SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

BUKU 1 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kebijakan Umum Bagan Perkiraan Standar Jurnal Standar

Pokja IV Evaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah

Tim Evaluasi Dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah KMK: 355/KMK.07/2001

BUKU 1 - SAKD

KATA PENGANTAR Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang terdiri dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Nota Perhitungan Anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2001 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan daerah yang bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dipandang perlu untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor 355/KMK.07/2001 telah membentuk Tim Evaluasi dan Pemantapan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang terdiri dari berbagai Kelompok Kerja (Pokja) diantaranya Pokja Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah. Salah satu wujud nyata hasil dari Pokja Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah tersebut adalah pembuatan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang terdiri dari lima buku yaitu: Buku 1 mengenai Kebijakan Umum, Bagan Akun, dan Jurnal Standar, Buku 2 mengenai Pos-Pos Neraca, Buku 3 mengenai Pos-Pos Perhitungan Anggaran, Buku 4 mengenai Prosedur Akuntansi (Bagan Arus Dokumen) dan Buku 5 mengenai Simulasi SAKD. Pedoman SAKD Edisi 2 ini berupaya mengakomodasi masukan dari stakeholders setelah adanya edisi 1 Oktober 2001. Perubahan antara lain dilakukan terhadap akuntansi pos Ekuitas Dana Pedoman SAKD ini diharapkan akan membantu penerapan SAKD sehingga untuk waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah daerah telah mampu menghasilkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan. Penerapan SAKD menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara terus menerus dari instansi yang berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari kepemerintahan yang baik (good governance) dapat menjadi kenyataan. Jakarta, 9 Januari 2002 TIM PENYUSUN Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

i

Buku 1 – Daftar Isi

Daftar Isi

Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan BAB I LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 1. Format Laporan Perhitungan APBD Propinsi 2. Format Laporan Neraca Propinsi 3. Format Laporan Arus Kas Propinsi 4. Format Laporan Perhtiungan APBD Kab/Kota 5. Format Laporan Neraca Kabupaten/Kota 6. Format Laporan Arus Kas Kabupaten/Kota BAB II

Halaman I ii 1-3 4 – 10 5 6 7 8 9 10

KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH A. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah B. Dasar hukum C. Asumsi Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah D. Ciri Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah E. Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah F. Klasifikasi dan Kode Perkiraan Akuntansi G. Penyusunan Laporan Keuangan H. Penyajian Laporan Perhitungan Anggaran

11-16

BAB III

BAGAN PERKIRAAN STANDAR

17-50

BAB IV

JURNAL STANDAR

51-81

11 11 12 12 13 14 15 16

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

ii

Buku 1 SAKD - Pendahuluan

PENDAHULUAN A. DASAR KEBUTUHAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem kehidupan negara. Selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan good governance yang terbebas dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, penciptaan sistem pemerintahan yang lebih berimbang di antara eksekutif, judikatif, dan legislatif. Partisipasi itu mewujud dalam tuntutan akan Akuntabilitas Publik dan Otonomi Daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah 2 (dua) undang-undang yang berupaya mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas. Sebagai penjabaran otonomi tersebut di bidang administrasi keuangan daerah, berbagai peraturan perundangan yang lebih operasional pun telah dikeluarkan. Beberapa peraturan yang relevan disebut di sini adalah sebagai berikut: - Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah, - Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Arti penting akuntabilitas dalam good governance ini tampaknya sudah sangat disadari sebagaimana terlihat dari aturan yang dituangkan dalam peraturan pemerintah tersebut diatas. Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah pun tampaknya menjadi sangat strategis, lebih-lebih karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah semakin sadar akan hak konstitusionalnya. Akan tetapi, penyajian Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah yang antara lain berisikan Neraca, Laporan Perhitungan Anggaran dan Laporan Arus Kas masih sangat sulit disusun.

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

1


Permasalahan di atas sebenarnya bukan politis. Bahkan sebagian besar adalah berasal dari permasalahan teoritis, sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Masalah teoritis, sistem dan prosedur ini muncul sebagai konsekuensi logis dari implikasi progresivitas pembaharuan yang dituntut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Pembaruan-pembaruan tersebut, pada dasarnya menyangkut hal-hal sebagai berikut: - Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, proses penyusunan anggaran, perubahan format dan administrasi pelaksanaannya, serta penerapan standar akuntansi; - Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalam memanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaan dana pinjaman, dan pembelanjaan defisit, dan - Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam perhitungannya. Kata kunci dari seluruh pembaharuan di atas adalah Kinerja. Dan ini memang secara khusus ditegaskan dalam pasal 8 dan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, yang mengatur bahwa APBD disusun berdasarkan kinerja yang tolok ukurnya perlu dikembangkan sehingga dapat dievaluasi atau diukur. Perangkat perundang-undangan otonomi daerah sesungguhnya sudah pula melengkapi manajemen pemerintahan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis. Setiap daerah wajib menetapkan Rencana Strategis dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Rencana strategis ini beserta dokumen perencanaan daerah lainnya memerlukan pengesahan oleh DPRD. B. TUJUAN PENYUSUNAN Permasalahan yang telah diuraikan di atas memberikan keyakinan bahwa suatu penyusunan pedoman akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan. Hal tersebut semakin relevan mengingat adanya batas waktu bagi pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berisikan laporan keuangan sudah semakin mendesak.


2


Berdasarkan kebutuhan tersebut, pedoman akuntansi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: - Menyediakan bagi pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku dewasa ini, terutama dengan diberlakukannya otonomi daerah yang baru. - Menyediakan bagi pemerintah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya Pedoman ini memerlukan penyempurnaan secara terus menerus sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik. C. SISTEMATIKA PEDOMAN Pedoman Sistem Akuntansi sistematika sebagai berikut:

Keuangan

Daerah

ini

disusun

dengan

BUKU 1 Pendahuluan BAB I. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BAB II. Kebijakan Umum BAB III. Bagan Perkiraan Standar BAB IV. Jurnal Standar BUKU 2 POS POS NERACA BAB I. Pedoman Akuntansi Aset Lancar BAB II. Pedoman Akuntansi Investasi Permanen BAB III. Pedoman Akuntansi Aktiva Tetap BAB IV. Pedoman Akuntansi Aktiva Lainnya BAB V. Pedoman Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek BAB VI. Pedoman Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang BAB VII. Pedoman Akuntansi Ekuitas Dana BUKU 3 POS POS PERHITUNGAN ANGGARAN BAB I. Pedoman Akuntansi APBD BAB II. Pedoman Akuntansi Pendapatan BAB III. Pedoman Akuntansi Belanja BAB IV. Pedoman Akuntansi Bagi Hasil Ke Kab/Kota/Desa BAB V. Pedoman Akuntansi Dana Cadangan BAB VI. Pedoman Akuntansi Pembiayaan BAB VII. Akuntansi Transaksi Non Anggaran BUKU 4 PROSEDUR AKUNTANSI BUKU 5 SIMULASI SAKD


3

Bab I – Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

BAB I LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Format Laporan Keuangan : Pemerintah Propinsi : LAPORAN PERHITUNGAN APBD PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NERACA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI

Pemerintah Kabupaten/Kota : LAPORAN PERHITUNGAN APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA NERACA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK355/KMK.07/2001)

4

LAPORAN PERHITUNGAN APBD PEMERINTAH DAERAH PROPINSI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X0 APBD No

URAIAN

20X0

Anggaran Realisasi (Rp.) (Rp.)

(%)

1 PENDAPATAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6) PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTP Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Lain lain Pendapatan Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah (16+17+18) TOTAL PENDAPATAN(7+14+19)

xxx xxx xxx xxx xxxx


xx xx xx xx xx

xxx xxx xxx xxx xxx xxxx


xx xx xx xx xx xx

xxx xxx xxx xxx xxxxx

xxx xxx xxx xxx xxxxx

xx xx xx xx xx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx


xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xxx xxx xxxx xxx xxx

xxx xxx xxxx xxx xxxx

xx xx xx xx xx

39 BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB. / KOTA 40 Bagi Hasil Pajak ke Kab. / Kota 41 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten / Kota 42 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota 43 TOTAL BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB. / KOTA (40+41+42)

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxxx

xx xx xx xx

44 DANA CADANGAN 45 Pembentukan Dana Cadangan 46 Pencairan Dana Cadangan 47 DANA CADANGAN NETTO (45-46)

xxx xxx xxx

xxx xxx xxxx

xx xx xx

48 SURPLUS/DEFISIT (20-48-43-47)

xxx

xxx

xx







21 BELANJA 22 Belanja Operasi 23 Belanja Pegawai 24 Belanja Barang dan Jasa 25 Belanja Pemeliharaan 26 Belanja Perjalanan Dinas 27 Belanja Pinjaman 28 Belanja Subsidi 29 Belanja Hibah 30 Belanja Bantuan Sosial 31 Belanja Operasi Lainnya 32 Total Belanja Operasi (23+24+25+26+27+28+29+30+31) 33 Belanja Modal 34 Belanja Aset Tetap 35 Belanja Aset Lainnya 36 Total Belanja Modal (34+35) 37 Belanja Tak Tersangka 38 TOTAL BELANJA (32+36+37)

