ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Malang)
Disusun oleh: Fatmawati Yunita NIM. 125020306111005
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2016
ABSTRAK ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA HIBAH (STUDI KASUS PADA BPKAD KOTA MALANG) Oleh : Fatmawati Yunita (125020306111005) Dosen Pembimbing: Lutfi Harris, SE., M.Ak.,Ak (19780621 200501 1003) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas akuntabilitas pengelolaan dana hibah Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dana hibah yang dibahas pada penelitian ini adalah dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Malang berbentuk uang yang diberikan pemerintah Kota Malang kepada lembaga masyarakat. BPKAD Kota Malang selaku pengelola dana hibah telah menerapkan sistem pengendalian internal dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana hibah. Terdapat lima komponen dalam pengendalian internal menurut PP 60 Tahun 2008. Meskipun makna yang terkandung dari lima komponen yang diatur dalam PP 60 Tahun 2008 tidak begitu difahami secara baik oleh pimpinan dan aparatur akan tetapi SOP yang ada pada BPKAD telah dijalankan dengan baik dan merupakan salah satu cerminan penerapan pengendalian internal dalam pengelolaan dana hibah. Sumber daya manusia menjadi salah satu kendala, karena tidak dapat dipungkiri kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aparatur berbeda-beda. Hanya saja BPKAD selaku instansi yang menangani pengelolaan dana hibah selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi aparaturnya. Peraturan perundang-undangan juga sebagai salah satu panduan yang digunakan oleh BPKAD dalam melaksanakan tugas sebagai staf pelaksana pengelola dana hibah. Pemberian bantuan hibah kepada lembaga memang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tersebut sekaligus membantu memenuhi tujuan pemerintah. Tahun politik yang diisukan menjadi tahun peningkatan alokasi dana hibah perlu dikaji lagi kebenarannya karena temuan yang didapat peneliti dalam penganggaran dana hibah selalu mengikuti regulasi yang ada pada setiap tahunnya, dan dalam penetapan penerima hibah pun melalui regulasi yang telah ada yang disesuaikan dengan pengendalian internal yang dibuat.
Kata Kunci : Pengelolaan Dana Hibah, Sistem Pengendalian Internal,
ABSTRACT ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM FOR THE ACCOUNTABILITY OF GRANTS MANAGEMENT (CASE STUDY TO BPKAD OF MALANG CITY) By : Fatmawati Yunita (125020306111005) Supervisor: Lutfi Harris, SE., M.Ak.,Ak (19780621 200501 1003) This study aims to determine the application of internal control system at the Financial Management Board and Regional Asset on accountability in the management of grants in the City of Malang. The method used in this study is a qualitative research method with case study approach. The grants discussed in this study are grants sourced from the Regional Government Budget of Malang City in the form of money granted by Malang City to public institutions. BPKAD Malang City as the administrator of the grant has implemented internal control system in order to achieve accountability in the management of grants. There are five components in the internal control in accordance with PP 60 Year 2008. Although the meaning contained of the five components set out in PP 60 Year 2008 is not so well understood by the leader and personnel but the SOP presented in BPKAD has been run well and is one of the reflection of the implementation of internal controls in the management of grants. Human resources are one of the problem, because it cannot be denied that the competencies possessed by each of the different apparatuses. However, BPKAD as the agency in charge of managing grants are always trying to improve the competency of apparatus. Legislation is also as one of the guidelines used by BPKAD in carrying out duties as executive staff manager of grants. The provision of grants to institutions is customized to the needs of the institution and as well as helping to meet the government's objectives. Political year rumored becomes a year of increased in the allocation of grants needs to be studied more in terms of its correctness because the findings found by the researcher in the budgeting of grants always follow the existing regulations in each year, and in the determination of grant recipients is through regulations that have already existed adjusted to internal controls made. Key words: Management of Grants, Internal Control System, Accountability
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan aspek penting untuk mewujudkan akuntabilitas suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Instansi memiliki kewajiban terhadap masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik. Pelaksanaan SPI diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau standar suatu keberhasilan instansi dalam menjalankan tupoksinya dan acuan pelaksanaan akuntabilitas publik yang diterapkan sejalan dengan tuntutan masyarakat dalam penerapan good governance. Sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintah dikenal sebagai sistem yang diciptakan untuk mendukung upaya agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Mulyani, 2013). Kelemahan yang terjadi pada sistem keuangan pemerintah termasuk dalam pengelolaan dana hibah saat ini salah satunya disebabkan oleh lemahnya desain, peraturan dan penerapan pengendalian internal (Kawedar, 2010) dalam (Istiningrum, 2015) Penelitian sebelumnya, Ahmad Thamrin (2015) menjelaskan dalam pengelolaan dana hibah, suatu instansi perlu untuk menetapkan pengendalian internal yang selanjutnya dijadikan sebagai keputusan dan standar baku dalam mengelola dana hibah. Oleh sebab itu Kota Malang tentunya dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dana hibah perlu untuk menetapkan suatu sistem pengendalian internal. Berikut ini adalah data laporan realisasi anggaran dana hibah Kota Malang. Tabel 1.1 : Laporan Realisasi Anggaran Dana Hibah (Periode TA 2012-2015) TA
