PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO Tutun Hermawanto Botutihe Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo ABSTRAK Tutun Hermawanto Botutihe. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Sahmin Noholo, SE. MM dan Pembimbing II Bapak La Ode Rasuli, S.Pd. SE. MSA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Populasi dalam penelitian ini adalah staf/pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari pengguna anggaran (kuasa pengguna anggaran), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) yang tersebar di 27 SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Gorontalo berjumlah 160 orang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Koefisien determinasi menunjukan besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo sebesar 80.6%. Kata Kunci: Sistem akuntansi keuangan daerah, kualitas laporan keuangan PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Salah satu indikator untuk mengetahui kejujuran dan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya (Ulum, 2008). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, (Sihombing, 2011: 4).
1
Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinay laporan keuangan tersebut diahasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat wajtu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri, (Mahmudi, 2010: 9). Akibat lain dari informasi yang salah dan menyesatkan tersebut adalah para pengguna laporan yang kritis dan rasional akan bereaksi misalnya dengan memberikan kritik atau bahkan menuntut pemerintah selaku penyaji laporan karena telah memberikan informasi yang salah dan menyesatkan sehingga pengguna laporan tersebut dirugikan secara material akibat terlalu percaya dengan laporan tersebut. Jika pemerintah mengabaikan reaksi dari pengguna laporan tersebut atau cenderung membela diri, maka pemerintah akan terud membuat laporan keuangan yang buruk kualitasnya. Untuk menghindari hal tersebut satu-satunya cara adalah pemerintah harus terbuka untuk menerima kritik dan masukan serta berusaha untuk terus memperbaiki kualitas laporan keuangan yang di publikasinya. Mardiasmo (2004: 34) mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan Untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan dihasilkan, maka kita perlu mengetahui siklus akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Pada prinsipnya sistem akuntansi pemerintah daerah bisa berupa sistem akuntansi maupun berkomputerisasi. Jika pemerintah daerah sudah menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh computer.dengan demikian, apabila pemerintah tersebut menggunakan sistem akuntansi berkomputerirasi maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi laporan keuangan yang dihasilkannya pun akan lebih terpat waktu, lebih bervarasi, dan akan lebih berkualitas, (Mahmudi, 2010: 27). Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan. Bastian (2007: 4) mengungkapkan bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan yang dihasilkan.
2
Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Namun mengingat sumber daya manusia yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik maka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji. Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Fajar, 2011: 3). Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang diperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Mardiasmo (2004) bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Terkait dengan hal tersebut pada laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo tiga tahun berturut-turut (2009-2011) berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kualitas laporan keuangan Pemerintah Gorontalo masih memberikan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan Kota Gorontalo dari tahun 2009 hingga tahun 2011, BPK berpendapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, namun terdapat keadaan tertentu yang berkaitan dengan yang dikecualikan, hal-hal tersebut diataranya masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, kecurangan, dan ketidakpatuhan yang material oleh BPK, juga masih ditemukannya kasus dalam sistem pengendalian intern terkait dengan sistem akuntansi dan pelaporan, sistem anggaran dan belanjan dan juga sistem pengendalian intern, (IHPS BPK, 2011). Berbagai penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti terkait dengan pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan diantarnnya pernah dilakukan oleh Fajar (2011) dimana penelitiannya dilakukan pada pemerintah Kota Bandung dengan judul pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung hasil penelitiannya tersebut membuktikan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuagannya. Penelitian Sihombing (2011) yang penelitiannya dilakukan pada pemerintahan Kabupaten Kota Wilayah Priangan Jawa Barat dengan judul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hasil penelitianya bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruherhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo
3
Rumusan Maslah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo? KAJIAN TEORI Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, social dan politik, (Mahsun dkk, 2006: 185). Dalam pengelolaan keuangan Negara dan Daerah yang besar, pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi, yang semakim besar dan beragam sistem akuntansi daerah secara jelas didefinisikan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 juga dijelaskan Bahwa sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai, serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Halim, Dkk. (2010: 235) Menjelaskan sistem akutansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntasi selain kas, dan akuntansi asset. Sedangkan menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah :Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut: 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Menurut Halim., Dkk (2010: 235) akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/Atau SKPKD sedangkan menrut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban
4
2.
3.
4.
5.
