PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR : 14 TAHUN 1976 TENTANG TANDA PAJAK, KARTU TANDA PAJAK DAN FORMUUR PERPAJAKAN DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: Bahwa untuk melengkapi sarana pemungutan pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur : a. tanggal 13 Agustus 1963 Nomor BH.987/6/1963 juncto tanggal 12 Nopember 1973 Nomor HK/62/Sk juncto Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Oktober 1975 Nomor Perp.11/263/1975 ; b. tanggal 5 Maret 1968 Nomor Kep/9/1968 juncto Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 5 April 1968 Nomor 02/Perp/SP/68, tanggal 15 Oktober 1975 Nomor Perp. 1I/266/1975 ; c. tanggal 7 Juli 1971 Nomor Pem/460/G, kesemuanya tentang tanda pajak, kartu tanda pajak, formulir perpajakan dan tambahan biaya administrasi dengan beberapa perubahan/penyempurnaan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah.
MENGINGAT
: 1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 Undang- Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 ; Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1961 juncto Nomor 7 tahun 1975 ; 5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 1969 juncto Nomor 8 tahun 1975.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG TANDA PAJAK, KARTU TANDA PAJAK DAN FORMULIR PERPAJAKAN. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
Pasal 1
a. b. c.
d.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah : Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; Gubemur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur; Kendaraan Bermontor, : ialah Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 tahun 1973 ; Pejabat yang ditunjuk : ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 2
Ketentuan·ketentuan dalam Surat Keputusan -- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur : a. tanggal 13 Agustus 1963 Nomor BH.987/6/1963 juncto tanggal 12 Nopemher 1973 Nomor Hk/62/Sk. juncto Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propimsi Jawa Tlmur tanggal 15 Oktober 1975 Nomor Perp.II/263/1975 ; b. tanggal 5 Maret 1968 Nomor Kep/9/1968 juncto Surat Keputusan - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 5 April 1968 Nomor 02/Perp/SP/68, tanggal15 Oktober 1975 Nomor Perp.II/266/1975 ; dengan beberapa perubahan/penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 3 (1)
(2) (3)
semua Kendaraan Bermotor yang terdaftar dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur harus dilengkapi dengan tanda pajak dan kartu tanda pajak yang dlkeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Tanda pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditempatkan pada bagian muka kendaraan bermotor atau di tempat yang mudah dilihat ; Kartu tanda pajak harus dibawa oleh pengemudi pada setiap mengemudikan kendaraan bermotor yang bersangkutan dan harus dapat ditunjukkan kepada petugas setiap pemeriksaan. Pasal 4
Setiap penyelesaian yang berhubungan dengan pembayaran pajak-pajak Daerah, hanya dapat dilakukan dengan mempergunakan formulir-formulir perpajakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 5 Gubemur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan bentuk dan warna tanda pajak dan kartu tanda pajak dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) serta formulir perpajakan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
Pasal 6 Tanda pajak dan kartu tanda pajak dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dlberlkan setelah membayar lunas pajak kendaraan bermotor sampai dengan tahun pajak yang berjalan untuk kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pasal 7 Kepada wajib pajak yang memperoleh tanda pajak dan kartu tanda pajak dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) serta formulir perpajakan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini. Pasal 8 (1) Retribusi dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ditentukan untuk : a. Tanda pajak dan Kartu Tanda Pajak Kendaraan Bermotor beroda dua sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ; b. Tanda Pajak dan Kartu Tanda Pajak Kendaraan Bermotor beroda tiga atau lebih sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ; c. Formulir surat Pemberitahuan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (SPPPKB) sebesar Rp 425,- (empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk tiap lembar ; d. Formulir Surat Permohonan/Formulir A (KPD-43) sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; e. Formulir Surat Kuasa/Formulir B (KPD-44) sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) tiap lembar ; f. Kartu Pajak Kendaraan