Uraian
2012
Belanja Hibah Belanja Hibah Belanja Hibah Belanja Hibah
2013 2014 2015
Alokasi Anggaran
Realisasi
Lebih/Kurang
Persen %
60.156.682.200,00
59.132.056.500,00
1.024.625.700,00
95,79
62.344.799.800,00
62.297.290.300,00
47.509.500,00
99,92
46.331.682.200,00
44.148.137.497,80
2.183.544.702,20
95,29
46.456.682.200,00
44.358.732.520,00
2.097.949.680,00
95,49
Sumber : BPKAD Kota Malang (2015) Berdasarkan tabel 1.1 diatas fenomena yang terjadi pada laporan realisasi dana hibah pada TA 2012-2015 menunjukkan bahwa alokasi anggaran dana hibah dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Salah satu indikasi yang menjadi alasan
terjadinya hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah daerah yang jelas dan tegas mengenai besaran nominal alokasi anggaran yang diberikan setiap tahunnya. Sistem pengendalian internal merupakan suatu alat yang digunakan organisasi dan memiliki pengaruh dan cakupan yang sangat luas. Karena pengaruhnya tersebut pengendalian internal harus direncanakan, dikomunikasikan dan diterapkan secara baik dan serius oleh setiap organisasi. Dari latar belakang tersebut maka penulis melaksanakan penelitian dengan judul “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH” (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang) 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis sampaikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian internal (SPI) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas akuntabilitas pengelolaan belanja hibah Kota Malang? 1.3 Tujuan Penelitian Dari rumusan masalah yang peneliti sampaikan maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal (SPI) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas akuntabilitas pengelolaan belanja hibah Kota Malang. 1.4 Manfaat Penelitian Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini, untuk beberapa pihak: a. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kepada instansi BPKAD Kota Malang terkait penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan belanja hibah b. Penelitian ini akan memberikan pemahaman penerapan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan belanja hibah Kota Malang c. Penelitian ini akan memberikan sumbangan keilmuan terkait sistem pengendalian internal dalam pengelolaan belanja hibah
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Pengendalian Internal Pada setiap pengelolaan yang berhubungan dengan keuangan dan kinerja, baik pada pemerintahan maupun pada swasta akan mengenal penerapan atas sistem pengendalian internal. SPI merupakan alat yang di desain dan diterapkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya pengendalian internal tujuan organisasi tidak dapat tercapai secara maksimal. Kelima komponen pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu: a. b. c. d. e.
Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Aktivitas Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan
2.2.Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kota Malang 2.2.1 Gambaran Umum Akuntabilitas Publik Akuntabilitas publik merupakan suatu cara yang ditempuh pemerintah dalam menerapkan birokrasi yang bersih. Akuntabilitas publik memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban aparatur, metode yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, bagaimana realisasi pelaksanaan dan dampaknya. Dengan begitu masyarakat mengetahui kinerja dari birokrat publik (Widodo, 2001) 2.3 Belanja Hibah Kota Malang 2.3.1 Pengertian Belanja Hibah Daerah Merujuk pada Pasal 1 ayat 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 menjelaskan hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa lainnya dari pemerintah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah atau lembaga kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak terikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 2.3.2
Akuntansi Belanja Pemerintahan
Hibah
Daerah
Menurut
Standar
Akuntansi
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang tertuang dalam paragraph 31, pencatatan belanja hibah dengan basis kas menuju akrual diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Negara/Daerah dan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian berlokasi pada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Malang. Peneliti memilih lokasi penelitian pada BPKAD Pemkot Malang karena merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan pengelolaan dana hibah di kota Malang. 3.3 Subyek dan Obyek Penelitian Moleong (2007) mendiskripsikan subyek penelitian digunakan sebagai informan, artinya subyek penelitian bermanfaat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Obyek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan, sasaran dan kegunaan tertentu dan merupakan inti dari problematika penelitian (Sugiyono, 2010) 3.4 Metode Pengumpulan Data Terdapat tiga metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Alasan ketiga metode ini yang digunakan peneliti karena ketiga metode ini dirasa yang paling relevan dalam menghasilkan informasi yang dapat peneliti kritisi. 3.5 Metode Analisis Data Menurut Sugiyono (2011) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi dengan cara menyusun data dalam kategori sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain. Terdapat tiga metode analisis data yang dilakukan yaitu analisis domain, taksonomi dan analisis tema.
