RENJA OPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017

RENJA – OPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PERHUBUNGAN JL. RAYA DANDONG NO. 53 TELP./FAX : (0342) 555330 SRENGAT BLITAR

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu adanya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Blitar. Seiring dengan perkembangan jaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Oleh karenanya sejalan dengan Undangundang nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2016 – 2021. Akhirnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA - OPD) Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dapat tersusun.

Blitar, 19 Desember 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19621027 198803 1 006

i

RENJA DISHUBKOMINFO KAB. BLITAR 2017

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………

i

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………………...

ii

BAB I : PENDAHULUAN…………………………………………………………………………….

1

1.1.

Latar Belakang……………………………………………………………………….

1

1.2.

Landasan Hukum…………………………………………………….……………..

2

1.3.

Maksud dan Tujuan………………………………………………….…………….

3

1.4.

Sistematika Renja – OPD………………………………………….……………

5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Kondisi Umum OPD………………………………………………………………

6

2.2.

Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2015)…………………………..

24

2.3.

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2015)….………

27

2.4.

Evaluasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2016 (Th.Berjalan)…..

31

2.5.

Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan SKPD th rencana …

31

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra SKPD………………….

3.2.

Program dan Kegiatan……………………………………………………………

3.3.

Hasil Analisis dan Kondisi Masalah ……………...……………………………

3.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat………………………….

33 37 39 40

BAB IV : INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

41

BAB V : DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA

43

5.1.

Kajian Terhadap Pagu / Plafon Identifikasi Tahun Rencana ……….

43

5.2.

Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan ………………..…..

45

BAB V : PENUTUP………………………………………………………………………………………

46

Lampiran - Lampiran

ii


iii


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sebagai unsur pelaksana di bidang perhubungan mempunyai tanggung jawab yang luas yaitu : a.

Menyusun rencana, analisis, pembinaan, monitoring dan evaluasi program Perhubungan.

b.

Melaksanakan kegiatan dalam hal rekayasa lalu lintas dan manajement angkutan untuk jaringan trayek yang meliputi daerah dan melaksanakan rencana yang ditetapkan.

c.

Melakukan pembinaan melalui kegiatan penyuluhan, pengadaan dan penempatan

rambu-rambu

lalu

lintas, peraturan

umum di

bidang

perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor transportasi harus berlandaskan pada pemanfaatan potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Blitar yang merupakan salah satu dari pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar merupakan salah satu alternatif solusi dalam mengantisipasi permasalahan transportasi yang muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan. Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Blitar serta sumberdaya yang menanganinya masih belum dapat dikategorikan ideal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi yang ada antara lain :

1




Kurang tercukupinya fasilitas jalan seperti rambu-rambu, marka, dan guardril pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan dan belum tersedianya sarana pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas yang memadahi.



Kondisi

terminal

dan

halte

sebagai

tempat

pemberhentian

dan

pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Kepatuhan masyarakat (awak angkutan dan penumpang) terhadap Undangundang Lalu Lintas belum membudaya, oleh sebab itu harus selalu dikembangkan dan diawasi.



Jaringan transportasi belum dapat menjangkau daerah yang luas.



Sumber

daya

manusia

yang

memiliki

basis

pengetahuan

dibidang

transportasi dan kelalulintasan masih belum memadai. 1.2.

Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara ; 3. Undang-Undang No.

25

Tahun

2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ; 4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ; 7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 2


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah ; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan ; 11. Surat Edaran Mendagri Nomor 050 / 200 / II / Bangda / 2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 20162021; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 8 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ; 15. Peraturan Bupati Blitar Nomor …… Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

1.3.

Maksud dan Tujuan Rencana

Kerja

Organisasi

Perangkat

Daerah

Dinas

Perhubungan

Kabupaten Blitar Tahun 2017 ini disusun mengacu pada rencana strategis Dinas Perhubungan 2016-2021 dengan maksud untuk menghasilkan perencanaan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan proses pembangunan jangka pendek Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Dari beberapa tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun 2017 dapat dirumuskan beberapa isu - isu strategis antara lain : 1. Semakin maraknya pelanggaran lalu lintas oleh awak kendaraan dan berkembangnya bangunan di pinggiran jalan berpotensi terjadi rawan kemacetan dan terjadinya kecelakaan ;

3


2. Makin padatnya pengguna jalan dan masih tingginya angka kecelakaan, sehingga diperlukan infrastruktur perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai ; 3. Belum optimalnya pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pengamanan sistem transportasi. Bertolak

pada

isu-isu

strategis

diatas

maka

Dinas

Perhubungan

menetapkan program / kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 4. Peningkatan Disiplin Aparatur. 5. Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 6. Peningkatan Pelayanan Angkutan. 7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 8. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. 9. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 10.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 11.Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan. 1.4.

Sistematika Renja - OPD Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja–OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar tahun 2017 adalah sebagai berikut :

4


RENJA – OPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR BAB I

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja – OPD

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1. Kondisi Umum OPD 2.2. Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2015) 2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2015) 2.4. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun Berjalan (2016) 2.5. Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan OPD tahun rencana) BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra OPD Program dan Kegiatan Hasil Anaalisis dan Kondisi Masalah Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

BAB IV : INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM BAB V

: DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA 5.1. Kajian Terhadap Pagu/Plafon Identifikasi Tahun Rencana (2017) 5.2. Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan

BAB VI : PENUTUP

5


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1.

Kondisi Umum OPD 2.1.a.Kedudukan dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan. (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas

Perhubungan

mempunyai pemerintahan

tugas yang

sebagaimana membantu menjadi

dimaksud Bupati

pada

nomor

melaksanakan

kewenangan

daerah

(1)

urusan dibidang

perhubungan. (4) Dinas

Perhubungan

dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud pada nomor (3) menyelenggarakan fungsi : a. menyusun rencana dan program kerja dibidang perhubungan; b. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; e. pelaksanaan urusan tata usaha dinas; f.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.b.Tupoksi Pejabat yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 6


bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tupoksi pejabat yang ada di Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor….. tahun 2016 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah : A. Sekretaris Sekretaris

mempunyai

tugas

membantu

Kepala

Dinas

dalam

mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program,

monitoring,

menyelenggarakan administrasi

evaluasi

dan

ketatausahaan,

keuangan

dan

urusan

penyusunan

administrasi umum

laporan,

kepegawaian,

serta

memberikan

pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas; b. pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Dinas; c. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja Dinas; d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-bidang pada Dinas; e. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; f.

pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas;

g. pengelolaan

administrasi

kepegawaian

dan

kesejahteraan

pegawai; h. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; i.

pengelolaan

dan

pengadministrasian

perlengkapan

kantor,

pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor; j.

pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkungan Dinas;

k. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7


1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas: a. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan; b. melakukan

penyiapan,

pengelolaan

dan

perencanaan mengkoordinir

anggaran

pembiayaan,

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi: a. pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas; b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penganalisaan hasil program kerja dinas; c.

penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang dinas;

d. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program kerja dinas; e. penghimpunan data dan penyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan Dinas; f.

pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah pada Dinas;

g. pelaksanaan

penyusunan,

penatausahaan,

verifikasi,

dan

pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran; 8


h. pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan dinas; i.

pelaksanaan penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan;

j.

pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung;

k. pelaksanan

penatausahaan

data

dan

implementasi

sistem

informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran; l.

pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

urusan

administrasi

kepegawaian,

surat

menyurat,

perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang – barang inventaris, serta laporan berkala. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas; b. penyelenggaran urusan rumah tangga, rapat–rapat, tamu–tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan; c.

penyelenggaran urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;

d. penyusunan rencana kebutuhan barang, kebutuhan operasional kantor, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas;

9


e. pelaksanaan

penertiban,

pengamanan

dan

pemeliharaan

kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya; f.

penyusunan laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor;

g. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. B. Bidang Manajemen Lalu Lintas Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakkan teknis dibidang pengendalian, pengawasan dan melakukan manajemen dan pengawasan perparkiran untuk umum, serta melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi: a. menyusun rencana dan program kerja di bidang pengendalian dan pengawasan, manajemen dan rekayasa serta perparkiran untuk umum; b. merumuskan

kebijakan

teknis

dibidang

pengendalian,

pengawasan, perparkiran, manajemen dan rekayasa lalu lintas; c.

melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas; e. melaksanakan dan pengendalian manajemen parkir untuk umum; f.

menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas

g. penetapan jaringan jalan kabupaten h. melaksanakan inventarisasi daerah rawan kecelakaan. 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai tugas Penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan pengawasan pengendalian dan pengaturan lalu lintas serta melakukan inventarisasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas. 10


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai fungsi: a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian dan pengawasan lalu lintas; b. Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas di wilayah Kabupaten; c.

melakukan penegakkan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan orang dan barang;

d. melaksanakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas darat serta melakukan koordinasi penyelenggaraan lalu lintas darat yang berada di wilayah Kabupaten; e. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kelebihan muatan; f.

melakukan pengawasan, inventarisasi dan pendataan daerah rawan kecelakaan;

g. menyelenggarakan pemberian izin dispensasi kelas jalan untuk angkutan barang pada jalan kabupaten; h. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi Perparkiran Kepala Seksi Perparkiran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program kerja, manajemen dan pengawasan, menetapkan lokasi serta pemberian rekomendasi fasilitas parkir untuk umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Kepala

Seksi Perparkiran mempunyai fungsi: a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang perparkiran; b. Perumusan Kebijakan Teknis perparkiran di wilayah Kabupaten; 11


c.

melaksanakan perencanaan dan penetapan lokasi parkir untuk umum;

d. penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; e. memberikan rekomendasi ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; f.

menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan dan manajemen parkir untuk umum;

g. mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perparkiran baik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten maupun pihak ketiga; h. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta menetapkan jaringan transportasi jalan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi: a. pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; b. perumusan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa wilayah Kabupaten; c.

melaksanakan manajemen lalu lintas jalan Kabupaten;

d. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka rekayasa lalu lintas; e. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk jaringan jalan Kabupaten;

12


f.

