KATA PENGANTAR. Blitar, Januari 2016 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja, instansi pemerintah dituntut dan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Blitar 2011 – 2015 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2015 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh masing – masing Bidang atau bagian – bagian di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sesuai dengan program dan kegiatannya. Pada Tahun 2015 beberapa program kegiatan pelaksanaannya belum mencapai hasil yang optimal, hal tersebut disebabkan kurang optimalnya koordinasi dan perencanaan kegiatan. Pada Tahun yang akan datang kekurangan – kekurangan tersebut akan diperbaiki dan dioptimalkan melalui perbaikan perencanaan dan peningkatan koordinasi dengan pihak – pihak terkait. Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi media evaluasi atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

Blitar,

Januari 2016

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

Drs. RUDY WIJONARKO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19601219 198702 1 003

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

1

RINGKASAN EKSEKUTIF Executif Summary

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2015 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran untuk mewujudkan good and clean governance yang berhasil dan berdaya guna serta bertanggungjawab.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2015 akan menyajikan hasil pengukuran kinerja atas program dan kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Blitar dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Selanjutnya hasil pengukuran kinerja tersebut dievaluasi keberhasilan dan kegagalannya dalam mencapai sasaran dengan menyajikan informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi capaian indicator kinerja.

Keberhasilan kinerja adalah pencapaian sasaran, tujuan dan realisasi capaian indicator kinerja sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan sesuai dengan kebijakan yang direncanakan dan ditetapkan. Berikut ini adalah penjelasan tingkat capaian sasaran sesuai dengan misi – misi yang telah ditetapkan sebagai berikut : i.

Mewujudkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai prinsip - prinsip penganggaran. Nilai Capaian Sasaran Kinerja adalah 100 %

ii.

Mewujudkan Verifikasi Belanja dan Pendapatan serta Pengelolaan Kas dan Investasi Daerah sesuai dengan Peraturan Perudang –undangan Capaian sasaran Kinerja 100%

iii.

Mewujudkan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi yang berbasis Akrual. Nilai Capaian Sasaran Kinerja adalah 100 %

iv.

Mewujudkan pengelolaan Barang yang Akurat dan Valid melalui Tehnologi Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)

v.

Mewujudkan peningkatan sumber daya pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan berkesinambungan. Nilai Capaian Sasaran Kinerja adalah 99%


2

Berdasarkan akumulasi Nilai Capaian Sasaran Kinerja dari masing masing program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 yang didasarkan pada standard kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja, selama Nilai Capaian Sasaran Kinerja yang di laksanakan mencapai 76,69% (Tujuh puluh enam koma enam puluh sembilan prosen).


3

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar……………………………………………………………………

1

Ringkasan Eksekutif……………………………………………………………

2

Daftar Isi………..………………………………………………………………..

4

Bab I.

PENDAHULUAN.………………………………………………

4

A.

Latar Belakang …………………………………………….

5

B.

Tugas Pokok dan Fungsi……………………………………

5

C.

Analisa Perkembangan Strategis……………………………

13

D.

Sistematika Laporan……………………………………......

17

BAB II

BAB III

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA…..........................……………....

18

A.

Visi dan Misi……… ………………………………………

18

B.

Perjanjian Kerja… ………………………………………….

22

AKUNTABILITAS KINERJA....................................................

29

A.

Capaian Kinerja Organisasi....................................................

29

B.

Realisasi Anggararan ........................................

55

PENUTUP……………………………………………………….

59

LAMPIRAN A. Rencana Strategis SKPD Tahun 2011 – 2015….................….

61

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015......................................

65

C. Perjanjian Kinerja dan Pernyataan Kinerja Tahun 2015...........

67

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2015................................................

71


4

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan suatu kegagalan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana ditetapkan

dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Keuangan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, maka setiap SKPD /Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun anggaran pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, maka sejak Tahun 2003 Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan system anggaran berbasis kinerja. Dengan dasar itulah Laporan Akuntabilitas Kinerja melaporkan akuntabilitas kinerja atas kegiatan – kegiatan yang bersifat belanja operasional, pemeliharaan, dan belanja modal. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada hakekatnya

merupakan kebutuhan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi

dalam

penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan atau penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya dan dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah. Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar diharapkan dapat menjadi: 1. Umpan balik untuk peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan pihak – pihak terkait. 2. Media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif maupun publik. 3. Media untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi; 4. Daya dorong (supporting unit) bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar untuk menyelenggarakan tugas dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


5

B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, maka sebagai Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Walikota Blitar diberi kewenangan/tugas; Menyelenggarakan sebagian tugas operasional pemerintah daerah di bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dan untuk melaksanakan kewenangan/tugas pokoknya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ; 2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah ; 3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah; 4. Penyusunan pedoman tehnik dan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 5. Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD ; 6. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ; 7. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; 8. Pelayanan Informasi dan Publikasi Keuangan Daerah dan Barang milik Daerah

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Badan Pengelolaan Keuangn dan Aset Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat membawahi 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan : 2) Sub Bagian Keuangan dan Program ; c. Bidang Anggaran membawai : 1) Sub. Bidang Perencanaan Anggaran ; 2) Sub. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran ; d. Bidang perbendaharaan, membawahi : 1) Sub Bidang verifikasi Belanja dan Pendapatan ; 2) Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah. e. Bidang pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntasi membawahi : 1) Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan . Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

6

f. Bidang Aset Daerah membawahi : 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Daerah; 2) Sub Bidang Inventaisasi dan Penatausahaan Aset Daerah. g. Kelompok Jabatan Fungsional. h. Unit Pelaksana Teknis 1. Kepala Badan mempunyai tugas : Menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan megendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijakan Walikota . 2. Sekretaris : a. Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. b. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan adminitrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan adminitrasi umum, rumah tangga,

adminitrasi

kepegawaian,

kearsipan

dan

adminitrasi

keuanagan

dilingkungan Badan ; . c. Untuk menjalankan tugas Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjalankan fungsi : 1.

Pengkoordinasian

perumusan

kebujakan

teknis

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ; 2. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu; 3. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidangbidang di lingkungan Badan ; 4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan prgram / Kegiatan Sekretariat ;

(1). Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris ; Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan melaksanakan tugas : a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang adminitrasi umum ; b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan adminitrasi umum ; c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan /atau kegiatan Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan ;


7

(2). Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuanagan dan Program, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ; Sub Bagian Keuangan dan Program melaksanakan tugas : a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang adminitrasi keuangan dan Program ; b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan adminitrasi keuangan dan program ; c. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit dilingkungan Badan; d. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan adminitrasi keuangan dan program ; e. Melakukan kegiatan pelayanan kegiatan program dan adminitrasi pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;

3. Bidang Anggaran Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Anggaran yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang anggaran ; Bidang Anggaran menjalankan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan b. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan APBD dan perubahan APBD ; c. Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD d. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait APBD dan Perubahan APBD e. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan APBD; (1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran

yang

dalam

melaksanakan

tugasnya

berada

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Bidang Anggaran : Sub Bidang Perencanaan Anggaran melaksanakan tugas : 1. Menyusun rencana program kerja pada sub bidang perencanaan anggaran ; 2. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional perencnaan anggaran; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

8

3. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan anggaran ; 4. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria perencanaan anggaran ; 5. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBD dan perubahan (2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Anggaran : Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran melaksanakan tugas : a. Menyusun program kerja pada sub bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran ; b. Menghimpun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahannya; c. Menyiapkan bahan pengesahan Dokumen pelaksanaan APBD ; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD ; e. Menyiapkan bahan penyusunan Surat Pengesahan Dokumen (SPD) dan Anggaran Kas

4. Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Bidang Perbendaharaan ; Bidang Perbendaharaan melaksanakan fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Perbendaharaan ; b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan ; c. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ; d. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan anggaran, dan perbendaharaan umum; e. Perencanaan dan pengendalian belanja pegawai; f. Pelaksanaan penerimaan, dan pengumpulan realisasi pendapatan asli daerah dari unit penghasil dan pendapatan lainnya serta penyimpanan di bank; (1) Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

9

Sub Bidang Verifkasi Belanja dan Pendapatan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang verifikasi Belanja dan Pendapatan b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan verifikasi Belanja dan Pendapatan ; c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan di Bidang verifikasi Belanja dan Pendapatan ; d. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria verifikasi Belanja dan Pendapatan ;

(2) Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan; Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah mempunyai tugas a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Kas Investasi Pemeriantah Daerah ; b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah; c. Menyusun dan melaksanakan rencana prgram dan/atau kegiatan di Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah ; d. Menyiapkan data sebagai bahan menyusun norma,standar, prosedur dan kreteria Pengelolaan Kas dan Investai Pemerintah Daerah ;

2. Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntasi dipimpin oleh Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan ; Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi melaksanakan fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan b. Penyusunan program /kegiatan dibidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

10

c. Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan dalam rangka pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; d. Pelaksanaan

Evaluasi

dan

penyusunan

laporan

keuangan

sebagai

pertanggungjawaban pemerintahn daerah atas pelaksanaan APBD;

(1) Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Daerah; Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi : a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah ; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah ; c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah; d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kreteria pengelolaan keuangan daerah ; (2) Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang pembukuan dan pelaporan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi; Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pembukuan dan pelaporan ; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pembukuan dan pelaporan ; c. Menyusun rencana program dan/atau kegiatan pembukuan dan pelaporan d. Melaksanakan penyelenggaraan sistem akuntansi secara sistematika mengenai pendapatan dan belanja daerah ; e.

