Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KANTOR PERWAKILAN Tahun Anggaran 2015
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan
1.1 Latar Belakang Sebagaimana yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur selalu berupaya untuk melaksanakan serta mewujudkan pengelolaan dan penataausahaan keuangan secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan taat kepada peraturan perundangan yang berlaku menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment management) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka untuk itu kami menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama setahun sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku dan pelaksanaan penyerapan anggaran kegiatan berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2015. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembuatan Laporan Keuangan ini adalah merupakan sebagai upaya pertanggunganjawaban keuangan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur kepada otoritas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan ini menyajikan dan memberikan informasi pelaksanaan penyerapan anggaran, posisi keuangan, dan pelaporan kinerja kegiatan SKPD secara akuntabel yang berisi Data-data transaksi keuangan, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan
dan
Lampiran
laporan-laporan
pendukung
lainnya.
Dan
diharapkan dengan adanya Laporan ini, dapat memberikan gambaran detail pengelolaan keuangan pada Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2014
1
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan
ini disusun dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Maksud Laporan
perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jawa Timur .
Maksud : 1. Maksud Laporan Keuangan tahun anggaran 2015 ini disusun secara lengkap dengan maksud untuk melaksanakan pelaporan yang transparan
dan
memenuhi
kebutuhan
pengguna
informasi
(masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah) akan laporan akuntansi keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Laporan Keuangan tahun anggaran 2015 oleh kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran APBD untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Jawa
Tujuan Laporan
Timur melalui proses pelaporan yang jelas, akurat, dan akuntabel.
Tujuan : 1
Tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2015 yaitu menyajikan semua data informasi terkait semua transaksi keuangan, analisa keuangan, dan laporan-laporan keuangan yang menggambarkan pola pelaksanaan serta penatausahaan keuangan daerah dalam hal ini penggunaan dana APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2015 pada Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
2
Dengan membuat Laporan ini diharapkan menjadi acuan atau referensi untuk mendapatkan informasi keuangan daerah pada pengelolaan keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur baik secara formal sesuai dengan aturan yang berlaku.
3
Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terkait hasil dari penggunaan keuangan selama tahun anggaran 2015, untuk menjadi bahan koreksi dan pembelajaran pelaporan keuangan 2016, tahun anggaran berikutnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
2
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
1.3
Landasan Hukum
1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 5) Undang-undang
Nomor
33
Tahun
2004
Tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; 10) PERDA Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur; 11) PERDA
Nomor
7
Tahun
2015
Tentang
Perubahan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur TA.2015 ; 12) KEPGUB
Nomor
188/2/KPTS/013/2015
Tahun
2015
Tentang
Penetapan Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014; 13) PERGUB Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur; 14) PERGUB Nomor 188/910/KPTS/2014 Tahun 2014 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014;
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
3
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
15) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : 914/56/213.2/2014; 16) Dokumen
Perubahan
Pelaksanaan
Anggaran
(DPPA)
Kantor
Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 914/177.P/213.2/2014. 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan
Adapun Laporan Keuangan ini mencakup pengelolaan anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 di lingkungan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan total sebesar Rp. 24.526.391.000,-. Dan berikut sistematika penulisan ini dibagi dalam 7 (tujuh) Bab dengan rincian pembahasan sebagai berikut :
Bab I terkait pedahuluan penyusunan Laporan
BAB I - Pendahuluan Memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.
Bab II terkait penjelasan ekonomi makro dan kebijakan publik
BAB II - Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Pada bab ini disajikan juga informasi mengenai indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD. Secara umum memuat informasi tentang kebijakan
keuangan
dan
ekonomi
makro
yang
mempengaruhi
penyusunan APBD serta perkembangan posisi dan kondisi keuangan entitas
pelaporan.Dan
kebijakan
keuangan
mengenai
kebijakan
Keuangan Indikator pencapaian target kinerja APBD menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD. Bab III terkait ikhtisar penyusunan laporan kinerja keuangan Bab IV terkait penjelasan dalam mengambil kebijakan akuntansi
BAB III - Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Memuat realisasi pencapaian kinerja keuangan memuat realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD selama tahun pelaporan dan menjelaskan hambatan serta kendala yang ada.
BAB IV - Kebijakan Akuntansi Kebijakan Akuntansi memuat entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijkan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
4
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
dalam standar akuntansi pemerintah.
Bab V terkait penjelasan tentang pos-pos di dalam laporan keuangan
BAB V - Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan Penjelasan pos-pos laporan keuangan memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan. Pos-pos ini meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Bab ini juga memuat Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul
sehubungan
dengan
penerapan
basis
akrual
atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Bab VI terkait penjelasan tentang informasi diluar masalah keuangan
BAB VI - Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan Penjelasan atas informasi non keuangan memuat Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya. Serta Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, Kesalahan manajemen terdahulu yang dikoreksi manajemen baru, dan Kejadian
yang
punyai
dampak
sosial
yang
harus
ditanggung
pemerintah. Bab VII terkait penjelasan kesimpulan dan kata-kata penutup
BAB VII – Penutup dan Kesimpulan. Penjelasan yang terdiri dari rangkuman dan penutup dari semua bab penjelasan sebelumnya. Serta mengambil kesimpulan yang akurat tentang laporan keuangan yang disusun.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
5
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Uraian dan 2.1. Ekonomi Makro Kajian Adapun dalam penyusunan anggaran APBD Tahun 2015, Kantor Ekonomi Makro Pada Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga mempertimbangkan kondisi makro Perekonomian ekonomi Indonesia pada tahun 2015 yang merupakan Tahun Politik tersebut Nasional diperkirakan relatif stabil dan meskipun ada kekuatiran berjalan ditempat.
Pada tahun 2015 ini, pemerintah merevisi turun besaran asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi pada kisaran 4,67 %
untuk triwulan
melambat dari periode yang sama tahun lalu (year on year) mencapai 5,12 persen. Perekonomian nasional juga melambat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tumbuh 4,71 persen secara tahunanPermintaan dolar Amerika Serikat (AS) yang cukup besar menjelang akhir tahun 2015 telah membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan terhadap dolar ASDolar AS sempat menyentuh level tertinggi terhadap rupiah di kisaran 13.888. Hingga akhir tahun 2015 , rupiah bergerak di kisaran 13.709-13.835 per dolar AS. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2015 bisa di atas 5 persen. Semakin gencarnya realisasi investasi pemerintah pada akhir tahun akan mendorong kinerja perekonomian. Perekonomian Jawa Timur Tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.689,88 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 1.331,42 triliun. konomi Jawa Timur Tahun 2015 bila dibandingkan Tahun 2014 tumbuh sebesar 5,44 persen, melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,86 persen. Dari sisi produksi, semua kategori mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami kontraksi sebesar 3,00 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,92 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,91 persen.Dari sisi pengeluaran,
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
6
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Net Ekspor Antar Daerah sebesar 13,39 persen.
