Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur terkait dengan Penataan Ruang di Kabupaten Jember
BADAN PEMBANGUNAN DAERAHDAERAH (BAPPEDA) BADANPERENCANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BAPPEDA)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA JAWA TIMUR TIMUR PEMERINTAH PROVINSI
1
OUTLINE/DAFTAR ISI 1. Implikasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penyusunan RTRW Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 2. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur Peran/Posisi Kabupaten Jember Bagi Jawa Timur 3. Arahan Pengembangan Kabupaten Jember Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Progress/Status RTRW Kabupaten Jember Arahan Rencana Struktur Ruang Arahan Rencana Pola Ruang Arahan Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Tindak Lanjut setelah RTRW Kabupaten Jember telah di perdakan
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
2 2
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
3 3
KEDUDUKAN RTRWN, RTRWP, DAN RTRW KAB/KOTA Substansi yang telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah administrasi yang lebih tinggi tidak diatur berbeda dalam rencana tata ruang wilayah administrasi di bawahnya
Substansi yang telah diatur dalam RTRWN harus diacu dalam RTRWP
RTRWN dan RTRWP harus diacu dalam RTRW Kab/Kota
Muatan RTRWN, RTRWP, dan RTRWK tidak saling tumpang tindih Ketiga produk rencana tersebut bersifat saling melengkapi, sehingga apabila ”disatukan” akan membentuk rencana tata ruang yang serasi dan selaras antar tingkatan wilayah administrasi Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
4 4
PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN BERDASARKAN UU 26/2007 Peraturan Daerah Kabupaten Ditetapkan dengan Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan
RTRW Kab.
20 tahun Ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun
Ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal: perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab.
RTRWN & RTRWP; pedoman & petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan RPJPD
disusun dengan memperhatikan
penyusunan RPJPD penyusunan RPJMD pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi penataan ruang kawasan strategis kabupaten
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup RPJPD RTRWK yang berbatasan RTR kawasan strategis kabupaten tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah kabupaten rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten & kawasan budi daya kabupaten penetapan kawasan strategis kabupaten arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi. 5 5
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
6 6
PERAN JAWA TIMUR DALAM KONSTELASI NASIONAL No
Provinsi
2011
2012
1.
DKI Jakarta
17,84%
16,17%
2.
Jawa Timur
14,68%
14,80%
3.
Jawa Barat
14, 54%
14,16%
4.
Jawa Tengah
8,52%
8,40%
Triwulan II 2012
Sumber : BPS, 2012
Banda Aceh
Medan
Tanjung Pinang
Manado
Pekanbaru
Gorontalo
Samarinda
Sofifi
Pontianak
Padang
Manokwari
Palu
Jambi Pangkal Pinang
Palangkaraya
Palembang
Kendari
Banjarmasin
Jakarta
Ambon
Makassar
Bandar Lampung Serang
Jayapura
Mamuju
Bengkulu
Semarang
Bandung
Surabaya Mataram
Yogyakarta Denpasar
• Jangka Pendek “Dekonsentrasi Ekonomi” • Jangka Panjang “Desentralisasi Ekonomi” Sumber: MP3EI, 2011