Bidang Aset Daerah Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Aset Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan bidang Aset Daerah ;


11

Bidang Aset Daerah melaksanakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Aset berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijakan kepala Badan ; b. penyusunan dan pelaksanaan program kerja/kegiatan di bidang Aset ; c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan dan penatausahaan serta inventarisasi aset daerah ; d. pelaksanaan adminitrasi dan akuntansi aset daerah; e. Penyusunan dan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang penatausahaan,inventarisasi,

pengamanan,

penggunaan,

pemanfaatan,

penghapusan, perubahan status hukum dan tuntutan ganti rugi serta pengendalian aset daerah; (1) Sub Bidang Prencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan pemanfaatan Barang daerah Perencanaan Barang Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah ; Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Daerah mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfatan Barang Daerah ; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Daerah ; c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Daerah ; d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria analisa kebutuhan barang daerah dan pemanfaatan barang daerah ; e. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan dokumen kebutuhan barang milik daerah dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; (2). Sub Bidang Inventarisasi dan Pentausahaan Aset Daerah dipimpin oleh Kepla Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berad di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah ; Sub Bidang Inventarisasi dan Pentausahaan Aset Daerah mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah ; b. menyusun rencana program dan/ atau kegiatan Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah ;


12

c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kreteria Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah ; d. mengumpulkan dn menganalisa data sebagai bahan koordinasi, pembinaan dan pemrosesan Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah ; e. menghimpun dan mengolah data laporan mutasi Aset daerah ;

C. Analisis Perkembangan Strategis 1. Lingkungan Internal. a. Faktor Strenght ( Kekuatan ). 1.

Kondisi Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar s/d 31 Desember 2015 sejumlah 39 personil terdiri dari Pegawai

Negeri Sipil sejumlah 37 personil, Pegawai Sukarelawan/Outsorsing sejumlah 2 personil. a. Data Pegawai Berdasarkan Golongan ruang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Golongan Ruang Golongan Ruang IV/c Golongan Ruang IV/b Golongan Ruang IV/a Golongan Ruang III/d Golongan Ruang III /c Golongan Ruang III /b Golongan Ruang III /a Golongan Ruang II /d Golongan Ruang II /c Golongan Ruang II /b Golongan Ruang II /a Golongan Ruang I /d Golongan Ruang I /c Golongan Ruang I /b Golongan Ruang I /a Outsorsing/Sukarelawan Jumlah

Jumlah 1 orang 1 orang 2 orang 5 orang 8 orang 2 orang 5 orang 5 orang 6 orang 2 orang = 37 orang 2 orang 39 orang

b. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan No A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2

Pendidikan Formal Pegawai Negeri Sipil S- 2 (Pasca Sarjana) S- 1 (Sarjana) Diploma III Diploma II Diploma I SLTA SLTP SD Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil S- 2 (Pasca Sarjana) S- 1 (Sarjana)


13

Jumlah 3 orang 18 orang 7 orang - orang - orang 6 orang 1 orang Orang 35 orang -

3 4 5 6 7 8 C 1 2 3 4 5 6 7 8

2.

Diploma III Diploma II Diploma I SLTA SLTP SD Jumlah Outsorsing/Sukarelawan S- 2 (Pasca Sarjana) S- 1 (Sarjana) Diploma III Diploma II Diploma I SLTA SLTP SD Jumlah

2 orang 2 orang 1 orang 1 orang 2 orang

Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

3.

Adanya Peraturan Perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

4.

Tersedianya sebagian aparatur yang cukup berkompeten serta suasana kerja yang kondusif.

5.

Tersedianya anggaran yang cukup.

6.

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup.

7.

Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan yang cukup.

b. Faktor Weakneses (Kelemahan). 1.

Kurangnya Sumber Daya Manusia secara kwalitatif kompetensi dalam bidang tugasnya.

2.

Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku.

3.

Masih kurangnya disiplin apartur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

2. Lingkungan Eksternal 2. Faktor Opportunity (Peluang). 1. Tersedianya kesempatan dalam pelaksanaan diklat pengelolaan keuangan. 2. Tersedianya dokumen perencanaan Kegiatan dan Anggaran. 3. Terjalinnya hubungan kerja dan jaringan kerja yang baik antar SKPD dan stakeholders.


14

4. Diterapkannya tata kelola pembinaan birokrasi dan aparatur Pemerintah Kota yang lebih terarah dan terpola. 5. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu pemberian bantuan Dana Bagi Hasil baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi.

3. Faktor Threatment (Ancaman). 1. Belum optimalnya disiplin aparatur. 2. Cepatnya perubahan kemajuan teknologi informasi. 3. Sering terjadinya perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan dinamika perkembangan lingkungan strategi tersebut, perlu diambil langkah – langkah sebagai tindak lanjutnya. Dengan adanya isu – isu strategis tersebut baik isu strategis

internal maupun isu strategis eksternal

( analisis SWOT ) adalah pengembangan strategi mengatasi isu – isu strategis dan menyediakan landasan berkelanjutan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Dapat dikatakan strategi merupakan faktor kunci keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang di harapkan. memaksimalkan

Dalam tahap ini antara lain membahas strategi

kekuatan dan meminimalkan/mengurangi kelemahan untuk

memanfaatkan peluang, juga menggunakan kekuatan dan mengurangi kelemahan untuk mengatasi / menghadapi ancaman. Strategi yang dipilih dapat di kelompokkan menjadi 4 ( empat ) bagian, sebagai berikut : 2) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Dengan diterapkannya tata kelola pembinaan birokrasi aparatur pemerintah yang lebih terarah, tersedianya kesempatan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan, tersedianya dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran serta terjalinnya hubungan kerja dan jaringan kerja yang baik antara SKPD/Stakeholder, maka diharapkan dapat mewujudkan system pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akomoditif, pro rakyat dan akuntabel.

3) Strategi

menggunakan

kekuatan

yang

dimiliki

untuk

menghadapi

/

mengatasi ancaman. Dengan tersedianya sebagian aparatur yang cukup berkompeten serta suasana kerja yang kondusip, tersedianya anggaran yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana serta system informasi pengelolaan keuangan yang cukup, maka diharapkan dapat meningkatkan disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas,


15

mengoptimalkan penguasaan teknologi informasi, tindak cepat pemahaman apabila terjadinya perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah. 4) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang Dengan adanya kelemahan kurangnya Sumber Daya Manusia secara kwalitatif kompetensi dalam bidang tugasnya, Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku, masih kurangnya disiplin apartur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka diupayakan dapat diatasi dengan adanya kesempatan dalam mengikuti diklat

pengelolaan

keuangan, terjalinnya hubungan kerja dan jaringan kerja yang baik antar SKPD dan stakeholders serta diterapkannya tata kelola pembinaan birokrasi dan aparatur Pemerintah Kota yang lebih terarah dan terpola. 5) Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi / menghadapi ancaman Dengan adanya factor ancaman

Masih rendahnya disiplin aparatur,

Cepatnya perubahan kemajuan teknologi informasi, Sering terjadinya perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah, maka strategi yang dapat dilakukan adalah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia baik kwantitatif maupun kwalitatif kompetensi dalam penatausahan keuangan, tindak cepat dalam pemahaman adanya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan yang berlaku, meningkatkan waskat pada apartur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mengoptimalkan penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Asumsi – asumsi / Kesimpulan Adapun asumsi-asumsi / kesimpulan yang dapat diambil sebagai faktor penentu kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan koordinasi serta terjalinnya hubungan dan jaringan kerja yang baik antara SKPD/Stakeholder, maka diharapkan dapat mewujudkan system pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, pro rakyat dan akuntabel. 2.

Berjalannya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang tertib,teratur, dan akuntabel.

3.

Berlangsungnya

mekanisme

pembaharuan

perencanaan

anggaran

yang

mengawal penentuan target pendapatan dan plafon anggaran yang lebih teratur sesuai dengan kondisi dan pendapatan daerah. 4. Sistem birokrasi yang tertata dan terarah kaya fungsi serta sistem pembinaan aparatur sebagai modal utama untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

16

D. Sistematika Laporan Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2015 adalah sebagai berikut: KataPengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Analisa Perkembangan Strategis D. Sistimatika Laporan BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi B. Perjanjian Kerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja B. Realisasi Anggaran BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

B. Rencana Strategis Tahun 20011 – 2015 C. Rencana Kinerja Tahun 2015 D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 E. Pengukuran Kinerja Tahun 2015


17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyerahan sebagian kewenangan oleh pemerintah pusat membawa konsekuensi kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan daerah serta bertujuan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelolah dan mengembangkan potensi Sumber Daya. Dalam mencapai tujuan pembangunan dimaksud harus

dilakukan

perencanaan

secara

sistematis

dan

berkesinambungan

yang

diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis ( RENSTRA ) Rencana Strategi ( RENSTRA ) merupakan instrument kebijakan Perencanaan Strategis, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, Renstra merupakan acuan awal dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Blitar selama 5 ( lima ) tahun kedepan, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap satu tahun yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan ( Renja ). A. Visi dan Misi 1. Visi Untuk menuju dan mencapai kemajuan yang diharapkan, sebagai suatu organisasi

dituntut untuk mempunyai visi yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang

diinginkan pada kurun waktu tertentu atau cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemeritah

harus dibawa agar tetap eksis, antipatif dan inovatif sehingga memiliki

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerasi kegiatan instansi tersebut termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara keseluruhan, pengelolaan

sumber

daya,

pengembangan

indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) Pemerintah Kota Blitar yang bertugas ”Menyelenggarakan sebagian tugas operasional pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” menetapkan Visi sebagai berikut :


18

“ MENJADI PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG EFEKTIF,

EFISIEN, AKUNTABEL AKURAT DAN VALID MENUJU KEMAJUAN KOTA BLITAR “

2. Misi Agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan visi organisasi dapat terwujud sesuai yang diharapkan, maka suatu organisasi seharusnya mempunyai dasar kinerja yang jelas yang dituangkan dalam bentuk misi organisasi. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dan dengan mempertimbangkan kemampuan internal agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik, maka guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menetapkan misinya sebagai pernyataan dasar dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan nilai lingkungan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar merumuskan pernyataan misinya sebagai berikut : a. Mewujudkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai prinsip - prinsip penganggaran. b. Mewujudkan Pelaksanaan Verifikasi Pengelolaan Kas dan Investasi Belanja Daerah c. Mewujudkan sistem Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi yang Berbasis Akrual. d. Mewujudkan pengelolaan barang dan aset daerah yang akurat dan valid melalui tehnologi informasi sistem manajemen barang daerah (SIMBADA) e. Mewujudkan peningkatan sumber daya pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

3. Tujuan dan Strategi Dalam mewujudkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Tahun 2011 – 2015, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran makna dari setiap misi. Untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan pula strategi dalam melaksanakan penjabaran berbagai program yang prioritas.

Berikut ini adalah keterkaitan pelaksanaan antara misi, tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar pada priode 5 (lima) tahun, 2011 s/d 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

19

Misi ke Pertama

: Mewujudkan Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai prinsip –

prinsip penganggaran.

Tujuan Pelaksanaan : 1. Terwujudnya Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang tertib, akurat, akuntabel dan berkesinambungan. Sasaran Pelaksanaan : i.

Mewujudkan pertimbangan teknis operasional atas permasalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD;

ii.

Mewujudkan pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD;

iii.