Bermotor/Kartu PKB(KPD-13) sebesar Rp 300,(tiga ratus rupiah) tiap lembar ; g. Formulir Permohonan Surat Kuasa untuk menyetor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BKM-1) sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) tiap lembar ; h. Formulir Surat Kuasa untuk menyetor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BKM-2) sebesar Rp 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) tiap lembar ; i. Formulir Surat Keputusan Perpanjangan waktu pembayaran (BKM-4) sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk satu penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan jangka waktu pembayaran ; j. Formulir Surat Keputusan Penetapan kembali Denda atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BKM-5) sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ; k. Formulir Surat Keputusan Pengurangan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BKM-6) sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ; l. Formulir Surat Keterlmgan telah mendaftarkan Kendaraan Bermotor untuk dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor/SLIP (KPD-35) sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) ; (2) Dengan ditetapkannya retribusi dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, tidak dipungut lagi biaya administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juli 1971 Nomor Pem/460/G. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
Pasal 9 Kendaraan Bermotor dibebaskan dari kewajiban membayar pajak menurut Peraturan perudangan yang berlaku, harus dilengkapi juga dengan tanda pajak dan kartu tanda pajak dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini. Pasal 10 Ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi kendaraan bermotor baru yang sebelum tahun pajak yang sedang berjalan belum dikenakan pajak. Pasal 11 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa mewajibkan untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut secara paksa, ditambah dengan biaya paksaan penegakan hukum setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh persen) dari masing-masing tarip tanda pajak dan kartu tanda pajak setiap kali pelanggaran yang selumhnya dibebankan kepada pemilik atau yang menguasai kendaraan bermotor tersebut. Pasal 12 hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Surabaya 10 Juli 1976 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Ketua, ttd
ttd
Blegoh Soemarto
Soenandar Prijosoedarmo
Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 1977 No. Pem.10/54/19-365. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah mewakili ttd. Drs. H. Soemarno Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri B pada tanggal 9 Nopember 1977 Nomor 10/B. An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Sekretaris Wilayah/Daerah, ttd. Trimarjono, SH
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR : 14 TAHUN 1976 TENTANG TANDA PAJAK, KARTU TANDA PAJAK DAN FORMULIR PERPAJAKAN I.
PENJELASAN UMUM.
Didalam melaksanakan Pemungutan pajak daerah diperlukan Tanda Pajak, Kartu Tanda Pajak dan penyediaan Formulir Perpajakan agar pemungutan tersebut dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Sehubungan dengan penyediaan Tanda Pajak, Kartu Tanda Pajak dan Formulir Perpajakan dimaksud memerlukan pembiayaan yang cukup besar maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menetapkan biaya pengganti pembuatan tersebut dari para wajib pajak yang memerlukan atau menggunakan Tanda Pajak, Kartu Tanda Pajak dan Formulir Perpajakan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas. Pasal 2 ayat (1): Cukup jelas. ayat (2): Untuk kendaraan bermotor roda 3 atau lebih, tanda pajak harus ditempelkan di kaca depan. Untuk kendaraan bermotor beroda 2 termasuk sepeda motor pakai zispan, tanda pajak harus ditempelkan di depan yang mudah dilihat. ayat (3): Yang dimaksud dengan petugas ialah petugas Dinas Pendapatan Daerah yang mendapatkan perintah untuk melakukan operasi/ pemeriksaan kendaraan bermotor. Pasal 3 s/d 10 : Cukup Jelas Pasal 11
: Bilamana pengemudi kendaraan bermotor lalai untuk menempelkan tanda pajak pada kendaraannya, maka petugas dapat memaksa untuk menempelkan tanda pajak tersebut. Dalam hal pemilik/pemegang kendaraan bermotor temyata diketemukan belum melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka kepadanya dikenakan kewajiban melaksanakan ketentuan terse but dan disamping itu juga dikenakan sanksi berupa biaya penegakan hukum sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarip tanda pajak.
Pasal 12 dan 13 : Cukup jelas. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
