PENGARUH FAKTOR KEPERILAKUAN ORGANISASI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH ( Studi Kasus Instansi Pemerintah se- Kota Madiun)
SHOFFIYATUZ ZAHRO Universitas Muhammadiyah Surakarta
ABSTRAKSI
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh langsung faktor keperilakuan organisasional seperti Dukungan atasan, keselarasan tujuan dan pelatihan dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan Faktor Keperilakuan Organisasi sebagai Variabel Independen dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai Variabel Dependen. Sampel penelitian ini adalah pegawai negeri yang menjabat sebagai bendahara di instansi Pemerintah Kota Madiun. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Convenieance Samping Sampel yang digunakan sebanyak 16 instansi Pemerintah di Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana untuk analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dukungan atasan ,Kejelasan tujuan, dan Pelatihan mempengaruhi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Kata kunci : Faktor Keperilakuan Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
I.
PENDAHULUAN
1.
Latar belakang Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang powershare pada setiap level pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah. Distribusi kewenangan/kekuasaan, disesuaikan dengan kewenangan pusat dan daerah termasuk kewenangan keuangan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, diperlukan informasi akuntansi, yang salah satunya berupa laporan keuangan. Selain itu peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Paket peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut di atas diharapkan dapat
dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan good governance dan clean government Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, Pemerintah Daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi (Sri Dewi Wahyundaru 2001,dalam Lyna Latifah dan Arifin Sabeni 2007). 2.
Rumusan Masalah Perumusan dalam penelitian ini adalah : a. Apakah faktor organisasi seperti Dukungan atasan akan berpengaruh langsung meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah? b. Apakah faktor organisasi seperti kejelasan tujuan akan berpengaruh langsung meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah? c. Apakah faktor organisasi seperti pelatihan akan berpengaruh langsung meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah?
3.
Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh langsung faktor organisasional seperti Dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan dalam meningkatkan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
4.
Manfaat Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: a. Bagi para praktisi Akuntansi Sektor Publik, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengembangkan profesinya. b. Bagi pemerintah , mungkin dapat memadai bahan masukan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang saat itu ditetapkan. c. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menambah pangalaman dan ilmu lebih. d. Bagi pembaca, dapat menjadi sumber informasi dan bahan masukan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.
II. Telaah Teori A. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Menurut Siti Nurlela dan Rahmawati ( 2010) Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah buktibukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Output –nya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tahap-tahap dalam siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi, jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo, membuat laporan keuangan, jurnal penutupan, dan neraca setelah penutupan. Laporan Keuangan, sesuai dengan siklus akuntansi, setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian disusun laporan-laporan keuangan dengan mengambil data neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian maka dibuatlah: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam pasal 239 Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan mengacu pada SAP. Sistem akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan dan dapat dijadikan pedoman dalam menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan (general purposes financial statements), karena sistem akuntansi memberikan landasan tentang prosedur, teknik, dan metode yang layak untuk merekam segala peristiwa penting kegiatan pemerintah. Hasilnya terbukti bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan terdapat kinerja pemda terbukti, implementasi sistem akuntansi pemerintahan memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu diperlukan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baru untuk menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Daerah yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak 1981. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung
kebutuhan pemerintah
untuk menghasilkan
laporan
keuangan
yang
diperlukan saat ini. Sistem MAKUDA tersebut sudah tidak dapat lagi mendukung kebutuhan pemerintah
untuk menghasilkan
laporan
keuangan
yang
diperlukan saat ini. Adapun perbedaan prinsip-prinsip yang mendasar antara system yang lama dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( SAKD) yang baru , sebagaimana yang dimaksudkan dalam PP No 105/2000 adalah: Sistem lama (MAKUDA 1981) Sistem yg baru (PP.105/2000) Sistem lama (MAKUDA 1981) Sistem
pencatatan
single
Sistem yg baru (PP.105/2000) entry Sistem
(Pembukuan tunggal / tidak berpasangan)
untuk
pencatatan Double entry, dapat
menyusun
neraca
diperlukan adanya sistem pencatatan yang akurat (approriate recording) Dual budget (rutin dan pembangunan), Unified budget (anggaran terpadu), dokumen anggaran DIKDA dan DIPDA
tidak
mengenal
lagi
rutin
dan
pembangunan (DIKDA dan DIPDA) Incremental budget , didasarkan pada jenis Performance belanja dan lebih input oriented
budget
(berbasis
kinerja), dan lebih output oriented.
Laporan yang dihasilkan berupa laporan Laporan yang dihasilkan berupa perhitungan
anggaran
dan
perhitungan
nota laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan, neraca daerah dan laporan arus kas.
