RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR TAHUN

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. KENARI 110 KOTA BLITAR No. Telp. 0342 – 801989, Fax 0342 – 815441 e-mail : [email protected] website : http://dishubkominfo.blitarkota.go.id

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pembangunan

infrastruktur

jaringan

transportasi

mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang proses pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah. Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota dan wilayah. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi maka akan menghasilkan kesemrawutan lalu lintas di kemudian hari.

Akibat

lebih

lanjut

adalah

meningkatnya

jumlah

kecelakaan, pelanggaran dan menurunnya sopan santun berlalu lintas, serta meningkatnya pencemaran udara. Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Wujud transportasi

berupa

sarana

(kendaraan)

dan

prasarana

(jaringan jalan) inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan yang menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah. Di samping itu, unsur penting dalam urusan perhubungan di wilayah Kota Blitar ini adalah lalu RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 1

lintas dan angkutan jalan darat. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan kelancaran lalu lintas, layanan keselamatan jalan dan layanan pengujian kendaraan bermotor. Di sisi lain, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, tidak terkecuali dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak

peluang

dan

nilai

tambah

yang

bisa

diperoleh

khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses dan hasil kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain

untuk

meningkatkan

efisiensi

dan

efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah

penting

akuntabilitas pemerintah

untuk

organisasi. kota

meningkatkan Good

harus

transparansi

governance

dimulai

dengan

di

dan

lingkungan

penataan

dan

penerapan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu di bidang

administrasi

Pemerintah

Daerah

agar

dapat

mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan

utama,

yaitu

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor

25

Pembangunan

Tahun

2004

Nasional

tentang bahwa

Sistem Sistem

Perencanaan Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana– rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 2

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra SKPD, memuat

tujuan, Sararan, Strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Penyusunan

Rencana

Strategis

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Blitar Periode Tahun 2016 – 2021

dilaksanakan

melalui

serangkaian

kegiatan

diawali

dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra Kementrian K/L, Renstra Provinsi Jawa Timur dan hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW. Dalam rangka mendukung Visi Misi Kota Blitar dan kelangsungan pembangunan di wilayah Kota Blitar maka sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar perlu melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pelaku pembangunan baik disektor perekonomian dan perdagangan, untuk mendukung Visi tersebut, salah satu faktor yang sangat berperan adalah penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun sehingga kegiatan transportasi dapat memberikan

suatu

pembangunan komunikasi

di

dan

multiplier Kota

Blitar

informatika

effect

bagi

sedangkan adanya

kesinambungan dalam

pelayanan

urusan teknologi

informasi dan pelayanan publik yang mencakup seluruh SKPD dan masyarakat Kota Blitar. Guna

mewujudkan

tujuan

tersebut

membutuhkan

sistem dan mekanisme perencanaan yang tertuang dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sebagai implementasi pembangunan di bidang perhubungan, sehingga terwujud RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 3

Sistem transportasi yang handal, teratur, aman, selamat, lancar

dan

dapat

menghindari

seminimal

mungkin

permasalahan yang muncul. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Blitar, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu untuk meningkatkan

pelayanan

dan

jasa

transportasi

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Dinas

Kota

Blitar

merumuskan kebijakannya dalam suatu Rencana Strategis 2016 - 2021, sebagai acuan rencana kerja tahunan sehingga penyelenggaraan sistem transportasi tersebut dapat berhasil guna dan berdayaguna bagi masyarakat Kota Blitar. 1.2.

Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 4

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran

Negara

Tahun

2007

Nomor

68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ; 5. Undang-undang Perlindungan

Nomor dan

32

Tahun

Pengelolaan

2009

tentang

Lingkungan

Hidup

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014 Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denan Undang-undang Nomor

9

Tahun

2014

tentang

pemeritahan

daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negaara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Pemerintah

dan

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 5

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 4815); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816) ; 13. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan

Ruang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor

13

Tahun

2016

Tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 6

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 20152019; 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 430 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 25. Peraturan Daerah Kota Bitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025; 26. Peraturan Daerah Kota Bitar 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar 2011-2030; 27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Kota Blitar; 28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021; 29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.


Hal : 7

1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kota Blitar

Tahun 2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mis

dan

Kota Blitar untuk mendukung visi,

program

Kepala

Daerah

terpilih

yang

digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. b. Tujuan Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan targettarget kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen

organisasi

bagi

pencapaian

kinerja

yang

optimal, serta sebagai arah dan acuan : a.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Penetapan Kinerja dan Rencana Anggaran Dinas;

b.

Penyusunan Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);

c.

Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan

dan

pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan; d.

Untuk

menjamin

tercapainya

penggunaan

sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; e.

Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan


Hal : 8

Informatika.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan Sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan Pada

bab

ini

berisi Latar

Belakang,

landasan

hukum, Maksud dan tujuan serta Sistematika penulisan. BAB II

Gambaran Pelayanan SKPD Pada

bab

ini

menguraikan

tentang

Struktur

Organisasi beserta Tugas Pokok dan fungsinya, Sumber Daya Organisasi, kinerja pelayanan dinas, tantangan

dan

peluang

serta

pengembangan

pelayanan Dinas. BAB III

Isu – Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Blitar, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepilih, Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga Terkait, Telaahan Rencana

Tata

Lingkungan

Ruang

Hidup

Wilayah

Strategis

dan

Kota

Kajian

Blitar

dan

Penentuan Isi-isu strategis. BAB IV

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Memuat

Pernyataan

tujuan,

sasaran

jangka

menengah dinas, strategi dan kebijakan. BAB V

Rencana

Program

Kinerja,

Kelompok

dan

Kegiatan,

Sasaran

dan

Indikator Pendanaan

Indikatif


Hal : 9

Pada

bab

ini

memuat

Rencana

Program

dan

kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. BAB VI

Indikator

Kinerja

SKPD

yang

mengacu

pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada bab ini memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar dalam lima tahun mendatang. BAB VII Penutup Berisi Kesimpulan secara singkat dan representatif dari uraian Bab – Bab sebelumnya serta harapan yang diiinginkan menuju peningkatan pelayanan fungsi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika Kota Blitar Tahun 2021.


Hal : 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1

Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : 1. Dinas

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

pemerintahan daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas , dinas menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Komunikasi

kebijakan dan

di

Informatika

bidang

Perhubungan,

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan; b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan

umum

di

bidang

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika; c. Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan pelayanan umum

di

bidang

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika; d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. Penyelengaaraan

dan

pengelolaan

administrasi

dan

pengawasan

dan

urusan rumah tangga Dinas; f. Pelaksanaan

dan

pengendalian,

pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 11

ketatlaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas; g. Pelaksanaan meliputi

pengembangan

pembinaan

kemampuan

personil,

organisasi

administrasi

umum,

ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; h. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor; i. Penyelenggaraan

Standart

Pelayanan

Minimal

(SPM)

bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Daerah ; j. Penyelenggaraan Standart Pelyanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan Daerah; k. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan standart Operasional Prosedur dan Informatika. l. Pelaksanaan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP); m. Pelakasanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

secara

periodik

yang

bertujuan

untuk

memperbaiki kualitas pelayanan; n. Pengelolaan

pengaduan

masyarakat

di

bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; o. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; p. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah; q. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evalasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.


Hal : 12

2.1.1. Susunan Organisasi Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas: 1.

Kepala Dinas;

2.

Sekretaris, membawahi : a) Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan kearsipan; b) Sub Bagian Keuangan dan Program.

3.

Bidang Lalu Lintas, membawahi : a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas b) Seksi Pengendalian dan Operasional.

4.

Bidang Keselamatan Jalan, membawahi: a) Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan b) Seksi Perlengkapan Jalan.

5.

Bidang Terminal dan Angkutan Jalan, membawahi : a) Seksi Terminal; b) Seksi Angkutan Jalan.

6.

Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi : a) Seksi Data Elektronik; b) Seksi

Tekhnologi

Informasi

dan

Pemeliharaan

Jaringan ; c) Seksi Komunikasi Media dan Dokumentasi 7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas; a) UPTD Parkir b) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

8.

Kelompok Jabatan Fungsional


Hal : 13

Struktur

Organisasi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika dapat digambarkan sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris

Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Kasubbag. Keuangan dan Program

Bidang Terminal dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas

Bidang Keselamatan Jalan

Bidang Komunikasi dan Informatika

Seksi Terminal

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu

Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Seksi Data Elektronik

Seksi Angkutan Jalan

Seksi Pengendalian dan Operasional

Seksi Perlengkapan Jalan

Seksi Teknologi Informasi dan Pemeliharaan Jaringan Seksi Komunikasi, Media dan Dokumentasi

UPTD Pengujian kendaraan Bermotor

UPTD Parkir


Hal : 14

2.2

Sumber

Daya

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika 2.2.1 Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar didukung oleh 90 (sembilan puluh) personil dengan perincian sebagai berikut : Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Golongan NO. 1.

2.

GOLONGAN Pembina Utama Muda – IV/c

1

Pembina Tingkat I – IV / b

3

Pembina – IV / a

2

Jumlah

6

Penata Tingkat I – III / d

8

Penata – III / c

5

Penata Muda Tk I – III / b

7

Penata Muda – III / a

5

Jumlah 3.

25

Pengatur Tingkat I – II / d Pengatur – II /c

5.

2 36

Pengatur Muda Tk I – II / b

4

Pengatur Muda – II / a

5

Jumlah 4.

JUMLAH ( ORANG )

47

Juru Tk. I ( I/d )

1

Juru ( I/c )

5

Juru Muda Tk. I ( I/b )

0

Juru Muda - I/a

0

Jumlah

6

PTT

6

Jumlah

6 JUMLAH

90


Hal : 15

Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Eselon

1.

Eselon II

JUMLAH ( ORANG ) 1

2.

Eselon III

5

3.

Eselon IV

13

NO.

TINGKAT ESELON

JUMLAH

19

Tabel 2.3 Data Pegawai Menurut Pendidikan

1.

S2

JUMLAH ( ORANG ) 2

2.

S1

13

3.

D4

1

4.

D III

7

5.

D II

1

6.

SMA

52

7.

SMP

6

8.

SD

4

NO.

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

90

Tabel 2.4 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin NO.

JENIS KELAMIN

JUMLAH ( ORANG )

1.

LAKI – LAKI

79 ORANG

2.

PEREMPUAN

11 ORANG

JUMLAH

90 ORANG


Hal : 16

2.2.2 Sarana dan Prasarana Disamping sumber daya manusia yang profesional serta kualitas dan kuantitas yang memadai tidak akan bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi apabila tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, hal tersebut merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kota Blitar telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana kerja yang mengarah pada pencapaian sistem kinerja yang baik, adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini dapat diinformasikan sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.5 : Data Aset Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika No.

Jenis

Jumlah

1.

Terminal

32.002 m2

2.

Terminal Barang

12.921 m²

3.

Kendaraan Roda 4

9 buah

4.

Sepeda Motor

28 buah

5.

Alat Uji Kendaraan Bermotor

14 Unit

6.

Mesin Kompresor

2 buah

7.

Genset

3 buah

8.

Mesin Potong Rumput

4 buah

9.

Kursi Tunggu

27 buah

10.

Filling cabinet

25 buah

11.

Kursi Lipat

46 buah

12.

Brankas

13.

Almari

18 buah

14.

Meja Tulis / Kerja

38 buah

15.

Kursi Kerja

22 buah

16.

Komputer

34 Buah

No.

5 buah

Jenis

Jumlah


Hal : 17

17.

Printer

30 buah

18.

Laptop

12 buah

19.

AC

26 buah

20.

Televisi

10 buah

21.

Kursi Rapat

63 buah

22.

Meja Rapat

35 buah

23.

Mesin Penghancur Kertas

24.

Kipas Angin

25.