Mewujudkan Penyusunan norma,standar prosedur dan kreteria perencanaan Anggaran

Strategi Pelaksanaan : 1. Meningkatkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Anggaran 2. Mewujudkan pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang anggaran; 3. Meningkatkan bahan Informasi dan piblikasi APBD; Arah Kebijakan pelaksanaan : 1. Peningkatan Perumusan kebijakan operasional perencanaan anggaran; 2. Peningkatan penyiapan bahan kebijakan,bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pelaksanaan APBD; 3. Peningkatan Penyusunan Surat Pengesahan Dokumen (SPD) dan Anggaran Kas

Misi ke Kedua :

Mewujudkan Verifikasi Belanja dan Pendapatan serta Pengelolaan Kas dan Investasi Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tujuan Pelaksanaan : 1. Terwujudnya pelaksanaan Verifikasi atas kebenaran pertanggungjawaban realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah 2. Terwujudnya Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sasaran Pelaksanaan : 1. Terlaksananya Pelayanan teknis dan adminitrasi Belanja dan Pendapatan 2. Terlaksananya penelitian dan kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

20

3. Terlaksananya pelayanan teknis dan adminitrasi perbendaraan Umum Arah Kebijakan pelaksanaan : 1. Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi dan pembinaan Verifikasi Belanja dan Pendapatan. 2. Peningkatan Penyusunan petunjuk teknis tentang standar, prosedur dan kreteria Verifikasi Belanja dan Pendapatan 3. Peningkatan Perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah; 4. Peningkatan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dengan SKPD terkait.

Misi ke Ketiga : Mewujudkan system Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daearah dan Akuntansi yang berbasis Akrual Tujuan Pelaksanaan : iv.

Mewujudkan system Pembinaan dan Pemantapan pelaksanaan sistem Akuntansi SKPD dalam rangka implemaentasi sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang berbasis Akrual.

v.

Mewujudkan Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akhir tahun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan;

Sasaran Pelamksanaan : 1. Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan Pembinaan Bendahara SKPD 2. Peningkatan Penyelenggaraan sistem akuntansi secara sistematis mengenai pendapatan dan Belanja daerah 3. Peningkatan pelaksanaan Evaluasi dan laporan keuanagan dari SKPD Strategi Pelaksanaan : 1. Meningkatkan koordinasi /pembinaan penatausahaan dan akuntansi keuangan kepada SKPD secara continue serta berkesinambungan. 2. Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dalam rangka konsolidasi penyusunan laporan keuangan daerah. Arah Kebijakan pelaksanaan : 1. Terwujudnya perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan pengelolaan keuangan daerah; 2. Terwujudnya perumusan kebijakan operasional di bidang Pembukuan dan Pelaporan


21

Misi ke Keempat :

Mewujudkan pengelolaan Barang dan Aset Daerah yang Akurat dan Valid melalui Tehnologi Informasi Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)

Tujuan Pelaksanaan : 1. Terwujudnya Pembinaan pengelolaan Manajemen Barang dan Aset Daerah yang Akurat dan Valit 2. Terwujudnya Penyusunan norma,standar prosedur dan kreteria analisa kebutuhan barang daerah dan pemanfaatan barang daerah 3. Terwujudnya penyusunan Harga Barang dan jasa Sasaran Pelaksanaan : 1. Peningkatan Pengelolaan Manajemen Barang dan Aset Daerah yang Akurat dan Valit 2. Peningkatan Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan barang daerah 3. Peningkatan pembinaan dan pemrosesan Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah Arah Kebijakan pelaksanaan : 1. Terwujudnya perumusan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Daerah di masing – masing SKPD. 2. Peningkatan pengelolaan dan Penatausahaan Barang dan Aset Daerah yang berbasis TI. 3. Peningkatan analisa dan perumusan kebijakan di bidang Inventarisasi dan penatausahaan Aset Daerah. Misi ke Kelima :

Mewujudkan peningkatan sumber daya pengelolaan

keuangan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan Pelaksanaan : 1. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitasi pendukung administrasi perkantoran. 2. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan adminitrasi umum dan urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha Badan 3. Mewujudkan fasilitasi pengelolaan adminitrasi perlengkapan, sarana prasarana , keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas Sasaran Pelaksanaan : 1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana prasaran pengelolaan keuangan daerah yang berbasis TI


22

2. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasaran pengelolaan keuangan daerah yang berbasis TI. 3. Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitasi pendukung administrasi perkantoran. Strategi Pelaksanaan : 1 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan keuangan dan aset daerah di masing – masing SKPD. 1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana prasaran pengelolaan keuangan daerah yang berbasis TI. 2. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitasi pendukung administrasi perkantoran. Arah Kebijakan pelaksanaan : 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan keuangan dan aset daerah di masing – masing SKPD. 2. Peningkatan penyelenggaraan keamanan,kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan; 3. Peningkatan Pelaksanaan kenyamanan tugas –tugas kantor

B. Perjanjian Kinerja Pelaksanaan program dan kegaiatan yang dituangkan dalam kerangka Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015, telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan komitmen perjanjian kerja antara Walikota Blitar selaku otoritas penentu kebijakan dengan kepala SKPD selaku pelaksana kebijakan. Berpedoman pada Visi dan Misi, pada penetapan Kinerja tahun anggaran 2015 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar telah menetapkan kinerja sejumlah 7 (tujuh ) program dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) kegiatan. Penetapan Kinerja tersebut diuraikan dalam Struktur penetapan kinerja yang terdiri dari “Program/Kegiatan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Dan Target Kinerja” yang diuraikan keselarasannya dengan Misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai prinsip – prinsip penganggaran.


23

Tujuan Pelaksanaan : 1. Terwujudnya Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang tertib, akurat, akuntabel dan berkesinambungan. Sasaran Pelaksanaan : 1. Mewujudkan pertimbangan teknis operasional atas permasalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD; 2. Mewujudkan pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD; 3. Mewujudkan Penyusunan norma,standar prosedur dan kreteria perencanaan Anggaran Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. indikator kinerja,

Jumlah dok. Dan perda tentang perubahan APBD target 152 buku

2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, indikator kinerja Jumlah dok. Dan perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD target

152 buku 3. Pengendalian Anggaran, indikator kinerja terlaksananya tertib penatausahaan dan dan pengendalian anggaran tahun 2015 target 88 SKPD 4. Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota. indikator kinerja Jumlah dok. Anggaran kinerja yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku target 88 SKPD 5. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD. Indikator kinerja tercapainya Informasi Regulasi Keuangan Kepada SKPD dan Pemerintah Pusat target 85% buku 6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. indikator kinerja Jumlah dok. Perda APBD 2015 dan Perda APBD 2015. Target 162 buku 7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD indikator kinerja Jumlah dok. Perwal tentang APBD 2014 dan Perwal APBD 2015. Target 162 buku

Misi ke Kedua : Mewujudkan Verifikasi dan Pendapatan serta Pengelolaan Kas dan Investasi Belanja Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tujuan Pelaksanaan : 1. Terwujudnya pelaksanaan Verifikasi atas kebenaran pertanggungjawaban realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah


24

2. Terwujudnya Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Sasaran Pelaksanaan : 1. Terlaksananya Pelayanan teknis dan adminitrasi Belanja dan Pendapatan 2. Terlaksananya penelitian dan kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Terlaksananya pelayanan teknis dan adminitrasi perbendaraan Umum Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan 1. Rekonsiliasi Kas indikator kinerja Terlaksananya sinkronisasi data dan pelaporan penerimaan PAD antar dinas terkait Target 12 bulan 2. Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah indikator kinerja Jumlah SPM yang diverifikasi Target 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 1. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah, indikator kinerja Frekuensi kegiatan pengelolaan daftar gaji aparatur daerah target 100% 3. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Indikator Kinerja Pemeliharaan dan Pendampingan Softwear SKPD target 1 tahun 4. Evaluasi Pengelolaan Kas Indikator kinerja Tersusunnya SPD BL dan SPD BTL target 4 laporan

Misi Ketiga :

Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi yang Berbasi Akrual

Tujuan : Mewujudkan system akuntansi keuangan daerah yang tertib dan mewujudkan penyusunan keuangan daerah yang tertib, akuntabel dan audibel Sasaran strategis : Meningkatkan koordinasi /pembinaan penatausahaan dan akuntansi keuangan kepada SKPD secara continue serta berkesinambungan dan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dalam rangka konsolidasi penyusunan laporan keuangan daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Keuangan semeteran indikator kinerja Terwujudnya Dok. Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan pelaksanaan APBD secara periodik setiap semeteran Target 100 buku 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD indikator kinerja,

Jumlah dok.


25

perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD target 150 buku 3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,indikator kinerja Jumlah dok. Dan perwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD target 150 buku 4. Penyusunan Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah Indikator kinerja Jumlah buku penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterbitkan untuk semua SKPD sebagai pedoman pembukuan dan pelaporan Target 120 buku 5. Pengembangan sistem Amplikasi akuntansi keuangan daerah Indikator Kinerja Jumlah paket aplikasi pelayanan teknis dan adminitrasi pembinaan pengelolaan keuangan daerah target 85 SKPD 6. Pelaksanaan Pengujian serta pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuanagan SKPD indikator kinerja Frekuensi pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuanagan SKPD Target 6 kali 7. Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Indikator Kinerja Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akhir tahun Targer 10 jenis Misi Keempat : Mewujudkan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah yang Akurat dan Valid melalui Tehnologi Informasi Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Tujuan Pelaksanaan : 1. Terwujudnya Pembinaan pengelolaan Manajemen Barang dan Aset Daerah yang Akurat dan Valit 2. Terwujudnya Penyusunan norma,standar prosedur dan kreteria analisa kebutuhan barang daerah dan pemanfaatan barang daerah 3. Terwujudnya penyusunan Harga Barang dan jasa Sasaran Pelaksanaan : 1.

Peningkatan Pengelolaan Manajemen Barang dan Aset Daerah yang Akurat dan Valit

2.

Peningkatan Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan barang daerah

3.