Arah kebijakan keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait penyerapan anggaran APBD Tahun 2015 didasarkan atas kondisi dan situasi perekonomian Jawa Timur dan Nasional pada umumnya
Kebijakan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka alokasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran Tahun 2015 mendapatkan anggaran yang sesuai DPA Tahun 2015 sebesar Rp.24.526.391.000,-
yang terdiri
atas belanja tidak langsung sebesar
Rp.4.768.991.000,- dan belanja langsung sebesar Rp.19.757.400.000,-. Kebijakan keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur khususnya belanja langsung ditekankan untuk belanja pegawai yang mendukung operasional program dan kegiatan selama tahun 2015 dengan memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran dan penentuan plafon anggaran yang ada serta mendasar pada program prioritas Jawa Timur terutama untuk kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi instansi terkait serta Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial, ikut serta dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pelaksanaan kegiatan di bidang ketrampilan, pendidikan, dan pelaksanaan pelestarian Kesenian dan Kebudayaan serta mendukung promosi
Penjabaran ekonomi makro
pariwisata dan potensi Jawa Timur. Adapun arah kebijakan keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur terkait penyerapan anggaran APBD Tahun 2015, adalah sebagai berikut : a) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan non operasional pelayanan kepada masyarakat dengan melayani instansi-instansi yang berada di lingkungan Provinsi Jawa Timur yang secara tidak langsung akan berdampak hasil
Kebijakan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
yang diinginkan untuk masyarakat ; b) Pemenuhan kebutuhan sarana khususnya sarana dan prasarana serta transportasi dalam rangka mendukung aktifitas SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas-tugas operasional di Jakarta. c) Memberikan dukungan keuangan dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi, ketrampilan, promosi dan informasi terkait pelaksanaan pementasan kesenian dan ikut serta dalam berbagai pameran, serta kegiatan promosi lainnya untuk ikut melestarikan pariwisata, kesenian dan
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
7
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
budaya Jawa Timur.
Indikator kinerja Anggaran tahun 2015
2.3.
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Berikut indikator pencapaian target penyerapan anggaran dalam angka dalam tahun anggaran 2015 :
No.
Uraian
1
2
Capaian Target Kinerja 2015 (%) 3
I
BELANJA DAERAH
98,75
II
BELANJA TIDAK LANGSUNG
95,59
BELANJA PEGAWAI
95,59
III
BELANJA LANGSUNG
99,52
III.A
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
99,89
III.A.1
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
III.B
Program : Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
99,89 100,00 99,77 99,09
III.B.1
Kegiatan : Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
99,09
BELANJA PEGAWAI
99,10
BELANJA BARANG DAN JASA
99,08 99.53
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
III.C III.C.1
III.D. III.D.1
III.D.2
Program : Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kegiatan : Program Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kantor Perwakilan Propinsi Jawa Timur dan Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta BELANJA BARANG DAN JASA Program : Peningkatan Kerjasama Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keprotokolan dalam rangka kerjasama antara Badan/Dinas/Lembaga/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam urusan dengan Pemerintah Pusat BELANJA BARANG DAN JASA Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur di Jakarta di Jakarta BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA TOTAL
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
99.53 99,53 99,92 99,92 99,91 99,70 99,35 99,71 98,75
8
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
GRAFIK TARGET KINERJA BELANJA LANGSUNG (%) TAHUN 2015
100.00 80.00 60.00 40.00
Anggaran
20.00
Serapan
0.00
Sisa Prog. III.A
Prog. III.B
Prog. III.C
Prog. III.D
Penjelasan
Indikator kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 Kantor
Indikator
Perwakilan Provinsi Jawa Timur seperti yang tercantum dalam matrik diatas
penggunaan
dapat dijelaskan sebagai berikut :
Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dipergunakan atau
Belanja
diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Rutin seperti, Penyediaan jasa
Daerah tahun
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Multimedia dan Penyediaan jasa
2015
pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan makanan dan minuman dan Peningkatan dalam kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Biaya Perjalanan Dinas dan pendukung operasional kegiatan rutin perkantoran sehari-hari, juga dipergunakan untuk pengadaan Belanja Modal. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dipergunakan atau diperuntukkan dalam pelaksanaan dan pengoperasian sistem informasi antar lembaga untuk program terintegrasi pada Pusat Data Jawa Timur, juga dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan formal, pelaksanaan koordinasi serta implementasi kerjasama
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
9
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
antar lembaga terkait, guna kelancaran kegiatan masing masing. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dipergunakan atau diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan meubelair, Pengadaan
Alat-alat
Kantor
dan
Rumah
Tangga,
Pengadaan
dan
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat tumah tangga dan perkantoran, Penyusunan
Rencana Kerja Tahunan, Monitoring,
Evaluasi
Program
Kegiatan serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga SKPD yang bersifat penting
dan
mendahului
seperti
dalam
pemeliharaan
rutin/berkala
Kerjasama,
Koordinasi
Pelayanan
kendaraan dinas operasional. Program
Peningkatan
Keprotokolan antar Lembaga/Institusi dan Kerjasama dalam Fasilitasi Kegiatan Promosi di bidang UKM, Pariwisata dan Seni Budaya di Jakarta dipergunakan atau diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan dan Penunjang Operasional Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sedang bertugas di Jakarta, juga dipergunakan dalam menjalin dan peningkatan kerjasama antar lembaga baik pusat dan daerah serta kelancaran kegiatan keprotokolan kegiatan masing-masing lembaga, dipergunakan sebagai penunjang dan fasilitasi kegiatan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya yang dilakukan di Jakarta, dann dipergunakan untuk kegiatan promosi hasil kerajinan dan produk-produk daerah dalam pentas pameran dan acara-acara promosi lainnya. Progam ini diutamakan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur yang sedang bertugas atau tinggal di Jakarta.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
10
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Penjelasan Ikhtisar
3.1.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
SKPD.