Kupang
Pusat Ekonomi Utama Pusat Ekonomi Kesatuan Ekonomi Wil
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
7 7
PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA (DI LUAR DKI JAKARTA) Perekonomian Jawa Tw III-2012 masih berada dalam tren meningkat.... Periode
2011
III
I 2012
II
III* Rp triliun %, yoy
Nasional
Jawa
Barat
Tengah
Timur
632,43
260,95
111,52
55,91
93,52
6,50%
6,15%
5,94%
4,70%
7,30%
632,85
265,78
112,57
57,95
95,26
6,50%
6,56%
6,27%
6,10%
7,19%
650,59
271,81
115,18
58,64
97,99
6,40%
6,57%
6,20%
6,24%
7,21%
672,27
278,57
118,69
59,51
100,37
6,30%
6,75%
6,43%
6,41%
7,34%
8 % y
Indonesia 7
Jawa Bagian Barat Meningkat PHR & Industri
Tw II-2012 Tw III-2012 Share PDRB
Jawa
Trend-Jawa
6.56 6.50
6.50 6.15
5 I
II
III
IV
I
2011
Jawa Bagian Tengah meningkat Pertanian & Industri
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
6.57 6.75 6.40 6.30
6
*) Angka proyeksi BI
41,87%
o y
22.29%
II*
III**
2012
35,84%
Jawa Bagian Timur Meningkat PHR & Industri
8 8
DISPARITAS DAYA SAING DAERAH DI JAWA TIMUR 4
KOTA KEDIRI
13
KOTA SURABAYA
29
KAB. SIDOARJO
44
KAB. GRESIK
46
KOTA MALANG
TINGGI
83
KOTA MOJOKERTO
102
KAB. MALANG
115
KOTA PROBOLINGGO
134
KAB. BANYUWANGI
152
KAB. JEMBER KAB. TULUNGAGUNG
158
KOTA BLITAR
159 162
KOTA MADIUN
176
KOTA PASURUAN
178
KAB. MOJOKERTO
190
Kabupaten/Kota
KAB. JOMBANG
195
KAB. TUBAN
DAYA SAING DAERAH
211
KAB. PASURUAN
217
KAB. BLITAR
222
KAB. LUMAJANG
226
KAB. PROBOLINGGO
228
KAB. KEDIRI
248
KAB. SUMENEP KAB. NGANJUK
257
KAB. BOJONEGORO
258
KAB. PONOROGO
265
KAB. LAMONGAN
266
KAB. MAGETAN
283
KAB. SITUBONDO
284 318
KAB. MADIUN
326
KAB. NGAWI
RENDAH
331
KAB. BANGKALAN
363
KAB. TRENGGALEK
374
KAB. BONDOWOSO
385
KAB. PACITAN KAB. PAMEKASAN
406
KAB. SAMPANG
407
0
50
Kunjungan DPRD
100
150
200
250
300
Peringkat Kabupaten Jember Daya Saing Daerah
350
400
450
9 9
EFISIENSI SEBAGAI SUMBER DAYA SAING DAERAH 11.946
Kota Kediri 2.351
Bojonegoro
2.334
Kota Batu
Indikator Input terdiri dari: • Kepadatan Penduduk, • Angkatan Kerja, • Lulusan Perguruan Tinggi, • APBD Kabupaten/Kota, • Investasi Publik, • Rasio Panjang Jalan, • Kualitas Jaringan Jalan. Indikator Output terdiri dari: • Pertumbuhan Ekonomi, • PDRB per Kapita.
1.513
Kota Pasuruan Kota Blitar
1.253
Kota Mojokerto
1.182
Lumajang Kota Probolinggo
1.177 1.074
Lamongan
0.997
Situbondo
0.982
Kota Madiun
0.976
Banyuwangi
0.940
Tuban
0.922
Kota Surabaya
0.857
Kota Malang
0.734
Gresik
0.722
Trenggalek
0.708
Pacitan
0.708
Bondowoso
0.682
Malang
0.671
Jember
0.668
Ngawi
0.668
Probolinggo
0.660
Madiun
0.647
Magetan
0.623
Sumenep
0.612
Sidoarjo
0.607
Pamekasan
0.564
Sampang
0.560
Ponorogo
0.559
Mojokerto
0.557
Blitar
0.553
Tulungagung
0.533
Jombang
0.528
Bangkalan
0.512
Nganjuk
0.512
Pasuruan
0.469
Kediri
0.460
0.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
DEA SCORE: EFISIENSI
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
10 10
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
11 11
PROGRESS/STATUS PERDA RTRW KAB/KOTA
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
12 12
SINERGI VISI RTRWP DENGAN RPJPD
Visi Pengembangan Wilayah Jatim (RTRW): Terwujudnya Ruang Wilayah Jawa Timur Berbasis Agribisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global dalam Pembangunan Berkelanjutan.