Peningkatan pembinaan dan pemrosesan Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan: 1. Penyusunan analisa standar belanja, indikator kinerja Terwujudnya standar harga barang Pemerintah Kota Blitar, target 4 paket 2. Peningkatan Manajemen aset barang Daerah

indikator kinerja Terwujudnya

penatausahaan manajemen Aset dan Barang Daerah yang baik dan valid target 6 paket kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

26

Misi ke Lima : Mewujudkan peningkatan sumber daya pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan berkesinambungan. Tujuan : Mewujudkan pemahaman pengelolaan keuangan daerah secara konprehensip. Mewujudkan system pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien, mewujudkan system pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan TI yang memadai dan mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitasi pendukung administrasi perkantoran. Sasaran Strategi : Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan keuangan daerah di masing – masing SKPD, meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana prasaran pengelolaan keuangan daerah yang berbasis TI dan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitasi pendukung administrasi perkantoran. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Kegiatan: 1. Penyediaan

jasa surat menyurat, indikator kinerja, Jumlah surat dan jasa

transaksi perbankan yang dilakukan, target 6000 surat 2. Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, indikator kinerja Jumlah paket pemenuhan pembayaran telp dan speedy, target 12 bulan 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, indikator kinerja, Juamlah Honor Pejabat Pengelola Kegiatan yang diusulkan SKPD, target 600 orang 4. Penyediaan alat tulis kantor, indikator kinerja, Jumlah ATK tersedia, target 54 Jenis. 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, indikator kinerja jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan target 12 bulan 6. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, indikator kinerja Jumlah jenis paket pemenuhan alat listrik/elektronik target 3 jenis 7. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator kinerja Jumlah persediaan peralatan dan perlengkapan kantor target 11 jenis 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, indikator kinerja Jumlah pemenuhan barang peralatan rumah tangga target 19 jenis 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, indikator kinerja Jumlah pemenuhan bahan bacaan Target 4 Exsemplar 10. Fasilitasi rapat – rapat Dinas, indikator kinerja Jumlah paket pemenuhan penyediaan mamin rapat dan tamu Target 2 paket


27

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, indikator kinerja Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Target 175 kali 12. Penyelesaian Kerugian Daerah indikator kinerja Jumlah dokumen pertimbangan kerugian daerah Target 6 buku

Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : 12. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional, indikator kinerja Juamlah paket keg. keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional, target 7 kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Kegiatan : 1. Pengadaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikator kinerja Jumlah

pemenuhan barang perlengkapan kantor. Target 10 jenis 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Oprasional, indikator kinerja Frekkuensi pemeliharaan jumlah kendaraan dinas/oprasional target 2 unit 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor, indikator kinerja

Frekkuensi

pemeliharaan jumlah jenis peralatan kantor target 8 jenis. 4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, indikator kinerja Frekkuensi Pemeliharaan ruang/gedung Kantor target 1 paket


28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Agar

penyelenggaraan pembangunan berjalan efektif, stabil dan dinamis,

diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal antar aparatur negara yang professional serta memahami tugas pokok dan fungsinya. Diperlukan pula adanya instrument untuk mengukur indicator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabiliras Kinerja Instansi Pemerintah yang mengandung maksud bahwa setiap unsure penyelenggara Negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan peranannya

dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Agar memudahkan pemahaman mengenai Akuntabilitas Kinerja. Berikut ini secara sistematis akan diuraikan tentang akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2015 melalui uraian tentang : Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan uraian Akuntabiltas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi Sesuai dengan Komitmen Kinerja sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Pada tahun anggaran 2015 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar melaksanakan 7 Program dan 44 Kegiatan. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, pengukuran keberhasilannya dicapai melalui komponen pengukuran kinerja yaitu : Sasaran strategis, Indikator kinerja, Target kinerja, Realisasi dan prosentase capaian. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Nilai capaian kinerja dapat diukur melalui interval nilai sebagai berikut :

Nilai Capaian Kinerja No

Prosen

Sebutan

1

85% s.d 100%

Delapan puluh lima persen s/d seratus persen

2

70% s.d 85%

3

55% s.d 70%

4

55%

Tujuh puluh persen s/d kurang dari delapan puluh persen Lima puluh lima persen s/d kurang dari tujuh puluh persen Dibawah lima puluh lima persen


29

Ketarangan Capaian berhasil Berhasil Cukup Berhasil Tidak berhasil

B. Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja adalah penilainan yang dilakukan secara sistimatis untuk mengetahui hasil kinerja organisasi. Untuk mengetahui hasil kinerja dapat diketahui melalui realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan. Kegiatan penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengukur kinerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif misalnya koreksi atau perbaikan atas pekerjaan. Untuk mengetahui hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dapat dicermati melalui target dan realisasi capaiannya. Data capaian kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar selama tahun anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut ; Penjelasan akuntabiltas kegiatan diuraikan dalam uraian pelaksanaan kinerja sebagai berikut : Kegiatan Pengendalian Anggaran. Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan sebagai alat pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran APBD , maka perlu diadakan pengendalian Anggaran. Perwujudan kegiatan ini meliputi : a. - Cetak dan Penggandaan Buku Perubahan I Perwal APBD 2015 - Cetak dan Penggandaan Buku Perubahan II Perwal APBD 2015. - Cetak dan Penggandaan Buku Perubahan III Perwal APBD 2015. - Cetak dan Penggandaan Buku Perubahan IV Perwal APBD 2015. - Cetak dan Penggandaan Buku Perubahan V Perwal APBD 2015 b.

Koordinasi, sinkronisasi dan ketertiban dalam

penyusunan APBD sesuai

ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Misi Pertama :

Mewujudkan Penyusunan anggaran pendapatan dan

belanja daerah sesuai prinsip – prinsip penganggaran. Tujuan : Mewujudkan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang tertib, akurat, akuntabel dan berkesinambungan. Sasaran strategis : Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan ketertiban dalam sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.


30

penyusunan APBD

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah 1. Jumlah dok. perda tentang Perubahan APBD 2. Jumlah dok. Raperwal tentang Penjabaran perubahan APBD 3. Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan Anggaran 4. Jumlah dok. Rancangan Regulasi tentang Pengelolaan keuangan daerah

157 buku

157 buku

100%

152 buku

152 buku

100%

157 buku

157 buku

100%

157 buku

157 buku

100%

5. Jumlah Dok. Tentang petunjuk teknis pelaksanaan APBD 6. Jumlah dok. Perda l tentang APBD. 7. Jumlah dok. Tentang Raperwal penjabaran APBD

157 buku

157 buku

100%

150 buku 150 buku

150 buku 150 buku

100% 100%

Penjelasan akuntabiltas kegiatan diuraikan dalam uraian pelaksanaan kinerja sebagai berikut : Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Merupakan kegiatan dalam rangka menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan memfasilitasi proses perencanaan anggaran kegiatan seluruh SKPD, yang dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sampai dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang APBD. Output dari kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD adalah: a. Tersedianya dokumen anggaran berupa Peraturan Daerah Kota Blitar tentang APBD yang transparan, akuntabel dan efisien. b. Tersedianya informasi dasar hukum pelaksanaan anggaran SKPD di Kota Blitar. Uraian kegiatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

meliputi : 1.

Pengidentifikasian Permasalahan penyusunan APBD;

2.

Penyusunan PPAS dan Nota Keuangan

3.

Penyusunan dan Penetapan Raperda APBD (defenitif)

4.

Penyusunan Raperda APBD hasil evaluasi

5.

Pengajuan Pengesahan Raperda APBD menjadi Perda ttg APBD

6.

Cetak dan Penggandaan Perda ttg APBD


31

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD,

Merupakan kegiatan dalam rangka menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan memfasilitasi proses perencanaan anggaran kegiatan seluruh SKPD, yang dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sampai dengan diterbitkannya Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD. Output dari kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, adalah:

a. Tersedianya dokumen anggaran berupa Peraturan Walikota Blitar tentang APBD yang transparan, akuntabel dan efisien. b. Tersedianya informasi dasar hukum pelaksanaan anggaran SKPD di Kota Blitar. Uraian kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD meliputi : a. Penyusunan rancangan penjabaran perubahan APBD sesuai usulan SKPD sampai dengan penyesuaian dengan Raperda APBD(defenitif); b. Penyusunan Penjabaran APBD sesuai hasil Evaluasi Propinsi; c. Pengajuan Rancangan Penjabaran APBD menjadi Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran APBD d. Cetak dan Penggandaan buku Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Merupakan kegiatan dalam rangka menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan memfasilitasi proses perencanaan anggaran kegiatan seluruh SKPD, yang dimulai dari penyusunan Rancangan Perauturan Daerah tentang perubahan APBD sampai dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. Output dari kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, adalah:

a. Tersedianya dokumen anggaran berupa Peraturan Daerah Kota Blitar tentang perubahan APBD yang transparan, akuntabel dan efisien. b. Tersedianya informasi dasar hukum pelaksanaan anggaran SKPD di Kota Blitar. Uraian kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD meliputi : 1. Pengidentifikasian Permasalahan penyusunan perubahan APBD; 2. Penyusunan PPAS dan Nota Keuangan 3. Penyusunan dan Penetapan rancangan perubahan APBD (defenitif) 4. Penyusunan rancangan perubahan APBD hasil evaluasi propinsi 5. Pengajuan dan Pengesahan Rancangan Perubahan APBD menjadi Perda ttg perubahan APBD 6. Cetak dan Penggandaan Perda ttg perubahan APBD.


32

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Merupakan kegiatan dalam rangka menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan memfasilitasi proses perencanaan anggaran kegiatan seluruh SKPD, yang dimulai dari penyusunan Rancangan Perauturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD sampai dengan diterbitkannya Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD. Output dari kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, adalah:

a. Tersedianya dokumen anggaran berupa Peraturan Walikota Blitar tentang penjabaran perubahan APBD yang transparan, akuntabel dan efisien. b. Tersedianya informasi dasar hukum pelaksanaan anggaran SKPD di Kota Blitar. Uraian kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD meliputih : a. Penyusunan rancangan penjabaran perubahan APBD sesuai usulan SKPD sampai dengan penyesuaian dengan Raperda APBD(defenitif); b. Penyusunan Penjabaran Perubahan APBD sesuai hasil Evaluasi Propinsi; c. Pengajuan Rancangan Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran Perubahan APBD d. Cetak dan Penggandaan buku Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan

APBD.

5. Kegiatan Pengendalian Anggaran, Kegiatan Pengendalian Anggaran merupakan kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi realisasi serapan anggaran ( APBD ) setiap triwulan serta mengendalikan penganggaran dan pergeseran anggaran sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Output dari kegiatan ini adalah 1). Tersusunnya buku laporan evaluasi realisasi APBD setiap triwulan, 2). Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan perubahan RKA dan DPA hasil pergeseran anggaran yang diusulkan oleh SKPD. Uraian kegiatan ini meliputih : a. Lembur penyusunan laporan evaluasi realisasi APBD; b. Pengadaan ATK c. Cetak dan Penggandaan buku laporan evaluasi realisasi APBD tahun 2015, penggandaan perubahan peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran APBD 2015, penggandaan perubahan RKA / DPA. d.

