Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Trikonomika

Volume 11, No. 1, Juni 2012, Hal. 29–39 ISSN 1411-514X

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Ifa Ratifah Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung Jl. Tamansari No. 6-8 Bandung 40116 E-Mail: [email protected] Mochammad Ridwan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung Jl. Tamansari No. 6-8 Bandung 40116 E-Mail: [email protected]

ABSTRACT BPK report in 2011 on the financial statements of local government show there are 1401 case of weakness due to accounting and reporting. This poses problems for local governments to improve the quality of financial reporting is characterized by the release of opinion. Implementation of the financial accounting system will not be adequate without the support of the organization’s commitment in creating good quality financial statements. This study examined the effect of the regional financial accounting system on the quality of financial statements with organization commitment as moderating variable. Data were collected from 28 of the accounting department in Kabupaten Karawang. Data were analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA). The results of empirical studies indicate that theregional financial accounting system has a significant effect on the quality of financial reporting. Similarly, by adding commitment of the organization as moderating variable, the regional financial accounting system has a significant effect. Keywords: Regional Financial Accounting System, organizational commitment, the quality of financial statement.

ABSTRAK Laporan hasil Pemeriksaan BPK tahun 2011 atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menunjukkan bahwa 1.401 kasus akibat dari kelemahan akuntansi dan pelaporan. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan opini LKPD dari BPK. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah tidak akan memadai tanpa didukung oleh komitmen organisasi untuk menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik. Penelitian ini menguji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitment oranisasi sebagai variabel moderasi. Data dikumpulkan dari 28 bagian akuntansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil studi empiris menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu pula dengan menambahkan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan. Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, komitmen organisasi, kualitas laporan keuangan.

29

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi

manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah dengan di tetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, �� Undang-Undang No.�� 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambanya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 tahun 2005). Disamping undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, setelah empat tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, delapan tahun sejak otonomi yang luas kepada daerah, dan sepuluh tahun setelah reformasi, hampir belum ada kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah. Secara umum, faktor-faktor yang akan menentu kan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, antara lain (Kaho, 1997): (i) faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah, (ii) faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah, (iii) faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah, serta (iv) faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah daerah secara baik, efisien dan efektif. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat selaku pelanggan, semestinya dijadikan aktivitas utama pemerintah daerah. Birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya daya tanggap serta responsif aparat pemerintah daerah terhadap masyarakat selaku stakeholder akan berdampak

30

Trikonomika

Vol. 11, No. 1, Juni 2012

kepada kepercayaan dan sikap apriori masyarakat. Hal ini disadari atau tidak disadari akan membentuk opini negatif dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah daerah harus membuat rencana strategis agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kinerja kompetitif organisasi, kualitas serta produktivitas yang tinggi pada pemerintah daerah. Aparatur pemerintah yang mendapatkan kepercayaan untuk melayani masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung perlu menyadari bahwa dirinya dituntut untuk memahami bahwa aparatur negara yang harus memberikan pelayanan prima. Dalam bidang keuangan, laporan pertangung jawaban terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.�� Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban publik. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas harus dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (SPAP KK, 2005). Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern.

Ifa Ratifah Mochammad Ridwan

Tabel 1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2005–2010 LKPD

OPINI

JUMLAH

WTP

%

WDP

%

TW

%

TMP

%

2005

18

5%

307

85%

13

3%

24

7%

362

2006

3

1%

327

70%

28

6%

105

23%

463

2007

4

1%

283

60%

59

13%

123

26%

469

2008

13

3%

323

67%

31

6%

118

24%

485

2009

15

3%

330

65%

48

10%

111*)

22%

504

2010

32

9%

271

76%

12

3%

43

12%

358**)