Realisasi Target Dalam rangka untuk mencapai target kinerja yang telah tetapkan dalam Kinerja
lingkungan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, maka Indikator
Keuangan
Pencapaian kinerja keuangan dan hambatan telah disusun dan dibuat sepanjang tahun 2015, untuk mengetahui ukuran dan capaian secara lebih tepat. Parameter keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efesiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA SKPD. Realisasi anggaran selama Tahun 2015 telah mengikuti prosedur penyerapan yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Adapun pencapaian kinerja keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : PERTAMA. Capaian Indikator Kinerja Utama untuk “Program Pelayanan Administrasi Perkantoran“. Kegiatan yang melekat dalam program ini, pencapaian kinerja berkisar antara 94,16 % sampai 100 %. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Penyediaan belanja pegawai dan tunjangan terserap sebesar 100 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan peralatan kebutuhan peralatan kantor terserap sebesar 99,98 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan pengadaan peralatan kebutuhan rumah tangga pakai habis terserap sebesar 98,65 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan jasa langganan sarana kebutuhan kantor bulanan seperti pembelian gas, iuran telepon, listrik, air, multimedia, surat kabar, dll terserap sebesar 94,16 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan
pengadaan
Bahan
Bakar
Minyak/Gas/Pelumas
Alat
Operasional terserap sebesar 100 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Bahan Baku Bangunan terserap sebesar 98,37 % selama satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
11
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penyediaan
pengadaan
Bahan/Bibit
Tanaman/Tanaman
terserap
sebesar 98,33% selama satu tahun anggaran. Penyediaan pengadaan Bahan Obat-obatan/Obat-obatan terserap sebesar 97,90% selama satu tahun anggaran. Penyediaan Jasa Dekorasi terserap sebesar 99,97 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Jasa Tenaga Kasar terserap sebesar 99,61 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan terserap sebesar 99,81% selama satu tahun anggaran. Penyediaan Belanja Modal terserap sebesar 99,11% selama satu tahun anggaran. Penyediaan
Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik terserap sebesar
100 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Bahan Baku Bangunan terserap sebesar 99,96 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Laundry terserap sebesar 99,45 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Jasa Service Kendaraan Bermotor terserap sebesar 99,98 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terserap sebesar 99,39 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terserap sebesar 98,01 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Pemeliharaan Kepustakaan, Kebudayaan, Olahraga, dan Hewan/Tanaman terserap sebesar 98,01 % selama satu tahun anggaran. KEDUA. Capaian Indikator Kinerja Utama “Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah“. Kegiatan yang melekat dalam program ini pencapaian kinerja sebesar 99,53%. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Luar Daerah terserap sebesar 99,99% selama satu tahun anggaran.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
12
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah terserap sebesar 100 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan cetak dan penggandaan terserap sebesar 99,87% selama satu tahun anggaran. Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan terserap sebesar 99,00% selama satu tahun anggaran. Penyediaan
Belanja
Kursus
Singkat/Pelatihan/Bimbingan
Teknis
terserap sebesar 97,00% selama satu tahun anggaran.
KETIGA. Capaian Indikator Kinerja Utama “Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah“. Kegiatan yang melekat dalam program ini pencapaian kinerja sebesar 99,53 %. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah terserap sebesar 99,99 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
terserap sebesar 100 %
selama satu tahun anggaran. Penyediaan biaya cetak dan penggandaan terserap sebesar 99,87% selama satu tahun anggaran. Penyediaan Pakaian Dinas Harian terserap sebesar 99,23 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan terserap sebesar 99,00 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
terserap
sebesar 97,00 % selama satu tahun anggaran. KEEMPAT. Capaian Indikator Kinerja Utama untuk “Program Peningkatan Kerjasama “. Kegiatan yang melekat dalam program ini, pencapaian kinerja berkisar antara 93,35% hingga 100 %. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Penyediaan belanja pegawai dan tunjangan terserap sebesar 99,35 % selama satu tahun anggaran.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
13
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penyediaan Jasa Perijinan dan Administrasi terserap sebesar 99,57 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan pengadaan dokumentasi dan publikasi terserap sebesar 99,8 8% selama satu tahun anggaran. Penyediaan Jasa Dekorasi terserap sebesar 100 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan terserap sebesar 99,88% selama satu tahun anggaran. Penyediaan Pakaian Khusus terserap sebesar 99,20 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Perjalanan dinas dalam dan luar daerah terserap sebesar 99,75 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan jasa iuran, perijinan, keamanan dan keanggotaan terserap sebesar 100 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Jasa Event Organizer terserap sebesar 99,97 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Jasa Tenaga Kasar terserap sebesar 99,86% selama satu tahun anggaran. Penyediaan Cetak dan Pengadaan terserap sebesar 99,83% selama satu tahun anggaran. Penyediaan Sewa Gedung, Sarana Mobilitas, Peralatan dan Mesin terserap sebesar 97,25 % selama satu tahun anggaran. Penyediaan Sewa Meja dan Kursi terserap sebesar 98,61% selama satu tahun anggaran.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
14
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
3.2 Matrik pencapaian Indikator Kinerja Utama dapat dijelaskan sebagai berikut : REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN 2015 PROGRAM / KEGIATAN NO.
BELANJA
INIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN)
KODE KEG.
I
Belanja Tidak Langsung
II A
Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran KEG. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah KEG. Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara KEG. Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Perwakilan Propinsi Jawa Timur dan Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta Program Peningkatan Kerjasama KEG. Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keprotokolan dalam rangka kerjasama antara Badan/Dinas/Lembaga/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam urusan dengan Pemerintah Pusat KEG. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Promosi Daerah di Bidang UKM, Pariwisata dan Seni Budaya di Jakarta
A.1 B B.1 C C.1 D D.1
D.2
PAGU (100%)
KELUARAN
REALISASI
SISA
(%)
4.768.991.000
4.558.633.749
305.567.633
98,75
19.757.400.000
19.662.189.618
95.210.382
95,59
01
3.400.780.000
3.397.041.164
3.738.836
99,89
01099
3.400.780.000
3.397.041.164
3.738.836
99,89
07
529.940.000
527.442.874
2.497.126
99,53
07098
529.940.000
527.442.874
2.497.126
99,53
08
305.420.000
278.463.256
26.956.744
91,17
08029
305.420.000
278.463.256
26.956.744
91,17
10.724.684.500
10.711.065.000
13.619.500
99,91
88016
88
2.473.911.000
2.466.378.900
7.532.100
99,70
88017
7.513.273.500
7.507.616.100
5.657.400
99,92
GRAFIK REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015
KEG.88017 KEG.88016
8000000000
KEG.08029
6000000000 KEG.07098
4000000000 KEG.01099
2000000000 BTL
0 PAGU
BTL KEG.08029
REAL
KEG.01099 KEG.88016
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
SISA
KEG.07098 KEG.88017
15
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur tercapai sebesar 98,55% dan sisa 1,45%. Penyerapan anggaran tersebut meliputi dari belanja tidak langsung, terdiri dari gaji rutin dan tambahan penghasilan, dan belanja langsung yang terdiri dari empat program dan lima kegiatan.
