Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Kata Pengantar

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa dipandang perlu adanya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – OPD) pada Dinas Perhubungan untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar ini disusun sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2018 dengan mengacu kepada RENSTRA OPD dan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2018 dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Blitar. Seiring dengan perkembangan jaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Oleh karenanya sejalan dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar disampaikan terima kasih.

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

i

Daftar Isi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ................................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii DAFTAR TABEL DAN GRAFIK ................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1.2 Landasan Hukum ....................................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................... 1.4 Sistematika Penulisan ...............................................................................

1 1 3 5 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 ........................... 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD .......................................................................................... 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2016 ............... 2.1.2 Evaluasi Capaian Renstra OPD ..................................................... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................ 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................. 2.3.1 Analisa SWOT ................................................................................ 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi ........................... 2.3.3 Isu – Isu Strategis .......................................................................... 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .............................................. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .........................

8

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................... 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ...................................................... 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD .............................................................. 3.3 Program dan Kegiatan ............................................................................. 3.4 Pendapatan Asli Daerah ..........................................................................

51 51 52 53 65

8 8 20 27 40 40 41 43 44 48

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 67 Lampiran – Lampiran ............................................................................................... 68


ii

Daftar Isi

DAFTAR TABEL No. 1.

Uraian Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan

Hal. 24

Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 2.

Data Halte di Kabupaten Blitar

27

3.

Data Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Blitar

29

4.

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan

35

Kabupaten Blitar 5.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Dinas

41

Perhubungan Kabupaten Blitar 6.

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

46

Tahun 2018 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 7.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan

55

Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 8.

Matrik Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar Tahun

58

2018

DAFTAR GRAFIK No.

Uraian

Hal.

1.

19

3.

Prosentase Capaian PAD Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Kenaikan Taman Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Jumlah Kendaraan Lulus Uji di kabupaten Blitar Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blitar

4.

Kenaikan PAD Parkir Berlangganan di Kabupaten Blitar

33

2.


32 33

iii

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP)

Daerah,

jangka

menengah

dituangkan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi utamanya meningkatkan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas serta sebagai pelayan publik memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara struktural (vertikal dan horisontal) maupun hubungan kepada masyarakat. Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun.


1

Kata Pengantar

Rencana

Kerja

Tahun

2018

Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Blitar

merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2018. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) OPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2018. Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang perhubungan. Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2018 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut : 1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan dapat lebih optimal. 2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas

dan

konsistensi

pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

dan

pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan dilaksanakan untuk saling memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang perhubungan. Pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahu 2017 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2018. 3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.


2

Kata Pengantar

4. Mempertimbangkan

sinergitas

antar

sektor

dan

antar

wilayah,

serta

mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya Tahun

2018

merupakan

pelaksanaan

tahun

ketiga

dari

periode

kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2016 – 2021, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2016 – 2021 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2018 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2016 – 2021. Kedudukan Rencana Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi : 1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik. 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun. 3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD. Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;


3

Kata Pengantar

d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota; h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah; i.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan ata Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;


4

Kata Pengantar

p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota; q. Surat Edaran Mendagri Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Penyusunan Rencana Kerja SKPD; r. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025; s. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Blitar Tahun 2016-2021; t. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 8 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana

Kerja

(Renja) OPD adalah dokumen

perencanaan

Dinas

Perhubungan Kabupaten Blitar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 atau sumber dan lainnya; 2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran; 3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2018. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2018 mengimplementasikan perencanaan

kegiatan

pemerintahan

dan

pelayanan

masyarakat

serta

penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :


5

Kata Pengantar

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pegertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013, mengacu pada APBD tahun 2013 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing SKPD, serta ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.


6

Kata Pengantar

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian tentang proses pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan – temuan setelah proses pembandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dan instansi lain maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3

Program dan Kegiatan Berisikan uraian program, kegiatan dan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut.

BAB IV PENUTUP


7

Kata Pengantar

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan Capaian Renstras OPD dirangkum dalam tabel 1(terlampir), dengan masing – masing penjelasan sebagaimana berikut : 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2016 Evaluasi pelaksanaan Recana Kerja Dinas Perhubungan dilakukan dari 2 Capaian kinerja : (1) Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan (2) Capaian Kinerja Pendapatan. A. Capaian Kinerja Kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja dilakukan sampai dengan tingkat kegiatan pada setiap program (kinerja kegiatan) yang secara singkat dapat dijelaskan sebagaimana berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian ini didapat dari rencana awal target pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran akan tercukupi sebesar 80% dan pada akhir tahun anggaran dapat terpenuhi sebesar 80%. Kebutuhan sarana penunjang kegiatan operasional kantor selama 1 tahun anggaran dapat terpenuhi dalam rangka pelayanan publik. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Capaian Kinerja sebesar 100%. Capaian ini didapat dari perbadinganantara target dengan realisasi akhir tahun yang diperoleh kesamaan. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor, meliputi : pemeliharaan kendaraan dinas dan


8

Kata Pengantar

peralatan kantor, penyediaan kelengkapan kantor selama kurun waktu 1 tahun anggaran dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian ini didapat dari indikator capaian kegiatan berupa pemenuhan kebutuhan Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk aparatur perhubungan sebanyak 91 stel dapat terealisasi pada tahun 2016. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan Capaian Kinerja sebesar 55,55%. Capaian Kinerja untuk kegiatan ini tidak bisa maksimal dikarenakan dari target sebanyak 9 orang yang diproyeksikan menjalani diklat hanya dapat terealisasi sebanyak 5 orang. Hal ini dikarenakan terdapat 1 diklat yang memerlukan biaya yang lebih besar dengan kurun waktu yang lebih lama dibandingkan pagu awal, yaitu Diklat Pim 2. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa terselesaikannya 4 laporan (LAKIP, CALK, LPPD dan RKA/DPA) dan pada akhir tahun dapat terealisasi 4 laporan. 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasiltas LLAJ a. Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Sarana

Alat

Pengujian

Kendaraan Bermotor, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara target indikator kegiatan sebanyak 11 unit alat uji yang direncanakan akan dilakukan perbaikan

dan dapat terealisasi kesemuanya dalam

tahun 2016. b. Rehabilitasi Fasilitas LLAJ, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja ini diukur dengan mengevaluasi antara target awal perlengkapan jalan (sebanyak 19 traffic light, 64 warning light (lampu kedip) dan 100 rambu lalu lintas) yang akan dilakukan


9

Kata Pengantar

perbaikan

dan

sampai

dengan

akhir

tahun

2016

kegiatan

pemeliharaan fasilitas LLAJ dapat melakukan pemeliharan sejumlah target yang direncanakan berupa penggantian lampu, perbaikan jaringan kelistrikan dan pembersihan. c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan Capaian Kinerja 100%. Capain Kinerja kegiatan ini didapatkan dari terselesaikannya proses pengecatan 2 unit gedung pengujian sebagaimana target awal pemeliharaan gedung pengujian yaitu : Gedung Pengujian Srengat dan Gedung Pengujian Wlingi. d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Loket Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan Capaian Indikator 100%. Indikator capaian kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan 2 unit loket pengujian kendaraan bermotor yang di akhir tahun dapat terselesaikan semuanya. 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan a. Kegiatan Penyuluhan Bagi Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang, dengan Capaian Kinerja sebesar 100% Indikator kegiatan ini berupa lokasi pelaksanaan sosialisai yang ditergetkan akan dilaksanakan di 2 terminal, yaitu Terminal Kesamben dan Terminal Wlingi yang memiliki potensi angkutan lebih

banyak

dibandingkan

2

terminal

lainnya

(Terminal

Kademangan dan Terminal Lodoyo). Pada tahun 2016 pelaksanaan sosialisasi ini dapat dilaksanakan di 2 terminal sesuai dengan target. b. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan, dengan Capaian Kinerja 100%. Indikator capaian kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah terminal yang akan dilakukan rehabilitasi sebanyak 4 terminal, meliputi : Terminal Kademangan, Terminal Lodoyo, Terminal Wlingi dan Terminal Kesamben. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini dapat menyelesaiakan pekerjaan pada 4 terminal sebagaimana target awal.


10

Kata Pengantar

c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Parkir di Kabupaten Blitar, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja kegiatan ini diperoleh dari kelancaran proses pelaksanaan parkir tepi jalan di kabupaten Blitar yang selama 1 tahun dapat terlaksana dengan baik dan dapat memberikan kontribusi PAD paling besar (mencapai Rp. 7.254.075.000,-) dibandingkan

retribusi

lainnya

yang

dikelola

oleh

Dinas

Perhubungan. Dari target awal selama 12 bulan pelaksanaan parkir tepi jalan dapat terealisasi selama 12 bulan pelaksanaan parkir tepi jalan dengan beberapa kegiatan monitoring meliputi : pemenuhan kelengkapan

operasional

(stiker

dan

tenaga

Jukir

beserta

kelengkapan Jukir) serta pengawasan pelaksanaannya lapangan. d. Kegiatan Sosialisasi Keselamatan, Penerbitan dan Pemantauan Dokumen Pass Kapal, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja kegiatan ini diukur dengan indikator volume pelaksanaan sosialisasi sebanyak 3 kali dalam target dan dapat terlaksana sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 sebayak 3 kali. e. Kegiatan

Peningkatan

Kinerja

Angkutan

Pedesaan

Menuju

Kawasan Wisata dan Puspem, dengan Capaian Kinerja 100%. Target indikator capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah angkutan yang mendapatkan fasilitas kelengkapan operasional trayek berupa seragam pengemudi dan papan tarif trayek sejumlah 65 unit angkutan. Pada akhir tahun tapat terlaksana kegiatan dengan jumlah pengadaan dan pembagian kelengkapan operasional trayek untuk 65 angkutan. f. Kegiatan Sosialisasi Bagi Awak Kapal ASDP, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pelaksaan sosialisasi sebayak 1 kali dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan sosialisasi sebanyak 1 kali.


