PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya) Devi Roviyantie Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi
[email protected]
ABSTRACT The research aim to know (1) human resources competence, implementation of local financial accounting system and quality of local goverment financial reporting in office located in Tasikmalaya District (2) the influence human resources competence to local financial accounting system in office located in Tasikmalaya District (3) the inflluence by partially and also simultaneously of human resources competence and implementation of local financial accounting system to local goverment financial reporting in office located in Tasikmalaya District. The research method use assosiatife method with survei approach. analyzes used is path analysis. Hypothesis examination by partially using t-test and by simultaneously using F-test with level signifikansi (α) by equal to 0.05. The result of research indicate that ; (1) human resources competence, implementation of local financial accounting system and quality of local goverment financial reporting in office located in Tasikmalaya District very Good (2) human resources competence have an effect to implementation local financial accounting system (3) human resources competence and implementation of local financial accounting system by partially and also by simultaneously have an effect on significant to quality of local goverment financial reporting. Key Word : competence, accounting, goverment financial reporting.
1
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. (2) pengaruh kompetensi SDM terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas yang berada di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. (3) pengaruh secara parsial maupun simultan kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan survei. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan skala pengukuran interval. Pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t dan secara simultan dengan menggunakan uji F dengan tingkat signifikansi () yang digunakan sebesar 0.05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sangat baik; (2) kompetensi SDM berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (3) kompetensi SDM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan secara simultan pengawasan kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Kata kunci : kompetensi, akuntansi, laporan keuangan daerah.
PENDAHULUAN Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, reformasi aspek keuangan negara baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun berlaku dengan keluarnya UU No. 25 tahun 1999 yang telah direvisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan
2
Pemerintah Daerah. Tidak berhenti hanya sampai di situ, selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada UU No. 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 31, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaiman pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).
3
Dalam
Ikhtisar
Hasil
Pemeriksaan
Semester
(IHPS)
I
Tahun
2011
(http://www.bpk.go.id) LKPD Tahun 2010 menunjukan kenaikan opini WTP dan WDP dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggungjawab khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah pemerintah daerah. Walaun demikian, BPK juga masih menemukan kelemahan pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu kelemahan pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kepala Badan Pegawasan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat, Tahria Syafrudin menilai, minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi faktor utama yang menjadi titik lemahnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) di Jawa Barat. Asisten VI Bidang Administrasi Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa membenarkan minimnya tenaga SDM yang memiliki latar belakang akuntansi dan auditor sehingga menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (http://www.pikiran-rakyat.com/node/171153). Hasil Laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2005
–
2010,
mendapat
Opini
Wajar
Dengan
Pengecualian
(WDP)
(http://www.bpk.go.id). Adapun untuk hasil pemerikasaan LKPD Tahun Anggaran 2011, BPK kembali memberi opini WDP. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui kompetensi SDM (keuangan), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keungan daerah pada Dinas yang berada di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.
4
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan bentuk hubungan antar variabel kausal yakni hubungan sebab akibat. Penelitian ini mempunyai tingkatan yang tertinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komperatif (Sugiono, 2006: 11-12). Metode yang digunakan survai yaitu penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan kepada orang-orang atau subjek dan merekam jawaban tersebut untuk kemudian dianalisis secara kritis (Sugiama, 2008: 135). Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel
Definisi Variabel
Indikator
Kompetensi SDM (X1)
kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. (Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007) “sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum”. (Kepmendagri No 29 Tahun 2002) ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. (PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP).
1) Pengetahuan 2) Keterampilan 3) Sikap (Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007)
Sistem Akuntansi Keungan Daerah (X2)
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)
1) Identifikasi 2) Pengklasifikasian 3) Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reabilitas 4) Menghitung masing-masing pengaruh operasi (Masisi, 1978)
1) Relevan 2) Andal 3) Dapat dibandingkan 4) Dapat dipahami (PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP).