Antena HT

2 buah

26.

Pesawat Ric

5 buah

27.

Handy Talky

36 buah

28.

LCD

4 buah

29.

Kamera

4 buah

30.

Pemadam Kebakaran

1 buah 14 buah

14 buah


Hal : 18

2.3

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2.3.1

Pencapaian

Kinerja

Pelayanan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kota Blitar Tahun 2010 – 2015 Pengukuran

terhadap

kinerja

pelayanan

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar diukur berdasarkan tingkat pencapaian pelayanan dinas dari beberapa sudut pandang penilaian atau standart pelayanan. Adapun standart penilaian yang dipakai adalah sebagai berikut : a.

Tingkat kinerja pelayanan dari sudut pencapaian terhadap target standart pelayanan minimal (SPM) Nasional;

b.

Tingkat kinerja pelayanan dari sudut pencapaian terhadap indikator kinerja kunci (IKI); dan

c.

Tingkat kinerja pelayanan dari sudut pencapaian terhadap indikator utama (IKU). Terdapat beberapa capaian indikator yang melampaui target

yang telah ditetapkan, tetapi disisi lain juga masih terdapat beberapa capaian yang berada di bawah target. Dari tingkat pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai, dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penetapan program kegiatan di masa yang akan datang untuk meningkatkan pencapaian terhadap targettarget baik target strandart pelayanan minimal, indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama SKPD, khususnya bagi pencapaian yang belum mencapai target. Adapun perhubungan

perhitungan dimulai

terhadap

tahun

2011

capaian sampai

target dengan

urusan 2015,

sedangkan urusan komunikasi dan informatika dimulai tahun 2014 sampai dengan 2015 dikarekan adanya penggabungan urusan perhubungan dengan urusan komunikasi informatika pada saat perubahan kelembagaan. Berikut disampaikan detail realisasi dan tingkat capaian target pelayanan dari masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini :


Hal : 19

Tabel 2.6 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar No. A 1

2

Kinerja sesuai Indikator Satuan Target Renstra SKPD Tahun tugas & fungsi 2011 2012 2013 2014 2015 SKPD TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) NASIONAL URUSAN PERHUBUNGAN Angkutan Jalan (Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan)

Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota

%

75

75

75

75

75

100

100

100

100

100

1,33

1,33

1,33

1,33

1,33

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

%

60

60

60

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

%

100

100

100

100

100

45, 6

50

50

50

60,9

0,46

0,50

0,50

0,50

0,60

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.

%

40

40

40

40

40

100

100

100

100

100

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

Fasilitas Perlengkpan Jalan

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.

%

60

60

60

60

60

32

43,1 1

75,5 3

108, 7

218, 56

0,53

0,72

1,25

1,81

2,64

4

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

%

60

60

60

60

60

100

100

100

100

100

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

5

Sumber Daya Manusia (SDM)

Tersedianya unit pengujian kendara-an bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.

%

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1

1

1

1

1

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian

%

25

50

75

100

100

75

100

100

100

100

3

2

1,33

1

1


Hal : 20

berkala kendaraan bermotor. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.

%

40

25

35

40

40

77, 78

77,7 8

77,7 8

108, 7

233, 3

1,94

3,11

2,22

2,71

5,83

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.

%

30

50

75

100

100

75

100

100

100

100

2,5

2

1,33

1

1

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

4

Keselamatan

B

TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) NASIONAL URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1

Pelaksanaan Desiminasi Informasi Nasional

Melalui televise

media

massa

seperti

majalah,

radio,

12 kali tahun

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

-

-

-

-

12 kali

12 kali

-

-

-

100 %

100 %

Melalui media baru seperti website (media online)

Setiap hari

Seti ap hari

Seti atp hari

Seti ap hari

Seti ap hari

-

-

-

-

terc apai

terc apai

-

-

-

100 %

100 %

Melalui rakyat

12 kali/ta hun

12 kali /th

As kali /th

12 kali /th

12 kali /th

-

-

-

-

12 kali

12 kali

-

-

-

100 %

100 %

12 bulan/t ahun setiap kecama tan

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

-

-

-

-

12 kali

12 kali

-

-

-

100 %

100 %

media

tradisional

seperti

pertunjukan

Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya dan atau Media luar ruangan seperti media bulletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho


Hal : 21

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat C

50

50

50

50

-

-

-

-

9,52

23,8

-

-

-

0,19

0,47

Jumlah Angkutan Darat/Jumlh Penumpang Angkutan Darat x 100%

%

0,22

0,19

0,11

0,07

0,06

0,2 2

0,19

0,11

0,07

0,06 7

-

-

-

Ada

-

-

-

Ada

Ada

-

-

-

Ada

Ada

-

-

-

Ad a

Ada

TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKI) URUSAN KOMINFO Website Milik Pemrintah Daerah

E.

%

TARGET INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKI) URUSAN PERHUBUNGAN Angkutan Darat

D

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan

Ada/tidak ada

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Peningkatan pelayanan lalu lintas

Prosentase Tingkat kelancaran arus lalu lintas

%

-

-

-

50

50

-

-

-

47

47

-

-

-

1

1

Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi yang memadai

Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Blitar

%

-

-

-

10,2 9

10,2 9

-

-

-

35,2 9

8,82

-

-

-

3,4 2

0,85

Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan

Prosetase Pemenuhan kebutuhan Angkutan Perkotaan

%

-

-

100

100

-

-

-

119, 37

106, 91

-

-

-

1,1 9

1,06

Terwujudnya keterbukaan

Prosentase tertanganinya permintaan layanan informasi dan dokumentasi

%

-

-

99

100

-

-

-

86

98,4

-

-

-

0,8 6

0,98


-

Hal : 22

informasi public

Terwujudnya pelayanan publikyang berbasis tekhnologi

Prosentase SKPD yang menggunakan TI dalam Pelayanan public

%

-

-


-

Hal : 23

100

100

-

-

-

100

100

-

-

-

1

1

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar Tahun 2010 – 2015 Pengukuran kinerja anggaran dilakukan terhadap tingkat pencapaian/realisasi anggaran

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kota Blitar yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta tingkat pertumbuhan anggaran dan realisasinya. Dalam perjalanan waktu dari

tahun

2010

program/kegiatan

sampai yang

dengan

2015

pelaksanaannya

terdapat

beberapa

tidak

dilakukan

sepanjang waktu 5 (lima) tahun melainkan pada tahun-tahun tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan, sehingga penilaian hanya dilakukan pada saat program/kegiatan pada tahun-tahun tersebut. Sehubungan dengan review atas Renstra SKPD sebagai akibat dari perubahan kelembagaan, penilaian atas kinerja anggaran urusan Komunikasi dan Informatika dilakukan setelah terjadi penggabungan kelembagaan. Berikut

disampaikan

besaran

anggaran,

realisasi

anggaran, tingkat capaian realisasi dan tingkat pertumbuhan atas anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut ini :


Hal : 24

Tabel 2.7 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar Uraian 1 ADMINSTRASI UMUM Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 2

2 3

Anggaran pada tahun ke3 4

4 5

5 6

Realisasi Anggaran pada tahun ke2 3 4 8 9 10

1 7

5 11

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 12 13 14 15 16 17 18

289.919.950

453.986.500

362.499.600

429.059.471

594.699.920

278.712.378

417.596.929

337.959.680

396.681.751

534.577.919

96,13%

91,98%

93,23%

92,45%

89,89%

23,35%

20,72%

232.552.655

577.119.321

461.781.780

1.562.286.087

1.266.140.301

218.131.600

529.382.364

411.916.950

1.493.425.427

1.201.146.850

93,80%

91,73%

89,20%

95,59%

94,87%

86,89%

90,87%

57.453.500

48.240.350

78.758.500

58.442.550

94.485.800

57.411.000

46.294.100

77.614.000

55.298.750

92.219.750

99,93%

95,97%

98,55%

94,62%

97,60%

20,78%

21,58%

8.815.800

9.082.500

23.149.400

41.792.900

24.088.900

8.599.800

9.012.500

22.799.300

36.037.900

23.150.600

97,55%

99,23%

98,49%

86,23%

96,10%

49,02%

45,02%

-

-

-

72.633.150

187.021.600

-

-

-

72.242.150

184.877.500

99,46%

98,85%

157,49%

155,91%

-

-

26.120.000

48.649.000

44.137.500

-

-

25.960.000

48.183.000

43.223.500

99,04%

97,93%

38,49%

37,66%


Hal : 25

99,39%

Uraian 1 URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu-lintas Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

1 2

2 3

Anggaran pada tahun ke3 4

4 5

5 6

1 7

Realisasi Anggaran pada tahun ke2 3 4 8 9 10

5 11

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi 12 13 14 15 16 17 18

3.428.284.990

3.465.937.532

5.023.057.770

5.548.987.620

9.956.574.127

3.406.630.700

3.052.041.186

4.923.014.520

5.499.541.859

9.860.795.702

99,37%

88,06%

98,01%

99,11%

99,04%

33,98%

35,48%

161.732.095

379.327.465

640.608.565

2.910.826.515

1.688.684.830

155.568.045

347.140.000

573.672.350

1.881.348.040

1.510.828.156

96,19%

91,51%

89,55%

64,63%

89,47%

128,95%

99,16%

2.269.522.645

20.000.000.000

3.990.000.000

5.136.582.000

1.948.936.000

459.582.600

19.487.653.250

3.964.945.300

5.117.885.700

1.906.914.000

20,25%

97,44%

99,37%

99,64%

97,84%

166,97%

1006,74%

1.842.707.230

1.954.368.135

2.370.462.850

3.395.318.017

2.719.124.533

1.651.854.720

1.783.278.330

2.241.000.400

3.329.067.550

2.656.438.210

89,64%

91,25%

94,54%

98,05%

97,69%

12,67%

15,49%

0,00%

0,00%

332.334.735

330.514.850 48.461.500

13.944.000

347.234.550

51.939.850

126.264.900

99,45% 47.122.950

13.607.000

341.448.550

49.930.850

67.670.950

96.494.551

197.887.300

734.402.500

225.459.550

98,33%

96,13%

744,65%

750,95%

52.824.810

76,42%

78,06%

-46,41%

-45,26%

182.828.190

700.201.102

92,39%

95,34%

271,12%

282,98%

562.088.750

203.470.828

504.180.950

90,25%

89,70%

149,31%

147,79%

69.551.200

92.230.700

50.746.766

63.276.850

72,96%

68,61%

32,61%

24,69%

447.569.550

879.108.200

406.567.978

794.147.334

90,84%

90,34%

96,42%

95,33%

87,98%

0,00%

0,00%

39.175.100


34.466.300

Hal : 26

97,24%

97,58%

2.3.2

Pencapaian

Kinerja

Pelayanan

Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Blitar

Perhubungan,

Per Unit Sektor

Pelayanan Tahun 2010 – 2015 Urusan Perhubungan : 1. Uji Kelayakan Sarana Kendaraan Bermotor untuk menjamin Keselamatan beroperasi kendaraan

Penumpang

di

jalan

bermotor

dan

dengan

kendaraan

melakukan

untuk

pada

KIR

penertiban

saat

pengujian operasional

kendaraan yang laik jalan. Tabel 2.8 Jumlah Kendaraan yang Dilakukan Uji Kelayakan di Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 No 1. 2. 3. 4. 5.

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Kendaraan 5.800 5.857 6.048 6.163 6.303

2. Menciptakan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal dengan melakukan pelayanan publik, pengawasan dan pemeliharaan terminal penumpang dan barang Tabel 2.9 Jumlah Penumpang yang Dilayani Angkutan Umum di Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Penumpang 138.880 Orang 156.370 Orang 271.500 Orang 353.126 Orang 399.247 orang


Hal : 27

Tabel 2.10 Jumlah Kendaraan Bongkar Muat di Dalam dan Luar Pelataran Parkir Mobil Barang di Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 No.