Memberikan persetujuan untuk hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN);

g. menyusun

dan

menetapkan

rencana

kelas

jalan

di

jalan

Kabupaten; h. menyusun dan menetapkan rencana jaringan transportasi jalan tingkat kabupaten; i.

Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

C. Bidang Angkutan Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis di bidang angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan, terminal transportasi serta memberikan bimbingan keselamatan lalu lintas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Kepala

Bidang Angkutan mempunyai fungsi: a. Pengumpulan data penyusunan rencana dan program kerja di bidang angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan, terminal transportasi, serta bimbingan keselamatan; b. merumuskan kebijakan teknis di bidang angkutan darat, sungai danau

dan

penyeberangan,

terminal

transportasi,

serta

keselamatan lalu lintas; c. bimbingan teknis usaha angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan; d. manajemen dan penyelenggaraan terminal penumpang tipe C, terminal barang serta halte untuk angkutan orang dan barang; e. penyusunan jaringan trayek angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten;

13


f.

pemberian ijin lokasi Lapangan terbang khusus pendaratan helikopter (helipad);

g. pemberian bimbingan keselamatan transportasi.

1. Seksi Angkutan Barang dan Orang Kepala Seksi Angkutan Barang dan Orang

mempunyai tugas

menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis, angkutan orang, barang, sungai, danau dan penyeberangan, penetapan jaringan trayek angkutan, penetapan tarif kelas ekonomi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Kepala

Seksi Angkutan Barang dan Orang mempunyai fungsi: a. pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang angkutan barang dan orang; b. perumusan Kebijakan Teknis Angkutan orang dan barang di wilayah Kabupaten; c.

perencanaan,

pengembangan

evaluasi

jaringan

trayek

dan

penetapan kebutuhan angkutan; d. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten; e. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam wilayah Kabupaten; f.

penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam wilayah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah Kabupaten;

g. penyiapan pemberian bimbingan teknis perijinan angkutan orang dan barang tertentu yang bersifat khusus serta pengawasan penyelenggaraannya;

14


h. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha; i.

penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten;

j.

melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

2. Seksi Terminal Kepala Seksi Terminal mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, perumusan kebijakan teknis, penetapan lokasi, manajemen dan penyelenggaraan terminal tipe C, terminal barang dan halte untuk angkutan orang dan barang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Terminal mempunyai fungsi: a. pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang terminal; b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan terminal tipe C di wilayah Kabupaten; c.

Melakukan manajemen dan penyelenggaraan terminal tipe C;

d. perencanaan, penetapan, peninjauan lokasi, pembangunan dan pengembangan terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang; e. pengelolaan dan pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte untuk angkutan orang dan barang; f.

menyiapkan penetapan lokasi terminal barang

g. pemberian ijin lapangan terbang khusus pendaratan helicopter (helipad); 15


h. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Kepala

Seksi

Bimbingan

dan

Keselamatan

mempunyai

tugas

menyusun rencana, program kerja dan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan keselamatan pengguna dan penyedia jasa angkutan darat, sungai dan penyeberangan serta memberikan bimbingan dan pengenalan lalu lintas terhadap pelajar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Bimbingan dan Keselamatan mempunyai fungsi: a. pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang bimbingan dan keselamatan; b. perumusan Kebijakan Teknis bimbingan keselamatan di wilayah Kabupaten; c.

menghimpun data sebagai bahan memberikan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pengguna dan penyedia lalu lintas, darat, sungai dan penyeberangan di wilayah Kabupaten;

d. mengumpulkan bahan dalam rangka melaksanakan pelatihan dan bantuan teknis keselamatan kepada pengguna dan penyedia lalu lintas darat, sungai dan penyeberangan di wilayah Kabupaten Blitar; e. menyelenggarakan bimbingan teknis dan rekomendasi perijinan terhadap sekolah mengemudi; f.

melaksanakan pemberian bimbingan, pengenalan keselamatan lalu lintas terhadap pelajar;

g. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten; h. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya. 16


D. Bidang Teknik, Sarana dan Pengembangan Transportasi Kepala Bidang Teknik, Sarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis

dibidang

teknik

pengujian

kendaraan

bermotor

dan

perlengkapan jalan di wilayah kabupaten, menetapkan rencana induk transportasi kabupaten serta menyusun kebijakan pengembangan sistem dan teknologi transportasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Teknik, Sarana dan Pengembangan Transportasi mempunyai fungsi: a. menetapkan rencana dan program kerja di bidang teknik dan pengujian

kendaraan

bermotor,

fasilitas

jalan

serta

pengembangan sistem dan tehknologi transportasi; b. merumuskan kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor, fasilitas jalan serta pengembangan sistem dan tehknologi transportasi; c.

melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;

d. menetapkan,

pengadaan,

pemasangan

serta

pemeliharaan

fasilitas Jalan; e. merencanakan dan menetapkan jaringan kereta api local kabupaten f.

menetapkan rencana induk LLAJ kabupaten;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor Kepala Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, perumusan kebijakan 17


teknis, pemberian bimbingan teknis dan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, penetapan daya angkut serta pembinaan bengkel umum dan karoseri kendaraan bermotor. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi: a. pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengujian kendaraan bermotor; b. perumusan kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten; c.

melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor;

d. memberikan petunjuk – petunjuk teknis tentang ketentuan persyaratan kendaraan wajib uji dan penetapan daya angkut kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; e. menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan teknis kepada perusahaan karoseri dan perbengkelan kendaraan bermotor; f.

melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap kendaraan dinas milik pemerintah yang akan dihapuskan dari inventaris;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya. 2. Seksi Perlengkapan Jalan Kepala Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakkan teknis, penetapan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi: a. pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang perlengkapan jalan;

18


b. perumusan kebijakan teknis

perlengkapan jalan di wilayah

Kabupaten; c.

menyusun dan menetapkan rencana lokasi serta pengadaan dan pemasangan kebutuhan perlengkapan lalu lintas (rambu jalan, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian pengaman pemakai jalan) serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;

d. melaksanakan perawatan perlengkapan jalan; e. menghimpun data, pengadaan dan pemeliharaan

perlengkapan

jalan dalam wilayah Kabupaten; f.

melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

3. Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Transportasi Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Transportasi mempunyai tugas menyusun rencana, program kerja, kebijakan teknis,

penataan

dan

pengembangan

sistem

dan

teknologi

transportasi darat, laut serta udara di wilayah Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Transportasi mempunyai fungsi: a. Pengumpulan data, penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan sistem dan teknologi transportasi; b. perumusan

Kebijakan

Teknis

Pengembangan

Sistem

dan

Tehknologi Transportasi di wilayah kabupaten; c.

penyusunan rencana induk LLAJ Kabupaten;

d. penyusunan

bahan

rencana

penataan

sistem

transportasi

wilayah; e. penyusunan

bahan

rencana

pengembangan

sarana

dan

prasarana transportasi; f.

penyusunan

bahan

rencana

pengembangan

transportasi

berkelanjutan; 19


g. penyusunan jaringan kereta api lokal kabupaten; h. penyusunan bahan pengembangan studi dan penelitian masalahmasalah transportasi; i.

penyusunan bahan kegiatan pengembangan dan penerapan sistem informasi dan teknologi di bidang transportasi;

j.

pembinaan dan pengawasan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan serta pemakaian jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai ijin dan tidak ada penanggungjawabnya,

dilakukan

oleh

pemilik

dan

atau

pemerintah daerah; k. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.