Visi Pembangunan Jatim (RPJP) : Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara,Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJP & RTRW merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai Satu-Kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
13 13
KETERKAITAN VISI-MISI & ALOKASI RUANG RPJP JATIM Kaw Strategis Agropolitan 1. MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MODERN BERBASIS AGRO
-Reg : Wilis, Bromo, Ijen & Madura -Lokal : Masing-masing Kab/Kota
Kaw Andalan -Tuban-Bojonegoro (industri-tambang)dll - Cluster-cluster Ekonomi Spesific
Kaw Strategis Ekonomi PUSAT AGROBISNIS TERKEMUKA, BERDAYA SAING GLOBAL DAN BERKELANJUTAN MENUJU JAWA TIMUR MAKMUR DAN BERAKHLAK
2. MEWUJUDKAN SDM YANG HANDAL : IPM
3. MEWUJUDKAN KEMUDAHAN MEMPEROLEH AKSES UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP 4. MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN BUATAN
5. MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR BERNILAI TAMBAH TINGGI 6. MENGEMBANGKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Visi
Misi
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
- Perkotaan : GKS/MEGASUMA, KEK, KKJS - Perdesaan : Kaw. Agropolitan
Wilayah dg tingkat pendidikan, kesehatan, daya beli rendah
• 8 WP • Kaw Strategis : Tertinggal - Madura (non Sumenep), Tapal Kuda
Kaw Lindung & Budidaya - Lindung : tak beralih fungsi - Budidaya: Optimalisasi Agrobisnis, 30 % RTH, 30 % wilayah DAS Hutan - Kawasan Pengendalian Ketat
Sistem Prasarana Wilayah - Orientasi pemenuhan infrastruktur ke wil terisolir/infrastruktur rendah Wil. Selatan - Mendukung Kaw. Agropolitan - Meningkatkan koleksi Distribusi/Ekspor
Locus Prioritas Lokasi
14 14
SINERGI IMPLEMENTASI STRTAEGI RTRW DAN RPJM Pro Growth Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta prasarana secara sinergis untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan/wilayah Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis
ekonomi
Visi : Terwujudnya Ruang Wilayah Jawa Timur Berbasis Agribisnis dan Jasa Komersial yang Berdaya Saing Global dalam Pembangunan Berkelanjutan
Pro Job Mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan dan juga pemerataan pelayanan agar tidak terjadi pemusatan kegiatan di suatu wilayah
Pro Poor Mempercepat perkembangan dan kemajuan kawasan tertinggal di Provinsi Jawa Timur
Misi :
Pro Environment
Optimasi fungsi budidaya dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam persaingan global. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam kancah Asia. Pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumberdaya alam dan buatan. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara berkeadlilan dan berhirarki, serta bernilai tambah tinggi. Pengembangan investasi daerah serta peningkatan kerjasama regional. Keterpaduan program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan. Pemerataan pembangunan antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi.
Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup Mengembangkan kawasan strategis terkait dengan pengembangan Kawasan Pengendalian Ketat (High Control Zone) untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan 15
SISTEM PUSAT PELAYANAN – SISTEM PERKOTAAN Perkotaan Gerbangkertosusila dan Malang sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional)
Fungsi WP Jember dan sekitarnya : kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata
Kab. Jember sebagai PKW
Kabupaten Jember Masuk dalam Wilayah Pengembangan Jember dan sekitarnya, Satuan Wilayah Jember-Bondowoso-Situbondo dengan pusat pengembangan adalah Perkotaan Jember Kunjungan DPRD Kabupaten Jember i
16 16
WP JEMBER DAN SEKITARNYA Wilayah Kabupaten Jember masuk dalam sistem perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Rencana Struktur Kegiatan WP Jember Dan Sekitarnya
Rencana Struktur Ruang Perkotaan Jember
.