Tahun

1. 2. 3. 4. 5.

2011 2012 2013 2014 2015

JumlahKendaraan yang Bongkar Muat Di Dalam Terminal Di luar Terminal Barang Barang 808 668 902 620 998 593 626 1.067 4.574 1.328

3. Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas melalui penyediaan sarana dan prasarana rambu lalu lintas. Tabel 2.11 Realisasi Kegiatan Pengadaan Rambu Lalu Lintas di Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 No.

Tahun

Jumlah

1.

2011

147 Unit

2.

2012

5 Jenis

3.

2013

56 Unit

4.

2014

16 Unit

5.

2015

98 Unit

4. Pengadaan Marka Jalan. Tabel 2.12 Realisasi Kegiatan Pengecatan Marka Jalan di Kota Blitar Tahun 2011 - 2015 No.

Tahun

Volume

1.

2011

2.453 m²

2.

2012

4.136 m²

3.

2013

11.665 m²

4.

2014

6.633,3 m²

5.

2015

15.719,4 m²


Hal : 28

5. Pelaksanaan

Pengembangan

Sarana

dan

Prasarana

Perhubungan di Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 Tabel 2.13 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan

6.

No.

Tahun

Hasil Kegiatan

1.

2011

2.

2012

3.

2013

4.

2014

5.

2015

Pengadaan peralatan/komponen listrik untuk memelihara jaringan listrik PJU sebanyak 1 paket, pembayaran rekening listrik PJU selama 12 kali Terlaksananya Pengadaan Penerangan Jalan Umum sebanyak 2226 titik pembelian peralatan/komponen listrik untuk memelihara jaringan listrik PJU 24 jenis dan pembayaran rekening PJU selama 12 bulan Tersedianya lampu penerangan jalan umum sebanyak 750 titik, dan lampu makam umum dan jogging track sebanyak 34 titik. Rehabilitasi Lampu PJU sebanyak 157 Titik, Pengadaan PJU 25 Titik, Pengadaan Penerangan Makam sebanyak 24 Titik dan Pengadaan Lampu PJU Persimpangan sebanyak 7 Titik Persimpangan.

Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tabel 2.14 Rasio Panjang Jalan Yang Diterangi PJU di Kota Blitar Tahun 2011 – 2015 No.

Tahun

Rasio Panjang Jalan Yang diterangi PJU

1.

2011

30,00 %

2.

2012

56,65 %

3.

2013

73,00 %

4.

2014

79,00 %

5.

2015

79,68 %


Hal : 29

Urusan Komunikasi dan Informatika Tabel 2.15 Daftar Layanan Website yang Dimiliki Pemerintah Kota Blitar Sampai dengan Tahun 2015 No. 1.

Instansi Pemerintah Kota

Alamat website http://blitarkota.go.id

Blitar 2.

3. 4.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Daerah Dinas Pendidikan

http://bappeda.blitarkota.go.id http://musrenbang.blitarkota.go.id http://gis-tataruang.blitarkota.go.id http://monevrkpd.blitarkota.go.id http://bkd.blitarkota.go.id http://sip2dk.blitarkota.go.id

http://dikda.blitarkota.go.id http://sman1blitar.sch.id http://sman2blitar.sch.id http://sman3blitar. sch.id http://sman4blitar. sch.id http://smkn1blitar.sch.id http://smkn2blitar.sch.id http://smpn1blitar.sch.id http://smpn2blitar.sch.id http://smpn9blitar.sch.id Dinas Pertanian, http://diperta.blitarkota.go.id 6. Perikanan dan Peternakan http://disperindag.blitarkota.go.id 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pengelola http://transparansi.blitarkota.go.id 8. Badan Keuangan dan http://persediaan.blitarkota.go.id Aset Daerah http://simbada.blitarkota.go.id http://dispendukcapil.blitarkota.go.id 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Badan Lingkungan http://blh.blitarkota.go.id Hidup http://kppt.blitarkota.go.id 11. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 12. Kantor Pemilihan http://kpu.blitarkota.go.id Umum Daerah 5.


Hal : 30

13. Satuan Polisi Pamong Praja Layanan 14. Bagian Pengadaan Hukum 15. Bagian Setda 16. Bagian Organisasidan Tata Laksana Setda 17. RSD Mardi Waluyo Kota Blitar 18. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 19. Inspektorat

http://satpolpp.blitarkota.go.id http://lpse.blitarkota.go.id http://jdih.blitarkota.go.id http://ortala.blitarkota.go.id

http://mardiwaluyo.blitarkota.go.id http://dishubkominfo.blitarkota.go.id http://mail.blitarkota.go.id http://ulpim.blitarkota.go.id http://ppid.blitarkota.go.id http://dokumentasi.blitarkota.go.id http://mahardhikafm.com http://inspektorat.blitarkota.go.id

Pekerjaan http://gis-imb.blitarkota.go.id 20. Dinas Umum dan Perumahan http://pipp.blitarkota.go.id 21. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tabel 2.16 Data Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Pembangunan yang Disampaikan Melalui ULPIM Kota Blitar Tahun 2012 - 2015 No.

Topik

1 2

Pertanyaan Keluhan Usul / Saran Informasi Kritik Jumlah

3 4 5

Tahun 2012 117 61

Tahun 2013 141 41

24

30

6 10 218

11 9 232

Jumlah Tahun 2014 288 36 33

Tahun 2015 62 23 15

11 0 368


8 6 114

Hal : 31

Tabel 2.17 Data Penyelenggara Layanan Penyiaran Radio di Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2015 Jenis Penyelenggara No. Penyiaran Radio 1. LPPL 2.

LPS

3.

Radio Komunitas

4.

Radio Amatir

Status Perijinan Berijin/Sedang Proses Ijin

Belum Berijin

LPPL Mahardhika FM Radio Mayangkara FM Radio Patria FM Radio Indo Global Radio PP Mandiri Bustanul Muta’alimin Radio Yudhantara Radio Sarinah FM Radio Radio KONI FM Panglima FM Radio Harmoni FM Radio J2 FM Radio Pesona FM RAPI ORARI

Tabel 2.18 Data Jumlah Menara Telekomunikasi di Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2015 No. 1. 2 3 4 5 6

Pengguna Telkomsel Indosat Smartfren XL Axis HCPT/Three Jumlah

Status Perijinan Sudah/Sedang Belum Proses 11 2 9 1 1 1 4 27 2


Hal : 32

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.4.1

Urusan Perhubungan a. Tantangan Tantangan

yang

dihadapi

pelayanan

urusan

dalam

pengembangan

Perhubungan

pada

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika antara lain : 1. Belum

terpenuhinya

ketersediaan

fasilitas

perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum secara lengkap dan merata pada ruas-ruas jalan di Kota. 2. Optimalisasi

pengawasan

dan

pengendalian

angkutan barang 3. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum. b. Peluang Peluang

dalam

pengembangan

pelayanan

urusan

Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika antara lain : 1. Kesadaran

masyarakat

akan

kebutuhan

keselamatan dan kelancaran dalam transportasi. 2. Tersedianya Dokumen Tatanan Transportasi Lokal. 3. Adanya penambahan armada bus sekolah gratis yang

merupakan

Perhubungan

bantuan

guna

dari

Kementerian

meningkatkan

pelayanan

transportasi gratis bagi siswa di Kota Blitar yang merupakan program unggulan Pemerintah Kota Blitar. 2.4.2

Urusan Komunikasi dan Informatika a. Tantangan Tantangan

yang

dihadapi

dalam

pengembangan

pelayanan urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

antara lain :


Hal : 33

1. Infrastruktur telekomunikasi yang tersedia di Kota Blitar (termasuk Hotspot Pro Rakyat) belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas

telekomunikasi

secara

maksimal

sehingga masih perlu dilakukan peningkatan secara baik

dalam

segi

pemerataan

dan

perluasan

jangkauan. 2. Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal. b. Peluang Peluang

dalam

pengembangan

pelayanan

urusan

Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika antara lain : 1. Adanya rencana pemeteaan Zonasi Cell Plan di wilayah Kota Blitar. 2. Semakin

tingginya

pemanfaatan

perangkat

komunikasi oleh masyarakat yang berkontribusi kepada pencapaian diseminasi informasi.


Hal : 34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Blitar. Dalam

pelaksanan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau SKPD itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Nasional, Provinsi dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi yang dimasa mendatang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Berikut adalah tabel identifikasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar. Tabel 3.1 Identifikasi Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Urusan Perhubungan

NO 1.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PERMASALAHAN

Melaksanakan urusan Sarana Prasarana Perhubungan pemerintahan daerah : dibidang perhubungan, - Pemasangan fasilitas Komunikasi dan Informatika kelengkapan jalan yang berdasarkan asas otonomi belum merata; dan tugas pembantuan - Pemeliharaan atau perbaikan fasilitas kelengkapan jalan yang rusak belum optimal; - Perkembangan teknologi dibidang kelengkapan jalan yang selalu dinamis; Menejemen Lalu Lintas: - Pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan pengembangan ruas jalan;


Hal : 35

- Masih banyak pengguna jalan yang kurang disiplin terhadap aturan berlalu lintas. Angkutan Umum : - Jumlah penumpang bus sekolah maupun angkutan kota yang diperbantukan untuk mengangkut pelajar rata-rata melebihi kapasitas baik saat berangkat maupun pulang sekolah; - Jumlah tempat tunggu atau halte belum memadai; - Masih rendahnya kesadaran penumpang umum maupun pelajar untuk memanfaatkan halte-halte yang tersedia; - Sepinya peminat jasa angkutan kota menyebabkan kurang adanya kepastian armada angkutan kota yang beroperasi; - Dengan adanya potensi wisata di kota Blitar, tidak di ikuti dengan ketersediaan angkutan pariwisata untuk mengangkut penumpang ke tempat-tempat wisata di kota Blitar; - Masih rendahnya kesadaran para pengemudi angkutan barang untuk bongkar muat di dalam terminal barang.


Hal : 36

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Urusan Komunikasi dan Informatika No 1 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tugas dan Fungsi Dishubkominfo 2 Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika Pembinaan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Pengadaan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika Pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dibidang teknologi informasi serta jaringan komunikasi elektronik Pengkoordinasian pelaksanaan pengumpulan, peremajaan data, pemrosesan dan pemanfaatan data elektronik untuk pelayanan internal Pemerintah Daerah dan pelayanan Pembinaan dan pengembangan pelayanan informasi dan pengaduan, penerbitan, media center

Permasalahan 3 Adanya perubahan aturan dibidang komunikasi dan informatika Belum terprogramnya pertemuan rutin KIM dan Telecenter

Terbatasnya anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana

Terbatasnya SDM bidang informatika

Belum terintegrasinya seluruh sistem/ aplikasi pelayanan internal Pemerintah Daerah

Masyarakat masih enggan datang ke media center

Dari tabel identifikasi isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar diatas, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

program

dibidang

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika :


Hal : 37

1. Dalam Penyusunan program perencanaan dibidang perhubungan harus selalu memperhatikan aspek kemerataan masyarakat; 2. Dalam pembangunan infrastruktur perhubungan harus selalu mengacu pada hasil perencanaan di bidang perhubungan; 3. Dalam penyelenggaraan kegiatan komunikasi, hendaknya selalu menyesuaikan dengan aturan terbaru sehingga sejalan dengan kebijakan

pemerintah

pusat.

