KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah dapat menyusun Rencana Kerja tahun 2017. Hal ini dimaksudkan guna menentukan arah dan pedoman yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan dan program serta kegiatan yang lebih jelas dan konkrit untuk mengevaluasi kinerja yang lebih kondusif. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2017 merupakan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan agar tepat sasaran
sebagai salah satu alat mengukur dan mengevaluasi
akuntabilitas kinerja. Kami sadar bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja
Tahun
2017 ini masih belum sempurna. Menyadari keterbatasan yang ada, maka kami berharap semua pihak dapat memberikan saran dan masukan demi sempurnanya penyusunan lebih lanjut.
Blitar, 06 Juni 2016 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
Drs. MUCHSON, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19630219 198903 1 007
ii
DAFTAR
ISI
KATA PENGANTAR
ii
DAFTAR ISI
iii
BAB I
PENDAHULUAN ..…………………..……………….………………….
1
1.1
Latar Belakang
…………….............................…………...
1
1.2
Landasan Hukum
………....……………………………….....
1
1.3
Maksud dan Tujuan …………………………………………..…
2
1.4
Sistematika Penyusunan
2
BAB II
.……………….....…………….….
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDAG KOTA BLITAR TAHUN LALU ...................................
4
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disperindag .………
4
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...……………………….....
5
2.3
Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ..............................................................................
BAB III
BAB IV
6
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal SKPD..………………..…
7
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..
8
TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN .......................………........
11
3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (RPJMN) .............
11
3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD........................
11
3.3
Program dan Kegiatan .....................................................
12
PENUTUP ......................................................…………………..…
16
4.1
Kesimpulan ...............……………………………….………....
16
4.2
Saran - Saran ......................…………………………….........
16
iii
Lampiran : 1. Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016
iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Pembangunan industri dan perdagangan jasa bertujuan untuk
meningkatkan
kemakmuran
dan
kesejahteraan
masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana,
sumberdaya
dan
hasil
budidaya
serta
dengan
memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian daerah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya serta meningkatkan
penguasaan
serta
mendorong
terciptanya
teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar pada tahun 2017 membuat
Rencana
Kerja
Tahunan
untuk
menghimpun,
menggerakkan dan mengembangkan potensi serta sumber daya yang
dimiliki
guna
dimanfaatkan
bagi
kepentingan
pembangunan dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dari segenap sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. 1.2.
LANDASAN HUKUM Penyusunan
Rencana
Kerja
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Kota Blitar Tahun 2017 ini berdasarkan pada: 1. Undang-Undang
No.
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah
Rencana Kinerja Tahunan 2017
1
4. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 1.3.
MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah : 1. Sebagai pedoman kerja para pelaksana program 2. Sebagai alat dan instrumen koordinasi bagi aparatur / lembaga terkait 3. Sebagai acuan penyelesaian pekerjaan sesuai program pada masing-masing
bidang
pada
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Kota Blitar pada Tahun 2017 4. Sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar pada Tahun 2017 5. Sebagai salah satu dokumen Perencanaan yaitu program kerja tahun berjalan Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan dan program serta kegiatan secara lebih jelas dan kongkret disertai
standart
pengukuran
yang
digunakan
untuk
mengevaluasi kinerja. 1.4.
