air minum tersebut. Adapun penyerahan pengurusan Saluran Air Milium Mojokerto tersebut dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Barang-barang, alat-alat fasilitas kerja dan tanah serta segala inventaris yang bersangkutan dengan urusan tersebut diserahkan secara cuma-cuma sebagai adanya sekarang ; 2. Personil Dinas Saluran Air Minum akan diserahkan secara menyeluruh dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan berkewajiban membayar gaji serta tunjangan lainnya ; 3. Pegawai-pegawai yang merupakan tenaga ahli dalam bidang pengairan dapat dipergunakan untuk dikembalikan untuk menjadi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 4. Gaji pegawai dan tunjangan pada bulan saat penyerahan dilakukan sampal 3 bulan berikutnya, masih dibayar oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sedangkan selanjutnya harus dibayar oleh Pemermtah Daerah yang bersangkutan ; 5. Pendapatan dari pembayaran rekening air mulai bulan sewaktu penyerahan dilakukan, menjadi pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat II yang menerima penyerahan ; 6. Tunggakan pembayaran dari langganan untuk waktu sebelum bulan saat penyerahan dilakukan menjadi pendapatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 7. Sejak saat serah terima urusan tersebut, semua biaya pengelolaan maupun biaya operasi pemeliharaan dan pengembangan perusahaan air minum tersebut menjadi beban Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1
: Periksa Penjelasan umum Pengurusan Saluran Air Minum dimaksud dalam pasal ini ialah terletak : a. di Kabupaten Daerah Tingkat II .Mojokerto dan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sejumlah 331 langganan yang meliputi Daerah Pandan, Ketldur, Mojosari, Uberan, Pohjejer, Dinoyo, Brangkal dan Mojokerto ; b. di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sejumlah 1904 langganan yang meliputi Daerah Sidoarjo, Larangan, Pabrik Gula Candi, Porong, Gedangan, Waru, Candi Selatan, Buduran Selatan, Buduran Utara, Tanggulangin, Sepajang, Kedurus, Driyorejo, Krian, Prambon dan Watutulis. c. di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sejumlah 452 langganan yang meliputi Daerah Mojoagung, Peterongan dan Jombang.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
Pasal 2
: Periksa penjelasan umum. Inventaris yang bersangkutan dengan pengurusan Saluran Air Minum Mojokerto adalah berupa bangunan - bangunan gedung, bangunan Saluran Air Minum, pipa, meter air, kran yang terpasang barangbarang di gudang, perlengkapan kantor, kendaraan bermotor dan sepeda dinas. Perincian inventaris untuk masing - masing Daerah Tingkat II yang menerima penyerahan dicantumkan dalam berita acara serah terima.
Pasal 3
: Perincian personil yang diserahkan kepada masing-masing Daerah Tingkat II yang menerima penyerahan dicantumkan dalam berita acara serah terima.
Pasal 4
: Perincian mengenai tunggakan pembayaran rekening air minum sampai pada bulan dimana penyerahan urusan dilakukan, dicantumkan dalam berita acara serah terima.
Pasal 5
: Cukup jelas.
Pasal 6
: Yang dimaksud dengan pengaturan tersebut dalam pasal ini termasuk pemberian bimbingan dan pembinaan.
Pasal 7
: Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
