PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KOTA MALANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. Tugu No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894 Fax. (0341) – 326 025, 328 553

MALANG

Kode Pos 65119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR : 188.45/ 26 /35.73.408/2016 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Menimbang

: a. bahwa dalam rangka perwujudan kewajiban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Walikota dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis ( Reviu Renstra ) Tahun 2013-2018; b. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban atas alokasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun anggaran 2015, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2015; c. bahwa berdasarkan konsideran huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2015

Mengingat

: 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntablitas Instansi Pemerintah; 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah; 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 20132018; 17 Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 18 Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 19 Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2015 tentang Perubahan Indikator Kinerja Daerah; 20 Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penepatan Indikator Kinerja Utama; 21 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah; 22 Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 188.45/43/35.73.408/2015 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018; 23 Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 188.45/59/35.73.408/2015 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 22013-2018.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTA ( LAKIP ) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015.

KESATU

: Menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2015

KEDUA

:

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan

Aset

Daerah

Tahun

2015,

telah

menggambarkan antara lain : 1

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2015 disusun pada periode tahun 2015 menggambarkan pertanggungjawaban atas alokasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka capaian kinerja dan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun sesuai Reviu Rencana Strategis Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

( Reviu Renstra ) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015; 2

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2015 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang telah menggambarkan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan

dan

Aset

Daerah

dengan

menyajikan

informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang

telah

dan

seharusnya

dicapai

berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator dalam

Kinerja

Reviu

Sasaran

Rencana

sebagaimana

Strategis

(

Reviu

Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018. KETIGA

: Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal : Februari 2016 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,

Ir. SAPTO P SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005 Tembusan : Yth. 1 Sdr. Inspektur Kota Malang 2 Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang; 3 Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang.

PEMERINTAH KOTA MALANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. Tugu No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894 Fax. (0341) – 326 025, 328 553

MALANG

Kode Pos 65119

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR : 188.45/ 20 /35.73.404/2017 TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Menimbang

: a. bahwa dalam rangka perwujudan kewajiban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Walikota dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis ( Reviu Renstra ) Tahun 2013-2018; b. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban atas alokasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun anggaran 2016, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib menyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2016; c. bahwa berdasarkan konsideran huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016

Mengingat

: 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntablitas Instansi Pemerintah; 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 15 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah; 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 20132018; 17 Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 18 Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 19 Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2015 tentang Perubahan Indikator Kinerja Daerah; 20 Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penepatan Indikator Kinerja Utama; 21 Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah; 22 Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama; 23 Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 188.45/43/35.73.408/2015 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018;

24 Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 188.45/59/35.73.408/2015 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018. MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016.

KESATU

: Menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016

KEDUA

:

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan

Aset

Daerah

Tahun

2016,

telah

menggambarkan antara lain : 1

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2016 disusun pada periode tahun 2016 menggambarkan pertanggungjawaban atas alokasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka capaian kinerja dan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun sesuai Reviu Rencana Strategis Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

( Reviu Renstra ) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016;

2

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang telah menggambarkan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan

Aset

Daerah

dengan

menyajikan

informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang

telah

dan

seharusnya

dicapai

berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator dalam

Kinerja

Reviu

Sasaran

Rencana

sebagaimana

Strategis

(

Reviu

Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018. KETIGA

: Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal : Februari 2017 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,

Ir. SAPTO P SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005 Tembusan : Yth. 1 Sdr. Inspektur Kota Malang 2 Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kota Malang; 3 Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang.

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2016 dapat tersusun. LAKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka

mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Di dalamnya memuat gambaran mengenai

pencapaian

sasaran-sasaran

strategis

tahunan

yang

diukur

berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada reviu Rencana Strategis ( Reviu Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

yang selaras dengan

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2108. Dalam mencapai visi,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

menetapkan 1 (satu) misi, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Tertib dan Akuntabel

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH BPKAD TAHUN 2016

i

KATA PENGANTAR

Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Reviu

Rencana Strategi

(Reviu Renstra) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2013 2018 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016. Akhirnya semoga Laporan Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Malang,

Februari 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG,

Ir. SAPTO P. SANTOSO M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005


ii

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

DAFTAR ISI

viii

DAFTAR TABEL

ix

DAFTAR GAMBAR

xi

DAFTAR LAMPIRAN

xii

BAB I. PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Tugas dan Fungsi Sumber Daya Manusia

3

1.3 Isu Strategis

16

1.4 Sistematika Laporan

23

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

27

2.1 Perencanaan Kinerja

30

2.2 Rencana Strategis BPKAD Tahun 2013-2018

33

2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan

39

2.4 Perjanjian Kinerja

41

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

43

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

43

3.2 Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

46

3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 (lima) Tahun Dalam Rencana Strategis

100

3.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja

101

3.5 Realisasi Anggaran

118

3.6 Analisis Capaian Program/Kegiatan

129

3.7 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan

136

BAB IV. PENUTUP


139

viii

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Badan Pengelola

37

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018 Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2016

38

Tabel 2.3

Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target

39

Tahun 2016

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Malang Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama (IKU), Pencapaian Kinerja Tahun 2016

48

Tabel 3.2

Data Aset Tanah Pemerintah Kota Malang yang Bersertifikat sampai

76

dengan Tahun 2016 Tabel 3.3

Indikator Kinerja Sasaran, Pencapaian Kinerja Tahun 2016

77

Tabel 3.4

Rekapitulasi Lahan Aset Tanah yang Dikuasai Pemerintah Kota Malang s/d Tahun 2016

79

Tabel 3.5

Indikator Kinerja Sasaran Pencapaian Kinerja Tahunan 2016

80

Tabel 3.6

Kasus Tanah Aset dan Bangunan Milik Daerah Tahun 2016

94

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2009-2013

96

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran

96

Tahun 2016 dengan Tahun 2013,Tahun 2014 dan Tahun 2015 Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran

99

Tahun 2016 dengan Tahun 2015 sesuai dengan Reviu Renstra Tahun 2015 – 2018 dan penyempurnaan IKU Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD

101

(sesuai Reviu Rencana Strategis, BPKAD Tahun 2013-2018) Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan

102

dan Aset Daerah yang tertib dan akuntabel Tahun 2016 Tabel 3.12

Program

dan

Kegiatan,

Pencapaian

Sasaran

Meningkatnya

103

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib dan akuntabel Tahun 2016 Tabel 3.13

Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset

119

Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013, dengan Tahun 2014 Tabel 3.14

Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset

120

Daerah Kota Malang Tahun 2016 dengan Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015 Tabel 3.15

Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang per Program Tahun Anggaran 2016


ix

122

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan

123

Aset Daerah Tahun 2016 dengan Tahun 2013, Tahun 2014, dan Tahun 2015 Tabel 3.17

Realisasi target Anggaran Per Program Per Kegiatan

124

Tabel 3.18

Capaian Program dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset

130

Daerah Tahun 2016 Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Tabel 3.19

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2016

132

Tabel 3.20

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

133

Tabel 3.21

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

135


x

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

13

Daerah Pemerintah Kota Malang Gambar 1.2.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan dan

14

Aset Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Gambar 1.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Keuangan dan Aset

15

Daerah Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Non Sarjana Gambar 1.4

Proporsi Pelaksana Teknis Operasional UPT Perkantoran Terpadu

16

Gambar 2.1.

Komponen SAKIP

28

Gambar 2.1.

Dokumen Dalam SAKIP

29

Gambar 3.1.

Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013 dengan Tahun 2014

Gambar 3.2

120

Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016 dengan Tahun 2013, 2014 dan 2015

Gambar 3.3

121

Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016

Gambar 3.4

123

Persentase Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016


124

xi

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR,

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2015

Lampiran 2

Laporan Kinerja

Lampiran 3

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Lampiran 4

Matrik Renstra

Lampiran 5

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 6

Laporan Evaluasi Capaian Sasaran Triwulanan

Lampiran 7

Laporan

Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

Bulanan,

Triwulan,

Semester, Akhir Tahun Lampiran 8 Lampiran 9

Nilai Standar Kepuasan Masyarakat Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2014

Lampiran 10

Publikasi Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Lampiran 11

Dokumentasi Penghargaan Opini W ajar Tanpa Pengecualian (W TP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2014


xii

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016 yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofi penyusunan LAKIP Tahun 2016. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang tugas fungsi dan sumber daya manusia serta sistematika laporan

1.1.

LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan

akuntabilitas

kemampuannya

dalam

kinerja

instansi

pencapaian

visi,

pemerintah misi

dan

untuk

mengetahui

tujuannya

dalam

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur, yaitu Pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari “ berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “ berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai”.


1

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran.

Dalam dunia

birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan ( disclosure ) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Walikota Malang.

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2016 merupakan perwujudan

kewajiban

BPKAD

untuk

mempertanggungjawabkan


2

BAB I

keberhasilan/kegagalan

PENDAHULUAN

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

telah

diamanatkan Walikota dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ( Renstra ) dan disusun pada periode tahun 2016. Menggambarkan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

dengan

menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana dalam Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-2018 dan Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) BPKAD Tahun 2013-2018 serta tertuang dalam Perjanjian Kinerja /PK Tahun 2016 dan perubahannya.

Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga

bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN SUMBERDAYA MANUSIA

1.2.1

Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kota Malang Nomor 7 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah,

Badan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu,

Badan

Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,memiliki tugas pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dan sebagai pelaksana sebagian


3

BAB I

PENDAHULUAN

kegiatan teknis operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Perkantoran Terpadu sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Berikut ini tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang :

TUGAS POKOK : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. FUNGSI : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

a.

Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

b.

Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, meliputi : 1.

penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2.

pengesahan Perangkat

Dokumen Daerah

Pelaksanaan

(DPA-SKPD)

Anggaran

dan

Satuan

Dokumen

Kerja

Perubahan

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPASKPD); 3.

pengendalian pelaksanaan APBD;


4

BAB I

4.

PENDAHULUAN

pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

5.

pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;

6.

pengusahaan

dan

pengaturan

dana

yang

diperlukan

dalam

pelaksanaan APBD; 7.

penyimpanan uang daerah;

8.

penetapan SPD;

9.

pelaksanaan

penempatan

uang

daerah

dan

pengelolaan/penatausahaan invenstasi; 10. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 11. penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah; 12. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah; 13. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah; 14. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 15. penyajian informasi keuangan daerah; 16. pelaksanaan

kebijakan

dan

pedoman

pengelolaan

serta

penghapusan barang milik daerah; 17. penunjukan pejabat selaku kuasa BUD. c.

Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD );

d.

pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD );

e.

pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;


5

BAB I

f.

penyusunan

PENDAHULUAN

laporan

pertanggungjawaban

keuangan

pelaksanaan

daerah APBD

dalam

berdasarkan

rangka akuntansi

pemerintahan; g.

pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola, meliputi : 1.

mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

2.

pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah;

3.

pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

4.

pelaksanaan

analisis

pemanfaatan,

penghapusan

dan

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota; 5.

penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

6.

penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

7.

pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

h.

Penyusunan

perencanaan

dan

pelaksanaan

program

di

bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah i.

pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

j.

pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang;


6

BAB I

PENDAHULUAN

k.

pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatandan penatausahaan aset daerah;

l.

pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;

k.

pelaksanaan

penyelesaian

sengketa

pemanfaatan

tanah

dan/atau

bangunan; l.

pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya;

m.

pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

n.

pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

o.

pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

p.

pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

q.

pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;

r.

pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;

s.

pengelolaan

administrasi

umum

meliputi

penyusunan

program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; t.

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

u.

penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);


7

BAB I

v.

PENDAHULUAN

pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

w.

pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

x.

penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;

y.

pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

z.

penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;

aa.

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

bb.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya. Adapun struktur organisasi perangkat Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah terdiri atas : a.

Kepala Badan, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

b.

Sekretariat, melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Sekretariat terdiri dari:

1.

Sub bagian Penyusunan Program;

2.

Sub bagian Keuangan;

3.

Sub bagian Umum.


8

BAB I

c.

PENDAHULUAN

Bidang Anggaran, melaksanakan tugas pokok pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian Anggaran Daerah. Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; 2. Subbidang Administrasi Anggaran. d.

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi,melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan perbendaharaan dan pengelolaan kas serta akuntansi, yang terdiri dari :

e.

1.

Subbidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas;

2.

Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.

Bidang Penatausahaan Aset Daerah, melaksanakan tugas pokok pendataan dan evaluasi aset daerah serta penyimpanan benda berharga dan aset daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Pendataan dan Evaluasi Aset Daerah; 2. Subbidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah. f.

Bidang

Pemanfaatan

Aset

Daerah,

melaksanakan

tugas

pokok

pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah terdiri dari:

g.

1.

Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah;

2.

Subbidang Pengendalian Aset Daerah.

UPT Perkantoran Terpadu, merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional BPKAD. UPT Perkantoran Terpadu dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan


9

BAB I

PENDAHULUAN

TUGAS POKOK UPT Perkantoran Terpadu melaksanakan tugas pokok pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan di area perkantoran terpadu FUNGSI Untuk

melaksanakan

tugas

pokoknya,

UPT

Perkantoran

Terpadu

mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

penyusunan program kerja UPT Perkantoran Terpadu;

b.

pemeliharaan eksterior bangunan gedung di area perkantoran terpadu yang

pemanfaataannya

diperuntukkan

sebagai

ruangan

kantor

prasarana

yang

perangkat daerah; c.

pelaksanaan

pemeliharaan

sarana

dan

pemanfaatannya diperuntukkan sebagai fasilitas umum; d.

pemeliharaan kebersihan lingkungan dan sanitasi di area perkantoran terpadu yang pemanfaataannya diperuntukkan sebagai fasilitas umum;

e.

pelaksanaan pengamanan di area perkantoran terpadu;

f.

pelaksanaan penataan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di area perkantoran terpadu yang pemanfaataannya diperuntukkan bagi beberapa atau seluruh perangkat daerah, atau sebagai fasilitas umum;

g.

pelaksanaan

pengaturan

dan

pemeliharaan

mekanikal

elektrik,

jaringan kelistrikan, telekomunikasi dan ketersediaan air bersih di area perkantoran terpadu; h.

pemeliharaan taman di area perkantoran terpadu;

i.

pelaksanaan upaya peningkatan kenyamanan pengguna layananan di area perkantoran terpadu;


10

BAB I

j.

PENDAHULUAN

pelaksanaan pemeliharaan ruangan di area perkantoran terpadu yang belum ditetapkan penggunanya;

k.

pelaksanaan koordinasi teknis dengan aparatur yang bertugas di area perkantoran terpadu;

l.

pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT Perkantoran Terpadu;

m. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah; n.

pengelolaan pengaduan masyarakat;

o.

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran ( DPPA );

p.

penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

q.

pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standar Operasional Prosedur ( SOP );

r.

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ( SPI );

s.

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal ( SPM );

t.

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

u.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Adapun susunan organisasi UPT Perkantoran Terpadu, terdiri dari : a. Kepala UPT; b. Subbagian Tata Usaha; c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum Sebagai pelaksana tugas dibentuk Rumpun- Rumpun Tugas antara lain :


11

BAB I

1.

Rumpun

Tugas

PENDAHULUAN

Pemeliharaan,

melaksanakan

tugas

pokok

pemeliharaan bangunan, kebersihan lingkungan dan sanitasi, taman, serta sarana dan prasarana lainnya yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum; 2.

Rumpun Tugas Teknis Jaringan, melaksanakan tugas pemasangan pemeliharaan, perbaikan dan pengaturan mekanikal elektrik, jaringan kelistrikan, telekomunikasi dan ketersediaan air bersih;

3.

Rumpun Tugas Pengamanan, melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan di area perkantoran terpadu.

untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang digambarkan sebagai berikut :


12

BAB I

PENDAHULUAN

Gambar 1.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG KEPALA BADAN

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

BIDANG ANGGARAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH

SUB BAGIAN UMUM

BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH

SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS

SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH

SUB BIDANG PENGGUNA USAHAAN ASET DAERAH

SUB BIDANG ADMINISTRASIANGGARAN

SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET DAERAH

SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH

UPT


13

BAB I

PENDAHULUAN

1. Sumber Daya Manusia Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Malang didukung oleh 64 ( enam puluh empat ) orang pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan kedalam 4 golongan, meliputi : SLTA/ SLTP, D-3, S-1 dan S-2.

Gambar 1.2. JumlahPegawai Negeri Sipil pada BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2016

S2 S1 D3 SLTA/SLTP

Berdasarkan gambar 1.2. di atas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan SLTA/SLTP yaitu sebanyak 25 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan D3 sebanyak 5 orang , S-1 dengan jumlah pegawai sebanyak 23 orang, dan golongan pendidikan selanjutnya adalah S-2 dengan jumlah pegawai sebanyak 11 orang. Realita tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya BPKAD telah memiliki sumberdaya manusia dengan kapasitas yang cukup baik. Hal ini didapat dari proporsi jumlah pegawai yang berpendidikan S-2 dan S-1 mencapai 34 orang atau 53,127% dari total


14

BAB I

PENDAHULUAN

pegawai yang dimiliki BPKAD pada tahun 2016. Gambaran tentang kekuatan sumberdaya manusia Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3 sebagai berikut :

Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Non Sarjana Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016

250 200 150 Tahun 2016 100

Tahun 2015 Tahun 2014

50

Tahun 2013 0 S2/S1

D3

SLTA/SLTP

Berdasarkan gambar 1.3 di atas, menunjukkan bahwa dari awal terbentuknya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai. Namun demikian khusus untuk UPT Perkantoran Terpadu, hanya didukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 orang, sehingga pelaksana tugas/ rumpun tugas dilakukan oleh tenaga Non PNS, tergambar pada gambar 1.4 berikut ini :


15

BAB I

PENDAHULUAN

Gambar 1.4. Proporsi Pelaksana Teknis Operasional UPT Perkantoran Terpadu

PNS NON PNS

1.3.

ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang.