Penyediaan makan dan minum rapat evaluasi realisasi APBD 2015.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Kegiatan : 1. Kegiatan

Asistensi

Penyusunan

Keuangan Daerah Kabupaten/Kota


33

Rancangan

Regulasi

Pengelolaan

Kegiatan Asistensi penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupten /Kota merupakan kegiatan untuk melaksanakan asistensi dan verifikasi penyusunan dokumen keuangan daerah dalam rangka perencanaan penyusunan dan pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Output dari kegiatan ini adalah ; tersusunnya RKA 2015, DPA 2015, PRKA 2015, dan DPPA 2015. Sejumlah 89 SKPD Uraian kegiatan ini meliputi : a. Pembentukan Tim Asistensi, b. Lembur asistensi penyusunan RKA 2015, DPA 2015, PRKA 2015, dan DPPA

2015.

c. Pengadaan ATK d. Cetak dan Penggandaan DPA 2015, PRKA 2015, DPPA 2015 dan RKA 2015 sejumlah 89 SKPD. e. Penyediaan Makanan dan Minuman rapat pembekalan TIM Asistensi dan pelaksanaan asistensi serta revisi asistensi. Misi Kedua: Mewujudkan Verifkasi Belanja dan Pendapatan serta Pengelolaan Kas

dan Investasi

Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan Tujuan 1. Mewujudkan Verifikasi Belanja dan Pendapatan serta Pengelolaan Kas

dan

Investasi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 2. Mewujudkan Pengelolaan Kas dan infestasi Daerah yang tertip dan Akuntabel Sasaran strategis Terlaksananya Sistem Penelitian SPM, SP2D,STS, LKK dan laporan SPJ Fungsional yang tertib dan Akuntabel Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah 1. frekuensi pelaksanaan Verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 2. Frekuensi pengelolaan adminitrasi gaji PNS dan Non PNS 3. Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi Lap. Keuangan tribulan SKPD 4. Jumlah paket pengembangan dan pemeliharaan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKAD) 5. Frekuensi pelaksanaan Rekonsiliasi Kas


34

85 SKPD

85 SKPD

100%

85 SKPD

85 SKPD

100%

4 kali

4 kali

100%

1 paket

1 paket

100%

4 kali

4 kali

100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah 1. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah, indikator kinerja Frekuensi kegiatan pengelolaan daftar gaji aparatur daerah target 74 SKPD Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah dimaksudkan untuk memfasilitasi proses penggajian PNS Pemerintah Kota Blitar sesuai peraturan yang berlaku. Output Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah, adalah : a. Pendampingan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Gaji b. Pemberian informasi kepada SKPD tentang perubahan peraturan tentang gaji meliputi kenaikan gaji pokok ,kenaikan tunjangan beras. Pembayaran Gaji ke 13 dan perubahan peraturan lainnya c. Penyediaan kertas continuous form bagi SKPD untuk keperluan pencetakan Daftar Gaji d. Pengelolaan administrasi gaji lainnya sesuai ketentuan yang berlaku Uraian Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah,

meliputi :

a. Lembur b. Belanja ATK ( Kertas HVS ,Kertas Continous Form dan odner folio ) c. Belanja Jasa Kerja ( Pendampingan Pemeliharaan Sistem) d. Belanja Cetak dan Penggandaan (Penggandaan penatausahaan gaji dan Surat Edaran /peraturan. 2. Kegiatan Rekonsiliasi Kas indikator kinerja Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi Lap. Keuangan tribulan SKPD target 4 kali 3. Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) indikator kinerja Jumlah paket pengembangan dan pemeliharaan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKAD) target 1 paket 4. Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Kas indikator kinerja Frekuensi pelaksanaan Rekonsiliasi Kas target 4 kali Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah indikator kinerja 85 SKPD Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

35

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar disamping sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dengan fungsi ganda tersebut, maka DPKD selaku SKPKD berkewajiban melakukan proses Verifikasi untuk uji kebenaran laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan seluruh SKPD se Kota Bliatar dan memberikan pembinaan tentang penatausahaan keuangan Daerah yang terdiri dari : a. Kegiatan meneliti,menguji kebenaran perhitungan dan kelengkapan perintah pembayaran yang diajikan oleh SKPD, b. Melakukan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi : - Pembukuan, - Inventarisasi - Pelaporan atas surat pertanggungjawaban SKPD pada saat pencairan dana dan laporan pertanggungjawabannya yang dilaporkan pada setiap bulan. Uraian Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah meliputi : a. Lembur b. Belanja ATK ( Kertas dan paket ATK non kertas ) c. Belanja Cetak ( Blanko penelitian SPM, Blanko Penolakan SPJ Fungsional , Register SPM , SP2D,STS dan LKK ). d. Penggandaan (Surat Tertib SPJ Fungsuional dan Surat Edaran /peraturan. Dengan pelaksanaan verifikasi dan penatausaahaan keuangan Daerah maka diharapkan akan terlaksana pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akuntabel. Misi Ketiga : Mewujudkan system Pembinaan Pengeloaan Akuntansi Keuangan Daerah dan Akuntansi yang berbasis Akrual Tujuan : Mewujudkan system akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan mewujudkan penyusunan laporan keuangan daerah yang tertib, akuntabel dan auditibel yang berbasis akrual Sasaran Strategi : Meningkatkan koordinasi /pembinaan penatausahaan dan akuntansi keuangan kepada SKPD secara continue serta berkesinambungan dan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dalam rangka konsolidasi penyusunan laporan keuangan daerah. Indikator Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Target 36

Realisasi

%

Program Peningkatan Pengembangan Kinerja dan Keuangan 1. Prosentase pemenuhan laporan keuangan semesteran. 2. Jumlah dok. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah 3. Jumlah dok. Tentang laporan.pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4. Prosentase pemenuhan SPJ sesuai ketentuan yang berlaku 5. Frekuensi fasilitasi dan rekonsiliasi penyusunan jurnal akuntansi 6. Frekuensi pengembangan system akuntansi keuda

Sistem

Pelaporan

Capaian

100%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penjelasan akuntabiltas kegiatan diuraikan dalam uraian pelaksanaan kinerja sebagai berikut : Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah Kegiatan : 1. Kegiatan Pelaksanaan pengujian pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan untuk

ditetapkan sebagai

laporan

keuangan

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD, dimana laporan keuangan SKPD tersebut sebagai dasar oleh PPKD dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. PPKD menggabungkan/mengkonsolidasi laporan – laporan SKPD tersebut. Karena belum on linenya system aplikasi keuangan yang ada pada pemerintah kota Blitar dan untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel maka dilaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD secara periodic setiap tiga bulan sekali. Dalam proses rekonsiliasi dilakukan pencocokan antara SIP-SKPD dengan SIPKD serta menelusuri selisih yang ada. Adapun uraian kegiatan meliputi a. Pelaksanaan lembur rekonsiliasi setiap tribulan b. Pelaksanaan lembur rekapitulasi hasil rekonsiliasi SKPD c. Pelaksanaan lembur rekonsiliasi SKPD atas hasil reviu irda dan hasil BPK d. Cetak dan penggandaan hasil rekonsiliasi SKPD e. Penyediaan makan minum kegiatan rekonsiliasi SKPD Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi Kegiatan : 1. Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

37

Untuk mewujudkan system akuntansi keuangan daerah serta agar informasi – informasi yang tersedia pada laporan keuangan daerah akurat dan akuntabel dibutuhkan kegiatan jurnal akuntansi. Jurnal akuntansi dilakukan untuk membukukan transaksi- transaksi yang belum tercatat pada laporan keuangan serta koreksi/pembenahan atas transaksi yang ada. Jurnal dilakukan juga secara periodic mengikuti proses rekonsiliasi laporan keuangan SKPD. Adapun uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi : a. Lembur penjurnalan kapitalisasi asset setiap tribulan b. Lembur penjurnalan adanya pergeseran realisasi c. Mencetak jurnal dan diberikan ke SKPD 2. Fasilitasi dan pengembangan sistem akuntansi keuangan SKPD Dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah dan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, maka diperlukan pengembangan system aplikasi akuntansi keuangan daerah yang mendukung baik untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan maupun pengelolaan keuangan daerah. Implementasi dari kegiatan fasilitasi dan pengembangan sistem akuntansi keuangan SKPD adalah : a. Belanja modal sofware akuntansi penyusunan aset tetap & Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Pemberian honorarium tim pengadaan/pemeriksa barang dan jasa c. Belanja pakai habis ( kertas dan paket ATK non kertas) d. Belanja Jasa kerja ( Pendampingan pemeliharaan sistem SIPKD & SIPSKPD e. Belanja perjalanan dinas ( kunjungan kerja untuk mendapatkan Opini terbaik BPK. Misi ke Keempat : Mewujudkan pengelolaan Barang dan Aset Daerah yang Akurat dan Valid melalui Tehnologi Informasi Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Tujuan Mewujutkan pengelolaan Manajemen Barang dan Aset Daerah yang Akurat dan Valid melalui TI Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Mewujudkan penyusunan standar belanja dan Manajemen Aset Barang Daerah Sasaran Strategi : Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan manajemen aset dan barang daerah di masing – masing SKPD, meningkatkan Kualierah Tahun dan kuantitas sarana prasaran pengelolaan Barang dan aset Daerah melalui TI dan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitasi pendukung administrasi manajemen aset daerah. Indikator Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Target 38

Realisasi

%

1. Jumlah dok. Standar Belanja 2. Frekuensi pemenuhan Manajemen Aset daerah dan pembinaan Pengelolaan barang Daerah

5 paket keg. 6 paket keg.

5 paket keg. 6 paket keg.

100% 100%

Daftar Hasil Pengadaan Barang Iventaris Daerah Tahun 2015 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, seperti pada tabel Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai berikut :


39

Misi ke Lima :

Mewujudkan peningkatan sumber daya pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

Tujuan : Mewujudkan

pemahaman

pengelolaan

keuangan

daerah

secara

konprehensip.