11

Kata Pengantar

g. Kegiatan Kajian Revitalisasi Trayek Angkutan Pedesaan, dengan Capaian Kinerja 100%. Indikator capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah kajian yang dapat dihasilkan dari kegiatan sebanyak 1 dokumen dengan realisasi samapai dengan akhir tahun dapat dihasilkan 1 dokumen hasil kajian tentang revitalisasi trayek angkutan pedesaan. h. Kegiatan Sosialisasi Tentang Perijinan Angkutan Umum Bagi Pengusaha Angkutan Umum dan Juru Mudi, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pelaksaan sosialisasi sebayak 1 kali dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan sosialisasi sebanyak 1 kali. i.

Kegiatan Study Pengembangan Transportasi Massal Terintegrasi di Kabupaten Blitar, dengan Capaian Kinerja 100%. Indikator capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah kajian yang dapat dihasilkan dari kegiatan sebanyak 1 dokumen dengan realisasi samapai dengan akhir tahun dapat dihasilkan 1 dokumen hasil kajian tentang pengembangan transportasi massal terintegrasi di Kabupaten Blitar.

8. Progran Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. Kegiatan Pengadaan Marka, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pengadaan marka jalan dengan luasan 1.150 m2 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pengadaan marka jalan dengan luasan 1.150 m2 dengan lokasi pengecatan marka di simpang 4 Kanigoro (bundaran, jalur ke utara, timur, selatan dan barat) b. Kegiatan Pengadaan lampu Kedip, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pengadaan lampu kedip sebayak 8 unit dengan realisasi sampai dengan akhir tahun


12

Kata Pengantar

anggaran dapat terlaksana kegiatan pengadaan lampu kedip sebanyak 8 unit dengan lokasi pemasangan di : (1) Simpang 4 timur Kecamatan Wonodadi, (2) Simpang 4 Kebon Kakah Desa Sidorejo – Ponggok, (3) Simpang 4 Desa Kedawung – Nglegok, (4) Simpang 3 Tawangsari – Garum, (5) Simpang 4 Desa Sambong – Kanigoro, (6) Simpang 4 Kelurahan Jegu – Sutojayan, (7) Simpang 4 Pasar Binangun – Binangun, (8) Simpang 3 Saman – Panggungrejo. c. Kegiatan Survey Pembaharuan Data Base Perlengkapan Jalan, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume hasil survey berupa 1 dokumen dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan survey dengan 1 dokumen hasil pembaharuan data base. d. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pengadaan traffic light sebanyak 1 unit dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran

dapat terlaksana

kegiatan

pengadaan

traffic light

sebanyak 1 unit dengan lokasi pemasangan di Simpang 3 Duren – Talun. e. Kegiatan Pengadaan Cermin Tikungan dan Guardrail, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pengadaan cermin tikungan sebanyak 4 unit dan guardrai di 3 lokasi dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pemasangan cermin tikungan sebanyak 4 unit dan pemasangan guadrail di 3 lokasi dengan lokasi pemasangan masing – masing, untuk Cermin Tikungan di : (1) Tikungan tajam Tingal – Garum, (2) Simpang 3 Jatinom – Kanigoro, (3) Simpang 3 Desa Satreyan, (4) Simpang 3 Desa Tawangsari – Garum, sedangkan untuk guardrail dipasang di : Tikungan tajam Desa Serang (arah Pantai Serang).


13

Kata Pengantar

f. Kegiatan Pengadaan Deleniator, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pengadaan deleniator sebanyak 85 buah dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pemasangan deleniator sebanyak 85 buah dengan lokasi pemasangan di Tikungan tajam Mronjo – Selopuro. g. Kegiatan Pengadaan Paku Jalan, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pengadaan paku jalan sebanyak 103 buah dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pemasangan paku jalan sebanyak 103 buah dengan lokasi pemasangan di depan kantor Pemda Kanigoro. h. Kegiatan Pengadaan ATCS, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pengadaan kelengkapan

ATCS

berupa

1

unit

gedung

kontrol

dengan

kelengkapannya dan unit kontrol di 2 lokasi traffic light dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pengadaan 1 unit gedung kontrol ATCS beserta dengan kelengkapannnya yang berlokasi di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dan pengadaan serta pemasangan kontrol traffic light di 2 lokasi yaitu : perempatan Beru Kecamatan Wlingi dan Pertigaan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. i.

Kegiatan Zona Selamat Sejolah (ZOSS), dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pengadaan ZOSS (berupa marka ZOSS beserta pelikan crossing) sebanyak 2 unit dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pengadaan dan pemasangan ZOSS sebanyak 2 unit dengan lokasi pengadaan di : (1) Depan MTSN Jabung – Talun, (2) Man Tlogo – Kanigoro.


14

Kata Pengantar

j.

Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan CCTV, dengan Capaian Kinerja 100% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pengadaan CCTV sebanyak 6 unit yang dipasang di 6 lokasi traffic light dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pengadaan dan pemasangan CCTV sebanyak 6 unit dengan lokasi pemasangan di : (1) Perempatan Kesamben, (2) Pertigaan Pandean – Wlingi, (3) Pertigaan Pasar Wlingi – Wlingi, (4) Perempatan Kanigoro – Kanigoro, (5) Perempatan Poluhan – Srengat, (6) Perempatan Srengat - Srengat

9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, a. Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pengadaan pengadaan alat uji kendaraan bermotor sebanyak 2 unit dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pengadaan alat uji kendaraan bermotor sebanyak 2 unit dengan lokasi pemasangan di gedung pengujian kendaraan bermotor unit II Wlingi. b. Kegiatan

Penyediaan

Kelengkapan

Operasional

Pengujian

Kendaraan Bermotor, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pengadaan kelengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor sebanyak 5 objek (meliputi : buku uji, plat uji, cat, masker dan kertas lakmus) dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pengadaan kelengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor sebanyak 5 objek untuk 2 lokasi pengujian kendaraan bermotor (Unit I dan Unit II). c. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa pengadaan pemutakhiran


15

Kata Pengantar

sistem pengelolaan data base pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1 objek dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pengadaan isitem data base pengujian kendaraan bermotor sebanyak 1 objek untuk 2 lokasi pengujian kendaraan bermotor (Unit I dan Unit II) d. Kegiatan Pengadaan Timbangan Portable, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pengadaan timbangan portable kendaraan bermotor sebanyak 2 unit dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pengadaan timbangan protable kendaraan bermotor sebanyak 2 unit. 10. Program Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan a. Kegiatan Peningkatan Pengendalian Ketertiban Pengguna Jalan, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan

indikator

pengawalan,

kinerja

kegiatan

berupa

dan

penjagaan

pengamanan

volume jalur

kegiatan kegiatan

pemerintahan sebanyak 100 kali dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pengawalan, pengamanan dan penjagaan jalur kegiatan pemerintahan sebanyak 100 kali. b. Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan

indikator

kinerja

kegiatan

berupa

volume

kegiatan

sosialisasi dsebanyak 1 kali yang ditujukan untuk siswa sekolah dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas bagi siswa sekolah sebayak 1 kali dengan lokasi pelaksanaan kegiatan di Kampung Coklat. c. Kegiatan Pemantauan Arus/Volume Lalu Lintas Saat Lebaran, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pelaksaan


16

Kata Pengantar

kegiatan Pos Pam pengamanan jalur selama hari raya Lebaran selama 15 hari dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan Pos Pam pengamanan jalur Lebaran selama 15 hari. d. Kegiatan Pemantauan Daerah Rawan Laka, dengan Capain Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume objek kegiatan pemantauan daerah rawan laka di 22 kecamatan dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan pemantauan daerah rawan laka di 22 kecamatan. e. Kegiatan Pemantuan Volume/Arus Lalu Lintas Saat Natal dan Tahun Baru, dengan Capaian Kinerja 100%. Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pelaksaan kegiatan Pos Pam pengamanan jalur selama hari raya Natal dan Tahun Baru selama 15 hari dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dapat terlaksana kegiatan Pos Pam pengamanan jalur selama hari raya Natal dan Tahun Baru selama 15 hari. f. Kegiatan Penegakan Hukum Bidang Perhubungan, dengan Capaian Kinerja 58,33% Capaian Kinerja didapatkan dari evaluasi target awal kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan berupa volume pelaksaan kegiatan

penegakan

hukum

(Gakum)

bidang

perhubungan

sebanyak 12 kali dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran

hanya

dapat

terlaksana

kegiatan

Gakum

bidang

perhubungan sebanyak 7 kali. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan serupa yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur, Kepolisian Resort Blitar dan Kepolisian Resort Blitar Kota dengan lokasi di Kabupaten Blitar.


17

Kata Pengantar

B. Capaian Kinerja Pendapatan Pada kebijakan Pemerintah Daerah bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Capaian Pendapatan di tahun 2016 secara kumulatif sebesar 96,14% dari 9 jenis retribusi. Secara rinci capaian PAD dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan Capaian Kinerja sebesar 110,63%. Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi pendapatan

(sebesar

Rp.

7.322.415.000,-)

dengan

target

pendapatan (sebesar Rp. 6.618.745.500,-) dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 2. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan Capaian Kinerja sebesar 0,49% Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi pendapatan

(sebesar

Rp.

1.190.386.250,-)

dengan

target

pendapatan (sebesar Rp. 5.820.161,-) dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan Capaian Kinerja sebesar 108,76%. Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi pendapatan

(sebesar

Rp.

pendapatan

(sebesar Rp.

1.026.380.000,-)

dengan

target

Rp. 943.700.000,-) dari Retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor. 4. Retribusi Terminal, dengan Capaian Kinerja sebesar 96,66%. Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi pendapatan (sebesar Rp. 131.988.000,-) dengan target pendapatan (sebesar Rp. 136.554.000,-) dari Retribusi Terminal. 5. Retribusi Kios, dengan Capaian Kinerja sebesar 130,60%. Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi pendapatan (sebesar Rp. 19.225.000,-) dengan target pendapatan (sebesar Rp. Rp. 14.720.000,-) dari Retribusi Kios.