49 PEMBIAYAAN 50 Penerimaan 51 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 52 Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan 53 Penjualan Investasi Lainnya 54 Pinjaman Luar Negeri 55 Pinjaman dari Pemerintah Pusat 56 Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 57 Pinjaman dari BUMN / BUMD 58 Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan 59 Pinjaman Dalam negeri Lainnya 60 Total Penerimaan (51+52+53+54+55+56+57+58+59) 61 Pengeluaran 62 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 63 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 64 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah daerah Otonom 65 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada BUMN / BUMD 66 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Dalam Negeri lainnya 67 Penyertaan Modal Pemerintah 68 Pengeluaran Investasi Permanen 69 Pemberian Pinjaman Jangka Panjang 70 Total Pengeluaran (62+63+64+65+66+67+68+69+70) 71 PEMBIAYAAN NETTO(60-70)

NERACA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) No. 20X1 20X0 Uraian 1 ASET 2 ASET LANCAR 3 Kas di Kas Daerah XXX XXX 4 Kas di Pemegang Kas XXX XXX 5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX 6 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/D & Lembaga Internasional XXX XXX 7 Bagian Lancar TGR XXX XXX 8 Piutang Pajak XXX XXX 9 Piutang Lain-lain XXX XXX 10 Persediaan XXX XXX 11 Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+10) XXX XXX 12 INVESTASI PERMANEN 13 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX 14 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom XXX XXX 15 Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan XXX XXX 16 Investasi Permanen Lainnya XXX XXX 17 Jumlah Investasi Permanen (13+14+15+16) XXX XXX 18 ASET TETAP 19 Tanah XXX XXX 20 Peralatan dan Mesin XXX XXX 21 Gedung dan Bangunan XXX XXX 22 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX 23 Aset Tetap Lainnya XXX XXX 24 Konstruksi dalam pengerjaan 25 Jumlah Aset Tetap (19+20+21+22+23+24) XXX XXX 26 ASET LAINNYA 27 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX 28 Built Operating Transfer XXX XXX 29 Dana Cadangan XXX XXX 30 Lain-lain Aset XXX XXX 31 Jumlah set Lainnya (27 + 28 + 29 + 30) XXX XXX 32 TOTAL ASET (11+17+25+31) XXXX XXXX 33 HUTANG 34 HUTANG JANGKA PENDEK 35 Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang XXX XXX 36 Hutang PFK XXX XXX 37 Jumlah Hutang Jangka Pendek (35+36) XXX XXX 38 HUTANG JANGKA PANJANG 39 Hutang Luar Negeri XXX XXX 40 Hutang kepada Pemerintah Pusat XXX XXX 41 Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya XXX XXX 42 Hutang kepada BUMN / BUMD XXX XXX 43 Hutang kepada Bank / Lembaga Keuangan XXX XXX 44 Hutang Dalam Negeri Lainnya XXX XXX 45 Hutang Bunga XXX XXX 46 Jumlah Hutang Jangka Panjang (39+40+41+42+43+44+45) XXX XXX 47 TOTAL HUTANG (37+46) XXX XXX 48 XXXX XXXX NET ASET (32 - 47) 49 EKUITAS DANA 50 Ekuitas Dana Lancar SiLPA Tahun Pelaporan XXX XXX 51 Akumulasi SiLPA XXX XXX 52 Cadangan Piutang XXX XXX 53 Cadangan Persediaan XXX XXX 54 Dana Yang Harus Disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Pend (XXX) (XXX) 55 Total Ekuitas Dana Lancar XXX XXX 56 Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan 57 Diinvestasikan dalam Investasi Permanen XXX XXX 58 Diinvestasikan dalam Aset Tetap XXX XXX 59 Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain XXX XXX 60 Dana Yang Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang (XXX) (XXX) 61 Total Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan XXX XXX 62 Ekuitas Dana Yang Dicadangkan 63 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan XXX XXX 64 Total Ekuitas Dana Yang Dicadangkan XXX XXX 65 XXXX XXXX NET EKUITAS DANA (50+51+52)

6

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 (Dalam rupiah)

Uraian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

20X1

20X0

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX


XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXXX

XXXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX

XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Bag. Laba dan BUMD dan Investasi Lainnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Asli Daerah (4+5+6+7) PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT Pendapatan Bagian Daerah PBB dan BPHTB Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Total Pendapatan Dana Perimbangan (10+11+12+13+14) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Lain-lain Pendapatan Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (17+18+19)

Total Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Belanja Belanja Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Pemeliharaan Perjalanan Dinas

Belanja Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya Belanja Tak Tersangka Bagi Hasil Pajak ke Kab. / Kota Bagi Hasil Retribusi ke Kab. / Kota Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota

Total Arus Keluar Kas (23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35) Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari

Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya

Arus Masuk Kas Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya Total Arus Masuk Kas (40+41)

Arus Keluar Kas Pembelian Aset Tetap Pembelian Aset Lainnya Total Arus Keluar Kas (44+45) Arus Kas Bersih dari Transaksi Aset Tetap dan Aset Lainnya (42-46)

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Penerimaan Total

Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan Kembali Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/ Daerah Otonom Lainnya Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Pinjaman Dalam negeri Lainnya Pinjaman Luar Negeri Arus Masuk Kas (50+51+52+53+%4+55)

Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah daerah Otonom Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pemberian Pinjaman kepada BUMN/D/Pem. Pusat / daerah Otonom Lainnya Total Arus Keluar Kas (58+59+60+61+62+63)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (56-64) Arus Kas dari Aktivitas Non-Anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan PFK Arus Keluar Kas Pengeluaran PFK Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-Anggaran (68-70) Kenaikan/Penurunan Kas (37+47+65+71) Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas (72+73)

LAPORAN PERHITUNGAN APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

200X APBD

No

1

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Asli Daerah (3+4+5+6) PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Total Dana Perimbangan (9+10+11+12+13)

15 16 17

PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROPINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

19 20 21 22 23

(%)

(Rp.)

(Rp.)



xx xx xx xx xx



xx xx xx xx xx xx

xxxx xxx xxx

xxxx xxx xxx

xx xx xx

xxxx

xxxx

xx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xx xx xx xx

xxxxx

xxxxx

xx




xxx xxx xxxx xxx

xxx xxx xxxx xxx

xx xx xx xx

xxx

xxxx

xx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xx xx xx

xxx

xxxx

xx

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

PENDAPATAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

18

200X

Realisas i Anggaran

URAIAN

Total Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi ( 16+17) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Lain lain Pendapatan Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (20+21+22)

24

TOTAL PENDAPATAN (7+14+18+23)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya Total Belanja Operasi (27+28+29+30+31+32+33+34+35) Belanja Modal Belanja Aset Tetap Belanja Aset Lainnya Total Belanja Modal (38+39) Belanja Tak Tersangka

42

TOTAL BELANJA

43 44 45 46

BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke

47

TOTAL BAGI HASIL PENDAPATAN KE

48 49 50

DANA CADANGAN Pembentukan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan

51

DANA CADANGAN NETTO (49-50)

xxx

xxxx

xx

52

SURPLUS/DEFISIT (24-42-47-51)

xxx

xxx

xx

53

PEMBIAYAAN xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx



xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xx xx xx xx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xx xx xx xx

xxxx

xxxx

xx

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

(36+40+41)

Desa

DESA (44+45+46)

Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan Penjualan Investasi Lainnya Pinjaman Luar Negeri Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Pinjaman dari BUMN / BUMD Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Total Penerimaan (55+56+57+58+59+60+61+62+63) Pengeluaran Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah daerah Otonom Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman kepada BUMN / BUMD Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank / Lembaga Keuangan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Pemberian Pinjaman Jangka Panjang Total Pengeluaran (66+67+68+69+70+71+72+73) PEMBIAYAAN NETTO(52-74)

NERACA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 Uraian

No. 1 ASET 2 ASET LANCAR 3 Kas di Kas Daerah 4 Kas di Pemegang Kas 5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 6 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/Daerah Otonom & Lbg. Interna 7 Bagian Lancar TGR 8 Piutang Pajak 9 Piutang Lain-lain 10 Persediaan 11 Jumlah Aset Lancar (3+4+5+6+7+8+9+10) 12 INVESTASI PERMANEN 13 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 14 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom & Lbg. Internasional 15 Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan 16 Investasi Permanen Lainnya 17 Jumlah Investasi Permanen (13+14+15+16) 18 ASET TETAP 19 Tanah 20 Peralatan dan Mesin 21 Gedung dan Bangunan 22 Jalan, Irigasi dan Jaringan 23 Aset Tetap Lainnya 24 Konstruksi dalam pengerjaan 25 Jumlah Aset Tetap (19+20+21+22+23+24) 26 ASET LAINNYA 27 Tagihan Penjualan Angsuran 28 Built Operating Transfer 29 Dana Cadangan 30 Lain-lain Aset 31 Jumlah Aset Lainnya (27+28+29+30) 32 TOTAL ASET (11+17+24+31) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

