PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur . b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata organisasi Inspektorat, Badan Perencanan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Juncto Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32); 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)· 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
1
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). ; 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 .Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. 5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur. 6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan di Provinsi Jawa Timur. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur. (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; b. Badan Penelitian dan Pengembangan ; c. Badan Pendidikan dan Pelatihan ; d. Badan Pemberdayaan Masyarakat ; e. Badan Lingkungan Hidup ; f. Badan Penanaman Modal ; g. Badan Ketahanan Pangan ; h. Badan Perpustakaan dan Kearsipan ; i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ; j. Badan Kepegawaian Daerah ; k. Kantor Perwakilan. BAB III INSPEKTORAT PROVINSI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
3
(2) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan program pengawasan ; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ; dan c. pemeriksaaan, pengawasan.
pengusutan,
pengujian
dan
penilaian
tugas
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4 Inspektorat Provinsi, terdiri atas: a. Kepala Inspektorat. b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan ; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ; 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum. c. Inspektor Pembantu membawahi:
Bidang
Ekonomi
dan
Pembangunan,
1. Seksi Pengawas Produksi Daerah; 2. Seksi Pengawas Fisik dan Prasarana Wilayah; 3. Seksi Pengawas Ketahanan Pangan. d. Inspektor Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahi : 1. Seksi Pengawas Pendidikan; 2. Seksi Pengawas Kesejahteraan Sosial; 3. Seksi Pengawas Pemberdayaan Masyarakat. e. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, membawahi : 1. Seksi Pengawas Aparatur ; 2. Seksi Pengawas Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ; 3. Seksi Pengawas Ketentraman dan Ketertiban f. Inspektor Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset, membawahi: 1. Seksi Pengawas Keuangan; 2. Seksi Pengawas Sarana Perekonomian; 3. Seksi Pengawas Kekayaan Daerah. g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
4
BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 5 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan ; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah ; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Ekonomi, membawahi : 1. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan; 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan PDU ; 3. Sub Bidang Koperasi dan UKM. d. Bidang Prasarana Wilayah, membawahi : 1. Sub Bidang Prasarana Perhubungan; 2. Sub Bidang Keciptakaryaan; 3. Sub Bidang Prasarana Sumber DayaAir. e. Bidang Pengembangan Regional, membawahi : 1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang ; 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
5
f. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahi: 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur ; 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat ; 3. Sub Bidang Pendidikan, Kemasyarakatan.
Kebudayaan,
Pariwisata
dan
g. Bidang Pembiayaan Pembangunan, membawahi: 1. Sub Bidang Perencanaan Alokasi Pembiayaan Pembangunan ; 2. Sub Bidang Pembangunan.
Perencanaan
Pengembangan
Pembiayaan
h. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahi: 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi ; 2. Sub Bidang Pelaporan; 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi. i. UPT Badan. BAB V BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 7 (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang kesatuan bangsa dan politik. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. pemberian daerah;
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , terdiri atas : a. Kepala Badan.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
6
b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi : 1. Sub Bidang Lembaga Politik ; 2. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan. d. Bidang Integrasi Bangsa, membawahi : 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; 2. Sub Bidang Pembauran. e. Bidang Budaya Politik. membawahi : 1. Sub Bidang Demokrasi dan HAM; 2. Sub Bidang Pengembangan Etika Politik. f. Bidang Kewaspadaan. membawahi : 1. Sub Bidang Pencegahan Konflik ; 2. Sub Bidang Penanganan Konflik. g. UPT Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB VI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 9 (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang penelitian dan pengembangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan pengembangan ; b. pemberian daerah;
dukungan
teknis atas
dibidang
penelitian
penyelenggaraan
dan
pemerintahan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
7
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10 Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pemerintahan, membawahi : 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Desa; 2. Sub Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. d. Bidang Ekonomi dan Keuangan, membawahi 1. Sub Bidang Ekonomi dan Investasi; 2. Sub Bidang Keuangan. e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi, membawahi 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan ; 2. Sub Bidang Informasi Teknologi. f. Bidang Kemasyarakatan, membawahi : 1. Sub Bidang Sosial Budaya dan Hak Azasi Manusia ; 2. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan. g. UPT Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB VII BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 11 (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pendidikan dan pelatihan; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan; b. pemberian daerah;
dukungan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
8