18

Kata Pengantar

6. Retribusi MCK, dengan Capaian Kinerja sebesar 111,15%. Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi pendapatan (sebesar Rp. 3.490.000,-) dengan target pendapatan (sebesar Rp. 3.140.000,-) dari Retribusi MCK 7. Retribusi Tempat Parkir Khusus, dengan Capaian Kinerja sebesar 108,75% Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi pendapatan (sebesar Rp. 13.050.000,-) dengan target pendapatan (sebesar Rp. 12.000.000,-) dari Retribusi Tempat Parkir Khusus. 8. Retribusi Ijin Trayek, dengan Capaian Kinerja sebesar 93,11 % Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi pendapatan (sebesar Rp. 2.028.000,-) dengan target pendapatan (sebesar Rp. 2.178.000,-) dari Retribusi Ijin Trayek. 9. Pendapatan Denda Retribusi, dengan Capaian Kinerja sebesar 146,72%. Capaian Kinerja Pendapatan didapatkan dari Rasio realisasi pendapatan (sebesar Rp. 151.912.500,-) dengan target pendapatan (sebesar Rp. 103.537.500,-) dari Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Grafik 1 Prosentase Capaian PAD Tahun 2016 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar


19

Kata Pengantar

2.1.2 Evaluasi Capaian Renstra OPD Evaluasi Capaian Renstra OPD dilakukan pada Capaian Program dan Capaian Pendapatan dengan mereview target dan capaian kinerja program dan pendapatan sampai dengan tahun pelaksanaan anggaran yang secara singkat dapat dijelaskan sebagaimana berikut : A. Capaian Kinerja Program 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Capaian Kinerja 80%. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program

pada

tahun

2016

terealisasi

80%

dari

target

yang

direncanakan sebesar 85% pada tahun 2021. Capaian kinerja ini juga ditunjukkan dengan tingkat kepuasan aparatur terhadap pemenuhan kebutuha operasional kantor yang pada tahun 2016 menyatakan puas dengan indikator dapat terlaksananya tupoksi masing – masing individu dengan baik. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Capaian Kinerja 70%. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program

pada

tahun

2016

terealisasi

70%

dari

target

yang

direncanakan sebesar 90% pada tahun 2021. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Capaian Kinerja 44,44% Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program

pada

tahun

2016

terealisasi

20%

dari

target

yang

direncanakan sebesar 100% pada tahun 2021. Indikator program ini adalah terealisinya pengadaan pakaian dinas aparatur perhubungan sebanyak 91 stel dari 455 stel sampai dengan tahun 2021. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Capaian Kinerja 100% Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 terealisasi 44,44% dari target yang direncanakan sebesar 100% pada tahun 2021. Pada tahun 2016 baru dapat memberangkatkan diklat aparatur perhubungan sebanyak 5


20

Kata Pengantar

orang dari 11 orang yang akan diikutkan dalam penyesuaian jenjang kompetensi penguji kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2021. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Capaian Kinerja CC Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 mendapatkan predikat CC dari target yang direncanakan pada tahun 2021 mendapat predikat BB. Indikator penilaian

laporan

capaian

kinerja

ini

adalah

ketepatan

waktu

penyelesaian dan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar atas Laporan Keuangan, LAKIP/SAKIP OPD. 6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasiltas LLAJ, dengan Capaian Kinerja 34,04% Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 terealisasi 34,04% dari target yang direncanakan sebesar 45,85% pada tahun 2021. Indikator kinerja program kegiatan ini adalah jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang dapat dilakukan pemeliharaan. Pada tahun 2016 baru 184 unit fasilitas kelengkapan keselamatan jalan yang dilakukan pemeliharaan dari rencana sejumlah 540 unit. 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan Capaian Kinerja 12,42%. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 terealisasi 12,42% dari target yang direncanakan sebesar 14,01% pada tahun 2021. Indikator kinerja program ini adalah jumlah angkutan darat dan penyeberang yang masih beroperasi dan memiliki iji. Dari data pada tahun 2016 jumlah angkutan darat sebesar 297 unit yang masih terdaftar (terdiri dari : 222 unit microbus dan 75 MPU) dan 17 unit angkutan ASDP. Sedangkan untuk data angkutan yang berijin adalah sejumlah 23 unit kendaraan microbus dan 16 unit ASDP. 8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan Capaian Kinerja 34,04%. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 terealisasi 32,28% dari target yang direncanakan sebesar 47,69% pada tahun 2021. Indikator kinerja


21

Kata Pengantar

program ini adalah

jumlah kelengkapan keselamatan jalan yang

terpasang sebanyak 8.180 buah dari total kebutuhan sejumlah 24.030 unit yang terdiri dari : (1) Rambu lalin, (2) RPPJ, (3) Traffic Light, (4) Lampu Kedip, (5) Cermin Tikungan, (6) Guardrail, (7) Deleniator dan (8) Paku Jalan. 9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dengan Capaian Kinerja 81,71% Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 terealisasi 81,71% dari target yang direncanakan sebesar 86,49% pada tahun 2021. Indikator kinerja program ini adalah jumlah kendaraan wajib uji yang lulus uji. Pada tahun 2016 jumlah taman kendaraan sebanyak 15.705 unit dengan jumlah kendaraan lulus uji sebanyak 12.957 unit (82,5%). Pada akhir tahun 2021 rasio tersebut diharapkan menjadi 86,49%. 10. Program Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan, dengan Capaian Kinerja 250 jumlah pelanggaran lalu lintas. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja program pada tahun 2016 jumlah pelanggar an lalu lintas sebanyak 250 kejadian (menurun 2,5%) dari target yang direncanakan tahun 2021 sebanyak 225 kejadian (menurun 12% dari tahun 2016).

B. Capaian Kinerja Pendapatan Capaian Kinerja pendapatan tahun 2016 terhadap Renstra Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut : 1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, didapatkan Capaian Kinerja sebesar 14,89%. Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sampai dengan tahun

pertama

pelaksanaan

Renstra

(2016)

sebesar

Rp. 7.322.415.000,- dari total target sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 49.192.368.000,-. 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, didapatkan

Capaian

Kinerja sebesar 15,54%. Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan tahun pertama pelaksanaan Renstra (2016) sebesar


22

Kata Pengantar

Rp. 1.026.380.000,- dari total target sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 6.608.390.000,-. 3. Retribusi Terminal, didapatkan Capaian Kinerja sebesar 18,40%. Pendapatan Retribusi Terminal sampai dengan tahun pertama pelaksanaan Renstra (2016) sebesar Rp. 131.988.000,- dari total target sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 717.288.200,-. 4. Retribusi Kios, didapatkan Capaian Kinerja sebesar 130,60%. Pendapatan

Retribusi

Kios

sampai

dengan

tahun

pertama

pelaksanaan Renstra (2016) sebesar Rp. 19.225.000,- dari total target sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 82.800.000,5. Retribusi MCK, didapatkan Capaian Kinerja sebesar 111,15%. Pendapatan Retribusi MCK sampai dengan tahun pertama pelaksanaan Renstra (2016) sebesar Rp. 3.490.000,- dari total target sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 14,320.000.6. Retribusi Tempat Parkir Khusus, didapatkan

Capaian Kinerja

sebesar 108,75% Pendapatan Retribusi Tempat Parkir Khusus sampai dengan tahun pertama pelaksanaan Renstra (2016) sebesar Rp. 13.050.000,- dari total target sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 26.950.000,Capaian Kinerja Parkir Khusus nantinya tidak akan dapat mencapai sesuai dengan rencana target dikarenakan pada tahun 2017 lokasi Parkir Khusu yang berada di Polres Talun ditutup dan tidak dioperasikan kembali. 7. Retribusi Ijin Trayek, didapatkan Capaian Kinerja sebesar 93,11 % Pendapatan Retribusi Ijin Trayek sampai dengan tahun pertama pelaksanaan Renstra (2016) sebesar Rp. 2.028.000,- dari total target sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 12.168.000,-. 8. Pendapatan Denda Retribusi, didapatkan Capaian Kinerja sebesar 146,72%. Pendapatan Denda Retribusi sampai dengan tahun pertama pelaksanaan Renstra (2016) sebesar Rp. 151.912.500,- dari total target sebesar Rp. 844.912.500,-


sampai dengan tahun 2017.

23

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun

Kode

1

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan dan Program / Kegiatan

(output)

2

Realisasi

Tingkat

Target Program dan

Renja OPD

Realisasi

Kegiatan (Renja

2)

tahun (n-2)

(%)

OPD tahun n-1)

Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (thn n-1)

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Prosentase kepuasan aparatur

82,00%

s

80.00%

80.00%

100%

80%

80%

100%

82,00%

80,00%

80,00%

100%

80%

80%

100%

75,00%

70,00%

70,00%

100%

70%

70%

100%

75,00%

70,00%

70,00%

100%

70%

70%

100%

66,67%

44,44%

44,44%

100%

55,56%

55,56%

100%

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan

12 orang

8 orang

8 orang

100%

55,56%

55,56%

100%

Score SAKIP OPD

B

CC

CC

100%

CC

CC

100%

Jumlah laporan kinerja keuangan

4 laporan

4 laporan

4 laporan

100%

CC

CC

100%

59,26%

44,44%

44,44%

100%

51.85%

51.85%

100%

100%

2 halte

2 halte

100%

Prosentase tingkat layanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi

Prasarana Aparatur

layak fungsi

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

tahun (n-3)

Target Renja OPD tahun (n-

6

Administrasi Perkantoran

Daya Aparatur

Keluaran Kegiatan s/d

5

Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Berjalan Realisasi Capaian

4

Perkantoran

Aparatur

Program (Renstra SKPD) Tahun 2018

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Hasil Program dan

3

Program Pelayanan Administrasi

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Target Kinerja Capaian

Realisasi Target Kinerja

Prosentase sarpra yang berfungsi dengan baik Prosentase sumber daya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program Peningkatan Sarana dan

Prosentase sarana dan prasarana angkutan

Prasarana Angkutan

yang dibangun / dipelihara

Kegiatan Pembangunan Tempat – Tempat

Jumlah pembangunan tempat - tempat

Pemberhentian Angkutan Umum

pemberhentian angkutan


3 terminal & 2 3 terminal & 2

2 halte

halte

25

halte

Kata Pengantar Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat – Jumlah tempat - tempat pemberhentian angkutan