Hambatan kendala
dan 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang dalam
telah ditetapkan.
pencapaian target
Secara garis besar pencapaian target realisasi anggaran tidak
yang ditemukan hambatan, hal ini dikarenakan semua kegiatan dapat
akan ditetapkan
terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan. Namun beberapa pos anggaran yang tingkat penyerapannya masih dibawah 85%.Berikut matrik penjelasan kendala penyerapan anggaran yang masih 85% : MATRIK PENYERAPAN DIBAWAH 85% 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
No.
URAIAN
PAGU
1
2
3
I
REALISASI 4 (Rp)
5 (%)
SISA 6 (Rp)
KETERANGAN SISA 7 (%)
8
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2
Pembulatan Gaji
58.787
62.000
45,28
II
BELANJA LANGSUNG
II.A
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
II.A.1
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
2
3
Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran
Belanja Telepon/Faksimili
Belanja Air
7.000.000
120.000.000
1.200.000
4,886,825
94,491,537
611,896.
69.81
78.74
50.99
29.030
2.840.145
25.508.463
628.104
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
46,82
Belanja ini untuk mengantisipasi adanya pembayaran gaji dan tunjangan yang nominalnya tidak sampai Rp.1,- untuk dibulatkan keatas didalam rumusan penganggarannya
30.19
Belanja ini untuk mengantisipasi atas perkiraan kebutuhan 1 tahun dan realisasinya disesuaikan dengan intensitas penggunaannya
21.26
Belanja ini untuk mengantisipasi atas perkiraan kebutuhan 1 tahun dan realisasinya disesuaikan dengan intensitas penggunaannya
49.01
Belanja ini untuk mengantisipasi atas perkiraan kebutuhan 1 tahun dan realisasinya disesuaikan dengan intensitas penggunaannya
16
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
GRAFIK REALISASI ANGGARAN KURANG 85% PADA TAHUN 2015
120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0
Pembulatan GAJI
Belanja Pengisian Tabung
Belanja Telepon/Fax
Belanja Air
PAGU
58,787
7,000,000.00
120,000,000.00
1,200,000.00
REALISASI
62,000
4,886,825.00
94,491,537.00
611,896.00
SISA
33,942
2,840,145
2,840,145
628,104
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
17
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan akuntansi
Kantor Perwakilan dalam upayanya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPD sebagai entitas akuntansi, maka secara periodik melakukan rekonsiliasi dengan dengan SKPKD atas laporan keuangan yang dibuat SKPD, seperti telah diatur
pada
lampiran
Keputusan
Gubernur
Jawa
Timur
Nomor
188/758/KPTS/013/2002 Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu pemerintah daerah perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Identifikasi ini sangat menentukan penyesuaian yang harus dilaksanakan. Dalam sitem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 (dua) entitas
Entitas Pelaporan
penyelenggara yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah Entitas laporan yang dimaksud memiliki pengertian sebagai berikut :
Entitas Pelaporan
a) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan
menyampaikan
laporan
serta
wajib
pertanggungjawaban
dan
harus
berupa laporan
keuangan atau dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Entitas Akuntansi
Timur. b) Entitas Akuntansi anggaran/pengguna
adalah satuan unit pemerintah pengguna barang
dan
oleh
karenanya
wajib
menyelenggarakandan melaksanakan akuntansi dan menyususun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan atau dalam hal ini adalah Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Laporan Keuangan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan CALK
Sebagai entitas akuntansi, Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai Realisasi endapatan, dan belanja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan sisi keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada suatu
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
18
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
saat (tanggal) tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. 2) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rinci dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan
akuntansi
yang
dipergunakan
oleh
Kantor
Perwakilan Provinsi Jawa Timur serta ungkapan-ungkapan yang
diperlukan
untuk
menghasilkan
penyajian
laporan
keuangan secara wajar.
Basis akuntansi penyusunan laporan keuangan
4.1 Basis
akuntansi
yang
mendasari
penyusunan
laporan
keuangan. Basis akuntansi yang
digunakan dalam laporan keuangan ini adalah
akuntansi berbasis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis
akrual
untuk
laporan
realisasi
anggaran
berarti
bahwa
pendapatan dan penerimaan pembiayaan sudah diakui pada saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan sudah diakui sebelum kas dikeluarkan dari kas daerah. Istilah laba tidak digunakan, melainkan dengan istilah sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan
Basis Akuntansi Akuntansi berbasis Kas
pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual, yaitu : 1) Akuntansi Berbasis Kas Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam suatu
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
19
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Model pelaporan keuangan dalam basis kas biasanya berbentuk Laporan Penerimaan dan Pembayaran (Statement of Receipts and Payment) atau Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement). Sebagaimana sesuai dengan kebijakan keuangan Provinsi Jawa Timur, istilah Laba / Rugi, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa
perhitungan
anggaran
pada
selisih
realisasi
penerimaan
pendapatan dan pembiayaan. Akuntansi berbasis kas ini tentu mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pengetahuan
pembuat yang
laporan mendetail
keuangan tentang
tidak
membutuhkan
akuntansi,
dan
tidak
memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang; laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan, karena tidak terdapat pencatatan secara double entry; tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan(cost of service) sebagai alat untuk penetapan harga (pricing), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.
Akuntansi berbasis Akrual
2) Akuntansi Berbasis Akrual Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
20
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya. Didalam basis akrual, neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya atau sudah menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan, bukan hanya diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan oleh Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
Asumsi Dasar dalam Pelaporan Keuangan.
ASUMSI DASAR DALAM PELAPORAN KEUANGAN.
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :
Asumsi Kemandirian Entitas
a. Asumsi Kemandirian Entitas yang berarti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas pelaporan dan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
21
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar
unit
pemerintah
dalam
pelaporan
keuangan.
Adanya
kewenangan masing-masing entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.
Asumsi Kesinambungan Entitas
b. Asumsi Kesinambungan Entitas yaitu Laporan keuangan yang disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan
berlanjut
keberadaannya
dan
tidak
bermaksud
untuk
melakukan likuidasi.
Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang
c. Asumsi
Keterukuran
Measurement) yaitu
dalam Laporan
Satuan keuangan
Uang
(Monetary
menyajikan
setiap
kegiatan yang diasumsikan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun menggunakan basis akrual yaitu basis akuntansi yang sudah mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas belum diterima sekalipun pada Kas Daerah atau dikeluarkan dari Kas Daerah. Atau dalam hal ini adalah untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca juga menggunakan basis akrual.