Pengakuan
belanja
dan
pendapatan Pengakuan belanja dan pendapatan
berdasarkan kas basis, artinya belanja & daerah pada dasarnya sama yaitu kas pendapatan daerah diakui pada saat kas basis,
tetapi
dikeluarkan dari/diterima di kas daerah. penyusunan Pengeluaran dilaporkan
belanja dalam
modal laporan
untuk
kepentingan
neraca
digunakan
hanya modified accrual basis.
Artinya
realisasi belanja modal atau investasi dicatat
anggaran, tidak dicatat sebagai aset tetap.
sebagai aset di neraca daerah melalui jurnal korolari : Debet : Aset Tetap Kredit : Ekuitas Dana
Sedangkan
pengeluaran kasnya dijurnal dalam laporan realisasi anggaran : Debet : Belanja Modal Kredit : Kas Daerah Anggaran berimbang dan dinamis, dengan Surplus/(defisit) anggaran, dengan struktur anggaran Pendapatan Daerah struktur anggaran : sama
dengan
Belanja
Daerah,
tidak Pendapatan Daerah : xxx
mengenal defisit atau surplus anggaran. Belanja Daerah
: xxx
Pinjaman yang diperoleh oleh daerah Surplus/(Defisit)
: (xxx)
dicatat sebagai penerimaan daerah, yang Pembiayaan
: xxx
seharusnya
merupakan
pembiayaan
yang
digunakan
menutup defisit anggaran.
sumber Pembiayaan
digunakan
untuk
untuk menutup defisit anggaran, seperti sumber dana dari pinjaman dan penjualan
aset
daerah/kekayaan
daerah yg dipisahkan. Tujuan Akuntansi Pemerintah Daerah, dalam (Arif, 2002 :5) adalah untuk memberikan informasi keuangan atas transaksi keuanga yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusan. Sedangkan Perubahan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah : Dalam Abdul (2002: 26) terdapat kerakteristik pelaksanaan pemerintahan yang baik yaitu : 1. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
dari
setiap
kegiatan
penyelenggara
kegiatan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat/rakyat
sebagai
pemegang
kekuasaan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 2. Keterbukaan dan Transparansi Merupakan suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik. 3. Ketaatan pada Hukum 4. Partisipasi masyarakat.
B. Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (Implementasi dan Kendalanya di Daerah)
Dalam hal ini sistem informasi dapat di artikan sebagai suatu sistem yang meliputi mendapatkan dan menerima data sebagai input, kemudian mengelola dan menerima data tersebut, serta menghasilkan informasi bagi mereka yang membutuhkan.Menurut Djunadi (1996) dalam Abdul Halim (2002) Sistem Informasi mempunyai siklus kegiatan sebagai berikut: 1. Analisis yaitu menganalisa masalah informasi yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi dan mengurangi kekurangan – kekurangan dalam siatem yang sedang berlaku untuk menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan.
2.
Perancangan (design), yaitu kegiatan menyusun sistem baru atau kegiatan mengubah sistem lama.
3.
Implementasi, yaitu penerapan sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama.
4.
Follow up, yaitu kegiatan mengawasi pelaksanaan sistem baru untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam sistem baru dan kemudian mengevaluasinya.
Teknologi informasi mempunyai lima fungsi : a. Mengumpulkan data b. Pengolahan data c. Pelaporan data d. Penyimpanan e. Pengiriman 1. Untuk kebutuhan Pemerintah Daerah itu sendiri. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah harus lebih ditekankan pada pencapaian visi dan misi dari daerah itu sendiri. Untuk menyediakan segala kebutuhan informasi kebutuhan informasi keuangan di daerah yang baik perlu dukungan perangkat computer dengan segala pendukungnya. Untuk mendukung manajemen pemerintah daerah ada 3 tahap yang biasa dipergunakan: a. Sistem pemrosesan transaksi Sistem ini dipergunakan untuk mendukung manajeman tingkat bawah, tugas pokok sistem ini untuk meningkatkan efisiensi di dalam pemrosesan data transaksi sehari-hari.
b. Sistem informasi Pengendalian Sistem ini bertujuan untuk membantu menajemen tingkat menengah agar dapat mengendalikan instansi atau organisasi mencapai sasaran yang sudah ditetapkan secara efektif. c. Sistem Informasi pengambilan keputusan Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu manajemen tingkat atas untuk pengambilan keputuasan yang bersifat strategis. 2. Untuk kebutuhan Pemerintahan yang lebih tinggi. Disamping untuk kebutuhan Daerah masing-masing SIKD diharapkan juga dapat memberikan data mengenai daerahnya kapada pemerintah pusat dengan cepat, akurat, dan up to date. Sehingga tugas pemerintah pusat sebagai pengendali akan lebih mudah menjalankannya. 3. Untuk kepentingan masyarakat umum sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dari tinjauan di atas maka daerah seharusnya sudah saatnya untuk mempersiapkan pelaksanaannya. Elemenelemen yang perlu di persiapkan daerah dalam hubungannya dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah ( SIKD) di antara lain : a. Perangkat keras b. Perangkat lunak c. Pelatihan tenaga operator komputer d. Pelatihan tenaga programmer e. Pelatihan tenaga analis program f. Pelatihan-pelatihan yang bersifat khusus misalnya dalam bidang internet dan lain-lain.