5
Skala Interval
Interval
Interval
Populasi dan Sampel Penelitian Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi sasaran yang penulis teliti adalah subjek yang berhubungan dengan kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan daerah yaitu terdapat 27 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Sedangkan teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono: 2006, 73). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel nonprobability sampling dengan pendekatan sampling purposive. Yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono: 2006, 78). Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam penentuan sampel penelitian yaitu 1). Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah (PP No. 8 Tahun 2003) 2). Dinas merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang senantiasa dapat melayani kebutuhan masyarakat, salah satunya melayani penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 14 Dinas di Kabupaten Tasikmalaya dengan responden SDM/pegawai sub-bagian keuangan/akuntansi di setiap dinas. Teknik Analisis Data Pengujian Validitas Alat Ukur Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan mengukur apa yang perlu diukur. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai. Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pertanyaan dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah produk moment (product moment) sebagai berikut: 𝑛
𝑟= 𝑛
𝑋 𝑖 𝑌𝑖 −
𝑋1 ( 𝑌𝑖 )
𝑋𝑖2 − ( 𝑋 𝑖 )2 𝑛
𝑌𝑖2 − ( 𝑌𝑖 )
2
6
Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh r hitung > r tabel maka data tersebut adalah signifikan (valid) berarti layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Setelah dapat ditentukan bahwa pertanyaan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji reabilitas. Pengujian Reabilitas Alat Ukur Sebuah alat ukur atau pertanyaan dalam angket dikategorikan realibel (andal), jika alat ukur yang digunakan dapat mengukur secara konsisten atau stabil meskipun pertanyaan tersebut diajukan dalam waktu yang berbeda-beda (sugiama, 2008:197). Teknik yang digunakan untuk mengukur reabilitas ialah teknik alpha cronbrach. Pengujian reabilitas dengan teknik alpha cronbrach ini dilakukan untuk jenis interval (sugiono, 2007:365). Koefisien reabilitas skala haruslah diusahakan setinggi mungkin, yang besarnya mendekati satu. Adapun kaidah keputusan menggunakan nilai kritis alpha cronbrach yaitu jika nilai koefisien ≥ 0.70 maka instrument tersebut dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian (Hair et.al: 1998). Metode Analisis Data Penggunaan analisi jalur dalam analisis data penelitian didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut (Sugiyono, 2011: 297-298) : 1. Hubungan antar variabel yang akan dianalisis berbentuk linier, aditif dan kausal. 2. Variabel-variabel
residual
tidak
berkorelasi
dengan
variabel
yang
mendahuluinya, dan tidak juga berkorelasi dengan variabel yang lain. 3. Dalam model hubungan variabel hanya terdapat jalur kausal/sebab –akibat searah. 4. Data setiap variabel yang dianalisis adalah data interval dan berasal dari sumber yang sama. Berdasarkan alasan di atas untuk dapat melakukan analisis dengan analisis jalur perlu dilakukan pengolahan data yang diperoleh dari responden. Maksud pengolahan data di sini adalah pengolahan data mentah yang diperoleh dari jawaban responden terhadap instrument penelitian (kuesioner) yang disebarkan. Tujuan dibuatnya instrument penelitian untuk mentransformasi data kualitatif ke dalam data kuantitatif (kuantifikasi variabel), sehingga dapat dianalisis secara kuantitatif dengan metode statistik yang ditetapkan. Teknik ukuran yang digunakan untuk mengubah jawaban kualitatif menjadi
7