Mewujudkan system pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien, mewujudkan system pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan TI yang memadai dan mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitasi pendukung administrasi perkantoran. Sasaran Strategi : Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan keuangan daerah di masing – masing SKPD, meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana prasaran pengelolaan keuangan daerah yang berbasis TI dan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitasi pendukung administrasi perkantoran. 1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

6000 surat 5 rekening

6000 surat 5 rekening

100% 100%

12 bulan

12 bulan

100%

20 unit

20 unit

100%

12 bulan 54 jenis 12 bulan

11 bulan 54 jenis 12 bulan

92% 100% 100%

3 jenis 19 jenis

3 jenis 19 jenis

100% 100%

2x365exp 12 bulan

2x365exp 12 bulan

100% 100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

6 buku

100%

1 tahun

100%

Program Pelayanan Adm. Perkantoran 1. Jumlah kebutuhan perangko 2. Frekuensi pemenuhan biaya tlepon dan Speedy 3. Frekuensi pemenuhan jasa peralatan & perlengkapan kantor 4. Frekuensi pemenuhan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan Dinas /Operasional 3.Frekuensi pemenuhan jasa adm. Keuangan 2. Jenis Pemenuhan ATK 3. Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan 4. Jumlah pemenuhan alat listrik /elektronik 5. Jumlah pemenuhan barang peralatan rumah tangga 6. Jumlah pemenuhan bahan bacaan 7. Frekuensi pemenuhan penyediaan mamin rapat dan tamu 8. Frekuensi rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 9. Frekuensi rapat –rapat Danas

10. Frekuensi bendahara / PNS yang terlibat 6 buku kasus TP/TGR Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan 11. Frekuensi keperansertaan pada event daerah 1 tahun dan hari besar nasional, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

40

1. Jumlah pemenuhan barang perlengkapan 13 jenis 13 jenis 100% kantor 2. Frekuensi pemeliharaan Gedung Kantor 1 paket 1 paket 100% 3. Frekuensi pemeliharaan Kendaraan dinas 1 unit 1 unit 100% Operasional (roda 4) (roda 4) 4. Frekuensi pemeliharaan Peralatan & 7 jenis 7 jenis 100% Perlengkapan Kantor Penjelasan akuntabiltas kegiatan diuraikan dalam uraian pelaksanaan kinerja sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Secara umum Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan sebagai

pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya lebih mengarah pada peningkatan kualitas layanan prima organisasi. Sifat kegiatan program ini adalah kegiatan Rutinitas pelaksanaan pelayanan adiministrasi organisasi Kegiatan: 1. Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat Indikator kinerja Jumlah surat dan jasa perbankan yang dilakukan Target 6000 surat Surat menyurat yang dimaksud adalah surat keluar utamanya surat keluar daerah atau yang menggunakan benda pos. Dengan daerah tujuan meliputih instansi pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota dan lembaga swasta. Adapun Surat dalam daerah Kota Blitar secara umum langsung diantar kepada yang berkepentingan melalui tenaga caraka yang ada. Perwujudan penyediaan jasa meliputi : a. Materai 3000 sejumlah 750 lembar b. materai 6000 sejumlah 750 lembar 2. Penyediaan jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik Indikator kinerja Jumlah rekening listrik dan telpon yang terbayar Target 5 rekening Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik meliputih : a.

Pembayaran Rekening Telepon, 2 jenis nomor;

b. Speedy yang berguna dalam layanan internal organisasi serta pendukung layanan kepada pihak eksternal 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operaional Indikator kinerja jumlah pajak kendaraan bermotor yang terbayar Target 20 unit 4. Penyediaan jasa adminitrasi Keuangan Indikator kinerja Jumlah honor pejabat pengelola keuangan yang terbayar Target 600 orang. Yang dimaksud dengan Jasa aministrasi keuangan pada kegiatan ini adalah pemberian Honorarium kepada pejabat pengelola keuangan daerah seluruh SKPD se Kota Blitar dengan rincian jabatan : 1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah 4 orang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

41

2. Pejabat Pengguna Anggaran 47 orang 3. Kuasa Pengguna Anggaran 47 orang 4. Pejabat Pembuat Komitmen SKPD 55 orang 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 49 orang 6. Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPMU SKPD 38 orang 7. Petugas Penguji tagihan / Verifikasi SKPD 71 orang 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD ) a. Pejabat Penatausahaan Keuangan – PPKD 1 orang b. Bendahara Penerima SKPD 19 orang c. Bendahara Penerima PPKD 1 orang d. Bendahara Penerima pembantu SKPD 2 orang e. Pembantu Bendahara Penerima SKPD 10 orang f. Bendahara Pengeluaran SKPD 50 orang g. Bendahara Pengeluaran PPKD 1 orang h. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD 42 orang i. Petugas Penguji / Verifikasi gaji PPKD 1 orang j. Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji 29 orang k. Petugas Penguji / Verifikasi gaji PPKD 1 orang l. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD 63 orang m. Petugas Pengelola Adm. Gaji / Pembuat daftar Gaji 25 orang 9. Tim Anggaran 34 orang

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kinerja Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Target 45 paket/jenis Fungsi Alat Tulis Kantor sangat vital bagi organisasi, dalam rangka memperlancar pelayanan internal dan eksternal organisasi. Penggunaan Alat Tulis Kantor dimanajemen dengan baik dalam penggunaannya. Artinya penggunaannya digunakan dengan efektif dan efisien dan menghindari pemborosan. Perwujudan Alat Tulis Kantor sejumlah 51 jenis meliputih : a. Kertas b. Paket ATK ( non kertas ) 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kinerja Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia Target 12 bulan Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka pengelolaan dan pengesahan tanda bukti pelunasan pajak retribusi oleh wajib pajak berupa Karcis Retribusi dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.


42

Tahun 2014 Barang Cetak dan Penggandaan yang dilaksanakan diuraikan sebagai berikut : No

Uraian

A.

Cetak

1

- Cetak Amplop Kop Dinas,

2

- Stop Map Kop Dinas,

3

volume

Satuan 400

buah

1200

lembar

- Kartu Surat Masuk /Keluar

150

buku

4

- Lembar Disposisi,

150

buku

5

- Blangko SPPD

45

buku

6

- Buku SPM

100

buku

7

- Buku Catatan

59

buku

B.

Penggandaan/Foto Copy surat – surat umum, surat – surat tentang pengelolaan keuangan.

11436

lembar

Uraian kegiatan yang dilaksanakan dalam penyediaan barang cetakan dan penggandaan meliputi : a. Pemberian Honorarium Tim Pengadaan/Pemeriksa barang dan jasa b. Belanja cetak dan penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Indikator kinerja Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Target 40 paket Untuk Mendukung pelaksanaan pelayanan internal maupun eksternal salah satu yang harus diperhatikan adalah kondisi listrik /penerangan bangunan kantor yang memadai. Penyediaan komponen intalasi listrik sangat diperlukan karena mengingat beban daya yang digunakan sangat tinggi dan beberapa komponen memiliki umur pakai yang pendek sehingga secara rutin harus dilakukan perbaikan atau penggantian komponennya. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan : 1. 2. 3.

Stop kontak, Kabel, Lampu TL

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator kinerja Jumlah pearalatan Rumah Tangga yang tersedia Target 60 paket Untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja , maka salah satu hal yang diperlukan adalah penyediaan Peralatan Rumah Tangga kantor. Peralatan Rumah Tangga kantor yang disediakan meliputi : 1.

Bahan Pembersih,

2.

Peralatan kebersihan


43

Dan peralatan rumah tangga lainya yang diperlukan dalam pelayanan makan minum tamu dan rapat dinas 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator kinerja Jumlah bahan bacaan yang tersedia Target 2 exemplar Untuk peningkatan pengetahuan dan peningkatan akses informasi, maka diperlukan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan bagi aparatur dan bahan informasi yang memadai mutlak diperlukan. Bahan media informasi/bacaan yang rutin dapat disediakan berupa: 1. Informasi elektronik (TV) 2. Informasi cetak berupa (1) Jawa POS dan (2) SURYA 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Indikator kinerja Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Target 175 kali 11. Fasilitas rapat-rapat dinas Indikator kinerja Jumlah makan dan minum rapat dan tamu yang tersedia Target 2 paket Kegiatan ini memfasilitasi keperluan makan dan minum tamu baik tamu dalam daerah maupun tamu dari luar daerah serta kegiatan rapat - rapat dinas. Berdasarkan catatan buku tamu dan daftar hadir tamu dan daftar hadir rapat, maka pada tahun anggaran 2015 : 1. Tamu yang datang sekitar 150 orang. 2. Rapat intern Badan dilaksanakan sejumlah 12 kali

12. Penyelesaian Kerugian Daearh Indikator Kinerja Jumlah buku untuk bahan pertimbangan TP/TGR Penyelesaian kerugian Daerah yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah untuk menangani dan menindaklanjuti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi atas kerugian daerah terhadap Bendahara / Pegawai Negeri Sipil, apabila terlibat dalam kasus TP/TGR. Tuntutan tersebut berupa tuntutan administrasi maupun tuntutan materil sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Rencana kegiatan yang terakomodir dalam kegiatan Daerah meliputih : a. Pemberian Hr. Kegiatan b. Kegiatan Lembur c. Belanja ATK d. Belanja Perjalanan Dinas e. Penerbitan/cetak 6 buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

44

Penyelesaian kerugian

f.

Secara umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya lebih mengarah pada peningkatan kualitas layanan prima organisasi. Sifat kegiatan program ini adalah kegiatan Rutinitas pelaksanaan pelayanan adiministrasi organisasi

7 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor mengacu pada semua perlengkapan yang umumnya digunakan di Kantor, perusahaan dan organisasi lainnya. Pada Tahun 2015 Kebutuhan Perlengkapan Kantor yang diadakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar meliputih :

URAIAN

Volume

Satuan

Harga Satuan

JUMLAH

1

2

3

4

5

Spanduk 6 x 1

10,00

Buah

200.000,00

2.000.000,00

Baner 6 x 1

10,00

buah

200.000,00

2.000.000,00

BELANJA MODAL

512.826.400,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja modal pengadaan almari

100.268.000,00 38.500.000,00

Almari loker arsip

1,00

buah

17.500.000,00

17.500.000,00

Rak arsip

3,00

buah

7.000.000,00

21.000.000,00

Belanja modal pengadaan Air Conditioner /AC AC Split dinding 2 PK

61.768.000,00 8,00

unit

7.721.000,00

Belanja modal pengadaan Brankas Brankas Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja modal pengadaan komputer/PC/CPU Computer Personal Unit (untuk R. Biding ) PC-CPU

61.768.000,00 6.825.000,00

1,00

unit

6.825.000,00

6.825.000,00 230.737.800,00 70.000.000,00

4,00

unit

8.500.000,00

34.000.000,00

2,00

unit

18.000.000,00

36.000.000,00

Belanja modal pengadaan komputer note book

69.375.000,00

Note Book/Laptop

5,00

Unit

9.000.000,00

45.000.000,00

Tablet Eselon 2 (OctaCore 1.9GHz/1.3GHz,8 inchi,Super Amoled,2048 x 1536,32GB Storage, 3GB RAM,Maks 128 GB,Wifi,Bluetooth,USB, Android OS,GSM,Kamera,Cover

1,00

unit

7.500.000,00

7.500.000,00


45

Book) Tablet Eselon 3 (Quadcore 1.33 GHz,8 inchi,WXGA TFT,1280 x 800,8GB Storage, 1.5GB RAM,Maks 64 GB,Wifi,Bluetooth,USB, Android OS,GSM,Kamera,Cover Book)

5,00

unit

3.375.000,00

Belanja modal pengadaan printer komputer Printer + Fotocopy Printer Pelayanan Perbendaharaan : Printer DFX 9000 Impact Dot Matrix, 10 cpi, 330 cps, Type Fabrick, BiDirectional Parallel Interface (IEEE-1284 Nibble Mode Supported, Serial I/F, USB (Ver.1.1) I/F, Type B I/F Level 2 (Option)