SISTEMATIKA PENYUSUNAN Rangkaian
Rencana
Kerja
Tahunan
Tahun
2017
diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika
Rencana Kinerja Tahunan 2017
2
penyusunan
Rencana
Kerja
Tahunan
Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar BAB I
: EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN
PERDAGANGAN
KOTA
BLITAR TAHUN LALU Berisi evaluasi pelaksanaan rencana Kerja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja
Pelayanan
SKPD,
Isu-Isu
penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal SKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III : TUJUAN, SASARAN dan KEGIATAN Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD dan program kegiatan BAB IV : PENUTUP Berisi kesimpulan secara singkat dari bab-bab sebelumnya serta harapan-harapan yang diinginkan di masa depan
Rencana Kinerja Tahunan 2017
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDAG KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KERJA
DINAS
Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan,
evaluasi
merupakan
rangkaian
kegiatan membandingkan realisasi (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana. Evaluasi program harus diarahkan kepada pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan mulai dari tahap persiapan pelaksanaan sampai pada tahap pasca pelaksanaan, sehingga dapat
diketahui
sejauh
mana
mencapai
kinerja
tingkat
keberhasilan program didalam mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat
capaian
indikator
sasaran
itulah
yang
dapat
dijadikan ukuran keberhasilan atau kegagalan dari rangkaian proses perencanaan dan pelaksanaan program bahkan lebih dari pada itu tingkat capaian indikator sasaran tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban SKPD didalam
memenuhi
tuntutan
kebutuhan
dan
aspirasi
masyarakat. Berdasarkan realisasi program / kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 Disperindag Kota Blitar telah menetapkan 5 sasaran. Dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai visi dan misi Kota Blitar para pelaku usaha / IKM menghadapi beberapa permasalahan yaitu : a. Persaingan yang semakin ketat b. Rendahnya tingkat kepercayaan konsumen c. Adanya negara yang memberlakukan proteksi terhadap produk tertentu
Rencana Kinerja Tahunan 2017
4
Hal ini diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang mantab antar SKPD agar masalah-masalah yang mungkin timbul dapat teratasi secara komprehensif. Kebijakan / tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab adalah adanya perubahan produk perundang-undangan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan di daerah, maka secara proaktif masing-masing bagian / bidang melakukan koordinasi secara periodik dan berkesinambungan baik dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Blitar. Disamping aktif mengikuti perkembangan yang terjadi antara lain seperti dengan mengikuti bimbingan teknis, diklat, rapat koordinasi dan
sejenisnya
yang
difasilitasi
oleh
Pemerintah
dalam
menghadapi persaingan global perlu memberikan motivasi serta pelatihan yang berstandar nasional. 2.2.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Dalam melaksanakan program-program / kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra periode 2011 – 2015 secara global dapat dikatakan untuk tahun 2015 telah mencapai kinerja yang maksimal ditandai dengan telah dilaksanakannya program dan kegiatan secara tepat waktu walaupun masih terdapat
beberapa
faktor
penghambat
/
kendala
dalam
Kota
Blitar
pelaksanaan / perwujudan dari misi. Dinas
Perindustrian
mempunyai
tugas
dan
Perdagangan
menyelenggarakan
secara
operasional
sebagian kewenangan pemerintah dibidang Perindustrian dan Perdagangan dan Penanaman Modal. Layanan publik yang diberikan kepada masyarakat antara lain : 1. Pelayanan Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Pelayanan Rekomendasi Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) 3. Pelayanan Rekomendasi Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha PKL (SIPTU PKL) 4. Pelayanan Rekomendasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Rencana Kinerja Tahunan 2017
5
5. Pelayanan Rekomendasi Pendirian Tempat Penyimpanan Migas 6. Pelayanan Rekomendasi Ijin Lokasi Pendirian SPBU 7. Pelayanan Rekomendasi Pemberian Ijin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Migas 8. Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Industri (IUI) 2.3.
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berusaha untuk mewujudkan misi Kota Blitar yakni mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang meliputi perbaikan sosial dan kualitas lingkungan dengan jalan pelatihan, fasilitasi sarana produksi baik industri makanan / minuman, kerajinan, logam sandang dan
lain-lain
sesuai
dengan
pemerintahan
/
aspirasi
masyarakat. Ada beberapa faktor yang menghambat dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yaitu : - Kurang
memadainya
jumlah
tenaga
yang