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 12 Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas: a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi : 1. Sub Bidang Pengendalian Mutu Akademik; 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. d. Bidang Diklat Kepemimpinan, membawahi : 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemirnpinan Tingkat Dasar; 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Menengah. e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis , membawahi : 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi dan Pemerintahan ; 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pembangunan. f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, membawahi : 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Profesi ; 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kediklatan. g. UPT Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB VIII BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 13 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
9
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat ; b. pemberian daerah;
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan Iingkup tugasnya ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 14 Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas: a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pemberdayaan membawahi: 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan; 2. Sub Bidang Pelatihan Pemberdayaan . d. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, rnembawahi : 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; 2. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. e. Bidang Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat, membawahi : 1. Sub Bidang Pemandirian Sosial Budaya Masyarakat ; 2. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat. f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi: 1. Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam; 2. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. g. UPT Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB IX BADAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 15 (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
10
(2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang lingkungan hidup. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; b. pemberian daerah;
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 16 Badan Lingkungan Hidup, sebagai berikut : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi 1. Sub Bidang Standarisasi dan Pengkajian Dampak Lingkungan ; 2. Sub Bidang Bina Teknis Analisis mengenai Dampak Lingkungan. d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahi: 1. Sub Bidang Pengawasan Lingkungan Air dan Laut ;
dan
Pengendalian
Pencemaran
2. Sub Bidang Pengawasan dan Lingkungan Tanah dan Udara.
Pengendalian
Pencemaran
e. Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, membawahi 1. Sub Bidang Konservasi Lingkungan 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan. f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, membawahi : 1. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan ; 2. Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat. g. UPT Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
11
BAB X BADAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 17 (1) Badan Penanaman Modal merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang penanaman modal. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal; b. pemberian daerah;
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 18 Badan Penanaman Modal, terdiri atas: a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengembangan dan Kerja Sama, membawahi : 1. Sub Bidang Pengembangan ; 2. Sub Bidang Kerja Sama. d. Bidang Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal, membawahi : 1. Sub Bidang Promosi; 2. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal. e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi: 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal; 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. f. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi,
membawahi :
1. Sub Bidang Pengolahan Data.; 2. Sub Bidang Sistem Informasi Penanaman Modal.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
12
g. UPT Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB XI BADAN KETAHANAN PANGAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 19 (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang ketahanan pangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan ; b. pemberian daerah;
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 20 Badan Ketahanan Pangan, terdiri atas: a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan, membawahi : 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; 2. Sub Bidang Cadangan Pangan. d. Bidang Distribusi Pangan Pangan, membawahi: 1. Sub Bidang Akses Pangan. ; 2. Sub Bidang Pengendalian Harga. e. Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi membawahi: 1. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan; 2. Sub Bidang Konsumsi Pangan.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
13
f. Bidang Kewaspadaan Pangan, membawahi 1. Sub Bidang Kerawanan Pangan; 2. Sub Bidang Keamanan Pangan. g. UPT Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB XII BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 21 (1) Badan Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang perpustakaan dan kearsipan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dibidang arsip dan perpustakaan ; b. pemberian daerah;
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan Iingkup tugasnya ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 22 Badan Badan Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas: a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Publikasi, Promosi, Perpustakaan dan Jasa Kearsipan, membawahi: 1. Sub Bidang Publikasi, Promosi,Perpustakaan; 2. Sub Bidang Jasa Kearsipan. d. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan, Bahan Pustaka, membawahi : 1. Sub Bidang Deposit dan Preservasi ;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
14
2. Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka. e. Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahi: 1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia ; 2. Sub Bidang Kelembagaan perpustakaan. f. Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi, membawahi : 1. Sub Bidang Layanan Perpustakaan ; 2. Sub Bidang Otomasi Perpustakaan. g. Bidang Pengololaan Arsip Inaktif, membawahi : 1. Sub Bidang Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Inaktif; 2. Sub Bidang Penyusutan dan Pemeliharaan. h. Bidang Penyelamatan Arsip Statis, membawahi : 1. Sub Bidang Akuisisi; 2. Sub Bidang Pengolahan dan Pelestarian. i. Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan, membawahi: 1. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan ; 2. Sub Bidang Pemasyarakatan Kearsipan. j. UPT Badan. k. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB XII BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 23 (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ; b. pemberian daerah;