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Belanja Hibah Kota Malang BPKAD Kota Malang adalah salah satu instansi yang diamanatkan untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan bantuan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang. Mekanisme Alokasi Anggaran Belanja Hibah Gambar 4.1 Alur Pengalokasian Anggaran Belanja Hibah Penyampaian proposal oleh lembaga kepada Walikota
Penyampaian KUA-PPAS dengan pejabat terkait dalam Musrenbang
Pembahasan dan penetapan KUA-PPAS dengan TAPD, DPRD beserta Walikota
Disposisi proposal oleh Walikota dan distribusi proposal kepada SKPD terkait (KESRA)
Pencantuman alokasi belanja hibah dalam KUAPPAS
Pencantuman nama penerima hibah dalam RAPBD
Verifikasi dan rekomendasi SKPD terkait (KESRA) terkait distribusi proposal dan diserahkan ke Bidang Anggaran
Membentuk TAPD dan membuat alokasi dana hibah
Penetapan DPA dan penetapan daftar nominatif penerima hibah berdasarkan SK Walikota
Mekanisme Pencairan Belanja Hibah Gambar 4.2 Alur Pencairan Belanja Hibah Hibah ditetapkan dalam DPA/DPPA, lalu terbitlah NPHD dalam SK Walikota
Tanda tangan NPHD*
PPTK-PPKD menyiapkan berkas pencairan untuk penerbitan SPP-LS
SP2D terbit dan dikirim ke bank persepsi dan siap d transfer ke rek. penerima
PA-PPKD menerbitkan SPM-LS dan diajukan ke loket untuk terbit SP2D
PPK-PPKD memverifikasi kelengkapan SPP-LS hibah
Komponen Pengendalian Internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 a. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian sebagai sub komponen dari sistem pengendalian internal memiliki sub-sub komponen yaitu integritas dan nilai etika, kompetensi aparatur, pola kepemimpinan dan struktur organisasi b. Penilaian Risiko Pimpinan melaksanakan penilaian risiko dengan menekankan kepada identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan cara mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal dalam pengelolaan belanja hibah. Identifikasi risiko meliputi identifikasi atas area-area yang memiliki risiko terhadap pencapaian tujuan akuntabilitas belanja hibah. Identifikasi resiko ini dilakukan secara berkala dan teritegrasi dengan proses perncanaan belanja hibah. c. Aktivitas Pengendalian Adanya pembinaaan kepada aparatur dan keterbatasan akses yang diberikan pimpinan terhadap pengelolaan belanja hibah untuk menghindari indikasi terjadiya penyelewengan aparatur. Akan tetapi pembatasan akses tersebut tidak dipantau oleh pimpinan secara periodik. Kekurangan tersebut diantisipasi oleh kebijakan bahwa pihak yang berwenang melakukan otorisasi adalah bendahara pengeluaran, PPTK PPKD, PPK PPKD dan PA PPKD. Selain melakukan otorisasi para pejabat terkait melakukan verifikasi dengan membandingkan dua atau lebih data/ informasi untuk memastikan akurasi dan kebenaran suatu transaksi atau kejadian. d. Informasi dan Komunikasi Selain informasi dan komunikasi yang diberikan kepada pemberi dan instansi terkait dalam pengelolaan belanja hibah. Pimpinan tentunya juga membutuhkan informasi. Pimpinan dalam pengelolaan belanja hibah telah memperoleh informasi dan komunikasi dari pihak internal dan ekternal yang dimana informasi yang dihasilkan telah bersifat detail, tersedia pada saat dibutuhkan, mutakhir disajikan secara akurat akan tetapi tidak dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Hal tersebut untuk menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi, informasi diberikan kepada yang memang memiliki wewenang di dalamnya. e. Pemantauan Pemantauan pengelolaan hibah merupakan komponen dalam sistem pengendalian internal. Pimpinan melakukan pemantauan secara rutin dimana pemantauan yang dilakukan dalam bentuk tindakan penyimpangan, ketidakekonomisan, ketidakefektifan penerapan SPI dan pemantauan lainnya.