Pengembangan perkotaan yang relatif tidak terlalu besar berupa permukiman dan perdagangan skala lokal terjadi di Kecamatan Puger, Tanggul dan Kencong Pengembangan Bandar Udara di Kecamatan Balungsari Perkembangan perkotaan yang cenderung terjadi berupa permukiman serta perdagangan dan jasa penunjang kegiatan pengembangan bandara Pengembangan perkebunan tembakau di Jelbuk, Sukowono serta Sumberjambe Perkembangan perkotaan cenderung berupa permukiman pedesaan yang bersifat Kunjungan DPRD Kabupaten Jember mengelompok
Arahan Pengembangan Kawasan Wilayah Kabupaten Jember diarahkan sebagai kegiatan perkebunan, konservasi, perdagangan, pariwisata, pertanian, permukiman dan bandar udara perintis
17 17
RENCANA SISTEM TRANSPORTASI Terminal penumpang tipe A berfungsi terutama untuk pelayanan angkutan antar kota antar provinsi Terminal Penumpang tipe B berfungsi terutama untuk pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi
Terminal Arjasa Terminal Tawangalun Bandara Noto Hadinegoro Jalan Nasional Kolektor Primer: Glonggong – Pacitan – Panggul – Durenan – Tulungagung – Blitar – Kepanjen – Turen – Lumajang – Wonorejo – Jember – Gentengkulon – Jajag – Benculuk – Rogojampi – Banyuwangi
Jalan Strategis Nasional Rencana • Jarit – Batas Jember • Batas Jember – Puger • Puger Sumberejo
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
Jalan Provinsi Kolektor Primer • Lumajang – Kencong – Kasihan – Balung – Ambulu – Mangli • Kasihan – Puger • Jember – Bondowoso – Situbondo • Maesan – Kalisat – Sempolan • Genteng – Temuguru – Wonorekso • Jajag – Bangorejo – Pasanggaran • Benculuk – Grajagan; 1818 • Glagahagung – Tegaldimo 18
RENCANA SISTEM TRANSPORTASI-PERKERETAAPIAN
Stasiun Kereta Api Stasiun Jember
DRY PORT Rambipuji Jalur kereta api ganda : Jalur Timur: Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Wonokromo – Sidoarjo – Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi
Konservasi Rel Kereta Api Mati: Lumajang – Gumukmas – Balung – Rambipuji Panarukan – Situbondo – Bondowoso – Kalisat – Jember
Pengembangan jalur perkeretaapian ganda bertujuan untuk menfasilitasi perkembangan layanan 19 perkeretaapian, yang dipicu oleh pertumbuhan permintaan akan angkutan penumpang perkeretaapian
RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI
PLTU Tg. Awar-Awar
Jaringan Listrik
PLTU Singosari
Jaringan Listrik Tenaga Ekstra Tinggi (SUTET) 500KV
PLTU PLTG
Gardu Induk
Sumur Gas PLTG Lekok
PLTU Paiton
Sumur MR/S
PLTU Ngadirejo
rencana pengembangan energi alternatif : Energi Air Energi Angin Energi Panas Bumi Energi Gelombang Laut Energi Biomassa dan Biogas Pengembangan sistem jaringan kelistrikan yaitu pembangunan gardu induk 150/20
20
RENCANA SISTEM JARINGAN AIR BERSIH
Rencana pengembangan jaringan irigasi di wilayah sungai bondoyudo bedadung yaitu Waduk Atrogan
Pengembangan jaringan sumber daya air lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota untuk mendukung air baku pertanian dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan kesamaan hak antarwilayah. 21
RENCANA POLA RUANG Kawasan Hutan Produksi = 782.772 Ha
Kabupaten Jember ± 44.169 Ha) Kawasan Peruntukan Permukiman
Kawasan Hutan Rakyat
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pertambakan
Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi
Rawan Bencana Tanah Longsor Kawasan Peruntukan Pertanian
Lahan Basah
Lahan Kering
Kawasan Pertanian Lahan Basah direncanakan sebesar 957.239 Ha dan kurang lebih 802,357.90 Ha (8.639,00 Ha di Jember) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan Kawasan pertanian Lahan Kering direncanakan sebesar 849.033 Ha dan kurang lebih 215.191,83 Ha (4.146,00 Ha di Jember) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan Kunjungan DPRD Kabupaten Jember berkelanjutan
Kawasan Hutan Lindung = 344.742 Ha
(Kab. Jember ± 17.620 Ha)
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya: lebih dari 233.828,50 Ha
22 22
RENCANA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI B. Kawasan Peruntukan Industri di Luar Kawasan Industri meliputi: 1. Kabupaten Bangkalan; 2. Kabupaten Bojonegoro; 3. Kabupaten Gresik; 4. Kabupaten Jember; 5. Kabupaten Jombang; 6. Kabupaten Lamongan; 7. Kabupaten Madiun; 8. Kabupaten Malang; 9. Kabupaten Mojokerto; 10. Kabupaten Nganjuk; 11. Kabupaten Ngawi; 12. Kabupaten Pasuruan; 13. Kabupaten Probolinggo; 14. Kabupaten Sidoarjo; 15. Kabupaten Situbondo; 16. Kabupaten Tuban; 17. Kota Kediri; 18. Kota Madiun; dan 19. Kota Surabaya.