E. Kelompok Jabatan Fungsional a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. c. Jenis jenjang dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. F. Tata kerja a. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kelompok

Jabatan

Fungsional

wajib

menerapkan

prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah dan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai tugas pokoknya masing – masing.

20


b. Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan c. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

mengordinasikan

bawahannya

masing

–

masing

dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. d. Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. e. Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya. f. Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan

laporan

wajib

disampaikan

pula

kepada

satuan

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 2.1.c.Kondisi Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Jumlah personalia Dinas Perhubungan

Kabupaten Blitar per 30

Nopember 2016 sejumlah 180 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 55 orang, Pegawai Jasa Tenaga Tehnis sebanyak 11 orang, dan Juru Parkir sebanyak 114 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan untuk PNS dan CPNS terdiri dari Program Pasca Sarjana (Strata-2) sebanyak 16 orang, Program Sarjana (Strata–1) sebanyak 15 orang, Sarjana Muda sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 24 orang, SLTP sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 2 orang. Berdasarkan Eselon terdiri dari Eselon II-b sebanyak 1 orang, Eselon III-a sebanyak 1 orang, Eselon III-b sebanyak 3 orang, Eselon IV-a sebanyak 11 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 6 orang, dan staf sebanyak 36 orang.

21


Sedangkan komposisi pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar berdasar lokasi kerja yaitu untuk pegawai di Kantor Dinas Perhubungan di Kel. Dandong Srengat Blitar sebanyak 43 orang, yang terdistribusikan di terminal dan tempat parkir khusus sebanyak 14 orang, PKB Wlingi 6 orang, sedangkan juru parkir ditempatkan di wilayah kab. Blitar sebanyak 114 orang . 2.1.d. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Dinas

Perhubungan Kabupaten

Blitar

terletak

di

Kelurahan

Dandong Kecamatan Srengat, dengan luas areal + 6.146 m² (dengan batas sebelah selatan Jl. Raya Dandong, batas sebelah timur tanah bengkok Kelurahan Dandong, dan batas sebelah barat tanah bengkok Kelurahan Dandong dan sebelah utara juga tanah bengkok Kelurahan Dandong ) Bangunan terdiri dari 1 (satu) gedung Kantor Dinas Perhubungan dan 1 (satu) gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Unit I dan 1 (satu) gedung pusat ATCS (Area Traffic Control System). TERMINAL : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar mempunyai 3 (tiga) terminal type C sebagai berikut :

No. 1.

Nama Terminal Wlingi

Lokasi/Alamat/ No. Telp. Kel. Babadan Kec.

Type

Luas (m2)

C

1.550

C

1.120

C

630

Ket.

Wlingi 2.

Kademangan

Jl. Raya Tulungagung Kel. Kademangan

3.

Lodoyo

Kel. Sutojayan Kec. Sutojayan

22


2.1.e. Tantangan dan hambatan yang dihadapi OPD dalam meningkatkan kinerja Dengan berbagai keterbatasan yang ada baik dana maupun personil serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar memiliki beberapa permasalahan dan tantangan utama yang harus dihadapi pada tahun 2017 diantaranya : 1) Masih kurangnya disiplin kerja dan kurang dipahaminya tupoksi oleh sebagian karyawan; 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terutama yang memiliki latar belakang pendidikan transportasi,

kelalulintasan, teknik mesin dan

yang memiliki kemampuan bidang IT ; 3) Belum terbentuknya kelompok jabatan fungsional di Bidang Pengujian yang sangat dibutuhkan; 4) Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki. 5) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih sering terjadi kecelakaan ; 6) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi serta kondisi transportasi massal/angkutan umum yang ada beserta prasarananya kurang nyaman sehingga kurang diminati masyarakat ; 7) Moda sepeda motor yang memiliki persentase terbesar, sebagai akibat mudahnya untuk memiliki kendaraan pribadi khususnya roda 2 (dua), sehingga meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor ; 8) Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang di indikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain ;

23


9) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor belum maksimal yang diindikasikan dengan belum tersedianya sarana tempat pengecatan dan pencucian serta belum tercukupinya tenaga teknis penguji ; 10)Masih banyaknya persimpangan Kereta Api sebidang yang tidak terjaga dan belum ada tanda alat peringatan lewatnya KA yang memadai.

2.2.

Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2015) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Blitar sebagai pelaksana dua urusan wajib yakni urusan perhubungan dan urusan komunikasi

dan

informatika

pada

Tahun

Anggaran

2015

telah

melaksanakan 12 program dan 45 kegiatan dengan capaian sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran memiliki nilai capaian sebesar 98,96% 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki nilai capaian sebesar 98,19%. 3. Program peningkatan disiplin aparatur memiliki nilai capaian sebesar 98,61%. 4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain : a. Pendidikan dan pelatihan formal memiliki nilai capaian sebesar 100% b. Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan dan tehnologi informasi memiliki capaian sebesar 99,64%. c. Bimbingan

tehnis

peningkatan

pelayanan

prima

bidang

perhubungan dan kominfo memiliki capaian sebesar 99,92% Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 99,85 %. 5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki nilai capaian sebesar 100,00%

24


6. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa terdiri dari kegiatan-kegiatan, antara lain : a. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi memliliki nilai capaian sebesar 99,42%. b. Pemeliharaan Website www.blitarkab.go.id memiliki nilai capaian sebesar 99,97%. c. Pekan Informasi Jawa Timur memliliki nilai capaian sebesar 100%. d. Penerbitan majalah penataran memiliki nilai capaian sebesar 99.95%. e. Pembangunan infrastruktur jaringan TIK

terintragesi (E-Gov)

memiliki nilai capaian sebesar 99,66%. f. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik memiliki nilai capaian sebesar 99,99%. g. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) memilik nilai capaian sebesar 99,65% h. Monitoring

Menara

Telekomunikasi

memiliki

capaian

sebesar

99,47% i. Pembuatan dan penggandaan video profil Kabupaten Blitar memiliki nilai capaian sebesar 99,42% Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 99,72%. 7. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ terdiri dari kegiatan – kegiatan, antara lain : a. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor memiliki nilai capaian sebesar 99,14%. b. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan memiliki nilai capaian sebesar 98,08%. c. Rehabilitasi fasilitas LLAJ memiliki nilai capaian sebesar 97,49%. Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 98,23%. 8. Program peningkatan pelayanan angkutan terdiri dari kegiatan – kegiatan, antara lain : 25


a. Parkir berlangganan memiliki nilai capaian sebesar 98,91%. b. Pemantauan kelengkapan dokumen pass kapal memiliki nilai capaian sebesar 100%. c. Peningkatan kinerja angkutan pedesaan memiliki nilai capaian sebesar 98,51%. d. Sosialisasi keselamatan bagi awak kapal ASDP memiliki nilai capaian sebesar 92,88%. e. Kajian revitalisasi trayek angkutan pedesaan memilik nilai capaian sebesar 98,61% f. Kajian pembangunan terminal Kanigoro memiliki nilai capaian sebesar 98,88%. Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 97,96%. 9. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas terdiri dari kegiatan – kegiatan, antara lain : a. Pengadaan rambu lalu lintas memiliki nilai capaian sebesar 98.55%. b. Pengadaan marka jalan memiliki nilai capaian sebesar 98,32%. c.

Pengadaan dan pemasangan RPPJ dan cermin tikungan memiliki nilai capaian sebesar 98.16%.

d. Pengadaan lampu kedip memiliki nilai capaian sebesar 99,35%. e. Survey pembaharuan data base perlengkapan jalan memilik nilai capaian sebesar 94.80%. f.

Survey

gerakan

membelok

dan

inventarisasi

persimpangan

memiliki nilai capaian sebesar 95.34%.. Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 97,42%. 10.Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain : a. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor memiliki nilai capaian sebesar 98,36%.

26


b. Penyediaan

kelengkapan

operasional

pengujian

kendaraan

bermotor memiliki nilai capaian sebesar 99.81%. c. Pengembangan sisten informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor memilik nilai capaian sebesar 99.90%. Dari nilai capaian kegiatan-kegiatan tersebut diatas dihasilkan nilai capaian sebesar 99,35%. 11.Program peningkatan keselamatan pengguna jalan terdiri dari kegiatan antara lain: a. Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan memiliki nilai capaian sebesar 100%. b.

Sosialisasi keselamatan berlalu lintas memiliki nilai capaian sebesar 99,79%.

c.

Pemantauan arus/volume lalu lintas saat lebaran

memiliki nilai

capaian sebesar 99,96%. d.

Pemantauan daerah rawan laka memiliki nilai capaian sebesar 99,76%.

e.

Pemantauan arus/volume lalu lintas saat natal dan tahun baru memiliki nilai capaian sebesar 99,38%.

f.

Penegakan hokum bidang perhubungan memiliki nilai capaian sebesar 54,33%.

g.