bentuk kuantitatif, dalam penelitian ini mengikuti aturan skala likert (likert scale). Begitupun untuk menilai jawaban yang diberikan dalam menguji variabel yaitu lima tingkat bergerak 1 sampai dengan 5 untuk membentuk skor tiap pertanyaan digunakan skala likert yang jenis datanya berdasarkan skala interval (sekaran dalam sugiama, 2008:103). Untuk ketentuan skala likert tersebut disajikan dalam Tabel 1.3 sebagai berikut: Tabel 1.2 Skor untuk setiap pertanyaan Jawaban untuk nilai positif Jawaban untuk nilai negatif 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 Struktur analisis jalur yang merefleksikan variabel yang diteliti dalam penelitian ini disajikan dalam gambar 1.1 Sebagai berikut:
X1 rX1X2
ρ𝑌𝑋1
Y
ρ𝑌𝑋2
𝜌𝑌𝜀 𝜀
X2 Gambar 1.1 Keterangan: X1
= Komptensi SDM
X2
= Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Y
= Kualitas Laporan Keuangan Daerah
rX1X2
=
Koefisien antara X1 dan X2
ρ𝑌𝑋1 = Koefisien jalur variabel X1 terhadap Y ρ𝑌𝑋2 = Koefisien jalur variabel X2 tehadap Y 𝜌𝑌𝜀
= Koefisien jalur variabel 𝜀 terhadap variabel Y
𝜀
= Faktor-faktor lain yang tidak diteliti
8
Dari sturktur Path Analysis di atas, terdapat langkah-langkah yang digunakan: 1. Menghitung koefisisen korelasi (r) Koefisien korelasi ini akan menentukan tingkat keeratan hubungan antara variabel yang diteliti. Menghitung koefisien korelasi anatar X1 dan X2 menggunakan rumus koefisien sederhana yaitu: n
rX i X j
n
n
h 1
h 1
n X ih X jh X ih X jh h 1
n 2 n n X ih X ih h 1 h 1
2
2 n 2 n n X jh X jh h 1 h 1
(Sitepu, 1994)
Koefisien korelasi ini akan besar jika tingkat hubunga antar veariabel kuat. Demikian juga antar variabel tidak kuat maka nilai r akn kecil, besarnya koefisien korelasi ini akan diinterprestasikan pada Tabel 1.4 sebagai berikut: Tabel 1.3 Pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi Interval koefisien Tingkat hubungan 0,00 - 0,199 Sangat rendah 0,2 - 0,399 Rendah 0,4 - 0,599 Sedang 0,6 - 0,799 Kuat 0,8 - 1,000 Sangat kuat 2. Untuk menghitung koefisien jalur (𝜌) menggunakan rumus sebagai berikut: n
ρ YX1 bYX i
x h 1 n
2 ih
y h 1
;i = 1, 2,...,k
.......(Sitepu, 1994)
2 h
Keterangan: 𝜌𝑌𝑋1 𝑏𝑌𝑋1
= Koefisien jalur dari Xi terhadap Y =
Koefisien regresi dari variabel Xi terhadap variabel Y
3. Pengujian faktor residu/sisa 𝜌𝑦𝜀𝑖 =
1 − 𝑅 2 𝑦1 𝑥1 𝑥2 … . . 𝑥𝑘
2 Dimana: 𝑅𝑦𝑥 = 1 𝑥 2 𝑥 1 ……𝑥𝑘
.......(Sitepu, 1994)
𝑘 𝑖=1 𝜌𝑦𝑥 1 𝑟𝑦𝑥 1
4. Pengujian Hipotesis operasional a. Pengujian secara simultan
9
Ho : ρYX 1 = ρYX 2 = 0 Ha : ρYX 1 = ρYX 2 ≠ 0 Dengan kriteria penolakan Ho jika F hitung > F tabel Uji signifikansi menggunakan rumus: F=
n−k−l R 2YX 1 X 2 …X
k
.......(Sitepu, 1994)
k l−R 2YX 1 X 2
Statistik uji ini mengikuti distribusi F dengan derajat bebas V1 = k dan V2 = n-k-1 b. Pengujian secara parsial Ho : ρYX 1 = 0 Ha : ρYX 1 ≠ 0 Uji signifikan menggunakan dua arah, diaman kaidah keputusannya sebagi berikut : Terima Ho jika –t1 2 𝛼 ≤ t hitung ≤ t 1 2 𝛼 Tolak Ho jika –t1 2 𝛼 > t hitung > t 1 2 𝛼 Uji statistik menggunakan rumus:
ti
ρ YX1
1 R YX ...X n k 11 R X X ... X ...X 1
; i = 1, 2, ...,k
k
i
1
i
k
.......(Sitepu, 1994)
statistik uji di atas mengikuti distribusi t dengan derajat bebas n-k-1 Untuk mengtahui total pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y, baik secara langsung maupun tidak langsung disajikan dalam tabel 1.5 Tabel 1.4 Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Antara Variabel Penelitian No 1
Pengaruh langsung Y ← 𝑋1 →Y = 𝜌𝑌𝑋1
Pengaruh tidak langsung
2
A ρYX 1 . rX 1 X 2 . ρYX 2 x 2
B
A+B
C
Total pengaruh 𝑋1 2
Total pengaruh
YY ← X2 → Y = ρYX 2
2
D
Total pengaruh 𝑋2 Total pengaruh 𝑋1 dan 𝑋2
D
Pengaruh residu
10
C+D
E
100%-E
F
Rancangan Pengujian Hipotesis 1). Penetapan Hipotesis operasional: Ho : ρX
2X1
=0
Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Ha : ρX
2X1
≠0
Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Ho : ρYX = 0 1
Kompetensi SDM secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Ha : ρYX ≠ 0 1
Kompetensi SDM secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keungan Daerah
Ho : ρYX
2
=0
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Ha : 𝜌𝑌𝑋2 ≠ 0
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keungan Daerah
Ho : 𝜌𝑌𝑋1 = 𝜌𝑌𝑋2 = 0
Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Ha : ρYx1 = ρYx2 ≠ 0
Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keungan Daerah.