2 terminal

3 terminal

3 terminal

100%

2 terminal

2 terminal

100%

13,06%

12,42%

12,42%

100%

12,74%

12,74%

100%

Jumlah peserta sosialisasi

85 orang

80 orang

80 orang

100%

85 orang

85 orang

100%


195 orang

175 orang

175 orang

100%

185 orang

185 orang

100%


150 siswa

150 siswa

150 siswa

100%

150 siswa

150 siswa

100%

Dokumen hasil kajian Bidang Angkutan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

37,82%

32,28%

32,28%

100%

34,09%

34,09%

100%

632 unit

3.863 unit

3.863 unit

100%

211 unit

211 unit

100%

32%

30%

30%

100%

31%

31%

100%

84,04%

81%

81%

100%

83,24%

83,24%

100%

13.519 unit

12.956 unit

12.956 unit

100%

12.875 unit

12.875 unit

100%

50%

16,28%

16,28%

100%

28,57%

28,57%

100%

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

2 dokumen

2 dokumen

100%

1 dokumen

-

-

0%

-

-

0%

Jumlah pelanggaran lantas

240 kali

250 kali

250 kali

100%

245 kali

245 kali

100%

Jumlah kegiatan pengendalian lalin

115 kali

112 kali

112 kali

100%

112 kali

112 kali

100%

250 kali

12 bulan

12 bulan

100%

250 kali

250 kali

100%

9 dokumen

-

-

0%

8 dokumen

8 dokumen

0%

Tempat Pemberhentian Angkutan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

yang direhabilitasi Prosentase armada angkutan darat dan perairan yang memilik ijin

Kegiatan Sosialisasi Perijinan Angkutan Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Kapal di Perairan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Siswa Sekolah Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Program Peningkatan Fasilitas

Prosentase kecukupan fasilitas keselamatan

Keselamatan Transportasi

transportasi

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas LLAJ

Jumlah perlengkapan keselamatan jalan Prosentase fasilitas jalan yang dilakukan perbaikan

Program Peningkatan Kelaikan

Prosentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

(KBWU) yang memiliki ijin laik jalan

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah KBWU yang memiliki ijin laik jalan

Program Perencanaan dan Pengembangan

Prosentase kecukupan data/dok.

Transportasi

Pengembangan transportasi

Kegiatan Survey Data Base Teknik dan Perlengkapan Jalan

Kegiatan Kajian Bidang Teknik dan Sarana

Jumlah dokumen hasil survey inventarisasi simpang, gerakan membelok dan perlengkapan jalan Jumlah dokumen hasil kajian Bidang Teknik dan Sarana

Program Pengendalian, Pengawasan dan Rekayasa Lalu Lintas Kegiatan Peningkatan Pengendalian Ketertiban Pengguna Jalan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi

Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan parkir di

Parkir di Kabupaten Blitar

tepi jalan

Kegiatan Kajian Bidang Lalu Lintas

Dokumen kajian Bidang Lalu Lintas


26

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Blitar. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi. Gambaran lengkap analisis pencapaian kinerja pelayanan dasar OPD dapat dilihat dalam tabel 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terdapat 4 jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi : (1) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan, (2) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Sungai dan Danau, (3) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Penyeberangan, dan (4) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Laut. Dari keempat jenis pelayanan dasar tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar baru dapat melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan. Adapun capaian indikator pelayanan dasar angkutan jalan berdasarkan Permenhub tersebut diatas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar tahun 2016 dapat dijabarkan sebagaimana berikut : a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Indikator SPM : “Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten”, dengan target SPM 75%. Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah jaringan jalan kabupaten yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalan suatu kabupaten”. Angkutan

umum

memiliki

peranan

penting

dalam

pembangunan

perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan penanganan serius. Angkutan umum merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, tenaga kerja


27

Kata Pengantar

dan merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota. Berbagai bentuk moda angkutan umum diupayakan memiliki karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada publik sehingga dapat mewarnai perkembangan sistem angkutan umum yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan agar dapat bersaing dengan angkutan pribadi. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian Kinerja Pelayanan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan mencapai 38% dimana jumlah jaringan jalan kabupaten yang telah terlayani oleh angkutan umum sebanyak 8 jaringan dari jumlah total jaringan jalan dalan suatu kabupaten sebanyak 21 jaringan. b. Tersedianya Jaringan Prasarana Angkutan Jalan -

Indikator SPM “Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek”, dengan target SPM 100%. Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte pada suatu kabupaten”. Halte merupakan tempat kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. Jumlah halte di kabupaten Blitar sebanyak 8 unit. Dari 8 unit tersebut 4 unit digunakan untuk melayani jaringan trayek kabupaten sedangkan 4 lainnya untuk melayani jaringan trayek antar kota (Blitar – Kediri, Blitar – Tulungagung, dan Blitar – Malang). Capaian Kinerja ketersediaan halte dalam jaringan trayek kabupaten yang dilayani oleh angkutan umum sampai dengan tahun 2016 sebesar 50%. Tabel 2 Data Halte di Kabupaten Blitar

No. 1 2 3 4

Nama Halte Halte Masjid Agung Halte Pandeaan Halte Kawedanan Halte Babadan


Lokasi Wlingi Wlingi Wlingi Wlingi

Jaringan Trayek Wlingi - Selopuro Kanigoro Wlingi - Resapombo Wlingi - Krisik

28

Kata Pengantar

-

Indikator SPM “Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek”, dengan target SPM (40%) Definisi

operasional

indikator

SPM

:

”Prosentase

jumlah

terminal

penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan”. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang

dan/atau

barang

serta

perpindahan

moda

angkutan.

Pada

Kabupaten Blitar terdapat 2 jenis terminal, yaitu : (1) Terminal type B (yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan) dan (2) Terminal type C (yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan). Jumlah terminal terminal type C sebanyak 3 unit (Terminal Kademangan, Terminal Lodoyo dan Terminal Wlingi) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan 1 terminal type B (Terminal Kesamben) yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Fungsi masing – masing terminal tesebut adalah : 

Terminal Kesamben untuk melayani jaringan AKDP (Blitar – Malang) dan jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Blitar bagian Timur.



Terminal Kademangan untuk melayani jaringan AKDP (Blitar – Tulungagung) dan jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Blitar bagian Barat.



Terminal Lodoyo untuk melayani jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Blitar bagian Selatan.



Terminal Wlingi untuk melayani jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Blitar bagian Utara.

Sampai dengan tahun 2016 Capaian Kinerja Pelayanan ketersediaan terminal angkutan penumpang sebesar 100 %


29

Kata Pengantar

c. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan -

Indikator SPM “Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota”, dengan target SPM 60% Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten”. Sesuai dengan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 mewajibkan jalanuntuk dilengkapi dengan rambu, marka dan alat pemberi isyarat, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Sarana perlengkapan jalan tersebut dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan. Dari hasil pelaksaan kegiatan pada tahun 2016 maka Capaian kinerja pelayanan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2016 baru mencapai 32,28% dari target SPM Perhubungan sebesar 60%. Capaian ini tidak memperhitungkan jumlah PJU yang terpasang di Kabupaten Blitar karena kewenangan pengelolaan PJU berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tabel 3 Data Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Blitar Data Perlengkapan Jalan Nama Perlengkapan Jalan RAMBU LALIN GUARDRAIL APILL DELENIATOR CERMIN TIKUNGAN CCTV ATCS JUMLAH


Kebutuhan

Terpasang

4,232.00 3,040.00 58.00 4,256.00 17.00 11,603.00

2,517.00 1,056.00 61.00 91.00 14.00 4.00 2.00 3,745.00

% 59.48 34.74 105.17 2.14 82.35 100.00 100.00 32.28%

Kekurangan 1,715.00 1,984.00 (3.00) 4,165.00 3.00 7,864.00

30

Kata Pengantar

d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor -

Indikator SPM “Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji”, dengan target SPM 60%. Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah kendaraan bermotor wajib uji pada kabupaten terhadap 4.000 unit kendaraan bermotor wajib uji dalam kabupaten”. Keterangan : yang dimaksud dengan SPM unit pengujian kendaraan bermotor adalah seperangkat alat uji dasar. Capaian kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2016 sebesar 392,6% dari jumlah total kendaraan wajib uji di Kabupaten Blitar pada tahun 2016 sebesar 15.705 unit. Dari jumlah taman kendaraan wajib uji di Kabupaten Blitar yang ada tersebut telah dilayani oleh 2 unit pengujian kendaraan bermotor, yaitu : Pengujian Kendaraan Bermotor Srengat dan Pengujian Kendaraan Bermotor Wlingi.

e. Sumber Daya Manusia -

Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal”, dengan target SPM 50% Jumlah SDM di bidang terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sebanyak 6 orang dari total kebutuhan SDM sebanyak 9 orang untuk 3 terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Capaian kinerja SDM bidang terminal sampai dengan tahun 2016 sebesar 66,7%.

-

Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor”, dengan target SPM 100% Jumlah

SDM

bidang

pengujian

kendaraan

bermotor

pada

Dinas

Perhubungan Kabupaten Blitar sebanyak 6 orang dari total kebutuhan SDM sebanyak 18 orang untuk 2 unit pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Capaian kinerja SDM bidang pengujian kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2016 sebesar 31,57%.


31

Kata Pengantar

-

Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota”, dengan target SPM 40% Jumlah SDM di bidang MRLL dan Andalalin pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sebanyak 0 orang dari total kebutuhan SDM sebanyak 2. orang. Capaian kinerja SDM bidang terminal sampai dengan tahun 2016 sebesar 0%.