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dijelaskan oleh Halim, dkk (2010: 237) adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transasksi dan/ atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah Menurut Halim.,dkk (2010: 241) prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai/digunakan skpd dan/atau SKPKD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolan asset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. Prosedur Akuntansi Selain Kas Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau SKPKD, (Halim,.dkk, 2010: 238). sedangkan berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhitisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer Penyajian Laporan Keuangan Mardiasmo (2004: 37) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
Kualitas Laporan Keuangan Mardiasmo (2004: 159) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktifitas suatu perusahaaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai, posisi keuangan, kinerja perusahaan/organisasi, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lain yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi dari suatu kesatuan usaha.
5
Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.71 (2010: 25) bahwa karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni: 1) Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 2) Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 3) Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4) Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Hipotesis Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo
6
TEKNIK ANALISA DATA Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari persepsi penyaji laporan keuangan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan adalah regresi linier sederhana. Persamaan rumus regresi (Sugiyono, 2007: 261) adalah: Y = a +bX Dimana : Y X b a
: Variabel dependen (kualitas laporan keuangan daerah) : Variabel independen (penerapan sistem akuntansi keuangan daerah) : Angka arah atau koefisien regresi : Intercept atau konstanta HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Adapun hasil Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 16 beikut: Tabel 1: Model Persamaan Regresi Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model
B
1 (Constant) Penerapan SAKD
Std. Error 3.145
1.330
.727
.034
Standardized Coefficients Beta
t
.898
Sig. 2.364
.020
21.643
.000
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber: Data Olahan 2013 Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi untuk melihat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut: Y = 3.145 + 0.727X
Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Nilai konstanta pada persamaan ini sebesar 3.145 menjelaskan nilai rata-rata kualitas laporan keuangan daerah pada saat penerapan sistem akuntansi keuangan darah konstan (tidak berubah) atau sama dengan nol adalah sebesar 3.145. 2. Koefisien regresi untuk penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (bx) bertanda positif sebesar 0,727 menunjukkan perubahan kualitas laporan keuangan (Y) jika sistem akuntansi keuangan daerah meningkat sebesar satu
7
satuan. Jadi jika skor sistem akuntansi keuangan daerah meningkat sebesar 1 (satu) satuan maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan sebesar 0,727. Jadi semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan daerah semakin baik. 3. Hasil analisis di atas juga dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah adalah sebesar 21.643. Sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas n-k-1=115-1-1= 113 sebesar 1.658. Jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai t-hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sehingga Ho ditolak. Selain itu apabili kita membandingkan nilai signifikan (Pvalue), maka dapat dilihat bahwa nilai Pvalue dari pengujian ini lebih kecil dari 0.05. Dengan kata lain pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo. Koefisien determinasi untuk mengukur besarnya proporsi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis besar pengaruh yang ditimbulkan oleh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo. Untuk keperluan tersebut digunakan analisis koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang besarnya berkisar antara 0% - 100%. Semakin besar nilai koefisien determinasi suatu model regresi menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel bebas yang terdapat dalam model terhadap variabel tidak bebasnya juga semakin tinggi. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel 17 berikut: Tabel 2: Koefisien Determinasi Model Summaryb Model 1
R
R Square .898a
Adjusted R Square
.806
.804
Std. Error of the Estimate 1.89205
a. Predictors: (Constant), Penerapan SAKD b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Sumber: Data Olahan 2013
Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi atau angka R Square adalah sebesar 0,806. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan diperoleh sebesar 80.6% dan sisanya sebesar 19,4% (100-80.6) dipengaruh oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.variabel lain tersebut diantaran kompetensi dan penerapan standar akuntansi pemerintah, hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Amin (2011) dimana hasilnya penelitiannya membuktikan kompetensi dan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan, selain itu penelitian dari Sihombing (2011) dalam penelitiannya membuktikan penerapan standar akuntansi
8