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
15
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 24 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri atas: a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha : 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi : 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; 2. Sub Bidang Perlindungan Anak. d. Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Pengarusutamaan Anak, membawahi:
Gender
dan
1. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat; 2. Sub Bidang Data dan Informasi. e. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, membawahi: 1. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga ; 2. Sub Bidang Peranserta Perempuan. f. Bidang Keluarga Berencana , membawahi 1. Sub Bidang Pengendalian Pertumbuhan Penduduk; 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana. g. UPT Badan. h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB XIV BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 25 (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang kepegawaian daerah. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah; b. pemberian daerah;
dukungan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
16
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 26 Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas: a. Kepala Badan. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha ; 2. Sub Bagian Penyusunan Program; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Pegawai membawahi: 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Pegawai ; 2. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Data Kepegawaian. d. Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai, membawahi : 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai. e. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi : 1. Sub Bidang Pangkat, Pindah dan Pensiun Pegawai ; 2. Sub Bidang Jabatan. f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi: 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai ; 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. g. UPT Badan; h. Kelompok Jabatan Fungsional. BAB XV KANTOR PERWAKILAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 27 (1) Kantor Perwakilan merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Kantor Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pelayanan dan perwakilan Jawa Timur di Jakarta. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Perwakilan menyelenggarakan fungsi :
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
17
a. pemberian daerah;
dukungan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan
b. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 28 Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdiri atas: a. Kepala Kantor. b. Sub Bagian Tata Usaha. c. Seksi Hubungan Antar Lembaga. d. Seksi Promosi dan Informasi. e. Seksi Pengelolaan Anjungan. BAB XVI UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 29 (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan di lapangan. (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 30 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, UPT mempunyai fungsi : a. pelaksanaan tugas Badan operasionalnya di lapangan.
Daerah
sesuai
dengan
bidang
b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional Pasal 31 Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT Badan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. BAB XVII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 32 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
18
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur. (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. BAB XVIII TATA KERJA Pasal 33 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing. (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambillangkah - langkah yang diporlukan. (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pad a atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB XIX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 34 (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan / Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
19
BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 35 Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 36 Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 37 Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing - masing Lembaga Teknis Daerah dan Unit Kerja dibawahnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal 38 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur : 1. Nomor 7 Tahun 2000 tentang Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dan perubahannnya ; 2. Nomor 18 Tahun 2000 tentang Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur dan perubahannya ; 3. Nomor 20 Tahun 2000 tentang Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur ; 4. Nomor 41 Tahun 2000 tentang Badan Arsip Provinsi Jawa Timur; 5. Nomor 42 Tahun 2000 tentang Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur ; 6. Nomor 43 Tahun 2000 tentang Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur ; 7. Nomor 44 Tahun 2000 tentang Badan Perpustakaan Provinsi Jawa Timur; 8. Nomor 45 Tahun 2000 tentang Badan Pengawasan Provinsi Jawa Timur; 9. Nomor 46 Tahun 2000 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Perubahannya; 10. Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Pengelolaan Data Elektronik Provinsi Jawa Timur ; 11. Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
20
12. Nomor 10 Tahun 2001 tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Pasal 39 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 Agustus 2008 GUBRNUR JAWA TIMUR ttd H. IMAM UTOMO. S
Diundangkan di Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR ttd Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM, Msi. LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 3 TAHUN 2008 SERI D
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim
21
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORA T PROVINSI JAWA TIMUR
A.