Kondisi yang

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan isu-isu strategis ditempuh melalui : 1. Metode forum Foccussed Group Discussion (FGD) dengan dihadiri oleh para stakeholder; dan atau SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang 2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini 3. Terdapatnya perubahan regulasi, baik terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah


16

BAB I

PENDAHULUAN

4. Isu-isu nasional terkait sasaran reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan yaitu : 1) Mental aparatur dan manajemen perubahan 2) Pengawasan 3) Akuntabilitas 4) Kelembagaan 5) Tata Laksana 6) SDM ASN 7) Peraturan Perundang-undangan 8) Pelayanan Publik 5. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2017 telah mengalami penyesuaian terhadap program-program kegiatan dan capaiannya Isu Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :  Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah 

Mekanisme/ sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum tertata dan terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu dari mulai perencanaan, hingga

penganggaran,

pelaksanaan,

pelaporan/pertanggungjawaban

penatausahaan

sebagai

upaya

pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Saat ini baru proses penganggaran sampai dengan


17

BAB I

PENDAHULUAN

pelaporan yang sudah menggunakan aplikasi berbasis web yaitu dengan apbd web dan e-finance, dan telah ter-koneksi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang; 

Namun

tahun

2017

ini

penyusunan

perencanaan

dan

penganggaran APBD sudah terintegrasi dalam satu sistem aplikasi, hingga pertanggungjawaban dan pelaporannya serta terkoneksi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang 

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta aturan teknis yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka Pemerintah Daerah harus menyusun Laporan Keuangan Daerah yang telah berbasis Akrual sejak tahun 2015.



Namun demikian dalam penerapan SAP berbasis akrual dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK - RI ) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015, terdapat beberapa cacatan yaitu:  Belum sepenuhnya Pemerintah Kota Malang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai ketentuan antara lain : a. Kebijakan akuntansi terkait pelaporan dana BOSNAS di Dinas Pendidikan belum diatur secara spesifik, yang selanjutnya

telah

ditindaklanjuti

dengan

penyusunan

peraturan Walikota Malang tentang Perubahan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang, sedangkan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja pada


18

BAB I

PENDAHULUAN

satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan akan diatur tersendiri b. Kebijakan akuntansi yang belum menggabungkan nilai aset yang diperoleh dari pengeluaran setelah perolehan awal dengan aset induknya. Hal ini dikarenakan kebijakan akuntansi tersebut dibuat pada saat kondisi pencatatan aset Pemerintah Kota Malang yang masih terpisah antara SKPD

yang

mencatat

aset

definitif

dengan

SKPD

pengguna yang menggunakan dan melakukan renovasi atas aset tersebut.

Pada tahun 2015 telah dilakukan

penyerahan sebagian besar aset-aset definitif tersebut kepada SKPD pengguna yang memanfaatkan aset-aset tersebut, sehingga antara aset definitif dan aset hasil renovasi sudah dicatat pada SKPD yang sama. Ketentuan dimaksud sudah diatur dengan menyusun Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah 

Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel serta transparan, Walikota membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang yang akan melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Pemerintah

Kota Malang terdiri dari : Unsur SKPD pada Pemerintah Daerah


19

BAB I

PENDAHULUAN

Kota Malang, Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Malang, Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan Malang serta unsur akademis 

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap realisasi anggaran belanja daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran ( TEPRA ) Kota Malang yang dibentuk oleh Walikota Malang



Memenuhi

amanat

Permendagri

Nomor

15

tahun

2008

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG),

maka pada tahun 2016 Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah telah memiliki kegiatan yang dilengkapi dengan dokumen Gender Analysis Pathway ( GAP) dan Gender Budget Statement ( GBS ) 

Seringnya

terjadi

perubahan

regulasi

tentang

pengelolaan

keuangan daerah, sehingga kurangnya koordinasi dan komunikasi antara SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat memunculkan masalah tersendiri.

Sebagai contoh kebijakan terbitnya PMK

Menteri Keuangan RI Nomor 208/PMK.07/2016 tentang Kebijakan Penyaluran Dana DAK Fisik yang pada tahun 2016 mengalami perubahan dibanding 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 dan 2015, sebagai berikut :


20

BAB I

PENDAHULUAN

Tabel 1.5 Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Fisik Tahun 2016 TAHUN ANGGARAN

KEBIJAKAN PENYALURAN

2014

3 Tahap/termyn ( 30%45%-25%) Triwulanan (30%-25%25%-20%)

2015

2016

SYARAT

Minimal realisasi penyerapan (90%) Tidak ada persyaratan minima; realisasi penyerapan Triwulanan ( 30%-25%- Berdasarkan kinerja 25%-20%) pelaksanaan DAK ( penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan )

Terdapat ketentuan khusus :  Dalam hal Daerah menyampaikan persyaratan penyaluram setelah batas waktu ditetapkan, penyaluran DAK Fisik untuk setiap triwulan dapat dilakukan setelah persyaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir;  Dalam hal laporan realisasi penyerapan DAK Fisik belum disampaikan dengan batas akhir penyaluran, maka DAK Fisik tidak disalurkan;  Dalam hal DAK fisik tidak disalurkan seluruhnya, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atay kewajiban


21

BAB I

PENDAHULUAN

kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Seiring dengan perubahan itu, hal-hal yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah antara lain : 

Melaksanakan

sosialisasi

dengan

menghadirkan

narasumber dari Kementerian Keuangan bagi SKPD penerima Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun 2016; 

Rapat-rapat koordinasi dalam rangka evaluasi realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun 2016



Melaksanakan konsultansi ke kantor Kementerian Keuangan RI di Jakarta

 Lingkup Pengelolaan Aset Daerah 

Penatausahaan, pengelolaan aset dan barang milik daerah belum berjalan optimal dalam upaya menghasilkan sistem informasi pengelolaan barang daerah yang transparan,akuntabel, efektif dan efisien;



Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi;



Belum terpenuhinya aspek legal yang jelas atas status, luas dan harga tanah dan/atau bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap Neraca Daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca masih merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga masih diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar atas aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.


22

BAB I



PENDAHULUAN

Persentase tanah aset daerah yang telah bersertifikat, masih sangat kecil; yang pada akhir tahun 2015 mencapai 10,49% ( 867 bidang dari jumlah bidang seluruh aset daerah sebanyak 8.256 ). Walaupun kondisi tersebut selalu menjadi perhatian khusus legislatif dengan dukungan penganggaran yang lebih maksimal, namun tetap sulit untuk diwujudkan karena lebih disebabkan masih banyaknya tanah dan bangunan yang merupakan aset Pemerintah Kota Malang tetapi tidak didukung data yang otentik, sehingga diperlukan penelusuran dan identifikasi aset, sebelum melakukan pendaftaran ke BPN untuk proses sertifikasi/ status hukum asetnya.



Sehingga dalam rangka pengamanan aset, bagi tanah dan atau bangunan

yang

belum

ada

pemanfaatannya

dilakukan

pemberian/pemasangan papan nama aset milik Pemerintah Kota Malang, dan pada tahun anggaran 2017 lebih akan ditingkatkan dengan membuat blockcor pada sudut-sudut bidang tanah lahan aset.

1.4.

SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam dokumen LAKIP Tahun 2016 ini diuraikan tentang

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013-


23

BAB I

PENDAHULUAN

2018 sebagaimana telah direviu dalam Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015-2018, Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 dan perubahannya, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah maupun Pemerintah Kota Malang di masa mendatang.

Secara lebih rinci, muatan

dokumen LAKIP ini tergambar dalam sistematik laporan yang tersusun sebagai berikut : IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 BAB I

PENDAHULUAN Bab

ini

penulisan

menguraikan laporan

secara

yang

singkat

memuat

latar

dasar

belakang kebijakan

penyusunan LAKIP dan juga gambaran umum struktur organisasi, isu-isu strategis/permasalahan utama yang sedang dihadapi di lingkup

organisasi serta sistematika

penulisan BAB II

PERENCANAAN KINERJA Bab ini menguraikan muatan Rencana Strategis (Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 20132018 dan Reviu Rencana Strategis ( Renstra )

Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015-2018 serta ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2016


24

BAB I

BAB III

PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS KINERJA A

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Bab ini menguraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan

kinerja

sasaran

strategis

tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;.

2

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD;

4

Analisis

penyebab


atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 5

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja


25

BAB I

BAB IV

PENDAHULUAN

PENUTUP Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


26

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ). SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.


27

BAB I

PENDAHULUAN

Gambar 2.1. Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berikut adalah dokumen-dokumen dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP )

sebagaimana dalam

gambar 2.2


28

BAB I

PENDAHULUAN

Performance Feedback

Gambar 2.2. Dokumen dalam SAKIP

RPJM Rencana Strategis Rencana Kerja Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran Perjanjian Kinerja

LAKIP

29

BAB I

PENDAHULUAN

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 20132018 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan

RPJMD

sebagai

pedoman

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana Strategis mengacu pada RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018.

Sebagai hasil pra evaluasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Tahun 2015 oleh Tim Kementerian Penadayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka dilakukan penyempurnaan atas komponen perencanaan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018 diantaranya : 1

Jumlah 9 Misi dirasa terlalu banyak, karena idealnya berjumlah 45 Misi;

2

Dalam Matrik RPJMD saat ini tidak memiliki tujuan dan indikator tujuan;


30

BAB I

3

PENDAHULUAN

Indikator sasaran yang tercantum dalam RPJMD saat ini yang berjumlah 169 indiktor dianggap terlalu banyak dan lebih bersifat output, padahal yang benar adalah bersifat outcome.

MISI KOTA MALANG hasil REVIU RPJMD Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1

MISI 1 kualitas, aksebilitas dan pemerataan pelayanan 4 Meningkatkan . pendidikan dan kesehatan

2 5 MISI 2 Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah 3

4

6

MISI 3 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat 7 rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial MISI 4 8 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan 9 lingkungan

5

MISI 5 10 Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat 11

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang semula mengacu kepada misi ke-2 (dua) dan misi ke 3 (tiga) dari RPJMD Kota Malang tahun 2013 - 2018, menjadi mengacu kepada misi 5 ( lima ) RPJMD hasil reviu, yaitu “Meningkatkan reformasi birokrasi dan


31

BAB I

PENDAHULUAN

kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat”. Maka tujuan dalam misi tersebut yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Misi 5

: Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1

: Melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan

Sasaran

: Terlaksananya reformasi birokrasi

Tujuan 2

: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Sasaran

: Meningkatnya kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat Merujuk pada tujuan ke-2 misi 5 yaitu meningkatkan kualitas

pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan. Tujuan, strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kota Malang untuk misi 5 secara lengkap tersaji sebagai berikut : Misi 5

:

Meningkatkan

reformasi

birokrasi

dan

kualitas

pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat Tujuan

:

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

yang

profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Strategi

:

Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Kinerja

Daerah


32

BAB I

Arah Kebijakan

:

PENDAHULUAN

Peningkatan

akuntabilitas

dan

transparansi

pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

A. REVIU RENCANA STRATEGIS BPKAD TAHUN 2015 – 2018

Berdasarkan

Peraturan

Daerah Nomor

Kota Malang Nomor 7

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah,

Badan

Pelayanan

Perijinan

Terpadu,

Badan

Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan lembaga teknis pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut di atas, BPKAD yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 2012 telah menyusun Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2009 – 2013. Namun dengan dilakukannya reviu RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 sesuai Peraturan Walikota Malang nomor 30 Tahun 2015, maka disusunlah Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2015-2018 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


Nomor :

33

BAB I

PENDAHULUAN

188.45/59/35.73.408/2015 tanggal 21 Oktober 2015, yang didalamnya berisi reviu tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BPKAD untuk periode

5 (lima)

tahun, merujuk kepada Reviu RPJMD Kota Malang Tahun 2015 - 2018. Namun demikian sejalan dengan penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015, maka dilakukan pula penyempurnaan Indikator Kinerja Utama ( IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 -2018. Secara ringkas substansi Reviu Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengeloa Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 – 2018

dapat

diilustrasikan sebagai berikut : a.

Visi

Visi BPKAD untuk 5 (lima) tahun mendatang yang menggambarkan peranan dan fungsi organisasi BPKAD adalah : “ Terwujudnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Akuntabel “. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang memiliki makna bahwa ; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagai salah satu badan / lembaga pada Pemerintah Kota Malang diharapkan mampu memegang kepercayaan (amanah) dan tanggung jawab yang diberikan oleh walikota dan masyarakat, hal ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Di mana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Malang. Oleh sebab


34

BAB I

PENDAHULUAN

itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang harus mampu melayani dan berkerja secara profesional, di sisi lain sebagai Pengelola dan sebagai Pengandministrasian di bidang Keuangan dan Aset Daerah. b.

Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merumuskan misinya sebagai berikut :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Akuntabel

Misi ini mengandung makna bahwa 1

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus di dukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang mampu dan menguasai di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sehingga memberikan

pelayanan

yang

dapat

memuaskan

penerima

layanannya; 2

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka peningkatan pelayanannya di arahkan untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menganut azas berimbang dan transparan, sehingga tercipta akuntabilitas keuangan daerah dan tersedianya data aset daerah


35

BAB I

3

PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan aset daerah di arahkan untuk meningkatkan sistem manajemen aset/barang daerah dan tertatanya tertib administrasi aset/barang daerah merupakan hal yang krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

c. Penetapan Tujuan Dan Sasaran Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2018.

Tujuan merupakan

penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

2 (dua) tujuan

strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut adalah sebagai berikut : Tujuan 1

:

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional dan Akuntabel

Sasaran 1

:

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan 2

:

Terwujudnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah

Sasaran 2

:

Meningkatnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah


36

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Dalam tabel 2.1 berikut ini disajikan hubungan antara misi, tujuan, sasaran dan cara mencapainya ( kebijakan dan program ) yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama tahun 2013 2018 Tabel 2.1. Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program BPKAD Tahun 2013 – 2018 Sesuai Reviu Renstra Tahun 2015-2018 Misi : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Akuntabel Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional dan Akuntabel Tujuan 1 : Sasaran 1

:

Strategi

:

Kebijakan

:

:

Program

Tujuan 2

:

Sasaran 2

:

Strategi Kebijakan

: :

Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah berorientasi pada kepuasan masyarakat 1. Meningkatkan pelayanan admnistrasi perkantoran 2. Mengembangkan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah 4.Merumuskan pedoman penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah 5. Mengembangkan manajemen aset daerah 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

Terwujudnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah Meningkatnya Tertib Penatausahaan Pengelolaan Aset Daerah Mengembangkan penatausahaan pengelolaan aset daerah daerah 1. Merumuskan penetapan pengelolaan aset/barang milik daerah 2. Merumuskan penatausahaan aset/barang milik daerah

Program

:

1. 2. 3. 4. 5.

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penyelesaiaan Konflik-konflik Pertanahan Peningkatan Status Hukum Aset Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


37

BAB I

PENDAHULUAN

Namun demikian, sesuai hasil pra evaluasi penyelenggaraan Kinerja Pemerintah ( SAKIP ) Tahun 2016 oleh Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, maka dilakukan reviu penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah sebagaimana diterbitkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2016 pengganti Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentan Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama ( IKU ). Berikut tabel 2.2 Misi, tujuan, dan sasaran BPKAD Tahun 2015 – 2018 hasil penyempurnaan Indikator Kinerja Utama ( IKU ), dimana yang semula tujuan BPKAD sebanyak 2 (dua) menjadi 1 (satu) dan sasaran semula 2 (dua) menjadi 1 (satu) sasaran.

Tabel 2.2 Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program BPKAD Tahun 2013 – 2018 Sesuai Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Misi : Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Secara Tertib dan Normatif Tujuan

:

Sasaran

:

Strategi

:

Kebijakan

:

:

Program

Strategi Kebijakan

: :

Program

:

Tercapainya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset derah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Tertib dan Akuntabel Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah berorientasi pada kepuasan masyarakat 1. Meningkatkan pelayanan admnistrasi perkantoran 2. Mengembangkan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah 4.Merumuskan pedoman penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah 5. Mengembangkan manajemen aset daerah 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

Mengembangkan penatausahaan pengelolaan aset daerah daerah 1. Merumuskan penetapan pengelolaan aset/barang milik daerah 2. 1. 2. 3. 4. 5.

Merumuskan penatausahaan aset/barang milik daerah Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penyelesaiaan Konflik-konflik Pertanahan Peningkatan Status Hukum Aset Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


38

BAB I

PENDAHULUAN

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran ( sebagaimana dalam lampiran tabel 2.3 ) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja. Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2016. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang akan dicapai selama tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4. Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2016 (sesuai hasil penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah)

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET 2016

Tujuan 1 : Tercapainya Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Tertib dan Akuntabel

Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat

75,875



75,875

39

BAB I

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

PENDAHULUAN

TARGET 2016

Proses APBD Kota Malang

Tepat Waktu

Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90%

80%

Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

60%

INDIKATOR KINERJA UTAMA Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

TARGET 2016 Tepat Waktu

75%

75%

40%

40%

10,86%

Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

10,86%

Memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 2016 disebutkan “Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, maka penyusunan APBD Tahun 2017 diasarkan pada urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah “


40

BAB I

PENDAHULUAN

Maka Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun Anggaran 2017 SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai dasar penganggaran SKPD telah disusun mengacu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sehingga perlu dilakukan kembali review Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD mengacu kepada Review RPJMD Tahun 2016-2018.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur


41

BAB I

PENDAHULUAN

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain : 1

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;

4

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5

Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah

menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, eselon IV sampai dengan unsur pelaksana ( staf ).


42

BAB I

PENDAHULUAN

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 dan perubahannya disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 ini.


43

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2013– 2018, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan perubahannya.

Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh

anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

3.1.