Kajian aksi keselamatan berlalu lintas sioswa sekolah di ibu kota Kabupaten Blitar memiliki nilai capaian sebesar 99,59%.

h.

Andalalin pembangunan RSU Srengat memiliki nilai capaian sebesar 0,00%.

Dari nilai capaian kegiatan – kegiatan tersebut dihasilkan nilai capaian program sebesar 81,60%. 12.Program kerjasama informasi dengan mas media terdiri dari kegiatan antara lain : a.

Penyebar luasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki nilai capaian sebesar 100%.

2.3.

Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tahun Lalu (2015) 27


1. Evaluasi Kinerja Kegiatan Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa dari 45 kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tahun 2015 yang merupakan manifestasi / penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada tahun 2015, terdapat satu kegiatan yakni Andalalin Pembangunan RSU Srengat tidak bisa dilaksanakan karena menurut prediksi kami saat perubahan anggaran, DED (Detail Engineering Desaign) yang dikerjakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang akan selesai pada Tri bulan IV Tahun 2015, ternyata sampai akhir tahun 2015 DED tersebut belum selesai sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Adapun kegiatan penegakan hokum bidang perhubungan hanya terserap 54,33% karena kegiatan ini harus bergantian dengan kegiatan yang sama dengan Polres, sedangkan Polres sendiri juga tersedia dana untuk kegiatan penegakan hukum, akibatnya penyerapan dana harus bergantian dan tidak bisa maksimal. Namun demikian secara umum seluruh kegiatan di tahun 2015 telah dilakukan secara efektif sesuai dengan dan / atau mendukung tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tahun 2015 telah dijalankan secara efisien. Hal itu dapat dilihat dari tercapainya output kegiatan sesuai dengan rencana dengan menggunakan alokasi / input anggaran yang tersedia. 2. Evaluasi Kinerja Keuangan Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Keuangan, capaian program kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar tahun 2015 dapat tercapai 97,00%. Bila dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, maka capaian indikator kinerja keuangan tahun 2015 menurun dikarenakan salah satu kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2015 yakni Andalalin Pembangunan RSU Srengat tidak bisa dilaksanakan karena menurut prediksi kami saat perubahan anggaran, DED (Detail Engineering 28


Desaign) yang dikerjakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang akan selesai pada Tri bulan IV Tahun 2015, ternyata sampai akhir tahun 2015 DED tersebut belum selesai sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan kegiatan penegakan hokum bidang perhubungan hanya terserap 54,33% karena kegiatan ini harus bergantian dengan kegiatan yang sama dengan Polres, sedangkan Polres sendiri juga tersedia dana untuk kegiatan penegakan hokum, akibatnya penyerapan dana harus bergantian dan tidak bisa maksimal. Selain itu Jika dilihat dari tabel pencapaian indikator kinerja kegiatan (terlampir), maka untuk kategori input kegiatan jika dibandingkan dengan realisasi kegiatan dimaksud akan didapatkan kesimpulan bahwa : dari 44 kegiatan yang bisa dilaksanakan pada tahun 2015 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar terdapat 6 kegiatan yang dananya terserap seluruhnya sesuai dengan rencana, dan 38 kegiatan dananya tidak bisa terserap secara keseluruhan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan sisa lelang. Dari semua kegiatan, dana yang terserap adalah 97,00%. Selanjutnya jika dilihat pada sisi outputnya, maka seluruh kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tingkat efisiensi dapat dilihat dari perbandingan antara nilai input dengan output yang dihasilkan dalam setiap kegiatan. Nilai capaian kinerja instansi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar Tahun 2015 sebesar 97,00%. Dari analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity

dan Threat) dapat

ditemukan bahwa tersedianya sumber daya manusia aparatur pengelola kantor dan tenaga karyawan dengan jumlah yang memadai, tersedianya dana dari sumber APBD serta tersedianya fasilitas sarana dan prasarana kantor,

merupakan

mendukung

kinerja

faktor

kekuatan

instansi.

Dengan

yang

paling

dukungan

dominan

dalam

karyawan

Dinas

29


Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan potensi yang baik dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi. Selain itu, dukungan optimal tenaga honorer dan terjalinnya kerja sama

yang

sinergis

antara

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Timur serta dengan Lembaga seluruh Kantor / Bagian / Dinas / Badan Lembaga baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar maupun Lembaga Swadaya signifikan

terhadap

Masyarakat juga memberikan kinerja

Dinas

Perhubungan,

konstribusi

yang

Komunikasi

dan

Informatika dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya. Dengan dukungan yang cukup berarti dari berbagai faktor pendorong tersebut, maka perencanaan tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dapat direalisasikan dengan kategori baik, utamanya dalam merealisasikan 12 (Duabelas) program dan 44 (Empat puluh empat) kegiatan operasional. Namun demikian masih terdapat banyak kendala dan tantangan yang dapat menyebabkan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar belum dapat berjalan optimal seperti yang tercanang dalam perencanaan strategis. Dari hasil analisis SWOT dapat diuraikan beberapa kelemahan yang akan dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya mewujudkan tujuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Kelemahan – kelemahan itu antara lain : 1. Belum optimalnya kompetensi teknis yang dimiliki Aparat / Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar ; 2. Kurang mantapnya pelaksanaan proses analisis kebutuhan kantor, sehingga masih banyak jenis – jenis kegiatan yang diprogramkan yang belum mengacu pada hasil – hasil analisis kebutuhan kantor ; 3. Belum mantapnya pelaksanaan kegiatan program yang berlaku, terutama pada pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pasca kegiatan ; 4. Belum

optimalnya

Sistem

Informasi

Manajemen

(SIM)

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, sehingga 30


aspek – aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi antara pelaksanaan dan intrumen di Kabupaten / Kota, Propinsi dan Pusat belum dapat direalisasikan secara baik. 2.4.

Evaluasi Capaian Program Kegiatan Tahun 2016 (berjalan) Nilai capaian program kegiatan tahun 2016 pada kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar pada saat ini/akhir tribulan III secara umum berjalan sekitar 74 % dari keseluruhan program yang telah dilaksanakan. Untuk itu dukungan dan kerja sama dengan pihak – pihak terkait sangat diperlukan untuk memberi kontribusi yang signifikan terhadap kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam menunaikan tugas pokok dan fungsinya.

2.5.

Identifikasi Masalah ( Masalah dan Tantangan OPD pada Tahun Rencana ( 2017 ) Dengan berbagai keterbatasan yang ada baik dana maupun personil dalam rangka menghadapi pelaksanaan undang-undang 23 Tahun 2014 dan mendukung Visi , Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta guna

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat

pada

bidang

perhubungan, maka Dinas Perhubungan memiliki beberapa permasalahan dan tantangan utama yang harus dihadapi pada tahun 2017 diantaranya : 1. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas. ‘2. Masih banyaknya persimpangan kereta api sebidang yang tidak terjaga dan belum ada tanda alat peringatan lewatnya K.A. yang memadai. 3. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang di indikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke Terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain.

31


4. Kondisi transportasi masal/angkutan umum beserta prasarananya kurang nyaman dan kurang aman sehingga kurang diminati oleh masyarakat luas. 5. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor unit I (Srengat) belum memadai yang diindikasikan dengan belum tersedianya sarana tempat pengecatan dan pencucian kendaraan bermotor wajib uji. 6. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Unit II (Wlingi) masih belum bisa maksimal dikarenakan belum tercukupinya tenaga teknis penguji dan alat uji. 7. Kurangnya dukungan dari SKPD dalam memberikan pelayanan informasi mengenai program dan kegiatan melalui website Pemerintah Kabupaten Blitar. 8. Sumber daya manusia yang mempunyai basic pengetahuan di bidang transportasi, kelalu lintasan, komunikasi dan informatika jumlah dan kualitasnya belum mencukupi. 9. Kepatuhan masyarakat terhadap Undang – Undang Lalu lintas dan Komunikasi dan Informatika belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.

32


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Kajian Renstra dan Prioritas Program Renstra OPD

3.1.1. Visi dan Misi Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya dan dalam rangka mendukung program – program Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu : “MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING “. Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran ; 2. Memantapkan

kehidupan

masyarakat

berlandaskan

nilai-nilai

keagamaan (Religius) kearifan local dan hokum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan social serta penerapan peraturan perundang – undangan ; 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakar melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk didalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai ; 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan public berbasis tehnologi informasi ; 5. Meningkatkan

keberdayaan

masyarakat

dan

usaha

ekonomi

masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewira usahaan, potensi local daerah 33


dan penguatan sector pariwisata serta pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ; 6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui

optimalisasi

pembangunan,

penyelenggaraan

pembinaan

pemerintahan

kemasyarakatan

dan

desa,

pemberdayaan

masyarakat desa. 3.1.2. Tujuan OPD Sebagai implementasi dari pernyataan visi dan misi diatas maka dirumuskan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar adalah : 1. Menurunkan

angka

kecelakaan

lalu

lintas

dan

meningkatkan

ketersediaan infra struktur; 2.

Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional.

3.1.3. Sasaran OPD Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Adapun sasaran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar pada tahun 2017 adalah : 1. Menurunya angka kecelakaan lalu lintas ; 2. Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji yang memiliki ijin kir; 3. Meningkatnya kuantitas rambu/fasilitas jalan di jalan kabupaten; 4. Meningkatnya konektivitas layanan angkutan umum; 5. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan professional. 3.1.4. Arah Kabijakan

34


Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan

aparatur

pemerintah

ataupun

masyarakat

agar

tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas kebijakan internal dan kebijakan eksternal. Kebijakan internal adalah kebijakan OPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Sedangkan kebijakan eksternal adalah kebijakan OPD dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar adalah : 1. Menjamin

adanya

perkantoran

dan

pemeliharaan sarana

serta

prasarana

tersedianya

penunjang

administrasi

penyelenggaraan

pemerintahan ; 2. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan , kenyamanan dan keamanan serta upaya mengurangi kecelakaan ; 3. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ; 4. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun sarana dan prasarana terminal yang representatif ; 5. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung

dengan

pengendalian

dan

pengawasan

pelaksanaan

angkutan. 3.1.5 STRATEGI Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensip. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh OPD yang bersangkutan. 35


Mengacu pada strategi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Blitar, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar menggunakan strategi ini dalam rangka pembangunan sektor transportasi di Kabupaten Blitar. 1. Meningkatkan Perhubungan

kualitas melalui

dan

keprofesionalan

peningkatan

kualifikasi

aparat

Dinas

pendidikan

dan

pelatihan. 2. Meningkatkan

pemanfaatan

teknologi

informasi

(TI)

dalam

pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta Peningkatan mutu pelayanan kepada madsyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government. 3. Peningkatan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan,penegakan hukum dan disiplin dijalan, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah. 4. Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah

yang merupakan

acuan

pengembangan

wilayah

dan

meningkatkan keterpaduannya dengan sistem prasarana lainnya.

36


3.2 Program dan Kegiatan Berdasarkan program yang telah dicanangkan, maka pada tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan 1. Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan ; 2. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas ; 3. Pemantauan daerah rawan kecelakaan ; 4. Pemantauan arus/volume lalu lintas saat lebaran ; 5. Pemantauan arus/volume lalu lintas saat natal dan tahun baru ; 6. Pengawasan dan Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkuta(Gakkum); 7. Fasilitasi Perijinan Andalalin. 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 1. Rehabilitasi / pemeliharaan Terminal/Pelabuhan ; 2. Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Parkir di Kabupaten Blitar ; 3. Sosialisasi Keselamatan, Penerbitan, dan Pemantauan Dokumen Pass Kapal ; 4. Sosialisasi keselamatan bagi awak kapal ASDP ; 5. Sosialisasi tentang perijinan angkutan umum bagi pengusaha angkutan umum dan juru mudi ; 6. Kajian bidang angkutan. 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1. Pembangunan Halte bus, taxy. 4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor ; 2. Penyediaan kelengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor; 3. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;

37


5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 1. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor ; 2. Rehabilitasi Fasilitas LLAJ. 6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. 1. Pengadaan Rambu lalu Lintas ; 2. Pengadaan Marka Jalan ; 3. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan; 4. Pengadaan Lampu Kedip ; 5. Pengadaan Traffic light ; 6.

Survey dan Pembaharuan Data Base Perlengkapan Jalan.

7.

Survey inventarisasi simpang dan gerakan membelok;

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran. 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Bimbingan teknis kelalu lintasan. 11. Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 3.3

Hasil analisis dan kondisi masalah Beberapa permasalahan pada Dinas Perhubungan

Kabupaten Blitar

antara lain :

38


a. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas sehingga perlu adanya sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas ; b. Belum cukupnya kelengkapan jalan sehingga jalan yang ada belum termasuk jalan yang berkeselamatan dan ruang milik jalan (Rumija) yang ada belum sebanding dengan kebutuhan, masih banyak tiang reklame, tiang listrik, tiang telepon, PK-5 yang terdapat pada ruang milik jalan (Rumija) ; c. Belum adanya regulasi teknis terhadap pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sehingga perlu sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait ; d. Semakin berkurangnya jumlah angkutan umum dan semakin mudahnya orang membeli kendaraan bermotor sehingga perlu peningkatan kinerja angkutan serta terobosan terhadap mode angkutan ; e. Masih rendahnya minat nelayan untuk mengurus dokumen pas kapal sehingga terus dilaksanakan sosialisasi pentingnya dokumen pas kapal dan up date data kapal nelayan ; f. Penanganan terhadap angkutan sungai brantas belum ada aturan yang jelas, kelengkapan jalan menuju dermaga sangat minim dan kondisi jalan yang kurang memadai, sehingga perlu koordinasi dengan steakholder untuk membuat aturan penanganan angkutan sungai dan membangun akses jalan beserta kelengkapanya ; g. Belum optimalnya pelayanan penelitian dan pengujian kendaraan bermotor sehingga perlu peningkatan peralatan pengujian dan personil penguji kendaraan bermotor ; 3.4.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Blitar Tahun 2016, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar tidak mendapatkan usulan dari masyarakat maupun pokok pikiran DPRD (pokir). 39


BAB IV INDIKATOR SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM Indikator kinerja adalah kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun guna mengetahui tingkat keberhasilan capaian. Sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai, maka

Dinas Perhubungan Kabupaten

Blitar menetapkan indicator kinerja sebagai berikut : 1. Penurunan angka kecelakaan lalu lintas, indicator programnya adalah : a.

Persentase kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor ;

2. Peningkatan

kuantitas

rambu/fasilitas

jalan

di

jalan

kabupaten,

indicator

programnya adalah : a. Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang direhab / dipelihara; b. Persentase kecukupan rambu lalu lintas dijalan kabupaten. 3.

Tingkat konektivitas layanan angkutan umum, indicator programnya adalah: a. Persentase angkutan umum yang berijin; b. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan.

4. Persentase kecukupan administrasi perkantoran, indicator programnya adalah: a. Persentase kepuasan aparatur. 5. Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur, indicator programnya adalah: a. Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi. 6. Persentase

pemenuhan

kinerja

berdasarkan

perjanjian

kinerja,

indicator

programnya adalah: a. Proentase kedisiplinan aparatur b. Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya c. Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan SSKPD

40


BAB V DANA INDIKATIF DAN SUMBER DANA 5.1.

Kajian Terhadap Pagu / Plafon Identifikasi Tahun Rencana (2017) Sebagaimana diuraikan pada BAB III bahwa pada Tahun Anggaran 2017, jumlah program yang diusulkan sebanyak 11 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 32 kegiatan. Adapun kajian terhadap kebutuhan anggaran pada masing-masing program adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan. Dengan adanya program peningkatan pelayanan keselamatan pengguna jalan maka akan dapat meningkatkan ketertiban dan kesadaran masyarakat pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas. Untuk program ini perlu dana pagu indikatif sebagai penunjang sebesar Rp. 360.268.750.,2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Untuk mencapai peningkatan kualitas dan penyelenggaraan angkutan maka perlu adanya program peningkatan pelayanan angkutan Untuk

menunjang

program

ini

perlu

dana

pagu

indikatif

sebesar

Rp. 2.182.094.550 ,3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Untuk

mewujudkan

program

pembangunan

sarana

dan

prasarana

perhubungan perlu dana pagu indikatif sebesar Rp. 74.875.400,4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Dengan adanya program ini maka kegiatan pengujian kendaraan bermotor akan terus bisa dilaksanakan. Untuk menunjang program ini maka perlu dana pagu indikatif sebesar Rp. 1.132.069.100 ,-

41


5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. Dengan adanya program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, maka kelaikan alat – alat pengujian kendaraan bermotor akan tetap terpelihara / terjaga. Untuk program ini perlu dana pagu indikatif sebagai penunjang sebesar Rp. 260.916.700 ,6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas. Dengan adanya program pengendalian dan pengamanan lalu lintas maka akan semakin meningkatkan kelancaran dan keamanan lalu lintas / para pengguna jalan. Untuk

menunjang

program

ini

perlu

dana

pagu

indikatif

sebesar

Rp. 1.065.260.000,7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program pelayanan ini merupakan program wajib bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, guna menunjang kegiatan lain dan memperlancar pelaksanaan tugas yang tidak terpisahkan dengan kegiatan sehari – hari. Untuk

menunjang

program

ini

perlu

dana

pagu

indikatif

sebesar

Rp. 1.024.537.300,8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini sebagai penunjang kegiatan pokok guna kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Untuk menunjang program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini perlu dana pagu indikatif sebesar Rp. 490.101.400 ,9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini sebagai penunjang peningkatan disiplin aparatur pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Untuk menunjang program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini perlu dana pagu indikatif sebesar Rp. 56.574.500 ,42


10.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program

ini

sebagai

penunjang

Kinerja

aparat

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika dalam melakasanakan Tugas Pokok dan fungsinya secara profesional. Untuk

menunjang

program

ini

perlu

dana

pagu

indikatif

sebesar

Rp. 270.253.000 ,11.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program pelayanan ini merupakan program wajib bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, guna menunjang kegiatan lain dan memperlancar pelaksanaan tugas yang tidak terpisahkan dengan kegiatan sehari – hari. Untuk

menunjang

program

ini

perlu

dana

pagu

indikatif

sebesar

Rp. 2.000.000,5.2.

Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja Capaian dan Kebutuhan Pendanaan. Sesuai dengan usulan kegiatan untuk tahun anggaran 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar mempunyai target kinerja sebanyak 52 kegiatan yang meliputi 11 program dengan menyerap anggaran sebesar Rp.15.727.361.456,- (Lima belas milyard tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yang berasal dari APBD dan DAK Kabupaten Blitar. sebagaimana program dan kegiatan terlampir.

43


BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2017 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik. Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat,

menciptakan

kebersamaan

dan

pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.

Blitar, 19 Desember 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR


44

Tabel.T-VI.C.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bidang Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nama SKPD: DINAS :

lembar ……dari …... Rencana Tahun 2017

Indikator Kode

-1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

-2

Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan

Kinerja Program /Kegiatan

-3

Lokasi

target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

-4

-5

-6

-7

Persentase kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor

Peningkatan pengendalian ketertiban Jumlah kegiatan pengendalian pengguna jalan ketertiban pengguna jalan Sosialisasi keselamatan berlalu lintas Pemantauan daerah rawan laka Pemantauan arus/volume lalu lintas saat lebaran Pemantauan arus/volume lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru Penegakan hukum bidang perhubungan Fasilitasi Perijinan Andalalin Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Kab. Blitar Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kab. berlalu lintas Blitar Jumlah pemantauan daerah Kab. rawan laka Blitar Jumlah pemantauan arus lebaran Kab. Blitar Jumlah pemantauan arus Natal Kab. dan Tahun Baru Blitar Jumlah Gakkum Kab. Blitar Kantor Jumlah surat rekomendasi yang Dishub dikeluarkan kominfo Persentase kendaraan wajib uji yang memiliki ijin kir

Catatan Penting -8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 target capaian kinerja


-9

-10

1,9%

353,320,000

110 kali

193,800,000

APBD

121 kali

213,250,000

2 kali

19,770,000

APBD

3 kali

36,000,000

22 kec

25,500,000

APBD

22 kec

28,500,000

15 hari

25,500,000

APBD

15 hari

28,300,000

15 hari

24,000,000

APBD

15 hari

26,400,000

13 kali

19,750,000

APBD

14 kali

21,725,000

27 rekom

45,000,000

APBD

30 rekom

49,500,000

74%

1,8%

1,349,650,000

Baru

403,675,000

77%

2,033,900,000

Pengadaan alat pengujian kendaraan Jumlah alat uji yang diadakan bermotor Penyediaan kelengkapan operasional Jumlah kelengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor yang diadakan

Unit uji kir

1 paket

300,000,000

APBD

1 paket

330,000,000

Unit uji kir

1 paket

301,650,000

APBD

1 paket

331,100,000

Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Unit uji kir

2 lokasi

350,000,000

APBD

2 lokasi

385,000,000

Jumlah pelayanan loket pengujian

Sosialisasi pengujian kendaraan bermotor

Jumlah sosialisasi pengujian kendaraan bermotor

Unit uji kir

1 paket

Pengadaan Timbangan Portabel

Jumlah tiumbangan portabel yang diadakan

Kab. Blitar

2 unit

Pengembangan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor

Software sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor

Unit uji kir

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara / direhab Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara Jumlah fasilitas LLAJ yang direhab

Rehabilitas fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Rehabilitasi/pemeliharaan Loket Gedung Pengujian

Jumlah Balai Pengujian Kendaraan yang direhab/dipelihara Jumlah Loket Gedung Pengujian yang direhab/dipelihara

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase kecukupan rambu lalu lintas di jalan kabupaten

Pengadaan rambu lalu lintas

Jumlah rambu yang diadakan

Pengadaan Marka Jalan

Jumlah marka jalan yang diadakan Jumlah lampu kedip yang diadakan Jumlah traffic light yang diadakan

Pengadaan dan pemasangan lampu kedip Pengadaan traffic light Pengadaan cermin tikungan Pengadaan RPPJ

Jumlah cermin tikungan yang diadakan Jumlah RPPJ yang diadakan

Pengadaan paku jalan

Jumlah paku jalan yang diadakan

Pengadaan Guardril

Jumlah Guardril yang diadakan

Pengadaan deliniator

jumlah delineator yang diadakan

198,000,000

APBD

1 paket

217,800,000

0

APBD

2 unit

550,000,000

1 paket

200,000,000

APBD

1 paket

220,000,000

32%

200,222,500

35%

219,897,000

Unit uji kir

1 paket

99,900,000

APBD

1 paket

109,800,000

Kab. Blitar

1 paket

100,000,000

APBD

1 paket

110,000,000

Unit uji kir

1 paket

88,500

APBD

1 paket

97,000

Unit uji kir

1 lokasi

234,000

APBD

55% Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar

150 buah 1000 m²

3,911,935,000

0 58%

1,247,878,500

207,750,000

APBD

150 buah

228,525,000

162,000,000

APBD

1000 m²

178,200,000

5 Unit

200,795,000

APBD

5 Unit

220,874,500

1 unit

247,500,000

APBD

4 Buah

26,950,000

APBD

4 Buah

29,645,000

20 Buah

265,340,000

APBD

20 Buah

291,874,000

100 Buah

28,500,000

APBD

100 Buah

31,350,000

100 m

160,000,000

APBD

100 m

176,000,000

100 Buah

61,100,000

APBD

100 Buah

67,210,000

0

Pengadaan CCTV

Jumlah CCTV yang diadakan

Pengadaan RTMC / ACTS

Jumlah RTMC / ACTS

Pengadaan Lampu kedip solar cell

Jumlah lampu kedip yang diadakan Jumlah RPPJ yang diadakan

Pengadaan RPPJ Survey Pembaharuan data base perlengkapan jalan Survey Invetarisasi simpang dan Gerakan Membelok

Data base perlengkapan jalan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Persentase angkutan umum yang berijin Jumlah alat penyuluhan terhadap para sopir/juru mudi

Terlaksananya inventarisasi simpang dan gerakan membelok

Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar Kab. Blitar

Unit uji kir

Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Jumlah Terminal / Pelabuhan / Pelabuhan yang direhab / dipelihara

3 lokasi

600,000,000

APBD

Baru

lokasi

0

1 paket

1,000,000,000

APBD

Baru

10 buah

400,000,000

DAK

0

40 buah

530,000,000

DAK

0

1 kali

11,000,000

APBD

1 kali

12,100,000

1 kali

11,000,000

APBD

1 kali

12,100,000

12%

6,535,675,000

14%

2,449,775,000

8825 buku

210,000,000

APBD

9075 buku

220,000,000

2 termina l

200,500,000

APBD

2 terminal

220,500,000

280 kali

1,729,875,000

APBD

290 kali

1,816,325,000

0

Monitoring, evaluasi dan fasilitasi parkir di Kabupaten Blitar

Jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi parkir

Kab. Blitar

Sosialisasi Keselamatan, Penerbitan dan Pemantauan Dokumen Pass Kapal

Jumlah sosialisasi keselamatan, penerbitan dan pemantauan dokumen Pass Kapal

Kab. Blitar

1paket

62,200,000

APBD

1 paket

65,000,000

Peningkatan Kinerja Angkutan Pedesaan menuju Kawasan Wisata dan Pusat Pemerintahan Sosialisasi Keselamatan bagi Awak Kapal ASDP

Jumlah angkutan pedesaan

Kab. Blitar

12 bulan

50,400,000

APBD

12 bulan

60,400,000

Kab. Blitar

3 kali

47,200,000

APBD

3 kali

50,500,000

Sosialisasi tentang Perijinan Angkutan Umum bagi Pengusaha Angkutan Umum dan Juru Mudi

Jumlah sosialisasi tentang Perijinan Angkutan Umum bagi Pengusaha Angkutan Umum dan Juru Mudi