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TANGGAL : 20 l!GUSTUS 2008 NOMOR : 10 T1!HUN 2008
INSPEKTUR
I
SEKRET ARIA T
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
I I
I SUB BAG. PERENCANAAN
I INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKSI PENGAWAS PRODUKSIDAERAH
f--
SEKSI PENGAWAS FISIK DAN PRASARANA WILAYAH
'--
SEKSI PENGAWAS KETAHANAN PANG AN
SUB BAG. ADMINISTRASI DAN UMUM
I INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASSET
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMERINTAHAN
I I--
SUB BAG. EVALUASI DAN PELAPORAN
I
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
I
I
I
SEKSI PENGAWAS PENDIDIKAN
f-
SEKSI PENGAWAS APARATUR
-
SEKSI PENGAWAS KEUANGAN
-
SEKSI PENGAWAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
I--
SEKSI PENGAWAS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTODA
'--
SEKSI PENGAWAS SARANA PEREKONOMIAN
-
SEKSI PENGAWAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
-
SEKSI PENGAWAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
'--
SEKSI PENGAWA KEKAYAAN DAERAH
-
I
1~
B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PROVINSI JAWA TIMUR
PEMBANGUNAN
DAERAH
KEPALA BADAN
I SEKRET KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
I I
I
I WILAYAH
I
-
-
SUB BIOANG INDUSTRI. PERDAGANGAN DAN PENGEMB. DUNIA USAHA
SUB BIDANG KOPERASI DAN UMKM
PENGEMBANGAN REGIONAL
I f-
-
-
SUB BIOANG PRASARANA PERHUBUNGAN
SUB BIDANG KECIPTAKARYAAN
SUB BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR
BIDANG PEMERINT
'--
SUB BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG
SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH SUMBER DAYA ALAM DAN L1NGKUNGAN HIDUP
AHAN
BIDANG
-
-
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR
-
SUB BIDANG PERENCANAAN ALOKASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
-
SUB BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
DAN
PELAPORAN
I
SUB BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB BIDANG PENDIDKAN. KEBUD,PARIWISATA DAN KEMASYARAKA TAN
BIDANG STATlSTIK
PEMBANGUNAN
I
-
I
PEMBIAYAAN
DAN
KEMASYARAKATAN
I f--
SUB BAG. KEUANGAN
I
BIDANG
PRASARANA
EKONOMI
-
I
BIDANG
BIDANG
I
I SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM
SUB BAG. TATA USAHA
SUB BIOANG PERTANIAN DAN KELAUTAN
ARIA T
I SUB BIDANG
r-- PENGENDALIAN
DAN
EVALUASI
-
SUB BIDANG PELAPORAN
-
SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI
c.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA BADAN
I
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
I I
I SUB BAG. TATA USAHA
I BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SUB BIDANG LEMBAGA POLITIK
-
SUB BIDANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
SUB BAG. KEUANGAN
I BIDANG KEWASPADAAN
BIDANG BUDAYA POLITIK
I
I -
SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM
I
BIDANG INTEGRASI BANGSA
I
I
-
SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN
f--
SUB BIDANG DEMOKRASIDAN HAM
-
SUB BIDANG PENCEGAHAN KONFLIK
-
SUB BIDANG PEMBAURAN
'--
SUB BIDANG PENGEMBANGAN ETIKA POLITIK
---
SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK
II !~~ .•.......