menguasai
teknologi informasi - Kurang
sadarnya
masyarakat
Kota
Blitar
untuk
menggunakan produk khas Kota Blitar - Rendahnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi bagi IKM - Terbatasnya sarana dan prasarana IKM Dari
permasalahan
–
permasalahan
tersebut
dapat
menimbulkan dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah maupun terhadap capaian program nasional. Dengan selalu memperhatikan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang menjadi dasar perumusan kegiatankegiatan dengan strategi antara lain :
Rencana Kinerja Tahunan 2017
6
1. Mendorong
pertumbuhan
industri
untuk
penciptaan
lapangan kerja 2. Peningkatan nilai tambah dan produktivitas 3. Pengembangan lingkungan bisnis yang nyaman / kondusif 4. Mengembangkan IKM agar perannya setara dengan industri besar Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Tantangan : 1. Globalisasi pasar bebas 2. Persaingan yang semakin ketat 3. Menurunnya daya beli masyarakat 4. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi 5. Rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dalam negeri Peluang : 1. Terbukanya peluang pasar dalam dan luar negeri 2. Banyaknya komoditas unggulan yang dapat dikembangkan 3. Adanya
kemauan
menumbuhkembangkan
masyarakat usaha
dibidang
untuk industri
perdagangan 4. Berkembangnya teknologi Dengan
mengkaji
Perdagangan
Kota
Renstra
Blitar
Dinas
dapat
kita
Perindustrian prediksikan
dan bahwa
peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan dalam negeri, perbaikan iklim usaha, peningkatan daya saing ekspor, perbaikan iklim usaha serta peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dapat dicapai dengan optimal. 2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD Prioritas
program
yang
dititikberatkan
pada
ekonomi
kerakyatan diantaranya melalui pemberdayaan IKM terbukti mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Rencana Kinerja Tahunan 2017
7
Pertumbuhan kelompok perdagangan dan jasa dalam struktur PDRB Kota Blitar Tahun 2016 diprediksikan terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun proporsinya. Hal ini sejalan dengan peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa maupun penambahan dan peningkatan kualitas obyek wisata di Kota Blitar. Dalam
implementasinya
keberpihakan
pemerintah
Kota
Blitar pada ekonomi kerakyatan ini ditunjukkan antara lain melalui upaya fasilitasi dan pembinaan pada industri kecil dan menengah di Kota Blitar. Selain dari uraian diatas perlu disampaikan bahwa salah satu indikasi dari berkembangnya ekonomi kerakyatan adalah banyaknya pelaku usaha sektor informal termasuk diantaranya adalah PKL. Dengan penataan dan pembinaan secara terus menerus maka keberadaan PKL di Kota Blitar relatif tertata dan sampai saat ini belum sampai menimbulkan akses-akses negatif
seperti
yang
terjadi
di
kota-kota
besar
seperti
kemacetan dan kumuh. Diperkirakan ekonomi Kota Blitar akan tumbuh di atas angka pertumbuhan tahun 2016, sementara inflasi tidak akan jauh kenaikannya dibanding tahun sebelumnya. 2.5.
PENELAAHAN
USULAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
MASYARAKAT Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun pelaksanaan musrenbang baik tingkat RT / RW, Kelurahan, Kecamatan maupun forum SKPD a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RT / RW Musrenbang tingkat RT / RW merupakan penjaringan dan penggalian aspirasi masyarakat tingkat bawah (grass roots) yang dilaksanakan di tingkat RW. Dalam tahap ini dilakukan inventarisasi dan pembahasan berbagai bentuk usulan masyarakat untuk diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan Rencana Kinerja Tahunan 2017
8
nyata masyarakat dan bukan sekedar keinginan kelompok tertentu.
Dengan
musrenbang
tingkat
RT
/
RW
ini
diharapkan seluruh aspirasi warga masyarakat benar-benar dapat diakomodasikan dan disalurkan sehingga programprogram yang akan direncanakan betul-betul berdasarkan kebutuhan seluruh masyarakat. Diharapkan pada tahap ini telah
diperoleh
usulan
berkualitas yaitu
kegiatan
pembangunan
yang
benar-benar merefleksikan kebutuhan
masyarakat serta memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Musrenbang Kelurahan Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang di dalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT / RW di kelurahan
yang
bersangkutan,
tetapi
juga
kebutuhan-
kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan yang berbeda yang
diusulkan
lebih
lanjut
ke
musrenbang
tingkat
kecamatan. c. Musrenbang Kecamatan Musrenbang
Kecamatan
pembangunan
tahunan
adalah para
forum
pemangku
musyawarah kepentingan
(stakeholders) di tingkat Kecamatan untuk menentukan prioritas dan memantapkan usulan kegiatan pembangunan masing-masing Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sekaligus menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan dan Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan Rencana SKPD Kota pada tahun berikutnya.