Disamping

itu

penjadwalan

pertemuan rutin untuk pembinaan pelaku komunikasi sosial tetap diintensifkan

agar

saluran

komunikasi

dua

arah

antara

pemerintah dan masyarakat dapat optimal; 4. Dalam

penyelenggaraan

kegiatan

informatika,

hendaknya

pengadaan sarana dan prasarana mendapatkan anggaran yang porposional. Karena bila sarana dan prasarana dapat terpenuhi, maka

pemrosesan

dan

pemanfaatan

data

elektronik

untuk

pelayanan internal pemerintah daerah tidak terkendala. Yang tidak kalah penting adalah pemenuhan tenaga yang berkompeten di bidang informatika, sehingga gabungan antara sarana dan SDM dapat mewujudkan pelayanan di bidang informatika yang handal. Tabel 3.3 Identifikasi Isu Strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar dalam Urusan Perhubungan NO RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1.

Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar

ISU STRATEGIS PERMASALAHAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN INFORMATIKA KOTA DAN LLAJ BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Belum terpasang secara Belum optimalnya prasana dan sarana menyeluruh sarana dan prasarana yang untuk mendukung dibutuhkan. peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan sektor transportasi


Hal : 38

pelayanan minimal Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat dalam penyediaaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi

Terbatasnya aksesibilitas ke wilayah kepulauan dan wilayah terpencil

Belum meratanya jalur angkutan umum yang menjangkau seluruh wilayah Kota Blitar

Upaya untuk mendorong peran serta semua pihak dalam penyediaan prasarana dan sarana transportasi telah dilakukan dengan berbagai upaya.

Kecilnya minat masyarakat terhadap angkutan umum menyebabkan sulit berkembangnya usaha di bidang transportasi

4.

Peningkatan Kualitas SDM transportasi dan melanjutkan retrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi

Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dibandingkan kebutuhan dan Permasalahan “the right man on the right job”

Keterbatasan SDM yang Kompeten di bidang transportasi.

5.

Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi

Terbatasnya kapasitas untuk pengembangan teknologi

Perkembangan teknologi belum diikuti secara menyeluruh pada Pengujian Kendaraan

2.

3.


Hal : 39

Bermotor.

yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

Tabel 3.4 Identifikasi Isu Strategis Terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar dalam Urusan Komunikasi dan Informatika No

Nasional

Isu Strategis Provinsi Jawa Kota Blitar Timur Pengelolaan Implementasi kearsipan dalam E-Government bentuk Edi Jawa Timur Goverment belum optimal

Dishubkominfo Terwujudnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

1.

Menuju era digitalisasi broadband dari sistem analog

2.

Keterbukaan informasi

Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Optimalisasi Kemitraan dan peranan PPID partisipasi dan ULPIM masyarakat untuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah

3.

Masalah keamanan Informasi

Pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam penyebarluasan informasi

Teknologi Informasi mendorong partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan fungsi KIM dan Telecenter

Berdasarkan hasil identifikasi Isu strategis terkait Dinamika RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 40

Nasional, Provinsi dan Kota Blitar, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan

dalam penyusunan perencanaan program di

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar, hal tersebut adalah: 1. Dalam penyusunan rencana program perhubungan harus bisa mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat Kota Blitar untuk

menunjang

kelancaran

semua

aspek

kehidupan

masyarakat. 2. Pengembangan Infrastruktur perhubungan harus tepat sasaran dan tepat guna sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyaman berlalu lintas; 3. Perkembangan

teknologi

dibidang

sarana

dan

prasaran

perhubungan harus selalu diikuti guna meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan untuk masyarakat. 4. Dalam penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan informatika, hendaknya berpegangan pada program, karakter masyarakat serta menerima input dari SKPD lainnya 5. Dalam penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan informatika, juga harus selaras dengan kebijakan nasional, Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kota Blitar agar konektivitas program dari pusat sampai tingkat SKPD sejalan. 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam

penyusunan

rencana

program

kegiatan,

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar tidak lepas dari Visi Misi Kota Blitar yang telah ditetapkan dalam RPJMD dalam arti penentuan program dan kegiatan untuk mencapai visi misi kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih. Adapun Visi Kota Blitar tahun 2016 – 2021 adalah : “ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021” Visi ini merupakan dasar dari semua pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 41

dan Wakil Kepala daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 misi yaitu : 1.

Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat.

2.

Meningkatkan kualitas SDM yang Cerdas dan berdaya saing tinggi.

3.

Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.

4.

Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.

5.

Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso.

6.

Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional.

3.2.1

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Terkait Urusan Perhubungan. Tugas Pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan

Informatika

pemerintahan

Kota

daerah

Blitar

dibidang

adalah

Melaksanakan

Perhubungan,

urusan

Komunikasi

dan

Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar mempunyai keterkaitan dengan misi ke tiga yaitu “Meningkatkan kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bardaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”. Dengan berpedoman pada RPJMD

Kota Blitar tahun 2016 –

2021 maka keterkaitan antara Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Blitar

serta

keterkaitannya dengan misi di atas, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar mempunyai tanggung jawab meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Perhubungan RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 42

dan Pariwisata yang dapat mendukung pengembangan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan yang ramah lingkungan. Dalam pelaksanaan program ini tentunya terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong suksesnya pelaksanaan program tersebut, berikut tabel uraian faktor-faktor penghambat dan pendorong tersebut : Tabel 3.5 Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021 Faktor No Misi Permasalahan Penghambat Pendorong 1 2 3 4 5 Pengembangan Perkembangan Renstra 1. Meningkatkan kementrian Teknologi di Infrastruktur kemandirian perhubungan bidang dibidang Ekonomi yang dan Renstra perhubungan perhubungan Berorientasi Dinas yang selalu belum pada Industri Perhubungan dinamis sepenuhnya Pariwisata dan dan LLAJ Ekonomi Kreatif memenuhi Provinsi kebutuhan yang Bardaya Jawa Timur. masyarakat Saing dan Berwawasan Lingkungan 3.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Terkait Urusan Komunikasi dan Informatika. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Blitar harus menjadi pedoman dalam pembuatan program urusan Komunikasi dan Informatika. Untuk mewujudkan

visi dan

misi tersebut, Tugas Pokok dan Fungsi Urusan Komunikasi dan Informatika mempunyai keterkaitan dengan misi ke-6 (enam) yaitu “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional”, adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi bidang

Kominfo

adalah

meningkatkan

penerapan

e-Governance


Hal : 43

dengan sasaran meningkatnya presentase SKPD yang melaksanakan integrasi aplikasi e-Govermant. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2016 - 2021 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka bidang Kominfo sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan programprogram

yang

mewujudkan

berkontribusi

target

capaian

dalam program

menunjang prioritas

keberhasilan

utama.

Dalam

perjalanan pelaksanan proram tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada bidang Kominfo sebagaimana diuraikan tabel berikut ini : Tabel 3.6 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021 Misi dan Faktor Program Kepala Permasalaha N Daerah dan n Pelayanan Penghamba o Pendorong Wakil Kepala SKPD t Daerah Terpilih 1 2 3 4 5 - Adanya Belum Lambannya 1. Mewujudkan sosialisasi UU penyampaian terintegrasi tata kelola No. 14 tahun nya semua jawaban/ pemerintahan 2008 kepada informasi informasi yang baik, aparatur dalam satu publik bersih, dan SKPD sistem/ kepada berwibawa aplikasi pemohon - Adanya informasi pengembanga n data center


Hal : 44

3.3

Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Timur.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur. Telaahan ini mempunyai maksud untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar dengan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi

Jawa

Timur

maupun

dengan

Renstra

Kementerian

Perhubungan. Adapun Renstra Kementerian Perhubungan memuat Visi dan Misi Sebagai Berikut : VISI : “ Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah” MISI : 1. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan transportasi dalam upaya peningkatan jasa transportasi 2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa

transportasi

untuk

mendukung

pembangunan

konektivitas antar wilayah 3. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jasa Transportasi 4. Melanjutkan Proses restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan dan kelembagaan sebagai upaya peningkatan peran

daerah,

BUMN

dan

swasta

dalam

penyediaan

infrastruktur sektor transportasi 5. Melanjutkan proses restrukturisasi dan reformasi di bidang sumber daya manusia (SDM) dan Pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten 6. Mewujudkan

pengembangan

transportasi

dan

teknologi

transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Untuk mencapai visinya, Kementrian Perhubungan bertanggung jawab membuat Sistem perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan nasional yang mana dengan sistem ini akan ada RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 45

sinkronisasi dan sinergitas pembangunan infrastruktur di bidang perhubungan antara pusat dengan daerah. Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan

rencana

pembangunan

yang

berkualitas,

maka

diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi dan kajian kebijakan. Dari hasil Pemantauan, evaluasi dan kajian kebijakan ini nantinya digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan dan akan menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur di bidang perhubungan. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi yang lebih baik dan lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah yang berkaitan dengan urusan perhubungan. Selain menelaah Renstra Kementerian perhubungan, sebagai acuan penyusunan Renstra, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar juga menelaah Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Dengan mengacu pada Renstra Kementrian Perhubungan dan Visi Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta tugas Pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, maka dalam Menyusun Renstra, Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun kedepan mempunyau tujuan “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk mengembangkan Daya Saing ekonomi dan Kesejahteraan” Untuk menunjang tujuan tersebut diatas, Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur telah menentukan sasaran Program kegiatan, yaitu “ Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan serta Mewujudkan Keselamatan, Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Angkutan Darat, Laut dan Udara”. Dengan mengacu pada hasil telaahan renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar dalam menyusun renstra mengedepankan program pemerataan sarana dan prasarana perhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 46

keamanan dan keselamatan berlalu lintas selama lima tahun ke depan. NO RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RENCANA STRATEGIS PERMASALAHAN DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN INFORMATIKA KOTA DAN LLAJ BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Belum terpasang Belum optimalnya prasana dan sarana secara menyeluruh sarana dan prasarana untuk mendukung yang dibutuhkan. peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan sektor transportasi

1.

Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal

2.

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah

Terbatasnya aksesibilitas ke wilayah kepulauan dan wilayah terpencil

Belum meratanya jalur angkutan umum yang menjangkau seluruh wilayah Kota Blitar

3.

Meningkatkan peran Pemerintah Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat dalam penyediaaan infrastruktur sektor

Upaya untuk mendorong peran serta semua pihak dalam penyediaan prasarana dan sarana transportasi telah dilakukan dengan berbagai upaya.

Kecilnya minat masyarakat terhadap angkutan umum menyebabkan sulit berkembangnya usaha di bidang transportasi


Hal : 47

transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi 4.

Peningkatan Kualitas SDM transportasi dan melanjutkan retrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

5.

3.3.2

Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dibandingkan kebutuhan dan Permasalahan “the right man on the right job”

Keterbatasan SDM yang Kompeten di bidang transportasi.

Terbatasnya kapasitas untuk pengembangan teknologi

Perkembangan teknologi belum diikuti secara menyeluruh pada Pengujian Kendaraan Bermotor.

Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kominfo dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Bidang Kominfo Dishubkominfo Kota Blitar dengan Renstra Kementerian Kominfo sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun Renstra Kementerian Kominfo memuat Visi dan Misi sebagai berikut : VISI

:

“Terwujudnya

Indonesia

yang

berdaulat,

mandiri,

dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong“.


Hal : 48

Upaya

untuk

mewujudkan

visi

tersebut

melalui

7

misi

pembangunan nasional yaitu: 1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;dan 6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta 7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Visi misi dari kementerian kominfo dapat dijadikan acuan atau gambaran tentang apa dan bagaimana pencapaian suatu program di daerah. Karena visi misi tersebut telah berdasarkan kajian dengan mempertimbangkan sampai

merauke,

keadaan dari

masyarakat

perkotaan

Indonesia

sampai

dari

pedesaan

sabang

dan

lain

sebagianya. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan yaitu selarasnya visi misi di tingkat pusat dengan di daerah, oleh sebab itu alangkah baiknya juga melihat visi misi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah. Adapun visi dan misi Dinkominfo Prov Jawa Timur sebagi berikut : VISI : " Terwujudnya Penyebarluasan

Informasi dan Pelayanan Publik

melalui TIK di Jawa Timur" MISI: 1. Meningkatkan

kapasitas

layanan

penyebaran

informasi,

memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.