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran

kinerja

digunakan

sebagai

dasar

untuk

menilai

keberhasilah dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN

Nomor

239/IX/618/2004

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Walikota Malang nomor 8 Tahun


43

BAB III


2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Kinerja sebagai pedoman menyusun laporan akuntabilitas kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Malang dalam rangka penyelengaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ). Beberapa acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil ( outcome ) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Oleh karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang merupakan

gabungan

dari

unit

kerja

Bagian

Keuangan,

Bagian

Perlengkapan dan Dinas Perumahan, maka pengukuran capaian indikator kinerja utama pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ) Tahun 2013 BPKAD merujuk pada Indikator Kinerja Utama Bagian Keuangan ( lampiran 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011) dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan (lampiran 4 Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2011). Pada Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 BPKAD masih merujuk Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Penetapan Kinerja, Rencana Strategis BPKAD tahun 2013-2018 dan RPJMD tahun 2013-2018.


44

BAB III


Kemudian dengan diterbitkanya Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah, maka Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merujuk kepada Indikator Kinerja Utama setelah reviu Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2013-2018. Namun demikian sejalan dengan penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015, maka dilakukan pula penyempurnaan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2018 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) BPKAD Tahun 2016 disusun

sesuai

dengan

Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

setelah

penyempurnaan.

B. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator

sasaran

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya

untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.


45

BAB III


3.2. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH A.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara : 7

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016;.

8

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 dan tahun 2013,2014;

9

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD yaitu tahun 2013-2018;

10

Analisis

penyebab


atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 11

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut : 1.

Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih


46

BAB III


dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. 2.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐢𝐚𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐤𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐊𝐢𝐧𝐞𝐫𝐣𝐚 = 3.

𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran

4.

Predikat

nilai

capaian

kinerja

dikelompokkan

dalam

skala

pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100

: Sangat Berhasil

70 s/d < 85

: Berhasil

55 s/d < 70

: Cukup Berhasil

0 s/d < 55

: Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1. dan tabel 3.2 berikut ini menyajikan data pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang ditabulasikan sebagai berikut :


47

BAB III


Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU), Pencapaian Kinerja Tahun 2016 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI Tercapai

Tidak Tercapai

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat 75,875 78,82 100% Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100%

94%

100%

10,90%

100%

75%

10,86%

Dari masing-masing Indikator Kinerja Utama

(IKU)

tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut : 1

Nilai pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Malang. Oleh sebab itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang harus mampu melayani dan berkerja secara profesional,

di

sisi

lain

sebagai

Pengelola

dan

sebagai

Pengadministrasian di bidang Keuangan dan Aset Daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala yaitu dengan mengadakan survey kepuasan


48

BAB III


masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang dalam masyarkat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan selain dengan wawancara langsung yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada penerima layanan yaitu seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, masyarakat umum yang memanfaatkan layanan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengukuran tingkat kepuasan tahun 2016 dilakukan terhadap 9 ( sembilan ) unsur pelayanan dan 21 ( dua puluh satu ) unsur yang dikaji, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap 100 ( seratus ) responden pada periode 19 sampai dengan 22 Mei 2016, hasil/nilai/Indeks sebesar 78,82

atau kategori mutu

pelayanan B/ Baik. Pengukuran atas 14 (empat belas) unsur pelayanan sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat melalui kuisioner yang disebar oleh BPKAD pada semester II tahun 2015 diperoleh


49

BAB III


kategorisasi mutu pelayanan “BAIK”.

nilai SKM sebesar 78,22,

Sehingga jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,60%. Pada Tahun 2016, Unsur pelayanan yang memperoleh penilaian baik akan diupayakan untuk ditingkatkan dipertahankan

lagi

menjadi

untuk

sangat

memperoleh

baik

atau

penilaian

paling

baik.

tidak Unsur

tanggungjawab petugas dalam memberikan layanan, mendapat nilai rata-rata tertinggi diantara unsur pelayanan yang lain, yakni sebesar 3,268. Hal ini menunjukkan bahwa petugas/aparatur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah memiliki integritas yang tinggi karena dibekali

dengan kemampuan yang

memadai.

Kemampuan dan kapasitas sumberdaya aparatur di BPKAD dicapai melalui pembekalan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara formal dan informal, baik dengan sharing/diskusi di rapat-rapat internal, pengarahan dari pimpinan dan/atau

mengirimkan

ke/dan/atau

melaksanakan

sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Unsur pelayanan yang mendapat nilai terendah

adalah unsur kesesuaian hasil pelayanan dengan ketentuan yang ditetapkan, yakni sebesar 3,086. Hal tersebut pada umumnya disebabkan oleh : 1. Terdapat beberapa SKPD yang kurang memahami Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan, sehingga sering terjadi pemberkasan/kelengkapan pengajuan pencairan dana ( SPP/SPM ) tidak sesuai /tidak lengkap, yang


50

BAB III


berakibat pada penerbitan SP2D nya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal 2 (dua) hari setelah pengajuan berkas lengkap 2. Hal tersebut disebabkan pula adanya perbedaan persepsi dalam memahami aturan yang ditetapkan dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki penilaian atas layanan tersebut antara lain : 1

Melakukan

sosialisasi

Sistem

dan

Prosedur

Pengelolaan

Keuangan Daerah tersebut kepada SKPD, khususnya kepada PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran 2

Melakukan sosialisasi tentang tata cara pencairan dan tertib pelaksanaan anggaran yaitu pencairan penyerapan sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) masing-masing SKPD.

Memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015; Aksi Pelaksanaan E-Government dan Keterbukaan Informasi Publik nomor 32 Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah,

BPKAD telah mempublikasikan melalui website antara lain : Ringkasan RKA/DPA, Ringkasan RKA-PPKD/DPA-PPKD, Perda tentang APBD/P-APBD, dan telah pula mempublikasikan melalui media/surat kabar antara lain : Neraca, LRA Tahun 2014 dan Ringkasan APBD dan Perubahan APBD Tahun 2015


51

BAB III

2


Proses APBD Kota Malang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD disusun sesuai

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut: 1 Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2 Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis,

efektif,

bertanggungjawab

dengan

memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 3 Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4 Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan, akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 5 Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 6 Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


52

BAB III


Tahun Anggaran 2017), maka Pemerintah Kota Malang dan DPRD harus memperhatikan antara lain : “Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017 atau paling lambat tanggal 30 November 2016” Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 2016 disebutkan “Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, maka penyusunan APBD Tahun 2017 diasarkan pada urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah “

Maka Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun Anggaran 2017 SKPD

dilingkungan

Pemerintah

Kota

Malang

sebagai

dasar

penganggaran SKPD telah disusun mengacu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


53

BAB III


Tahapan dan Jadwal penyusunan APBD

Kota Malang Tahun

Anggaran 2017 adalah sebagai berikut : 1)

Penyusunan dan penyampaian rancangan KU-APBD dan PPAS-APBD Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD Kota Malang, tanggal 9 November 2016

2)

Kesepakatan bersama antara Walikota dan DPRD Kota Malang atas rancangan KU- APBD dan PPAS-APBD Tahun Anggaran 2017, tanggal 11 November 2016

3)

Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan

RKA-SKPD

dan

RKA-PPKD,

tanggal

6

September 2016 4)

Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 kepada DPRD Kota Malang, tanggal 16 November 2016

5)

Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD Kota Malang atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017, tanggal 30 November 2016 melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/59/35.73.200/2016

tentang

Persetujuan

Penetapan

Kesepakatan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Dengan Pemerintah Kota Malang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017


54

BAB III

6)


Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi, tanggal 5 Desember 2016

7)

Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, tanggal 10 Desember 2016

8)

Penetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.

Reward and punishment, Reward; Kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 selain memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dimana Pemerintah Kota Malang dan DPRD harus memperhatikan antara lain : “Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2017 atau paling lambat tanggal 30 November 2016”, tidak kalah pentingnya dipergunakan


55

BAB III


sebagai tolokukur keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah

Pusat

melalui

Kementerian

Keuangan

memberikan apresiasi dan penghargaan/ anugerah “ Dana Rakca” kepada daerah yang berkinerja baik dalam aspek pengelolaan keuangan daerah termasuk aspek penyelenggaraan layanan dasar publik dan perekonomian daerah dengan memenuhi kriteria utama maupun kriteria jinerja daerah yang telah ditentukan. Selain dengan memberikan anugerah “Dana Rakca” tersebut pemerintah pusat mencanangkan program pemberian Dana Insentif Daerah ( DID) dengan alokasi minimum Rp 7,5 Milyar per daerah.

Dana Insentif

Daerah dialokasikan kepada daerah tertentu/berprestasi dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Oleh karena itu kriteria dan indikator penertapan daerah penerima DID meliputi 3 (tiga) kriteria yaitu: 1. Kriteria kinerja yang pertama adalah Kriteria Pengelolaan Keuangan yang terdiri dari : a) Opini BPK atas LKPD ( mendapatkan opini WTP atau WDP ) b) Penetapan APBD tepat waktu c) Upaya (effort) peningkatan PAD 2. Kriteria kedua adalah Kriteria Kinerja Pendidikan yang terdiri dari : a) Partisipasi Sekolah/ Angka Partisipasi Kasar ( APK ) b) Upaya (effort) peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )


56

BAB III


3. Kriteria kinerja ketiga adalah Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang terdiri dari : a) Peningkatan Angka Pertumbuhan Ekonomi Lokal b) Penurunan Angka Kemiskinan c) Penurunan Angka Pengangguran Tujuan program Dana Insentif Daerah ( DID ) adalah : a. Mendorong

agar

daerah

berupaya

untuk

mengelola

keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD ) b. Memotivasi daerah agar berupaya untuk selalu menetapkab APBD tepat waktu c. Mendorong agar daerah menggunakan instrumen politik dan instrumen

fiskal

untuk

secara

optima;

mewujudkan

peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan penduduknya Pada tahun 2017 Pemerintah Pusat memberikan program DID kepada 83 daerah yang salah satunya adalah Kota Malang dengan alokasi DID sebesar Rp 7.500.000.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ).


57

BAB III


“Punishment” Namun sebaliknya jika penetapan APBD tidak tepat waktu,maka daerah mendapatkan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pasal 311 ayat (1) dan (2) sebagai berikut : Ayat (1) “ Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama” Ayat (2) “ Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan”

3

Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daaerah ( SKPD ) wajib menyusun dan menyajikan : a. Laporan Keuangan; dan


58

BAB III


b. Laporan Kinerja Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntablitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah

untuk

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun

Laporan

Keuangan

sebagai

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menyusun pengelolaan Walikota.

Laporan

Keuangan

perbendaharaan Laporan

sebagai

daerah

Keuangan

pertanggungjawaban

menyampaikan

Pemerintah

Daerah

kepada disusun

berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua ) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi


59

BAB III


yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis

Akrual

Pada

Pemerintah

Daerah

mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri atas : I.

Entitas

Akuntasi

(

Pengguna

Anggaran/Pengguna

Barang/SKPD ), terdiri atas : 1) Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ); 2) Neraca; 3) Laporan Operasional ( LO ); 4) Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ); dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK) II.

Entitas Pelaporan ( SK-PKD ) terdiri atas : 1) Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ); 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LPSAL); 3) Neraca; 4) Laporan Operasional ( LO );


60

BAB III


5) Laporan Arus Kas ( LAK); 6) Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ); dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ). Melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Malang

secara

bertahap

menerapkan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan ( SAP ) Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi SAP Berbasis Akrual. Manfaat penggunaan basis akuntansi akrual bagi Pemerintah Daerah antara lain : 1) Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah; 2) Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah; 3) Pengendalian

defisit

anggaran

dan

akumulasi

biaya

pemerintah daerah lebih baik; 4) Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Malang memasuki tahun ke 2 pada tahun 2016 ini, Walaupun salah satu indikator keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dalam kewajaran penyajian laporan keuangan sebagaimana Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) yang diberikan BPK-RI atas


61

BAB III


pemeriksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, namun masih dijumpai potensi permasalahan, yang antara lain : 1) Belum seluruhnya PPK-SKPD memahami dengan baik konsep akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah; 2) Permasalahan aset yang memerlukan penanganan secara lebih cermat antara lain : a. Persoalan penyerahan aset kepada SKPD pengguna b. Pengelompokan sub sequent expenditures kepada aset induknya c. Penanganan aset perolehan hibah yang tidak melalui mekanisme APBD 3) Belum sinkronnya kode rekening penyusunan anggaran, kode rekening barang milik daerah, dan kode rekening penyusunan laporan keuangan 4) Perlunya

penyesuaian

kebijakan

akuntansi

dengan

memasukkan hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi Maka dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual diawali dengan pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi. Perubahan Kebijakan Akuntansi tersebut telah disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2015.


62

BAB III


Laporan Keuangan Tahun 2015 telah dilakukan Penyajian Kembali/ Restatement

pada

awal

tahun

2015,

ketika

akan

mengimplementasikan SAP Berbasis Akrual adalah Neraca Tahun 2014, karena Neraca 2014 ketika disusun belum menerapkan standar akuntansi akrual.

Penyajian kembali/Restatement adalah

perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode, ketika Pemerintah

Daerah

untuk

pertamakalinya

akan

mengimplementasikan kebijakan akuntansi baru dari semula Basis Kas Menuju Akrual menjadi Basis Akrual Penuh. Jadi penyajian kembali/restatement diperlukan untuk pos-pos neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh.

Karena

untuk penyusunan neraca ketika pertama kalinya disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis kas menuju akrual ( Cash Toward Accrual ), yaitu meliputi : 1) Akun piutang; 2) Beban dibayar di muka; 3) Persediaan; 4) Inventasi jangka panjang; 5) Aset tetap, perlu disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi penyusutan; 6) Aset tetap tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi; 7) Utang bunga;


63

BAB III


8) Pendapatan diterima di muka; 9) Ekuitas.

Untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah akrual yang akurat, tepat waktu dan sesuai SAP, maka disusunlah Laporan Keuangan Interim Berbasis Akrual yang dilaksanakan pada antar periode pelaksanaan tahun anggaran . Pada tahun 2015 telah mulai disusun laporan keuangan interim berbasis akrual dimaksud, dan berlanjut pada tahun 2016. Laporan Keuangan Interim dapat disusun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui besarnya realisasi anggaran sampai periode tertentu, mengetahui posisi keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan pada suatu waktu cut off penyusunan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan interim Pemerintah Daerah juga sebagai alat evaluasi manajemen terhadap sistem akuntansi yang telah dilaksanakan, apakah telah menyajikan informasi keuangan secara akurat sesuai transaksi yang diinput dalam bentuk buku jurnal.

Apabila terdapat perbedaan antara

transaksi yang diinput dan informasi keuangan yang dihasilkan, akan dapat segera dilakukan perbaikan dan koreksi sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Buku dapat disajikan secara wajar. Langkah dan upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam

rangka

menerapkan

sistem

dan


kebijakan

akuntansi

64

BAB III


Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrual tahun 2015 antara lain : 1) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dari basis akuntansi kas menuju basis akuntansi akrual; 2) Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrual; 3) Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang; 4) Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang

Memperhatikan uraian tersebut di atas, capaian indikator kinerja Persentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual secara kuantitas masih belum dapat diperhitungkan karena hampir keseluruhan SKPD masih harus melaksanakan penyesuaian-penyesuaian pada pos/akun pada neracanya melalui Penyajian Kembali/ Restatement pada awal tahun 2015, ketika akan mengimplementasikan SAP Berbasis Akrual adalah Neraca Tahun 2014, karena Neraca 2014 ketika disusun belum menerapkan standar akuntansi akrual.

Dimana penyajian

kembali/Restatement adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode, ketika Pemerintah Daerah untuk pertamakalinya akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi baru dari semula Basis Kas Menuju Akrual menjadi Basis Akrual Penuh.


65

BAB III


Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kalinya disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis kas menuju akrual ( Cash Toward Accrual ). Namun demikian secara kualitas persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual dapat dipertanggungjawabkan, penyusunan

Laporan

melalui Keuangan

pendampingan bagi

SKPD

di

asistensi lingkungan

Pemerintah Kota Malang.

Dalam

proses

pendampingan

asistensi

penyusunan

Laporan

Keuangan bagi SKPD ini di dapat prosentase PPK- SKPD yang dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual kurang lebih 96 PPK-SKPD atau sebesar 96 SKPD/102 SKPD x 100%= 94,12%. Sehingga dapat dianggap seluruh Entitas Akuntansi ( Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD ) sebanyak 96 SKPD dari total 102 SKPD, yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan telah dapat menyajikan Laporan Keuangan SKPD Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual. Sebagaimana agenda reformasi birokrasi Pemerintah Kota Malang sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015 -2019, difokuskan pada empat fokus perubahan yang salah satunya adalah reformasi birokrasi yang ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik


66

BAB III


yaitu “mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )”. Opini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2) Laporan Arus Kas (LAK), 3) Neraca 4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ( LPSAL); 5) Laporan Operasional ( LO ); 6) Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ); dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), BPK

melaksanakan

pemeriksaan

berdasarkan

Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN), yaitu standar yang mengharuskan

BPK

merencanakan

dan

melaksanakan

pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari saji material. Suatu pemeriksaan meliputi : 1) bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan; 2) penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat Pemerintah Kota Malang; 3) penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan;


67

BAB III


4) penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan; serta 5) penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) kelima kalinya setelah 4 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2011, 2012 , 2013 dan tahun 2014. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Jika laporan

keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti

audit

yang

dikumpulkan

dianggap

telah

menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak

material

dan

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

pengambilan keputusan. Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria : 1)

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP );

2)

Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;

3)

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

4)

Efektifitas

Sistem

Pengendalian

Intern

yaitu

meliputi

keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset ).


