Renja BP4K Kabupaten Blitar Tahun

RENJA BP4K

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

R

encana kerja (RENJA) SKPD Tahun 2015 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang penyusunan dengan memperhatikan seluruh

aspirasi

pemangku

kepentingan

pembangunan

melalui

penyelenggaraan MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja SKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Blitar pada Tahun 2015 menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015. RENJA SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan rencana pemerintah daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar Tahun 2015 dilandasi dasar Hukum: 1. Amandemen keempat Undang-undang dasar Negara RI Tahun 1945. 2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Renja BP4K Kabupaten Blitar Tahun 2015____________________________ 1

RENJA BP4K

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah. 10. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tanggal 30 Maret 2009 tentang Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar ; 14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2016. 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud di susunnya RENJA Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan

dan

Kehutanan

Kabupaten

Blitar

adalah

sebagai

dokumen

perencanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 tahun berjalan, yang ditetapkan


RENJA BP4K

untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar (masyarakat petani, penyuluh dan pelaku usaha). Didalam pelaksanaan RENJA BP4K sesuai dengan visi dan misi SKPD yang melanjutkan visi dan misi Kabupaten Blitar yang dipertajam dengan pembangunan SDM petani pelaku agribisnis, memperkuat kelembagaan penyuluh dan kelembagaan petani. Sehingga diharapkan upaya yang dilakukan BP4K dalam pendampingan masyarakat petani pelaku agribisnis dapat bersinergis dan koordinatif dengan kegiatan pembangunan secara menyeluruh didalam satu pola sikap dan pola tindak. Dengan demikian disusunnya RENJA Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar mempunyai tujuan : 1.

Meningkatkan SDM petani sebagai pelaku utama.

2.

Meningkatkan

produksi

yang

pada

akhirnya

dapat

mendukung

kesejahteraan petani. 3.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Tani.

4.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efesien.

5.

Membangun komitmen/konsensus antar stake holder pelaksana pelaku usaha dan pelaku utama.

1.4.

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab. I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan


RENJA BP4K

Bab. II

Evaluasi Pelaksanaan RENJA BP4K tahun lalu 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA BP4K tahun lalu dan Capaian Renstra BP4K 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BP4K 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bab. IV Penutup


RENJA BP4K

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu dan Capaian RENSTRA SKPD

B

adan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar merupakan salah satu unit kerja yang merupakan unsur

pendukung

tugas

Kepala

Daerah.

Badan

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun

2009 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Berdasarkan dari tugas pokok tersebut diatas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tahun 2013 (n-2) dan tahun 2014 (n-1) telah melaksanakan sebagian program/kegiatan yang telah direncanakan. Adapun evaluasi program pada Tahun n-2 dan n-1 adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.1 :

2.2.

Analisis kinerja Pelayanan SKPD

Dari hasil analisis program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang terbentuk pada 30 Maret 2009 maka kinerja pelayanan SKPD (kegiatan teknis) pada tahun n-2 (Tahun 2013) yaitu pagu terencana Rp. 6.669.500.000,- dengan realisasi Rp. 6.481.419.601,- Artinya kegiatan yang dapat diserap atau dilaksanakan adalah 97,18 %. Sedangkan pada tahun n-1 (tahun 2014) tahun berjalan yang mengacu pada RENSTRA SKPD Tahun 2011-2016 dan dari DPA yang telah disahkan pagu kegiatan teknis adalah Rp. 9.763.929.000,- dengan


RENJA BP4K

realisasi sampai dengan bulan berjalan adalah Rp.9.012.436.270,- atau kegiatan yang telah dilaksanakan/terealisasi adalah 93,71 %. Artinya pada tahun n-1 (Tahun 2014) kegiatan yang dilaksanakan/terealisasi adalah

93,71 % dari

rencana yang mengacu pada RENSTRA SKPD.

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD Untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam memantapkan pengembangan agribisnis serta dibarengi dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia terhadap pelaku utama, pelaku usaha dan aparatur Penyuluh sehingga dapat tergambarkan tingkat kinerja yang dituangkan dalam kegiatan : a. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran b. Pembangunan Gedung Kantor c. Pengadaan Tanah untuk Bangunan BP3K Nglegok dan Garum d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur e. Rapat Koordinasi Tahunan Karyawan Karyawati untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur f. Penilaian Angka Kredit dan Supervisi Kinerja bagi Penyuluh Pertanian Lapangan g. Monitoring dan evaluasi hibah h. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis i. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani j.