81.600.000,00 1,00

Unit

3.600.000,00

3.600.000,00

10,00

unit

1.500.000,00

15.000.000,00 0

1,00

unit

49.000.000,00

Ruang Biding : Printer L1300 Belanja modal pengadaan monitor/display komputer Monitor LED 18,5" untuk R. Biding Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer/Power supply Komputer UPS 600 VA untuk R. Biding Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja modal pengadaan meja kerja Meja Kerja

Meja Komputer Meja Ruang Teras

49.000.000,00

0 2,00

7.000.000,00

14.000.000,00 6.325.200,00

4,00

unit

1.581.300,00

6.325.200,00

3.437.600,00

4,00

unit

859.400,00

3.437.600,00 121.508.000,00 47.600.000,00

5,00

unit

7.500.000,00

Ruang Biding : Meja komputer

16.875.000,00

37.500.000,00 0

4,00

700.000,00

2.800.000,00

4,00

buah

1.200.000,00

4.800.000,00

1,00

unit

2.500.000,00

2.500.000,00

Belanja modal pengadaan meja rapat Ruang Arta Graha 2 (R. Rekon)

23.650.000,00 unit

0

Meja kerja oval

1,00

unit

12.650.000,00

12.650.000.00

Meja oval rekon

1,00

unit

11.000.000,00

11.000.000,00

Belanja modal pengadaan kursi kerja Kursi Putar

36.398.000,00 5,00

Unit

2.550.000,00

Ruang Biding

12.750.000,00 0

Kursi Putar

4,00

unit

770.000,00

3.080.000,00

Kursi tunggu

4,00

unit

3.000.000,00

12.000.000,00

Kursi sofa

1,00

unit

8.568.000,00

8.568.000,00


46

Belanja modal pengadaan kursi rapat Ruang Arta Graha 2 (R. Rekon) Kursi Putar

13.860.000,00 0 18,00

770.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Belanja modal pengadaan kamera Kamera Digital Belanja modal pengadaan proyektor LCD Proyektor Panasonic PTLB 90E Belanja modal pengadaan Televisi/Monitor

13.860.000,00 108.427.200,00 16.874.000,00

1,00

Unit

16.874.000,00

16.874.000,00 16.603.200,00

1,00

Unit

16.603.200,00

16.603.200,00 74.950.000,00

Ruang Arta Graha 2

0

TV Led Polytron

2,00

12.500.000,00

25.000.000,00

TV Led Conference

1,00

49.950.000,00

49.950.000,00

Belanja modal pengadaan Peralatan Olahraga

9.761.000,00

Meja Pimpong

1,00

unit

7.500.000,00

7.500.000,00

Bed Pimpong

4,00

buah

500.000,00

2.000.000,00

Net Tenis Meja

1,00

buah

261.000.00

261.000.00

TOTAL

567.353.800,00

7 Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Untuk Mendukung pelaksanaan pelayanan internal maupun eksternal salah satu yang harus diperhatikan adalah kondisi listrik /penerangan bangunan kantor yang memadai. Penyediaan komponen intalasi listrik sangat diperlukan karena mengingat beban daya yang digunakan sangat tinggi dan beberapa komponen memiliki umur pakai yang pendek sehingga secara rutin harus dilakukan perbaikan atau penggantian komponennya. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan : 4. Stop kontak, 5. Kabel, 6. Lampu TL 8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja , maka salah satu hal yang diperlukan adalah penyediaan Peralatan Rumah Tangga kantor. Peralatan Rumah Tangga kantor yang disediakan meliputi : 1.

Bahan Pembersih,

2.

Peralatan kebersihan

3. Dan peralatan rumah tangga lainya yang diperlukan dalam pelayanan makan minum tamu dan rapat dinas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

47

9 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Untuk peningkatan pengetahuan dan peningkatan akses informasi, maka diperlukan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan bagi aparatur dan bahan informasi yang memadai mutlak diperlukan. Bahan media informasi/bacaan yang rutin dapat disediakan berupa: 1. Informasi elektronik (TV) 2. Informasi cetak berupa (1) Jawa POS dan (2) SURYA. 10 Kegiatan Fasilitasi rapat – rapat Dinas. Kegiatan ini memfasilitasi keperluan makan dan minum tamu baik tamu dalam daerah maupun tamu dari luar daerah serta kegiatan rapat - rapat dinas. Berdasarkan catatan buku tamu dan daftar hadir tamu dan daftar hadir rapat, maka pada tahun anggaran 2015 : 3. Tamu yang datang sekitar 45 orang. 4. Rapat intern Badan dilaksanakan sejumlah 11 kali 11 Kegiatan rapat – rapat Koordiasni Luar Daerah Penganggaran kegiatan ini difokuskan pada kegiatan Rapat dan Kooordinasi keluar daerah. Baik dalam propinsi maupun luar propinsi, terutama pada lembaga – lembaga yang memiliki urusan yang sama maupun tupoksi yang berhubungan antara lain meliputih : a. Rapat Kooordinasi tentang Dana perimbangan dari pusat maupun propinsi. b. Rapat Koordinasi tentang Dana bagi hasil baik dari pusat maupun dari propinsi. c. Rapat Koordinsi tentang Asuransi Kesehatan dan Taspen d. Dan lain – lain yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan. Untuk Tahun anggaran 2015 kegiatan rapat – rapat Koordiasni Luar Daerah telah menargetkan 175 x kegiatan Rapat dan Koordinsi dan terealisasi sejumlah 90 x kegiatan. 12 Kegiatan Penyelesaian Kerugian Daerah. Penyelesaian kerugian Daerah yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah untuk menangani dan menindaklanjuti Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi atas kerugian daerah terhadap Bendahara / Pegawai Negeri Sipil, apabila terlibat dalam kasus TP/TGR.

Tuntutan tersebut berupa tuntutan administrasi

maupun tuntutan materil sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Rencana kegiatan yang terakomodir dalam kegiatan kerugian Daerah meliputih : a. Kegiatan Lembur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

48

Penyelesaian

b. Belanja ATK c. Belanja Perjalanan Dinas d. Penerbitan/cetak 6 buku Secara umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh

program

dan kegiatan yang mana

kebijakannya lebih mengarah pada peningkatan kualitas layanan prima organisasi. Sifat kegiatan program ini adalah kegiatan Rutinitas pelaksanaan pelayanan adiministrasi organisasi. Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : 1. Kegiatan Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional. Diadakannya

program

kegiatan

kemitraan

wawasan

kebangsaan

dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan event daerah dan nasional agar pelaksanaannya lebih berkualitas sehingga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat / insan yang

mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dalam

kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan event daerah dan nasional yang dilaksanakan antara lain adalah : 1. Memperingati hari lahir Kota Blitar, kegiatan yang dilaksanakan adalah : a). Bazzar/Pameran bernuansa Jaman Doeloe ( Jadoel ) b). Perlombaan olah raga tradisional c). Pawai bernuansa Jadoel 2. Memperingati lahirnya Pancasila, kegiatan yang dilaksanakan : a). Grebeg pancasila b). Pawai Budaya 3. Memperingati Haul Bung Karno 4. Memperingati Hari Kemerdekaan RI, Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a. Lomba Olah Raga dan Kesenian b. Pawai Karnaval kebangsaan Uraian atau perwujudan kegiatan Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional. meliputih : a. Belanja ATK ( paket ATK non Kertas) b. Belanja Publikasi ( banner, spnduk) c. Belanja Bahan bangunan ( pembuatan stand jadoel) d. Belanja Jasa kerja ( ongkos tukang) e. Belanja Makanan dan minuman kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

49

f. Belanja Pakaian Khusus dan hari – hari tertentu.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Kegiatan : 1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Gedung dan Ruang Kantor adalah sarana vital yang sangat mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan. Untuk keamanan dan kenyamanan dalam bekerja tentunya diperlukan gedung dan ruang kantor yang presentatif. Dalam waktu 6 bulan sejak pembangunan gedung tersebut dibangun, maka pemerliharaan gedung

mulai

dipersiapkan.

Kegiatan

pemeliharaan

gedung

tersebut

pelaksanaannya menyesuaikan keadaan gedung dan kebutuhan renovasi. Tetapi yang rutinitas dilaksanakan adalah pengecatan baik didalam ( ruangan ) maupun diluar (dinding) gedung. Kegiatan Pemeliharaan ini dimaksudkan agar gedung kantor : 1). Selalu dan tetap dalam kondisi siap pakai, 2). Keutuhan gedung tetap terjaga 3). Dan yang lebih penting adalah supaya gedung akan lebih lama dimanfaatkan. Pada Tahun 2015 pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan terdiri dari : 1). Sekat ruangan BPKAD 29 m2 a) Sekat ruang sholat (mushola BPKAD) 5 m2 b) Sekat ruang rekon Perbendaharaan 24 m2 2). Pintu(kaca) masuk ruang BPKAD 2 unit (ruang lantai I dan II)

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Oprasional. Dilakukan dalam Pemeliharaan kendaraan dinas meliputi dua hal : 1). Pemeliharaan yang bersifat ringan oleh tenaga intern, menyangkut kebersihan dan pengamanan kendaraan dinas 2). Perbaikan bersifat ringan dan berat dan bukan diakibatkan oleh pengguna/penanggungjawab kendaraan termsuk penggantian oli dan lain – lain yang dilaksanakan oleh pihak ketiga/rekanan. Perbaikan/Pemeliharaan yang sering dilakukan meliputi : 1). Servis mesin/ganti olie 2). Ganti Suku Cadang.


50

Pada tahun 2015 Pemeliharan Kendaraan Dinas Operasional pada Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar diperuntukan untuk kendaraan dinas roda empat terdiri dari 2 unit yaitu : 1). Suzuki Grand Vitara 2). Suzuki APV 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor Berdasarkan sifatnya peralatan dan perlengkapan kantor merupakan barang yang tidak langsung habis pakai tetapi barang – barang yang dapat dipakai berulang kali atau tahan lama, berdasarkan sifatnya tersebut dan mengingat beban pemakaian / penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor sangat tinggi, maka sering terjadi trabel dan kerusakan. Untuk menghindari pemborosan dan untuk penghematan,

kerusakan yang masih bisa diperbaiki akan diperbaiki sehingga

pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor sangat diperlukan. Peralatan dan perlengkapan kantor yang selalu memerlukan pemelihraan anatara lain : 1). Komputer/CPU 2). Printer 3). Air Condisioner ( AC ) 4). Mesin Penghancur Kertas 5). Monitor 6). SIP APBD 7). Porporator 5. Kegiatan Pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan Hibah. Dalam kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan hibah, indikatornya adalah memfasilitasi penyaluran bantuan dan hibah daerah. Bentuk fasilitas yang dilaksanakan adalah pelayanan penatausahaan, yaitu proses perolehan sampai dengan penyaluran dana. Yang mana dana tersebut langsung diberikan kepada yang berhak menerimanya. Proses perolehan sampai dengan penyaluran dana dilakukan oleh seorang pejabat pengelola keuangan ( bendahara Pengeluaran PPKD ), dimana Bendahara dimaksud bertugas

memproses

penyaluran dana Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tak terduga, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan . Uraian kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan Pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan Hibah tahun 2015, dalam DPA SKPD meliputi : a. Pemberian Honorarium Panitia / Tim pelaksana kegiatan b. Belanja Alat Tulis Kantor ( Kertas dan paket ATK non kertas) c. Belanja penggandaan dokumen bantuan dan hibah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

51

Adapun Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tak terduga, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan tertuang dalam DPA PPKD dengan rincian sebagai berikut :

No

Uraian

1

Belanja Subsidi

2

Belanja Hibah

3

Belanja Sosial

4

Anggaran 546.600.000,00

Realisasi

%

546.600.000,00 100,00

26.593.050.000,00 22.905.915.650,00

86,13

8.705.260.000,00

7.924.845.000,00

91,04

Belanja Bantuan Keuangan

499.999.960,00

480.911.040,00

96,18

5

Belanja Tak Terduga

750.000.000,00

0,00

0,00

6.