I
UPTB I
h
D. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA T1MUR
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
I I
I SUB BAG. TATA USAHA
BIDANG PEMERINTAHAN
I
I
BIDANG
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI
EKONOMIDAN KEUANGAN
I -
SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA
-
-
SUB BIDANG APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK
-
SUB BIDANG KEUANGAN
UPTB
1
~1:
'--
SUB BIDANG SDA DAN L1NGKUNGAN
'--
SUB BIDANG INFORMASI TEKNOLOGI
h
SUB BAG. KEUANGAN
I BIDANG KEMASYARAKATAN
I
I
SUB BIDANG EKONOMIDAN INVESTASI
I
SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM
-
SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN HAM
SUB BIDANG KESEJAHT.MASY. &
--
I
PEMBERDAYAAN~ PEREMPUAN . ~
E. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA BADAN
I
I
SEKRET ARIA T
KElOMPOK JABATAN FUNGSIONAl
I BIDANG PENGENDALIAN EVALUASI
., f--
L....-
' SUB BIDANG EVALUASIDAN PELAPORAN
f--
L....-
I
SUB BAG. TATA USAHA
SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM
SUB BAG. KEUANGAN
I BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL
BIDANG DIKLAT TEKNIS
I SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU AKADEMIK
T
I
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
DAN
1
I
I
I SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS ADM. DAN PEMERINTAHAN
SUB BIDANG DIKlAT KEPEMIMPINAN TINGKATOASAR SUB BIDANG DIKlAT KEPEMIMPINAN TINGKATMENENGAH
-
I
SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS PEMBANGUNAN
-
SUB BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL PROFESI
-
SUB BIDANG DIKLAT FUNGSIONAl KEDIKLATAN
f
I/~
f-JZ
/
UPTB T
~
F.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDA YAAN MASYARAKA T PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
I SUB BAG. TATA USAHA
I
'--
SUB BIDANG PELATIHAN PEMBERDAYAAN
I
BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
I
'--
BIDANG SUMBER DAYA ALAM & TEK. TEPAT GUNA
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
I
I
-
SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
r--
'---
SUB BIDANG PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
'--
I ?'ry
SUB BAG. KEUANGAN
I
BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN
SUB BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN
SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM
UPTB I
h
SUB BIDANG PEMANDIRIAN SO SIAL BUDAYA MASYARAKAT
SUB BIDANG PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
-
SUB BIDANG PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM
-
SUB BIDANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
~
G.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN L1NGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA BADAN
I
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
I I
I
SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM
SUB BAG. TATA USAHA
I
I TATA
L1NGKUNGAN
PENGAWASAN
fD/!cf
KONSERVASIDAN PEMULIHAN L1NGKUNGAN
L1NGK.
I
I
I
I
SUB BIDANG STANDARISASI DAN PENGKAJIAN DAMPAK L1NGKUNGAN
SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN L1NGK. AIR DAN LAUT
SUB BIDANG KONSERVASI L1NGKUNGAN
SUB BIDANG KOMUNIKASI L1NGKUNGAN
SUB BIDANG BINA TEKNIS AMDAL
SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN L1NGK. TANAH DAN UDARA
SUB BIDANG PEMULIHAN L1NGKUNGAN
SUB BIDANG PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
I u
BIDANG KOMUNIKASI L1NGKUNGAN DAN PENINGK. PERAN SERTA MASYARAKAT
BIDANG DAN
PENGEND. PENCEMARAN
I
I
BIDANG BIDANG
SUB BAG. KEUANGAN
",
I I
7 UPTB
11
~
H. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
I SUB BAG. TATA USAHA
BIDANG PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA
f--
SUB BIDANG PENGEMBANGAN
'---;
SUB BIDANG KERJA SAMA
I
I
BIDANG PROMOSI DAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
I
I
-
SUB BIDANG PROMOSI
-
SUB BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
I ~
I I
I
SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM
SUB BAG. KEUANGAN
I BIDANG PENGOLAHAN DATA & SISTEM INFORMASI
I
-
SUB BIDANG PEMBINAAN PELAK.PENANAM AN MODAL
SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA
~
SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
SUB BIDANG SISTEM INF. PENANAMAN MODAL
-
7 UPTB I
~
~
I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADANKETAHANANPANGAN PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA BADAN
I SEKRET ARIA T KElOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1
I
SUB BAG. TATA USAHA
SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM
SUB BAG. KEUANGAN
1
I BIDANG KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN
BIDANG DISTRIBUSI PANGAN
I
-
-
I
BIDANG PENGANEKA RAGAMAN DAN KONSUMSI PANGAN
I
I
SUB BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN
-
SUB BIDANG AKSES PANGAN
SUB BIDANG CADANGAN PANGAN
-
SUB BIDANG PENGENDALIAN HARGA
f--
L...-
I ~/%
BIDANG KEWASPADAAN PANGAN
UPTB
h
SUB BIDANG KERAWANAN PANGAN
SUB BIDANG PENGANEKA RAGAMAN PANGAN
SUB BIDANG KONSUMSI PANGAN
'--
SUB BIDANG KEAMANAN PANGAN
71;:
J. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA BADAN
I SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
I
I
I SUB BAG. TATA USAHA
I
I BIDANG PUBLIKASI & PROMOSI PERPUS. & JASA KEARSIPAN
BIDANG DEPOSIT PENGEMB. & PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA
I
SUB BIDANG PUBLIKASI & PROM.PERPUS.