2). Penetapan Tingkat Signifikansi Tingkat keyakinan dalam penelitian ini ditentukan sebesar 0.95, dengan tingkat kesalah yang ditolelir atau alpha (𝛼) sebesar 0.05. Penentuan alpha sebesar 0.05 merujuk pada kelaziman yang digunakan secara umum dalam penelitian ilmu sosial, yang dapat dipergunakan sebagai kriteria dalam pengjuian signifikansi hipotesis penelitian. 3). Uji Signifikansi Untuk menguji signifikansi dilakukan dua pengujian, yaitu:
Secara simultan menggunakan Uji F
Secara parsial menggunakan Uji t
11
4). Penetapan Kriteria Pengambilan Keputusan Kriteria pengujian ditetapkan dengan membandingkan nilai rs hitung dan rs tabel dengan tingkat signifikansi (𝛼 = 0.05), dapat dirumuskan sebagai berikut: Secara Parsial Tolak Ho jika t < -t 1 2 𝛼 atau t > t 1 2 𝛼 Tolak Ho jika -t 1 2 𝛼 ≤ t ≤ 1 2 𝛼 Secara Simultan Tolak Ho jika F hitung > F tabel dan terima Ho jika F hitung ≤ F tabel 5). Penarikan Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang ditetapkan diterima atau ditolak. PEMBAHASAN Deskripsi hasil penelitian ini akan menunjukkan keberadaan Dinas-dinas di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, mengenai : Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Untuk mengetahui bagaimana Komptensi SDM pembuat laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah, penulis memperoleh data dengan melakukan penyebaran kuesioner yang terdiri dari daftar-daftar pertanyaan. Kuesioner tersebut diberikan kepada responden dari sampel penelitian yakni 14 Dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Data penelitian yang diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengujian yakni uji validitas dan uji reabilitas. Melalui pengujian korelasi Product Moment Pearson dengan menggunakan program aplikasi SPSS versi 16.0, dari 12 item pertanyaan variabel X1 (Kompetensi SDM) terdapat dua pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan nomor 1, dan 10. Dari 12 item pertanyaan variabel X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) terdapat dua pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaa nomor 1 dan 4. Item pertanyaan yang tidak valid tersebut memilki rhitung < rtabel, dimana rtabel bernilai 0,532. Dengan demikian item pertanyaan yang tidak valid tersebut tidak dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya, karena tidak memenuhi kriterian valid. Adapun untuk uji reabilitas variabel X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) melalui Alfa
12
Cronbrach item – item pertanyaan dinyatakan reliabel karena bernilai > 0,70. Dari 11 item pertanyaan variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah)
semua item
dinyatakan valid karena rhitung > rtabel, dimana rtabel bernilai 0,532 (lampiran 6). Adapun untuk uji reabilitas variabel X1 (Kompetensi SDM ), X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah), Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah), melalui Alfa Cronbrach item – item pertanyaan dinyatakan reliabel karena bernilai > 0,70. Untuk mengetahui Kompetensi SDM pada Dinas - Dinas di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, seluruh jawaban responden tentang Kompetensi SDM direkap untuk melihat skor total pada tabel 1.6 di bawah ini: Tabel 1.5 Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Kompetensi SDM No
1
2
3
4
5
6
7
8 9
Uraian Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebai informasi dalam rangka pengambilan ekonomi oleh pihak yang memerlukan Yang diakuntansikan dalam akuntansi keuangan daerah adalah APBD Persamaan dasar akuntansi pemerintahan adalah: Aset – Kewajiban = Ekuitas Dana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah Apakah Dinas ini mengikutsertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai ? Apakah jika ada peraturan baru tentang keuangan daerah, pegawai pada bagian keuangan/akuntansi mendapat sosialisasi dan atau diklat ? Apakah jika ada peraturan baru tentang akuntansi pemerintahan, pegawai pada bagian keuangan/akuntansi mendapat sosialisasi dan atau diklat ? Apakah dalam pelaksanaan tugas diselesaikan secara tepat waktu dan efektif ? Apaka Bapak/Ibu memahami struktur organisasi pada
Skor yang ditargetkan
skor yang dicapai
Kriteria
14
x
5
=
70
58
Baik
14
X
5
=
70
59
Baik
14
x
5
=
70
59
Baik
14
x
5
=
70
62
Sangat Baik
14
x
5
=
70
57
Baik
14
x
5
=
70
60
Baik
14
x
5
=
70
63
Sangat Baik
14
x
5
=
70
57
Baik
14
x
5
=
70
61
Baik
13
No
10
Uraian