g. Lokakarya atau seminar Selain itu dalam pelaksanaan implementasi keuangan daerah tentu tidak terlepas dari beberapa permasalahan dan keterbatasan yang ada di daerah antara lain ( Abdul Halim : 2002 ): 1. Sumber daya manusia yang terbatas. Masih sedikitnya pegawai-pegawai yang mengetahui cara kerja komputer secara rinci, sehingga menyebabkan lebih seringnya pemborosan, misalnya sering memanggil teknisi komputer. 2. Standar akuntansi yang belum siap Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan di Daerah tidak lepas dari tansaksi keuangan yang kemudian diakuntansikan. Hal ini membutuhkan standar akuntansi yang jelas dari Pemerintah Pusat. Apakah memakai basis akrual atau kas. 3. Ego sector Pemanfaatan teknologi informasi kadang akan membuat kerja semakin efektif dan efisien, tetapi hal ini akan menciptakan beberapa sector dalam organisasi akan semakin berkurang pekerjaannya. Pekerjaan yang biasa dikerjakan secara manual akan tergantikan dengan mesin yang bekerja secara otomatis. Hal ini akan menyebabkan beberapa sektor untuk cenderung mempertahankan eksistensinya, meskipun dikerjakan secara manual. 4. Masih mahalnya teknologi informasi. Penggunaan terknologi informasi ( TI ) sampai sekarang masih tergolong mahal bagi beberapa daerah yang tidak mempunyai sumber dana yang cukup.
Belanja teknologi informasi ini tidak saja beli komputer tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menajemen teknologi computer yaitu : Perangkat lunak komputer (software), penyiapan sumber daya manusia (brainware), dan tentu saja biaya operasional dan maintenance yang cukup besar. Sedangkan Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat
tentang transparansi
dan
akuntabilitas dari lembaga sektor publik. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif, dan akuntabel.
Pengukuran
kegunaan
sistem
akuntansi
keuangan
daerah
berdasarkan item yang dikembangkan dengan memodifikasi instrumen yang digunakan oleh Chenhall (2004) dan disesuaikan dengan kegunaan sistem keuangan daerah. C. Faktor- Faktor Keperilakuan Organisasi Faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Faktor-faktor tersebut didefinisikan sebagai berikut menurut Chenhall (2004) dalam dalam Lyna Latifah dan Arifin Sabeni ( 2007). Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, selain itu dapat diartikan juga sebagai bantuan yang diberikan oleh pimpinan yang lebih tinggi kepada bawahan untuk mencapai suatu tujuan yang ingin di capai. Kejelasan Tujuan didefinisikan Suatu organisasi yang
berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauhmana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem selain itu dapat dijelaskan pula bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan melatih yang bertujuan menyediakan sarana bagi pengguna / peserta untuk dapat mengerti , menerima dan merasa nyaman dari perasaan tertekan atau khawatir dalam proses implementasi D. Hubungan antara factor keperilakuan organisasional dan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) Selain faktor teknis, beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa faktor keperilakuan organisasional seperti pelatihan, kejelasan tujuan serta dukungan atasan, berpengaruh positif terhadap implementasi suatu inovasi sistem maupun perubahan model akuntansi manajemen. Dalam Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan sistem karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Menurut Shield (1995) dalam Lyna Latifah dan Arifin Sabeni ( 2007) Dukungan atasan juga berpengaruh dalam mendukung suksesnya implementasi sistem baru selain itu dukungan atasan juga berpengaruh dalam mendukung suksesnya implementasi sistem baru. Menurut Shield (1995) dalam Lyna Latifah dan Arifin Sabeni (2007) berpendapat bahwa dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya
kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Menurut Shield (1995) dalam Lyna Latifah dan Arifin Sabeni (2007) berpendapat bahwa dukungan manajemen puncak (atasan) dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Manajer (atasan) dapat fokus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif, menurut shield (1995) dalam Lyna Latifah dan Arifin Sabeni (2007) berpendapat bahwa pelatihan dalam desain, implementasi dan penggunaan suatu inovasi seperti adanya sistem baru memberikan kesempatan bagi organisasi untuk dapat mengartikulasi hubungan antara implementasi sistem baru tersebut dengan tujuan organisasi Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembagalembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003, dalam Mardiasmo, 2006). Penelitian yang dilakukan Abdul Rohman (2009) tentang Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan kinerja pemerintah Daerah (survei pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah) penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan intern. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa implementasi sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah
dapat mempengaruhi atau memperlancar pelaksanaan serta Hasilnya terbukti bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintahan terdapat kinerja pemda terbukti, implementasi sistem akuntansi pemerintahan memberikan manfaat dan kemudahan .bagi pemda dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
III. Metode Penelitian A. Populasi , Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah se- Kota Madiun sebanyak 2097 . Sampel diambil dari Pegawai Negeri Sipil bagian keuangan atau bendahara pada instansi terkait. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Convenieance Samping. Convenience sampling adalah pengambilan sampling didasarkan atas ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya atau dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehandak perisetnya . Dengan kata lain sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat ( Jogiyanto, 2005: 46).