HUTANG HUTANG JANGKA PENDEK Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Hutang PFK Jumlah Hutang Jangka Pendek (35+36) HUTANG JANGKA PANJANG Hutang Luar Negeri Hutang kepada Pemerintah Pusat Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Hutang kepada BUMN / BUMD Hutang kepada Bank / Lembaga Keuangan Hutang Dalam Negeri Lainnya Hutang Bunga Jumlah Hutang Jangka Panjang (39+40+41+42+43+44+45) TOTAL HUTANG (37+46) NET ASET (32 - 47)

49 EKUITAS DANA 50 Ekuitas Dana Lancar Akumulasi SiLPA Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana Yang Harus Disediakan utk Pembayaran Hutang Jangka Pendek Total Ekuitas Dana Lancar 51 Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan Diinvestasikan dalam Investasi Permanen Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain Dana Yang Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang Total Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan 52 Ekuitas Dana Yang Dicadangkan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Total Ekuitas Dana Yang Dicadangkan 53 NET EKUITAS DANA (50+51+52)

20X1

20X0

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX


XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX

XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXXX

XXX XXX XXXX

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 No. Uraian 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 Arus Masuk Kas 3 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4 Pendapatan Pajak Daerah 5 Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya 6 7 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 8 Total Pendapatan Asli Daerah (4+5+6+7) 9 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT 10 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB 11 Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan 12 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Total Pendapatan Dana Perimbangan (10+11+12+13+14) 16 PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROPINSI 17 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 18 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 19 Total Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi (17+18) 20 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 21 Pendapatan Hibah 22 Pendapatan Dana Darurat 23 Lain lain Pendapatan 24 Total Lain-lain Pendapatan yang Sah (21+22+23) 25 Total Arus Masuk Kas (8+15+19+24)

20X1

(Dalam rupiah) 20X0

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX



XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

52 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 53 Arus Masuk Kas 54 Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan 55 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/D/Pem. Pusat/Daerah Otonom Lainnya 56 Penerimaan Pinjaman dari BUMN / BUMD 57 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat 58 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan 59 60 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 61 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 62 Total Arus Masuk Kas (54+55+56+57+58+59+60+61)



63 Arus Keluar Kas 64 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 65 Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD 66 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank / Lembaga Keuangan 67 68 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 69 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Pemberian Pinjaman Jangka Panjang 70 71 Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 72 Total Arus Keluar Kas (63+64+65+66+67+68+69+70+71) 73 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (62-72)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX

XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

26 Arus Keluar Kas 27 Belanja Pegawai 28 Belanja Barang dan Jasa 29 Belanja Pemeliharaan 30 Belanja Perjalanan Dinas 31 Belanja Pinjaman 32 Belanja Subsidi 33 Belanja Hibah 34 Belanja Bantuan Sosial 35 Belanja Operasi Lainnya 36 Belanja Tak Tersangka 37 Bagi Hasil Pajak ke Desa 38 Bagi Hasil Retribusi ke Desa 39 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa 40 Total Arus Keluar Kas (27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39) 41 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (25-40) 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

74 75 76 77 78 79 80 81 82

Arus Kas dari Transaksi Aset Tetap dan Aset lainnya Arus Masuk Kas Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya Total Arus Masuk Kas (44+45) Arus Keluar Kas Pembelian Aset Tetap Pembeliaan Aset Lainnya Total Arus Keluar Kas (48+49) Arus Kas Bersih Dari Transaksi Aset Tetap dan Aset lainnya (46-50)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN Arus Masuk Kas Penerimaan PFK Arus Keluar Kas Pengeluaran PFK Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-Anggaran (75-77) Kenaikan/Penurunan Kas (41+51+73+79) Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas (80+81)

Bab II Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH A. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah: a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik; b. Manajerial Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. c. Transparansi Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksitransaksi keuangan pemerintah. Laporan pertanggungjawaban untuk tujuan umum, terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas dan nota perhitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan keuangan dapat dikembangkan untuk tujuan khusus. B. Dasar Hukum Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara; b. Indische Comptabiliteitswet (ICW) / Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (UUPI); c. Undang-undang APBN; d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah; e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah; Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

11


f. Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pelaksanaan APBN; g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. C. Asumsi Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah Dasar Kas Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Umum Negara/Kas Daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Kas Daerah. Azas Universalitas Semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Azas Bruto Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Dana Umum Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggung jawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah, termasuk aset, hutang, dan ekuitas dana. Dana Umum yang dimaksud disini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dipertanggungjawabkan sebagai dana khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Dana Umum. D. Ciri Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

12


Akuntansi keuangan pemerintah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan akuntansi komersial, yaitu : a. Tidak bertujuan untuk mengukur laba Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus memberikan informasi keuangan mengenai sumbersumber yang digunakan untuk pelayanan dan dari mana sumber-sumber tersebut diperoleh; b. Tidak ada kepentingan pemilik Pemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan. Bila aset melebihi hutang, maka kelebihan tersebut tidak dapat dibagikan kepada rakyat sebagaimana layaknya badan usaha komersial yang membagikan dividen pada akhir tahun buku; c. Adanya akuntansi anggaran Akuntansi anggaran mencakup akuntansi atas estimasi pendapatan, apropriasi, estimasi pendapatan yang dialokasikan, otorisasi kredit anggaran (allotment) serta realisasi pendapatan dan belanja untuk pembuatan laporan yang menunjukkan / membuktikan ketaatan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran (allotment) dan peraturan-peraturan pelaksanaan anggaran yang berlaku. E. Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah Untuk memastikan prosedur penuntasan akuntabilitas (accountability discharge), perlu ditetapkan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan. Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas : a. Pemerintah Daerah secara keseluruhan b. DPRD, Pemerintah Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota, Dinas pemerintah tingkat propinsi/kabupaten/kota dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

13


suatu fungsi. Dalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah. F. Klasifikasi dan Kode Perkiraan Akuntansi Bagan perkiraan standar dan kode perkiraan mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Dengan adanya standarisasi perkiraan berikut kodenya memungkinkan perlakuan akuntansi yang seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan berarti bahwa daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka dalam era otonomipun tetap diperlukan informasi keuangan per wilayah ataupun secara nasional untuk analisa fiskal maupun ekonomi makro. Konsekuensi dari tuntutan kebutuhan tersebut adalah diperlukannya harmonisasi praktik akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diatur melalui bagan perkiraan standar yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem akuntansinya. Di samping untuk memfasilitasi pengkonsolidasian kinerja keuangan per pemerintah daerah atau pemerintah pusat, klasifikasi perkiraan dan pengkodeannya juga diperlukan untuk menyelaraskan akuntansi keuangan pemerintah dengan sistem statistik keuangan Internasional, sebagaimana diusulkan oleh International Monetary Fund dalam konsep Government Finance Statistic (GFS). Satu hal yang mendasar dari klasifikasi menurut GFS adalah bahwa klasifikasi tersebut harus dapat mengakomodasi pengukuran kinerja pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka klasifikasi perkiraan selain berdasarkan sistem anggaran lama, yaitu per mata anggaran penerimaan (MAP), mata anggaran pengeluaran (MAK), maka seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah harus dapat dirinci berdasarkan organisasi, fungsi dan klasifikasi ekonomi. Di samping itu, agar konsisten dengan penerapan sistem perencanaan strategik sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, klasifikasi rekening pun harus mampu dirinci hingga menggambarkan program dan aktivitas setiap entitas akuntansi. Untuk mengakomodasikan kebutuhan ini, klasifikasi rekening pemerintah daerah disusun dalam 29 digit. Susunan kode perkiraan sebanyak 29 digit dialokasikan sebagai berikut:


14


xxxx.xxxxxx.xx.xxx.xx.xxx.xx.xx.xx.xxx. xxxx xxxxxx

Buku besar Buku pembantu

xx xxx

Fungsi Sub fungsi

xx xxx

Program Kegiatan

xx xx xx xxx

Organisasi Level 1 (Dinas) Organisasi Level 2 (UPTD) Lokasi (Propinsi) Lokasi (Kabupaten/Kota)

Bagan perkiraan yang dikembangkan berdasarkan kode buku besar dan buku pembantu ada pada Bab III. G. Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi laporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Standar umum pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyajian informasi dalam laporan keuangan untuk memenuhi fungsi tersebut. Laporan keuangan harus disajikan dengan memenuhi hal-hal berikut: a) Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan. b) Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir. c) Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadiankejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. d) Mencakup Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Nota Perhitungan Anggaran. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, , BINTEK ), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001),

15


H. Penyajian Laporan Perhitungan Anggaran Laporan Perhitungan Anggaran merupakan laporan yang menyajikan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama tahun anggaran tertentu untuk suatu Pemerintah Daerah. Laporan ini memuat angka-angka anggaran dan realisasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Oleh karena itu dengan memperbandingkan angka-angka tersebut dan memanfaatkan informasi lainnya yang ada dalam Nota Perhitungan Anggaran dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja suatu unit pemerintah daerah. Nota Perhitungan Anggaran serta daftar tambahan yang terkait di dalamnya harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan laporan kinerja input, process, output, dan outcome kegiatan pemerintah daerah yang dikaitkan dengan laporan keuangannya. Nota Perhitungan Anggaran dan daftar tambahan ini diperlukan antara lain untuk memuat ringkasan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, kinerja keuangan dan menjelaskan perkiraan-perkiraan dalam laporan keuangan serta memberikan referensi silang terhadap perkiraan laporan keuangan tertentu.