Skor yang ditargetkan
Instansi/Dinas tempat Bapak/Ibu bekerja ? Apakah Bapak/Ibu mematuhi kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil ? TOTAL
14
x
5
=
skor yang dicapai
Kriteria
60
Baik
70
596
Nilai tertinggi secara keseluruhan : 14 x 5 x 10= 700 Nilai terendah secara keseluruhan : 14 x 1 x 10= 140 Jumlah Kriteria pernyataan Nji =
: 5
700 - 140 5
= 112 Klasifikasi penilaian untuk indikator Kompetensi SDM secara keseluruhan adalah sebagai berikut : Nilai
140
-
252
Sangat Buruk
Nilai
253
-
365
Buruk
Nilai
366
-
478
Cukup Baik
Nilai
479
-
591
Baik
Nilai
592
-
700
Sangat Baik
Berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden mengenai Kompetensi SDM, nilai yang diperoleh adalah sebesar 596 termasuk kategori sangat baik. Yang terdiri dari dua pertanyaan mendapat kategori sangat baik dan delapan pertanyaan mendapat kategori baik. Dengan demikian SDM yang berada di bagian keuangan/akuntansi pada Dinas – Dinas di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kompeten dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Untuk mengetahui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas di Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat pada rekapitulasi tabel 1.7 sebagai berikut: Tabel 1.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah No
Uraian
1
Apakah sistem akuntansi yang diterapkan pada Dinas ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ?
Skor yang ditargetkan
14
x
14
5
=
70
skor yang dicapai
Kriteria
57
Baik
No 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uraian
Skor yang ditargetkan
Apakah setiap transaksi keuangan pada Dinas ini dilakukan analisis transaksi/identifikasi transaksi Apakah pada Dinas ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan ? Apakah setiap transaksi keuangan pada Dinas ini didukung oleh bukti transaksi ? Apkah semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis ? Apakah pada Dinas ini dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi ? Apakah pada Dinas ini dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos – pos yang semestinya ? Apakah pada Dinas ini dilakukan sistem pengendalian dalam mengukur dan melaporkan pencatatan ? Apakah pada Dinas ini membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi ? Apakah pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik ? TOTAL
skor yang dicapai
Kriteria
14
x
5
=
70
55
Baik
14
x
5
=
70
61
Baik
14
x
5
=
70
64
Sangat Baik
14
x
5
=
70
64
Sangat Baik
14
x
5
=
70
62
Sangat Baik
14
x
5
=
70
66
Sangat Baik
14
x
5
=
70
62
Sangat Baik
14
x
5
=
70
66
Sangat Baik
14
x
5
=
70
65
Sangat Baik
622
Nilai tertinggi secara keseluruhan : 14 x 5 x 10= 700 Nilai terendah secara keseluruhan : 14 x 1 x 10= 140 Jumlah Kriteria pernyataan Nji =
: 5
700 - 140 5
= 112 Klasifikasi penilaian untuk indikator Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara keseluruhan adalah sebagai berikut : Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
140 253 366 479 592
-
252 365 478 591 700
Sangat Buruk Buruk Cukup Baik Baik Sangat Baik
Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas - Dinas di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya termasuk kategori
15
sangat baik. Hal tersebut dapat terlihat dari rekapitulasi tanggapan responden mengenai pertanyaan – pertanyaan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bernilai 622, yang terdiri dari tujuh pertanyaan mendapat kategori sangat baik dan tiga pertanyaan mendapat kategori baik. Sistem akuntansi keuangan daerah telah diterapkan untuk menunjang pembuatan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat pada rekapitulasi tabel 1.8 sebagai berikut: Tabel 1.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden mengenai Variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uraian Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang d apat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang ? Apakah penyajian/penerbitan laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi ? Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan ? Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan ? Apakah informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak yang berbeda akan menunjukan simpulan yang berbeda ? Apaka informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihka tertentu ? Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ? Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama ?