Tahun

Sumber: IHPS BPK, 2011

Pada tahun 2010 terhadap 358 LKPD, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 32 entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 271 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 12 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 43 entitas. Perkembangan opinin LKPD dapat dilihat pada Tabel 1. Hasil evaluasi atas 358 LKPD terdapat 1.401 kasus kelemahan akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, dan belum didukung SDM yang memadai dan penggunan aplikasi simda/simbada. Berdasarkan hasil evaluasi BPK terbukti bahwa kualitas laporan keuangan dapat ditentukan oleh sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Hall (2004:151) mengungkap bahwa, The quality of information generated by the accounting information system impacts management’s ability to take actions and make decisions in connection with the organization’s operations and to prepare reliable financial statements. Menurut Elvira Zeyn (2011:57) content pelaporan, keakurasian angkaangka yang tertera di laporan keuangan dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memadai untuk akuntabilitas pelaporan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas, tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, disertai dengan pembelajaran terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar dapat memahami dan melaksanakan sistem yang baru dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

SAKD adalah sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah. Menurut Abdul Halim (2008: 35) akuntansi keuangan daerah dapat di definisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Akuntansi keuangan daerah tidak sama dengan tata buku yang dipraktekkan dalam tata usaha keuangan pada entitas akuntansi seperti SKPD, pemda maupun pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di mana sistem pencatatan double entry, untuk dapat menyusun neraca diperlukan adanya sistem pencatatan yang akurat (appropriate recording). Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Pemerintah daerah perlu mengambil pendekatan yang menempatkan sistem seperti di garis depan, dan mempertimbangkan baik sistem dan faktor terkait manusia sambil mengelola sistem informasi akuntansi. Pemda harus fokus pada

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

31

faktor-faktor kritis jika akan mencapai informasi akuntansi berkualitas tinggi. Kegagalan untuk melakukannya memiliki dampak negatif pada proses keuangan organisasi. Kualitas informasi yang buruk dapat mengakibatkan kerugian pada pengambilan keputusan (Huang, et al., 1999; Clikeman 1999). Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995). Penelitian yang dilakukan oleh Jawad (1997) tentang faktor-faktor yang menentukkan kesuksesan implementasi sistem teknologi informasi, menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh seperti faktor teknologi, faktor organisasi, faktor manajemen, faktor manusia, dan faktor eksternal. Penelitian tentang implementasi inovasi pengukuran kinerja pemerintahan dilakukan oleh Cavalluzzo dan Ittner (2004) menunjukkan bahwa beberapa faktor teknik dan faktor organisasional meliputi komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, pelatihan, dan mandat dari legislatif berhubungan dengan implementasi inovasi sistem pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian sistem baru, perlu dipertimbangkan faktor-faktor perilaku seperti komitmen dari sumber daya yang terlibat, dukungan manajemen puncak, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Menurut Hahn, et al. (1992), salah satu metode untuk meningkatkan pengolahan informasi adalah meningkatkan tingkat keterlibatan anggota. Untuk keterlibatan anggota lebih tinggi dalam organisasi, salah satu alternatifnya adalah dengan meningkatkan komitmen organisasi mereka. Orang dengan komitmen yang lebih tinggi yang bersedia meluangkan waktu mereka untuk memproses informasi sesuai dengan deskripsi Schick et al. (1990). Streers (1977) menjelaskan bahwa komitmen organisasi dianggap mencerminkan kekuatan relatif dari identifikasi individu dan keterlibatan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasional menunjukkan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasikan keterlibatannya dalam suatu bagian organisasi (Mowday, et al., dalam Vandenberg, 1992). Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh

32

Trikonomika

Vol. 11, No. 1, Juni 2012

karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan. Berdasarkan berbagai definisi mengenai komitmen terhadap organisasi maka dapat disimpulkan bahwa komitmen terhadap organisasi merefleksikan tiga dimensi utama, yaitu komitmen dipandang merefleksikan orientasi afektif terhadap organisasi, pertimbangan kerugian jika meninggalkan organisasi, dan beban moral untuk terus berada dalam organisasi (Meyer dan Allen, 1997). Pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik (Sadjiarto, 2000). Dengan terciptanya pemerintahan yang bersih (good governance) meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan didukung oleh komitmen organisasi yang tinggi mulai dari penganggaran sampai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebagai suatu bentuk terlaksananya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka dibuat h�� ipotesis penelitian adalah �� sistem akuntansi keuangan daerah�� memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, jika didukung oleh komitmen organisasi.

