PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1987 TENTANG LEMBAGA KREDIT USAHA RAKYAT KECIL DI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna yang pada dasarnya merupakan upaya dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat perlu dibina dan dikembangkan secara terus menerus peran serta masyarakat, khususnya dalam menghimpun dan memanfaatkan dana untuk kegiatan usaha yang produktip di pedesaan ; b. bahwa dalam usaha memupuk dan memobilisasi dana di pedesaan dengan memanfaatkan sifat-sifat kegotong-royongan masyarakat di Jawa Timur perlu dibentuk Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil, dengan suatu Peraturan Daerah.
MENGINGAT
: 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ; 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentan Pembentukan Propinsi Jawa Timur juneto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur; 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 juneto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ; 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjangan dan Pengawasan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 junto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16 Tahun 1984 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ; 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur .
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG LEMBAGA KREDIT USAHA RAKYAT KECIL DI JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudt dengan : a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubemur Kepala Daerah, adalab Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur; d. Camat, adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Jawa Timur ; e. Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil yang selanjutnya disingkat LKURK, adalah Lembaga perekonomian yang dibentuk di Kecamatan dan bergerak dalam bidang perkreditan bagi usaha rakyat kecil ; f. Usaha Rakyat Kecil adalah kegiatan usaha anggota masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah menurut ukuran yang ditetapkan untuk itu; g. Kredit Usaha Rakyat Kecil yang selanjutnya disebut KURK, adalah bentuk pinjaman yang diberikan kepada usaha.usaha rakyat kecil sebagai modal usaha ; h. BPD, adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ; i. Pengelola, adalah Pengelola pada LKURK. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil sebagai Badan lJsaha Milik Daerah Tingkat I; (2) LKURK yang dibentuk sesuai dimaksud ayat (1) pasal ini, berkedudukan di Kecamatan ; (3) Pelaksanaan pembentukan LKURK dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
BAB III TUJUAN PEMBENTUKAN DAN LAPANGAN USAHA Pasal 3 LKURK dibentuk dengan tujuan : a. Meningkatkan pendapatan rakyat kecil, dengan menyediakan pinjaman uang untuk modal usaha atau kerja ; b. memacu kegiatan ekonomi anggota masyarakat secara merata; c. meningkatkan kreativitas berwiraswasta bagi anggota masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah ; d. melindungi masyarakat dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi ; e. membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami asas·asas ekonomi dan permodalan ; f. meningkatkan peranan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa ; g. memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotongroyong untuk melakukan tabungan secara terarah, tertib dan teratur ; Pasal 4 (1) Untuk mencapai tujuan terse but dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, LKURK melaksanakan usaha-usaha : a. memberikan pelayanan pinjaman untuk kegiatan usaha masyarakat yang dinilai produktip ; b. menerima simpanan uang dari masyarakat penabung yang sah menurut ketentuan peraturan yang berlaku ; c. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam kaitan kegiatan usahanya. (2) Tata cara pemberian pinjaman dan penerimaan simpanan tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi BPD. BAB IV MODAL Pasal 5 (1) Modal LKURK berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan ; (2) Modal dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari modal dasar sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan modal yang saat ini tersetor sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ; (3) Penambahan modal dasar dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
(4) Tambahan modal LKURK dalam perkembangan lebih lanjut dapat diperoleh dari : a. pemupukan modal yang berasal dari pendapatan LKURK; b penyertaan modal Pemerintah Daerah Tingkat II dan Lembaga masyarakat ; c. pinjaman lunak yang disalurkan lewat BPD ; d. pinjaman lainnya yang diperoleh BPD untuk kepentingan LKURK. Pasal 6 LKURK menyimpan alat likwidnya pada BPD atau dalam hal hal tertentu pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari BPD. BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LKURK Pasal 7 Susunan organisasi LKURK terdiri dari : a. Badan Pembina LKURK Propinsi terdiri dari unsur-unsur : Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Direktorat Pembangunan Desa dan lain-lain unsur yang diperlukan ; b. Badan Pembina LKURK Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II terdiri dari unsur-unsur : Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II, Cabang Bank Pembangunan Daerah, Kantor Pembangunan Desa Tingkat II dan unsur lain yang diperlukan ; c. Penanggung jawab kegiatan LKURK yaitu Camat ; d. Pengelola Unit LKURK yang berada di Kecamatan. Pasal 8 (1) Badan Pembina LKURK Propinsi bertugas membantu Gubemur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan umum LKURK dan menjalankan pengawasan umum atas kegiatan LKURK ; (2) Badan Pembina LKUPK Kabupaten/Kotamadya mengadakan kordinasi terhadap LKURK di wilayahnya ; (3) Penanggung jawab kegiatan LKURK, melaksanakan pengawasan langsung atas pengelolaan LKURK di wilayahnya ; (4) Pengelola Unit LKURK bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan KURK dengan bimbingan dan pengawasan operasional dari BPD. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, semua unit organisasi LKUPK berkewajiban membina dan mendorong peran serta masyarakat dalam menghimpun dan memanfaatkan dana untuk kegiatan usaha·usaba yang produktip ; (2) Untuk menunjang kegiatan tersebut pada ayat (1) pasal ini BPD dapat menerima dan menyalurkan pinjaman untuk keperluan KURK Pasal 10 (1) Pengelola LKURK tersebut dalam ayat (4) pasal 8 Peraturan Daerab ini, menerima penghasilan yang macam dan besarnya ditetapkan oleb Gubernur Kepala Daerah menurut pedoman teknis pelaksanaan yang telah digariskan; (2) Segala pengeluaran untuk pembayaran penghasilan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dibebankan pada Anggaran Belanja LKURK yang bersangkutan. Pasal 11 (1) Pengelola LKURK berkewajiban membuat laporan bulanan tentang neraca perhitungan rugi/laba dan perkembangan LKURK ; (2) Tata cara pembuatan dan penyampaian laporan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direksi BPD. Pasal 12 Pengaturan lebih lanjut tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta ketentuan Kepegawaian Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB VI PERHITUNGAN TAHUNAN DAN PENETAPAN RUGI LABA Pasal 13 (1) Tiap-tiap tahun selambat-Iambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku baru, pengelola LKURK menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diketahui oleh Camat kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah selaku Pembina LKURK Propinsi ; (2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LKURK ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
(3) Apabila sampai dengan bulan Pebruari tahun berikutnya belum ada pengesahan, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LKURK, dianggap telah disahkan ; (4) Tiap-tiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam tahun buku yang berlajan harus terlbih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah. Pasal 14 (1) Tahun Buku LKURK adalah tahun anggaran ; (2) Selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Pengelola LKURK menyampaikan laporan tahunan disertai Neraca Perhitungan Rugi/Laba yang ditandatangani Camat kepada Bupati/Walikotamadya atas nama Gubernur Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan ; (3) Laporan seperti dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tembusannya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah ; (4) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang telah disahkan menurut prosedur tersebut pada ayat (2) pasal ini, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Pengelola LKURK. Pasal 15 Pembagian laba LKURK ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 (1) Gubemur Kepala Daerah menunjuk Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah untuk melakukan pembinaan atas kegiatan LKURK yang ada di Daerah Tingkat II ; (2) Pertanggungjawaban kegiatan LKURK di wilayah Kecamatan dilakukan oleh Camat yang bersangkutan ; (3) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dari kegiatan LKURK dilakukan oleh BPD. Pasal 17 (1) Tata cara pembinaan pertanggungjawaban dan pengawasan kegiatan LKURK terse but dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah; (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan teknis operasional LKURK ditetapkan oleh Direksi BPD. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
6
BAB VllI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 18 (1) Pengelola LKURK yang tindakannya menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau lalai dalam menjalankan tugas kewajibannya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian LKURK, diwajibkan mengganti kerugian dan dapat dikenankan sangksi.sanksi lain menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; (2) Segala ketentuan tentang penuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil, berlaku sepenuhnya terhadap pengelola LKURK. BAB IX PEMBUBARAN Pasal 19 (1) Pembubaran LKURK dilakukan dengan Peraturan Daerah ; (2) Hal-hal yang menyangkut tata cara pembubaran LKURK, penyelesaian hutang piutang dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 (1) KURK Desa yang telah ada atau berdiri sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, berfungsi sebagai pos Pelayanan LKURK; (2) Pelaksanaan Peralihan fungsi tersebut ayat (1) pasal ini, dilakukan secara bertahap setelah diadakan penilaian oleh BPD. BAB XI KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 21 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
7
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan lain yang menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Surabaya, 23 Desember 1987 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
t.t.d
t.t.d
Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH
WAHONO
Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Pebuari 1988 Nomor 518.35 - 117 Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah Mewakili t.t.d. Drs. MOEGIANTO Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Pebruari 1988 Nomor 4/D1 Tabun 1988, Seri D1. An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah, t.t.d. Drs. SOEMARJONO HADIKOESOEMO Nip. 010020703 Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
8
Sesuaikan dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH PROINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR u.b. Kepala Biro Hukum Ttd SOEPRAPTO, SH Nip. 010040507
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
9