-

Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi

sebagai

pengawas

kelaikan

kendaraan

pada

setiap

perusahaan angkutan umum”, dengan target SPM 100%. Jumlah SDM di bidang pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sebanyak 0 orang dari total kebutuhan SDM sebanyak 2. orang. Capaian kinerja SDM bidang terminal sampai dengan tahun 2016 sebesar 0%. Selain SPM bidang Perhubungan tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar juga melaksanakan beberapa pelayanan kepada masyarakat Bidang Perhubungan, diantaranya : a. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Indikator SPM “Terujinya kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Blitar”, dengan target SPM 86,49% Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Blitar yang lulus pengujian kendaraan bermotor terhadap total jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Blitar”. Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan bagi Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang jumlahnya di Kabupaten Blitar pada tahun 2016 mencapai 14.872 unit. Kegiatan pengujian kendaraan bermotor ini dilaksanakan berdasarkan pada : (1) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2) PP No. 55 Tahun 2015 Tentang Kendaraan, (3) PM Perhubungan No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, (4) KM Perhubungan No. 63 Tahun 1992 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, (5) Perda Kabupaten Blitar No. 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Adapun tujuan utama pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah : (1) Menjamin keselamatan secara teknis kendaraan bermotor di jalan, (2) Menurunkan angka kecelakaan, (3) Ikut serta menjaga kelestarian lingkungan


32

Kata Pengantar

dengan mengurangi polusi di jalan. Data akhir tahun 2016 menunjukkan jumlah kendaraan yang lulus uji sebanyak 12.957 unit yang mengandung arti bahwa capaian kinerja pengujian kendaraan bermotor sebesar 82,5%. Beberapa penyebab masih kurangnya capaian kinerja tersebut (belum 100%) adalah terdapat beberapa kendaraan yang pindah / mutasi keluar wilayah Kabupaten Blitar, rubah sifat kendaraan angkutan barang/orang dari umum (plat kuning) menjadi kendaraan pribadi angkutan orang (plat hitam) dan adanya

kendaraan

yang

rusak

dan

tidak

dapat

dioperasikan

lagi.

Perkembangan taman kendaraan wajib uji dan jumlah kendaraan yang lulus uji di Kabupaten Blitar dapat digambarkan dalam grafik 2 dibawah ini : Grafik 2 Kenaikan Taman Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Jumlah Kendaraan Lulus Uji di kabupaten Blitar

b. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Indikator SPM “Terlayaninya parkir tepi jalan untuk kendaraan di wilayah Kabupaten Blitar”, dengan target SPM 100% Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah lokasi parkir tepi jalan di Kabupaten Blitar yang terdapat Jukir dan fasilitas parkir (rambu dan marka) terhadap total jumlah lokasi parkir tepi jalan di Kabupaten Blitar”. Pelayanan perparkiran meliputi pemenuhan sarana dan prasarana dan pelayanan teknis lapangan. Dasar hukum pelaksanaan parkir di tepi jalan ini adalah : - Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan - KM Dalam Negeri No. 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah - Perda No. 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum


33

Kata Pengantar

Dari data yang didapatkan pada Kantor SAMSAT Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah kendaraan di Kabupaten Blitar pada setiap tahunnya. Dengan penerapan 2 metode parkir di Kabupaten Blitar, yaitu : (1) Parkir Berlangaganan dan (2) Parkri Konvensional, maka dengan kenaikan jumlah kendaraan di Kabupaten Blitar akan memiliki dampak kenaikan jumlah peserta parkir berlangganan dan dengan kendaraan luar wilayah Kabupaten Blitar yang melintas di Kabupaten Blitar juga akan berdampak pada semakin banyak kendaraan yang melakukan parkir di tepi jalan Kabupaten Blitar. Dalam pelaksanaan kegiatan perparkiran dilapangan masih didapatkan pengaduan masyarakat terkait dengan adanya juru parkir nakal, akan tetapi prosentasenya sangat kecil sekali. Gambaran secara umum pelaksanaan pelayanan parkir dapat berjalan dengan lancar dengan indikator dapat terlayaninya dengan baik kendaraan yang parkir dan adanya partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dengan membayar retribusi parkir berlangganan. Grafik 3 Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blitar

Grafik 4 Kenaikan PAD Parkir Berlangganan di Kabupaten Blitar

Data sampai dengan tahun 2016 menunjukkan bahwa Capaian Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebesar 93,6% dimana dari 63 lokasi parkir yang tersedia telah terdapat 59 lokasi yang terdapat Jukir dan/atau fasilitas parkir. c. Pelayanan Ijin Trayek Indikator SPM “Terlayaninya perijinan trayek untuk angkutan umum di Kabupaten Blitar”, dengan target SPM 100% Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah ijin trayek angkutan umum yang diterbitkan terhadap total jumlah pemohon ijin trayek angkutan umum di Kabupaten Blitar”.


34

Kata Pengantar

Pemberian ijin trayek bagi angkutan umum didasarkan pada : -

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

-

KM Perhubungan No. 25 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum

-

Perda Kabupaten Blitar No. 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Keberadaan angkutan umum di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi sangat signifikan dimana dari data awal sebanyak 305 unit yang melayani 21 Jaringan trayek, pada tahun 2016 tersisa 7 unit yang melayani 21 jaringan trayek di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2016 Capaian Kinerja Pelayanan Ijin Trayek sebesar 100% dimana dari 7 trayek yang melakukan pengurusan perpanjangan ijin trayek dapat terlayani semua. d. Pelayanan Rekomendasi Andalalin Indikator SPM “Terlayaninya rekomendasi andalalin bagi pembangunan dan/atau pengembangan pusat kegiatan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan”, dengan target SPM 100% Definisi

operasional

indikator

SPM

:

”Prosentase

jumlah

lokasi

pembangunan/pengembangan pusat kegiatan yang mendapat rekomendasi Andalalin terhadap total jumlah lokasi pembangunan/pengembangan pusat kegiatan yang akan berdampak pada lalin di Kabupaten Blitar”. Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) diberikan untuk kegiatan

usaha

yang

berpotensi menimbulkan

bangkitan

lalu

lintas.

Pemberian rekomendasi Andalalin diselenggarankan berdasarkan pada : -

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

-

PP No. 32 Tahun 2013 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

-

PM Perhubungan No. 75 Tahun 2015 Ten tang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

-

Perda Kabupaten Blitar No. 10 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Pada tahun 2016 jumlah rekomendasi Andalalin yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar sebanyak 4 dokumen dan dapat terlayani semua.


35

Tabel 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Target Renstra OPD No.

(1)

SPM / Standar Nasional

(3)

Indikator

IKK

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten

75%

12,42%

12,74%

13,06%

13,38%

12,42%

12,74%

13,06%

13,38%

2

Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota

100%

3 halte

2 halte

2 halte

2 halte

3 halte

2 halte

2 halte

2 halte

40%

3 terminal

2 terminal

2 terminal

2 terminal

2 terminal

2 terminal

2 terminal

2 terminal

60%

32,28%

34,09%

37,82%

41,66%

32,28%

34,09%

37,82%

41,66%

3

Fasilitas Perlengkapan Jalan


37

Catatan Analisis

(13)

Kata Pengantar 4

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji

60%

2 gedung

2 gedung

2 gedung

2 gedung

2 gedung

2 gedung

2 gedung

2 gedung

5

Sumber Daya Manusia

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

100%

37.50%

37.50%

37.50%

37.50%

37.50%

37.50%

37.50%

37.50%

40%

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

86,49%

81,71%

83,24%

84,04%

84,85%

81,71%

83,24%

84,04%

84,85%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

14,01%

12,42%

12,74%

13,06%

13,38%

12,42%

12,74%

13,06%

13,38%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

-

7

-

8

-

9

-

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terujinya kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Blitar Terlayaninya Parkir di Kabupaten Blitar Terlayaninya perijinan trayek bagi angkutan umum di Kabupaten Blitar Terlayaninya rekomendasi Andalalin


38

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.3.1 Analisa SWOT Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar. a. Kekuatan 1) Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar 2) Adanya rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ dan terminal 3) Tersedianya

gedung

pengujian

kendaraan

bermotor

dan

peralatannya di unit I dan II 4) Tersedianya fasilitas pengendali traffic light secara terpadu dengan menggunakan ATCS 5) Tersedianya fasilitas monitoring lalu lintas yang terpusat dengan menggunakan CCTV pada titik – titik black spot b. Kelemahan 1) Sebaran SDM/tenaga teknis yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas 2) Keterbatasan

SDM

terutama

yang

memiliki

latar

belakang

pendidikan transportasi, kelalulintasan, teknik mesin, serta yang memiliki kemampuan IT diatas rata-rata 3) Belum sesuainya kompetensi dengan jenjang kepangkatan pada kelompok jabatan fungsional di bidang perhubungan 4) Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki 5) Belum tersedianya PPNS dan penguji laik jalan bidang transportasi perairan. c. Peluang 1)

Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten


40

Kata Pengantar

2)

Letak geografis Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan laut selatan,

Kabupaten

Tulungagung,

Kabupaten

Kediri

dan

Kabupaten Malang 3)

Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarluaskan informasi

d. Tantangan 1)

Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih sering terjadi kecelakaan

2)

Fasilitas keselamatan lalu lintas

belum dapat mencukupi

kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas 3)

Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai akibat mudahnya memperoleh fasilitas kredit dan menurunnya kualitas, kuantitas

sarana

dan

prasarana

transportasi

publik

yang

berdampak munculnya daerah rawan kemacetan 4)

Kondisi

terminal

kurang

memenuhi

persyaratan

pelayanan

angkutan yang di indikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain 5)

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor belum maksimal yang diindikasikan

dengan

belum

tersedianya

sarana

tempat

pengecatan dan pencucian serta belum tercukupinya tenaga teknis penguji 6)

Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan public

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Dari hasil identifikasi diatas, maka dirumuskan permasalahan yang perlu mendapat

perhatian

dalam

menentukan

rencana

kedepan.

Dengan

mengetahui permasalan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan


41

Kata Pengantar

yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan di bidang perhubungan adalah : a. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi dintaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya b. Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, yang dipengaruhi oleh karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah. c. Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Blitar, seperti marka jalan, rambu, RPPJ, guardrail, deleniator, lampu kedip, traffic light dn lain sebagainya, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan adanya aksi pencurian dan perusakan / vandalism. d. Rendahnya

disiplin

pengguna

jalan,

adapun

faktor

yang

mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas. e. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Blitar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru. f. Besarnya tingkat penggunaan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman. g. Terbatasnya dana unutk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara

menyeluruh,

adapun

faktor

yang

mempengaruhi

karena

penanggulangan masalah transportasi belum menjadi ”top priority” bagi pemangku kebijakan. h. Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi/orang per orang yang mengelola usaha angkutan yang dilakukan secara tradisional. i. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya,


adapun

faktor

yang

mempengaruhinya

adalah

42

Kata Pengantar

keterbatasan laha parkir yang disediakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan (kantor, tempat usaha dan sebagainya). 2.3.3 Isu – isu strategis Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu – isu strategis pemerintahan tahun 2015 sebagai berikut : a. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan pengguna jasa transportasi. b. Pengembangan sarana angkutan massal (SAUM) yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi kepadatan lalu lintas c. Makin padatnya pengguna jalan dan masih tingginya angka kecelakaan, sehingga diperlukan infrastruktur perhubungan dan fasilitas perlengkapan keselamatan jalan yang memadai. d. Teradapat beberapa fasilitas perlengkapan keselamatan jalan yang sudah ada umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan rehabilitasi / pemeliharaan. e. Fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi. f.

Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.

g. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik ruas jalan dan penanganan serta penertiban parkir liar. h. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan


43

Kata Pengantar

bermotor

yang

memadai

dan

tenaga

penguji

sesuai

dengan

kompetensinya. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Sebelum ditetapkan menjadi

dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 10 program yang tercantum dalam RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2018, yaitu : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur d. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan e. Program Peningkatan Sarana Prasarana Angkutan f. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan g. Program Peningkatan Fasilitas Keselamatan Transportasi h. Program Peningkatan Kalaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor i.

Program Pengendalian, Pengawasan dan Rekayasa lalu Lintas

j.

Program Perencanaan dan Pengembangan Transportasi

Gambaran Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam tabel 5


44

Tabel 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Rancangan Awal RKPD No

Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

A

Urusan Wajib Perhubungan

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1


IV

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8,686,229,375.00

Kantor Dishub

Kantor Dishub

Badan Diklat Hubdar


8,686,229,375.00


82%

1,129,847,997.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


82%

1,129,847,997.00


Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

75%

633,200,000.00


Prosentase sarpras yang berfungsi baik

75%

633,200,000.00

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sumber daya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

66,67%

137,100,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


12 orang

137,100,000.00


40,924,475.00

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Score SAKIP SKPD

B

45

Kantor Dishub

Kantor Dishub

Badan Diklat Hubdar


82%

1,129,847,997.00


82%

1,129,847,997.00

Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

75%

633,200,000.00

Prosentase sarpras yang berfungsi baik

75%

633,200,000.00

Prosentase sumber daya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM

66,67%

137,100,000.00


12 orang

137,100,000.00

Score SAKIP SKPD

B

40,924,475.00

Catatan Penting

(12)

Kata Pengantar

1

Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Kantor Dishub


Porsentase sarana dan prasarana angkutan yang dibangun / dipelihara

V

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan

1

Kegiatan Pembangunan Tempat - Tempat Pemberhentian Angkutan

Depan RSUD Wlingi dan Depan Kantor Pos Wlingi

Jumlah pembangunan tempat - tempat pemberhentian angkutan

2

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat - Tempat Pemberhentian Angkutan

Terminal Wlingi dan Lodoyo

Jumlah tempat tempat pemberhentian angkutan yang direhabilitasi

VI

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1

Kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Keselamatan Angkutan

Wonodadi

2

Sosilisasi dan Pemantauan Kapal di Perairan

Tambakrejo, Bakung, Wates, Panggungrejo


3

Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Siswa Sekolah

Kampung Coklat

4

Kegiatan Kajian Bidang Angkutan

Wilayah Kabupaten Blitar

VII

Program Peningkatan Fasilitas Keselamatan Transportasi


4 laporan

59,26%

2 halte

2 terminal

40,924,475.00

Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Kantor Dishub


4 laporan

40,924,475.00

Porsentase sarana dan prasarana angkutan yang dibangun / dipelihara

59,26%

582,300,000.00

582,300,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan

82,300,000.00


Depan RSUD Wlingi dan Depan Kantor Pos Wlingi

Jumlah pembangunan tempat - tempat pemberhentian angkutan

2 halte

82,300,000.00

500,000,000.00

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat - Tempat Pemberhentian Angkutan

Terminal Wlingi dan Lodoyo

Jumlah tempat tempat pemberhentian angkutan yang direhabilitasi

2 terminal

500,000,000.00

Prosentase armada angkutan darat dan perairan yang memiliki ijin

13,06%

101,866,700.00

Prosentase armada angkutan darat dan perairan yang memiliki ijin

13,06%

101,866,700.00



85 orang

38,200,000.00


Wonodadi


85 orang

38,200,000.00

195 0rang

34,414,000.00


Tambakrejo, Bakung, Wates, Panggungrejo


195 0rang

34,414,000.00


150 siswa

14,252,700.00

Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Siswa Sekolah

Kampung Coklat


150 siswa

14,252,700.00


1 dokumen

15,000,000.00

Kegiatan Kajian Bidang Angkutan

Wilayah Kabupaten Blitar


1 dokumen

15,000,000.00

Prosentase kecukupan fasilitas keselamatan Transportasi

38,65

2,799,375,853.00


Prosentase kecukupan fasilitas keselamatan Transportasi

38,65

2,799,375,853.00

46

Kata Pengantar

1

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan

Depan sekolah di Kab. Blitar

Jumlah Perlengkapan keselamatan jalan

632 unit

2,620,775,853.00



Jumlah Perlengkapan keselamatan jalan

632 unit

2,620,775,853.00

2

Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas LLAJ

Wilayah Kab. Blitar

Prosentase fasilitas jalan yang dilakukan perbaikan

32%

178,600,000.00


Wilayah Kab. Blitar

Prosentase fasilitas jalan yang dilakukan perbaikan

32%

178,600,000.00

VIII

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Prosentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang memiliki ijin laik jalan

84,04%

757,500,000.00

1



13.519 unit

757,500,000.00

IX


Prosentase kecukupan data/dok. Pengembangan transportasi

50%

225,000,000.00

2


3


X

Program Pengendalian, Pengawasan dan Rekayasa Lalu Lintas

1

Kegiatan Peningkatan Pengendalian Ketertiban Pengguna Jalan

Prosentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang memiliki ijin laik jalan

84,04%

757,500,000.00



13.519 unit

757,500,000.00



50%

225,000,000.00


Wilayah Kab. Blitar

Jumlah dokumen hasil survey data base perlengkapan jalan

2 dokumen

25,000,000.00


Wilayah Kab. Blitar

Jumlah dokumen hasil survey data base perlengkapan jalan

2 dokumen

25,000,000.00

Wilayah Kab. Blitar

Jumlah dokumen hasil kajian Bidang Teknik dan Sarana

1 dokumen

200,000,000.00


Wilayah Kab. Blitar

Jumlah dokumen hasil kajian Bidang Teknik dan Sarana

1 dokumen

200,000,000.00

Jumlah Pelanggaran Lantas

240 kejadian

2,279,114,350.00


Jumlah Pelanggaran Lantas

240 kejadian

2,279,114,350.00

Wilayah Kab. Blitar


115 kali

285,858,200.00


Wilayah Kab. Blitar


115 kali

285,858,200.00

5

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan fasilitasi parkir di Kabupaten Blitar

Wilayah Kab. Blitar

Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan parkir di tepi jalan

250 kali

1,915,915,100.00


Wilayah Kab. Blitar


250 kali

1,915,915,100.00

7


Wilayah Kab. Blitar


9 dokumen

77,341,050.00


Wilayah Kab. Blitar


9 dokumen

77,341,050.00

Wilayah Kab. Blitar

JUMLAH


8,686,229,375

Wilayah Kab. Blitar

8,686,229,375

47

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, maka pada tahun 2018 program dan kegiatan yang direncanakan tidak jauh berbeda dengan program dan kegiatan pada tahun 2017 dan 2016. Hanya terdapat beberapa program / kegiatan yang namanya berbeda dan terdapat beberapa diantaranya yang mengalami penyederhanaan kegiatan. Akan tetapi tujuan “Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan dan keselamatan lalu lintas serta terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta terciptanya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat” tetap menjadi prioritas utama dalam rencana pencapaian tujuan. Pada tahun 2018 telah direncanakan 10 program dengan 17 kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 8.136.804.900,-. Dana tersebut kesemuanya berasal dari APBD II Pemerintah Kabupaten Blitar. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “top down & bottom up”. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Sejalan

dengan

amanat

RPJMD

Kabupaten

Blitar

untuk

melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan OPD. Diantara keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi

aktif

masyarakat

dalam

penyampaian

aspirasi

dan

membantu

pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan. Dalam Musrenbang tahun 2017 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Perhubungan 2018 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan


48

Kata Pengantar

Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD dan melalui Proposal Permohonan Bantuan. Menindaklanjuti

berbagai

usulan

kegiatan

tersebut,

maka

Dinas

Perhubungan telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan.

Hasil verifikasi tersebut kemudian

menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Pada tahun anggaran 2017 sampai dengan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 belum terdapat usulan yang berasal dari proposal masyarakat, sedangkan

dalam

pelaksanaan

Musrenbang

tahun

2017

sebagai

usulan

program/kegiatan tahun 2018 terdapat 1 usulan untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar , yaitu : Pengadaan dan pemasangan traffic light di Simpang 4 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutojayan. Gambaran Usulan Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel 6. Usulan tersebut selanjutnya telah dilaksanakan survey lapangan dan evaluasi oleh Tim Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar guna penentuan kelayakan yang menghasilkan bahwa lokasi tersebut belum saatnya untuk diberkan fasilitas perlengkapan jalan berupa traffic light. Hal ini didasar beberapa pertimbangan, diantaranya : 1. Lebar jalan yang masih belum memungkinkan (masih cukup kecil) sehingga diprediksikan apabila dipasang traffic light justru akan mempersulit pengguna jalan. 2. Volume lalu lintas yang masih relative tidak padat. 3. Berdasarkan data dari Polsek setempat, data jumlah kecelakaan di lokasi tersebut masih sedikit dan bahkan tidak ada korban yang muncul. Dari pertimbangan diatas, maka sebagai tindakan preventif terjadinya kecelakaan akan dipasang rambu – rambu lalu lintas.