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada BPKAD Kota Malang, terdapat beberapa kesimpulan yang diberikan peneliti. Sistem pengendalian internal dijadikan sebagai salah satu alat untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dimana kelima komponen dalam pengendalian internal sudah diterapkan. 5.2 Saran dan Implikasi Penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada BPKAD Kota Malang, terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti untuk pengelolaan dana hibah Kota Malang diantaranya: a. Pimpinan secara intensif memberikan bimbingan kepada sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensi dan professionalisme aparatur, sehingga dapat melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan dana hibah sesuai dengan kebijakan dan prosedur b. Adanya pemantauan antara kedua belah pihak yaitu pimpinan kepada aparatur dibawahnya dan aparatur kepada pimpinannya. c. Komunikasi intensif diberikan kepada pemberi hibah untuk menyerahkan laporan penggunaan secara tepat waktu. 5.3 Keterbatasan Penelitian a. Penelitian ini hanya berfokus pada satu informan saja, yaitu Kepala Bidang Anggaran tanpa membandingkan dengan pernyataan pimpinan yang lain b. Kurang adanya analisis secara kritis terkait penganggaran, pelaksanakan dan pertanggugjawaban belanja hibah karena keterbatasan informasi dan data yang diperoleh c. Analisis secara kritis terhadap peraturan perundang-undangan masih kurang, padahal jika ingin digali lebih lagi maka akan ditemukan beberapa kekurangan dari segi aturan dan penerapan
DAFTAR PUSTAKA Azhar, Susanto. 2004. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Linggar Jaya BPKP, Banten. 2015. Tinjauan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bursumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah http://banten.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2015/02/Tulisan-Hukum-Tinjauan-Hukum-TerhadapPenyelenggaraan-Belanja-Hibah-dan-Bantuan-Sosial.pdf Darmawai, Herman. 2008. Pengertian Risiko http://ngapackers.blogspot.co.id/2008/10/pengertian-resiko-menurutbeberapa-ahli.html Hardimansyah. 2014 . Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tanpa Terindikasi Korupsi di Kalbar. http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/433 Ismani, Andian Ari Istiningrum, Mahendra Adhi Nugroho, & Adeng Pustikaningsih . 2015 “Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah” (studi kasus Universitas Negeri Yogyakarta) http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/02/269567424/Menjelang-Pemilu Julita . 2015 Analisis Efesiensi dan Efektivitas Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/article/download/290/pdf _11 KPK, 2014. Cegah Dana Bansos dan Hibah dari Penyalahgunaan http://www.kpk.go.id// Kencana. 2008 Pola Kepemimpinan Pemerintahan http://greensirius.blogspot.co.id/2008/04/kepemimpinan-pemerintahan.html Lexy, J Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga Moeller, Robert. 2007. COSO Enterprise Risk Management. digilib.com Nugraha, Fajar Martha. 2013. Monitoring Corruption Evidence From a Field Experiment in Indonesia http://eprints.mdp.ac.id/1471/1/Jurnal%20Depitasari%202011210006%20ve rsi%202.pdf Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Perwakilan sub bagian hukum BPK Kaltim. 2014 Pemberian Bantuan Hibah dan Bansos Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan http://samarinda.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2015/02/Tulisan_Hukum_201 4_Hibah_APBD.pdf Peraturan Pemerintah Pemerintahan
Nomor
71
Tahun
2010.
Standar
Akuntansi
Sujamto, 2008. Komponen Pengawasan Melekat Pemerintah. Jakarta: Pustaka Harapan Kita Sugiyono. 2009. Resume Buku Penelitian Kualitatif. http://www.academia.edu/5923222/Resume_Buku_penelitian_Kualitatif_Pro f._Sugiyono Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat Tamrin, Ahmad. 2015. Impelementasi Pengelolaan Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/4346/32 59 Triasmara, Yani. 2015. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompenasasi dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Pada PT Telekomunikasi Indonesia https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/65573/jurnal_eproc/pe ngaruh-efektivitas-pengendalian-intern-kesesuaian-kompensasi-danasimetri-informasi-terhadap-kecenderungan-kecurangan-pada-pttelekomunikasi-indonesia-tbk.pdf