Prinsip Akuntansi dalam penyusunan Laporan Basis Akuntansi Basis Akrual
Prinsip Realisasi
4.1 Prinsip-prinsip Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur a. Basis akuntansi Basis Akrual Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, neraca aset , kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual dan dicatat pada saat terjadinya transaksi bukan pada saat kas atau setara diterima atau dibayar oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur. b. Prinsip Realisasi Ketersediaan pendapatan selama 1 (satu) tahun anggaran digunakan untuk membiayai belanja dalam periode tahun anggaran dimaksud.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
22
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Prinsip Subtansi diatas Formallitas
c. Prinsip substansi mengungguli formalitas Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan relitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. d. Prinsip Periodisitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi periode-periode laporan sehingga kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah Laporan Tahunan, Periode semesteran digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai dalam semester sebelumnya. e. Prinsip Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode (tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya). f. Prinsip pengungkapan lengkap Laporan keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. g. Prinsip penyajian wajar Laporan keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Prinsip Periodisitas
Prinsip Konsistensi
Prinsip Prngungkapan Lengkap
Prinsip Penyajian Wajar
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
4.1
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat yang terdiri
Pendapatan
dari : (1) Pendapatan Pendapatan tidak diakui pada saat Akuntansi pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
23
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
mencatat nettonya.
Belanja
(2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dan telah dipertanggungjawabkan oleh
Belanja Modal tanah
Bendahara pengeluaran. -
Belanja modal tanah diakui sebesar biaya perolehan tanah yang mencakup harga pembelian biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Belanja modal diukur dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan
nilai
sekarang
kas
yang
dikeluarkan.
Apabila
menggunakan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat
Belanja Modal Alat dan Mesin
pengakuan belanja. -
Belanja Modal peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta
biaya
langsung
lainnya
untuk
memperoleh
dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap
Belanja Modal Gedung dan bangunan
digunakan. -
Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebesar harga perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan
dan pajak. -
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
24
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Biaya Operasional
-
Biaya operasional yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan seharí-hari yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain belanja pegawai, belanja barang non investasi dan belanja operasional lainnya.
-
Surplus/Defisit
Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
(3) Aset
Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat peristiwa masa lalu dan asal manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh baik oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya ekonomi yang diperluakn untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.
Aset Lancar
a. Aset Lancar Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas, diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki dalam waktu 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat dalam neraca berdasarkan : Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian Harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. b. Aset Tetap Adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
Aset Tetap
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Kantor
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
25
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Perwakilan
Provinsi
Jawa
Timur
atau
dimanfaatkan
oleh
masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Aset Tetap diperoleh melalui pembelian/pembangunan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBD/APBN, pertukaran dengan aset lain serta donasi dari masyarakat, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dan diperoleh dari hibah tidak terikat diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah tersebut sampai Siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, biaya pengurukan dan lain-lain. Tanah tidak disusutkan kecuali ada keyakinan manajemen yang cukup bahwa kondisi tertentu terkait tanah telah terjadi : - Kondisi kualitas tanah tak lagi digunakan dalam operasi utama perusahaan. - Prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaharuan
hak
kemungkinan
besar
atau
pasti
tidak
diperoleh. Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan Siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pengurusan IMB, notaris, pajak dan lain-lain. Sedangkan
biaya
untuk
pekerjaan
untuk
konstruksi
bangunan/gedung melalui pihak ketiga (kontraktor) meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tak langsung lainnya. Aset tetap dalam penyelesaian dilaporkan sebagai bagian dari aset tetap. Peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai untuk digunakan dalam kegiatan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
26
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat produksi, pengolahan dan pemurnian. Jalan, irigási dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai untuk digunakan dalam kegiatan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang termasuk klasifikasi ini mencakup antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak bisa dikelompokkan dalam aset tetap diatas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini
dapat meliputi
koleksi
perpustakaan/buku dan barang bercorak seni / budaya / olahraga. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud ini dapat berupa software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, goodwill dan hak lainnya, hak jasa dan operasi.
c. Kewajiban Adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu penyelesainnya
Kewajiban
mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi. Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
27
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
1)
Kewajiban jangka pendek a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus
Kewajiban Jangka Pendek
normal operasi Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur. b. Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca. Semua kewajiban selain itu harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. 2)
Kewajiban Jangka Panjang Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu
Kewajiban Jangka Panjang
12 bulan setelah tanggal pelaporan kecuali : a. Bagian yang akan dan telah jatuh tempo termasuk akan menjadi utang jangka panjang dengan status perjanjian baru. b. Dibayar dengan menggunakan dana yang telah disisihkan dari aset lancar. d. Ekuitas dana Ekuitas dana merupakan pos pada neraca yang menampung
Ekuitas Dana
selisih antara aset dan kewajiban. Pos Ekuitas dana terdiri dari :
Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan
Ekuitas dana Lancar
selisih
antara
aset
lancar
dan
kewajiban
lancar/kewajiban jangka pendek termasuk didalamnya berupa sisa
lebih
perhitungan
anggaran
(SILPA),
Cadangan
Persediaan, Cadangan Piutang dan yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau défisit.
Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah kekayaan yang tertanam
Ekuitas Dana Investasi
dalam aset tetap, investasi jangka panjang dan aset lanilla yang dikurangi dengan utang jangka panjang.
Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan pada jumlah kekayaan yang dicadangkan untuk tujuan
tertentu
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
28
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran (LRA) meliputi Pendapatan dan Belanja.
5.1 PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) Realisasi anggaran Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh kami yang menggambaarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Ada realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2015 pada Kantor Perwakilan dikarenakan adanya sewa lahan untuk tempat ATM selama 5 tahun dengan nominal 50.000.000 dari angka tersebut diakui pendapatanya perbulan. PAD pada tahun 2015. Dan sedangkan untuk alokasi Anggaran pada Tahun 2015 sebesar Rp. 24.526.391.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.526.391.000,00
terdapat
24.526.391.000,00
atau
perbandingan,
bahwa
Rp.24.218.823.367,00
selisih
relisasi
sisa
belanja
sebesar
98,75%.
Rp.24.526.391.000,00 terdapat
selisih
dan sisa
sebesar
Rp.
Dan
sebagai
terealisasi
sebesar
belanja
sebesar
Rp.307.567.633,00 atau relisasi sebesar 98,75% Realisasi belanja dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :
Penjelasan dari Pos-pos Belanja pada Kantor Perwakilan Prov.Jatim
Belanja Tidak Langsung, realisasi sebesar Rp. 4.558.633.749 dari
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.
4.768.991.000
atau
terealisasi sebesar 95,59 %. Terdapat selisih belanja sebesar Rp. 210.357.251 merupakan sisa mati anggaran.
Belanja Langsung, realisasi sebesar Rp 19.662.189.618,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp19.757.400.000,00 atau terealisir sebesar
99,52
%.