METODE Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang terdiri dari descriptive survey dan explanatory survey dengan investigation type yang bersifat kausalitas, yaitu yang menunjukan arah hubungan antar variabel berdasarkan konstruksi model penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif dan verifikatif.


Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Variabel Sistem akuntansi Keuangan Daerah

Konsep dan Definisi Variabel Serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghaslkan informasi dalam bentuk laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah dengan mengelompokkan ke dalam kebijakan sistem akuntansi keuangan daerah, prosedur sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi. (Sistem Akuntansi dan Laporan SKPD USAID 2009)

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengukurannya dengan menggunakan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. PSAP kerangka Konseptual (2006, 32-37)

Komitmen Organisasi

Komitmen Organisasi (Organization Commitment) adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan sasaran organisasi. Pengukurannya meliputi: affective commitment, continuence commitment, normatif comitment. Natalie J Allen dan John P Meyer dalam Dunham, et al. (1994).

Sumber: IHPS BPK, 2011

Metode deskriptif adalah untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang sistem akuntansi keuangan daerah�� dan kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian verifikatif adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui satu pengujian hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu Bagian Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Pengamatan bersifat cross section di mana informasi atau dapat yang diperoleh adalah hasil pengumpulan data yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Untuk mengetahui jumlah SKPD di Pemkab Karawang, penulis mendapatkan informasi tersebut dari website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, di mana pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terdapat 27 SKPD dan 30 Kecamatan sebagai entitas akuntansi dan pelaporan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling di mana penulis menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang menjadi pertimbangan dalam penentuan sampel (Cooper dan Schindler, 2001). Dengan menggunakan kriteria tersebut yang dapat dijadikan sampel penelitian sebanyak 28 responden Bagian Akuntansi. Data dalam penelitian adalah data primer dengan mengunakan metode survei. �� Data Primer diperoleh

langgsung dari sumbernya dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang terkait dengan tujuan penelitian ini. �� Pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Skala Likert di mana jawaban diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) point Skala Likert (Sekaran, 2000). Alat analisis yang digunakan untuk pengujian data dalam penelitian ini membutuhkan alat analisis yang mampu menjelaskan pengaruh dari masingmasing variabel tersebut�� . Pengujian untuk hipotesis menggunakan regresi interaksi atau Moderated Regression Analysis (MRA) dan skala pengukuran dinaikkan menjadi interval dengan menggunakan MSI, dengan persamaan berikut: Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X1*X3 + ε di mana: Y : kualitas laporan keuangan X1 : SAKD X2 : komitmen organisasi α : intercept β1, β2, dan β3 : koefisien regresi ε : error

HASIL Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Uji validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel


33

Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas Batas tolerance value adalah 0.10 dan batas VIF adalah 10. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai VIF di bawah nilai 10 dan tolerance value di atas nilai 0.10, maka tidak terjadi multikolinearitas sehingga model reliabel sebagai dasar analisis. Tabel 3. Uji Multikolinearitas Model 1

Collinearity Statistics Tolerance

VIF

SAKD

.980

1.021

KOMITMEN ORGANIASI

.980

1.021

Dari hasil perhitungan pada Tabel 3. tersebut, didapat hasil tolerance value sebesar 0,980 dan nilai VIF sebesar 1,021. Dengan demikian, nilai VIF di bawah 10 dan tolerance value di atas 0,10, maka terjadi tidak terjadi multikolinearitas, sehingga model reliable sebagai dasar analisis. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance (kelompok yang sama) dari residual suatu pengamatan yang lain. Dari Gambar 1. terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