Hal : 49

2. Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan

pos

dan

telekomunikasi

serta

pemanfaatan

jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Melihat dari visi dan misi baik di Kementerian Kominfo maupun Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan penyelarasan serta penyesuaian di tingkat Kota Blitar. No

Rencana Strategis Provinsi Jawa Kota Blitar Timur Pengelolaan Implementasi kearsipan e-Government dalam bentuk edi Jawa Timur Goverment belum optimal

Nasional

Dishubkominf o Terwujudnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

1.

Menuju era digitalisasi broadband dari sistem analog

2.

Keterbuka an informasi

Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Kemitraan dan partisipasi masyarakat untuk pengawasan penyelenggaraa n pelayanan publik dan pembangunan daerah

Optimalisasi peranan PPID dan ULPIM

3.

Masalah keamanan Informasi

Pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam penyebarluasa n informasi

Teknologi Informasi mendorong partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

Peningkatan fungsi KIM dan Telecenter

3.4

Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup 3.4.1 Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup dalam Urusan Perhubungan RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 50

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan

Informatika

Kota

Blitar

dalam

menghadapi

perubahan lingkungan strategis. Dan bila ditinjau dari Rencana tata ruang wilayah, dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

di

bidang

perhubungan,

komunikasi

dan

Informatika

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, ada beberapa faktor penghambat maupun pendorong dalam melaksanakan tanggung jawabnya, adapun faktor-faktor tersebut dapat diuraikan melalui tabel berikut : Tabel. 3.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian No Lingkungan Hidup Strategis 1 2 1. Pengembangan, Penigkatan dan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

Faktor Penghambat Pendorong Permasalahan

3 Partisipasi Masyarakat terhadap perkembangan transportasi kurang maksimal Banyaknya kendaraan bermotor yang belum memenuhi standar emisi gas buang

2.

Standarisasi emisi gas buang pada kendaraan bermotor

3.

Penurunan Besarnya Konsumsi Daya konsumsi daya Listrik listrik yang digunakanpada

4 Kurang optimalnya informasi tentang transportasi kepada masyarakat Uji emisi hanya berlaku untuk kendaraan umum

5 Tatanan Transportasi Lokal

Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan secra

Trafific Light, Warning Light dan PJU yang mengguakan

Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor


Hal : 51

fasilitas perlengkapan jala

konvensional

Solar Cell

3.4.2 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup dalam bidang komunikasi dan informatika. Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan bidang Kominfo pada Dishubkominfo Kota Blitar dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Bila ditinjau dari dari Rencana Tata Ruang Wilayah, melaksanakan berdasarkan menjalankan

urusan asas

pemerintahan

otonomi

tanggung

Bidang Kominfo mempunyai tugas dan

jawabnya

daerah

tugas

dibidang

Kominfo

pembantuan.

terdapat

beberapa

Dalam faktor

penghambat dan pendorong sebagai berikut :

Tabel 3.9 Permasalahan Pelayanan Dishubkominfo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Faktor Rencana Tata Permasalahan Ruang Wilayah No Pelayanan terkait Tugas dan Penghambat Pendorong SKPD Fungsi SKPD 1 2 3 4 5 Adanya Kebutuhan 1. Pemasangan FO di Belum pentahapan jaringan Kota Blitar tercakupnya anggaran internet untuk seluruh pemasangan e-Gov sangat wilayah FO mendesak dengan FO secara serentak Kebutuhan Belum 2. Penyusunan Cell Permohonan masyarakat adanya Plan di Kota Blitar rekomendasi akan layanan kajian pendirian aturan baru telekomunikasi menara di cukup besar luar Cell Plan terkait Cell Plan terhadap lingkungan sekitar


Hal : 52

3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis.

3.5.1

Penentuan Isu-isu Strategis urusan Perhubungan

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 20162021 dalam bidang perhubungan antara lain : 1. Belum Meratanya Pemasangan Perlengkapan Jalan. Pemasangan sarana dan prasarana perlengkapan jalan di Kota Blitar sampai dengan saat ini belum mencapai 100%, dalam rangka peningkatan keselamatan dan keamanan berlalu lintas, kami

selaku

prasarana program

dinas

teknis

perlengkapan pemerataan

manfaatnya

akan

yang

jalan

menangani

memandang

perlengkapan

dapat

langsung

jalan

sarana perlu

adanya

yang

bersentuhan

dan mana

dengan

pengguna jalan di Kota Blitar. 2. Berkurangnya Minat Masyarakat Terhadap Angkutan Umum. Kurang optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum serta minimnya armada angkutan umum membuat masyarakat enggan menggunakan jasa angkutan umum. Dampak dari permasalahan ini adalah meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya. Bila hal ini kita biarkan, maka dengan semakin bertambahnya kendaraan pribadi di jalan raya maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kemacetan lalu lintas pada ruas jalan di Kota Blitar. 3. Belum Terhubungnya Antar Moda. Pertumbuhan ekonomi yang semakain pesat menuntut gerak masyarakat

di

bidang

ekonomi

semakain

lincah,

untuk

mengantisipasi pertumbuhan ini perlu adanya interkoneksi antar moda di Kota Blitar yang dapat mendukung pergerakan masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Saat ini di Kota

Blitar

belum

ada

trayek

angkutan

umum

yang

menghubungkan moda satu dengan moda lainya, hal ini bisa menjadi penghambat masyarakat untuk melakukan pergantian moda transportasi dalam menunjang aktifitas sehari-hari. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 53

4. Belum Optimalnya Kinerja Ruas Jalan. Pertumbuhan dan pertambahan kendaraan di Kota Blitar semakin pesat, sementara kapasitas jalan di kota blitar bisa dibilang tetap atau tidak mengalami perubahan. Dengan tidak sebandingnya perkembangan antara pertumbuhan kendaraaan dengan perkembangan kapasitas ruas jalan, maka hal ini akan mengurangi nilai dari kinerja ruas jalan yang ada di Kota blitar. 3.5.2

Penentuan Isu-isu Strategis urusan komunikasi dan Informatika.

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2016-2021 urusan Kominfo pada Dishubkominfo Kota Blitar antara lain : 1. Terwujudnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Adanya kemajuan teknologi hendaknya dapat mempermudah pelayanan

pemerintah

kepada

masyarakat.

Utamanya

kemajuan dibidang TI, dimana perangkat ini dapat diakses guna optimalisasi pelayanan. Oleh sebab itu, berdasar tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan

yang optimal maka

pelayanan publik berbasis TI harus ditingkatkan. 2. Optimalisasi peranan PPID dan ULPIM Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009, telah membuka kran keterbukaan informasi publik serta optimalisasi pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua aturan tersebut, maka pembentukan PPID dan ULPIM sangat tepat. Karena keduanya selain sebagai penyedia informasi publik juga sebagai penampung aduan layanan untuk perbaikan kedepan. 3. Peningkatan fungsi KIM dan Telecenter Pelibatan

masyarakat

dalam

penyebarluasan

kebijakn

pemerintah seperti Kelompencapir pada masa orde baru sangat efisien. Sesuai perkembangan jaman, model kelompencapir bermetamorfosi menjadi Kelompok informasi Masyarakat (KIM). Adanya kelompok ini dapat mengintensifkan tersampaikannya informasi

kepada

masyarakat.

Apalagi

saat

ini

terdapat

Telecenter yang mempunyai peranan kurang lebih sama RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 54

dengan KIM, akan tetapi Telecenter ini lebih mengedepankan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam peranannya.


Hal : 55

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Penentuan

tujuan

Rencana

Strategis

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar. Karena RPJMD tersebut merupakan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) Kota Blitar yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sehingga untuk kelanjutan dari RPJP memerlukan RPJMD yang penyusunannya

melibatkan

pihak-pihak

terkait.

Dimana

dalam

RPJMD tersebut disebutkan misi, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kota Blitar untuk enam tahun yang akan datang mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Misi, tujuan serta sasaran tersebut dituangkan pada tujuan serta sasaran jangka menengah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga dengan berpedoman pada poin-poin tersebut, maka kesinambungan program kegiatan pada SKPD dapat berjalan dan tercapai sesuai dengan perencanaan. Adapun untuk Tujuan Jangka Menengah Urusan Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika disampaikan pada tabel 4.1, sedangkan Sasaran Jangka Menengah Urusan Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika disampaikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :


Hal : 56

Tabel 4.1 Tujuan Jangka Menengah Urusan Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika

No 1 1.

2.

Tujuan

Indikator Tujuan 2 3 Meningkat Presentase kan kinerja prasarana dan pelayanan fasilitas Transporta perhubung si an dalam kondisi baik

Target Tujuan 4 93 %

Prosentas e SKPD yang melaksana kan integrasi aplikasi eGovernme nt

100 %

Meningkat kan penerapan eGovernme nt

Sasaran

Indikator Sasaran 5 6 Meningka Prosentase panjang tkan jalan yang kualitas dilengkapi sarana kelengkapa dan n jalan prasarana yang perhubun berkeselam gan atan Meningka Prosentase SKPD yang tkan pelayanan mempunyai epublik terhadap Governmen t eGovernme terintegrasi nt


Hal : 57

2016 7 75 %

Target 2017 2018 2019 8 9 10 80 % 85 % 90 %

2020 11 90 %

2021 12 90 %

10 %

20 % 30 %

50 %

60 %

40 %


Hal : 58

Tabel 4.2 Sasaran Jangka Menengah Urusan Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Rumus

1 1.

2 Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi umum perkotaan Meningkatkan penyelenggara an lalu lintas yang tertib, aman dan lancar Meningkatkan pelayanan publik terhadap eGovernment Meningkatkan Akses Informasi

3 Prosentase panjang jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan Load Factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan

4 Ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan berkeselamatan /Jumlah Ruas Jalan x 100 %

2.

3.

4.

5.

Peraihan Wahana Tata Nugraha

2016 5

Target Kinerja Sasaran Tahun ke2017 2018 2019 2020 2021 6 7 8 9 10

75%

80%

85%

90%

90%

95%

70%

71%

72%

73%

74%

75%

WTN

WTN

WTN

WTN

WTN

WTN

Penumpang Angkutan Umum / Kapasitas Kendaraan Umum x 100%

WTN

Prosentase SKPD yang mempunyai eGovernment terintegrasi

SKPD pelaksana integrasi aplikasi e-Gov X 100% SKPD

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Rata-rata kecepatan Update informasi di Website Resmi di Pemerintah Daerah

Update Informasi di Website Resmi Pemda X 100% (Dalam Kurun Waktu Yang Ditentukan)

90%

100%

100%

100%

100%

100%


Hal : 59

4.2.2 STARTEGI KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bidang Kominfo adalah strategi dan kebijakan Bidang Kominfo Dishubkominfo Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dishubkominfo Kota Blitar yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dishubkominfo Kota Blitar menunjukkan bagaimana cara Dishubkominfo Kota Blitar mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dishubkominfo Kota Blitar dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dishubkominfo Kota Blitar. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dishubkominfo Kota Blitar selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dishubkominfo Kota Blitar bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dishubkominfo Kota Blitar. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dishubkominfo Kota Blitar mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan

strategik

tidak

saja

mengagendakan

aktifitas

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemenfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dishubkominfo Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Blitar. Dalam pemilihan

strategi

dimaksud

menggunakan

analisa

SWOT

sebagaimana tabel 4.3 serta tabel 4.4 berikut ini :


Hal : 61

Tabel. 4.3 Matrik SWOT Urusan Perhubungan Kekuatan (S) INTERNAL EKSTERNAL

Peluang (O) -

Adanya Renstra Kemenhub dan Renstra Dishub & LLAJ Propinsi Jatim Adanya Dokumen RPJMD Dinamika Perkembangan Teknologi terbaru di bidang Perhubungan Adanya Partisipasi dan Kepedulian Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan Adanya Tuntutan Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Perhubungan

-

Belum meratanya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan. Belum Optimalnya Penggunaan Angkutan Umum bagi Masyarakat Belum terintegrasinya hubungan antar moda angkutan Belum maksimalnya kinerja beberapa ruas jalan

Adanya Perda Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan yang jelas mengenai Tugas, pokok dan Fungsi masing masing Bidang Tersedianya SDM, Sarana, Prasarana dan Pendanaan di Bidang Perhubungan. Adanya Peraturan Pelaksanaan Pendukung di Bidang Perhubungan.