Rencana Kinerja Tahunan 2017
9
Pada
musrenbang
Kecamatan,
usulan
dari
Kelurahan
diklasifikasikan dan didiskusikan sehingga akan didapatkan kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih bisa ditangguhkan pelaksanaannya. Formulasi yang sudah terpilih secara rinci kemudian disampaikan secara formal dalam forum SKPD agar terjadi sinkronisasi program / kegiatan dengan SKPD terkait. Pada musrenbang Kecamatan
peran
SKPD
melalui
perwakilannya
adalah
memberikan arahan dan mendetailkan usulan dari hasil Musrenbang Kelurahan dalam rangka memantapkan usulan dari masing-masing Kelurahan. d. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi / sub fungsi, kegiatan / sektor dan lintas sektor ) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas
kegiatan
pembangunan
hasil
musrenbang
Kecamatan dengan SKPD sebagai upaya untuk mengisi Rencana
Kerja
SKPD
yang
tata
penyelenggaraannya
difasilitasi oleh SKPD terkait, sehingga dalam pelaksanaan forum SKPD diharuskan menghadirkan perwakilan dari masing-masing
Kecamatan
dengan
membawa
hasil
Musrenbang Kecamatan. Pelaksanaan forum SKPD harus memperhatikan masukan kegiatan dari Kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun demikian dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan forum SKPD dapat tetap dilakukan. Jumlah forum SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan BAPPEDA, disesuaikan
dengan
volume
kegiatannya
dan
kondisi
setempat. Dalam Forum SKPD diharapkan terjadi proses sinkronisasi usulan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan SKPD pada tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja Tahunan 2017
10
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
3.1.
TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL (RPJMN) Penentuan dimaksudkan
isu
daerah
untuk
diwarnai
sinkronisasi
oleh
kebijakan
dan
nasional
menjamin
tujuan
pembangunan Nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh Daerah. Sehingga penentuan arah kebijakan Kota Blitar sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh Nasional. Isu demokratisasi yang cenderung melebihi porsinya, dimana masyarakat menuntut peran yang lebih besar dalam berbagai aspek pembangunan. Dengan struktur masyarakat yang masih belum terdidik secara merata, penerapan prinsip demokrasi di lapangan kerap tidak mengikuti pakem dan cenderung destruktif. Dengan ketimpangan sosial dan ekonomi yang belum terjawab sepenuhnya oleh keberhasilan pembangunan, memunculkan bahaya laten yang setiap waktu dapat dipicu baik oleh isu nasional maupun lokal. Perkembangan tuntutan pasar kerja dan persaingan industri dipasar global, dimana penggunaan teknologi dan informasi sebagai unggulan disamping faktor ekonomis, menuntut kebutuhan tenaga kerja disertai peningkatan kualitas produk unggulan yang menjadi andalan di Kota Blitar. Hal ini perlu dibarengi upaya yang serius dalam memberikan bimbingan, pemberian sarana/prasarana serta motivasi kerja kepada para pelaku usaha agar mantap dalam menghadapi pasar global. 3.2.
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar terus berusaha melakukan upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan jalan memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan SDM serta peningkatan kualitas dan kuantitas hasil industri dengan tujuan :
Rencana Kinerja Tahunan 2017
11
1. Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa 2. Pengembangan sistem dan jaringan informasi perdagangan 3. Fasilitasi perijinan pengembangan usaha 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri serta pemanfaatan sumber daya 5. Terfasilitasinya kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta serta kemudahan perijinan swasta 6. Meningkatnya
dan
memperluas
jaringan
Promosi/pemasaran
untuk meningkatkan Investasi 7. Meningkatnya wawasan dalam pengembangan investasi. Adapun sasaran / rencana kerja adalah : 1. Terciptanya perlindungan konsumen 2. Meningkatnya pengawasan / pemantauan barang beredar 3. Teridentifikasinya pertumbuhan PKL dan para pelaku usaha 4. Meningkatnya pemasaran hasil produk dan berkembangnya usaha para pelaku usaha 5. Meningkatnya jumlah investasi dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas produk 6. Terpenuhinya sarana untuk IKM untuk memperkuat jaringan kluster industri 7. Meningkatnya kualitas SDM dan produk-produk IKM 8. Meningkatnya akses dan peluang pasar produk IKM 9. Meningkatnya Investasi dan Penanaman Modal 3.3.
PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk
mendukung
dan
merealisasikan
program
kegiatan
dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar lintas SKPD bahkan direncanakan
lintas
Rencana Kinerja Tahunan 2017
wilayah,
sedangkan
penjabarannya
dapat 12
dijelaskan sebagaimana tertuang dalam matriks program lima tahunan sebagaimana tersusun pada daftar lampiran. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Blitar dituangkan dalam 11 (sebelas) program 42 (Empat puluh dua) Kegiatan dengan kebijakan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor d. Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perijinan
Kendaraan
dinas/Operasional e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan i.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
j.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga l.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
m. Penyediaan Makanan dan Minuman n. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan : a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pengadaan Mebeleur d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor f.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Rencana Kinerja Tahunan 2017
13
h. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor i.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
j.
Rehab Sedaang Berat Gedung Kantor
k. Rehab sedang Berat Taman/Tempat Parkir dan Lapangan 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. c. Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan : a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah b. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal ke Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha c. Fasilitasi Sertifikasi Produk Unggulan Daerah d. Penyusunan RUPM Penanaman Modal e. Perwal terkait Penanaman Modal 5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan kegiatan : a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa b. Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga perlindungan Konsumen 6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan : a. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Rencana Kinerja Tahunan 2017
14
7. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan) dengan kegiatan antara lain : a. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu 8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial a. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat di Bidang Perindustrian 9. Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan dengan kegiatan : a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 10. Program Peningkatan Kapasitas SKPD dengan kegiatan : a. Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional b. Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD 11. Program
Pembinaan
Lingkungan Sosial (Perdagangan)
a. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya yang
dapat
Mengentaskan
Kemiskinan,
mengurangi
Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Rencana Kinerja Tahunan 2017
15
BAB IV PENUTUP Sebagai penutup dari penulisan uraian Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dapat disajikan kesimpulan dan saran sebagai berikut : 4.1 KESIMPULAN 1. Rencana
Kerja
Perdagangan
Kota
Tahunan Blitar
Dinas tahun
Perindustrian
2017
disusun
dan
dengan
landasan perencanaan strategi Dinas dan mengacu pada strategi Pembangunan Daerah. 2. Rencana Kerja Tahunan merupakan perencaan pembangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar merupakan implementasi tugas dan fungsi yang harus dipedomani dan dipertanggungjawabkan. 3. Rencana Kerja Tahunan sebagaimana pada uraian BAB III beserta lampirannya merupakan detail pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu Tahun 2017 4. Rencana Kerja Tahunan dimaksud masih kurang sempurna apabila dibandingkan dengan aspirasi yang berkembang pada dinamika
masyarakat
utamanya
pelaku
industri
dan
perdagangan di Kota Blitar, namun demikian telah pula disesuaikan dengan anggaran dan skala prioritasnya. 4.2 SARAN – SARAN 1. Memperhatikan
percepatan
pemenuhan
kebutuhan
masyarakat dan mengingat rencana kerja dilakukan dengan kurun waktu satu tahun anggaran maka untuk mencapai tujuan sesuai dengan target masing-masing kegiatan perlu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. 2. Pada penyelenggaraan kegiatan dilapangan seringkali yang tersurat pada Rencana Kerja Tahunan tidak serta merta dapat di implementasikan secara sempurna apabila dicermati dari dimensi administrasi dan waktu sehingga monitoring dan Rencana Kinerja Tahunan 2017
16
evaluasi
dapat
memberikan
tawaran
solusi
untuk
mengantisipasi dan menyelesaikan kendala sesuai dengan keadaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemahaman peran personil yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan serta mempertanggungjawabkan Rencana Kerja Tahunan Dinas perlu terus mendapatkan motivasi dan perhatian serta pencerahan data secara riil agar mengetahui, memahami, melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.
Terlepas apapun juga disadari sepenuhnya bahwa penyusunan materi Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2017 ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh sebab itu diharapkan semua pihak utamanya staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dapat memberikan kritik, solusi serta mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugasnya. Akhirnya sajian dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat kepada siapapun juga atau setidak-tidaknya dapat mengetahui kedudukan tugas dan fungsi serta kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdaganan Kota Blitar. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk melaksanakan program dalam Rencana Kerja Tahunan secara murni dan konsekuen. 2. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota
Blitar
berkewajiban
untuk
menjaga
keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas program.
Rencana Kinerja Tahunan 2017
17
3. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien agar dapat dicapai hasil kinerja yang optimal.
Blitar, 06 Juni 2016 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
Drs. MUCHSON, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19630219 198903 1 007
Rencana Kinerja Tahunan 2017
18