16

Bab III – BAGAN PERKIRAAN STANDAR

BAGAN PERKIRAAN STANDAR Kelompok Perkiraan Buku Besar Sub Kelompok No.

Buku Besar Buku Pembantu Sub Sistem (tidak muncul dalam laporan akuntansi)(*) ASET ASET LANCAR

1

2

3 4 5 6

7 8

Kas di Kas Daerah Kas di BPD Kas di Bank A Kas di Bank B Kas di Bank. Dst. Deposito Sertifikat Bank Indonesia dst…. Kas di Pemegang Kas Kas di Pemegang Kas A Kas di Pemegang Kas B Kas di Pemegang Kas. Dst. Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional Bagian Lancar TGR Piutang Pajak Piutang pajak hotel Piutang pajak restoran Piutang pajak lainnya Piutang Lain-lain Persediaan

Kode BB

Kode BP

0001 - 0999 0100 (*) 000010 000020 000030 000040 000050 000060 0200 000010 000020 000030 0300 0400 0500 0600 (*) 000010 000020 000030 0700 (*) 0800 (*)

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)

18


9

10

11 12 13 14

Persediaan Pakai Habis Persediaan Tak Habis Pakai Persediaan Bekas Pakai Persediaan untuk Dijual/Diserahkan (contoh benih ikan) INVESTASI PERMANEN Penyertaan Modal Pemda (PMP) PMP BUMN PMP BUMD PMP Lembaga Keu. Negara PMP Badan Hukum Milik Negara PMP Badan Hukum Milik Daerah PMP Badan Internasional PMP Badan Usaha Lainnya Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Pinjaman kepada BUMN Pinjaman kepada BUMD Pinjaman kepada Pem. Pusat Pinjaman kepada Daerah Otonom Lainnya Pinjaman kepada Lembaga Internasional Penyertaan dlm. Proyek Pembangunan (contoh PIR) Investasi Permanen Lainnya ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Alat berat (buldoser dll.) Alat angkutan (alat angkut apung, alat angkut darat & kereta api) Alat bengkel dan alat ukur (alat bengkel berbensin, alat bengkel tak bermesin, alat ukur) Alat pertanian (traktor dll.) Alat kantor & rumah tangga (mesin ketik, mesin fotocopy, mesin pembersih debu, dan mesin cuci) Alat studio, komunikasi & pemancar (amplifier, telepon dan faksimili) Alat kedokteran dan kesehatan (bedah gigi dan unit x-ray) Alat laboratorium (incubator dll.) Alat persenjataan Komputer (PC dll.) Alat eksplorasi

000010 000020 000030 000040 1000 - 1999 1100 (*) 000010 000020 000030 000040 000050 000060 000070 1200 (*) 000010 000020 000030 000040 000050 1300 (*) 1400 (*) 2000 - 2999 2100 2200 (*) 000010 000020 000030 000040 000050 000060 000070 000080 000090 000100 000110


19


15

16

17

18

19

Alat pemboran Alat produksi, pengolahan dan pemurnian Alat bantu eksplorasi Alat keselamatan kerja Alat peraga Unit peralatan proses/produksi Gedung dan Bangunan Bangunan gedung Monumen (bangunan bersejarah, candi) Bangunan menara Rambu-rambu Tugu titik kontrol/pasti Rumah dinas Gedung kantor Jalan, irigasi dan jaringan Jalan dan jembatan (jalan raya & jalan umum, jembatan pada jalan dan jembatan layang) Bangunan dan air (waduk, bendungan) Instalasi (instalasi air minum & air kotor) Jaringan (jaringan air minum & listrik) Aset Tetap lainnya Koleksi perpustakaan/buku (buku ilmu pengetahuan dan sejarah) Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga (pahatan kayu dan lukisan) Hewan (di Pusat, khusus hewan tertentu masuk BM/KN seperti kuda dan anjing pelacak) Ikan (di pusat tidak masuk neraca, dicatat secara extra comptable) Tanaman (di pusat tidak masuk neraca, dicatat secara extra comptable) Konstruksi dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, irigasi dan jaringan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Angsuran Rumah Tagihan Angsuran Kendaraan

000120 000130 000140 000150 000160 000170 2300(*) 000010 000020 000030 000040 000050 000060 000070 2400(*) 000010 000020 000030 000040 2500(*) 000010 000020 000030 000040 000050 2600(*) 000010 000020 000030 3000 - 3999 3100(*) 000010 000020


20


20

21

22

Tagihan Angsuran Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga Built, Operate and Transfer (BOT) BOT A BOT B dst Kerja Sama Operasional (KSO) KSO A KSO B dst Kemitraan Lainnya Dana Cadangan Dana Cadangan A Dana Cadangan B Dana Cadangan C dst

Lain Lain Aset

000030 3200(*) 000010 000020 000030 3300 000010 000020 000030 3400 (*)

Tagihan TGR pada Pegawai Tagihan TGR pada Pihak Ketiga

23 24 25

26

HUTANG HUTANG JANGKA PENDEK Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Hutang Biaya Pinjaman Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Hutang Perwalian/PFK Beras Hutang Perwalian/PFK Taspen Hutang Perwalian/PFK Askes Hutang Perwalian/PFK PPh Pusat Hutang Perwalian/PFK PPN Pusat Hutang Perwalian/PFK Taperum Hutang Perwalian/PFK Lainnya HUTANG JANGKA PANJANG Hutang Jangka Panjang Hutang Luar Negeri Hutang kepada Pemerintah Pusat Hutang kepada Pemda Otonom Lainnya

000010 000020 4000 - 4999 4100 4200 4300 (*) 000010 000020 000030 000040 000050 000060 000070 5000 - 5999 5100 (*) 000010 000020 000030


21


27

Hutang kepada BUMN/BUMD Hutang kepada Bank / Lembaga Keuangan Hutang Dalam Negeri Lainnya Hutang Bunga Hutang Bunga Luar Negeri Hutang Bunga kepada Pemerintah Pusat Hutang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya Hutang Bunga kepada BUMN/BUMD Hutang Bunga kepada Bank / Lembaga Keuangan Hutang Bunga Dalam Negeri Lainnya

000040 000050 000060 5200 (*) 000010 000020 000030 000040 000050 000050

28 29 30 31 32 33 34 35

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) SiLPA Tahun Pelaporan Surplus / Defisit Tahun Pelaporan Pembiayaan Netto Tahun Pelaporan Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek Dana yang harus disediakan untuk hutang PFK

6000 - 6999 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800

36 37 38 39

EKUITAS DANA YANG DIINVESTASIKAN Diinvestasikan dalam investasi permanen Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya (cat. Tidak termasuk dana cadangan) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang

7000 - 7899 7100 7200 7300 7400

40

EKUITAS DANA YANG DICADANGKAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

7900 - 7999 7900

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air

8000 - 8399 8000 - 8099 8010 (*)

41

Ayat


22


42

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pendapatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABTAP) Pendapatan Pajak Hotel Pendapatan Pajak Restoran Pendapatan Pajak Hiburan Pendapatan Pajak Reklame Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pendapatan Pajak Parkir Pendapatan Pajak Daerah Lainnya Pengembalian Pendapatan Pajak Daerah (tidak dianggarkan) Pendapatan Retribusi Daerah 8020 Pendapatan RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Pendapatan RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Pendapatan RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Pendapatan RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pendapatan RJUm – Pelayanan Pasar Pendapatan RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor Pendapatan RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta Pendapatan RJUm – Pengujian Kapal Perikanan Pendapatan RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) Pendapatan RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan Pendapatan RJUs – Tempat Pelelangan Pendapatan RJUs – Terminal Pendapatan RJUs – Tempat Khusus Parkir Pendapatan RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa Pendapatan RJUs – Penyedotan Kakus Pendapatan RJUs – Rumah Potong Hewan Pendapatan RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Pendapatan RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga Pendapatan RJUs – Penyeberangan di Atas Air