B. Devinisi Operasional dan Pengukuran Variabel 1. Variabel Dependen Variabel dependen sering disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya vaiabel bebas. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel Dependen adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .Skala yang digunakan adalah skala Likert lima point. 2. Variabel Independen Variabel Independen sering disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen ( terikat ).
Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen adalah faktor keperilakuan yang meliputi: a. Dukungan atasan b. Kejelasan Tujuan c. Pelatihan
C. Uji Instrumen 1. Uji Validitas Validitas menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi objek pengukuran yang dilakukan dengan instrumen penelitian tersebut. Jika suatu item pernyataan dinyatakan tidak valid, maka item pernyataan itu tidak dapat digunakan dalam uji-uji selanjutnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk (construct validity) yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item dengan skor total. Teknik korelasi yang digunakan adalah Pearson’s Correlation Product Moment untuk pengujian dua sisi yang terdapat pada program komputer SPSS 15.0 for Windows. Alasan digunakan teknik ini karena skor item yang digunakan bukan skor dikotomi 0 dan 1 seperti yang digunakan dalam teknik Point Biserial. Hasil uji korelasi tersebut bisa dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari r-tabel. ( Ghozali, 2006). 2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat ukur yang sama. Pengujian reliabilitas hanya memperhitungkan butir pertanyaan yang valid. Teknik uji reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas internal (internal conssitency reliability). Untuk mengukur konsistensi internal hanya digunakan sekali pengujian dengan menggunakan teknik Cronbach’s Alpha. Tingkat reliabilitas kuesioner diukur dengan reliabilitas Cronbach’s Alpha yang dipergunakan untuk kuesioner yang berbentuk angket. Suatu intrumen dapat disebut reliabel apabila memiliki Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 (Nunnally dalam Imam Ghozali, 2006: 42). D. Metode Analisis Data 1. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari populasi yang didistribusikan secara normal atau tidak. Uji ini dilakukan sebelum penerapan suatu rumus statistik untuk pengujian hipotesis. Pengujian normalitas ini dilakukan untuk menentukan statistik induktif yang seharusnya digunakan, apakah menggunakan statistik parametik atau statistik non-parametik. Apabila data berdistribusi normal, maka statistik induktif yang digunakan adalah statistik parametik. Sebaliknya, apabila data tidak terdistribusi normal, maka statistik
induktif yang digunakan adalah statistik non parametik-Uji normalitas yang digunakan adalah Uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini untuk mengetahui apakah nilai-nilai sampel yang diamati terdistribusi secara normal.
Kriteria
pengujian
yaitu
dengan
membandingkan
nilai
signifikansi atau nilai probabilitas (p) yang diperoleh dengan taraf signifikansi (= 0,05) yang telah ditentukan. Deteksi kenormalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Ghozali, 2006: 115): 1) Apabila nilai probabilitas p> (0,05), maka data dikatakan terdistribusi normal. 2) Apabila nilai probabilitas p< (0,05), maka data dikatakan tidak terdistribusi normal b. Uji Heteroskedastisitas Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah antar variabel independen mempunyai varian yang sam atau tidak. Suatu asumsi kritis model regresi linier klasik adalah bahwa antar variabel 34 independen mempunyai varian yang sama, yang merupakan suatu bilangan yang konstan. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka terjadi heteroskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan jika nilai probabilitas p> (0,05), maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini. c. Uji Multikolinieritas Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi berganda ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika
terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi berganda tersebut. Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada hubungan linier secara pasti atau mendekati pasti di antara variabel independen (Gujarati, 2001: 211). Variabel yang menyebabkan multikolinieritas adalah variabel memiliki nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1 atau memiliki nilai Varience Inflation Factor (VIF) mendekati 10 (Ghozali, 2006: 93). 2. Uji Hipotesis a. Analisis Regresi Ganda Analisis regresi linier berganda yang digunakan diformulasikan sebagai berikut (Sugiyono, 2009: 63): Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e SAKD = α + b1 DA + b2 KT + b3 P+ e Keterangan : Y = Variabel dependen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah α = Konstanta x1 = Variabel independen Dukungan Atasan x2 = Variabel independen Kejelasan Tujuan x3 = Variabel independen Pelatihan b1, b2, b3 ................................. = Koefisien regresi variabel independen b. Uji-t Uji-t digunakan untuk menguji validitas pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri. Langkah-langkah uji-t adalah sebagai berikut:
1) Menentukan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif H0 : ß1 = 0, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 2) Menentukan level of significance ( ), dimana = 5% (0,05) 3) Menentukan kriteria pengujian dengan pengujian dua sisi : Ho diterima bila : -t( /2, n-k) ≤ t -hitung ≤ t( /2, n-k) Ho ditolak bila: t-hitung > t( /2, n-k) atau t-hitung < -t( /2, n-k) 4) Menentukan t-hitung 5) Menarik kesimpulan : H0 diterima atau ditolak c. Uji Ketepatan Model Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen). Nilai F signifikan apabila Fhitung > Ftabel. Dalam penelitian ini uji F dilakukan dengan bantuan program SPSS. Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas (P) < 0,05 maka uji F signifikan dan Ho ditolak. 3. Uji Koefisien Determinasi (R2) Uji koefesien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar varian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Ryang digunakan dalam penelitian ini adalah Ryang mempertimbangkan jumlah variabel independen dalam suatu model atau disebut R yang telah disesuaikan (Adjusted-R ). Penelitian ini menggunakan Adjusted-Rkarena jika jumlah variabel independen yang diteliti lebih dari dua, lebih baik
digunakan adjusted-R2. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R 2 .Koefisien determinasi AdjustedRmenunjukkan persentase total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R2 menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. ( Ghozali, 2006:87)
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner Penelitian ini dilaksanakan di Kota Madiun dengan mengambil sampel pegawai negeri yang menjabat sebagai bendahara di instansi Pemerintah Kota Madiun.. Adapun daftar dinas yang diberikan kuesioner adalah sebagai berikut: Daftar Dinas di Pemerintah Kota Madiun yang Diberikan Kuesioner No
Kantor
Distribusi
Kuesioner
Kuesioner
Kembali
1
Kantor Lingkungan Hidup
3
2
2
Dinas Pendidikan
4
3
3
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Pariwisata
4
3
4
Dinas Kesehatan
2
2
5
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
2
2
6
Dinas Pertamanan dan Kebersihan
2
2
7
Dinas
2
2
Pemberdayaan
Masyarakat,
KB,
dan
Kesehatan Pangan 8
Badan Kepegawaian Daerah
3
3
9
Kantor Satpol PP
2
2
10
Kesbanglinmas
2
2
11
Dinas Pasar
2
2
12
Inspektorat
2
2
13
Kantor Catatan Sipil
2
2
14
Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah
4
3
(Bappeda) 15
Dinas Pekerjaan Umum
2
2
16
Kecamatan Taman
2
2
Jumlah kuesioner yang didistribusikan
40
36
% tingkat pengembalian kuesioner
90,0%
Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling yaitu pengambilan sampel terhadap responden yang mudah ditemui dan bersedia menjadi sampel. Selanjutnya didistribusikan kuesioner terhadap 40 orang pegawai. Dari sejumlah kuesioner yang dibagikan, kuesioner yang dikembalikan sebanyak 36 kuesioner (90%). Kemudian dari jumlah tersebut, seluruh kuesioner diisi secara lengkap, sehingga seluruhnya dapat digunakan dalam analisis data. Gambaran Umum Responden sebagian besar responden merupakan PNS di lingkungan pemerintah Kota Madiun yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 61,1%. Sedangkan 38,9% sisanya adalah pegawai perempuan, sebagian besar responden dan memiliki pendidikan terakhir Sarjana Sebanyak 75 % dan terendah selain itu pegawai sebagian besar berpendidikan setingkat Diploma sebanyak 8,3%. Hal ini berarti mayoritas PNS di lingkungan pemerintah Kota Madiun adalah berpendidikan Sarjana. responden sudah memiliki masa kerja antara 6 – 10 tahun yaitu sebanyak 50% dan terendah 42 adalah responden yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun yaitu sebanyak 11,1%.,selanjutnya sebagian besar responden memiliki jabatan Bendahara Penerimaan yaitu sebanyak 42 %, kemudian bagian Bendahara Pengeluaran sebanyak 15 %. 2. Pengujian Kualitas Data a. Uji Validitas Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan masing-masing item kuesioner, Teknik korelasi yang digunakan adalah korelasi product moment Pearson. Data diolah dengan bantuan program SPSS for Windows release 15.0 Hasil pengujian Validitas menunjukkan
bahwa semua item pernyataan valid karena nilai rproduct moment, diterima pada taraf signifikansi 5% atau lebih besar rtabel (0,329), jadi semua item pertanyaan berkorelasi dengan skor skor totalnya. Artinya semua item pernyataan adalah valid, kemudian untuk selanjutnya semua butir pernyataan ini dapat diikutsertakan dalam uji reliabilitas b. Uji Reliabilitas Pengujian Cronbach Alpha digunakan untuk menguji tingkat keandalan (reliability) dari masing-masing angket variabel. Apabila nilai Cronbach Alpha semakin mendekati 1 mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi pula konsistensi internal reliabilitasnya., dari penelitian tersebut data menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. 3. Uji Asumsi Model a. Pengujian Asumsi Klasik 1. Normalitas Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. dengan cara membandingkan pvalue dengan taraf signifikansi ( ) sebesar 0,05. Jika p-value > 0,05, maka data berdistribusi normal. Dari hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov, dapat diketahui bahwa p-value 0,214 dari unstandardized resdiual ternyata lebih besar dari α (p>0,05), sehingga keseluruhan data tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran data yang normal.
2. Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi di antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya, dilakukan dengan melihat besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang memiliki tolerance lebih dari 0,1 (>0,1) dan semua variabel bebas memiliki nilai VIF kurang dari 10 (<10). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi 3. Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi memiliki variansi yang sama (homoskedastisitas) dari residual satu ke pengamatan yang lain. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil perhitungan menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas, karena nilai t tabel sebesar 2,042 berada tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Jadi secara keseluruhan
dapat
disimpulkan
bahwa
heteroskedastisitas dalam penelitian. 4. Pengujian Hipotesis a. Analisis Regresi Berganda SAKD = α+ b1 DA + b2 KT + b3 P + e i Keterangan : Y : sistem akuntansi keuangan daerah : konstanta b1 …b5 : koefisien regresi variabel independen
tidak
ada
masalah
X1 : dukungan atasan X2 : kejelasan tujuan X3 : pelatihan ei : standart error Model persamaan regresi linier berganda yang dapat disusun adalah sebagai berikut: Y = 4,747 + 0,323 (X1) + 0,257 (X2) + 0,283 (X3) + ei Nilai konstanta adalah sebesar 4,747, artinya jika tidak ada pengaruh dari dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan, maka kegunaan sistem informasi hanya sebesar 4,747. Nilai koefisien b1 adalah sebesar 0,323 dengan signifikansi 0,002 (p<0,05), berarti dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah Nilai koefisien b2 adalah sebesar 0,257 dengan signifikansi 0,013 (p<0,05), berarti
kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap
kegunaansistem akuntansi keuangan daerah Nilai koefisien b3 adalah sebesar 0,283 dengan signifikansi 0,009 (p<0,05), berarti pelatihan berpengaruh positif terhadap kegunaan system akuntansi keuangan daerah. b. Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Dari pengujian yang telah dilaksanakan menghasilkan
nilai Adjusted R2 sebesar 0,749, Nilai koefisien determinasi bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 74,9% variasi dari kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variable dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Sedangkan 25,1% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model. c. Uji F Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi dari model regresi yang digunakan. Teknik yang digunakan adalah dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai F sebesar 35,779, sedangkan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan def= (3;32) adalah sebesar 2,92. Dikarenakan Fhitung lebih besar dari Ftabel (35,779 > 2,92) dengan nilai p-value sebesar 0,000 diterima pada taraf signifikansi 5%. Artinya model regresi sudah fix atau cocok, maka model pengaruh dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sudah cocok. d. Uji t (Uji Hipotesis) Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Variabel dukungan atasan memiliki nilai t = 3,363 lebih besar dari T tabel yaitu (3,363 > 2,042) dengan nilai p-value sebesar 0,002 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Nilai positif
menunjukkan adanya pengaruh positif. Artinya dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan H1 dinyatakan diterima. Variabel kejelasan tujuan memiliki nilai t = 2,645 lebih besar dari t tabel sebesar 2,042 yaitu 2,645 > 2,042 atau nilai p-value sebesar 0,013 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan H2 dinyatakan diterima Variabel pelatihan memiliki nilai t = 2,762 lebih besar dari t tabel sebesar 2,042 yaitu 2,762 > 2,042 atau nilai pvalue sebesar 0,009 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan H3 dinyatakan diterima. 5. Pembahasan a. Pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil analisis regresi memperoleh nilai koefisien b1 adalah sebesar 0,323 dengan nilai t = 3,363 terbukti signifikan dengan nilai p<0,05 dan H1 diterima. Artinya semakin tinggi tingkat dukungan atasan, maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah tingkat dukungan atasan, maka semakin kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin rendah. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis H1 dan
konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Cavaluzzo dan Ittner (2004), Latifah dan Sabeni (2007), dan Abdul Rohman (2009) yang membuktikan bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap suksesnya implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. b. Pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan tujuan berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil analisi regresi memperoleh nilai koefisien b2 adalah sebesar 0,257 dengan nilai t sebesar 2,645 terbukti signifikan dengan nilai p<0,05 dan H2 diterima. Artinya semakin jelas tujuan, maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin kurang jelas tujuan, maka semakin kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin berkurang. Kejelasan tujuan dapat menentukan suatu keberhasilan system karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, target yang jelas dan paham bagaimana mencapai tujuan, mereka dapat melaksanakan tugas dengan ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis H2 namun tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Cavaluzzo dan Ittner (2004), Latifah dan Sabeni (2007), dan Abdul Rohman (2009) yang membuktikan bahwa kejelasan tujuan tidak mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah c. Pengaruh pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh
positif terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil analisis regresi memperoleh nilai koefisien b3 adalah sebesar 0,283 dengan nilai t = 2,762 terbukti signifikan dengan nilai p<0,05 dan H3 diterima. Artinya semakin tinggi intensitas pelatihan, maka kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah intensitas pelatihan, maka semakin kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah akan semakin berkurang. Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis H3 namun tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Cavaluzzo dan Ittner (2004), Latifah dan Sabeni (2007), dan Abdul Rohman (2009) yang membuktikan bahwa pelatihan tidak mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah
V. KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari faktor organisasional yang diuji, factor keperilakuan organisasi yang meliputi Dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan mempengaruhi SAKD ( Sistem Akuntansi Keuangan Daerah). IMPLIKASI Penelitian ini mempunyai implikasi yang luas di masa yang akan datang, khususnya untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hubungan faktor perilaku dalam implementasi inovasi system. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada Pemerintah Daerah bahwa kesuksesan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis dan dana, namun faktor perilaku dari pengguna juga perlu diperhatikan. KETERBATASAN Dalam penelitian ini mengambil responden terbatas pada bagian keuangan saja di beberapa instansi di Kota Madiun, sehingga kemungkinan akan menghasilkan hasil yang berbeda,maka perlu diperluas di bagian-bagian yang lain dan intansi yang lebih banyak lagi SARAN Penelitian selanjutnya dapat menambah variiabel lain tidak terbatas pada faktor perilaku tapi juga faktor teknis dalam rangka implementasi SAKD perlu untuk diteliti dan untuk sample agar diperluas tidak hanya di Intansi saja.
DAFTAR PUSTAKA Abdul , 2003. “ Persepsi aparat Pemerintah Daerah Wilayah Surakarta terhadap penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( Studi Kasus aparat bidang keuangan daerah di eks Karesidenan Surakarta”. Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta : UMS Abdul Halim, 2002, “ Akuntansi dan pengendalian keuangan daerah “. Yogyakarta : Seri bunga rampai. Abdul Rohman, 2009, Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi,Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada Pemda di Jawa Tengah), Jurnal Akuntansi & Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Amrul, Sadat dan Ahyadi Syar’ie, 2005. Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Proses Pengembangan Kualitas Sistem SNA VIII Solo, 15 – 16 September 2005 Bastari, Imam,2007. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud reformasi manajemen keuangan daerah Jurnal Akuntansi & Bisnis. Anggota Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: BP UNDIP. Jogiyanto.2005.Metodologi Penelitian Bisnis.Yogyakarta: BPFE Latifah, Lyna dan Arifin Sabeni Faktor keperilakuan organisasi dalam implementasi Sistem Akuntansi Keuangan daerah , Simposium Nasional Akuntansi X 2007, Universitas Hasanuddin 26-28 Juli , Makasar Nirzawar. Tinjauan Umum terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP YKPN, 2001. Nurlela, Siti. Rahmawati, , Pengaruh faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Pemda
SUBOSUKOWONOSRATEN, Simposium Nasional Akuntansi XII 2010, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah.
tentang
Pedoman
Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rahman, Syaiful, Muhammad Nasir, dan Sri Handayani. 2007. Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kejelasan Peran, Pemberdayaan Psikologis Dan Kinerja Manajerial (Pendekatan Partial Least Square) Penelitian Terhadap Manajer Perusahaan Manufaktur Di Jawa Tengah). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 2007. AMKP-01 Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Suharsimi, Arikunto,2006.Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. PT .Rineka Cipta: Jakarta Suwardjono, 2006, Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah, Simposium Nasional Akuntansi XII 2009, Palembang
LAMPIRAN QUESIONER / PERTANYAAN (YANG HARUS DIISI RESPONDEN) PERTANYAAN KAREKTERISTIK RESPONDEN Berilah tanda centang (√) pada tempat jawaban yang tersedia , sesuai dengan pendapat Bapak/ Ibu / Saudara/ i yang di anggap paling tepat atau paling sesuai. Nama
: ..................................................... ( Responden berhak untuk tidak menyebutkan nama )
Umur
: 1. ( ) 20-25 Tahun
4. ( ) 36-40
Tahun
2. ( ) 26-30 Tahun
5. ( ) 41-45
Tahun
3. ( ) 31-35 Tahun
6.( ) > 45
Tahun
Jenis Kelamin : 1. ( ) Laki- Laki Pendidikan
: 1.( ) SMA
Masa kerja
: 1.( ) < 5 tahun
2. ( ) Perempuan
2.( ) Diploma
3.( ) Sarjana
3.( ) 10 tahun
5.( ) 20 tahun
4.( ) > 10 tahun
6.( )>20 tahun
5.( ) III A
9.( ) IV A
2. ( ) IIB
6. ( ) IIIB
10.( ) IV B
3. ( ) IIC
7. ( ) IIIC
11.( ) IV C
4. ( ) IID
8. ( ) III D
12. ( ) IV D
2.( ) > 5 tahun Jabatan/ golongan : 1. ( ) IIA
Petunjuk pengisisan : Berilah jawaban dengan memberi tanda centang ( ) untuk setiap pertanyaan berikut. Anda akan bersikap netral pada sejumlah pertanyaan yang bersifat kontroversial, akan tetapi usahakan memilih rating yang lebih menunjukkan perasaan anda. Keterangan : Angka 1 STS : Sangat Tidak Sesuai Angka 2 S : Sesuai Angka 3 N : Netral Angka 4 TS : Tidak sesuai Angka 5 SS : Sangat Sesuai
VARIABEL SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH No
1
URAIAN
Pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal selalu menggunakan bukti transaksi yang sah dilakukukan secara kroniologis.