68

BAB III


Namun demikian penerapan SAP berbasis akrual dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK - RI ) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015, terdapat beberapa cacatan yaitu:  Belum sepenuhnya Pemerintah Kota Malang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai ketentuan antara lain : c. Kebijakan akuntansi terkait pelaporan dana BOSNAS di Dinas Pendidikan belum diatur secara spesifik, yang selanjutnya

telah

ditindaklanjuti

dengan

penyusunan

peraturan Walikota Malang tentang Perubahan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang, sedangkan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan akan diatur tersendiri d. Kebijakan akuntansi yang belum menggabungkan nilai aset yang diperoleh dari pengeluaran setelah perolehan awal dengan aset induknya. Hal ini dikarenakan kebijakan akuntansi tersebut dibuat pada saat kondisi pencatatan aset Pemerintah Kota Malang yang masih terpisah antara SKPD

yang

mencatat

aset

definitif

dengan

SKPD

pengguna yang menggunakan dan melakukan renovasi atas aset tersebut.

Pada tahun 2015 telah dilakukan

penyerahan sebagian besar aset-aset definitif tersebut kepada SKPD pengguna yang memanfaatkan aset-aset


69

BAB III


tersebut, sehingga antara aset definitif dan aset hasil renovasi sudah dicatat pada SKPD yang sama. Ketentuan dimaksud sudah diatur dengan menyusun Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah

Sebagaimana yang disampaikan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20 September 2016, antara lain sebagai berikut “Tahun 2015 adalah tahun pertama secara masif Pemerintah maupun Pemerintah Daerah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

Meskipun Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhasil

meraih capaian opini atas Laporan Keuangan yang cukup baik, namun diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan perbaikan yang

terus

menerus

untuk

meningkatkan

kualitas

pertanggungjawaban pada Laporan Keuangan melalui antara lain : a. Peningkatan komitmen pimpinan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual; b. Menyempurnakan peraturan terkait kebijakan akuntansi dan mengembangkan aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi; c. Peningkatan

pemahaman

dan

kapasitas

sumber

daya

manusia di bidang akuntansi; d. Peningkatan sinergi antar unit terkait; e. Percepatan

untuk

menindaklanjuti

temuan

pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ); dan


70

BAB III

f.


Pemberdayaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah ( APIP) secara optimal mulai dari tahahapan perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas APBN/APBD

dalam

rangka

mewujudkan

efektivitas

pengendalian intern yang memadai.

Berikut adalah beberapa kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam rangka pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan

menjadi

point

penilaian

BPK

dalam

rangka

mencapai/mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) antara lain : 1) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) berbasis akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pemeriksaan L/K oleh Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ), diadakan perubahan dan/atau penambahan Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang meliputi : a. Standar/kriteria yang ditambahkan :


71

BAB III


1) Akuntansi

dan

pelaporan

penerimaan

dan

pengeluaran daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah; 2) Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah; 3) Renovasi aset tetap; dan 4) Penghapusan aset konstruksi dalam pengerjaan.

b. Standar/kriteria yang diubah : 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk aset tetap lainnya; 2) Tabel masa manfaat setelah perolehan awal diubah

sesuai

ketentuan

dalam

tabel

penambahan masa manfaat aset tetap dalam Peraturan Walikota nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebjakan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak berwujud 3) Penerapan

penyusutan

aset

tetap

untuk

pertamakalinya diubah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota tersebut; 4) Penentuan masa manfaat aset tidak berwujud 2) Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara menyeluruh dan terintegrasi, dari mulai penyusunan perencanaan

dan

pertanggungjawaban

penganggaran dan

pelaporannya

APBD serta

hingga terkoneksi

dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang


72

BAB III

3)

Peningkatan


penatausahaan

aset

daerah

melalui

pengembangan penataan arsip aset daerah dengan aplikasi ( SIGMA dan SIPIPT) 4)

Penerapan

aplikasi

berbasis

web

pengelolaan keuangan daerah

based,

baik

untuk

( melalui e-budgeting,

e-

finance ) maupun pengelolaan aset daerah ( melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah ( SIMBADA )). Bahwa dalam rangka pencapaian sasaran kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugasnya BPKAD Kota Malang mempergunakan beberapa aplikasi penatausahaan keuangan dan aset daerah, antara laian : 1) Si-APBD 

Dipergunakan

dalam

rangka

penyusunan

perencanaan anggaran 

Dari desktop menjadi website

2) E-Finance 

Dipergunakan pelayanan

dalam

rangka

perbendaharaan

penatausahaan, dan

pengelolaan

keuangan daerah 

Versi V20151127

3) SIMBADA 

Dipergunakan dalam rangka penatausahaan BMD



Versi 1.5

4) SIGMA 

Sistem

aplikasi

untuk

menyimpan/mengarsip

data/obyek berupa data tekstual maupun spasial yang dilengkapi dengan titik-titik ordinat pada masing-masing obyek 

Upgrade


73

BAB III


5) SIPIPT 

Sistem

aplikasi

untuk

menyimpan

dan

mengarsipkan data Ijin Pemakaian Tanah-Tanah Yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang 

4

Upgrade

Prosentase Bidang Lahan Aset Daerah Yang Bersertifikat Target indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar 10,86% atau (837 + 30 bidang + 33 bidang = 900/8.256 bidang), dengan penambahan penerbitan sertifikat sebanyak 33 bidang. Sampai dengan tahun 2015 telah diterbitkan sebanyak 867 bidang dengan luas 2.890.123 m2+ 114.954 m2 = 3.005.077 m². Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya realisasi target indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaiannya secara parsial, karena sepenuhnya dipengaruhi oleh proses sertifikasi yang dilakukan di BPN, artinya dari 307 bidang lahan yang diajukan proses sertifikasinya sampai pada tahun 2018, kecepatan dan realisasi sertifikasi atas bidang lahan tidak dapat ditentukan. Pada tahun 2016 bidang lahan dalam proses sertifikasi sebanyak 47 bidang seluas 363.870 m². namun masih dalam proses pengukuran atau target capaian 0%. Dikemukakan bahwa target capaian jumlah bidang lahan aset yang telah diajukan proses sertifikasinya sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1.121 bidang atau luas 3.412.329 m². Sampai dengan tahun 2016 bidang lahan aset yang bersertifikasi sebanyak 900 dengan luas

3.005.077 m². Namun demikian capaian indikator


74

BAB III


bidang lahan aset bersertifikat sampai dengan tahun 2016 tetap tercapai 100% dari target 10,86 % tercapai 10,90%, dengan perhitungan persentase capaian indikator sampai dengan tahun ke 5 (lima ) berikut ini : 1. Bidang Lahan : 900 × 100% = 80,28% 1121 2. Luas Lahan Aset Daerah 3.005.007 𝑥 100% = 88,07% 3.412.329 Prosentase lahan aset bersertifikat sebesar : 1. Luasan Aset 3.005.007 𝑥 100% = 32,91% 9.131.330,48 2. Bidang Lahan 900 × 100% = 10,90% 8256 didapat dari membandingkan bidang luas aset daerah yang sudah bersertikat dibanding bidang luas aset seluruh yang dimiliki Pemerintah Kota Malang.


75

BAB III


Adapun luas lahan yang bersertifikat disajikan pada tabel 3.2. berikut ini. Tabel 3.2. Data Aset Tanah Pemerintah Kota Malang yang Bersertifikat sampai dengan Tahun 2016

Jumlah Bidang No.

Peruntukan

Tahun

Tahun

2013

2014

Luas Tanah ( m2 ) s/d

Tahun 2015

Tahun

Tahun

s/d Tahun

2013

2014

2015

1.

Pertanian

320

325

325

1.296.948

1.311.609

1.311.609

2.

Pendidikan

205

215

229

619.733

642.777

688.879

3.

Taman

62

64

64

143.469

155.336

155.336

4.

Puskesmas

26

27

28

18.568

18.951

20.011

5.

Kantor

71

74

74

152.106

154.763

154.763

6.

Pasar

29

30

30

142.753

144.634

144.634

7.

Terminal

12

12

12

72.689

72.689

72.689

8.

Makam

18

19

21

83.896

85.580

89.762

9.

Fasilitas Umum

7

11

13

2.816

17.345

33.445

10.

Gedung

14

14

14

53.669

53.669

53.669

11.

Jalan

12

12

12

12.587

12.587

12.587

12.

Lapangan

20

20

21

178.592

178.592

188.772

13.

Rumah Dinas

4

4

4

5.917

5.917

5.917

14.

TPA/TPS

6

6

14

15.964

15.964

48.973

15

Lain-lain

4

4

4

19.710

19.710

19.710

810

837

867

2.819.417

2.890.123

3.005.077

JUMLAH


76

BAB III


Tabel 3.3. Daftar Inventaris Aset Pemkot Yang Bersertifikat Tahun 2016

NO.

LOKASI TANAH

LUAS M2

KEGUNAAN

NO. SERTIFIKAT

TGL SERTIFIKAT

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

1

Kotalama

4.111

Pendidikan

18

05/01/2015

SDN Kotalama 5

2

Sukun

2.299

Pendidikan

16

05/01/2015

SDN Sukun 2

3

Bumiayu

1.637

36

14/01/2015

SDN Bumiayu 1

4

Bumiayu

678

Pendidikan Kantor Kelurahan

37

15/06/2015

Kantor Kel Bumiayu

5

Bumiayu

4.321

Rumah Sakit

38

20/10/2015

RSUD

6

Bunulrejo

10.180

Lapangan

35

15/01/2015

Sarana OR

7

Bunulrejo

2.153

Pendidikan

36

15/01/2015

SDN Bunulrejo 4

8

Bunulrejo

1.191

Pendidikan

37

15/01/2015

SDN Bunulrejo 5

9

Ciptomulyo

1.060

11

12/06/2015

Puskemas Ciptomulyo

10

Dinoyo

1.260

38

23/01/2015

Makam Dinoyo

11

Dinoyo

878

Puskesmas Makam Umum Makam Umum

39

12/06/2015

Makam Dinoyo

12

Kotalama

2.117

Pendidikan

15

20/03/2015

SDN 3 Kotalama

13

Mojolangu

3.336

Sarana OR

37

25/05/2015

Sarana OR

14

Mojolangu

12.764

Sarana OR

38

25/05/2015

Sarana OR

15

Mulyorejo

3.266

TPA

13

12/06/2015

TPA Supit Urang

16

Mulyorejo

1.477

TPA

16

22/10/2015

TPA Supit Urang

17

Mulyorejo

5.100

TPA

18

22/10/2015

TPA Supit Urang

18

Mulyorejo

3.096

TPA

17

22/10/2015

TPA Supit Urang

19

Mulyorejo

8.633

TPA

20

05/11/2015

TPA Urang

20

Mulyorejo

2.928

TPA

14

05/11/2015

TPA Supit Urang

21

Mulyorejo

2.782

TPA

19

05/11/2015

TPA Supit Urang

22

Mulyorejo

5.727

TPA

15

05/11/2015

TPA Supit Urang

23

Pisangcandi

1.517

Pendidikan

27

14/01/2015


SDN Pisangcandi 2

77

BAB III


24

Pisangcandi

2.044

Makam Umum

28

06/05/2015

Makam Pisangcandi

25

Polehan

1.513

Pendidikan

13

12/06/2015

SDN Polehan 5

26

Polehan

4.816

Pendidikan

12

12/06/2015

SDN Polehan 2

27

Tlogowaru

1.073

Pendidikan

44

03/04/2015

SMAN 10

28

Tlogowaru

1.373

Pendidikan

69

09/04/2015

SMAN 10

29

Tlogowaru

1.386

Pendidikan

68

09/04/2015

SMAN 10

30

Tlogowaru

3.228

Pendidikan

74

15/06/2015

SMAN 10

31

Tlogowaru

3.296

Pendidikan

73

17/06/2015

SMAN 10

32

Tulusrejo

15.418

Pendidikan

21

15/01/2015

SMAN 7

33

Tunjungsekar

2.164

Pendidikan

25

14/01/2015

SDN Tunjung sekar 4

Bidang lahan aset daerah sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi ijin pemakaian kekayaan dan tempattempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sebanyak 6.799 bidang ( 6.221 bidang + 578 bidang ) dengan luas 5.389.035,08 m² ( 1.865.296,58 m² + 3.523.738,50 m² )

dari seluruh bidang dan

lahan aset yang dimiliki Pemerintah Kota Malang sebanyak 8.256 bidang atau seluas 9.141.330,48 m². Rekapitulasi

jumlah

lahan

aset

tanah

yang

dikuasai

Pemerintah Kota Malang disajikan tabel berikut ini :


78

BAB III


Tabel 3.4. Rekapitulasi Lahan Aset Tanah yang Dikuasai Pemerintah Kota Malang s/d Tahun 2015 Jumlah Lahan Aset Tanah Daerah No.

Uraian

Tahun 2013 Bida ng

1.

Ijin Sewa Tempat-tempat tertentu

2.

Tanah dan Gedung Instansi

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Tanah Fasilitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial Tanah Pasar Tanah Taman Tanah Makam Tanah TPA Tanah TPS Tanah Rumah Dinas

10.

Penyerahan Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum

11.

Tanah Ex. Bengkok/pertanian JUMLAH

6.221

Luas (M2) 1.265.297,50

s/d Tahun 2014 Bida ng

Luas (M2)

s/d Tahun 2015 Bidang

Luas (M2)

6.221

1.865.296,58

6.221

1.865.296,58

141

287.359,50

141

315.560,50

141

315.560,50

496

1.207.353,24

496

1.507.352,82

496

1.507.352,82

141

271.560,50

141

315.560,50

141

315.560,50

76

140.284,50

76

190.271,50

76

190.271,50

20

493.778,00

20

493.778,00

20

493.778,00

11

355.309,00

11

355.309,00

11

355.309,00

44

5.814,00

44

7.814,00

44

7.814,00

518

48.725,80

518

56.725,80

518

56.725,80

10

309.928,25

10

509.923,28

10

509.923,28

578

3.341.538,00

578

3.523.738,50

578

3.523.738,50

8.256

7.726.948,29

8.256

9.141.330,48

8.256

9.141.330,48

Bidang lahan aset daerah penyumbang PAD akan dapat lebih optimal, bilamana kepastian status tanah aset daerah lebih jelas. Inventarisasi/sensus dan kodefikasi terhadap tanah dan bangunan aset daerah terus dilakukan. Selanjutnya untuk menjamin kepastian status kepemilikan, dilaksanakan sertifikasi atas tanah aset Pemerintah Kota Malang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah/lahan

aset

pemanfaatannya,

daerah

yang

masih

kosong/belum

ada

dilaksanakan indentifikasi dan pengamanan


79

BAB III


dengan jalan pemberian/pemasangan papan himbauan yang menjelaskan kepemilikannya oleh Pemerintah Kota Malang. Aset

tanah

dan/atau

bangunan

yang

telah

berkepastian

hukum/status kepemilikannya setelah bersertifikat menjadi potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme sewa tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang dan diatur dengan Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Malang.

Dari uraian diatas, tergambarkan bahwa dari 4 ( empat ) Indikator Kinerja Utama tersebut, secara umum berhasil dicapai indikator kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun. Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran Pencapaian Kinerja Tahun 2016 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET TAHUN 2016

REALISASI TAHUN 2016 TERCAPAI

TIDAK TERCAPAI

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Tertib dan Akuntabel

Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Proses APBD Kota Malang

75,875

78,22%

Tercapai

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tercapai

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET TAHUN 2016

REALISASI TAHUN 2016 TERCAPAI


80%

77,45%


TIDAK TERCAPAI Tidak Tercapai

80

BAB III

Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat


60%

81,17%

Tercapai

75%

94,12%

Tercapai

40%

100%

Tercapai

40%

48,25%

Tercapai

10,86%

10,90%

Tercapai

Dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Persentase Realisasi Belanja Langsung SKPD ≥ 90% Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang profesional

dan

akuntabel

serta

transparan

terkait

pelaksanaan

pengendalian dan evaluasi terhadap realisasi anggaran belanja daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran ( TEPRA ) Kota Malang yang dibentuk oleh Walikota Malang dalam rangka efektifitas penyerapan belanja langsung SKPD. Monitoring dan evaluasi

penyerapan

anggaran

dilakukan

per

triwulan,

meliputi

penyampaian laporan interim ( twiulanan ) capaian sasaran kinerja dan keuangan kepada Walikota, laporan bulanan serta evaluasi pelaksanaan kinerja pada rapat koordinasi SKPD yang dipimpin oleh Walikota. Transparansi pelaporan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel dilaksanakan pula melalui pengadministrasian aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) oleh Kementerian Keuangan RI ( komandan dan agen ) serta aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah SIKD oleh BPK RI ( e-audit ) setiap bulanan dan harian.


81

BAB III


Hasil evaluasi penyerapan belanja langsung SKPD pada tahun anggaran 2016 sebesar :

79 SKPD x 100% = 77,45% 102 SKPD Dimana terdapat 79 SKPD dari 102 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 penyerapan belanja langsungnya mencapai ≥ 90%. Target indikator kinerja penyerapan belanja langsung SKPD mencapai ≥ 90% sebesar 80% tidak tercapai. Hal ini terjadi antara lain terdapatnya regulasi kebijakan Surat Edaran (SE ) Menteri Keuangan RI Nomor : SE-19/MK.07/2016 tanggal 10 Juni 2016. tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Fisik Tahun 2016 Berdasarkan Usulan Pengurangan/Pemotongan Secara Mandiri oleh Daerah  Dalam hal laporan realisasi penyerapan DAK Fisik belum disampaikan dengan batas akhir penyaluran, maka DAK Fisik tidak disalurkan Sehingga beberapa SKPD penerima Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun 2016 tidak dapat mencapai target serapan anggaran.

2. Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran. Atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 217 ayat (1) “ Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM”.


Pejabat Pengelola

82

BAB III


Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah memberi kuasa kepada pejabat di lingkungannya menjadi Kuasa BUD.

Kuasa

BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2016, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang terbit sebanyak 35.759 SP2D, dengan rincian sbb : 1)

Yang terbit kurang dari 2 (dua) hari sebanyak

29.027

SP2D; 2)

Yang terbit 2 (dua ) hari sebanyak 6.732 SP2D

Maka persentase jumlah SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari sebesar :

29.027 SP2D x 100% = 81,17 % 35.759 SP2D Capaian pelayanan perbendaharaan penerbitan SP2D diatas, tidak terlepas dari semangat dan budaya kerja serta dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang memiliki integritas, produktivitas dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima, sesuai Standar Operasional Prosedur ( SOP ) yang telah ditetapkan.