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Pasal Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat


23


43

44

45

Pendapatan RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Pendapatan RJUs – Penjualan Produksi Usaha Pendapatan RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) Pendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pendapatan RPT – Ijin Gangguan Pendapatan RPT – Ijin Trayek Pendapatan Retribusi Daerah Lainnya Pengembalian Pendapatan Retribusi Daerah (tidak dianggarkan) Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya 8030 (*) Pendapatan dari PMP BUMD Pendapatan dari PMP BUMN Pendapatan dari PMP Lembaga Keu. Negara Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Negara Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Daerah Pendapatan dari PMP Badan Internasional Pendapatan dari PMP Badan Usaha Lainnya Pendapatan dari Investasi Lainnya Pengembalian Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya (tidak dianggarkan) Pendapatan Lain-lain PAD 8040 (*) Pendapatan dari Tuntutan Ganti Rugi Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan (perkiraan sementara) Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Lalu Pendapatan dari Penjualan Kendaraan Bermotor Pendapatan dari Penjualan Sewa Beli Rumah Dinas Pendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan Tanah Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi / Sitaan Pendapatan dari Penjualan Aset yang berlebih / Rusak Pendapatan Asli Daerah Lainnya Pengembalian Lain-lain PAD (tidak dianggarkan) PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB Pendapatan Bagian Daerah dari PBB Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB (tidak dianggarkan)

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Pasal Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Pasal Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Pasal

8100 - 8199 8110 Ayat Ayat Pasal


24


46

47

48 49

50

51

52

53

Pendapatan Bagian Daerah dari PPh PPh Karyawan (Ps 21) PPh Orang Pribadi (Ps 25/29) Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari PPh (tidak dianggarkan) Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Pend. Bagian Daerah dari Sektor Kehutanan Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Umum Pend. Bagian Daerah dari Sektor Perikanan Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Migas Pend. Bagian Daerah dari Sektor Lainnya Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari SDA (tidak dianggarkan) Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Umum Pengembalian Pendapatan Dana Alokasi Umum (tidak dianggarkan) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Pendapatan Dana Alokasi Khusus Pengembalian Pendapatan Dana Alokasi Khusus (tidak dianggarkan)

8120 Ayat Ayat Pasal 8130 Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Pasal 8140 Ayat Pasal 8150 Ayat Pasal

PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas air Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas air Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Pengembalian Pendapatan Bagi hasil Pajak (tidak dianggarkan) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pengembalian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (tidak dianggarkan)

8200 - 8299 8210

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Perorangan Pendapatan Hibah dari Lembaga Pengembalian Pendapatan Hibah (tidak dianggarkan) Pendapatan Dana Darurat

8300 - 8399 8310

Ayat Ayat Ayat Ayat Pasal 8220 Ayat Pasal

Ayat Ayat Pasal 8320


25


54

55

56

57

58

Pendapatan Dana Darurat Pengembalian Pendapatan Dana Darurat (tidak dianggarkan) Lain-lain Pendapatan BELANJA BELANJA OPERASIONAL Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tunjangan Beras Belanja Honorarium dan Vakasi Belanja Uang Lembur Belanja Upah Lain-lain Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Ongkos Kantor Belanja Kepustakaan Belanja Pakaian Dinas Belanja Jasa Konsultan Non Modal Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia Belanja Langganan (Telepon, Listrik, Air dll) Belanja Sewa Lain-lain Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Lain-lain Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Tetap Belanja Perjalanan Pindah Belanja Perjalanan Pemulangan Pegawai Pensiun

Ayat Pasal 8330 8400 - 8699 8400 - 8499 8410 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 8420 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 8430 (**) Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 8440 Pasal Pasal Pasal Pasal


26


59

60 61 62 63

Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Belanja Pinjaman Bunga Utang Denda Commitment Fee Belanja Pinjaman Lainnya Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya

Pasal 8450 Pasal Pasal Pasal Pasal 8460 8470 8480 8490 8500 -8599 8510

65

BELANJA MODAL Belanja Aset Tetap Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

66

BELANJA TAK TERSANGKA Belanja Tak Tersangka

8600 - 8699 8610

BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA / DESA Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Pajak Hotel Bagi Hasil Pajak Restoran Bagi Hasil Pajak Hiburan Bagi Hasil Pajak Reklame

8700-8799 8710

64

67

68 69

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 8520 (*)

Pasal Pasal Pasal Pasal 8720 8730 Pasal Pasal Pasal Pasal


27


70

71

Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan Bagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Bagi Hasil Pajak Parkir Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pasar Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Hasil RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal Perikanan Bagi Hasil RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan Bagi Hasil RJUs – Terminal Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Villa Bagi Hasil RJUs – Penyedotan Kakus Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga Bagi Hasil RJUs – Penyeberangan di Atas Air Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Bagi Hasil RJUs – Penjualan Produksi Usaha Bagi Hasil RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

Pasal Pasal Pasal Pasal 8740 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 8750


28


72. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

DANA CADANGAN Pembentukan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan dan Lemb. Internasional Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonoom Lainnya Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

PENERIMAAN NON ANGGARAN 95

Penerimaan PFK Penerimaan Perwalian/PFK Beras Penerimaan Perwalian/PFK Taspen

8760 8360 8800 - 8899 8810 8815 8820 8825 8830 8835 8840 8845 8850 8855 8860 8900 - 8960 8910 8915 8920 8925 8930 8935 8940 8945 8950 8955 8970 – 8979 8971 Ayat Ayat


29


Penerimaan Perwalian/PFK Askes Penerimaan Perwalian/PFK PPh Pusat Penerimaan Perwalian/PFK PPN Pusat Penerimaan Perwalian/PFK Taperum Penerimaan Perwalian/PFK Lainnya

PENGELUARAN NON ANGGARAN 96

97

98

Pengeluaran PFK Pengeluaran Perwalian/PFK Beras Pengeluaran Perwalian/PFK Taspen Pengeluaran Perwalian/PFK Askes Pengeluaran Perwalian/PFK PPh Pusat Pengeluaran Perwalian/PFK PPN Pusat Pengeluaran Perwalian/PFK Taperum Pengeluaran Perwalian/PFK Lainnya ESTIMASI PENDAPATAN ESTIMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air Estimasi Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air Estimasi Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Estimasi Pendapatan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Estimasi Pendapatan Pajak Hotel Estimasi Pendapatan Pajak Restoran Estimasi Pendapatan Pajak Hiburan Estimasi Pendapatan Pajak Reklame Estimasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Estimasi Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Estimasi Pendapatan Pajak Parkir Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Lainnya Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Estimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Estimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan Estimasi Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat 8980 – 8989 8981 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9000 – 9099 9000 – 9009 9001 Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat 9002 Ayat Ayat Ayat


30


99

100

Estimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Estimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Estimasi Pendapatan RJUm – Pelayanan Pasar Estimasi Pendapatan RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor Estimasi Pendapatan RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Estimasi Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta Estimasi Pendapatan RJUm – Pengujian Kapal Perikanan Estimasi Pendapatan RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) Estimasi Pendapatan RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan Estimasi Pendapatan RJUs – Tempat Pelelangan Estimasi Pendapatan RJUs – Terminal Estimasi Pendapatan RJUs – Tempat Khusus Parkir Estimasi Pendapatan RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa Estimasi Pendapatan RJUs – Penyedotan Kakus Estimasi Pendapatan RJUs – Rumah Potong Hewan Estimasi Pendapatan RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Estimasi Pendapatan RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga Estimasi Pendapatan RJUs – Penyebrangan di Atas Air Estimasi Pendapatan RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Estimasi Pendapatan RJUs – Penjualan Produksi Usaha Estimasi Pendapatan RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) Estimasi Pendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Estimasi Pendapatan RPT – Ijin Gangguan Estimasi Pendapatan RPT – Ijin Trayek Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Lainnya Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya 9003 Estimasi Pendapatan dari PMP BUMD Estimasi Pendapatan dari PMP BUMN Estimasi Pendapatan dari PMP Lembaga Keu. Negara Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Negara Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Daerah Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Internasional Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Usaha Lainnya Estimasi Pendapatan dari Investasi Lainnya Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD 9004

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat


31


Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi 101 102 103

104 105

Pendapatan dari Tuntutan Ganti Rugi Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Lalu Pendapatan dari Penjualan Kendaraan Bermotor Pendapatan dari Penjualan Sewa Beli Rumah Dinas Pendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan Tanah Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi / Sitaan Pendapatan dari Penjualan Aset yang berlebih / Rusak Pendapatan Asli Daerah Lainnya

ESTIMASI PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Karyawan (Ps 21) Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Orang Pribadi (Ps 25/29) Estimasi Pendapatan Bagian Daerah SDA Estimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor Kehutanan Estimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Umum Estimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor Perikanan Estimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Migas Estimasi Pend. Bagian Daerah dari Sektor Lainnya Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

ESTIMASI PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas air Estimasi Pendapatan Bagi Hasil BBN Kendaraan Bermotor dan Kend. di Atas air Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP 107 Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 106