-

STRATEGI S+O -

Tantangan (T) -

Kelemahan (W)

STRATEGI W+O

Mempedomani Renstra Kemenhub dan RPJMD sebagai bahan acuan Meningkatkan patisipasi masyarakat di dalam peningkatan pelayanan perhubungan Mempedomani Peraturan Pelaksanaan Pendukung di Bidang Perhubungan

-

STRATEGI S+T -

Meningkatkan kemampuan SDM Pengetahuan Teknologi terbaru di bidang Perhubungan. Meningkatkan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Perhubungan Tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan Jasa Perhubungan.

STRATEGI W+T

Sinkronisasi kebutuhan fasiltias, sarana dan Prasarana Perhubungan Meningkatkan Koordinasi, sinkronisasi dan Sinergitas hubungan antar moda angkutan Meningkatkan Koordinasi Peningkatan Pelayanaan Angkutan umum


Kurangnya tenaga teknis di bidang Perhubungan. Belum Optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi antar bidang. Belum Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi masing – Masing Bidang.

Hal : 62

-

Meningkatkan Pemerataan kebutuhan Fasilitas, sarana dan Prasarana Perhubungan Meningkatkan kinerja Pelayanan Angkutan Umum Meningkatkan Keterpaduan antar moda transportasi. Meningkatkan kinerja Lalu Lintas Jalan

Tabel. 4.4 Matrik SWOT Urusan Komunikasi dan Informatika Internal -

Eksternal

-

Peluang (O) Pengembangan e-Gov telah ada payung hukumnya Desain situs Web milik pemerintah dapat dioptimalkan Jaringan internet dan intranet dapat difasilitasi dengan Wi Fi Hot Spot pro Rakyat Banyaknya pilihan hardware dan software Banyaknya orang lulusan TIK Semakin banyak orang sadar manfaat informasi publik

-

-

Adanya Perwali Kota Blitar No. 45 Tahun 2013 tentang Pengembangan E-Government dilingkungan Pemkot Blitar Adanya situs Web milik pemerintah Tersedianya jaringan internet dan intranet Tersedianya hardware dan software Adanya personil yang menangani e-Gov Adanya keterbukaan informasi publik

-

Belum optimalnya pelaksanaan Perwali Kota Blitar No. 45 Tahun 2013 tentang Pengembangan E-Government dilingkungan Pemkot Blitar Desain Web milik pemerintah masih monoton Terbatasnya jaringan internet dan intranet Kurang terpeliharanya hardware dan software Terbatasnya personil yang menangani e-Gov Belum siapnya personil yang menangani KIP

STRATEGI S+O -

Tantangan (T) Penyesuaian aturan dengan tuntutan jaman dan kebutuhan masyarakat Adanya Hecker yang dapat merusak web pemerintah Semakin terjangkaunya biaya internet - Adanya hardware dan software palsu - Terbatasnya orang ahli TIK yang bergabung di Pemerintah - Pengguna informasi publik paham aturan

Kelemahan (W)

Kekuatan (S)

STRATEGI W+O

Pengembangan e-Gov dapat diteruskan karena ada payung hukumnya Desain dapat dibuat lebih menarik Internet dan Intranet dapat mengoptimalkan pengembangan e-Gov Pemilihan jenis hardware dan software dapat disesuaikan kebutuhan Orang yang ahli TIK dapat direkrut dalam pengembangan e-Gov Fasilitasi KIP dengan saluran resmi

-

Terapkan e-Government di tiap SKPD Desain web bisa dipesankan lewat pihak ketiga/ rekanan Perlu adanya penambahan jaringan internet dan intranet Lakukan pemeliharaan/ atau penggantian hardwaredan Software yang rusak Rekrut orang lulusan TIK untuk pengembangan e-gov Siapkan personil yang kompeten untuk pelayanan KIP

STRATEGI S+T -

STRATEGI W+T

Bila diperlukan penyesuaian aturan e-Gov dapat dilakukan Diperlukan pengamanan web pemerintah secara ekstra Tambah anggaran langganan internet Dalam pembelanjaan hardware dan software harus hati-hati Beri insentif yang menggiurkan pada ahli TIK yang bergabung pada pengembangan e-Gov Buka akses keterbukaan informasi publik


Hal : 63

-

Penyesuaian aturan pengembangan e-Gov harus berdasarkan kajian mendalam Tim Buat desain web pemerintah yang menarik dan tingkat keamanan yang tinggi Sediakan jaringan internet dan intranet di wilayah Kota Blitar Lakukan pemeliharaan rutin dan gunakan hardware dan software asli Usulkan penambahan personil yang menangani E-Gov Personil harus siap terbuka

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan di atas maka untuk mencapaiannya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan urusan Kominfo Dishubkominfo Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (tabel 4.8): Tabel 4.8 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Perhubungan serta Komunikasi dan Informatika Dishubkominfo Kota Blitar Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan

Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan Peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan

Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi umum

Meningkatkan penerapan eGovernment

Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar Meningkatnya pelayanan publik terhadap eGovernment Meningkatnya akses informasi

Peningkatan Kinerja Lalu Lintas Jalan Penerapan EGovernment di SKPD

Akses keterbukaan informasi publik

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pelayanan angkutan terminal yang memadai Penerapan Menejemen dan Rekayasa Lalu Lintas Integrasi layanan pemerintah dan layanan publik Penyediaan saluran akses informasi publik


Hal : 64

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar,pada rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang diharapkan menjadi pedoman terukur pada kurun 5 tahun ke depan, terdapat dua tujuan yaitu meningkatkan kinerja pelayanan transportasi dan meningkatkan penerapan e Goverment. Dari dua tujuan tersebut lebih lanjut diuraikan ke dalam lima sasaran sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perhubungan

2.

MeningkatkanKualitas Pelayanan Transportasi Umum Perkotaan

3.

MeningkatkanPenyelenggaraan Lalu Lintas Yang Tertib, Aman Dan Lancar

4.

Meningkatkan Pelayanan Publik terhadap E-Government

5.

Meningkatkan Akses Informasi Dari sasaran pertama “Meningkatkan Kualitas Sarana Dan

Prasarana Perhubungan” dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yaitu : 1. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 1.1.

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu-Rambu lalu Lintas

1.2.

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Listrik

2. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 2.1.

Kegiatan Pengadaaan CCTV

2.2.

Kegiatan Pengadaan Penerangan Jalan Umum

2.3.

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

2.4.

Pengadaan Marka Jalan

2.5.

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK)


Hal : 65

Sasaran kedua “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Umum Perkotaan” dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut: 1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.1.

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan.

1.2.

Kegiatan Fasilitasi Operasional Terminal

1.3.

Kegiatan

Temu

Wicara

Pengelola

Angkutan

Umum

Guna

Meningkatkan Keselamatan Penumpang 1.4.

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.5.

Fasilitasi Operasional Angkutan Sekolah

2.

PROGRAM

PENINGKATAN

KELAIKAN

PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR 1.1.

Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1.2.

Kegiatan Fasilitasi Operasional Pelayanan Pengujian Kendaraan Bemotor Sasaran ketiga “Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas Yang

Tertib, Aman Dan Lancar” dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 1.1. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya 1.2. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan 1.3. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 1.4. Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar Dan Prosedur Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas 1.5. Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan 1.6. Fasilitasi Pengamanan Lalu Lintas 2. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran 2.1.

Fasilitasi Peningkatan Kinerja Juru Parkir

2.2.

Pembinaan Dan Sosialisasi Perparkiran


Hal : 66

Untuk sasaran ke empat “Meningkatkan Pelayanan Publik terhadap E-Government” dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut : 1.

Program

Pengkajian

dan

penelitian

bidang

informasi

dan

komunikasi. 1.1.

Pengkajian Dan PenelitianBidangInformasi Dan Komunikasi

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.1. Pengembangan Sistem Informasi 1.2. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 1.3. Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE) 3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi 1.1. Fasilitasi Pembinaan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. 1.2. Pembinaan

dan

Pengembangan

Jaringan

Komunikasi

dan

Informasi 4. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik 4.1. Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Sasaran ke lima “Meningkatkan Akses Informasi” diuraikan pada program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 1.1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1.2. Penyebarluasan

Informasi

Yang

Bersifat

Penyuluhan

Bagi

Masyarakat 1.3. Fasilitasi Operasional LPPL Radio Mahardhika FM 1.4. Program Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Bidang Kominfo 1.5. Pengadaan Sarana Media Informasi 1.6. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi


Hal : 67

1.7. Fasilitasi Unit Layanan Pengaduan Dan Informasi Masyarakat (ULPIM) Untuk

urusan

administrasi

umum

pada

Dinas

Perhubungan

Komunikasi Dan Informatika Kota Blitar terdiri dari program dan kegiatan sebagai berikut : a)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya air danListrik 3. Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional 4. PenyediaanAlatTulis 5. PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan 6. PenyediaankomponenInstalasiListrik/ Penerangan/ Bangunan Kantor. 7. PenyediaanPeralatanRumahTangga 8. PenyediaanBahanBacaandanPeraturanPerundangundangan 9. PenyediaanMakanandanMinuman 10. Rapat – RapatKoordinasidanKonsultasiDalamdanLuar Daerah b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 4. Pengadaan Peralatan Gedung kantor 5. Pengadaan Mebelair 6. Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. 9. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor. c)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya.


Hal : 68

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah Dan Hari Besar Nasional 2. Penyebarluasan Informasi Program/ Kegiatan SKPD e)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan. 1. Penyusunan Laporan Capaiann Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3. Penyusunan Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Dari program dan kegiatan pada rencana strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Blitar ditetapkan pendanaan indikatif selama lima tahun yang digunakan sebagai acuan pendanaan setiap tahunnya. Adapun indikator kinerja dan pendanaan indikatif ditampilkan dalam matriks sebagai berikut :


Hal : 69

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan/ atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya indikator kinerja yang jelas. Dimana indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Berpedoman pada RPJMD Kota Blitar 2016 – 2021, Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika merumuskan Indikator Kinerja yang digunakan sebagai pedoman selama 5 tahun ke depan. Adapun indikator kinerja SKPD tahun 2016 – 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut: TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KONDISI KINERJA

KONDISI

PADA NO

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KINERJA

AWAL

PADA

RPJMD

AKHIR RPJMD

TAHUN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

1

2

3

4

5

75%

80%

85%

90%

90%

95%

95%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

60%

TAHUN 0 Prosentase prasarana dan 1

fasilitas perhubungan dalam kondisi baik Prosentase SKPD yang

2

melaksanakan integrasi aplikasi egovernment


Hal : 70

BAB VII PENUTUP Naskah Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar Tahun 2016-2021 ini merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar. RENSTRA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota

Blitar

disusun

dalam

rangka

menjaga

kesinambungan

pembangunan daerah, khususnya sektor transportasi, komunikasi dan informatika serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar. Dalam hal ini ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1.

Seluruh

unit

kerja

di

lingkungan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar tahun 2016-2021, 2.

Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar dijadikan acuan dan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan mulai 2016 sampai dengan 2021 bagi unit kerja

di

lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar . 3.

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar, masingmasing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

Kota

Blitar

berkewajiban

melaksanakan

pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra dalam keterkaitannya dengan rencana kerja Dinas tahun 2016 – 2021. Apabila

dikemudian

hari

terdapat

perubahan

peraturan

perundangan tentang perangkat daerah dan struktur organisasi dan RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR 2016 – 2021

Hal : 71

tata kerja, maka akan dilakukan perubahan terhadap Renstra dengan pengacu pada peraturan perundangan yang baru.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR

Drs. HAKIM SISWORO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19690908 198809 1 001


Hal : 72

Tabel 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021

8

10

12

2

12

45.550.409.000 408.600.000 164.500.000 2.287.309.000 42.690.000.000 22.955.030.000 0

0

4

12

963.950.000

0

0

0

458.350.000

0 6

100

6

8.051.259.000

0

0

Kali

0

Jumlah Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

431.259.000

4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

3

7.620.000.000

16

4

4.496.000.000

7 1.07.01

3

96

0

1

3

0

90

0

0

0

209.750.000

0

3

88.250.000

Unit

0

100

Jumlah Pemeliharaan diterminal Barang/Cargo

7.837.000.000

3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan

0

16

0

7 1.07.01

0

412.000.000

1

0

7.425.000.000

13,64

4.209.700.000

13,64

96

0

%

0

90

0

Prosentase Siswa yang Mengikuti Sosialisasi

0

92

202.500.000

2 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan*

89

87,5

90

0

83.600.000

16

0

85

95

7 1.07.01

7.639.000.000

1

0

0

24

85

0

15

82,5

0

0

389.000.000

Kali

81

0

7.250.000.000

Prosentase Pembinaan dan Operasi Angkutan

0

0

3.991.360.000

1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan raya*

80

0

0

16

0

0

7 1.07.01

22

196.700.000

1

21 93

78.200.000

50

20

80

45

19 93

7.265.400.000

%

18

0

Prosentase Prasarana dan Fasilitas Terminal dalam Kondisi Baik

17 89,75

0

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

16

365.400.000

16

15 87

6.900.000.000

7 1.07.01

1

14

3.680.600.000

78

13 83,75

0

75

12

0

%

Rp.

184.500.000

Prosentase Penerangan Jalan Umum dalam Kondisi Baik

Target

74.500.000

6 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan listrik

7 1.07.01

Rp.

70

15

1

Target

7.094.800.000

77,5

Rp.

0

75

15

Target

0

%

7 1.07.01

0

Rp.

344.800.000

5 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu Prosentase Rambu Lalu lintas lalu-lintas dalam Kondisi Baik

1

Jumlah Pemeliharaan terminal barang(Cargo)

Target

6.750.000.000

3

15 15 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan *

0

2021

Rp.

3.446.800.000

3

7 1.07.01

Prosentase peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

2020

Target

0

Unit

1

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor *

2019

Rp.

170.500.000

90

15

2018

70.800.000

87

7 1.07.01

11 80,5

60

%

1

10 7.662.950.000

9 77,75

15

Target

408.600.000

8 75

4 7 1.07.01

Kondisi pada Unit Kerja SKPD Akhir Periode Penanggungjawab Renstra (2021)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2017

164.500.000

7 %

1

344.850.000

5 6 PROGRAM REHABILITASI DAN Prosentase prasarana dan PEMELIHARAAN PRASARANA DAN Fasilitas LLAJ dalam keadaan FASILITAS LLAJ Baik

Satua Data n Capaia 2016 n pada Tahun Awal Perenc anaan Target Rp. (2015)

6.745.000.000

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

3.484.516.000

Program dan Kegiatan

139.800.000

3 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan

Kode

214.146.000

2 Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik

Indikator Sasaran

0

1 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi

Sasaran

63.000.000

Tujuan

23 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar

7 1.07.01

18

6 Pengadaan rambu-rambu lali lintas Prosentase Pengadaan rambu (DAK) lalu lintas (DAK)

%

10

20

0

0 0

0

30

0

40

0

50

0

60

0

70

70

874.000.000

1

0

19.905.000.000

100

48.570.000

100

705.160.000

%

100

16.722.088.800

Prosentase jalan yang memerlukan pengamanan lalu lintas

0

1.226.430.100

5 Fasilitasi pengamanan lalu lintas*

0

3.807.231.700

18

0

7.963.000.000

7 1.07.01

0

767.391.000

1

0

100

656.440.000

100

98

1.072.600.000

100

100

4,17

%

168.000.000

Prosentase jumlah jukir yang terfasilitasi

3.875.000.000

4 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Juru Parkir*

100

0

18

98

155.000.000

7 1.07.01

90

2.570.300.000

1

82

212.300.000

0

662.000.000

74

1.350.000.000

%

98

2530

0

Prosentase jalan yang diterangi penerangan jalan umum

100

53 Unit

0

3 Pengadaan Penerangan Jalan Umum

94

17 Bus, 14 Angko t 0

196.000.000

18

90

4,17

7 1.07.01

86

153.000.000

1

82

3.625.000.000

78

0

74

145.600.000

%

2.625.000.000

Prosentase Marka Jalan yang terpelihara

208.000.000

2 Pengadaan Marka Jalan

100

654.000.000

18

100

1.350.000.000

7 1.07.01

100

4 Unit

0

1

100

4 Unit

0

100

4 Unit

17 Bus, 14 Angkot

0

188.000.000

1930

0

4,00

Ramb u

143.000.000

1 Pengadaan Rabu-rambu lalu lintas Jumlah Pengadaan Ramburambu lalu lintas

5 Unit

3.430.000.000

18

12 Unit

0

14 Bus, 14 Angkot

0

7 1.07.01

0

11 Bus, 14 Angkot

143.460.000

1

11 Bus, 14 Angkot

2.929.400.000

4,84

22

205.400.000

8,82

21 12

644.000.000

%

20

1.700.000.000

Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

19 12

0

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

18

0

18

17 12

180.000.000

7 1.07.01

16

5,66

1

15 12

136.000.000

0

14

3.150.000.000

28

13 12

0

Unit

Rp.

135.600.000

Meningkatnya Pelayanan Umum dan Angkutan Sekolah Gratis

Target

2.916.000.000

8 Pembangunan Halte dan tempat Pemberhentian Angkutan Umum

Rp.

202.000.000

16

Target

638.000.000

7 1.07.01

Rp.

1.650.000.000

1

0

Target

0

6

Rp.

0

6

Target

176.000.000

Kali

2021

Rp.

5,36

Terlaksananya Temu Wicara Insan perhubungan dan Pembinaan Awak Kendaraan Umum Teladan

130.000.000

7 Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang *

2.950.000.000

16

2020

Target

0

7 1.07.01

11 Bus, 14 Angkot

125.500.000

Kend 4 Bus, 4 Bus, araan 14 14 Angkot Angkot

3.125.750.000

Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sekolah Gratis

12

198.250.000

6 Fasilitasi Operasional Angkutan Sekolah

11 12

625.000.000

16

10

Rp.

1.913.000.000

9 12

0

8 12

Target

2019

2018

164.500.000

1

7 Bulan



5,08

7 1.07.01

6 Peningkatan Pelayanan diterminal Barang/Cargo

144.000.000

1

5 5 Fasilitasi Operasional Terminal

2.875.000.000

16

48.570.000

4 7 1.07.01


2.555.638.800

1

3


200.480.100


584.231.700

Kode

767.391.000

2

Indikator Sasaran

656.440.000

1

Sasaran

168.100.000

Tujuan

23

%

100

0

1

7 1.07.01

20

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

Prosentase Kendaraan yang Lulus Uji Kendaraan

%

90

91

1

7 1.07.01

20

Unit

0

0

0 0 0

1 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

0

170.900.000

0

80.500.000

0 20

Jumlah Pengadaan Alat Uji

93 425.000.000

92

20

0

20

94

2

20

2

16,67

95

20

4

178.996.000

Prosentase Jalan yang memerlukan pengamanan lalu lintas

1.050.000.000

6 Fasilitasi Pengamanan lalu lintas

16,67

7.636.800.000

17

16,67

751.900.000

7 1.07.01

16,67

1.101.000.000

1

16,67

137.100.000

0

825.900.000

0

16,67 450.100.000

%

100

96

100

96

0

8

4.370.800.000

Prosentase Peningkatan Edukasi pendidikan edukasi lalu lintas anak usia dini

20

100

3.165.450.000

5 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

20

100

738.000.000

17

20

0

7 1.07.01

20

150.000.000

1

20

1.583.800.000

0

154.250.000

100

225.000.000

%

35.500.000

Prosentase Kajian atau Kebijakan Lalu Lintas

20

24

135.000.000

4 Penyusunan Norma, Kebijakan Standart dan Prosedur Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

20

11,3

98.600.000

17

20

935.450.000

7 1.07.01

20

13,64

24 Unit

560.750.000

1

20

24

0

0

0

0

225.000.000

%

1.599.650.000

3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Prosentase Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

13,64

152.350.000

17

13,64

222.000.000

7 1.07.01

13,64

29.800.000

1

13,64

11,3

165.000.000

0

24

0

95.500.000

13,64

24

15,64

935.000.000

%

14,77

0

955.500.000

Prosentase Siswa yang Mengikuti Sosialisasi

24

0

450.000.000

2 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

24

13,63

0

17

13,01

3 Unit

200.000.000

7 1.07.01

3 Unit

1.523.250.000

1

22

151.250.000

0

21 100

220.000.000

15

20

26.500.000

Jumlah Pembinaan dan Operasi Kali Angkutan

19 0

190.000.000

1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dijalan raya

18

90.500.000

17

17 0

845.000.000

7 1.07.01

16

688.750.000

1

15 0

208.000.000

14,48

14

0

18,78

13 0

250.000.000

%

Prosentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas

Rp.

1.491.450.000

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

Target

148.750.000

17

Rp.

218.000.000

7 1.07.01

Target

24.350.000

0

Rp.

165.000.000

18

Target

85.000.000

Unit

Rp.

850.350.000

Jumlah Pengadaan CCTV di Persimpangan

12

Target

535.450.000

8 Pengadaan CCTV dijalan-jalan protokol

11 0

2021

Rp.

80.000.000

18

10

2020

Target

0

9 100

0

8 100

225.000.000

1

7 %

1.438.650.000

7 1.07.01

6 Jumlah Kajian atau Kebijakan Lalu Lintas

Rp.