34

Trikonomika

Vol. 11, No. 1, Juni 2012

Scatterplot Dependent Variable: KUALITAS LAPORAN KEUANGAN Regression Standarized Residual

untuk degree of freedom (df) = n –2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Dengan demikian df untuk penelitian ini adalah n = 28 dan besarnya df dapat dihitung 28-2 = 26 dan α = 0,05 didapat r tabel = 0,374. Jika r hitung lebih besar dan bernilai positif dibandingkan dengan r tabel maka setiap pertanyaan dinyatakan valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nannaly, 1994 dalam Imam Ghozali, 2011).

3 2 1 0 –1 –2 –3 –2

–1

0

1

2

Regression Standarized Predicted Value Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Uji Normalitas Uji normalitas data dilakukan untuk menguji kenormalan distribusi data, di mana data yang normal atau terdistribusi secara normal akan memusat pada nilai rata-rata dan median. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar data terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Pengujian normalitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil analisis ini menurut Santoso (2002:74) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (asymptotic significance), yaitu: Jika probabilitas ≥�� 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari populasi adalah tidak normal Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogrov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas (asymptotic significance), adapun hipotesis pengujian adalah sebagai berikut: Hipotesis Nol (H0 ) : data terdistribusi secara normal Hipotesis Alternatif (Ha ) : data tidak terdistribusi secara normal Kriteria uji : jika nilai probabilitas (sig) ≥ α, maka H0 diterima jika nilai probabilitas (sig) < α, maka H0 ditolak


Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test SAKD N

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

KOMITMEN ORGANISASI

28

28

28

78.011649

28.061721

24.167486

19.9474380

8.1910932

7.9441670

Absolute

.181

.139

.159

Positive

.150

.138

.155

Negative

–.181

-.139

–.159

Kolmogorov-Smirnov Z

.957

.738

.843

Asymp. Sig. (2-tailed)

.319

.647

.476

Normal Parametersa,b

Mean Std. Deviation

Most Extreme Differences

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Dari Tabel 4. diperoleh nilai signifikansi (sig) untuk sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0.319 nilai ini lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima. Nilai signifikansi (sig) untuk kualitas laporan keuangan sebesar 0.647 nilai ini lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima. Nilai signifikansi (sig) untuk komitmen organisasi sebesar 0.476 nilai ini lebih besar dari 0.05, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga data pengamatan berdistribusi normal. Tabel 5. Hasil Korelasi dan Koefisien Determinasi SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Model 1

R .391a

R Square

Adjusted R Square

.153

.121

Std. Error of the Estimate 7.6811692

a. Predictors: (Constant), SAKD b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Besarnya kontribusi variabel SAKD (X1) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi (hasil pengkuadratan dari koefisien korelasi dikali 100%) atau R square. Dari Tabel 5. dapat terlihat adjusted R2 sebesar 0,121 atau 12,1% artinya, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh SAKD sebesar 12,1%, sedangkan sisanya 87,9% dijelaskan oleh faktorfaktor lain di luar model.

Tabel 6. Coefficients SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model

B

1 (Constant) SAKD

Std. Error

Beta

t

Sig.

15.523

5.961

2.604

.015

.161

.074

.391 2.169

.039

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Model regresi variabel SAKD signifikan hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk SAKD sebesar 0,039 (α < 0.05), sehingga dapat disimpulkan variabel SAKD mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Tabel 7. Hasil Korelasi dan Koefisien Determinasi SAKD (X1), Komitmen Organisasi (X2), Interaksi (X1*X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Model 1

R .544a

R Square

Adjusted R Square

.295

.207

Std. Error of the Estimate 7.2923077

a. Predictors: (Constant), SAKD*Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan


35

Besarnya kontribusi variabel SAKD (X1), komitmen organisasi (X2), interaksi (X1*X2) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi (hasil pengkuadratan dari koefisien korelasi dikali 100%) atau R square. Dari Tabel 7. dapat terlihat adjusted R2 sebesar 0,207 atau 20,7% artinya kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh SAKD, komitmen organisasi (X2), dan interaksi (X1*X2) sebesar 20,7%, sedangkan sisanya 79,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Tabel 8. ANOVA Sum of Squares

Model 1

Mean Square

df

Regression 535.272

3

178.424

Residual

1276.266

24

53.178

Total

1811.538

27

F 3.355

Sig. .036a

a. Predictors: (Constant), SAKD*Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Uji Anova atau F-test menghasilkan nilai F sebesar 3,355 dengan tingkat signifikansi 0.036, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksikan kualitas laporan keuangan atau dapat dikatakan bahwa SAKD, komitmen organisasi, dan interaksi (moderat) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel moderator (SAKD*Komitmen Organisasi) memberikan nilai koefisien regresi sebesar –0,016 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,141 (α > 0,05). Variabel moderator yang merupakan interaksi antara X1 dan X2 ternyata tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi bukan merupakan variabel moderating.

PEMBAHASAN Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terdiri dari kebijakan sistem akuntansi keuangan daerah, prosedur sistem akuntansi keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sistem teknologi informasi. Berdasarkan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) telah berjalan efektif.

36

Trikonomika

Vol. 11, No. 1, Juni 2012

Efektivitas pelaksanaan SAKD ini didukung oleh berbagai pedoman yang berbentuk peraturan seperti Permendagri No. 13 tahun 2006, peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, walaupun SAKD ini sudah didukung dengan berbagai aturan pemerintah disertai dengan petunjuk teknis, tetapi masih saja terdapat kelemahan dalam akuntansi dan pelaporannya. Hal ini sesuai dengan hasil temuan BPK atas LKPD Kabupaten Karawang yang menjadi kualitas laporan keuangannya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian/WDP. Kebijakan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagian besar sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pengakuan akuntansi, pengukuran akuntansi, dan penyajian akuntansi. Dalam pengakuan akuntansi pendapatan dan belanja, sudah menggunakan basis kas dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana, sesuai dengan pedoman pada Sistem Akuntansi Pemerintah. Akan tetapi dalam dalam pengukuran akuntansi, masih terdapat SKPD yang tidak sepenuhnya mengikuti pedoman pada SAP. Misalnya, pengukuran dari asset tetap, masih belum mampu mengidentifikasi biaya yang bisa dikapitalisasi dalam aset tetap, sedangkan pada penyajian akuntansi, kebijakan akuntansi pada CaLK yang dibuat tidak selalu disesuaikan dengan pedoman yang terdapat pada SAP, seperti mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti kesalahan manajemen terdahulu yang dikoreksi oleh manajemen baru. Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, setiap SKPD selalu membuat dokumen-dokumen seperti Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Tanda Setoran (STS), SKS maupun SKP dari transaksi keuangan kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah. Unit pembukuan dan unit perhitungan melakukan pembukuan langsung secara terkomputerisasi. Jika dari hasil verifikasi ditemukan ada ketidaksesuaian, maka akan dilakukan proses posting dan pencetakan kembali. Jika sudah sesuai dengan dokumen sumbernya akan dilakukan proses pembuatan dan pencetakan laporan pertanggungjawaban (LPJ). LPJ terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. LPJ akan dikirim ke kas daerah, kepala daerah, dan arsip.


Tabel 9. Coefficients SAKD (X1), Komitmen Organisasi (X2), Interaksi (X1*X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Unstandardized Coefficients Model 1

B

(Constant)

Std. Error

–26.292

23.415

.572

.269

KOMITMEN ORGANISASI

1.651

SAKD*Komitmen Organisasi

–.016

SAKD

Standardized Coefficients Beta

t

Sig.