49

Tabel 4 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar No

Program / Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran / Volume

Catatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Program Peningkatan Fasilitas Keselamatan Transportasi Kegiatan Pengadaan Traffic Light

Simpang 4 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutojayan


Prosentase kecukupan fasilitas keselamatan transportasi Jumlah Traffic Light

1 unit

50

Dari hasil survey lapangan Tim Dishub : lokasi tersebut belum saatnya untuk dilakukan pemasangan traffic light (belum merupakan skala prioritas). Adapun fasilitas keselamatan jalan yang dapat dipasang adalah rambu lalu lintas

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Arah kebijakan dan strategi Kementrian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam

pembangunan

pembangunan

sektor

transportasi

transportasi nasional

merujuk

yang

pada

tertuang

arah

kebijakan

didalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi gan juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementrian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis peencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2015-2019 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembanguan pada Unit Kerja Eselon I. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokan menjadi 3 aspek : 1. Keselamatan dan Keamanan Keselamatan dan Keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan.

Tingkat

keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.


51

Kata Pengantar

2. Pelayanan Transportasi Dalam rangka meningkatkan pelayanan transporatasi ditetapkan 7 sasaran yaitu : a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan. c. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan d. Meningkatkan Kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance. e. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sector transportasi g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance. 3. Kapasitas Transportasi Dalam

rangka

meningkatkan

kapasitas

transportasi,

Kementerian

Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran : a. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi antarmoda dan multimoda b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang c. Meningkatnya layanan transportasi didaerah rawan bencana, perbatasan, tertular, terpecil dan khususnya di wilayah timur Indonesia d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum missal perkotaan. e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang perhubungan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Meningkatnya layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas. b. Meningkatnya kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi.


52

Kata Pengantar

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar adalah : a. Menurunnya pelanggaran lalu lintas. b. Meningkatnya sarana dam prasarana perhubungan. c. .Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD. d. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas. 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu – isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2018 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar diarahkan pada : 1. Pelayanan

Publik

dengan

program/kegiatan

pemenuhan

kebutuhan

administrasi perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana kantor beserta pemeliharannya. 2. Peningkatan keselamatan lalu lintas dengan program/kegiatan pengadaan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan, bimbuluh (diperuntukkan bagi pengemudi, pemilik angkutan dan siswa sekolah), pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji dan manajemen rekayasa lalu lintas. 3. Peningkatan pelayanan angkutan dengan serangkain program/kegiatan pengembangan dan pemenuhan trayek untuk interkoneksi jaringan angkutan. Rencana Kerja Dinas Perhubungan untuk tahun 2018 terdiri dari 10 program yang dijabarkan dalam 27 kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 8.686.229.375,- dengan lokasi program maupun kegiatan terfokus untuk Dinas Perhubungan untuk program rutin sedangkan untuk program/kegiatan


53

Kata Pengantar

non rutin tersebar di wilayah Kabupaten Blitar. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dijabarkan dalam 1 kegiatan : a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 1.129.847.997,: Prosentase tingkat layanan administrasi perkantoran; 82% : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran; 82% : Prosentase kepuasan aparatur; 82% : Indek kepuasan aparatur; Baik : Sarana dan prasarana kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dijabarkan dalam 1 kegiatan : a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 633.200.000,: Prosentase sarpras yang berfungsi dengan baik; 75% : Tercukupinya sarana dan prasarana kantor dengan baik; 75% : Prosentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi laik fungsi; 75% : Meningkatnya pelayanan kesekretariatan; Baik : Sarana dan prasarana kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dijabarkan dalam 1 kegiatan : a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)


: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 137.100.000,: Jumlah peserta pelatihan/bimtek; 12 orang : Terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai dengan kompetensinya; 12 orang : Prosentase sumber daya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM; 66,67% : Meningkatnya pelayanan kesekretariatan; Baik

54

Kata Pengantar

 Kelompok Sasaran

: SDM Perhubungan

4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dijabarkan dalam 1 kegiatan : a.

Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II), Rp40.924.475,: Jumlah laporan kinerja keuangan; 4 dokumen : Transparansi dan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan SKPD; 4 dokumen : Score SAKIP OPD; B : Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas; Score B : Administrasi perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan, dijabarkan dalam 2 kegiatan : a.

Kegiatan

Pembangunan Tempat – Tempat Pemberhentian Angkutan

Umum, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran b.

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 82.300.000,: Jumlah pembangunan tempat – tempat pemberhentian angkutan umum; 2 halte : Bertambahnya tempat pemberhentian angkutan umum dalam kondisi baik, 2 halte : Prosentase sarana dan prasarana ngkutan yang dibangun/dipelihara; 59,26% : Meningkatnya sarpras perhubungan; 13,06% : Pengguna moda transportasi

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat – Tempat Pemberhentian Angkutan, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)


: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 500.000.000,: Jumlah tempat – tempat pemberhentian angkutan yang direhabilitasi; 2 terminal : Kondisi tempat pemberhentian angkutan umum dalam kondisi baik; 2 terminal : Prosentase sarana dan prasarana ngkutan yang dibangun/dipelihara; 59,26%

55

Kata Pengantar

 Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Meningkatnya sarpras perhubungan; 13,06% : Pengguna moda transportasi

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dijabarkan dalam 4 kegiatan : a.

Kegiatan

Sosialisasi Perijinan dan Keselamatan Angkutan, dengan

indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran b.

Kegiatan Pemantauan Kapal di Perairan, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

c.

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 38.200.000,: Jumlah peserta sosialisasi; 85orang : Pemilik dan pengguna moda transportasi sadar akan pentingnya legalitas usaha, 85 orang : Prosentase armada angkutan darat dan perairan yang memiliki ijin; 13,06% : Meningkatnya sarpras perhubungan; 13,06% : Pengguna moda transportasi

: Tersedianya dana (APBD II), Rp. 34.414.000,: Jumlah peserta sosialisasi; 195 orang : Pemilik dan pengguna moda transportasi sadar akan persyaratan teknis laik jalan, 195 orang : Prosentase armada angkutan darat dan perairan yang memiliki ijin; 13,06% : Meningkatnya sarpras perhubungan; 13,06% : Pengguna moda transportasi

Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Siswa Sekolah, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

d.

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 14.252.700,: Jumlah peserta sosialisasi; 150 siswa : Siswa sadar tentang tertib berlalu lintas, 150 siswa : Prosentase armada angkutan darat dan perairan yang memiliki ijin; 13,06% : Meningkatnya sarpras perhubungan; 13,06% : Pengguna moda transportasi

Kegiatan Kajian Bidang Angkutan, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat


: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 15.000.000,: Dolimen hasil kajian bidang angkutan, 1 dokumen : Master plan pengembangan pelayanan jasa angkutan; 1 dokumen : Prosentase armada angkutan darat dan perairan

56

Kata Pengantar

(Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

yang memiliki ijin; 13,06% : Meningkatnya sarpras perhubungan; 13,06% : Sarana dan prasarana angkutan

7. Program Peningkatan Fasilitas Keselamatan Transportasi, dijabarkan dalam 2 kegiatan : a.

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

b.

: Tersedianya dana (APBD II); Rp2.620.775.853,: Jumlah perlengkapan keselamatan jalan; 632 unit : Tercukupinya kebutuhan perlengkapan keselamatan jalan; 57,83% : Prosentase kecukupan fasilitas keselamatan transportasi; 37,82% : Menurunkan angka kecelakaan; 2 % : Sarana dan prasarana jalan

Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas LLAJ, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

8. Program

Peningkatan

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 178.600.000,: Prosentase fasilitas jalan yang dilakukan perbaikan; 32% : Rasio Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik, 100% : Prosentase kecukupan fasilitas keselamatan transportasi; 37,82% : Menurunkan angka kecelakaan; 2 % : Sarana dan prasarana jalan Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor,

dijabarkan dalam 2 kegiatan : a.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran


: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 757.500.000,: Jumlah KBWU yang memiliki ijin laik jalan; 13.519 unit : Jumlah kendaraan yang uji KIR; 12.875 unit : Prosentase kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) yang memiliki ijin laik jalan; 84,04% : Menurunkan angka kecelakaan; 2% : Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor

57

Kata Pengantar

9. Program Perencanaan dan Pengembangan Transportasi, dijabarkan dalam 2 kegiatan : a.

Kegiatan

Survey Data Base Teknik dan Perlengkapan Jalan dengan

indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran b.

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 25.000.000,: Jumlah dokumen hasil survey inventarisasi simpang, gerakan membelok dan perlengkapan jalan; 2 dokumen : Terpresentasikannya data kebutuhan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan; 1 dokumen : Prosentase kecukupan data/dok. Pengembangan transportasi; 50% : Menurunkan angka kecelakaan; 2% : Sarana dan prasarana jalan

Kegiatan Kajian Bidang Teknik dan Sarana, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 200.000.000,: Jumlah dokumen hasil kajian Bidang Teknik dan sarana, 1 dokumen : Master plan pengembangan teknik dan sarana bidang perhubungan; 1 dokumen : Prosentase kecukupan data/dok. Pengembangan transportasi; 50% : Menurunkan angka kecelakaan; 2% : Sarana dan prasarana jalan

10. Program Pengendalian, Pengawasan dan Rekayasa Lalu Lintas, dijabarkan dalam 3 kegiatan : a.

Kegiatan Peningkatan Pengendalian Ketertiban Pengguna Jalan, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran


: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 285.858.200,: Jumlah kegiatan pengendalian lalin; 115 kali : Kelancaran arus lalu lintas saat kegiatan pemerintahan; 100% : Jumlah pelanggaran lalu lintas, 240 kali : Menurunkan angka kecelakaan; 2% : Lalu lintas dan angkutan jalan

58

Kata Pengantar

b.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Parkir di Kabupaten Blitar dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

c.

