PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA GORONTALO (Studi Kasus Inspektorat Kota Gorontalo) Rosnawati Amasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negri Gorontalo
ABSTRACT Rosnawati Amasi. 2013. 921 409 013. The Effect of Functional Control toward Accountability of Regional Financial Management. Study program of Accounting. Department of Accounting. Faculty of Economics and Business. Universitas Negeri Gorontalo. Principal Supervisor was Rio Monoarfa, SE., Ak., Si and Co-supervisor was Usman S.Pd., M.Si. The problem statement of this study was “how the effect of functional control toward accountability of regional financial management was”. The aim of the study is to test and to know the effect of functional control toward accountability of regional financial management. Population of this study was inspectorate auditor that has a functional auditor position at Inspektorat KotaGorontalo. Data was taken from questionnaire that has been spread to the respondent. Analysis instrument used analysis simple regression method. The result of the study showed that the effect of functional control toward accountability of regional financial management around 84,2%.
Keywords: Functional Control, Accountability of Regional Financial Management 1.1 Latar Belakang Di
penghujung
abad
ke-20,
dunia
dilanda
arus
globalisasi,
transparansi, dan tuntutan hak azasi manusia. Tidak satupun negara yang luput dari gelombang perubahan tersebut.Seluruh negara, terutama
negara-negara berkembang, menghadapi berbagai tantangan baru yang membawa konsekuensi pada perubahan atau pembaharuan yang akan mempengaruhi kehidupan umat manusia, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Menghadapi perkembangan dunia yang demikian pesat, dan seiring dengan derasnya aspirasi reformasi di dalam negeri, maka peranan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik yang baik menjadi semakin
penting.
Salah
satu
elemen
yang
penting
dalam
tata
pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik, disamping transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan. Karena itu, pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang control pengawasan, dapat ditingkatkan
kapasitasnya
dalam
rangka
membangun
infrastruktur
birokrasi yang lebih kompetitif. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pada saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk menuju Indonesia baru yang pada hakekatnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembangunan
dilaksanakan
untukmeningkatkan
taraf
hidup
secara
bertahap
dan
kesejahteraan
dengan
tujuan
seluruh rakyat
Indonesia serta meletakkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya yang bersifat multidimensional, yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta teknologi. Untuk mencapai tujuan daripada organisasi itu secara optimal, maka diperlukannya aspek manajemen suatu organisai tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk Sebagaiman pada Ketetapan Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen
kepegawaian,
melalui
Sosialisasi
Keputusan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/46/M.PAN/4/2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Sistem Pengendalian intern
Pemerintah menyebutkan bahwa
pengawasan fungsional adalah seluruh proses kegiatan audit, re-view, evaluasi,
pemantauan,
dan
kegiatan
pengawasan
lain
terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pengawasan fungsional sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 60 tahun 2008 dilakukan oleh Inspektorat Kota Gorontalo yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan internal auditor. Inspektorat Kota Gorontalo sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari
segi pencapaian visi, misi dan
program-program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam melakukan tugas, pokok dan fungsinya Inspektorat Provinsi,
Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan rutin ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada setiap Kabupaten dan Kota. Penelitian yang dilakukan oleh Kusmayadi (2009) menyimpulkan bahwa pengawasan menjiwai seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah. bila pengawasan ini berjalan sebagai mana mestinya, dapat dipastikan bahwa kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dapat diminimalkan, sehingga disiplin dan prestasi kerja akan meningkat, penyalagunaan wewenang berkurang, efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dan sumber daya lainnya akan meningkat, kualitas pelayanan dan kepuasan publik akan meningkat, suasana kerja akan lebih tertib dan teratur termasuk akuntabilitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
baik
(good
governance). Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kota Gorontalo? Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan untuk menguji
dan
mengetahui
seberapa
besar
pengaruh
pengawasan
fungsional terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. METODE PENELITIAN Desain Penelitian
METODE PENELITIAN
Desain Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode survey, adapun pengertian metode survey menurut Sugiyono (2006:7) adalah: “Penelitian yang
dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang
dipelajari adalah dari data sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubunganhubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis”.
Variabel Y Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Variabel X Pengawasan Fungsional
Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah pengawas fungsional pemerintah daerah Kota Gorontalo yang berjumlah 18 orang yang terdiri dai 13 pengawas pemerintah dan 5 orang auditor. Teknik Pengumpulan Data Dalam
penelitian
ini
penulis
mengumpulkan
data
dengan
cara
menyebarkan kuisioner (angket), yaitu pertanyaan yang disusun secara tertulis
yang
diberikan
kepada
responden
yang
bertujuan
untuk
memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Responden yang akan dimintai angket adalah seluruh auditor yang terdapat di inspektorat daerah pada pemerintah daerah Kota Gorontalo.