"--
SUB BlDANG JASA KEARSIPAN
-
SUB BIDANG DEPOSIT & PRESERVASI
-
-
sua BIDANG PENGOLAHAN BHN PUSTAKA
-
BIDANG PENGELOLAAN ARS/P INAKTIF
SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
SUB alDANG KELEMBAGAAN PERPUST.
I
BIDANG PENYElAMA TAN ARSIP STATIS
BIDANG PEMBINAAN & PEMASYARAKAT AN KEARSIPAN
I
I
I
SUB BAG. KEUANGAN
I
I
BIDANG LAYANAN PERPUST.DAN INFORMASI
BIDANG PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
I 10-
I
SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM
I
-
SUB B1DANG LAYANAN PERPUSTAKAAN
-
SUB BIDANG PENGOLAHAN& PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF
"-
SUB BIDANG AKUISISI
-
SUB BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN
-
sua BIDANG OTOMASI PERPUSTAKAAN
-
SUB alDANG PENYUSUTAN & PEMELIHARAAN
"-
sua alDANG PENGOLAHAN & PELESTARIAN
-
SUB alDANG PEMASYARAKAT AN KEARSIPAN
/
I
/
/'" UPTB
~
K. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDA YAAN PEREMPUAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
KEPALA BADAN
I SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
I SUB BAG. TATA USAHA
I BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
BIDANG KUALITAS
-
-
SUB BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
HIDUP
BERENCANA
I
I
-
-
-
SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI
-
I f:r
BIDANG KELUARGA
PEREMPUAN
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT
UPTB I
h
SUB BAG. KEUANGAN
I
PENINGKATAN
1 SUB BIDANG PERLIN DUNGAN PEREMPUAN
SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM
I
KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENGARUSUTAMAAN ANAK
I
I
I
SUB BIDANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
SUB BIDANG PERAN SERTA PEREMPUAN
-
SUB BIDANG PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK
-
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA
7
~
L. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAG. TATA USAHA
SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM
I
I BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
BIDANG DOKUMENTASI DAN PENGOLAHAN DATA PEGAWAI
-
_
SUB BIDANG PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA KEPEGAWAIAN
-
BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BIDANG MUTASI PEGAWAI
SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI
SUB BIDANG DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN
SUB BAG. KEUANGAN
f-
SUB BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
SUB BIDANG PANGKAT. PINDAH DAN PENSIUN PEGAWAI
SUB BIDANG JABATAN
SUB BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI
SUB BIDANG -
KESEJAHTERAAN PEGAWA!
I
UP T B I
JtI 1
/l3 ~
M. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR KEPALA KANTOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
SUB.BAG. TU
SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI
SEKSI PENGELOLAAN ANJUNGAN
JnaIN 1Ji------" J\M UTOMO.S