Terdapat
selisih
belanja
sebesar
Rp. 95.210.382 merupakan sisa mati anggaran. Ikhtisar realisasi belanja dapat dilihat matrik sebagai berikut :
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
29
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jumlah ( Rp )
No
Uraian
Urut
Anggaran Setelah perubahan
1
5
2
Bertambah /(Berkurang) Realisasi
( Rp )
%
4
5(4-3)
6
3
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.2
BELANJA LANGSUNG
24.526.391.000
24.220.823.367
(305.567.633)
(1,25)
4.768.991.000
4.768.991.000
(210.357.251)
(4,41)
19.557.200.000
19.370.625.202
(95.210.382)
(0,48)
25,000,000,000.00
Anggran
20,000,000,000.00
Penyerapan
15,000,000,000.00
Sisa
10,000,000,000.00 5,000,000,000.00 0.00 Belanja Total
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Penjelasan matrik diatas adalah sebagai berikut : a.
Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak langsung merupakan belanja pegawai yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program / kegiatan rutin yaitu sebesar Rp.4.768.991.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.558.633.749,00
Penjelasan pos-pos Laporan
atau 95,59%, atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp.210.357.251,00 atau 4,41 b.
Pos Pendapatan Pos Belanja
Belanja Langsung Belanja langsung terdiri dari pengeluaran belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar
Rp.24.526.391.000,00 dan teralisasi sebesar
Rp.24.220.823.367,00
atau
98,75%,
atau
terjadi
sisa
sebesar
Rp.305.567.633,00 atau 1,25%, dan rincian sebagai berikut : Belanja Pegawai Anggaran
sebesar
Rp.4.768.991.000,00
Rp.4.558.633.749,00
atau
95,59%,
terrealisasi atau
sisa
sebesar sebesar
Rp.210.357.251,00 atau 4,41 %. Belanja Barang Dan Jasa Anggaran
sebesar
Rp.19.757.400.000,00
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
terealisasi
sebesar 30
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Rp.19.662.189.618,00
atau
99,52%,
atau
sisa
sebesar
terealisasi
sebesar
Rp.95.210.382,00 atau 0,48%. Belanja Modal Anggaran
sebesar
Rp.640.500.000,00
Rp.634.799.000,00 atau sebesar 99,11% atau terdapat sisa sebesar Rp.5.701.000,00 atau 0,89%. 5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Alokasi anggaran belanja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.24.526.391.000,sebesar
Rp.
yang terdiri
4.768.991.000,-
dan
atas belanja tidak langsung
belanja
langsung
sebesar
Rp.
19.757.400.000,-. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Pendapatan
pada Kantor Perwakilan terdapat pendapatan sewa lahan
tanah untuk ATM Bank Jatim Rp.50.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun. 2. Belanja Dari total anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.24.526.391.000,00, telah menyerap realisasi belanja pada Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.24.220.823.367,00 terdiri dari : 1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.768.991.000,00 terealisasi
sebesar
Rp.4.558.633.749,00
dan
sisa
sebesar
Langsung
Rp.19.757.400.000,00
Rp.210.357.251,00 2. Anggaran
Belanja
sebesar
terealisasi sebesar Rp.19.662.189.618,00 dan sisa sebesar Rp. 95.210.832,00 terdiri dari : a. Anggaran terrealisasi
Belanja sebesar
Pegawai
sebesar
Rp.1.781.685.000,00
Rp.1.781.702.000,00 dan
sisa
sebesar
Rp.17.000,00. b. Anggaran
Belanja
Barang
dan
Jasa
sebesar
Rp.1.619.078.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.615.356.164,00 dan sebesar Rp.3.721.836,00.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
31
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
c. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.640.500.000,00 terealisasi sebesar
Rp.634.799.000,00
dan
terdapat
sisa
sebesar
Rp.5.701.000,00.
Grafik Perhitungan Belanja Tahun 2015
5
No.
Uraian
Anggaran
Realisasi
Sisa
1
2
3
4
5=3-4
BELANJA DAERAH
24.526.391.000
24.220.823.367
305.567.633
% 6 1,25
GRAFIK PERHITUNGAN BELANJA TAHUN 2015
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
0
blnj PEGW_BTL
ANGGARAN
Pos Pembiayan
blnj PEGW_BL
blnj BRG JASA_BL
REALISASI
blnj MODAL_BL
SISA
3. Pembiayaan Pembiayaan pada Kantor Perwakilan tidak ada realisasi pembiayaan. 4. Aset
Pos Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam hal ini aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar berupa kas dan setara kas. Sementara aset non lancar terdiri dari aset tetap dan aset lainnya. Bila dilihat dari neraca Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015, terdapat beberapa aktiva tetap yang telah dilaporkan / dikirim ke BPKAD Provinsi Jawa Timur, dan telah diinventariskan ke dalam buku aset tetap. Berikut Penjelasan rinci terkait aset Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
pada tahun 32
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
Persediaan Dapat dijelaskan sebagai berikut :
Persediaan
Uraian
31 Desember 2015
Persediaan
Rp
3.467.420,00
31 Desember 2014 Rp
19.936.125,00
Sisa saldo Persedian Barang Habis Pakai dikarenakan ada sisa jumlah :
Barang Alat Tulis Kantor sebesar Rp.1.510.960,-
Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar Rp.1.956.460,-
Aset Lain-lain Dapat dijelaskan sebagai berikut : Uraian
Aset Lainnya
31 Desember 2015
Aset Lainnya
Rp
99.679.500,00
31 Desember 2014 Rp
438.425.900,00
Penambahan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut (lampiran rekap mutasi aset lain-lain) : Jenis Aset Lain-lain
31 Desember 2015
31 Desember 2014
99.612.000,00
99.612.000,00
67.500,00
224.183.800.00
.00
114.630.100.00
99.679.500,00
438.425.900,00
Alat-alat Angkutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi Jumlah
Aset Tetap Dapat dijelaskan sebagai berikut : Uraian
Aset Tetap
Aset Tetap
31 Desember 2015 Rp
44.958.640.206,00
31 Desember 2014 Rp
44.503.381.206,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digunakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah (dalam Rp.) :
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
33
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Jenis Aset Tetap
31 Desember 2015
31 Desember 2014
Tanah
11.732.000.000,00
11.732.000.000,00
Peralatan dan Mesin
13.280.926.255,00
12.825.667.255,00
Gedung dan Bangunan
18.940.319.951.00
18.940.319.951.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan
282.512.000.00
282.512.000.00
Aset Tetap lainnya
722.822.000.00
722.882.000.00
0,00
0,00
44.958.640.206,00
44.503.381.206,00
Kontruksi dalam Pengerjaan Jumlah
Dengan perincian sebagaimana Rekapitulasi Jumlah Mutasi Barang Tahun 2015 dan Tahun 2014.
a. Tanah Aset Tanah
31 Desember 2015 Tanah
Rp.