Monitoring Evaluasi Penyusunan RDKK

k. Pelatihan Pascapanen Pisang dan Ketela oleh Penyuluh Swadaya l. Pelatihan Tehnologi Budidaya Padi Sistem Singgang m. Pelatihan Pengolahan Pasca Panen bagi Keluarga Tani n. Pelatihan Teknologi Budidaya Cabai di Luar Musim Tanam o. Rembug Paripurna dan Ekspo KTNA


RENJA BP4K

p. Pelatihan Budidaya Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai menuju Swasembada Pangan q. Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai r. Pelatihan Budidaya Tanaman Bawang Merah di Lahan Kering s. Pelatihan Manajemen Administrasi Kelompok t. Pelatihan Pengolahan Hasil Produk Pertanian u. Pelatihan Budidaya Tanaman Melon v. Penyuluhan

kualitas

dan

teknis

kemasan

hasil

produksi

pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan w. Penyebarluasan Informasi Teknologi melalui Media Cetak dan Elektronik x. Pelatihan Pengendalian Hama Tikus Sawah dengan Predator Burung Hantu y. SLPTT Menuju Organik z. SLPHT Tanaman Padi dengan Predator Burung Hantu aa. Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan bb. Pemanfaatan Lahan BP3K sebagai BP3K Model cc. Pelatihan Pembuatan Media Penyuluhan Pertanian dd.Pelatihan Manajemen BP3K menuju BP3K Model ee. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kinerja Penyuluh ff. Pelatihan Metode Identifikasi Potensi Wilayah gg. Pelatihan Teknik Komunikasi Penyuluhan hh. Pelatihan Teknologi Penggemukan Kambing Sistem Pakan Kering Fermentasi ii. Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Pelatihan Pelatihan untuk Petani Tembakau (DBHCHT) jj. Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tembakau melalui Bantuan Sarana dan Prasarana pada Kegiatan SLPTT Tembakau, Demplot Penerapan Teknologi Budidaya Tembakau dan Pelatihan Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau (DBHCHT) kk. Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendorong Ekonomi Daerah melalui Bantuan Sarana dan Prasarana Kegiatan SLPTT Tembakau dan Demplot


RENJA BP4K

Penerapan

Rekomendai

Teknologi

Budidaya

Tembakau

(DBHCHT)

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah : a. Masih kurangnya tenaga penyuluh b. Sumber daya manusia petani masih kurang c. Banyaknya Penyuluh yang masih status honor (PTT) d. Kurangnya dana untuk diklat pendampingan e. Sarana dan prasarana penyuluh belum memadai f. Pendampingan petani pelaku agribisnis belum maksimal

Pelaku kegiatan yang diukur dengan kinerja memberikan dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi daerah dengan terciptanya : - Lapangan kerja ditingkat pedesaan - Terpenuhinya gizi masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan - Meningkatnya pendapatan petani di pedesaan - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Penyuluh dari adopsi teknologi pertanian modern. Didalam

pengembangan

pelayanan

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdapat tantangan dan peluang yaitu sebagai berikut : 1. Tantangan : -

Lemahnya pengembangan penyuluhan sistem utama agribisnis pedesaan yang dilakukan oleh petani, gapoktan dan kelompok wanita tani.

-

Kurangnya kapasitas petani, gapoktan dan wanita tani dalam pemasaran hasil pertanian dan perikanan

-

Belum terbangunnya BP3K di setiap kecamatan

-

Kurangnya BP3K Model yang memenuhi standar pemerintah

-

Masih kurangnya adopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan sehingga hasilnya kurang maksimal


RENJA BP4K

-

Lemahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pemanfaatan fungsi hutan

-

Belum berfungsinya kelembagaan KTNA

-

Kurangnya pemanfaatan sistem informasi yang up to date oleh Penyuluh

-

Belum meratanya diklat terhadap Penyuluh

-

Belum

terakomodirnya

biaya

operasional

penyuluh

sesuai

yang

diharapkan -

Belum terpenuhinya jenjang pendidikan penyuluh sesuai

dengan

kemampuan yang dimiliki -

Masih terdapatnya KK Miskin pada desa tertentu diatas 30 % yang harus mendapat penanganan serius oleh pemerintah

2. Peluang : -

Adanya Undang-undang pemerintah dalam rangka pengelolaan hutan secara teratur, efektif dan bermanfaat.