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat 9010-9019 9011 Ayat Ayat 9012 Ayat Ayat 9013 Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat 9014 Ayat 9015 Ayat 9020-9029 9021 Ayat Ayat Ayat Ayat 9022 Ayat


32


ESTIMASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Estimasi Pendapatan Hibah Estimasi Pendapatan Hibah dari Perorangan Estimasi Pendapatan Hibah dari Lembaga 109 Estimasi Pendapatan Dana Darurat Estimasi Pendapatan Dana Darurat 110 Estimasi Lain-lain Pendapatan Estimasi Lain-lain Pendapatan 108

ESTIMASI PENDAPATAN YANG DIALOKASIKAN ESTIMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DIALOKASIKAN Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 111 Estimasi Pendapatan Pajak Kend. Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Yg Dialokasikan Estimasi Pend Bagi Hasil BBN Kend. Bermotor dan Kend. Di Atas air Yg Dialokasikan Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Yg Dialokasikan Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Yg Dialokasikan Estimasi Pend. Pajak Hotel Yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan Pajak Restoran Yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan Pajak Hiburan Yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan Pajak Reklame Yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan Pajak Parkir Yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Lainnya Yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 112 Estimasi Pend Retribusi Jasa Umum (RJUm) – Pelayanan Kesehatan yg Dialokasikan Estimasi Pend RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan yg Dialokasikan Estimasi Pend RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil yg Dialokasikan Estimasi Pend RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yg Dialokasikan Estimasi Pend RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yg Dialokasikan Estimasi Pend RJUm – Pelayanan Pasar yg Dialokasikan Estimasi Pend RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor yg Dialokasikan Estimasi Pend RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yg Dialokasikan Estimasi Pend RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta yg Dialokasikan

9030-9039 9031 Ayat Ayat 9032 Ayat 9033 Ayat 9100 – 9199 9100 – 9109 9101 Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat 9102 Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat


33


Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi

Pend RJUm – Pengujian Kapal Perikanan yg Dialokasikan Pend Retribusi Jasa Usaha (RJUs) – Pemakaian Kekayaan Daerah yg Dialokasikan Pend RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan yg Dialokasikan Pend RJUs – Tempat Pelelangan yg Dialokasikan Pend RJUs – Terminal yg Dialokasikan Pend RJUs – Tempat Khusus Parkir yg Dialokasikan Pend RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa yg Dialokasikan Pend RJUs – Penyedotan Kakus yg Dialokasikan Pend RJUs – Rumah Potong Hewan yg Dialokasikan Pend RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal yg Dialokasikan Pend RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga yg Dialokasikan Pend RJUs – Penyebrangan di Atas Air yg Dialokasikan Pend RJUs – Pengelolaan Limbah Cair yg Dialokasikan Pend RJUs – Penjualan Produksi Usaha yg Dialokasikan

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

Estimasi Pend Retribusi Perizinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan yg Dialokasikan

Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi 113

114

Pendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yg Dialokasikan Pendapatan RPT – Ijin Gangguan yg Dialokasikan Pendapatan RPT – Ijin Trayek yg Dialokasikan Pendapatan Retribusi Daerah Lainnya yg Dialokasikan Pengembalian Pendapatan Retribusi Daerah yg Dialokasikan

Est. Pend. Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9103

Estimasi Pendapatan dari PMP BUMD yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan dari PMP BUMN yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan dari PMP Lembaga Keu. Negara yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Negara yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Daerah yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Internasional yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Usaha Lainnya Estimasi Pendapatan dari Investasi Lainnya yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) Estimasi Pendapatan dari Tuntutan Ganti Rugi yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan dari Penjualan Kendaraan Bermotor yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan dari Penjualan Sewa Beli Rumah Dinas yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan Tanah yg Dialokasikan

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat 9104 Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat


34


Estimasi Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi / Sitaan yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan dari Penjualan Aset yang berlebih / Rusak yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya yg Dialokasikan ESTIMASI PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN YANG DIALOKASIKAN 115 116 117

118 119

9110 – 9119

Estimasi Pend Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB yang dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9111

Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB Estimasi Pend Bagian Daerah dari PPh yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) Est. Pend. Bagian Daerah dari PPh Karyawan (Ps 21)yang Dialokasikan Est. Pend. Bagian Daerah dari PPh Orang Pribadi (Ps 25/29) yang Dialokasikan Estimasi Pend Bagian Daerah dari SDA yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Kehutanan yang Dialokasikan Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Umum yang Dialokasikan Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Perikanan yang Dialokasikan Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Migas yang Dialokasikan Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Lainnya yang Dialokasikan Estimasi Pendapatan DAU yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum yang Dialokasikan Estimasi Pendapatan DAK yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus yang Dialokasikan ESTIMASI PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI YG DIALOKASIKAN

120

Ayat Ayat Ayat

Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Propinsi yang dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat)

Ayat Ayat 9112 Ayat Ayat 9113 Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat 9114 Ayat 9115 Ayat 9120 – 9129 9121

Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Kend Bermotor dan Kend. Di Atas air yg Dialokasikan Estimasi Pend Bagi Hasil BBN Kend Bermotor dan Kend. Di Atas air yg dialokasikan Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor yang Dialokasikan

Ayat Ayat Ayat Ayat

Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP yang dialokasikan

121

122

Estimasi Pend Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi yg dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) 9122 Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi ESTIMASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH YANG DIALOKASIKAN Estimasi Pendapatan Hibah Yg Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) Estimasi Pendapatan Hibah dari Perorangan Yg Dialokasikan

Ayat

9130 – 9139 9131 Ayat


35


Estimasi Pendapatan Hibah dari Lembaga Yg Dialokasikan 123 124

Ayat

Estimasi Pendapatan Dana Darurat Yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) Estimasi Pendapatan Dana Darurat Yang Dialokasikan

9132

Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Dialokasikan (Dinas/Unit Organisasi setingkat) Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Dialokasikan

9133

ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN ASLI DAERAH 125 Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Alokasi Est. Pendapatan Pajak Kend. Bermotor dan Kendaraan di atas Air Alokasi Est. Pendapatan Bagi Hasil BBN Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air Alokasi Est. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Alokasi Est. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Alokasi Est. Pendapatan Pajak Hotel Alokasi Est. Pendapatan Pajak Restoran Alokasi Est. Pendapatan Pajak Hiburan Alokasi Est. Pendapatan Pajak Reklame Alokasi Est. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Alokasi Est. Pendapatan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Alokasi Est. Pendapatan Pajak Parkir Alokasi Est. Pendapatan Pajak Daerah Lainnya 126 Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Alokasi Est. Pendapatan Retribusi Jasa Umum (RJUm) – Pelayanan Kesehatan Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Pelayanan Pasar Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor Alokasi Est. Pendapatan RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta Alokasi Est. Pendapatan RJUm – Pengujian Kapal Perikanan Alokasi Est. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha (RJUs) – Pemakaian Kekayaan Daerah

Ayat Ayat 9200 – 9299 9200 - 9209 9201 Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat 9202 Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat


36


127

128

Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Tempat Pelelangan Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Terminal Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Tempat Khusus Parkir Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Penyedotan Kakus Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Rumah Potong Hewan Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Penyeberangan di atas Air Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Alokasi Est. Pendapatan RJUs – Penjualan Produksi Usaha Alokasi Est. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan Alokasi Est. Pendapatan RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Alokasi Est. Pendapatan RPT – Ijin Gangguan Alokasi Est. Pendapatan RPT – Ijin Trayek Alokasi Est. Pendapatan Retribusi Daerah Lainnya Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD/N dan Investasi Lainnya Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP BUMD Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP BUMN Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Lembaga Keu. Negara Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Negara Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Hukum Milik Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Internasional Alokasi Estimasi Pendapatan dari PMP Badan Usaha Lainnya Alokasi Estimasi Pendapatan dari Investasi Lainnya Alokasi Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Alokasi Estimasi Pendapatan dari Tuntutan Ganti Rugi Alokasi Estimasi Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu Alokasi Estimasi Pendapatan dari Penjualan Kendaraan Bermotor Alokasi Estimasi Pendapatan dari Penjualan Sewa Beli Rumah Dinas Alokasi Estimasi Pendapatan dari Penjualan Rumah / Bangunan / Gedung dan Tanah Alokasi Estimasi Pendapatan dari Penjualan Hasil Produksi / Sitaan Alokasi Estimasi Pendapatan dari Penjualan Aset yang Berlebih / Rusak Alokasi Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat 9203 Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat 9204 Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat


37


129

130 131

132 133

ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Alokasi Estimasi PPh Karyawan (Ps 21) Alokasi Estimasi PPh Orang Pribadi (Ps 25/29) Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Alokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Kehutanan Alokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Umum Alokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Perikanan Alokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Pertambangan Migas Alokasi Est. Pend. Bagian Daerah dari Sektor Lainnya Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

9210 - 9219 9211 Ayat Ayat 9212 Ayat Ayat 9213 Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat 9214 Ayat 9215 Ayat