31 Desember 2014
11.732.000.000,00
Rp.
11.732.000.000,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.
b. Peralatan dan Mesin Aset Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin
31 Desember 2015 Rp.
13.280.926.255,00
31 Desember 2014 Rp.
12.825.667.255,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang digunakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, dengan perincian sebagai berikut : No
Uraian
31 Desember 2015
31 Desember 2014
1.
Alat-alat Berat/Besar
168.500.000,00
168.500.000,00
2.
Alat-alat Angkutan
6.484.194.800,00
6.565.284.800,00
3.
Alat-alat Bengkel dan ukur
0,00
0,00
4.
Alat-alat Pertanian
0,00
0,00
5.
Alat-alat Kantor dan RT.
5.515.503.505,00
5.098.284.505,00
6.
Alat-alat Studio dan Komunikasi
1.112.727.950.00
993.597.950.00
7.
Alat-alat Kedokteran
0,00
0,00
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
34
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
8.
Alat Laboratorium
0,00
0,00
9.
Alat Keamanan
0,00
0,00
13.280.926.255,00
12.825.667.255,00
Jumlah
Penambahan
Aktiva
Tetap
Peralatan
dan
Mesin
sebesar
Rp.455.259.000,00 dari realisasi belanja. Untuk mengetahui rincian penjelasan perpindahan dari kode bidang barang tersebut, dapat dilihat dalam Lampiran Penjelasan Penambahan dan Pengurangan Mutasi Aset Tetap di bagian akhir laporan ini.
Aset Gedung dan Mesin
c. Gedung dan Bangunan 31 Desember 2015
Gedung dan bangunan
Rp 18.940.319.951,00
31 Desember 2014 Rp 18.940.319.951,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan perincian sebagai berikut : No.
Uraian
1.
Bangunan Gedung
2.
Bangunan Monumen Jumlah
31 Desember 2015
31 Desember 2014
16.963.620.251,00
18.940.319.951,00
1.976.699.700,00
00
18.940.319.951,00
18.940.319.951,00
Perubahan nilai Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan diakibatkan perubahan kode barang yang berasal dari Kode Bangunan ke Kode Barang Monumen, Bangunan Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 16.963.620.251,00 dan Bangunan Monumen Rp.1.976.699.700,00 jadi yang masuk dalam Aktiva Tetap senilai Rp. 18.940.319.951,00.
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi dan Jaringan
31 Desember 2015
31 Desember 2014
Rp 282.512.000,00
Rp 282.512.000,00
Perubahan nilai Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang digunakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, dengan perincian sebagai berikut :
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
35
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
No.
Uraian
31 Desember 2015
31 Desember 2014
1.
Jalan dan Jembatan
0,00
0,00
2.
Bangunan Air (Irigasi)
0,00
0,00
3.
Instalasi
0,00
0,00
4.
Jaringan
282.512.000,00
282.512.000,00
282.512.000,00
282.512.000,00
Jumlah
Untuk mengetahui rincian, dapat dilihat dalam Lampiran Penjelasan Penambahan dan Pengurangan Mutasi Aset Tetap di bagian akhir laporan ini.
e. Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2015
Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap lainnya
Rp
31 Desember 2014
722.882.000,00
Rp
722.882.000,00
Perubahan nilai Aktiva Tetap Lainnya yang digunakan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, dengan perincian sebagai berikut : No.
Uraian
31 Desember 2015
1.
Buku dan Perpustakaan
2.
Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan
3.
Hewan/Ternak dan Tumbuhan Jumlah
31 Desember 2014
53.741.000,00
53.741.000,00
669.141.000,00
669.141.000,00
0,00
0,00
722.882.000,00
722.882.000,00
Tidak ada perubahan nilai Aktiva Aset Tetap Lainnya karena penambahan sebesar dari realisasi belanja. Untuk mengetahui rincian penjelasan, dapat
dilihat
dalam
Lampiran
Penjelasan
Penambahan
dan
Pengurangan Mutasi Aset Tetap di bagian akhir laporan ini.
Aset Konstruksi dalam Pengerjaan
f. Konstruksi dalam pengerjaan 31 Desember 2015 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp.
0,00
31 Desember 2014 Rp.
0,00
g. Penyusutan Aset Tetap Penyusutan Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2014 dilakukan dengan Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa / nilai residu. Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
36
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penyusutan Aset Tetap
Masa manfaat Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Lampiran I Tabel Masa Manfaat dan Lampiran II Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2014. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2014 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: a. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, merupakan nilai buku per 31 Desember 2015. b. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2015, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan
tidak
diketahui,
dapat
digunakan
nilai
wajar
yang
merupakan nilai estimasi. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 15.435.789.992,00 terdiri dari : a. Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. 14.998.948.092,00 b. Akumulasi penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp. 436.841.900,00 Dan rekapitulasi jumlah mutasi barang adalah sebagai berikut :
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
37
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
REKAPITULASI JUMLAH MUTASI BARANG ASET TA. 2015 KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR Kode Bid. 1 01 0101 02
Pembidangan Barang
Nilai (Rp) 3 11.732.000.000
2 GOlONGAN TANAH TANAH GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN
0202
ALAT-ALAT BERAT/BESAR
0203
ALAT - ALAT ANGKUTAN
0204 0205 0206
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
0207
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI
0208
ALAT-ALAT KEDOKTERAN
0209
ALAT LABORATORIUM
0210
ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN
03
Keadaan Awal 01 Januari 2015
Mutasi Berkurang
Bertambah
Nilai (Rp) 4
Nilai (Rp) 5 0
Keadaan Akhir 31 Desember 2015
0
Nilai (Rp) 6 11.732.000.000
11.732.000.000
0
0
11.732.000.000
12.825.667.255
625.000.000
1.080.259.800
13.280.926.255
168.500.000
0
0
168.500.000
6.565.284.800
625.000.000
543.910.000
6.484.194.800
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
0
0
0
0
ALAT PERTANIAN
0
0
0
0
5.098.284.505
0
417.219.000
5.515.503.505
993.597.950
0
119.130.000
1.112.727.950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN
0311
BANGUNAN GEDUNG
0312
18.940.319.951
0 18.940.319.951
18.940.319.951
0
0
18.940.319.951
MONUMEN
1.976.699.700
0
0
1.976.699.700
282.512.000
0
0
282.512.000
0413
GOlONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN
0
0
0
0
0414
BANGUNAN AIR IRIGASI
0
0
0
0
0415
INSTALASI
0
0
0
0
0416
JARINGAN
04
05
GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA
282.512.000
0
0
282.512.000
722.882.000
0
0
722.882.000
53.741.000
0
0
53.741.000
0517
BUKU DAN PERPUSTAKAAN
0518
BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN
669.141.000
0
0
669.141.000
0519
HEWAN TERNAK SERTA TANAMAN
0
0
0
0
GOlONGAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
0
0
0
0
44.958.640.206
625.000.000
1.080.259.000
44.503.381.206
06
TOTAL
Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Arus Kas