Kab. Blitar

1 paket

15,500,000

APBD

1 paket

17,050,000

Study Pengembangan Transportasi Massal di Kabupaten Blitar

Hasil study pengembangan transportasi massal

Kab. Blitar

1 paket

220,000,000

APBD

Jumlah sosialisasi keselamatan bagi Awak Kapal ASDP

0

Pengadaan Bus Sekolah

Jumlah Bus sekolah yang diadakan Program Pembangunan Sarana dan Persentase ketersediaan sarana Prasarana Perhubungan dan prasarana perhubungan Pembangunan Terminal Kanigoro

Pembangunan halte bus/taxy Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

Jumlah Terminal yang dibangun

Jumlah halte bus / taxy yang dibangun Persentase layanan publik yang menggunakan teknologi informasi (TI) Jumlah telecenter

Kab. Blitar

4 unit 16%

Kota Kanigoro Kab. Blitar

3 unit 62%

4,000,000,000

APBD

Baru

75,000,000

0 26%

0

APBD

75,000,000

APBD

1,775,149,100

105,000,000

0 Baru

4 unit 65%

105,000,000 2,640,627,100

Kab. Blitar

2

88,145,000

APBD

2

96,959,500

Layanan pengadaan secara elektronik Jumlah SKPD yang menggunakan (LPSE) aplikasi LPSE

Kab. Blitar

51

345,422,100

APBD

51

445,422,100

Monitoring menara telekomunikasi

Jumlah monitoring menara telekomunikasi Pembinaan dan Pengembangan Jumlah pembinaan dan Jaringan Komunikasi dan Informasi pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pengembangan infra struktur Jumlah SKPD terkoneksi jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi internet (TIK) Pembangunan Telecenter Mini di Jumlah telecenter mini yang Kabupaten Blitar dibangun Program Penyebarluasan Informasi Persentase desiminasi dan Publik Penyelenggaraan pendistribusian informasi Pemerintahan Penerbitan Majalah Penataran Jumlah majalah penataran yang terbit Pemeliharaan dan Pengembangan Jumlah website yang terpelihara Website Publikasi Informasi melalui Media Jumlah publikasi Informasi cetak / Elektronik melalui Media Cetak / Elektronik

Kab. Blitar

22 kec

296,159,000

APBD

22 kec

397,508,500

Kab. Blitar

3 KIM

53,990,000

APBD

4 KIM

59,389,000

Kab. Blitar

100%

692,283,000

APBD

100%

1,312,283,000

Kab. Blitar

1TC

299,150,000

APBD

1TC

329,065,000

52%

845,430,660

55%

941,283,926

7 edisi

263,898,000

APBD

8 edisi

301,598,000

64 web

149,182,660

APBD

69 web

164,100,926

Kab. Blitar

22 Kec

372,600,000

APBD

22 Kec

409,860,000

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Kab. Blitar

80%

59,750,000

APBD

80%

65,725,000

Persentase pelayanan informasi dan dokumentasi

Kab. Blitar Kab. Blitar

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan Sarana dan prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompentensi sesuai Bidangnya

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal

Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

JUMLAH

Jumlah laporan yang tepat waktu

Kantor Dishub kominfo



Badan Badan Diklat

82%

762,009,426

12 bulan

762,009,426

82%

358,521,900

12 bulan

358,521,900

100%

62,231,950

91 stel

62,231,950

16%

133,063,920

10 orang

133,063,920

70% Kantor 4 jenis Dishub Laporan kominfo

APBD

APBD

APBD

APBD

3,000,000

3,000,000

APBD

84%

838,210,369

12 bulan

838,210,369

84%

394,374,090

12 bulan

394,374,090

100%

68,455,145

91 stel

68,455,145

19%

146,370,312

12 0rang

146,370,312

73%

3,500,000

4 jenis Laporan

3,500,000

16,365,209,456

11,492,946,442

Blitar, Oktober 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19621027 198803 1 006

Cara pengisian Tabel.T-VI.C.10: Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan. Kolom (3) diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator Kinerja Program (outcome /hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Isi indikator kinerja kegiatan (output /keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Kolom (4) diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana. Kolom (5) diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana. Kolom (6) diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana. Kolom (7) diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain: a. PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. b. Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana d. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Catatan : objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

Kolom (8) diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analis kebutuhan, dsb). Kolom (9)

diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana

Kolom (10)

diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju.

Tabel.T-VI.C.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bidang Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

: DINAS PERHUBUNGAN Nama SKPD :


Indikator Kode

-1



-2

-3

Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pengguna Jalan

Persentase kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor

Peningkatan pengendalian ketertiban pengguna jalan

Jumlah kegiatan pengendalian ketertiban pengguna jalan

Sosialisasi keselamatan berlalu lintas Jumlah pelaksanaan sosialisasi berlalu lintas

Lokasi


-4

-5

Kebutuhan Dana/ pagu Sumber Dana indikatif -6

Catatan Penting

-7

-8



-9

-10

1,9%

553,320,000

Kab. Blitar

110 kali

193,800,000

APBD

121 kali

213,250,000

Kab. Blitar

2 kali

19,770,000

APBD

3 kali

36,000,000

22 kec

25,500,000

APBD

22 kec

28,500,000

15 hari

25,500,000

APBD

15 hari

28,300,000

Pemantauan daerah rawan laka

Jumlah pemantauan daerah Kab. Blitar rawan laka Pemantauan arus/volume lalu lintas Jumlah pemantauan arus lebaran Kab. Blitar saat lebaran

1,8%

405,575,000

Pemantauan arus/volume lalu lintas Jumlah pemantauan arus Natal saat Natal dan Tahun Baru dan Tahun Baru

Kab. Blitar

15 hari

24,000,000

APBD

15 hari

28,300,000

Penegakan hukum bidang perhubungan

Jumlah Gakkum

Kab. Blitar

13 kali

19,750,000

APBD

14 kali

21,725,000

Fasilitasi Perijinan Andalalin

Jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan Hasil Kajian

Kantor Dishub

27 rekom

45,000,000

APBD

Baru

30 rekom

49,500,000

Kantor Dishub

1 paket

200,000,000

APBD

Baru

Kajian Bidang Lalu lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Persentase kendaraan wajib uji yang memiliki ijin kir Jumlah alat uji yang diadakan

74% Unit uji kir

1 paket

1,349,650,000 300,000,000

APBD

0 77%

2,033,900,000

1 paket

330,000,000

Penyediaan kelengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor

Jumlah kelengkapan operasional yang diadakan

Unit uji kir

1 paket

301,650,000

APBD

1 paket

331,100,000

Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Jumlah pelayanan loket pengujian

Unit uji kir

2 lokasi

350,000,000

APBD

2 lokasi

385,000,000

Sosialisasi pengujian kendaraan bermotor

Jumlah sosialisasi pengujian kendaraan bermotor

Unit uji kir

1 paket

198,000,000

APBD

1 paket

217,800,000

Pengadaan Timbangan Portabel

Jumlah tiumbangan portabel yang diadakan

Kab. Blitar

2 unit

0

APBD

2 unit

550,000,000

Pengembangan sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor

Software sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor

Unit uji kir

1 paket

200,000,000

APBD

1 paket

220,000,000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ yang dipelihara / direhab

32%

522,400,000

35%

316,800,000

Unit uji kir

1 paket

99,900,000

APBD

1 paket

109,800,000

Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana Jumlah sarana alat pengujian alat pengujian kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara Rehabilitas fasilitas LLAJ

Jumlah fasilitas LLAJ yang direhab

Kab. Blitar

1 paket

100,000,000

APBD

1 paket

110,000,000

Rehabilitasi/pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan

Jumlah Balai Pengujian Kendaraan yang direhab/dipelihara

Unit uji kir

1 paket

88,500,000

APBD

1 paket

97,000,000

Rehabilitasi/pemeliharaan Loket Gedung Pengujian

Jumlah Loket Gedung Pengujian yang direhab/dipelihara

Unit uji kir

1 lokasi

234,000,000

APBD

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Persentase kecukupan rambu lalu lintas di jalan kabupaten

Pengadaan rambu lalu lintas

Jumlah rambu yang diadakan

Pengadaan Marka Jalan

55%

4,016,595,000

0 58%

1,504,878,500

Kab. Blitar

150 buah

207,750,000

APBD

150 buah

228,525,000

Jumlah marka jalan yang diadakan

Kab. Blitar

1000 m²

162,000,000

APBD

1000 m²

178,200,000

Pengadaan dan pemasangan lampu Jumlah lampu kedip yang kedip diadakan

Kab. Blitar

5 Unit

200,795,000

APBD

5 Unit

220,874,500

Pengadaan traffic light

Jumlah traffic light yang diadakan

Pengadaan cermin tikungan Pengadaan RPPJ

Jumlah cermin tikungan yang diadakan Jumlah RPPJ yang diadakan

Pengadaan paku jalan

Jumlah paku jalan yang diadakan

Pengadaan Guardril

Jumlah Guardril yang diadakan

Pengadaan deliniator

jumlah delineator yang diadakan

Pengadaan CCTV

Jumlah CCTV yang diadakan

Pengadaan RTMC / ACTS

Jumlah RTMC / ACTS

Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Pengadaan Lampu kedip solar cell