ALOKASI ESTIMASI PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI 9220 - 9229 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi 9221 Alokasi Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air Alokasi Estimasi Pend Bagi Hasil Bea Balik Nama Kend Bermotor dan Kend. Di Atas air Alokasi Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Alokasi Estimasi Pend Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP 135 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 9222 Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 134

ALOKASI ESTIMASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah dari Perorangan Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah dari Lembaga 137 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat 138 Alokasi Estimasi Lain-lain Pendapatan 136

Ayat Ayat Ayat Ayat Ayat

9230 – 9239 9231 Ayat Ayat 9232 Ayat 9233


38


Alokasi Estimasi Lain-lain Pendapatan

APROPRIASI BELANJA 139

140

141

142

143

APROPRIASI BELANJA OPERASIONAL Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan Apropriasi Belanja Tunjangan Beras Apropriasi Belanja Honorarium dan Vakasi Apropriasi Belanja Uang Lembur Apropriasi Belanja Upah Apropriasi Lain-lain Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Apropriasi Belanja Alat Tulis Kantor Apropriasi Belanja Ongkos Kantor Apropriasi Belanja Kepustakaan Apropriasi Belanja Pakaian Dinas Apropriasi Belanja Jasa Konsultan Non Modal Aproprias Belanja Cetak dan Penggandaan Aproprias Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia Aproprias Belanja Langganan (Telepon, Listrik, Air dll) Aproprias Belanja Sewa Apropriasi Lain-lain Belanja Barang dan Jasa Apropriasi Belanja Pemeliharaan Apropriasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Apropriasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Apropriasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Apropriasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Apropriasi Lain-lain Belanja Pemeliharaan Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Tetap Apropriasi Belanja Perjalanan Pindah Apropriasi Belanja Perjalanan Pemulangan Pegawai Pensiun Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Apropriasi Belanja Pinjaman

Ayat 9300 – 9399 9300 – 9309 9301 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9302 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9303 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9304 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9305


39


144 145 146 147

Apropriasi Bunga Utang Apropriasi Denda Apropriasi Commitment Fee Apropriasi Belanja Pinjaman Lainnya Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Operasi Lainnya

APROPRIASI BELANJA MODAL Apropriasi Belanja Aset Tetap Apropriasi Belanja Tanah Apropriasi Belanja Peralatan dan Mesin Apropriasi Belanja Gedung dan Bangunan Apropriasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Apropriasi Belanja Aset Tetap Lainnya 149 Apropriasi Belanja Aset Lainnya 148

150

APROPRIASI BELANJA TAK TERSANGKA Apropriasi Belanja Tak Tersangka

APROPRIASI BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA / DESA Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Apropriasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Apropriasi Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air Apropriasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP 152 Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota 153 Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hotel Apropriasi Bagi Hasil Pajak Restoran Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hiburan Apropriasi Bagi Hasil Pajak Reklame Apropriasi Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 151

Pasal Pasal Pasal Pasal 9306 9307 9308 9309 9310 – 9319 9311 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9312 9320 – 9329 9321 9330 - 9339 9331 Pasal Pasal Pasal Pasal 9332 9333 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal


40


154

155 156

Apropriasi Bagi Hasil Pajak Parkir Apropriasi Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa 9334 Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pasar Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor Apropriasi Bagi Hasil RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal Perikanan Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Terminal Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Penyedotan Kakus Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Penyebrangan di Atas Air Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Penjualan Produksi Usaha Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa 9335 APROPRIASI DANA CADANGAN Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

9341


41


157

ESTIMASI PENCAIRAN DANA CADANGAN Estimasi Pencairan Dana Cadangan

ALOKASI APROPRIASI BELANJA ALOKASI APROPRIASI BELANJA OPERASIONAL Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai (UPTD atau yang setingkat) Alokasi Apropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan Alokasi Apropriasi Belanja Tunjangan Beras Alokasi Apropriasi Belanja Honorarium dan Vakasi Alokasi Apropriasi Belanja Uang Lembur Alokasi Apropriasi Belanja Upah Alokasi Apropriasi Lain-lain Belanja Pegawai Alokasi Apropriasi Belanja Barang dan Jasa (UPTD atau yang setingkat) 159 Alokasi Apropriasi Belanja Alat Tulis Kantor Alokasi Apropriasi Belanja Ongkos Kantor Alokasi Apropriasi Belanja Kepustakaan Alokasi Apropriasi Belanja Pakaian Dinas Alokasi Apropriasi Belanja Jasa Konsultan Non Modal Alokasi Apropriasi Belanja Cetak dan Penggandaan Alokasi Apropriasi Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia Alokasi Apropriasi Belanja Langganan (Telepon, Listrik, Air dll) Alokasi Apropriasi Belanja Sewa Alokasi Apropriasi Lain-lain Belanja Barang dan Jasa Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan (UPTD atau yang setingkat) 160 Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Alokasi Apropriasi Lain-lain Belanja Pemeliharaan Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas (UPTD atau yang setingkat) 161 Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Tetap Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Pindah Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Pemulangan Pegawai Pensiun 158

9041 9400 – 9499 9400 – 9409 9401 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9402 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9403 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9404 Pasal Pasal Pasal Pasal


42


162

163 164 165 166

Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Alokasi Apropriasi Belanja Pinjaman (UPTD atau yang setingkat) Alokasi Apropriasi Bunga Utang Alokasi Apropriasi Denda Alokasi Apropriasi Commitment Fee Alokasi Apropriasi Belanja Pinjaman Lainnya Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi (UPTD atau yang setingkat) Alokasi Apropriasi Belanja Hibah (UPTD atau yang setingkat) Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial (UPTD atau yang setingkat) Alokasi Apropriasi Belanja Operasi Lainnya (UPTD atau yang setingkat)

ALOKASI APROPRIASI BELANJA MODAL Alokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap (UPTD atau yang setingkat) Alokasi Apropriasi Belanja Tanah Alokasi Apropriasi Belanja Peralatan dan Mesin Alokasi Apropriasi Belanja Gedung dan Bangunan Alokasi Apropriasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Alokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap Lainnya Alokasi Apropriasi Belanja Aset Lainnya (UPTD atau yang setingkat) 168 167

169

ALOKASI APROPRIASI BELANJA TAK TERSANGKA Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka (UPTD atau yang setingkat)

ALOKASI APROPRIASI BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA / DESA Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota (UPTD atau yang setingkat) Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota (UPTD atau yang setingkat) 171 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 172 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hotel Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Restoran Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hiburan Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Reklame 170

Pasal 9405 Pasal Pasal Pasal Pasal 9406 9407 9408 9409 9410 – 9419 9411 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9412 9420 – 9429 9421 9430 – 9439 9431 Pasal Pasal Pasal Pasal 9432 9433 Pasal Pasal Pasal Pasal


43


173

Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Parkir Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9434 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pasar Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal Perikanan Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha)

Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi

Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi

Bagi Bagi Bagi Bagi Bagi Bagi Bagi Bagi Bagi Bagi Bagi Bagi

Hasil RJUs Hasil RJUs Hasil RJUs Hasil RJUs Hasil RJUs Hasil RJUs Hasil RJUs Hasil RJUs Hasil RJUs Hasil RJUs Hasil RJUs Hasil RJUs

– Pasar Grosir dan / atau Pertokoan – Tempat Pelelangan – Terminal – Tempat Khusus Parkir – Tempat Penginapan, Pesanggrahan, dan Villa – Penyedotan Kakus – Rumah Potong Hewan – Pelayanan Pelabuhan Kapal – Tempat Rekreasi dan Olah Raga – Penyeberangan di Atas Air – Pengelolaan Limbah Cair – Penjualan Produksi Usaha

Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu)

174

Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan Alokasi Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa (UPTD atau yang setingkat)

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

9435


44


175

ALOKASI APROPRIASI PEMBENTUKAN DANA CADANGAN Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan (UPTD atau yang setingkat)

9441

176

ALOKASI ESTIMASI PENCAIRAN DANA CADANGAN Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan (UPTD atau yang setingkat)

9141

ALLOTMENT BELANJA 177

178

179

180

ALLOTMENT BELANJA OPERASIONAL Allotment Belanja Pegawai (UPTD atau yang setingkat) Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan Allotment Belanja Tunjangan Beras Allotment Belanja Honorarium dan Vakasi Allotment Belanja Uang Lembur Allotment Belanja Upah Allotment Lain-lain Belanja Pegawai Allotment Belanja Barang dan Jasa (UPTD atau yang setingkat) Allotment Belanja Alat Tulis Kantor Allotment Belanja Ongkos Kantor Allotment Belanja Kepustakaan Allotment Belanja Pakaian Dinas Allotment Belanja Jasa Konsultan Non Modal Allotment Belanja Cetak dan Penggandaan Allotment Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia Allotment Belanja Langganan (Telepon, Listrik, Air dll) Allotment Belanja Sewa Allotment Lain-lain Belanja Barang dan Jasa Allotment Belanja Pemeliharaan (UPTD atau yang setingkat) Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Allotment Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Allotment Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Allotment Lain-lain Belanja Pemeliharaan Allotment Belanja Perjalanan Dinas (UPTD atau yang setingkat) Allotment Belanja Perjalanan Dinas Biasa