Hasil Dan Pembahasan Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang lebih dikenal dengan Inspektorat yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, pada Inspektorat khususnya mengenai pengawasan fungsioanal pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi tujuan efektivitas pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi sektor publik harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. pengawasan fungsional
yang yang dilakukan oleh inspektorat
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. merupakan
tujuan
utama
dari
reformasi
akan menunjang
Terwujudnya akuntabilitas sektor
publik.
Dengan
pengawasan fungsional yang memadai akan menunjang akuntabilitas pengelolaan keungan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilkukan membuktikan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan
pengujian hipotesis, dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai ttabel dimana nilai thitung yang diperoleh masih lebih besar dari nilai ttabel dengan nilai signifikan yang kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan
fungsional
memilik
pengaruh
signifikan
terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. kemudian dengan melihat koefisien regresi dalam penelitian ini dengan arah positif, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan fungsional
berpengaruh secara positif
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam artian bahwa semakin baik pengawasan fungsional yang dilakukan oleh inspektorat kota Gorontalo maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota Gorontalo. Hasil pelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagito
Widiyanto
(2010),
hasil
penelitiannya
menunjukan
bahwa
pengawasan intern memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, semakin tinggi pengawasan intern yang dilakukan maka akan meningkatkan akuntabilitas publik. Penelitian ini juga membuktikan penlitian dari Dedi Kusmayadi (2009), berdasarkan hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengawasan intern dan penatausahaan keuangan daerah baik secara parsia dan simultan berpegaruh terhadap Good Governance pada Pemerintah Kota tasik Malaya.
Sama halnya
dengan Andhika Syaifullah (2007) yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengawasan fungsional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan efektivitas APBD. Sejalan dengan penelitian ini
Nirmala Hanum (2008) juga membuktikan pengawasan fungsional memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo adalah sebesar 84,2%. Melihat hasil penelitiandan besarnya pengaruh yang ditimbulkan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengawaaan fungsional sangat diperlukan dalam penyelenggaran akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumberdaya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut
pertanggungjawaban
kepada
publik.
Maka
untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada publik maka dibutuhkan suatu pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Pengawasan merupakan aspek penting dalam
manajemen pemerintah, pengawasan merupakan salah
satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan
Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan
menuju
terwujudnya
pemerintah
yang
bersih
dan
berwibawa. Pengawasan fungsional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas
melakukan
pengusutan,
pengawasan
Pengawasan
melalui
fungsional
pemeriksaan, tersebut
pengujian,
dilakukan
oleh
lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di dalam hal ini pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Isnpektorat provinsi
atau
Inspektorat
kabupaten/Kota
melakukan
pengawasan
fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan membuktikan bahwa pengawasan fungsional
berpengaruh
signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo. Hasil ini sebagaimana dibuktikan denganpengujian hipotesis dimana nilai thitungmasih lebih besar dari nilai ttabel, sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo diterima. Koefisien regresi (bx) menunjukan arah positif sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Gorontalodilakukan dengan baik dapat meningkatkan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
daerah
pada
pemerintah Kota Gorontalo. Berdasarkan koefisien determinasi, besarnya pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo adalah sebesar 84,2% Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1. Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pengawasan dalam rangka mengawal jalannya roda pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar pengalokasian dan penggunaanya lebih efisien dan terarah melalui bimbingan teknik untuk auditor dan pelatihanpelatihan lain yang dapat meningkatkan kualitas auditor khususnya auditor fungsional. 2. Insfektorat Kota Gorontalo kiranya dapat menambah pegawai auditor fungsional dan dapat merekrut pegawai yang memiliki latar belakang
pendidikan yang sesuai dengan profesi auditor melalui kesempatan untuk mengikuti jabatan fungsional audtor.
DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. ed Pertama. Salemba Empat. Jakarta. Halim,Abdul dkk. 2000. Sistem Pengendalian Manajemen, Upp Amp YKPN. Yogyakarta Susmanto,Bintang. 2009. Pengawasan Fungsional. Remaja Rosdakarya, Bandung. Nordiawan,Deddy. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. ed. Pertama. Cetakan Pertama. ANDI, Yogyakarta Baswir, Revrisond. 2001. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta Sugiyono. 2002. Statistik Untuk Penelitian dan Aplikasinya dengan SPSS 14 for Windows. Alfabeta. Bandung Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung Keputusan Presiden No.74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