145.300.000

1

5 7 Penyusunan Norma, Kebijakan Standart dan Prosedur Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas*

Target

2019

2018

216.000.000

18



20.950.000

4 7 1.07.01


805.000.000

1

3


0


178.996.000

Kode

0

2

Indikator Sasaran

0

1

Sasaran

0

Tujuan

23

19

1

7 1.07.01

19

1

7 1.07.01

19

1

7 2.09.01

15

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1

7 2.09.01

15

1

7 2.09.01

1

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

13 92

14

15 93

16

17 94

18

19 95

20

21 95

22

100

100

1 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Juru Parkir

Prosentase Jumlah Juru parkir yang terfasilitasi

%

100

0

2 Pembinaan dan Sosialisasi Perparkiran

Jumlah Pembinaandan Sosialisasi perparkiran

Kali

0

0

Prosentase peningkatan penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi

%

75

75

1 Pembinaan dan pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi*

Jumlah Kelompok Informasi Masy (KIM), kelompok relawan TIK dan Telecencer

KIM

10

10

15

2

Jumlah Penyedia Jasa Pos, Titipan Warnet, Wartel, RAPI, ORARI tersosialisasi

Oran g

40

0

7 2.09.01

15

4 Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi*

Jumlah sistem informasi buah layanan pemerintahan berbasis TI yang terintegrasi pada SKPD

1

1

1

7 2.09.01

15

5 Fasilitasi Operasional LPPL Radio Mahardika FM

Jumlah penyebarluasan informasi (diseminasi) informasi melalui radio

bulan

12

12

1

7 2.09.01

15

6 Pengadaan Sarana Media Informasi*

Jumlah Hotspot Internet Gratis di Ruang Terbuka

buah

0

10

0

0

0

0

0

10

Jumlah Hospot Internet Gratis di area sekitar SKPD

buah

35

35

0

0

0

0

0

35

739.960.000 605.460.000 134.500.000 128.931.200

133.979.800

0

10

0

0

3

40

1 0

0

601.456.800

723.600.000 598.600.000 125.000.000

647.950.000

12

12 386.400.000

580.600.000 67.350.000 131.379.900 0

24

90

0

12 306.800.000

300.500.000

2

0

0

12

100

340.600.000

0

40

100

90

0

0

12 280.350.000

12

40

100

90

0

0 0

0

40

100

3

90 101.957.900

85

0

40

3

0

0

0

100

0

0

0

80

100

88.000.000

3

105.208.000

0

0

100

575.000.000

567.500.000

0 0

100

100 663.000.000

100 567.500.000

100

560.750.000

%

505.500.000

Prosentase Peningkatan Pelayanan Perparkiran

480.750.000

9 0

455.450.000

8 90

425.000.000

7 %

0

12

Target

6 Prosentase Peningkatan Operasinal Pelayanan Pengujian Kendaraan

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPARKIRAN

11 91

2021

23

2.427.450.000

7 1.07.01

10

Rp.

2020

3.342.010.000

1

5 1 Fasilitasi Operasional Pelayanan pengujian Bermotor

Target

2019

2018

2.927.160.000

20



414.850.000

4 7 1.07.01


50.174.000

1

3


519.495.000


1.877.942.000

Kode

50.174.000

2

Indikator Sasaran

519.495.000

1

Sasaran

263.292.000

Tujuan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

13 0

14

15 0

16

17 0

18

19 0

20

21 0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah NOC Jaringan FO, NOC Data Server dan mirror Data Server

buah

0

0

0

0

0

0

0

0

Prosentase permohonan informasi dan pengaduan yang terproses

%

98,45

100

100

100

100

100

100

100

Prosentase layanan panggilan darurat 112 yang terlayani

%

0

0

Bulan

12

12

19

%

13

57.000.000

3000 exp/900 artikel/6 0 media cetak/30 website

3000 exp/9 00artik el/60 media cetak/ 30 websit e 12

44

63

12

75

88

12

100

477.850.000

Prosentase tersediannya dokumen perencanaan, pengkajian, penelitian, dan pengembangan bidang komunikasi dan informasi

3000 exp/90 0artike l/60 media cetak/ 30 websit e 12

126.000.000

16

3000 exp/900 artikel/ 60 media cetak/3 0 website

80.000.000

7 2.09.01

3000 exp/90 0artikel /60 media cetak/3 0 websit e 12

472.300.000

1

0

3000 exp/90 0artike l/60 media cetak/ 30 websit e 12

124.500.000

15 16 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

0

72.000.000

7 2.09.01

0

467.000.000

0

1

Jumlah publikasi media Exp/a 3000 elektronik, Media non rtikel/ exp/90 elektronik, Media digital/Maya medi 0artikel a /60 cetak media /web cetak/3 site 0 websit e jumlah penyebarluasan Kali 9 informasi (Diseminasi) informasi melalui forum tatap muka

100

0

112.400.000

15 15 Penyebarluasan Infomasi Pembangunan Daerah

100

0

66.000.000

7 2.09.01

100

0

456.000.000

1

100

0

118.450.000

Jumlah SKPD yang melaksanakan UU KIP

100

60.000.000

15 14 Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*

100

100

336.610.000

0

121.280.000

0

2.321.150.000

0

596.700.000

0

381.471.000

buah

66.660.000

Jumlah terbangunnya video Teleconverence SKPD

60.800.000

0

59.750.000

0

58.500.000

buah

0

Jumlah terbangunnya Blitar Kota Pusat Kendali (BK-PK)

326.688.000

Target

9 0

7 2.09.01

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

2021

8 0

0

12

2020

7 %

1

11 0

Rp.

448.000.000

15 12 Fasilitasi Unit layanan Pengaduan dan Informasi masyarakat

10

Target

2019

2018

115.350.000

7 2.09.01

6 Prosentase Ketersediaan jaringan internet berkecepatan tinggi (fiber oprtic)



52.250.000

1

5


326.688.000

4

3


33.900.000


121.280.000

Kode

0

2

Indikator Sasaran

0

1

Sasaran

51.221.000

Tujuan

23

16

1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah**

0

0

0

0

0

0

381.471.000 1.289.000.000 1.289.000.000 562.800.000 562.800.000

3000 exp/90 0artikel /60 media cetak/3 0 website

80.000.000

3000 exp/90 0artikel /60 media cetak/3 0 websit e

225.000.000

Exp/a rtikel/ medi a cetak /web site

Jumlah penyebarluasan informasi daerah

0

160 107.905.000

7 2.09.01

0

0

40

12 500.200.000

1

0

225.000.000

12

148.750.000

12

0

0

10

120.000.000

kali

PROGRAM KERJASAMA Prosentase kegiatan yang INFORMASI DENGAN MAS MEDIA * dipublikasikan oleh media massa

10

0

3000 exp/9 00artik el/60 media cetak/ 30 websit e

400.800.000

16

40

90

28.750.000

7 2.09.01

40

40

30

90

10

30

0

80

72.000.000

0

222.000.000

0

80

10

40

2

0

1

2 Fasilitasi pembinaan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

75

12

40

2

2

222.000.000

orang

10

10.800.000

18

60

0

7 2.09.01

3

2

136.550.000

Jumlah unsur pimpinan dan aparatur SKPD yang memiliki kompentensi GCIO Tingkat Dasar dan Lanjutan

45

0 1

4

3

112.000.000

40

5

4

24.550.000

0

5

0

40

22

0

Oran g

21 16

66.000.000

Jumlah Penyedia Jasa Pos, Titipan Warnet, Wartel, RAPI, ORARI tersosialisasi

20

220.000.000

0

19 2

220.000.000

10

18

128.400.000

KIM

1 Pembinaan dan pengembangan Jumlah Kelompok Informasi jaringan Komunikasi dan Informasi Masy (KIM), kelompok relawan TIK dan Telecencer

17 2

109.600.000

30

16

18.800.000

20

15 2

0

%

14

0

18

Prosentase kompetensi TIK aparatur pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan pos telekomunikasi melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, fasilitasi pembentukan kelompok komunikasi sosial

13 3

60.000.000

7 2.09.01

4

Rp.

218.000.000

1

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

10

Target

218.000.000

18

buah

Rp.

118.600.000

7 2.09.01

Jumlah pengadaan dan jenis alat studio dan komunikasi

Target

104.000.000

1

4

Rp.

14.600.000

1 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

10

Target

0

17

buah

Rp.

0

7 2.09.01

Jumlah Pengadaan sarana, prasarana dan Fasilitas Bidang Kominfo

12

Target

52.250.000

1

11 4

216.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS KOMINFO

9 1

2021

Rp.

216.000.000

17

8 2

2020

Target

128.000.000

7 2.09.01

10

6 7 Jumlah dokumen kebijakan dan buah perencanaan TIK

Rp.

117.200.000

1

5 1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Target

2019

2018

0

16



51.221.000

4 7 2.09.01


188.000.000

1

3


188.000.000


10.405.000

Kode

10.405.000

2

Indikator Sasaran

500.200.000

1

Sasaran

400.800.000

Tujuan

23

Target

Rp.

13 0

14

15 0

16

17 0

18

19 0

20

21 12

22

Jumlah Hotspot Internet Gratis di Ruang Terbuka

buah

0

0

10

10

10

10

10

50

Jumlah Hospot Internet Gratis di area sekitar SKPD

buah

35

0

10

10

10

10

10

10

Prosentase Ketersediaan jaringan internet berkecepatan tinggi (fiber oprtic)

%

0

0

40

70

100

0

0

100

Jumlah terbangunnya Blitar Kota Pusat Kendali (BK-PK)

buah

0

0

Jumlah terbangunnya video Teleconverence SKPD

buah

0

0

0

10

10

10

10

40

Jumlah NOC Jaringan FO, NOC Data Server dan mirror Data Server

buah

0

0

1

1

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

1

7 2.09.01

19

3 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Jumlah Siste Informasi Layanan Buah Publik Berbasis TI yang terintegrasi pada SKPD

0

1

Jumlah Layanan Publik Berbentuk Aplikasi Android(APK) BK Cerdas

0

1

Buah

1

1

2

3

3

2

3

360.750.000 164.500.000

349.250.000 160.850.000

336.500.000 154.600.000

2

137.100.000

0

1

2

3

10

14

919.350.000

1

0

80

35.500.000

Jumlah sistem informasi buah layanan pemerintahan berbasis TI yang terintegrasi pada SKPD

0

80

160.750.000

2 Pengembangan Sistem Informasi

1

70

29.800.000

19

0

60

158.600.000

7 2.09.01

0

50

20.950.000

1

40

1.831.800.000

35

775.350.000

0

0

%

0

9 12

0

8 12

99.400.000

Rp.

26.500.000

1 Pengadaan Sarana Media Akses Informasi

Target

155.400.000

19

Rp.

0

7 2.09.01

Target

327.400.000

1

Rp.

7 kali

Prosentase Pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi dalam layanan pemerintahan dan layanan publik

12

Target

150.250.000

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

11 0

2021

Rp.

24.350.000

19

10

2020

Target

152.800.000

7 2.09.01

6 Jumlah penyebarluasan informasi (diseminasi) informasi melalui forum tatap muka

Rp.

0

1

5 2 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat**

Target

2019

2018

312.800.000

16



145.150.000

4 7 2.09.01


146.700.000

1

3


99.400.000


145.100.000

Kode

0

2

Indikator Sasaran

-

1

Sasaran

145.100.000

Tujuan

23

Rp.

Target

Rp.

13 40

14

15 70

16

17 100

18

19 0

20

21 100

22

Tanda * berarti nomenklatur Kegiatan hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur Kegiatan dalam Permendagri 59 Tahun 2007. Tanda ** berarti nomenklatur Program hanya digunakan pada tahun 2016, mengacu pada nomenklatur Program dalam Permendagri 59 Tahun 2007. Target Kegiatan/Program bertanda */** hanya berhenti pada tahun 2016 dan dilanjutkan dengan target pada nomenklatur Kegiatan/Program baru yang mengacu pada Urusan dan Sub Urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

0

60

245.775.060

0

215.225.068.520

20

55.240.000

20

245.775.060

Target

55.240.000

Rp.

52.250.000

Target

38.929.459.200

20

Rp.

52.250.000

0

12

Target

38.697.179.800

0

11 25

Rp.

49.000.000

SKPD

10

2021

Target

49.000.000

1 Fasilitasi Pejabat Pengelola Jumlah SKPD yang Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan UU KIP

9 5

2020

37.516.549.900

21

8 0

Rp.

46.750.000

7 2.09.01

7 %

Target

2019

2018

46.750.000

1

5 6 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase peningkatan KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK penyebarluasan informasi melalui pendayagunaan media informasi



35.680.707.900

21


42.535.000

4 7 2.09.01


42.535.000

1

3

TOTAL

Keterangan :


34.706.078.000

Kode

0

2

Indikator Sasaran

0

1

Sasaran

30.510.890.600

Tujuan

23

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BLITAR TAHUN

Recommend Documents