-

Adanya kelompok tani atau gapoktan yang melakukan kegiatan pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP), yang merupakan daya dorong sebagai pelaku usaha yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian,perikanan dan kehutanan.

-

Adanya upaya Pemerintah daerah mendukung penyediaan pembangunan balai penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dan kemitraan di setiap kecamatan.

-

Tersedianya BP3K yang bisa dijadikan BP3K model baik yang sesuai dengan standar nasional.

-

Bisa

difungsikannya

secara

aktif

kelembagaan

profesi

PERHIPTANI/IPKANI. -

Adanya sebagian kecil penyuluh dan aparat terkait dapat mendorong KTNA ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten

-

Adanya Cyber Extention, Elektronik dan media cetak


RENJA BP4K

-

Tersedianya dana untuk mengikuti diklat-diklat bagi penyuluh dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia

-

Tersedianya dana yang cukup untuk menunjang kegiatan teknis masingmasing bidang baik APBD maupun APBN

-

Pekarangan masyarakat yang tersedia dilaksanakan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan.

2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu untuk terwujudnya Indonesia yang Sejahtera sebagai tolak ukur penyusunan RKP Tahun Anggaran 2015 yang berkaitan dengan tugas pokok Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diantaranya adalah : 1. Percepatan pengurangan kemiskinan 2. Peningkatan nilai tambah pemanfaatan potensi dan peluang sumber daya alam 3. Implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan

Dengan prioritas program nasional Tahun Anggaran 2015 yaitu : 1. Ketahanan Pangan 2. Pendidikan dan Kesehatan 3. Infrastruktur 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi Dan keterkaitan dengan RKP, Visi dan Misi Kabupaten Blitar yang disusun dalam prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2015 diantaranya : 1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung ekonomi kerakyatan


RENJA BP4K

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 3. Peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Dari dasar tersebut diatas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Visi yaitu untuk “Terwujudnya Masyarakat Tani Nelayan Yang Berkualitas, Mandiri dan Sejahtera”.. Adapun program Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah sebagian : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 10. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 11. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 12. Program Pembinaan Lingkungan Sosial 2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2015 menghasilkan usulan-usulan yang dihimpun dari tingkat desa sampai dengan kecamatan. Pada Tahun 2015 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan

Kehutanan

tidak

menerima

usulan

kegiatan

masyarakat

melalui

Musrenbang akan tetapi usulan kegiatan tersebut melalui proposal yang ditujukan ke BP4K, walaupun demikian di tahun mendatang diharapkan kegiatan

masyarakat

dapat

diusulkan

melalui

Musrenbang

dan

akan

ditindaklanjuti oleh BP4K.


RENJA BP4K

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang mengarah pada pengembangan Sumber daya manusia

pertanian

yang

memperhatikan

potensi

capaian

hasil

tahun

sebelumnya. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan bekerja untuk memantapkan terwujudnya sumber daya manusia pertanian yang profesional, kreatif dan inovatif yang berwawasan global yang merupakan bagian dari pembangunan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga pada akhirnya Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mampu meningkatkan pengetahuan petani untuk mencapai empat target pembangunan Pertanian : 1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan 2. Peningkatan diversifikasi pangan 3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing 4. Peningkatan Kesejahteraan Petani

3.2.

Tujuan dan Sasaran RENJA Tujuan disusunnya RENJA Tahun 2015 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah : 1. Memantapkan rancangan program dan kegiatan lingkup Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tahun 2015 2. Mensinkronkan perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan rencana program yang disusun oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 3. Memantapkan konsep RKA Tahun 2015


RENJA BP4K

Dengan Sasaran sebagai berikut : 1. Tersusunnya program dan kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar. 2. Adanya sinergitas perencanaan program Pemerintah Daerah dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 3. Tersusunnya RKA Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tahun 2015.


RENJA BP4K

B A B IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program kegiatan dalam upaya pelaksanaan pembangunan dibidang pertanian khususnya pembangunan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun kedepan (2015). Rencana Kerja ini disusun sedemikian rupa agar hasil pencapaiannya dapat di ukur dan dapat dijadikan sebagai laporan kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Blitar.

Blitar,

2015

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BLITAR

Ir. INDRA GUNAWAN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19590614 197912 1 004


RENJA BP4K

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BLITAR JL. WR. SUPRATMAN NO. 11 TELP. (0342) 802080


Renja BP4K Kabupaten Blitar Tahun

Recommend Documents