pemerintahan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pembahasan Menjalankan suatu entitas, baik itu entitas sektor publik maupun entitas swasta, diperlukan sistem akuntansi yang berkualitas untuk menyajikan laporan keuangan dengan kualitas informasi akuntansi yang sesuai dengan karakteristik kualitatif yang telah ditentukan oleh standar akuntansi. Laporan keuangan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik diharapkan memiliki kualitas informasi yang baik dan sesuai dengan standar. Akuntansi Keuangan Daerah menurut Halim (2009: 35) adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi berupa pelaporan yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak internal dan eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset, prosedur akuntansi kas dan penyusunan laporan keuangan. Salah satu tujuan utama dari sistem akuntansi adalah untuk meningkatkan kualitas informasi. Informasi yang tepat guna (relevance), lengkap dan terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap. Seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi (2010: 27), untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan dihasilkan, maka kita perlu mengetahui siklus akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Pada prinsipnya sistem akuntansi pemerintah daerah bisa berupa sistem akuntansi manual maupun berkomputerisasi. Jika pemerintah daerah sudah menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh komputer. Dengan demikian, apabila pemerintah tersebut menggunakan sistem akuntansi berkomputerirasi maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi laporan keuangan yang dihasilkannya pun akan lebih terpat waktu, lebih bervarasi, dan akan lebih berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terbukti dapat mempengaruhi kualias laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan nilai t tabel dengan t hitung, nilai t hitung diperoleh sebesar sebesar 21.643, sedangkan nilai ttabel pada tingkat sebesar 1.658. Jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai t-
9
hitung masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sehingga Ho yang menyatakan tidak ada pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintan daerah kota Gorontalo di tolak. Ini berarti penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas lapora keuangan daerah. Nilai koefisien regresi sebesar 0.727 dengan arah positif, maka berarti penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas lapora keuangan pada pemerintan daerah Kota Gorontalo. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Mardiasmo (2004: 34) yang mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Mahmudi (2010: 19) kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkannya. Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengola data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2011) Hasil penelitiannya tersebut membuktikan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah kabupaten bandung mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuagannya. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sihombing (2011) yang membuktikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sama halnya Ratih, Asri Eka (2012) hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja SKPD. Sedangkan secara parsial penatausahaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD. Syahrida, Cut Faiza (2011) juga membuktikan dalam penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadiyyah (2011) dalam penelitiannya menjelaskan sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem atau prosedur yang digunakan untuk membantu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah
10
daerah. Laporan keuangan merupakan suatu pertanggungjawaban atau sebagai suatu bentuk nyata dari informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, sehingga laporan kuangan tesebut harus berkualitas, maka untuk menghasilkan informasi yang berkualitas tersebut diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responen mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Gorontalo ada dalam kategori baik. Dari semua indikator tersebut yang memiliki presentase tertinggi ada pada indikator prosedur akuntansi penerimaan kas dengan skor 539 dengan presentase 22,33%. Sedangkan yang memiliki presentase terendah adalah indikator penyajian laporan keuangan dengan skor 530 dengan presentase 19,79%. Hasil ini juga menunjukan kondisi yang sama yang ditemukan, bahwa masih ada masalah-masalah yang ditemukan oleh BPK terkait dengan penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo Masih memperoleh opini WDP. Dengan demikian, meskipun indikatori-indikator tersebut telah memiliki nilai yang baik, diharapkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo untuk kedepanya nanti agar dapat lebih meningkatkan lagi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terutama terkait dengan penyajian laporan keuangannya, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penyajian laporan keuangan harus didasarkan pada standar akuntansi pemerintah. selain itu lebih meningkatkan lagi kualitas dan pemahaman SDM tentang prosedur dalam sistem akuntansi keuangan daerah melalui pelatihanpelatihan terkait dengan sistem akuntansi pemerintah. Untuk kualitas laporan keuangan pemerintah, berdasarkan hasil analisis jawaban responden secara keseluruhan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo ada dalam kategori baik. Dari semua indikator tersebut yang memiliki presentase tertinggi ada pada indikator dapat dibandingkan dengan skor 536,5 dengan presentase 25,25%. Sedangkan yang memiliki presentase terendah adalah indikator relevan dengan skor 528,5 dengan presentase 24,88%. Dengan demikian, meskipun indikator-indikator tersebut telah memiliki nilai yang baik, diharapkan kepada Pemerintah Kota Gorontalo untuk kedepanya nanti agar dapat lebih meningkatkan lagi kualitas laporan keuangan daerah terutama terkait dengan relevansi laporan keuangan, karen melihat hasil yang memiliki skor terendah, hasil ini juga dilihat bahwa terkait dengan relevansi laporan keuangan masih ada reponden yang menjawab kurang setuju atas item pernyataan yang diajukan terkait dengan relevansi laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah Kota Gorontalo telah mampu membuat kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo menjadi semakin bagus, hasil koefisien determinasi menunjukan besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Gorontalo sebesar 80,6%. nilai ini menunjukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sudah diterapkan dengan baik pada Pemerintah Kota Gorontalo, bahkan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkat, sistem akuntansi keuangan daerah dapat mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan pada pemerintah tersebut.