Skor yang ditargetkan
skor yang dicapai
Kriteria
14
x
5
=
70
57
Baik
14
x
5
=
70
58
Baik
14
x
5
=
70
58
Baik
14
x
5
=
70
61
Baik
14
x
5
=
70
64
Sangat Baik
14
x
5
=
70
64
Sangat Baik
14
x
5
=
70
63
Sangat Baik
14
x
5
=
70
66
Sangat Baik
14
x
5
=
70
62
Sangat Baik
16
No 10
11
Uraian
Skor yang ditargetkan
Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat diapahami dengan jelas ? Apakah informasi laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ? TOTAL
skor yang dicapai
Kriteria
14
x
5
=
70
66
Sangat Baik
14
x
5
=
70
58
Baik
677
Nilai tertinggi secara keseluruhan : 14 x 5 x 11= 770 Nilai terendah secara keseluruhan : 14 x 1 x 11= 154 Jumlah Kriteria pernyataan Nji =
: 5
770 - 154 5
= 125 Klasifikasi penilaian untuk indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara keseluruhan adalah sebagai berikut : Nilai
154
-
279
Sangat Buruk
Nilai
280
-
405
Buruk
Nilai
406
-
531
Cukup Baik
Nilai
532
-
657
Baik
Nilai
658
-
770
Sangat Baik
Dari hasil penelitian menunjukan nilai 677 sebagai tanggapan responden mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini menunjukan Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya mendapat kategori sangat baik, sesuai dengan karakteristik Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat Dipahami. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keungan Daerah. Untuk mengetahui hubungan antara Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dilakukan uji koefisien korelasi menggunakan progam aplikasi SPSS versi 16.0. Dari hasil pengolahan data didapat nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,710. Artinya Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki hubungan sebesar 71% dengan kategori kuat (Sugiyono, 2006: 183). Sedangkan koefisien determinasi (R2) menunjukkan besarnya pengaruh Kompetensi
17
SDM terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, yaitu sebesar 0,505 atau 50,5%. Dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel, maka berdasarkan perhitungan SPSS mengambil taraf signifikansi α sebesar 5% dengan nilai signifikansi sebesar 0,004, diperoleh nilai thitung sebesar 3,496 sedangkan ttabel bernilai 2,178 sehingga thitung > ttabel, maka tolak Ho atau terima Ha, dengan kata lain Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007 menyebutkan bahwa Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kemudian membagi kompetensi menjadi kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Adapun Tugas SDM sub-bagian keuangan di setiap Dinas Kabupaten Tasikmalaya : (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan (2) Rincian tugas sub bagian keuangan : a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan b. Melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran dinas sebagai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas d. Melaksanakan pengelolaan admnistrasi keuangan Dinas e. Melaksanakan
penyiapan
bahan
pertanggungjawaban
anggaran
pendapatan dan belanja Dinas f. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait Dari rincian tugas tersebut di atas terdapat point bahwa SDM sub-bagian keuangan/akuntansi melakukan sistem akuntansi keuangan daerah. Jadi untuk dapat
18
melaksanakan tugas dengan profesional, efektif dan efisien, dibutuhkan SDM yang kompeten sesuai dengan kompetensi bidang dan kompetensi dasar sebagaimana penjelasan Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007. Dengan demikian jika semakin baik Kompetensi SDM keuangan / akuntansi yang dimiliki setiap Dinas di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, maka akan semakin baik pula Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Setiap Dinas. Pengaruh Kompetensi SDM Secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien beta (𝛽) untuk variabel Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 0,275. Hal ini menyatakan bahwa antara Kompetensi SDM dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah memiliki hubungan sebesar 27,5%. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,076, yang berarti besarnya pengaruh secara parsial Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 7,6%. Kemudian dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel, maka nilai thitung sebesar 3,579 lebih besar dari ttabel yang bernilai 2,178 dengan taraf signifikansi 𝛼 5% diperoleh signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. Kaidah keputusannya adalah tolak Ho dan terima Ha, artinya Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dengan demikian, jika Kompetensi SDM bagian keuangan/akuntansi pada Dinas – Dinas di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya baik, dalam artian SDM keuangan/akuntansi tersebut kompeten, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pun akan memenuhi karakteristik kualitatif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yakni penelitian Rida Rosmawati (2011) survei pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung dengan hasil bahwa Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Pengujian secara parsial antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui perhitungan SPSS 16.0 dapat dilihat pada pada lampiran 4 Koefisien beta (𝛽) yang diperoleh sebesar 0,770. Hal tersebut
19
menyatakan bahwa antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah terdapat hubungan sebasar 77% dengan kategori kuat (Sugiyono, 2006 : 183). Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0,593, yang berarti besarnya pengaruh secara parsial Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 59,3%. Kemudian dengan kriteria tolak Ho jika thitung > ttabel, maka nilai thitung sebesar 10,514 lebih besar dari ttabel yang bernilai 2,178 dengan taraf signifikansi 𝛼 5% diperoleh signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Kaidah keputusannya adalah tolak Ho dan terima Ha, artinya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sudah diterapkan dengan baik oleh Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah pun akan semakin baik. Karena pada dasarnya sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Kepemendagri No. 29 Tahun 2007 yakni sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi yang berterima umum. Pemaparan tersebut didukung oleh Abdul Halim yang menyatakan, untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi tadi (2002 : 37). Jadi jelas, bahwa untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai SAP harus memalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Binsar Sihombing (2011) penelitian pada Pemerintah Kabupaten Kota Wilayah Priangan Timur Jawa Barat yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
20
Pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,985. Artinya besarnya hubungan atau korelasi antara Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 98,5% dengan kategori sangat kuat (Sugiyono, 2006 : 183). Sedangakan nilai koefisien determinasi (R square) diperoleh nilai sebesar 0,971 yang berati bahwa besarnya pengaruh secara simultan Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 97,1%. Pengaruh variabel lain (faktor residu) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah selain Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar (1-0,971) 0,029 ≈ 0,03 atau 3%. Dengan kriteria tolak Ho jika Fhitung > dari Ftabel, maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 4 diperoleh nilai Fhitung sebesar 182,522 sedangkan Ftabel bernilai 3,98 . Dengan mengambil taraf signifikansi α sebesar 5% maka Fhitung > Ftabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat α = 0,05. Dikarenakan Fhitung > Ftabel dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak Ho atau terima Ha, artinya Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualiitas Laporan Keuangan Daerah. Fungsi dari kegiatan akuntansi baik di sektor privat atau sektor pemerintahan atau publik adalah memberikan informasi tentang transaksi dan kinerja keuangan baik kepada pihak internal atau eksternal entitas. Untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi tadi (Abdul Halim, 2002 : 37). Sebagaimana pengertian sistem akuntansi keuangan daerah menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Pemaparan tersebut didukung oleh Mardiasmo (2004), untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.