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 1.915.915.100,: Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan parkir di tepi jalan; 250 kali : Tertib dan lancarnya pelaksanaan parkir pada lokasi parkir yang disediakan; 22 kecamatan : Jumlah pelanggaran lalu lintas; 240 kali : Menurunkan angka kecelakaan; 2% : Sarana dan prasarana jalan

Kegiatan Kajian Bidang Lalu Lintas, dengan indikator kinerja :  Masukan (Input)  Keluaran (Output)  Hasil (Benefit)  Manfaat (Outcomes)  Dampak (Impact)  Kelompok Sasaran

: Tersedianya dana (APBD II); Rp. 77.341.050,: Dokumen kajian Bidang Lalu Lintas; 9 dokumen : Master plan pengembangan bidang kelalu lintasan; 1 dokumen : Jumlah pelanggaran lalu lintas, 240 kali : Menurunkan angka kecelakaan; 2% : Sarana dan prasarana jalan

Rencana tersebut tentu saja tidak akan dapat berjalan tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta faktor Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai

pelaksana

kegiatan

dituntut

untuk

memiliki

sikap

dan

mental

profesionalisme, partisipatif, disiplin dan bertanggung jawab untuk mewujudkan keberhasilan sebuah tujuan. Pada tabel 7 ditunjukkan rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar


59

Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Rencana Tahun 2018

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

Tingkat Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

A I

Urusan Wajib Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1


II


1 III

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1


IV

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Angkutan

1 V


Prosentase kepuasan aparatur Prosentase tingkat layanan administrasi perkantoran Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi Prosentase sarpras yang berfungsi baik Prosentase sumber daya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan Score SAKIP SKPD

Kantor Dishub

82%

8,686,229,375.00 1,129,847,997.00

DAU

83,00%

9,388,656,326.00 1,245,037,176.00

82%

1,129,847,997.00

DAU

83,00%

1,245,037,176.00

75%

633,200,000.00

DAU

80% 440,000,000.00

Kantor Dishub

75%

633,200,000.00

DAU

80%

66,67%

137,100,000.00

DAU

77% 141,213,000.00

Badan Diklat Hubdar

12 orang

137,100,000.00

B

DAU

14 orang

DAU

B

40,924,475.00 Jumlah laporan kinerja keuangan Porsentase sarana dan prasarana angkutan yang dibangun / dipelihara

440,000,000.00

Kantor Dishub

4 laporan 59,26%

141,213,000.00

4,000,000.00

40,924,475.00

DAU

4 laporan

582,300,000.00

DAU

66,67%

40,950,000.00

500,630,000.00

61

Kata Pengantar 1


2

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Tempat Pemberhentian Angkutan

VI


Jumlah pembangunan tempat - tempat pemberhentian angkutan Jumlah tempat tempat pemberhentian angkutan yang direhabilitasi Prosentase armada angkutan darat dan perairan yang memiliki ijin Jumlah peserta sosialisasi

Depan RSUD Wlingi dan Depan Kantor Pos Wlingi Terminal Wlingi dan Lodoyo

Wonodadi

85 orang

38,200,000.00

DAU

85 orang

42,100,000.00

Tambakrejo, Bakung, Wates, Panggungrejo Kampung Coklat Wilayah Kabupaten Blitar

195 0rang

34,414,000.00

DAU

205 orang

36,179,000.00

150 siswa

14,252,700.00

DAU

150 siswa

14,252,700.00

1 dokumen

15,000,000.00

DAU

1 dokumen

15,000,000.00

38,65

2,799,375,853.00

DAU

41,05%

2,966,078,000.00


632 unit

2,620,775,853.00

DAU

646 unit

2,956,504,475.00

Prosentase fasilitas jalan yang dilakukan perbaikan Prosentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang memiliki ijin laik jalan

Wilayah Kab. Blitar

32%

178,600,000.00

DAU

33%

84,04%

757,500,000.00

DAU

84,85%

Wilayah Kab. Blitar

13.519 unit

757,500,000.00

DAU

14.195 unit

887,877,000.00

50%

225,000,000.00

DAU

64%

27,500,000.00

1


2



3

Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Siswa Sekolah Kegiatan Kajian Bidang Angkutan

Jumlah peserta sosialisasi Dokumen hasil kajian Bidang Angkutan


Prosentase kecukupan fasilitas keselamatan Transportasi Jumlah Perlengkapan keselamatan jalan

4

VII

1


2


VIII


1



IX




2 halte

82,300,000.00

DAU

2 halte

83,500,000.00

2 terminal

500,000,000.00

DAU

2 terminal

210,100,000.00

13,06%

101,866,700.00

DAU

13,38% 307,531,700.00

62

196,460,000.00

1,068,250,000.00

Kata Pengantar 2


Wilayah Kab. Blitar

2 dokumen

25,000,000.00

DAU

2 dokumen

Wilayah Kab. Blitar

1 dokumen

200,000,000.00

DAU

-


Jumlah dokumen hasil survey data base perlengkapan jalan Jumlah dokumen hasil kajian Bidang Teknik dan Sarana Jumlah Pelanggaran Lantas

3


X

240 kejadian

2,279,114,350.00

DAU

235 kejadian

1



Wilayah Kab. Blitar

115 kali

285,858,200.00

DAU

120 kali

287,500,000.00

5



Wilayah Kab. Blitar

250 kali

1,915,915,100.00

DAU

250 kali

2,000,000,000.00

7



Wilayah Kab. Blitar

9 dokumen

77,341,050.00

DAU

9 dokumen


63

27,500,000.00

-

2,688,416,450.00

78,926,750.00

3.4 Pendapatan Asli Daerah Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal pungutan retribusi atas pelayanan / pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar kepada masyarakat, maka Dinas Perhubungan berkewajiban untuk menjalankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasinya. Pada tahun 2018 target PAD sebesar Rp. 8.864.963.000,- dengan rincian untuk masing – masing jenis retribusi sebagai berikut : 9. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, ditargetkan pendapatan sebesar

Rp.

7.597.775.000,10.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan ditargetkan pendapatan

sebesar Rp. 1.047.460.000,11.

Retribusi Terminal, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 84.300.000,-

12.

Retribusi Kios, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 12.200.000,-

13.

Retribusi MCK, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 1.700.000,-

14.

Retribusi Ijin Trayek, ditargetkan pendapatan sebesar Rp. 2.028.000,-

15.

Pendapatan

Denda

Retribusi,

ditargetkan

pendapatan

sebesar

Rp. 119.500.000,Gambaran lengkap Usulan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dalam tabel 8. Pada tahun anggaran 2018 terdapat 2 potensi PAD yang hilang yaitu : 1. Retribusi terminal, retribusi kios dan retribusi MCK yang berasal dari Terminal Kesamben. Hal ini disebabkan oleh beralihnya kewenangan pengelolaan Terminal Kesamben ke Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur. Retribusi Parkir Khusus yang disebabkan karena di tahun 2017 satu – satunya potensi / lokasi parkir khusus yang dikelola Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dengan lokasi di Polres Blitar sudah ditutup dan tidak beroperasi lagi.


65

Kata Pengantar Tabel 8 MATRIK TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 - 2021 No. (1) A A.1 1

2

A.2 1

2

3

A.3 1

B B.1 1

Jenis Retribusi (2) HASIL RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1. Parkir Berlangganan a. Roda 2 b. Roda 4 2. Parkir Konvensional a. Roda 2 b. Roda 4 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1. Retribusi Pengujian Kendaraan a. Kendaraan JBB < 3.500 kg b. Kendaraan JBB > 3.500 kg c. Kereta Gandengan 2. Ganti Buku Uji a. Buku Uji Hilang b. Buku Uji Rusak RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Terminal 1. Retribusi Terminal TPR Non Bus a. Terminal Wlingi b. Terminal Lodoyo c. Terminal Kademangan 2. Retribusi Terminal Bus a. Terminal Kademangan 3. Retribusi Parkir Dalam Terminal a. Roda 2 - Terminal Wlingi - Terminal Lodoyo b. Roda 4 - Terminal Wlingi - Terminal Lodoyo Retribusi Kios 2. Terminal Wlingi 3. Terminal Lodoyo 4. Shelter Brongkos Retribusi MCK 1. BAK a. Terminal Wlingi b. Terminal Lodoyo c. Shelter Brongkos 2. BAB a. Terminal Wlingi b. Terminal Lodoyo RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU Retribusi Ijin Trayek 1. MPU 2. MKL HASIL RETRIBUSI DAERAH PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI Denda Ret. PKB 1. Kendaraan JBB < 3.500 kg 2. Kendaraan JBB > 3.500 kg 3. Kereta Gandengan JUMLAH


Harga Satuan (3)

Volume (Unit) (4)

15,000 25,000

430,550 42,981

500 1,000

30,000 50,000

35,000 45,000 40,000

15,760 10,600 109

100,000 50,000

100 90

1,000 1,000 1,000

15,200 3,700 1,800

2,000

750

1,000 1,000

27,500 620

2,000 2,000

6,600 40

40,000 40,000 40,000

140 120 45

1,000 1,000 1,000

900 300 -

2,000 2,000

140 110

30,000 54,000

33 22

17,500 22,500 20,000

3,500 2,500 100

TARGET Jumlah

(Rp.) (5) 8,745,463,000 8,645,235,000 7,597,775,000 7,532,775,000 6,458,250,000 1,074,525,000 65,000,000 15,000,000 50,000,000 1,047,460,000 1,032,960,000 551,600,000 477,000,000 4,360,000 14,500,000 10,000,000 4,500,000 98,200,000 84,300,000 20,700,000 15,200,000 3,700,000 1,800,000 1,500,000 41,400,000 28,120,000 27,500,000 620,000 13,280,000 13,200,000 80,000 12,200,000 5,600,000 4,800,000 1,800,000 1,700,000 1,200,000 900,000 300,000 500,000 280,000 220,000 2,028,000 2,028,000 990,000 1,188,000 119,500,000 119,500,000 119,500,000 61,250,000 56,250,000 2,000,000 8,864,963,000

66

Kata Pengantar

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Tahun 2018 ini merupakan acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan dapat mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dengan program dan kegiatan kabupaten serta stakeholder – stakeholder yang lain yang mendukung pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab

itu

betapapun

sederhananya

rencana

kerja

ini,

diharapkan

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik. Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar. Apabila dalam perjalanan organisasi, terjadi perubahan kebijakan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi dan misi Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan.


67

Kata Pengantar

LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. RKA SKPD 2. Matrik Renstra 3.


68

Kata Pengantar Catatan : ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….


69

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….


70

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………….


71

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Kata Pengantar

Recommend Documents