2
Posting dari jurnal ke buku besar dilakukan secara periodic (berkala) ?
3
Laporan keuangan disusun oleh PPK- SKPD, Laporan berupa LRA, Neraca, CALK..
4
Paling lambat Laporan Realisasi Semester I diserahkan ke PPKD tidak lebih dari 10 hari setelah semester pertama
tahun anggaran
terakhir. 5
Laporan Keuangan mendorong SKPD untuk menggunakan Sumber Daya secara efisiensi dan efektif .
6
Prosedur antara keuangan
yang ada tidak
bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 serta Prosedur yang disusun Pejabat berwenang daerah/ perda. 7
Laporan Keuangan yang baik mencerminkan tatakelola pemerintahan yang baik .
8
Pengguna Anggaran ( PA) bertanggungjawab atas
pengguna
anggaran
melalui
laporan
keuangan yang disusun telah berdasarkan Permendagri
No.
13
tahun
Permendahri no.59 tahun 2007 .
2006
dan
STS
S
N
TS
SS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
VARIABEL DUKUNGAN ATASAN No
1
URAIAN
Atasan mendukung pada keputusan yang anda buat dalam pekerjaan.
2
Para pegawai patuh dan loyal kepada pimpinan.
3
Para pegawai selalu menekankan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan kualitas yang tingg
4
Para pegawai merasa bebas dan tidak takut untuk tidak menyetujui pendapat dan tindakan atasan.
5
Pimpinan menaruh kepercayaan kepada anda ?
6
Pimpinan
menyetujui pendapat dan inisiatif
anda. 7
Anda
diberikan
kebebasan
untuk
mendiskusikan berbagai masalah
dengan
atasan anda. 8
Atasan selalu memperhatikan problem yang anda hadapi.
9
Semua dukungan dari atasan diterima semua oleh pegawai.
10
Atasan memberi wewenang kepada anda untuk melakukan pekerjaan menurut cara anda.
STS
S
N
TS
SS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
VARIABEL KEJELASAN TUJUAN No
1
URAIAN
Tugas-tugas
yang
diberikan
telah
disederhanakan sehingga setiap pegawai dapat mengerjakannya 2
Tujuan setiap pekerjaan yang anda kerjakan didefinisikan dengan jelas.
3
Tujuan organisasi diberikan dengan jelas oleh pimpinan .
4
Anda telah mengetahui bahwa pekerjaan anda berkaitan dengan tujuan kelompok/ organisasi.
5
Pencapaian tujuan
dari setiap tugas
selalu
ditekan pada lembaga anda 6
Tingkat sasaran prestasi yang ingin dicapai oleh organisasi sangat tinggi
STS
S
N
TS
SS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
VARIABEL PELATIHAN No
URAIAN
1
Cara-cara kerja spesifik telah dijelaskan.
2
Apakah berbagai
bidang ketrampilan kerja
dipunyai pimpinan ? 3
Melaksanakan bagus
pekerjaan dengan kualitas
membuat
saya
merasa
dapat
mengembangkan kemampuan saya. 4
Kontribusi anda kepada lembaga mendapat tanggapan yang menyenangkan.
5
Pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan pekerjaan telah diberikan cukup banyak jenis pelatihan.
6
Fasilitas pelatihan yang diberikan sangat bagus.
7.
Jenis Pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan pekerjaan.
8.
Yang dikirim dalam pelatihan adalah mereka yang bekerja sesuai dengan bidangnya.
9.
Setiap ada penerapan sistem
baru selalu
diberikan pelatihan terlebih dahulu. Sumber : ( Lyna Latifah dan Arifin Sabeni, 2007 )
STS
S
N
TS
SS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