Jumlah ZOSS

Survey Pembaharuan data base perlengkapan jalan

Data base perlengkapan jalan

Survey Invetarisasi simpang dan Gerakan Membelok

Terlaksananya inventarisasi simpang dan gerakan membelok

Kajian Bidang Teknis dan Sarana

Hasil Kajian

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase angkutan umum yang berijin

Jumlah lampu kedip yang diadakan

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir Jumlah alat penyuluhan / juru mudi untuk peningkatan terhadap para sopir/juru mudi keselamatan penumpang Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Jumlah Terminal / Pelabuhan / Pelabuhan yang direhab / dipelihara

Kab. Blitar

1 unit

247,500,000

APBD

1 unit

257,000,000

Kab. Blitar

4 Buah

26,950,000

APBD

4 Buah

29,645,000

Kab. Blitar

40 Buah

530,000,000

APBD

20 Buah

291,874,000

Kab. Blitar

100 Buah

28,500,000

APBD

100 Buah

31,350,000

Kab. Blitar

100 m

160,000,000

APBD

100 m

176,000,000

Kab. Blitar

100 Buah

61,100,000

APBD

100 Buah

67,210,000

Kab. Blitar

3 lokasi

600,000,000

APBD

Baru

Kab. Blitar

1 paket

1,000,000,000

APBD

Baru

Kab. Blitar

1 paket

150,000,000

APBD

0

Kab. Blitar

10 buah

400,000,000

APBD

0

Kab. Blitar

1 kali

11,000,000

APBD

1 kali

12,100,000

Kab. Blitar

1 kali

11,000,000

APBD

1 kali

12,100,000

Kantor Dishub

1 paket

220,000,000

APBD

Unit uji kir

12%

6,735,675,000

8825 buku

210,000,000

2 terminal

200,500,000

lokasi

0 0

0 14%

2,669,775,000

APBD

9075 buku

220,000,000

APBD

2 terminal

220,500,000

Monitoring, evaluasi dan fasilitasi parkir di Kabupaten Blitar

Jumlah monitoring, evaluasi dan fasilitasi parkir

Kab. Blitar

280 kali

1,729,875,000

APBD

290 kali

1,816,325,000

Sosialisasi Keselamatan, Penerbitan Jumlah sosialisasi keselamatan, dan Pemantauan Dokumen Pass penerbitan dan pemantauan Kapal dokumen Pass Kapal

Kab. Blitar

1paket

62,200,000

APBD

1 paket

65,000,000

Peningkatan Kinerja Angkutan Pedesaan menuju Kawasan Wisata dan Pusat Pemerintahan

Jumlah angkutan pedesaan Kab. Blitar

12 bulan

50,400,000

APBD

12 bulan

60,400,000

Sosialisasi Keselamatan bagi Awak Kapal ASDP

Jumlah sosialisasi keselamatan bagi Awak Kapal ASDP

Kab. Blitar

3 kali

47,200,000

APBD

3 kali

50,500,000

Sosialisasi tentang Perijinan Angkutan Umum bagi Pengusaha Angkutan Umum dan Juru Mudi

Jumlah sosialisasi tentang Perijinan Angkutan Umum bagi Pengusaha Angkutan Umum dan Juru Mudi

Kab. Blitar

1 paket

15,500,000

APBD

1 paket

17,050,000

Study Pengembangan Transportasi Massal di Kabupaten Blitar

Hasil study pengembangan transportasi massal

Kab. Blitar

1 paket

220,000,000

APBD

Pengadaan Bus Sekolah

Jumlah Bus sekolah yang diadakan

Kab. Blitar

4 unit

4,000,000,000

APBD

Baru

0

Kjian Bidang Angkutan

Hasil Kajian

Kantor Dishub

1 paket

200,000,000

APBD

Baru

220,000,000

16%

75,000,000

Program Pembangunan Sarana dan Persentase ketersediaan sarana Prasarana Perhubungan dan prasarana perhubungan Pembangunan Terminal Kanigoro

Jumlah Terminal yang dibangun

Pembangunan halte bus/taxy

Jumlah halte bus / taxy yang dibangun


Persentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran


Kota Kanigoro Kab. Blitar

Kantor Dishub

0

26%

0

APBD

3 unit

75,000,000

APBD

82%

762,009,426

12 bulan

762,009,426

APBD

105,000,000 0

Baru

4 unit

105,000,000

84%

838,210,369

12 bulan

838,210,369


Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi







Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompentensi sesuai Bidangnya

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal

Bimbingan teknis kelalulintasan

Jumlah peserta bimbingan teknis kelalulintasan

Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Peningkatan Pengembangan Sistem Jumlah laporan yang tepat waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH

Kantor Dishub

Kantor Dishub

Badan Badan Diklat Badan Badan Diklat

Kantor Dishub

82%

358,521,900

12 bulan

358,521,900

100%

62,231,950

91 stel

62,231,950

16%

313,802,920

10 orang

133,063,920

60 orang

180,739,000

70%

3,000,000

4 jenis Laporan

3,000,000

84%

394,374,090

12 bulan

394,374,090

100%

68,455,145

91 stel

68,455,145

19%

336,370,312

APBD

12 0rang

146,370,312

APBD

60 orang

190,000,000

APBD

APBD

APBD

73%

3,500,000

4 jenis Laporan

3,500,000 8,358,035,416

13,925,368,696 Blitar, Desember 2016 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR


Tabel.T-VI.C.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bidang Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Nama SKPD: DINAS :


Indikator Kode

-1



-2

-3

Lokasi


-4

-5

Program Pengembangan Komunikasi, Persentase layanan publik yang Informasi dan Media Massa menggunakan teknologi informasi (TI) Pembinaan dan pengembangan Jumlah telecenter sumberdaya komunikasi dan informasi Layanan pengadaan secara elektronik Jumlah SKPD yang menggunakan (LPSE) aplikasi LPSE

62%

Kebutuhan Dana/ pagu Sumber Dana indikatif -6

-7

1,725,270,000

Catatan Penting -8



-9

-10

65%

1,897,497,000

Kab. Blitar

2

87,000,000

APBD

2

95,700,000

Kab. Blitar

51

295,870,000

APBD

51

325,457,000

Monitoring menara telekomunikasi

Jumlah monitoring menara telekomunikasi

Kab. Blitar

22 kec

110,400,000

APBD

22 kec

121,440,000

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi Kab. Blitar dan informasi

3 KIM

60,200,000

APBD

4 KIM

66,220,000

Pengembangan infra struktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Jumlah SKPD terkoneksi jaringan internet

Kab. Blitar

100%

822,800,000

APBD

100%

905,080,000

Pembangunan Telecenter Mini di Kabupaten Blitar

Jumlah telecenter mini yang dibangun

Kab. Blitar

1TC

216,000,000

APBD

1TC

237,600,000

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik

133,000,000

146,000,000

Penyusunan dan Publikasi data pembangunan daerah Program Penyebarluasan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah Publikasi pembangunan daerah yang disusun Persentase desiminasi dan pendistribusian informasi

Penerbitan Majalah Penataran

Jumlah majalah penataran yang terbit

Pemeliharaan dan Pengembangan Website

Jumlah website yang terpelihara

Publikasi Informasi melalui Media cetak / Elektronik

Jumlah publikasi Informasi melalui Media Cetak / Elektronik

Kab. Blitar 3 Publikasi 52%

133,000,000

APBD

1,274,535,000

4 Publikasi 55%

146,000,000 1,401,988,500

Kab. Blitar

7 edisi

396,985,000

APBD

8 edisi

436,683,500

Kab. Blitar

64 web

120,000,000

APBD

69 web

132,000,000

Kab. Blitar

22 Kec

657,300,000

APBD

22 Kec

723,030,000

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Persentase pelayanan informasi dan Kab. Blitar Publik dokumentasi

80%

100,250,000

APBD

80%

110,275,000


Persentase kecukupan pelayanan administrasi perkantoran

82%

360,000,000

84%

396,000,000


Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

360,000,000

12 bulan

396,000,000


Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

82%

310,000,000

84%

340,000,000



12 bulan

310,000,000

12 bulan

340,000,000



100%

30,000,000

100%

33,000,000



50 stel

30,000,000

50 stel

33,000,000




APBD

APBD

APBD

Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah laporan yang tepat waktu

JUMLAH


70%

3,000,000

3 jenis Laporan

3,000,000

APBD

73%

3,500,000

4 jenis Laporan

3,500,000

3,835,805,000

4,217,985,500 Blitar, Nopember 2016 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLITAR


RENJA OPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017

Recommend Documents