–1.123

.273

1.392

2.125

.044

.916

1.602

1.803

.084

.011

–1.546

–1.522

.141

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Dalam hal prosedur sistem akuntansi keuangan daerah masih terdapat kelemahan dalam prosedur, misalnya ketidaklengkapan dari dokumen pendukung untuk melakukan pencatatan aset tetap. Terutama dokumen-dokumen penghapusan aset tetap seperti berita acara penghapusan hampir tidak ada, artinya mutasi barang tidak disertai dengan mutasi pencatatan nya, sehingga ketidaklengkapan dokumen tersebut akan mempengaruhi inventarisasi dan pencatatan aset tetap. Penempatan sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, pada bagian akuntansi masih belum disesuaikan dengan keahlian individual masing-masing. Apalagi untuk bagian akuntansi relatif sedikit SDM yang memiliki pendidikan bidang akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian, lamanya bekerja dapat menjadi salah satu pemicu SDM tersebut ditempatkan pada bagian akuntansi. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pembinaan dalam penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah secara berkala, sehingga berdasarkan pelatihan dan pengalaman, SDM tersebut dapat ditempatkan pada bagian akuntansi. Sistem teknologi informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sudah dapat memenuhi kebutuhan bagian akuntansi pada SKPD untuk mengolah data menjadi laporan keuangan. Program aplikasi akuntansi yang digunakan saat ini sudah dapat memenuhi kebutuhan pemakai dalam mengolah data keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan dukungan sistem akuntansi keuangan daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik, yaitu relevan, andal,

dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, hal ini didukung dengan opini atas LKPD yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mengalami peningkatan menjadi wajar dengan pengecualian. Berdasarkan observasi LKPD bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memenuhi karakteristik relevan yaitu telah memuat informasi yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu, memuat informasi yang dapat membantu memprediksi masa yang akan datang. Penyajian informasi telah dilaksanakan secara lengkap dan jelas, tetapi dalam hal ketepatan waktu masih belum sesuai dengan target yang ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memenuhi karakteristik laporan keuangan yang andal yaitu laporan keuangan telah memuat informasi yang disajikan secara jujur dan wajar, laporan keuangan dapat diuji oleh beberapa pihak dengan mendapatkan hasil yang tidak berbeda jauh, dan laporan keuangan bersifat netral. Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Karawang memenuhi karakteristik dapat dibandingkan yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan informasi dalam laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Karawang telah memenuhi karakteristik dapat dipahami yaitu pengguna dapat memahami seluruh informasi yang disajikan, dan bentuk serta istilah yang digunakan dalam laporan keuangan.


37

Proses pelaporan keuangan yang berkualitas tidak akan terselenggara tanpa adanya dukungan sistem dan perilaku dari anggota organisasi dalam hal ini pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Perilaku dari pegawai ditunjukkan dengan komitmen organisasi untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas. Pegawai bagian akuntansi pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dikategorikan cukup memiliki komitmen organisasi. Pegawai memiliki hubungan emosional terhadap organisasi ditandai dengan keterlibatan pegawai pada setiap kegiatan organisasi berdasarkan rasa memiliki dari pegawai terhadap organisasi, akan tetapi masih terbatasnya kreativitas dari pegawai untuk berperan aktif dalam menciptakan tanggung jawabnya. Pegawai dengan continuance commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi tersebut (Allen dan Meyer, 1997). Timbulnya suatu kesadaran yang cukup bahwa mereka akan akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Tidak sedikit kesadaran pegawai ini timbul karena alasan personal, berdasarkan pada pola kerja pegawai cenderung bersikap pasif terhadap kondisi yang tidak berjalan dengan baik. Normative commitment menggambar kan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi. Pegawai merasa dirinya harus berada dalam organisasi tersebut (Allen dan Meyer, 1997), hal ini akan mengakibatkan adanya suatu tekanan dalam melaksanakan tugasnya. Komitmen organisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dapat meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, tetapi berdasarkan hasil penelitian komitmen organisasi ini tidak berpengaruh signifikan apabila ditempatkan sebagai variabel moderasi. Komitmen organisasi merupakan variabel bebas yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasional sebagai sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya (Tuasikal, 2007). Menurut Aritonang dan Syarif (2009) komitmen organisasi yang tinggi berdampak pada keberhasilan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor

38

Trikonomika

Vol. 11, No. 1, Juni 2012

24 Tahun 2005 sehingga dapat meningkatkan kualitas keandalan laporan keuangan pemerintah.

KESIMPULAN Sistem akuntansi keuangan daerah yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang termasuk kategori efektif. Kebijakan akuntansi telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan prosedur sistem akuntansi telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah melakukan pembinaan atas sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya dan teknologi informasi telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensidimensi dari sistem akuntansi keuangan daerah telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan termasuk kategori baik. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah memenuhi karakteristik kualitastif dari sebuah informasi yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Temuan penelitian ini meng informasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Begitu pula dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah ini, memerlukan komitmen organisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas

DAFTAR PUSTAKA Badan Pemeriksa Keuangan. 2011. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011. Jakarta: BPK RI. Caldwell, David F. et al, 1990, Building Organizational Commitment: A Multi Firm Study. Journal of Occupational Psychology, 63: 245-61. Cavalluzzo, Ken S and Ittner, Christopher D. 2004. Implementing Performance Measurement Innovation: Evidance from Government. Accounting, Organization and Society, 29.


Fernando, J., Mulki, J. P., and Marshall, G.W. 2005. A Meta-Analysis of The Relationship Between Organizational Commitment and Salesperson Job Performance. Jounal of Business Research, (58): 705-714. Hahn, M., Lawson, R., and Lee, Y. G. 1992. The Effects of Time Pressure and Information Load on Decision Quality. Psychology and Marketing, 9 (5): 365-378. Halim, A. 2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (edisi ke-1). Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hall, James A. 2004. Accounting Information Systems. South-Western: Thomson. Jawad, A. Q. 1997. Successful Acquisition of IT System. �� UK: �� Cranfield University. Johnson, J. J., I. K. Khurana, and J. K. Reynolds. 2002. Audit-firm Tenure and The Quality of Financial Reports. Contemporary Accounting Research, (Winter): 637-660. Kravcuk, Robert S and Schack, Ronal W. 1996. Designing Effective Performance Measurement System Under the Government Performance and Result Act of 1993. Public Administration Review, 56 (4): 348-358. McClurg, L. N. 1999. Organizational Commitment in The Temporary Help Service Industry. Journal of Applied Management Studies, 5-26. Meyer, J. P and Allen, N. J. 1997. Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application. Journal of Vacation Behavior, 14: 24-27. Mowdey, R. T., R. M. Steers and L. W. Porter. 1979. The Measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behaviour, 14: 224-247. Nagy, A. L. 2005. Mandatory Audit Firm Turnover, Financial Reporting Quality, and Client Bargaining Power: The Case of Arhur Andersen. Accounting Horizons, 19 (2): 51-68.

Nugraheni, Subaweh. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis, 1 (13): 49-50. Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dad Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2 (2): 138-150. Schick, A .G., Gordon, L. A., and Haka, S. 1990. Information Overload: A Temporal Approach. Accounting, Organizations and Society, 15 (3): 199-220. Simanjuntak, Binsar H. 2005. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 1 (1). Solikin, Akhmad. 2006. Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2 (2). Trisnaningsih. 2003. Pengaruh Komitmen Terhadap Kepuasan Kerja Auditor: Motivasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur). Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, (6): 199-216. Tuasikal, A. 2007. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, 8 (1): 146-148. Xu, Hongjiang. 1999. Data Quality Issues for Accounting Information Systems Implementation: Systems, Stakeholders, and Organizational Factors. Journal of Technology Research, 1-10. Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Government dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap akuntabilitas Keuangan. Jurnal Trikonomika, 10 (1): 52-62.


39

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Recommend Documents