SOP ini menjadi standarisasi

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawab


83

BAB III


3. Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD ) Secara Benar Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi : a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. Barang

yang

diperoleh

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan; atau d. Barang yang diperoleh berdasarkab putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengguna Barang wajib menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Laporan barang masing-masing SKPD dihimpun oleh Pembantu Pengelola Barang ( dalam hal ini SKPD BPKAD ), menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD, dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah. Pertanggungjawaban atas Barang Milik Daerah kemudian menjadi semakin penting ketika Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan, yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.


84

BAB III


Informasi Barang Milik Daerah memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan ( Neraca ), yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, Pemerintah Kota Malang telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, maka Laporan Keuangan yang akan disusun perlu dilakukan Penyajian Kembali/ Restatement. Penyajian kembali/Restatement atas aset daerah dilakukan atas pos-pos dalam neraca antara lain : 1)

Persediaan;

2)

Aset tetap, perlu disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi penyusutan;

3)

Aset tetap tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;

Dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perlu dilakukan penetapan nilai barang milik daerah, sehingga perlu dilakukan penyusutan.

Agar memberikan kepastian hukum dalam menghitung,


85

BAB III


menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah serta agar penyusutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terintegrasi maka disusunlah Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah yang pada tahun 2016 telah diatur dalam perubahan Peraturan Walikota Malang nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Peningkatan manajemen aset meliputi : penertiban, inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah mendorong percepatan penguatan APBD termasuk perencanaan penerimaan dan pendapatan daerah (PAD). Penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peningkatan kualitas Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) dan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

(LKPD)

mendorong

pencapaian

pemberian

opini/pendapat pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah, peningkatan PAD dari pemanfaatan aset daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah yang meliputi : 1) pengamanan fisik, 2) pengamanan administratif dan 3) pengamanan hukum.


86

BAB III


Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disyaratkan untuk menggunakan sistem yang berbasis teknologi informasi, seperti SIMBADA ( Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ), yang sudah dilengkapi dengan kodefikasi barang, kodefikasi lokasi dan juga kodefikasi ruangan. Harapan dengan penggunaan SIMBADA adalah mempermudah proses administrasi pencatatan yang tersimpan dalam satu database terpusat dan mencegah hilangnya data karena sudah tersimpan dalam bentuk digital dan mudah untuk di back up secara periodik. Selain itu kemudahan untuk mendapatkan laporan data aset secara real time dan historis dari tahun-tahun sebelumnya dengan tujuan untuk mempermudah pengambilan keputusan dari pihak Pimpinan serta kemudahan dalam pelaporan nilai aset suatu daerah. Fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah melalui SIMBADA dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kepada 102 (seratus dua ) SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Malang secara online/ web based. Permasalahan yang timbul adalah  kode akun barang/aset dalam aplikasi SIMBADA masih menggunakan Permendagri Nomor 17 tahun 2007, jadi perlu di konversi ke kode akun barang/aset sesuai Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.


87

BAB III


Maka dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas Laporan Barang Milik Daerah yang lebih akuntabel dan transparan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan asistensi pendampingan bagi SKPD khususnya dalam melaksanakan implementasi SIMBADA.. Dari

hasil

asistensi/pendampingan

bagi

SKPD

di

lingkungan

Pemerintah Kota Malang dapat di rincikan : 1)

Terdapat beberapa pengurus barang SKPD yang masih salah meng-entry barang milik daerah sesuai penggolongan dan kodefikasi

inventaris

barang

milik

daerah

dalam

penggunaannya; 2)

Terdapat beberapa pengurus barang SKPD yang masih belum memahami aplikasi SIMBADA secara benar;

3)

Belum

ditentukannya

tahun

perolehan

barang

daerah,

membawa masalah tersendiri bagi SKPD, dalam rangka menetapkan nilai buku aset/barang daerah setelah dilakukan penyusutan agar dapat menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 4)

Untuk

mengatasi

permasalahan

terkait

dengan

tahun

perolehan, maka disusunlah Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah antara lain : 

bahwa dasar penyusutan adalah nilai perolehan



penentuan tahun perolehan dan masa manfaat terpakai untuk aset tetap didasarkan data dan informasi tahun


88

BAB III


perolehan yang paling kuat dasar hukumnya dan/atau rasional, dan dituangkan dalam surat pernyataan pengguna barang dimana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 dijelaskan

:Harga,

yang

menyatakan/menggambarkan

besarnya

aset/kekayaan yang ada pada SKPD harus ditaksir atau diperkirakan yakni : 1) untuk tanah berdasarkan Harga Umum tanah, atau NJOP setempat 2) untuk bangunan berdasarkan Harga Standar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan Dengan adanya pendampingan dan asistensi penyusunan Laporan Barang Milik Daerah atas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, permasalahan-permasalahn yang timbul dapat terfasilitasi dengan baik, dan kualitas Laporan Barang Milik Daerah dapat dikategorikan benar, dalam hal ini memenuhi ketentuan minimal : a) tepat waktu; b) sesuai meng-entry barang milik daerah sesuai penggolongan dan

kodefikasi

inventaris

barang

milik

daerah

dalam

penggunaannya; c) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Llaporan barang yang disusun oleh masing-masing SKPD dihimpun oleh Pembantu Pengelola Barang ( dalam hal ini SKPD -BPKAD ) untuk menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara kualitas


89

BAB III


dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah. Melalui proses pendampingan asistensi penyusunan laporan barang SKPD, dapat diperhitungkan PPK dan/atau Pengurus Barang SKPD ( SKPD pengguna barang sejumlah : 96 SKPD ) yang dapat menyajikan laporan barangnya dengan benar sebesar 96 SKPD/96 SKPDx100%= 100%

4. Persentase

aset

dan

barang

daerah

terinventarisasi

sudah

teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

Dalam rangka penatausahaan aset daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Di dalam struktur aset tanah Pemerintah Kota

Malang, terdapat tanah ijin pemakaian yaitu tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang yang bersumber dari fakta sejarah kepemilikan tanah oleh Pemerintah Hindia Belanda yang disewakan kepada masyarakat. Setelah masa kemerdekaan, maka tanah-tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam tata administrasi dan pengelolaannya. Penatausahaan administrasi ijin pemakaian tanah negara telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang sejak tahun 1947 dalam satuan kerja yang menangani perumahan rakyat pada tanah negara. Dengan terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan


90

BAB III


Aset Daerah pada tahun 2013, maka tanggungjawab pengelolaan aset tanah/ ijin pemakaian dilaksanakan oleh BPKAD. Penatausahaan aset daerah dalam rangka menciptakan sistem administrasi yang terstruktur, rapi dan akuntabel tersebut dimulai tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melaksanakan inventarisasi. Inventarisasi yang dimaksud adalah pencatatan dan pengumpulan data agar data yang dikelola oleh BPKAD relevan dengan kondisi dan situasi data saat ini. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan inventarisasi di 2 (dua ) Kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru, selanjutnya pada tahun 2015 dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen (lanjutan) dan Kecamatan Sukun yang dilanjutkan pada tahun anggaran 2016.

Sampai dengan tahun 2015 sebanyak 3.150

titik/obyek telah terinventarisasi. Dan pada tahun 2016 dari target 1.500 titik obyek terinventarisasi sebanyak 1.192 titik untuk 4 (empat) Kelurahan,

yaitu

Kelurahan

Sukun,

Kelurahan

Pisang

Candi,

Kelurahan Karang Besuki dan Kelurahan Bakalan Krajan. Hasil inventarisasi di lapangan muncul beberapa kondisi/fakta antara lain : 1)

Masih banyaknya data perjanjian/sewa menyewa yang belum diperbarui; dimana pemegang ijin pemakaian tanah sesuai dengan surat ijinnya telah meninggal dunia, saat ini tanahnya sudah ditempati oleh penghuni lain, baik anaknya, kerabat, maupun orang lain;


91

BAB III

2)


Penghuni rumah di tanah ijin pemakaian belum tentu terdaftar sebagai pemegang ijin, bisa sebagai penyewa rumah dan pembeli rumah. Artinya rumah yang berdiri di atas tanah ijin pemakaian sudah dijual oleh pemegang ijin yang terdahulu atau disewakan kepada orang lain;

3)

Selain jual beli pondasi atau jual beli bangunan yang berdiri di atas tanah-tanah ijin pemakaian, diketahui juga adanya jual beli tanah

yang

dilakukan

oleh

pihak-pihak

yang

tidak

bertanggungjawab; 4)

Adanya pemecahan tanah dari satu bidang tanah menjadi beberapa bidang untuk diperjualbelikan;

5)

Banyaknya aset tanah yang telah berubah peruntukannya dari ijin tempat tinggal saat ini menjadi tempat usaha;

6)

Adanya aset tanah yang telah berubah status kepemilikannya ( dari ijin pemakaian menjadi Sertifikat Hak Milik ( SHM));

Mengingat fakta-fakta di atas yang berpotensi memunculkan sengketa atas lahan/bangunan aset daerah, kegiatan inventarisasi aset

daerah

menjadi

sangat

mutlak

untuk

dilaksanakan.

Mengingat pentingnya pembaharuan data secara berkala terhadap satuan tanah ijin pemakaian tersebut, maka dibutuhkan pembentukan sistem database.

Data hasil inventarisasi dokumen tanah ijin

pemakaian dengan gambar bidang dan data koordinat yang di-linkkan dengan Global Information System (GIS) pada Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset ( SIGMA ) dan Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah ( SIPIPT ).


Sejak tahun 2013

92

BAB III


penatausahaan aset dilaksanakan melalui aplikasi SIGMA ( Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset) yang ter- up grade adalah dimana dalam sistem aplikasi ini data/obyek tersimpan berupa data tekstual maupun spacial yang dilengkapi titik-titik ordinat pada masing-masing obyek.

Selanjutnya di tahun 2014 disempurnakan

melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT) dimana tanah aset daerah terarsipkan per obyek dan diharapkan data tersaji secara tekstual dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta). Data-data terbaharukan hasil inventarisasi selanjutnya di up date ke dalam pengembangan sistem informasi aset daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Kota Malang untuk inventarisasi/ mapping aset daerah dan memastikan apakah data barang milik daerah sudah sesuai dengan Neraca masing-masing SKPD. Dari data yang tersaji dalam Neraca sebanyak 9.000 obyek telah dilakukan inventarisasi/pembaharuan data sampai dengan tahun 2016 sebanyak ( 1.500 +1.650+ 1.192 = 4.342 ) obyek, telah teridentifikasikan dan terdokumentasikan dengan baik ke dalam sistem aplikasi manajemen aset , atau mencapai sebesar :

4.342 x 100% = 48,25% 9.000 Namun demikian karena peliknya permasalahan aset, dan upayaupaya penertiban penatausahaan aset daerah, masih dijumpai


93

BAB III

kasus/konflik


atas pertanahan/bangunan yang

harus dihadapi

Pemerintah Kota Malang. Pada tahun 2016 kasus/konflik pertanahan dan/atau bangunan yang terfasilitasi penyelesaiannya antara lain (sebagaimana pada tabel 3.6 dibawah ini ) Tabel 3.6 Kasus Tanah Aset dan Bangunan Milik Daerah Tahun 2016

NO. 1.

2.

URAIAN

KETERANGAN

Permohonan pencabutan ijin pemakaian fasilitas umum

Tanah yang dimohin pencabutan

di RT 04 RW 07 Kelurahan Karangbesuki atas tanah

ijinnya merupakan tanah aset milik

dilokasi Jl. Puncak Himawan seluas 90 M²

Pemeritah Kota Malang

Penyelesaian status kepemilikan ABMA?T SD Negeri

Lokasi Jl. Yulius Usman 58-60 Malang

Kasin I-II Malangoleh Kementerian Keuangan RI, Dirjen Kekayaan Negara 3.

Gugatan warisan oleh Pengadilan Agama Malang atas lokasi Jl. Raya Langsep no 24 Malang seluas 757 m²

4.

Tanah yang digugat merupakan tanah aset milik Pemerintah Kota Malang

Penyelesaian permasalahan pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kota Malang kepada mantan anggota DPRD Kota Malang periode 1992-1997 lokasi Jl. Mayjen Sungkono seluas 46.745 m²

5.

6.

Permohonan untuk tidak merespon perpanjangan sewa

Tanah yang dimohon pencabutan ijin

jalan lori permohonan Sdr. H. Mulyono alamat Jl.

merupakan

Sudimoro atas lokasi Jalan Kakap

Pemerintah Kota Malang

Bantuan penunjukan saksi terkait pembebasan tanah

Pemerintah Kota sebagai mediasi

untuk pembangunan jalan tol Pandaan-Malang oleh

fasilitasi

tanah

aset

milik

Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Resort Malang Kota 7.

Peninjauan kembali dan pembatalan Surat keputusan Walikota Malang atas tanah sewa Pemerintah Kota Malang terletak di Jl. Bukit Barisan no 20 Malang oleh

Tanah yang digugat merupakan tanah aset milik Pemerintah Kota Malang


94

BAB III


Sdr. Ir. Abubakar Abdullah alamat Jl. Ade Irma Suryani 48 Malang

Dari uraian tabel diatas, tergambarkan bahwa dari 4 ( empat ) Indikator Kinerja Sasaran tahun 2016 tersebut, secara umum berhasil dicapai 3 (tiga) indikator sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun, dan terdapat 1 (satu) indikator yang belum tercapai targetnya.

B. CAPAIAN TAHUN 2016 DIBANDING DENGAN TAHUN 2009-2013 TAHUN 2014, DAN TAHUN 2015

Membandingkan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya masih belum dapat dilakukan, dikarenakan penetapan Indikator Kinerja ( Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama ) Tahun 2016 mengalami penyempurnaan dengan merujuk pada Reviu Rencana Strategis ( Reviu- Renstra ) yang disusun sesuai dengan hasil reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Reviu-RPJMD) Tahun 2015-2018, dan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama, sebagai hasil praevaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) tahun 2015 oleh Kementerian PAN dan RB dimana terdapat

4 (empat) ) Indikator

Kinerja Utama dan 4 ( empat) Indikator Kinerja Sasaran dengan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran kinerja pencapaian misi.


95

BAB III


Berikut tabel 3.7 adalah perbandingan terhadap realisasi tahun 2009 – 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan Tahun 2016 Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2009 - 2013

No.

2009

Indikator Kinerja

Realisasi Indikator 2011 2012

2013

Bagian Perlengkapan,Bagian Keuangan,Dinas Perumahan Belum 99.55% 99.45% 60% ada (132 kali) (130 kali) (82 kali) pengukur an 100 % 100 % 100 % 100 % 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari (9.147) (11.460) (17.040) (21.559)

BPKAD

1.

Frekuensi Konsultasi Daerah

2.

Lamanya proses penerbitan SP2D setelah berkas lengkap

3.

Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu Jumlah SKPD yang menyerahkan SPJ di atas tanggal 10 Jumlah penerbitan Ijin Pemakaian Kekayaan dan tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang Persentase penyelesaian kasus tanah negara

100 % 4 dokumen

100 % 4 dokumen

100 % 4 dokumen

100 % 4 dokumen

100 % dokumen

100 % 0 SKPD

100 % 0 SKPD

100 % 0 SKPD

100 % 0 SKPD

100 % SKPD

100% (128 obyek)

100% (224 obyek)

100% ( 254 obyek)

100% (278 obyek)

110,67% (83 obyek)

100% (7 kasus)

100% (5 kasus)

100% (5 kasus)

Persentase bersertifikat

100% (20bidang =44.816 m2)

87.23% (41 bidang)

28.21% (11 bidang =14.005 m2)

20% (1 kasus dari 5 kasus) 87.9% (168.345m 2)

4.

5.

6.

7.

Penyelenggaraan dan Koordinasi

2010

luas

lahan

51% kali)

(90

100 % 2 hari (23.207)

4

0

166% kasus)

(8

38% (810bid = 2.819.417 m2)

Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Kinerja Utama dan Indikartor Kinerja Sasaran Tahun 2016 dengan Tahun 2013 , Tahun 2014 dan Tahun 2015 No .