21
Tentunya sistem akuntansi yang dijelaskan di atas merupakan salah satu bagian dari uraian tugas SDM yang ada di sub-bagian keuangan, untuk itu SDM tersebut harus mampu dan kompeten sehingga dalam pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional, efesien dan efektif. Sesuai dengan penjelasan dari Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007, yaitu Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegwai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Tabel 1.9 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel NO 1
Pengaruh Langsung Y X1 Y = (YX1)2
Pengaruh Tidak Langsung
Total Pengaruh 0,076
= (0,275)2 Y X1 X2 Y x 2
0,301
= (YX1)(rx2 x1) (YX2) = (0,275)(0,710)(0,770) x 2 2
Total Pengaruh X1 Y X2 Y = (YX2)2
0,377 0,593
= (0,770)2 3 4
Total Pengaruh X2 Total Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y Pengaruh faktor residu Y = ρ Yε 2
0,593 0,97 0,03
Dari hasil analisis berdasarkan Tabel 4.35 menunjukkan bahwa koefisien jalur variabel X1 (Kompetensi SDM) terhadap variable Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah) adalah sebesar 0,275. Dengan demikian pengaruh langsung variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 0,076 yang artinya pengaruh langsung Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 7,6%. Sedangkan pengaruh tidak langsung Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah melalui Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,301 atau 30,1%. Koefisien jalur variabel X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Derah) terhadap variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Derah) adalah sebesar 0,770. Dengan demikian pengaruh langsung X2 terhadap Y adalah sebesar 0,593 yang artinya bahwa pengaruh langsung Penerapan Sistem Akuntansi Keungan Daerah
pada Kualitas Laporan Keuangan
Daerah sebesar 59,3%. Koefisien korelasi variabel X1 (Kompetensi SDM) dengan variabel X2 (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) adalah sebesar 0,710. 22
Total pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang merupakan pengaruh secara simultan antara variabel Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 0,97 atau sebesar 97%. Sedangkan faktor residu atau faktor lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang tidak masuk dalam variabel penelitian adalah sebesar 0,03 atau sebesar 3%. PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : 1. Kompetensi yang dimiliki oleh SDM bagian keuangan/akuntansi pembuat laporan keuangan daerah setiap Dinas sudah kompeten, serta Sistem Akuntansi Keuangan Daerah telah diterapkan dengan baik, sehingga Kualitas Laporan Keuangan Daerah setiap Dinas pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan baik. 2. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di setiap Dinas. Karena jika SDM tidak memahami akuntansi pemerintahan
dan keuangan daerah, maka sangat sulit Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah diterapkan dengan baik. 3. Secara parsial Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Artinya bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Ketika sejak awal Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diterapkan dengan baik, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan. 4. Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini menunjukan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh
23
Kompetensi SDM dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik. Saran Penelitian yang dilakukan penulis meliputi pengaruh Kompetensi SDM dan Penerapan Siatem Akuntansi Keuangan Derah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah, seperti Variabel Pengawasan Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta masih banyak hal lainnya yang dapat dijadikan variabel penelitian, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis. DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2002. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN. Asri
Rahmawati. 2010. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Tidak dipublikasikan.
Binsar Sihombing. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualiatas Laporan Keungan Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Dipublikasikan. BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011, http://www.bpk.go.id, 2 Juni 2012.
Celviana Winidyaningrum, Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya ManusiaDan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Daeng Nazier. 2009. Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keungan Negara yang Akuntabel dan Transparan. Pada Seminar Nasional – BPK RI. http://www.bpk.go.id, 6 Juni 2012
24
Darmawan Soegandar. 2010. Berkenalan dengan Analisis Jalur, http://www.scribd.com/doc/35519665/Berkenalan-Dengan-Analisis-Jalur, 13 Juni 2012
Gima Sugiaman. 2008. Metode Riset Bisnis dan Manajemen. Bandung: Guardaya Intimarta. IAI. IAI Selenggarakan Seleksi Perdana US AAP, http://www.iaiglobal.or.di, 6 Juni 2012. Indra Bastia. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga Lia Anggasari. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi. Tidak dipublikasikan. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. . 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Miftah Thoha. 2005. Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group. Mira Tania. 2009. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntanbilitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer. Dipublikasikan. PRLM, SDM Auditor Pemda di Jabar Masih Lemah, http://www.pikiran-rakyat.com, 5 Juni 2012. Rida Rosmawati. 2011. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Bandung. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Dipublikasikan. Siti Nurlela, Rahmawati. 2010. Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di SUBOSUKAWONOSATREN. Simposium Nasional Akuntansi XIII.
25
Sedarmayanti. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama. Sri Mulyani. 2009. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Melalui Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada Seminar Nasional – BPK RI. http://www.bpk.go.id, 6 Juni 2012 Sugiyono. 2006. Metode Penilitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. . 2007. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. . 2011. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. Toni Irwana. 2010. Pengaruh Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Dipublikasikan. Uma Sekaran. 2006. Research Methods For Business. Jakarta: Salemba Empat. Wuyan Andayani. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Malang: Bayumedia. Kepmendagri No 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negri Sipil. Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuuangan Daerah. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
26
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008 tentang Dinas Kabupaten Tasikmalaya UU No 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU No 25 tahun 1999 yang telah direvisi UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
27