C. Sentra industri direncanakan di seluruh kabupaten/kota
23
KAWASAN ANDALAN Berdasarkan PP 26/2008
Kawasan Andalan Darat Kawasan Situbondo-BondowosoJember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut;
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
24 24
RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KEPENTINGAN EKONOMI) Kawasan Agroindustri Gelang Utara KEU LIS
(Lamongan Integrated Shorebase)
KEU Tg Bulu Pandan
Agropolitan Madura Regional Kab Kab Kab Kab
KSN GKS
High Tech Industrial Park (HTIP) SIER dan Sekitarnya KEU Gemopolis
Agropolitan Wilis Kab. Madiun, Kab.Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab.Trenggalek, dan Kab. Pacitan
Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep
Agropolitan Bromo Tengger Semeru Regional
Kawasan Koridor Metropolitan • Kaki Suramadu Bangkalan • Kaki Suramadu Surabaya • CBD Surabaya • CBD Kota Malang • Perkotaan Lawang
Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang
Agropolitan Ijen Regional Kab. Jember, Kab.Situbondo, Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi
KEU Sendang Biru
Kawasan Agropolitan Regional IJEN (Kab Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, dan Kab Situbondo) Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
25 25
26
3
1 . Pulau Sekel :
2
Wilayah Administrasi : Kec Watulimo, Kab Trenggalek Luas : 300 m2 Tidak berpenghuni dan dan hanya berupa pulau karang kecil (tidak ada habitat darat)
2. Pulau Panekan :
2
1
Wilayah Administrasi : Kec Munjungan Kabupaten Trenggalek Luas : 15.460 ha Tidak berpenghuni dan tidak ada sumber air tawar Potensi SDA : sarang walet (kondisi menurun), terumbu karang, ikan karang (kerapu, kakap dan lobster) Dapat dikembangkan untuk usaha perikanan Kunjungan DPRD Kabupaten Jember berkelanjutan dan budidaya sarang burung walet
3. Pulau Nusa Barung Wilayah Administrasi : Desa puger kulon, Kec puger, kabupaten Jember Luas : 6100 Ha Merupakan kawasan konservasi cagar alam, pengelolaan dibawsah Sub Balai KSDA -Dep HUT Sudah ada perangkat hukum sebagai acuan Pengelolaannya Potensi Sumberdaya : a. Tidak berpenghuni b. Penyu hijau, walet, terumbu karang (18 jenis, 93 Ha) c. Pemanfaatan perikanan berkelanjutan diperbolehkan diluar 500 m dari pantai Nusabarong d. Bisa dikembangkan untuk untuk pengembangan wisata bahari 26 26 berbasis lingkungan (ecotourism)
MUATAN STRATEGIS PROVINSI DALAM RTRW KAB/KOTA
1 2 3 4 5 6 7
• Rencana Kawasan Hutan • Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • Mengakomodasi Pelaksanaan Sistem Informasi Tata Ruang • Pengalokasian Kawasan Peruntukan Sektor Informal • Pengalokasian RTH Pada Kota dan Kawasan Perkotaan • Pengalokasian TPA Terpadu (Skala Regional) • Pencadangan Lahan (Land Banking)
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
27 27
SINKRONSASI SISTEM INFORMASI TATA RUANG (SITR)
Provinsi Jawa Timur merencanakan untuk mengintegrasikan SITR Jawa Timur dengan SITR Kabupaten/Kota agar informasi tentang rencana tata ruang bisa saling terintegrasi
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
28 28
MUATAN STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR Pengalokasian Kawasan Peruntukan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur
Sektor
Informal
• Sektor Informal adalah salah satu penggerak perkembangan ekonomi wilayah • Kawasan perdagangan dan jasa di wilayah perkotaan harus menyediakan alokasi ruang untuk sektor informal
Pengalokasian RTH Pada Kota dan Kawasan Perkotaan Provinsi Jawa Timur • Kualitas dan Kuantitas RTH mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai aspek kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial
Pengalokasian TPA Terpadu (TPA skala regional lintas kab/kota) Provinsi Jawa Timur • Ketersediaan lahan kosong pada kawasan perkotaan semakin kecil, lahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan perkembangan wilayah (permukiman, kawasan perdagangan, industri, dsb) tidak tersedia alokasi lahan untuk TPA di kawasan Perkotaan (Arahan TPA Terpadu Kabupaten/Kota)
Pencadangan Lahan Provinsi Jawa Timur • Pencadangan lahan diperlukan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan lahan untuk mendukung perwujudan Rencana Tata Ruang dan mendukung investasi kegiatan ekonomi di Wilayah Provinsi dan setiap Kabupaten/Kota Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
29 29
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
30 30
TINDAK LANJUT SETELAH DIPERDAKANNYA RTRW KAB JEMBER
• Rencana Detail Tata Ruang Berdasarkan Permen PU 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ
RTRW KAB JEMBER Telah Diperdakan
Berdasarkan pasal 59 ayat 4 PP 15 Tahun 2010: Rencana Detail Tata Ruang harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Rencana Rinci Tata Ruang Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Jember
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
Kawasan Strategis
RDTR dan PZ
RDTR Perkotaan (1:5000)
31 31
PROGRESS/STATUS PERDA RTRW KAB/KOTA
• Pendetailan Lokasi LP2B Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B
•
Berdasarkan Pasal 20, UU 41 penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuang peraturan perundang – undangan serta menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
•
Berdasarkan Ketentuan Peralihan yang tertuang dalam Pasal 75, UU 41 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa :
•
–
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
–
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Kabupaten Jember segera melaksanakan pendataan, pemetaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Luasan Total LP2B Provinsi Jawa Timur Sebesar 1.017.549,73 Ha dengan rincian • LP2B Irigasi = 802.357,90 Ha • LP2B Non Irigasi = 215.191,83 Ha
Luasan Total LP2B Kabupaten Jember Sebesar 104 Ha dengan rincian • Sawah irigasi Eksisting= 504 Ha • LP2B Irigasi = 104 Ha • Sawah Non Irigasi = 45 Ha • LP2B Non Irigasi = 0 Ha
Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
32 32
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) Permen PU 14 Tahun 2010 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang
Perencanaan
Pemanfaatan
Pengendalian
• Menyusun RTRW Kab/Kota dengan SPM: • Pelibatan masyarakat minimal 2 (dua) kali pada tahap penentuan kebijakan dan penentuan pola dan struktur pemanfaatan ruang • Sosialisasi RTRW Kab/Kota dengan SPM: • Setiap kecamatan memiliki papan informasi tata ruang wilayah berupa peta dan papan pengumuman • Penyediaan akses yang mudah untuk mendapatkan dokumen RTRW
• Menyusun program dan anggaran pembangunan sesuai dengan RTRW Kab/Kota yang sudah diperdakan dengan SPM: • Pelibatan masyarakat dalam penyusunan program dan anggaran dengan tim penyusun (Bappeda) • Sosialisasi NSPM bidang penataan ruang Kab/Kota dengan SPM: • Penyediaan akses setiap saay untuk mendapatkan informasi bidang penataan ruang (pemanfaatan ruang)
• Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kab/kota dengan SPM: • Penyebaran informasi hasil pemantauan evaluasi kepada masuarakat minimal 2 (dua) kali dalam setahun • Pemberian pelayanan keoada masyarakat atas pengaduan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang • Melakukan penertiban dengan mengenaan sanksi bagi pelanggar pemanfaatan ruang dengan SPM: • Disetiap kecamatan terdapat unit untuk menerima pengaduan • Pemberian sanksi atas pelanggaran tata ruang Kunjungan DPRD Kabupaten Jember
33 33
TERIMA KASIH