5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran pada Kantor Perwakilan Provinsi jawa Timur terdiri dari arus kas masuk yang merupakan pencairan SP2D UP, TU dan GU selama tahun 2015 sesuai dengan pengeluaran yang dibutuhkan. Adapun penjelasannya adalah :
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
38
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERHITUNGAN SISA KAS UP/GU/TU TAHUN ANGGARAN 2015 Bulan Januari s.d bulan Desember NO
URAIAN
1
2
1
UP bulan Januari
2
GU bulan Januari
3
GU bulan Pebruari
4
GU bulan Maret
5
GU bulan April
6
GU bulan Mei
7
GU bulan Juni
8
GU bulan Juli
9
GU bulan Agustus
10
GU bulan September
11
GU bulan Oktober
12
GU bulan Nopember
13
GU bulan Desember
14
TU bulan Desember
15 TOTAL
SP2D UP/GU/TU
REALISASI SPJ UP/GU/TU
SISA SP2D BERJALAN
SETOR SISA KAS
SISA KAS BERJALAN PER 31 DESEMBER
3
4
5
6
7
1,183,442,000
-
1,183,442,000
-
1,183,442,000
-
598,357,175
585,084,825
-
585,084,825
598,357,175
501,609,574
681,832,426
-
681,832,426
501,609,574
742,271,970
441,170,030
-
441,170,030
742,271,970
1,171,881,769
11,560,231
-
11,560,231
1,171,881,769
1,130,473,567
52,968,433
-
52,968,433
1,130,473,567
587,950,379
595,491,621
-
595,491,621
587,950,379
817,319,192
366,122,808
-
366,122,808
817,319,192
1,119,010,047
64,431,953
-
64,431,953
1,119,010,047
1,004,832,051
178,609,949
-
178,609,949
1,004,832,051
1,177,923,592
5,518,408
-
5,518,408
1,853,562,331
1,415,168,482
443,912,257
-
443,912,257
739,529,743
979,976,674
203,465,326
-
203,465,326
349,277,500
349,277,500
203,465,326
-
203,465,326
-
-
203,465,326
203,465,326
-
11,799,517,298
11,596,051,972
203,465,326
203,465,326
-
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
39
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Penjelasan terkait informasi seputar Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di wilayah atau diluar ibu kota Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu yang terletak di jalan Pasuruan No. 16-20, Menteng, Jakarta Pusat. Apabila ditinjau dari posisi atau letak diluar Provinsi Jawa Timur dan kompleksitas permasalahannya berada di wilayah Provinsi Lain, maka keberadaan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai peran yang sangat strategis dalam membantu Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pejabat-pajabat dan seluruh komponen di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam bidang koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Jakarta, khususnya koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga pusat baik Pemerintah dan Non Pemerintah. Wilayah kerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur meliputi wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.
Posisi Kantor Perwakilan sesuai dengan Tupoksinya
Disamping letaknya yang strategis dengan ditunjang sarana yang memadai baik gedung, mess, kendaraan operasional, sumber daya manusia dan dukungan sarana material, sehingga Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini dapat menjalankan roda organisasi secara baik, cepat, akurat, efisien dan akuntabel dalam tugas-tugas pelayanannya. Selain itu, Kantor Perwakilan Jawa Timur juga mengelola sebuah Anjungan Daerah Jawa Timur yang berada di areal Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dimana secara wujud fisik dan fungsinya merupakan replika semua keragaman dan kekayaan budaya daerah khususnya Jawa Timur. Adapun fasilitas dan sarana fisik yang ada antara lain dalam bentuk arsitektur bangunan rumah adat beserta perabot-perabot khas daerah kabupaten kota se-Jawa Timur. Sedangkan secara aktivitas kegiatan kesenian dan kebudayaan menampilkan semua unsur kesenian yang ada di Jawa Timur yang diharapkan menjadi garda depan dan wakil dalam ikut mempromosikan dan mengenalkan potensi keragaman seni dan budaya daerah Jawa Timur khususnya obyek wisata yang menjadi
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
40
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
tujuan pariwisata serta memperkenalkan potensi kerajinan tradisonal dan modern, juga industri kecil masyarakat Jawa Timur. Didalam
pengelolaannya,
selama
tahun
2015
tidak
terjadi
perubahan yang berarti dalam manajemen pengelolaan maupun struktur pengelola pada Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan keuangan baik di Kantor Perwakilan dan Anjungan Taman Mini, dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Sedangkan untuk pengelolaan akuntansi terjadi perubahan dari sistem akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Setelah perubahan menjadi basis akrual ini terjadi beberapa perbaikan diantaranya perbaikan sistem persediaan. Persediaan yg semula belum jelas pengelolaannya tahun 2015 menggunakan sistem FIFO ( First In First Out ) , sedangkan untuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap & Aset Lain-Lain SKPD Kantor Perwakilan tetap mengikuti data dari SKPKD BPKAD. Pelaksanaan dilakukan dengan koordinasi setiap hari dalam pengelolaan keuangan yang didasarkan atas pedoman pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan program dan kegiatan masing-masing. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Kantor Perwakilan dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah telah melakukan berbagai macam kegiatan dan tupoksi yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan program kerja selama setahun anggaran. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain seperti pelaksanaan pelatihan-pelatihan khusus yang ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya paguyuban warga asal Jawa Timur yang berada dan tinggal di Jakarta, Kesenian-kesenian daerah yang didatangkan dari semua Kabupaten-Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur pada tiap minggu-nya dan Paket-paket acara kesenian khusus yang dalam pelaksanaannya dilakukan dalam skala yang lebih besar dan melibatkan banyak pihak guna mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pada intinya seluruh kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat pada umumya dan masyarakat Jawa Timur yang tinggal di Jakarta pada khususnya serta memperkenalkan Jawa Timur baik dari kajian Ekonomi,
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
41
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Sosial dan budaya kepada masyarakat yang tinggal di Jakarta. Manfaat atas kegiatan-kegiatan tersebut secara tidak langsung akan dirasakan secara positif oleh masyarakat Jawa Timur pada umumnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
42
Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
BAB VII PENUTUP Penjelasan
Dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Kantor
kesimpulan
Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2015, telah dilaksanakan
Laporan
dengan acuan Program dan Kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan
Keuangan
dengan baik dan akuntabel. Demikian catatan atas laporan keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2015 ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya dan semoga menjadi bahan informasi yang berguna. Terima Kasih.
Catatan Atas Laporan Keuangan – Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur TA.2015
43