11
PENUTUP Simpulan Hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terbukti memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Gorontalo, hal ini dibuktikan dengan perbandingan nilai t hitung dan t tabel, dimana t hitung yang diperoleh lebih besar dari r tabel yang telah ditentukan. Sedangkan koefisien regresi diperoleh dengan arah positif, maka dapat dikatakan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah Kota Gorontalo, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo akan semakin bagus. Koefisien determinasi diperoleh sebesar 0.806, hal ini menunjukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memberikan kontribusi sebesar 80.6% dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan sisaya sebesar 19,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, melihat pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar, maka penulis mengajukan saran kepada pemerintah Kota Gorontalo hendaknya pemerintah Kota Gorontalo lebih meningkatkan kualitas SDM yang secara langsung berhubungan dengan sistem akuntansu keuangan daerah dengan cara mengadakan pelatihan tentang sistem akuntansi keuangan daerah kepada para pegawai untuk membentuk sebuah pemahaman yang lebih kepada para pegawai, dan juga mulai lebih memikirkan tentang spesialisasi dan kompetensi para pegawai sehingga bisa memaksimalkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagain terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu dengan melihat opini BPK tentang kualitas LKPD Kota Gorontalo yang masih mendapat opini WDP, yang salah satu penyebabnya adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka diharapkan pada pemerintah kota Gorontalo lebih meningkatkan pengawasan dan selalu mengevaluasi sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakannya. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian ini lebih lanjut, diharapkan menambah sampel penelitian bukan saja di pemerintah Kota Gorontalo, melainkan pada Pemerintah Provisi atau Kabupaten Kota Lainnya, selain itu diharapkan menambah variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti penerapan SAP, dan kompetensi. DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim, 2004, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat: Jakarta. Amin, Agus Muharsi. 2011. Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pada
12
Unit Pelaksana Teknis (Upt) Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Tesis. USU Bastian, Indra .2007. Akuntansi sektor Publik, Salemba Empat: Jakarta. Bastian, Indra. 2009. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. BPFE Yogyakarta BPK. 2011 Ihtisar hasil pemeriksaan BPK. Darise, Nurlan. 2008. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta Fajar, adrianus. 2011. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten bandung. Skripsi UPI Fuadiyyah (2011). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah: Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening: Penelitian Di Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Iv Provinsi Jawa Barat. Skripsi. UPI. Halim, Abdul, Yanuar Restianto, I Wayan Karman. 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik. UPP SYIM YKPN. Yogyakarta. Hamdan, Mohammad W. 2004. The Impact Of Accounting Information Systems (Ais) Development Life Cycle On Its Effectiveness And Critical Success Factors. European Scientific Journal March edition vol. 8, No.6 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 743 Hasan, Iqbal, 2008. Analsis Data Penelitian dengan Statistik. PT Bumi Aksara, Jakarta. Hendriks. Christoffel J. 2012. Integrated Financial Management Information Systems: Guidelines for effective implementation by the public sector of South Africa. Journal. Department of Public Administration and Management, University of the Free State, South Africa Keputusan Mentri Keuangan RI No. 476/KMK.01/1999 tanggal 21 mei 1991 Tentang sistem akuntansi pemerintah. Mahmudi, 2010, Analisis laporan keuangan pemerintah daerah, UPP Stim YKPN: Yogyakarta. Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowai, Heribertus A.P. 2006. Akuntansi Sekotor Publik. BPFE Yogyakarta. Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Andi: Yogyakarta. .................. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi: Yogyakarta Mursyidi, 2009. Akuntansi pemerintah di Indonesia. Refika Aditama Bandung Moh. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Ghalia: Jakarta. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Rahayu, Siti Kurnia. 2012. The influence of management commitment and data quality to the implementation of accounting information system and its’ implication on accounting information quality in public sector: a survey in bandung and jakarta’s taxpayer offices. Journal 3rd international conference on business and economic research ( 3rd icber 2012 )
13
proceeding 12 - 13 march 2012. golden flower hotel, bandung, indonesia isbn: 978-967-5705-05-2. website: www.internationalconference.com Ratih, Asri Eka (2012). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Skripsi. USU. Sihombing, Binsar. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Penelitian Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Wilayah Priangan Jawa Barat. Skripsi. UPI. Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta: Bandung. Syahrida, Cut Faiza (2011). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Skpd Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. USU Ulum, Ihyaul .2008. Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik, UMM Press: Malang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
14