Realisasi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 1. 2

Nilai Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Adanya SOP Pelayanan Informasi Publik

75,875

76,37

78,22

78,22

Ada

Ada

-

-


96

BAB III


Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang 3

Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan yang Dapat Menyajikan Laporan Keuangan dengan Benar Berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan Opini BPK terhadap 4 Laporan Keuangan Daerah Terlaksananya tertib admnistrasi barang milik daerah 5 Jumlah Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah 6 Persentase Penyelesaian Sengketa Lahan Aset Daerah 7 Persentase Bidang Lahan Aset Daerah Penyumbang Pendapatan Asli Daerah 8 Adanya Hasil Inventarisasi Tanah dan Bangunan Aset Daerah 9 Jumlah Dokumen benda berharga dan Aset Daerah yang Dilestarikan

50%

50%

-

WTP

WTP

WTP

WTP

dan sisten informasi pengelolaan aset daerah dan Rp 3.477.835.000,-

Rp 3.250.451.895, -

-

Rp 3.127.796.858 ,-

100%

66,66% (10 kasus)

-

46,66% ( 7 kasus)

51,13% (3.764.763M2: 7,362.514,25M2 Belum terukur

58,95% (5.389.035,08; 9.141.330,48) Ada/ 1.500 titik obyek

-

58,95% (5.389.035,08; 9.141.330,48) Ada/1.192 titik obyek

Ada/1.650 titik obyek

Sertifikat= 812 dokumen, Ijin Pemakaian= 8.163 obyek, BPKB= 861 dokumen (810 74,66% dari 10,49% 10 Persentase Bidang Lahan 30,84% Aset yang Sudah bidang= 837/1.121x100 Bersertifikat 2,819.417 M2) %) atau 84,7% dari 2.890.123/3.41 2.329x100% Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sertifikat= 900 dokumen, Ijin Pemakaian= 2.443 obyek, BPKB= 1.380 dokumen 10,90%

11

Frekuensi 51% 58,04% Penyelenggaraan (90 kali) (132 dan 37 = Konsultasi dan Koordinasi 169 kali) Daerah 12 Persentase Pelaksanaan 100% Administrasi Perkantoran 13 Persentase Pelaksanaan 100% Administrasi Capaian Kinerja Kuangan Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta proses APBD Kota Malang

-

14

15

Lamanya proses penerbitan SP2D setelah berkas lengkap Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang

Belum terukur

-

100% 2 hari (23.207)

-

-

-

100% 4 dokumen

-

-

-


97

BAB III

dapat diselesaikan tepat waktu 16 Jumlah SKPD yang menyerahkan SPJ di atas tanggal 10 17 Jumlah penerbitan Ijin Pemakaian Kekayaan dan tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Kota Malang 18 Jumlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang Diterbitkan 19 Jumlah SP2D yang terbit 20 Jumlah Daftar Gaji yang terbit 21 Proses APBD Kota Malang Terlaksananya tertib admnistrasi barang milik daerah 22 23

24 25

26

27

28

29

Jumlah Benda Berharga yang Terporforasi Jumlah SKPD yang melakukan Asistensi Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Lahan yang Bersertifikat ( luas) Persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari Persentase penyajian Laporan Keuangan Daerah secara wajar sesuai SAP Berbasis Akrual Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) secara benar Persentase konflik tanah dan atau bangunan yang terfasilitasi Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik


-

-

-

110,67% (83 obyek)

-

-

180

135

895

-

-

23.207 SP2D 475

28.481 SP2D 432

-

35.759 SP2D 532

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100 % 0 SKPD

dan sisten informasi pengelolaan aset daerah dan Belum terukur

15.905.781

-

100 SKPD

100 SKPD

-

2.819.417 M2

2.890.123 M2

-

72,65%

81,17%

78,43%

91,42%

74,03%

100%

100% (8 kasus)

-

100% ( 10 kasus )

100% ( 7 kasus )

-

-

35%

48,25%


98

BAB III


Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Utama dan Indikartor Kinerja Sasaran Tahun 2016 dengan Tahun 2015 Sesuai Reviu Renstra Tahun 2015-2018 dan penyempurnaan IKU

No.

Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Sasaran

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015

Tahun 2016

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel 1.

2.

3.

4.

Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

78,22

78,82

Tepat Waktu

Tepat Waktu

78,43%

10,86%

94,12%

10,90%

5.


-

77,45%

6.

Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari

72,65%

81,17%

7.

Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar

74,03%

100%

8.

Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

35%

48,25%


99

BAB III

3.3. CAPAIAN INDIKATOR


KINERJA SASARAN DAN PERBANDINGAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5 (LIMA) TAHUN DALAM RENSTRA

Secara umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis ( Reviu-Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 – 2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Reviu Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 sebanyak 2 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja yang ditetapkan yang meliputi 2(dua) Indikator Kinerja Utama dan 6 Indikator Kinerja Sasaran. Namun demikian sejalan dengan penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah sesuai Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015, maka dilakukan pula penyempurnaan Indikator Kinerja Utama ( IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 -2016, menjadi 1 (satu ) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama sebanyak 4 (empat) dan Indikator Kinerja Sasaran sebanyak 4 ( empat ) indikator. Berikut disajikan capaian indikator sasaran dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran 5 ( lima ) tahun sesuai Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015-2018:


100

BAB III


Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD (sesuai Reviu Rencana Strategis, BPKAD Tahun 2015-2018) SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA UTAMA/INDIKATOR SASARAN

TARGET AKHIR RPJMD ( 5 TAHUN)

REALISASI TAHUN 2016

REALISASI 2016 DIBANDING TARGET 5 TAHUN

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase penyajian Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP Berbasis Akrual Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) secara benar Persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

3.4.

Nilai 80

Nilai 78,22

97,77%

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100%

100%

94,12 %

94,12%

13,57% (1.120 bid/8.256 bid x100%) 90%

10,90% (900 bid/ 8.256 bid x100%) 77,45%

80,32%

60%

100%

100%

100%

81,17%

81,17%

100%

48,25%

48,25%

86,05%

EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta merujuk pada Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian dan


101

BAB III

Pelaporan Kinerja.


Evaluasi dan analisis dilakukan terhadap sasaran strategis

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagaimana yang telah diperjanjikan pada perjanjian kinerja yang disusun dan disampaikan dalam laporan interim triwulanan kepada Walikota Malang. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut. Tabel 3.11. Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Tahun 2016 Misi

: Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib dan normatif

Tujuan 1

: Tercapainya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

Indikator Kinerja

Tahun 2016 Target

Realisasi

%


Nilai 75,875

Nilai 78,22

100%

Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100%

80%

94,12 %

100%

10,86%

100%

80%

10,90% (900 bid/ 8.256 bid x100%) 77,45%

70%

81,17%

100%

Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah

40%

100%

100%

60%

48,25%


96,81%

80,41%

102

BAB III


teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Rata - rata

97,15%

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel dengan 4 (empat) indikator kinerja utama dan 4 (empat ) indikator kinerja sasaran menunjukkan nilai ratarata sebesar 97,15% atau predikat Sangat Berhasil, dengan uraian masingmasing pencapaian indikator pada tabel

3.10 dan 3.11,

capaian indikator

kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja 5 (lima) tahun sesuai reviu renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015-2018. Sebagai upaya mencapai misi, tujuan, dan sasaran ini maka

Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menuangkan ke dalam 11 ( sebelas ) program dan 73 ( tujuh puluh tiga ) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.12 Program dan Kegiatan Pencapaian Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

NO A

1

PROGRAM/KEGIATAN PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan Input Output : Jumlah titik lokasi bidang lahan aset daerah yang diamankan Outcome :persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

TARGET

REALISASI

%

95.931.000,-

89.306.000,-

93,09

Rp 95.931.000,40 titik lokasi / 5 kecamatan

Rp 89.306.000,40 titik lokasi / 5 kecamatan

93,09

10,86%

10,90%

100


103

BAB III

B 2

C 3

D 4

5

6

7

8

9

PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Input Output : kasus / konflik-konflik tanah dan / atau bangunan yang terfasilitasi penyelesaiannya


174.926.100,-

164.055.075,-

93,78

Rp 174.926.100,15 kasus

Rp 164.055.075,7 kasus

93,78 46.66

Outcome : Persentase konflik tanah dan atau bangunan yang terfasilitasi

100%

100%

100

PENINGKATAN STATUS HUKUM ASET Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Input Output : jumlah bidang lahan tanah aset daerah proses sertifikasi Outcome :persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Input Output : surat terkirim setahun Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input Output : jenis dan bukti pembayaran rekening Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Output : jumlah ruangan kantor yang terpelihara Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input Output : jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Output : jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input Output : Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat

253.245.700.Rp 253.245.700.-

235.615.950,Rp 235.615.950,-

93,03 93,03

40 bidang

51 bidang

100

10,86%

10,90%

100

4.255.949.800,-

3.942.731.029,-

92,64

Rp 146.540.000,32.000 surat Nilai 75,875

Rp 131.002.150 36.894 surat Nilai 78,22

89,40

Rp 51.200.000,3 jenis/12 bulan

Rp 30.244.392,3 jenis/12 bulan

59,07

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 105.703.500,10 ruangan

Rp 105.644.700,10 ruangan

99,94

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 117.600.000,7 jenis alat

Rp 103.673.000,7 jenis alat

88,16

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 91.725.400,61 jenis

Rp 91.669.400,61 jenis

99,93

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 129.856.900,17 jenis

Rp 124.449.170,17 jenis

95,83

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100


104

100

BAB III

10

11

13

14

15

16

17

E 18

19

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input Output : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penataan gudang arsip Input Output : arsip penatausahaan keuangan daerah Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Input Output : jenis bahan bacaan yang tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan Makanan dan Minuman Input Output : jumlah rapat dinas dan tamu dinas yang disediakan makanan dan minumannya Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Input Output : jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Operasional UPT PerkantoranTerpadu Input Output : pemenuhan operasional Perkantoran Terpadu Kota Malang Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pawai pembangunan Input Output : pawai pembangunan yang diikuti Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional Input Output : Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pembangunan Gedung Kantor Input Output : jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Outcome : Nilai pengukuran kepuasan masyarakat

survey


Rp 990.162.500,22 jenis

Rp 912.166.900 22 jenis

92,12

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 66.000.000,12 bulan

Rp 65.150.000,12 bulan

98,71

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 21.000.000,4 surat kabar Nilai 75,875

Rp 20.313.000,3 surat kabar Nilai 78,22

96,72

Rp 75.750.000,49 kali rapat dan 440 orang tamu

Rp 70.411.000,Jumlah rapat-rapat dinas = 11 kali; mamin tamu = 360 org Nilai 78,22

92,95

94,61

Nilai 75,875

Rp 399.306.180,91 kali / 314 org dalam daerah, 50 kl/203 org ke keluar daerah Nilai 78,22

Rp 2.013.376.50012 bulan

Rp 1.864.259.137,12 bulan

92,60

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 25.000.0001 kali Nilai 75,875

Rp 24.442.000,1 kali Nilai 78,22

97,77

1.722.547.500,-

1.628.372.444,-

94,53

Rp 114.041.000,-

Rp 107.391.000,-

94,17

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 390.340.000,1 dokumen DED pembangunan gedung kantor Nilai 75,875

Rp 381.626.600,1 dokumen DED pembangunan gedung kantor Nilai 78,22

97,77

Nilai 75,875

Rp 422.035.000,60 kali dalam daerah, 25 kali keluar daerah


105

100

100

100

100

100

BAB III

20

21

22

23

24

25

26

F 27

28

Pembangunan kanopi penghubung antar gedung dikantor terpadu Input Output : Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pengecatan Gedung Perkantoran Terpadu Kota Malang Input Output : Gedung Perkantoran Terpadu yang dipelihara pengecatannya Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyediaan ruang kesehatan dan menyusui/laktasi (pojok asi) Input Output : Kanopi parkir kendaraan yang terbangun Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pembangunan ruang layanan publik di perkantoran terpadu Input : Output : ruang layanan publik tersedia Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Pelayanan Terpadu Input Output : bangunan gedung kantor yang terpelihara Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Input Output : jumlah ruangan gedung kantor yang terpelihara Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Input Output : jumlah kendaraan operasional dinas yang terpelihara Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek tentang sisdur pengelolahan keuangan dan BMD Input : Output : Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Optimalisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah


Rp 203.416.500,-

Rp 201.409.000,-

99,01

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 204.348.000,1 paket ( Gedung A) Nilai 75,875

Rp 201.913.500,1 paket ( Gedung A) Nilai 78,22

98,81

Rp 55.526.000,1 paket

Rp 54.861.500,1 paket

99,29

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 105.000.000,1 paket ruang layanan kependudukan Nilai 75,875

Rp 102.727.000,1 paket ruang layanan kependudukan Nilai 78,22

97,84

Rp 481.043.000,2 bangunan : Gedung A dan gedung B Nilai 75,875

Rp 453.257.220,2 bangunan : Gedung A dan gedung B Nilai 78,22

94,22

Rp 11.633.000,10 ruang

Rp 11.080.000,8 ruang

95,25

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 157.200.000,5 (lima) kendaraan roda 4; 17 (sepuluh) kendaraan roda 2 Nilai 75,875

Rp 114.106.624,5 (lima) kendaraan roda 4; 17 (sepuluh) kendaraan roda 2 Nilai 78,22

72,59

348.189.000,-

307.222.350,-

88,23

Rp 253.754.000,-

Rp 250.737.500,-

98,81

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100


106

100

100

100

100

BAB III

G

29

30

31

32

33

34

H

35

Input : Output :jumlah kali terselenggaranya optimalisasi Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input Output : jumlah dokumen yang tersusun

Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Input Output : Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun

Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyusunan Standard Pelayanan Publik dan IKM Input Output : jumlah dokumen yang tersusun Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyusunan buku profil Input Output : Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyusunan RKA dan DPA Input Output : jumlah dokumen yang tersusun

Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Penyusunan Standard Operasional Prosedur Input Output : jumlah dokumen yan g tersusun Outcome : Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga Input Output : jumlah dokumen yang tersusun


Rp 94.435.000,8 orang/2 kali

Rp 56.484.850,10 orang/1 kali

59,81

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

259.010.000,-

255.528.250,-

98,65

Rp 48.395.000,5 dokumen ( LAKIP, LPPD, RENJA, PK, P-PK)

Rp 47.036.000,5 dokumen ( LAKIP, LPPD, RENJA, PK, PPK) Nilai 78,22

97,19

Rp 106.495.000,7 jenis dokumen ( Neraca,LRA, LAK,CaLK,Laporan keuangan Interim, LO, LPSAL) Nilai 75,875

Rp 106.489.000,6 jenis dokumen ( Neraca,LRA, LAK,CaLK,Laporan keuangan Interim, LO)

99,99

Nilai 78,22

100

Rp 9.032.000,2 dokumen ( SP,IKM/SKM) Nilai 75,875

Rp 8.988.000,2 dokumen (SP,IKM/SKM) Nilai 78,22

99,51

Rp 68.040.000,-

Rp 66.293.500,-

97,43

Nilai 75,875

Nilai 78,22

100

Rp 15.736.000,7 dokumen ( P-KUA PPAS,RKA/DPA, KUA PPAS, PRKA/DPPA,RKT)

99,90

Nilai 75,875

Rp 15.719.750,7 dokumen ( P-KUA PPAS,RKA/DPA, KUA PPAS, PRKA/DPPA,RKT) Nilai 78,22

Rp 11.312.0002 dokumen (SOP, SP) Nilai 75,875

Rp 11.002.000,2 dokumen (SOP, SP) Nilai 78,22

97,26

5.194.635.950,-

4.735.648.089,-

91,78

Rp 99.535.0001 dokumen SSH

Rp 98.641.000,1 dokumen /Perwal nomor 21 tahun 2016

99,10

Nilai 75,875


107

100

100

100

100

BAB III

36

37

38

39

40

41

42

Outcome: penetapan APBD Kota Malang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 Input Output : jumlah dokumen yang tersusun

Outcome: penetapan APBD Kota Malang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Input: Output : jumlah dokumen yang tersusun

Outcome: penetapan APBD Kota Malang Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Input Output Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Input Output : jumlah SP2D tercetak Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari Penatausahaan keuangan PPKD Input Output : pelaksanaan fungsi dan pelayanan PPKD, penatausahaan dan fungsi BUD Outcome : Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrual Input Output : jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari Monitoring dan penatausahaan Dana Transfer Input Output : jumlah dan jenis dokumen laporan


Tepat Waktu

Rp 625.042.050,2 dokumen ( Perda + Perwal )

tentang Standar Satuan Harga ( SSH) Tahun Anggaran 2017 Tepat Waktu

100

Rp 526.152.096,2 dokumen ( Perda nomor 9 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017; dan perwal nomor 93 tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 Tepat Waktu

84,18

Rp 554.580.700,2 dokumen ( Perda + Perwal )

Rp 518.135.774,2 dokumen ( Perda nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016; dan perwal nomor 18 tahun 2016 tentang Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2016

93,43

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100

Rp 109.210.000,102 SKPD/12 bulan 70%

Rp 105.535.000,102 SKPD/12 bulan 81,17%

96,63

Rp 356.994.500,25.000 SP2D 70%

Rp 331.597.000,35.759 SP2D 81,17%

92,89

Rp 188.318.00012 bulan

Rp 180.314.410,12 bulan

95,75

80%

77,45%

96,81%

Rp 405.479.000102 SKPD/12 bulan

Rp 402.287.475,102 SKPD/12 bulan

99,21

70%

81,17%

100

Rp 153.600.000,4 Laporan Konfirmasi

Rp 125.874.138,4 Laporan Konfirmasi

81,95

Tepat Waktu


108

100

100

100

BAB III

yang tersusun

43

44

45

46

47

48

49

Outcome : Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Penyusunan Standar Biaya Umum Input Output : jumlah dokumen yang tersusun

Outcome: penetapan APBD Kota Malang Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Input Output : jumlah Wajib Retribusi yang menunggak Outcome : persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD Berbasis Akrual Input Output : Jumlah kali PPK-SKPD yang mendapatkan pendampingan asistensi penyusunan L/K Interim SKPD Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah Input Output : Jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun

Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Desiminasi sistem dan kebijakan akutansi berbasis akrual Input Output : Jumlah peserta desiminasi sistem dan kebijakan akuntansi berbasis akrual Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Penghitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) Input Output : jumlah Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang yang teecetak dan terkirim Outcome : persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Penyusunan perubahan sistem dan kebijakan akutansi pemerintah Kota Malang Input Output : jumlah dan jenis dokumen yg tersusun Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD


Transfer (LKT), 12 laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian 80%

Rp 149.631.0001 dokumen SBU

Transfer (LKT), 12 laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian 77,45%

96,81%

94,19

Tepat Waktu

Rp 140.941.494,1 dokumen /Perwal nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 Tepat Waktu

Rp 30.774.100,350 WR

Rp 27.843.100,350 WR

90,48

10,86%

10,90%

100

Rp 94.903.800,3 kali/102 SKPD

Rp 94.676.800,3 kali/102 SKPD

99,76

80%

94,12%

100

Rp 39.081.000,4 jenis dokumen ( Neraca Restatement,LRA,LO dan LAK) 80%

Rp 30.478.500,4 jenis dokumen ( Neraca Restatement,LRA,LO dan LAK) 94,12%

77,99

Rp 210.517.000,102 SKPD/3kali

Rp 181.843.185,102 SKPD/3kali

86,38

80%

94,12%

100

Rp 49.084.000,6.221 SKRD

Rp 48.829.050,5.447 SPRT dan 4.200 SKRD

99,48

10,86%

10,90%

100

Rp 105.000.000,1 Ranperwal tentang perubahan sistem 80%

Rp 69.073.345,1 Ranperwal tentang perubahan sistem 94,12%

65,78


109

100

100

100

BAB III

50

51

52

53

54

55

56

57

58

sesuai SAP berbasis Akrual Sinkronisasi data wajib retribusi pemanfaatan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Input Output : data wajib retribusi pemanfaatan tanah Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Peningkatan Pelayanan Gaji PNS Input Output : jumlah rekapan gaji yang tercetak Outcome : persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Input Output : jumlah NPHD yang tersusun Outcome: penetapan APBD Kota Malang Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Input Output : SKPD yang terfasilitasi Outcome: penetapan APBD Kota Malang Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Input Output : jumlah laporan penerimaan dan belanja yang tersusun

Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemkot Malang Input : Output : jumlah kali PPK-SKPD mendapatkan pendampingan asistensi penyusunan L/K SKPD Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Input Output : pelaksanaan anggaran SKPD yang terkendali Outcome: penetapan APBD Kota Malang Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Input Output : ijin pemanfaatan tanah aset daerah yang diterbitkan Outcome : persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Input Output : jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun


Rp 68.025.200,Wilayah kecamatan klojen

87,38

60%

Rp 59.438.000,Wilayah kecamatan klojen 48,25%

Rp 298.901.000,468 Daftar Gaji, 500 SKPP/12 bulan 70%

Rp 272.916.895,532 Daftar Gaji, 379 SKPP/12 bulan 81,17%

91,31

Rp 176.205.000,300 NPHD Tepat Waktu

Rp 167.007.500,885 NPHD Tepat Waktu

94,78

Rp 176.130.000,102 SKPD/2 kali Tepat Waktu

Rp 122.974.000,102 SKPD/2 kali Tepat Waktu

69,82

Rp 135.632.500,2 laporan ( Laporan penerimaan dan Laporan Belanja )

97,21

80%

Rp 131.852.582,2 laporan ( Laporan penerimaan dan Laporan Belanja ) 94,12%

Rp 125.876.500,3 kali /102 PPK-SKPD

Rp 124.290.500,3 kali /102 PPK-SKPD

98,74

80%

94,12%

100

Rp 46.693.000,102 SKPD/12 bulan

Rp 46.353.000,102 SKPD/12 bulan

99,27

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100

Rp 150.918.600,350 ijin

Rp 144.163.500,165 ijin

95,52

10,86%

10,90%

100

Rp 216.411.500,6 jenis ( Laporan RC,BKU BUD,

Rp 213.308.908,6 jenis ( Laporan RC,BKU

98,57


110

80,41

100

100

100

100

BAB III


Rekonsiliasi, Fungsional, Administrasi dan Laporan STS)

59

60

61

I 62

62

63

Outcome : Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 Input Output : jumlah jenis dokumen yang tersusun

Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Input Output : jumlah jenis dokumen yang tersusun

Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Input Output : jumlah SKPD penghasil Outcome : Persentase penyajian L/K SKPD sesuai SAP berbasis Akrual PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Input Output : Data nilai taksir aset dan Barang Milik Daerah yang akan disewakan/ penghapusan Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara benar Penghapusan Barang Milik Daerah Input Output : tanah dan barang milik daerah dalam proses penghapusan

Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD ) secara benar Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Input Output : jumlah peserta bimbingan teknis

80%

Rp 178.169.500,7 jenis dokumen ( Neraca, LO, LRA, CaLK, LPE, LPSAL dan LAK)

BUD, Rekonsiliasi, Fungsional, Administrasi dan Laporan STS) 77,45%

96,81%

Rp 174.577.251.25,7 jenis dokumen ( Neraca, LO, LRA, CaLK, LPE, LPSAL dan LAK) 94,12%

97,98

96,57

80%

Rp 396.543.586,2 dokumen Perda nomor 6 Tahun 2016 dan Perwal nomor 16 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015 94,12%

Rp 39.308.000,15 SKPD dan 3 BUMD 80%

Rp 31.738.000,15 SKPD dan 3 BUMD 94,12%

80,74

1.152.586.310,-

1.007.465.461,-

87,41

Rp 204.124.300,5 jenis

Rp 179.360.551,10 jenis

87,87

40%

100%

100

Rp 143.289.000,5 SK penghapusan

Rp 104.866.400,1 SK penghapusan ( SK penghapusan kendaraan yg terdiri dr 12 (duabeelas) unit kendaraan roda 4 dan 21 (duapuluh satu) untuk kendaraan roda 2 100%

73,19

Rp 174.081.000,200 org/1 kali / 102 SKPD

97,41

80%

Rp 410.615.000,2 dokumen ( Ranperda dan Ranperwal )

40%

Rp 178.716.300,200 org/1 kali / 102 SKPD


111

100

100

100

100

BAB III

64

65

66

67

68

69

70

Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA Input Output : Tersedianya Sistem Informasi Barang Milik Daerah melalui sistem aplikasi Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Input Output : jumlah SKPD yang terfasilitasi Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar Asistensi penyusunan laporan barang milik daerah Input Output : Jumlah kali SKPD yang mendapatkan asistensi penyusunan LBMD Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar Pembinaan Pengelolahan Barang Milik Daerah Input Output : jumlah SKPD/pengguna barang Outcome : Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah Input Output : Outcome : persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Pengawasan dan pengendalian pengelolahan barang daerah Input Output : jumlah dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD yang dikendaliakan Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Pelaksanaan dan Penyusunan pedoman teknis Kegiatan Perforasi Benda-Benda Berharga Input Output : jumlah dokumen yang tersusun


40%

100%

100

Rp 185.275.500,1 software SIMBADA dengan data yang ter-update

95,83

40%

Rp 177.546.900,1 sofware SIMBADA dengan data yang terupdate 100%

Rp 88.030.300,102 SKPD/12 bulan 40%

Rp 86.637.700,102 SKPD/12 bulan 100%

98,42

Rp 51.003.100,102 SKPD/3 kali/tahun

Rp 44.558.500,102 SKPD/3 kali/tahun

87,36

40%

100%

100

Rp 67.200.000,102 Pengguna Barang 40%

Rp 40.586.500,102 Pengguna Barang 100%

60,40

Rp 25.594.900,100 Wajib Retribusi ( WR) 10,86%

Rp 2.389.900,0 10,90%

9,34

Rp 103.991.610,27 dokumen PKS

Rp 92.241.610,27 dokumen PKS Barang

88,70

60%

48,25%

80,41

Rp 105.361.300,1 dokumen

Rp 105.196.400,Pedoman Teknis ttg kegiatan Porforasi Benda-benda Berharga “ Penyusunan Standar Desain Blanko/Form benda-benda berharg a Retribusi Daerah Kota Malang” dan pengadaan mesin porforasi.

99,84


112

100

100

100

100

BAB III

J 71

K 72

73

Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik PEMBANGUNAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Inventarisasi/Sensus dan kodefikasi Aset Milik Daerah Input Output : jumlah obyek aset dan barang milik daerah yg terinventarisasi

Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan benda berharga Input Output : ruangan arsip yang terpelihara Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik Penataan, Identifikasi dan penyimpanan sertifikat hak pakai (SHP) Input Output : kodefikasi dokumen serifikat hak pakai


60%

48,25%

80,41

331.369.300,-

302.724.100,-

91,35

Rp 331.369.300,1500 obyek/2 kecamatan

91,36

60%

Rp 302.724.100,1.1192 obyek/1 kecamatan/4 Kelurahan ( Sukun, Bakalankrajan,Pisang Candi, Karang Besuki) 48,25%

255.030.800,-

250.347.300,-

98,17

Rp 189.690.000,1 ruang arsip/12 bulan 60%

Rp 186.014.500,1 ruang arsip/12 bulan 48,25%

98,06

Rp 65.340.800,SHP= 821, 1.900 ijin pemakaian; BPKB= 1.243

98,46

60%

Rp 64.332.800,900 SHP, Dokumen Ijin Pemakaian= 2.443 obyek, BPKB= 1.380 48,25%

Rp 14.043.421.500

Rp 12.950.754.048,25

92,22

Outcome : persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik JUMLAH TOTAL

Berdasarkan uraian tabel program dan kegiatan tersebut di atas, nampak capaian program dan kegiatan rata-rata sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, pada proses pencapaian sasaran “meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel, berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir penyelenggaraan kegiatan, secara umum aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah masih sangat membutuhkan wawasan terkait pengelolaan keuangan dan aset, terlebih mengingat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang baru terbentuk dan perubahan regulasi yang ada.


113

80,41

80,41

80,41

BAB III


Sebagai gambaran beberapa masalah dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah : 1. Aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan akuntabel antara lain : 1) Belum terintegrasinya penyajian laporan keuangan daerah berbasis akrual dengan laporan barang milik daerah, sehingga perlunya pengembangan aplikasi BMD agar dapat terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD ); 2) Pengembangan sistem aplikasi, dimana Pihak Ketiga/Penyedia Barang/Jasa

dapat

langsung

mengakses/memantau

proses

pembayaran atas biaya pekerjaan melalui aplikasi sistem monitoring SP2D berbasis Web. 2. Belum tertibnya penatausahaan penggunaan/pemanfaatan aset tanah berupa tanah antara lain adanya ketidaksesuaian data pemanfaatan dengan peruntukan dan/atau penyewa, sehingga : 1) Untuk

tertibnya

penatausahaan

aset

daerah

atas

penggunaan/pemanfataan aset khususnya tanah daerah dilakukan kodefikasi

data

penguasaan,

pemilikan,

penggunaan

dan

pemanfaatan tanah aset daerah dalam sistem aplikasi 2) Pengembangan sistem aplikasi yang sudah terbangun yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah ( SIPIPT ) dan Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset ( SIGMA ) harus selalu dilakukan seiring dengan ketersediaan data hasil sinkronisasi data aset yang terus dilakukan.


114

BAB III


3. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang

daerah,

peningkatan

PAD

dari

pemanfaatan

aset

daerah.

Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah

yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan

pengamanan hukum.

Untuk menjamin kepastian status kepemilikan,

dilaksanakan sertifikasi atas lahan tanah aset daerah Pemerintah Kota Malang ke Badan Pertahanan Nasional (BPN). Tanah/lahan aset daerah yang masih kosong/belum ada pemanfaatannya, dilaksanakan identifikasi dan

pengamanan

dengan

jalan

pemasangan/pemberian

papan

himbauan/papan nama yang menjelaskan kepemilikannya oleh Pemerintah Kota Malang. Kurang lengkapnya data atas lahan aset daerah, menyulitkan proses sertifikasi sehingga masih membutuhkan waktu untuk proses identifikasi.

Dalam rangka mempermudah proses sertifikasi tersebut

selanjutnya dalam pengurusan pemberian ijin pemakaian tempat-tempat yang dikuasai Pemerintah Kota Malang, dilengkapi dengan form Surat Pernyataan kesanggupan untuk diproses sertifikat kepemilikannya atas nama Pemerintah Kota 4. Mengingat masalah-masalah terkait pengelolaan aset lahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana diuraikan diatas yang berpotensi memunculkan sengketa, maka kegiatan inventarisasi aset daerah menjadi sangat mutlak untuk dilaksanakan.

Namun oleh karena keterbatasan waktu dan dana,

kegiatan inventarisasi/sensus dan kodefikasi barang daerah tidak dapat dilakukan segera terhadap seluruh wilayah obyek dalam satu waktu,


115

BAB III


sehingga secara berkala sejak tahun 2014 dilakukan masing-masing untuk kelurahan/Kecamatan di wilayah Kota Malang. 5. Penyimpanan barang daerah dilaksanakan dalam rangka pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang daerah agar lebih mudah mencari terkait data/ historisnya pada saat dibutuhkan. dilakukan

updating

sistem

aplikasi

guna

Sehingga demikian harus pembaharuan

data

hasil

inventarisasi/sensus dan kodefikasi lahan aser daerah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kota Malang 6. Masih

belum

optimalnya

penyediaan

sarana

dan prasarana kantor

dibandingkan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tinggi. Mengupayakan secara maksimal segala sumber daya yang ada agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 7. Pengetahuan dan wawasan aparatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dimiliki masih harus ditingkatkan, mengingat sering terjadinya perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Upaya untuk mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan-

kegiatan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis, sehingga diharapkan mampu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan demikian diharapkan aparatur dapat bersinergi demi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 8. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber yang berasal dari Pusat bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, sehingga diharapkan SKPD dapat menyatukan pemahaman dan visi tentang pengelolaan keuangan dan


116

BAB III


aset daerah dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. 9. Disamping itu pula, perlu ditingkatkan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain ataupun lembaga-lembaga terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. 10. Inovasi dan model-model aplikasi baru terkait pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan

sebagai

amanat

peraturan

perundang-undangan

yang

dikeluarkan Pemerintah Pusat, sangat membutuhkan ketrampilan, keahlian dan pengetahuan yang memadai bagi aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Namun demikian pencapaian inovasi tidak

dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena dapat berpengaruh pada sistem pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Pemecahannya adalah secara intensif

meningkatkan

koordinasi,

melakukan

kerja

sama

dengan

konsultan/rekanan penyedia jasa pengembangan aplikasi kedalam bentuk pendampingan dan maupun pemeliharaan softwarenya. 11. Secara terus menerus melakukan update sofware dan aplikasinya dalam rangka penyempurnaan, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 12. Belum optimalnya kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPKSKPD ) dalam pemahaman software aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

Pemecahannya adalah melaksanakan

koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi /pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. 13. Beberapa SKPD penghasil masih kurang optimal dalam pencapaian target penerimaan daerah, sehingga perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi


117

BAB III


pendapatan daerah agar SKPD penghasil dapat mengkomunikasikan hambatan yang ditemui dalam rangka pencapaian target penerimaan daerah. 14. Pelaksanaan

Penatausahaan

Barang

Milik

Daerah

melalui

aplikasi

SIMBADA, masih memerlukan penyempurnaan. Mapping yang dilakukan SKPD banyak mengalami kesulitan pada pencatatan persediaan terutama pada barang habis pakai yang teranggarkan pada masing-masing kegiatan. Hasil mapping memastikan data barang milik daerah telah sesuai dengan Neraca.

Untuk itu segera diadakan pengembangan data base / aplikasi

SIMBADA 15. Belum optimalnya kemampuan Pengurus

Barang

SKPD

SKPD dalam

dalam hal ini Subag Umum dan pemahaman

penatausahaan dan Laporan Barang Milik Daerah.

software

aplikasi

Pemecahannya adalah

melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis serta asistensi /pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kota Malang

3.5.

REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 sebesar Rp 14.043.421.500,00 ( Empat belas milyar empat puluh tiga juta empat ratus

dua puluh satu ribu lima ratus rupiah )

terealisasi sebesar

Rp 12.950.754.048,25 ( Dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah duapuluh lima sen ), atau 92,22 %.


118

BAB III

Perbandingan

pagu


tahun

2016

dibandingkan

tahun-tahun

sebelumnya diawali dari jumlah pagu dari pagu anggaran yang diterima oleh Dinas Perumahan, Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan dari tahun 2009 sampai dengan 2012.

Baru pada tahun 2013 setelah Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah terbentuk sebagai peleburan dari Dinas Perumahan, Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan jumlah pagu yang ditetapkan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Apabila dibandingkan dengan perolehan pagu anggaran tahun 2009 – 2012, maka pada tahun 2016 ini pagu anggaran yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengalami penurunan.

Namun jika perbandingan pagu anggaran yang diterima Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2014 dan tahun 2015. Perkembangan pagu anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara lengkap dari tahun 2009 sampai dengan 2016 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 3.13 Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013 dengan Tahun 2014

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Bagian Perlengkapan, Bagian Keuangan, Dinas Perumahan

22.813.786.703,68

31.164.599.868,66

16.749.419.251,00

51.417.414.479,18


BPKAD

7.668.772.740

9.757.900.000,-

119

BAB III


Gambar 3.1 Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tabel 3.14 Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016 dengan Tahun 2013 , Tahun 2014 dan Tahun 2015 TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

7.668.772.740

9.757.900.000,-

13.107.619.200,-


14.043.421.500,-

120

BAB III


Gambar 3.2 Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016 dengan Tahun 2013, 2014, dan 2015

Dari pagu anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 sebesar Rp 14.043.421.500,00 ( Empat belas milyar empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah ), selanjutnya dialokasikan untuk mendanai 11 (sebelas) program yang tertuang di 73 ( tujuh puluh tiga) kegiatan. Alokasi pagu anggaran dan realisasi per program Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :


121

BAB III


Tabel 3.15 Penyerapan terhadap Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Per Program Tahun Anggaran 2016 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 11.

PROGRAM

PAGU

REALISASI

(Rp)

(Rp)

%

Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Peningkatan Status Hukum Aset

4.255.949.800

3.942.731.029

92,64

1.722.547.540

1.628.372.444

94,53

348.189.000

307.222.350

88,23

259.010.000

255.528.250

98,65

5.194.635.950

4.735.648.089

91,78

1.152.586.310

1.007.465.461

87,41

95.931.000

89.306.000

93,09

253.245.700

235.615.950

93,03

Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

174.926.100

164.055.075

93,78

331.369.300

302.724.100

91,35

255.030.800

250.347.300

98,17

14.043.421.500

12.950.754.048,25

92,22

JUMLAH

Terlihat pada tabel di atas, realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan

dan

Aset

Daerah

untuk

tahun

2016

adalah

sebesar

12.950.754.048,25 ( Dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah duapuluh lima sen ), atau 92,22 %. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2013 tahun 2014,

dan tahun 2015

penyerapan anggaran Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016 mengalami penurunan.