Pembiayaan

3.000.000.000,00

2.750.000.000,00

91,67

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Kegiatan :

Kinerja

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, ( Renstra, RKA,DPA, RENJA/RKT,PK dan LAKIP serta dok. Lainnya)

Yang diharapkan dari program dan kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen perencanaan – kegiatan dan laporan – laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indiktor – indikator keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Dokumen dan Laporan – laporan yang disusun dan dilaporkan adalah : a. Penyusunan Renstra b. Penyusunan RKA c. Penyusunan DPA d. Penyusunan Renja e. Penyusunan Penetapan Kinerja f. Penyusunan LAKIP g. Penyusunan LPPD untuk ELPPD Uraian kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, meliputih : a. Lembur Penyusunan RKA, DPA, Renja dan LAKIP b. Belanja Bahan Pakai Habis c. Belanja Cetak dan penggandaan ( Penggandaan Renja, LAKIP, dan Foto Copy)


52

B.Jumlah dan Realisasi Anggaran 2015 per Bidang PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN Rp

REALISASI Rp

%

1

2

3

4

5

1

BIDANG ANGGARAN a.Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD b Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD c.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD d Pengendalian Anggaran e Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelhindari kebijakan yangolaan keuangan daerah Kab/Kota f Penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan APBD g. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD BIDANG PERBENDAHARAAN a Keg. Rekonsiliasi Kas b Keg.Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah c. Evaluasi Pengelolaan Kas d. Pengelolaan dan penatausahaan gaji daerah e.Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) BIDANG AKUNTANSI a. Keg. Penyusunan Lap. Keuangan semesteran b.Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah c Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD d.Pelaksanaan pengujian serta pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD e.Jurnal Akuntansi Penatausahaan keuangan Daerah f. Penyusunan rancangan pearturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD g Pengembangan Sistem Amplikasi Akuntansi Keuangan Daerah BIDANG ASET DAERAH a. Penyusunan analisa standar belanja c. Peningkatan manajemen Aset Barang Daerah BIDANG ADMINITRASI UMUM a. Keg. Fasilitasi keperansertaaan pada even daerah dan hari besar nasional b. Keg. Pengadaan Jasa Surat Menyurat c. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik d. Keg. Jasa Adminitrasi Keuangan e. Keg. Penyediaan ATK f. Keg. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan g. Keg. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor h. Keg. Penyediaan Peralatan Rumah tangga i. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan j. fFasilitasi rapat-rapat Dinas k. Keg. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah

NO

2

3

4

5


53

240.675.750

125.707.950

52,2

140.396.750

88.515.450

63,0

197.399.900

160.282.700

81,2

72.541.600

51.178.800

70,6

491.475.800

385.375.800

78,4

369.550.600

330.105.600

89,3

184.208.400

166.730.400

90,5

65.825.200

34.362.700

52,2

263.370.900

239.621.950

91,0

62.354.350 95.455.000

61.360.350 75.728.250

98,4 79,3

50.840.000

49.830.000

98,0

51.034.000

51.012.000

100

107.956.000

76.169.000

70,6

105.696.750

99.957.648

94,6

124.708.000

64.274.050

51,5

103.397.625

97.174.475

94,0

74.463.000

63.484.500

85,3

179.128.200

178.205.200

99,5

312.113.000 1.108.162.375

142.908.550 901.310.364

45,8 81,3

63.723.500

60.823.500

95,4

40.500.000

40.500.000

100,0

69.300.000

48.901.075

70,6

1.103.889.900 141.337.000

958.128.900 141.337.000

86,8 100,0

176.955.000

176.955.000

100,0

36.450.000

36.450.000

100,0

28.205.000

27.905.000

98,9

14.080.000

14.080.000

100,0

61.341.000

60.125.000

98,0

189.504.000

189.440.618

100,0

l. Keg. Penyelesaian Kerugian Daerah m. Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD n Pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan hibah daerah r. Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor s. Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor t. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Gedung kantor u. Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan Dinas /Operasional

72.730.950

67.803.000

93,2

55.740.000

55.711.000

99,9

62.720.650

62.480.600

99,6

614.467.000 145.534.545

569.363.800 123.730.000

92,7 85,0

109.780.000

109.780.000

100,0

108.691.300

106.560.891

98,0

Berdasarkan akumulasi capaian realisasi dan prosentase capaian kinerja dari masing masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2015 yang didasarkan pada standard kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja, maka capaian kinerja yang di laksanakan mencapai 84,0% (delapan puluh empat koma nol persen). Sesuai dengan interval nilai capaian kinerja menunjukan bahwa capaian kinerja masuk dalam kategori sangat berhasil. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar mendapatkan dukungan dana yang cukup. Pada tahun anggaran 2015 jumlah anggaran yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sampai dengan P – APBD adalah sebagai berikut : 1.

Anggaran Belanja Tidak Langsung

: Rp. 2.100.977.372,03

Anggaran Belanja Tidak Langsung adalah Anggaran Belanja yang diperuntukan untuk pembayaran gaji pegawai, Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, 2.

Anggaran Belanja Langsung

: Rp 7.495.693.045,00

Anggaran Belanja langsung adalah anggaran belanja yang diperuntukkan untuk operasional rutin dan operasional kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Jumlah dan Realisasi anggaran belanja langsung diuraikan sesuai dengan masing – masing misi kegiatan sebagai berikut : Misi Pertama : Mewujudkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai prinsip - prinsip penganggaran. Jumlah Anggaran

Rp. 1.696.248.800,00

Realisasi

Rp. 1.307.896.700,00

Prosentase

77,1 %

Misi Kedua : Mewujudkan Verifikasi Belanja dan Pengelolaan Kas dan Infestasi Dearah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

54

Jumlah Anggaran

Rp. 537.845.450,00

Realisasi

Rp. 460.903.250,00

Prosentase

85,7 %

Misi Ketiga : Mewujudkan sistem Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan yang Berbasis Akrual Jumlah Anggaran

Rp. 746.383,575,00

Realisasi

Rp. 630.276.873,00

Prosentase

84,4 %

Misi Keempat : Mewujudkan pengelolaan Barang dan Aset Daerah yang Akurat dan Valid melalui Tehnologi Informasi Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). Jumlah Anggaran

Rp. 1.420.275.375,00

Realisasi

Rp. 1,044.218.914,00

Prosentase

73,5 %

Misi Kelima : Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah secara Terpadu dan berkesinambungan. Jumlah Anggaran

Rp. 3.096.038.545,00

Realisasi

Rp 2.850.075.384,00

Prosentase

92 %

Penyerapan anggaran belanja langsung pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2014 secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut: Jumlah pagu anggaran belanja langsung sampai dengan perubahan anggaran dan kegiatan ( P-APBD ) tahun 2015 berjumlah Rp. 7.495.693.045,00 Jumlah realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember/akhir tahun 2015 berjumlah Rp. 6.293.371.121,50 dengan Prosentase (%) realisasi anggaran 84,0

%.

Prosentase realisasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2015 hanya mencapai 84,0 %., hal tersebut disebabkan adanya 2 factor realisasi belanja yaitu : 1) Realisasi belanja barang dan jasa dengan capaian 76,8 %. Hal tersebut disebabkan karena realisasi belanja hanya menyesuaikan kebutuhan ( efisiensi) 2) Realisasi belanja modal dengan capaian 90,75 %. Hal tersebut disebabkan keterbatasan barang yang tersedia di pasaran ( dari sisi spesifikasi barang yang dibutuhkan). Sehingga berimplikasi pada keterbatasan waktu yang tersedia untuk proses pangadaan tidak mencukupi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

55

BAB IV PENUTUP

a.Kesimpulan Berdasarkan hasil Pengukuran Capaian dan Evaluasi Kinerja tahun 2015, secara umum dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh sasaran strategis program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Blitar dapat dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan. dan hasil capaian kinerja mencapai berhasil. Keberhasilan kinerja adalah pencapaian sasaran, tujuan dan realisasi capaian indicator kinerja sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan sesuai dengan kebijakan yang direncanakan dan ditetapkan. Nilai Capaian Sasaran Kinerja dari masing masing program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2015 yang didasarkan pada standard kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja, Nilai Capaian Sasaran Kinerja yang di laksanakan mencapai 84,0% (delapan puluh empat koma nol persen). Sesuai dengan tabel interval nilai capaian kinerja maka capaian kinerja yang dilaksanakan sangat berhasil. b. Langkah – Langkah Strategis Untuk mempertahankan capaian tersebut, maka kedepan akan tetap melaksanakan langkah – langkah strategis yang diperlukan sebagai berikut : 1. Tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal peningkatan kompetensi SDM dalam bidang tugasnya antara lain dengan mengikuti bimbingan teknis, diklat, dan sejenisnya. 2. Tetap melakukakan koordinasi antar instansi terkait penyusunan program dan kegiatan 3. Tetap melakukan pengawasan melekat ( kedisiplian ) pada aparatur dalam melaksanakan tugas. 4. Tetap melakukan pembinaan kepada staf, terkait dengan pemahaman arti sestem dalam menyelesaikan pekerjaan.


56

5. S a r a n Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Blitar telah ditetapkan rencana strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka diharapkan dalam perencanaan kegiatan ke depan didasarkan pada priodisasi Renstra Tahun 2016 - 2021. Demikian penyusunan Laporan kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, untuk dapat menjadi media evaluasi atas akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita tetap memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar,

Januari 2016

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si Pembina Utma Muda NIP. 19601219 198702 1 003


57


58

KATA PENGANTAR. Blitar, Januari 2016 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

Recommend Documents