Lebih jelasnya

untuk realisasi anggaran disajikan pada tabel dan gambar sebagai berikut :


122

BAB III


Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 dengan Tahun 2013,Tahun 2014 dan Tahun 2015 URAIAN

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TARGET

7.668.772.740

9.757.900.000

13.107.619.200

14.043.421.500

REALISASI

6.979.744.193

8.714.821.024

12.276.781.646

12.950.754.048,25

91,01

89,30

93,66

92,22

%

Gambar 3.3 Target dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 Target

8.000.000.000

Realisasi

6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Tahun 2016

123

BAB III


Gambar 3.4 Persentase Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 ,Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016 1,4E+10 1,2E+10 1E+10 8E+09 REALISASI

6E+09 4E+09 2E+09 0 Tahun 2013

Tabel 3. 17

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

berikut menyajikan data capaian realisasi target

anggaran per

kegiatan Tabel 3.17 Realisasi Target Anggaran Per Program Per Kegiatan

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

CAPAIAN ( %)

NO

URAIAN

1.

Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah

95.931.000

89.306.000

93,09

2.

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

174.926.100

164.055.075

93,78%

3.

Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang

253.245.700

235.615.950

93,03%

4.

Penyediaan menyurat

146.540.000

131.002.150

89,40%

jasa

surat


124

BAB III

5.

6.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor


51.200.000

30.244.392

59,07%

105.703.500

105.644.700

99,94%

117.600.000

103.673.000

88,16%

7.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

8.

Penyediaan kantor

tulis

91.725.400

91.669.400

99,93%

9.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

129.856.900

124.449.170

95,83%

990.162.500

912.166.900

92,12%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyedian makanan dan minuman

21.000.000

20.313.000

96,72%

75.750.000

70.411.000

92,95%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penataan gudang arsip

422.035.000

399.306.180

94,61%

66.000.000

65.150.000

98,71%

15.

Operasional UPT Perkantoran Terpadu

2.013.376.500

1.864.259.137

92,60%

16.

Pawai pembangunan

25.000.000

24.442.000

97,77%

17.

Pembangunan Kantor (DED)

Gedung

390.340.000

381.626.600

97,77%

18.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

114.041.000

107.391.000

94,17%

19.

Pembangunan Kanopi penghubung antar gedung dikantor terpadu Pengecatan gedung perkantoran terpadu

203.416.500

201.409.000

99,01%

204.348.000

201.913.500

98,81%

Penyediaan ruang kesehatan dan menyusui/laktasi (pojok asi) Pembangunan ruang layanan publik di perkantoran terpadu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

55.526.000

54.861.500

99,29%

105.000.000

102.727.000

97,84%

481.043.000

453.257.220

94,22%

11.633.040

11.080.000

95,25%

10. 11.

12. 13.

14.

20. 21.

22.

23.

24.

alat


125

BAB III

25.

26.

27.

28.

29. 30.

31.


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek tentang sisdur pengelolahan keuangan dan BMD Optimalisasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran

157.200.000

114.106.624

72,59%

253.754.000

250.737.500

98,81%

94.435.000

56.484.850

59,81%

48.395.000

47.036.000

97,19%

106.495.000

106.489.000

99,99%

Penyusunan Standart Pelayanan Publik dan IKM Penyusunan buku profil

9.032.000

8.988.000

99,51%

68.040.000

66.293.500

97,43%

32.

Penyusunan DPA

dan

15.736.000

15.719.750

99,90%

33.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

11.312.000

11.002.000

97,26%

34.

Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH)

99.535.000

98.641.000

99,10%

35.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2017 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2016 Penataan arsip administrasi perbendaharaan dan pengelolaan kas Peningkatan pelayanan dan penatausahaan Perbendaharaan Penatausahaan keuangan PPKD

625.042.050

526.152.096

84,18%

554.580.700

518.135.774

93,43%

109.210.000

105.535.000

96,63%

356.994.500

331.597.000

92,89%

188.318.000

180.314.410

95,75%

Pendampingan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan SKPD berbasis akrual Monitoring dan penatausahaan Dana Transfer

405.479.000

402.287.475

99,21%

153.600.000

125.874.138

81,95%

36.

37.

38.

39. 40.

41.

RKA


126

BAB III


42.

Penyusunan Biaya Umum

Standar

149.631.000

140.941.494

94,19%

43.

Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD Berbasis Akrual Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah Desiminasi sistem dan kebijakan akutansi berbasis akrual Perhitungan penetapan dan pengetikan surat pemberitahuan retribusi terhutang (SPRT)

30.774.100

27.843.100

90,48%

94.903.800

94.676.800

99,76%

39.081.000

30.478.500

77,99%

210.517.000

181.843.185

86,38%

49.084.000

48.829.050

99,48%

Penyusunan perubahan sistem dan kebijakan akutansi pemerintah Kota Malang Sinkronisasi data wajib retribusi pemanfaatan tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Peningkatan pelayanan gaji PNS

105.000.000

69.073.345

65,78%

68.025.200

59.438.000

87,38%

298.901.000

272.916.895

91,31%

Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Fasilitasi penyusunan RKA dan DPA SKPD

176.205.000

167.007.500

94,78%

176.130.000

122.974.000

69,82%

Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

135.632.500

131.852.582

97,21%

125.876.500

124.290.500

98,74%

46.693.000

46.353.000

99,27%

Pemberian Ijin Sewa Tenpat-Tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas

150.918.600

144.163.500

95,52%

216.411.500

213.308.908

98,57%

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50. 51.

52. 53.

54.

55. 56.

57.


127

BAB III

58.


Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang

178.169.500

174.577.251.25

97,98%

410.615.000

396.543.586

96,57%

39.308.000

31.738.000

80,74%

204.124.300

179.360.551

87,87%

62.

Penghapusan Milik Daerah

Barang

143.289.000

104.866.400

73,19%

63.

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update data dengan SIMBADA Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah

178.716.300

174.081.000

97,41%

185.275.500

177.546.900

95,83%

88.030.300

86.637.700

98,42%

Asistensi penyusunan laporan barang milik daerah Pembinaan pengelolahan BMD

51.003.100

44.558.500

87,36%

67.200.000

40.586.500

60,40%

Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah Pengawasan dan pengendalian pengelolahan barang daerah Pelaksanaan dan penyusunan pedoman teknis tentang kegiatan porforasi benda-benda berharga Inventarisasi/sensus dan kodefikasi aset milik daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan benda berharga Penataan, Identifikasi dan penyimpanan sertifikat hak pakai (SHP)

25.594.900

2.389.900

9,34%

103.991.610

92.241.610

88,70%

105.361.300

105.196.400

99,84%

331.369.300

302.724.100

91,36%

189.690.000

186.014.500

98,06%

65.340.800

64.332.800

98,46%

59.

60.

61.

64.

65. 66.

67. 68.

69.

70.

71.

72.

73.

JUMLAH TOTAL

14.043.421.500

12.950.754.048,25


92,22%

128

BAB III


Sebagaimana daftar tabel diatas, realisasi anggaran masing-masing kegiatan per program rata-rata tercapai 92,22 %.

Namun terdapat 1 (satu )

kegiatan terserap sebesar 9,34 % yaitu kegiatan penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah tidak maksimal dilakukan, dengan pertimbangan

masih

disusunnya Peraturan Walikota tentang tata cara

pemanfaatan aset daerah atas penyusunan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; retribusi pemakaian kekayaan daerah.

1.6.

ANALISIS CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis ( reviu renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015-2018, telah ditentukan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek dan dijabarkan dalam arah kebijakan dan strategi melalui penentuan program, yaitu penjabaran dalam bentuk upaya yg berisi satu atau lebih beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. program dengan menggunakan

Pengukuran capaian

indikator program yaitu ukuran atas hasil

( outcome ) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berikut ini pengukuran capaian program tahun 2016 :


129

BAB III


Tabel 3.18 Capaian Program dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2016 Sasaran “ Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel”

Sasaran : Strategi Kebijakan

:

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

:

Meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah berorientasi pada kepuasan masyarakat

:

Program/Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase Penyajian Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP Berbasis Akrual Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) secara benar

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan umum 2. Mengembangkan pengelolaan Keuangan daerah 3. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah 4. Meningkatkan manajemen aset/barang milik daerah 5. Merumuskan pengelolaan barang milik daerah Anggaran Capain Indikator Kinerja

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

4.255.949.800

3.942.731.029

92,64

1.722.547.540

1.628.372.444

94,53

348.189.000

307.222.350

88,23

259.010.000

255.528.250

98,65

5.194.635.950

4.735.648.089

91,78

1.152.586.310

1.007.465.461

87,41

Nilai 78,22

Tepat Waktu 77,45% 81,17%

94,12%

100%


130

BAB III


Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

Program Peningkatan Status Hukum Aset Pembangunan Pendaftaran

Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

89.306.000

93,09

253.245.700

235.615.950

93,03

174.926.100

164.055.075

93,78

331.369.300

302.724.100

91,35

255.030.800

250.347.300

98,17

10,90%

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Program Sistem Tanah

95.931.000

48,25%

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Jumlah

14.043.421.500

12.950.754.048,25

92,22

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian indikator program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016 (sebelas)

dari 11

program yang dilaksanakan tercapai seluruhnya dengan rincian

sebagai berikut :  predikat “Sangat Berhasil” = 10 (sepuluh) program  predikat “ Berhasil” = 1 (satu) program

Berikut tabel 3.19 menunjukkan besaran alokasi anggaran pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel” terhadap total anggaran per indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.


131

BAB III


Tabel 3.19 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2016 Persentas e Terhadap Total Anggaran (%)

Anggaran Tahun 2015 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target (Rp)

1

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

Realisasi (Rp)

14.043.421.500

12.950.754.048,25

92,22

6.585.696.340

6.133.854.073

93,13

1.827.816.750

1.620.204.864

88,64

1.170.584.500

1.112.336.370

95,02

519.497.456

93,04

1.339.103.300

1.235.073.749,25

92,23

1.152.586.310

1.007.465.461

87,41

524.102.800

488.977.025

93,29

586.400.100

553.071.400

94,31

558.329.500

Dari tabel sebagaimana diatas, terlihat alokasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai sasaran strategis “ ,meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel” mencapai sebesar 92,22 % dari total anggaran yang terealisasi atau sebesar Rp 12.950.754.048,25 ( Dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah dua puluh lima sen ).


132

BAB III


Tabel berikut di bawah ini menyajikan data pencapaian kinerja terhadap anggaran pada tahun 2016 Tabel 3.20 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016

Kinerja Sasaran/ Program

Sasaran : Meningkatn ya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel Program 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja

Anggaran

Target

Realisasi

Capaia n(%)

Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai 75,87 5

Nilai 78,22

100

6.585.696.340

6.133.854.073

Capa ian (%) 93,13

Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100

1.827.816.750

1.620.204.864

88,64

Persentase SP2D Yang Terbit Kurang

70%

81,17%

100

1.170.584.500

1.112.336.370

95,02

Target

Realisasi

Program 1.2. Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur Program 1.3 Peningkata n kapasitas sumberdaya aparatur Program 1.4. Peningkata n Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program 1.5 Peningkata n dan Pengemban gan Pengelolaa n Keuangan Daerah


133

BAB III


dari 2 (dua) hari

Program 1.6. Peningkata n Manajemen Aset Daerah Program 1.7. Penataan penguasaan , pemilikan, penggunaa n dan pemanfaata n tanah Program 1.8 Penyelesaia n Konflikkonflik Pertanahan Program 1.9. Peningkata n Status Hukum Aset Program 1.10. Pembangun an Sistem Pendaftaran Tanah

Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintaha n Berbasis Akrual Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat

80%

77,45%

96,81

558.329.500

519.497.456

93,04

80%

94,12 %

100

1.339.103.300

1.235.073.749,25

92,23

40%

100%

100

1.152.586.310

1.007.465.461

87,41

10,86 %

10,90% (900 bid/ 8.256 bid x100%)

100

524.102.800

488.977.025

93,29

Persentase aset dan barang daerah terinventarisa si sudah teridentifikasi dan terdokument asi dengan baik

60%

48,25%

80,41

586.400.100

553.071.400

94,31

Program 1.11. Penyelamat an dan pelestarian dokumen/ar sip daerah

Rata-Rata

97,15


92,22

134

BAB III


Dari tabel 3.20 terlihat bahwa capaian anggaran masing-masing capaian sasaran rata-rata sebesar 92,22% dengan capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 97,15% dengan kategori “ Sangat Berhasil”, Tabel 3.21 berikut adalah penyampaian tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang tersedia untuk pencapaian target kinerja sasaran

Tabel 3.21 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA NO

SASARAN

1

Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel

INDIKATOR SASARAN

CAPAIAN KINERJA 97,15%

PENYERA PAN ANGGARA N 92,22%

TINGKAT EFISIENSI 105,34%

Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Kota Malang Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 (dua) hari Persentase realisasi belanja langsung SKPD ≥ 90% Persentase Penyajian L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) Secara Benar Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Persentase aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik


135

BAB III


Tabel 3.21 menunjukkan tingkat efisiensi atas penggunaan sumberdaya pencapaian sasaran “ meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel “ sebesar 105,34%, dimana dengan capaian serapan anggaran sebesar

92,22% namun capaian indikator kinerjanya mencapai

97,15%.

1.7.

EVALUASI CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN

Evaluasi capaian program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 dilakukan secara berkala sebagai berikut: A. Internal Evaluasi

capaian

program

dan

kegiatan

Badan

Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara berkala bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT secara berkala menyampaikan laporan kendali penyerapan anggaran dan progress/laporan kegiatan yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan target dan indikator kinerja yang diperjanjikan. Selanjutnya laporan kendali anggaran/progress

kegiatan

menjadi

bahan/materi

rapat

koordinasi

bidang/staf yang secara rutin dilakukan ( berkas-berkas laporan kendali anggaran dan progress kegiatan terlampir dalam lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKAD ini )

B.

Eksternal Bahwa memenuhi amanat Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan


136

BAB III


Kinerja, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja dimaksud terdiri atas laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan.

Laporan kinerja interim merupakan laporan

kinerja

disampaikan

triwulanan

yang

bersamaan

dengan

laporan

keuangan triwulanan. Laporan kinerja pencapaian sasaran strategis dan laporan keuangan triwulanan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Evaluasi Kinerja SKPD per semester disusun oleh masing-masing SKPD dan disampaikan kepada Inspektur Kota Malang ( laporan-laporan evaluasi kinerja dimaksud

terlampir dalam lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini ) Penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( SAKIP ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang secara rutin ter up load dalam website : http://bpkad.malangkota.go.id Dokumentasi

dan

publikasi

dalam

rangka

transparansi

dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan, telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang melalui jasa pemberitaan media


137

BAB III


cetak dengan menyajikan Neraca Pemerintah Kota Malang Tahun 2015, Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Audited ) dan Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.


138

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2013-2018 serta sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.

Di

dalamnya diuraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2016. Mengacu pada 1 (satu)

sasaran strategis yang dijabarkan dalam

8 (delapan) indikator kinerja, kesemuanya telah berhasil dicapai. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Reviu Rencana Strategis dikategorikan “ Sangat Berhasil “ dicapai karena nilai capaiannya rata-rata mencapai 97,15% atau mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 97,15%- 95,83% = 1,32%.. Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian Indikator Kinerja Utama dan atau Indikator Kinerja Sasaran, pengukuran kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :


139

BAB IV

PENUTUP

Sementara pada kinerja keuangan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2016 adalah sebesar Rp 12. 950.754.048,25 ( Dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah dua puluh lima sen ) atau sebesar 92,22 %, atau mengalami penurunan sebesar 93,66% - 92,22% = 1,44%. Sehingga demikian menunjukkan tingkat efisiensi atas penggunaan sumberdaya positif (+) dalam rangka pencapaian sasarannya. Secara kualitas pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang masih menjadi kendala, antara lain sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK - RI ) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2015 atas penerapan kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat beberapa cacatan yaitu: 

Belum sepenuhnya Pemerintah Kota Malang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai ketentuan antara lain : e.

Kebijakan akuntansi terkait pelaporan dana BOSNAS di Dinas Pendidikan belum diatur secara spesifik, yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan Walikota Malang tentang Perubahan Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Malang, sedangkan mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan akan diatur tersendiri

f.

Kebijakan akuntansi yang belum menggabungkan nilai aset yang diperoleh dari pengeluaran setelah perolehan awal dengan aset


140

BAB IV

PENUTUP

induknya. Hal ini dikarenakan kebijakan akuntansi tersebut dibuat pada saat kondisi pencatatan aset Pemerintah Kota Malang yang masih terpisah antara SKPD yang mencatat aset definitif dengan SKPD pengguna yang menggunakan dan melakukan renovasi atas aset tersebut.

Pada tahun 2015 telah dilakukan penyerahan

sebagian besar aset-aset definitif tersebut kepada SKPD pengguna yang memanfaatkan aset-aset tersebut, sehingga antara aset definitif dan aset hasil renovasi sudah dicatat pada SKPD yang sama. Ketentuan dimaksud sudah diatur dengan menyusun Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah

Pun terkait aset daerah, maka Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengamanatkan aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Maka penyusunan Peraturan

Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah dipergunakan sebagai dasar dilakukannya penyajian kembali/restatement atas aset daerah atas pos-pos dalam Neraca antara lain : 1)

Persediaan

2)

Aset tetap, disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi penyusutan

3)

Aset tetap tidak berwujud, disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan

agar mencapai kinerja yang lebih baik lagi, maka upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah antara lain


: (1) Penguatan kualitas

141

BAB IV

PENUTUP

aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjawab tantangan atas perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah; (2) Peningkatan kualitas pelayanan, tertib administrasi dan pengembangan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah; dan (3) Peningkatan kualitas,tertib administrasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah, serta (4) Strategi penguatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang melalui

koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau

Pemerintah Pusat dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber Pejabat dari Kementerian RI. Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara utuh dan terukur. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator kinerja yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan diatasnya. Selain itu adalah pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur sebagai bahan pengukuran capaian kinerja dan keuangan SKPD. Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini dapat menjadi


142

BAB IV

PENUTUP

referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di tahun selanjutnya.

Malang,

Februari 2017

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

Ir. SAPTO P.SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP. 19610329 199103 1 005


143

PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Recommend Documents