9500 – 9599 9500 - 9509 9501 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9502 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9503 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9504 Pasal


45


181

182 183 184 185

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Tetap Allotment Belanja Perjalanan Pindah Allotment Belanja Perjalanan Pemulangan Pegawai Pensiun Allotment Belanja Perjalanan Dinas Lainnya Allotment Belanja Pinjaman (UPTD atau yang setingkat) Allotment Bunga Utang Allotment Denda Allotment Commitment Fee Allotment Belanja Pinjaman Lainnya Allotment Belanja Subsidi (UPTD atau yang setingkat) Allotment Belanja Hibah (UPTD atau yang setingkat) Allotment Belanja Bantuan Sosial (UPTD atau yang setingkat) Allotment Belanja Operasi Lainnya (UPTD atau yang setingkat)

ALLOTMENT BELANJA MODAL Allotment Belanja Aset Tetap (UPTD atau yang setingkat) Allotment Belanja Tanah Allotment Belanja Peralatan dan Mesin Allotment Belanja Gedung dan Bangunan Allotment Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Allotment Belanja Aset Tetap Lainnya Allotment Belanja Aset Lainnya (UPTD atau yang setingkat) 187 186

188

ALLOTMENT BELANJA TAK TERSANGKA Allotment Belanja Tak Tersangka (UPTD atau yang setingkat)

ALLOTMENT BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN / KOTA / DESA Allotment Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota (UPTD atau yang setingkat) Allotment Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Allotment Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kend. Di Atas air Allotment Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Allotment Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTAP Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota (UPTD atau yang setingkat) 190 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 191 Allotment Bagi Hasil Pajak Hotel 189

Pasal Pasal Pasal Pasal 9505 Pasal Pasal Pasal Pasal 9506 9507 9508 9509 9510 - 9519 9511 Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal 9512 9520 - 9529 9521 9530 - 9539 9531 Pasal Pasal Pasal Pasal 9532 9533 Pasal


46


192

Allotment Bagi Hasil Pajak Restoran Allotment Bagi Hasil Pajak Hiburan Allotment Bagi Hasil Pajak Reklame Allotment Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan Allotment Bagi Hasil Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Allotment Bagi Hasil Pajak Parkir Allotment Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa (UPTD atau yang setingkat) 9534 Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Kesehatan (RJUm = Retribusi Jasa Umum) Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan / Kebersihan Allotment Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pasar Allotment Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor Allotment Bagi Hasil RJUm - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Allotment Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak Peta Allotment Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kapal Perikanan Allotment Bagi Hasil RJUs – Pemakaian Kekayaan Daerah (RJUs = Retribusi Jasa Usaha) Allotment Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan / atau Pertokoan Allotment Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan Allotment Bagi Hasil RJUs – Terminal Allotment Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir Allotment Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan, Pesanggrahan dan Villa Allotment Bagi Hasil RJUs – Penyedotan Kakus Allotment Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan Allotment Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Allotment Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi dan Olah Raga Allotment Bagi Hasil RJUs – Penyeberangan di Atas Air Allotment Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Allotment Bagi Hasil RJUs – Penjualan Produksi Usaha Allotment Bagi Hasil RPT – Ijin Mendirikan Bangunan (RPT = Retribusi Perizinan Tertentu) Allotment Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Allotment Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan Allotment Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal


47


193

Allotment Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa (UPTD atau yang setingkat)

Pasal 9535

194

ALLOTMENT DANA CADANGAN Allotment Pembentukan Dana Cadangan (UPTD atau yang setingkat)

9541

195

ESTIMASI PENCAIRAN DANA CADANGAN YANG DIALOKASIKAN Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan (UPTD atau yang setingkat)

9241

ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Estimasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/ Pem. Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerinrah Pusat Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

ALOKASI ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN 207 208

Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi)

209 210 211 212 213 214 215 216

Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi

Alokasi Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional

Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi Estimasi

Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Pinjaman dari Pemerinrah Pusat Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

9600 – 9649 9601 9602 9603 9604 9605 9606 9607 9608 9609 9610 9611 9650 – 9699 9651 9652 9653 9654 9655 9656 9657 9658 9659 9660


48


ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN YANG DIALOKASIKAN 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) yang Dialokasikan Estimasi Pener. Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional yang Dialokasikan Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pemb. Yang Dialokasikan Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya yang Dialokasikan Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang Dialokasikan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang Dialokasikan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang Dialokasikan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang Dialokasikan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan yang Dialokasikan Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang Dialokasikan

APROPRIASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236

239

9703 9704 9705 9706 9707 9708 9709 9710

Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan

9750 - 9799 9751 9752

Lembaga Internasional Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Proyek Pembangunan Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

9753 9754 9755 9756 9757 9758 9759 9760

Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

ALOKASI APROPRIASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN 237 238

9700 - 9749 9701 9702

Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Alokasi Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem Pusat/Daerah Otonom Lainnya

dan Lembaga Internasional Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

9800 – 9849 9801 9802 9803


49


240 241 242 243 244 245 246

Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi Alokasi

Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi Apropriasi

Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

ALLOTMENT PENGELUARAN PEMBIAYAAN 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Allotment Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem. Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

9804 9805 9806 9807 9808 9809 9810 9850 - 9899 9851 9852 9853 9854 9855 9856 9857 9858 9859 9860


50

Bab IV Jurnal Standar

BAB IV JURNAL STANDAR


51

Bab IV – JURNAL STANDAR

JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO TRANSAKSI I. APBD disetujui oleh DPRD

DS BB Perda 9001 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah APBD 9002 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah 9003 9004 9011 9012 9013 9014 9015 9021 9022 9031 9032 9033 6300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309

Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Estimasi Pendapatan Hibah Estimasi Pendapatan Dana Darurat Estimasi Pendapatan Lain-lain Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Apropriasi Belanja Pemeliharaan Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Apropriasi Belanja Pinjaman Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Operasi Lainnya 9311 Apropriasi Belanja Aset Tetap 9312 Apropriasi Belanja Aset Lainnya 9321 Apropriasi Belanja Tak Tersangka

D xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

K

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 52

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)


9331 9332 9333 9334 9335

Catatan: Asumsi estimasi pendapatan lebih kecil dari apropriasi

xxx xxx xxx xxx xxx

Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

9041 Estimasi Pencairan Dana Cadangan 9341 Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan 6300 Surplus / Defisit Tahun Pelaporan

xxx

9601 9602 9603 9604 9605 9606 9607 9608 9609 9610

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Estimasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) Est Pen Kembali Pinja. kpd BUMN/D/ Pem Pusat/ DO Lainnya & Lbg Internasional

Estimasi Pen. Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan 9611 Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 9751 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Apropriasi Pemberian Pinj kpd BUMN/D/Pem Pusat/DO Lainnya & Lbg Internl. 9752 9753 Apropriasi Pengel. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan 9754 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dlm Investasi Permanen Lainnya 9755 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 9756 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat 9757 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah DO Lainnya 9758 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD 9759 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan 9760 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 6400

Pembiayaan Netto Tahun Pelaporan

xxx xxx


53 Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, dan BINTEK), BPKP dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001)


JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL TRANSAKSI OTORISASI KREDIT ANGGARAN SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO TRANSAKSI I. OKA Penerimaan

DS OKA

BB 9101 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Yg Dialokasikan 9102 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg Dialokasikan 9103 Estimasi Pend. Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya yg Dialokasikan 9104 Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD yg Dialokasikan 9111 Estimasi Pend Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB yang dialokasikan 9112 Estimasi Pend Bagian Daerah dari PPh yang Dialokasikan 9113 Estimasi Pend Bagian Daerah dari SDA yang Dialokasikan 9114 Estimasi Pendapatan DAU yang Dialokasikan 9115 Estimasi Pendapatan DAK yang Dialokasikan 9121 Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi yang dialokasikan 9122 Estimasi Pend Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi yg dialokasikan 9131 Estimasi Pendapatan Hibah Yg Dialokasikan 9132 Estimasi Pendapatan Dana Darurat Yang Dialokasikan 9133 Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Dialokasikan 9201 Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah 9202 Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah 9203 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD/N dan Investasi Lainnya 9204 Alokasi Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD 9211 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB 9212 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh 9213 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA 9214 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum 9215 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus 9221 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi 9222 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 9231 Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah

D xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

K

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



9232 9233

2. OKA belanja

OKA

3. OKA Bagi Hasil Pendapatan OKA ke Kabupaten/Kota/Desa

xxx xxx

Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-lain

9401 Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai 9402 Alokasi Apropriasi Belanja Barang dan Jasa 9403 Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan 9404 Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas 9405 Alokasi Apropriasi Belanja Pinjaman 9406 Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi 9407 Alokasi Apropriasi Belanja Hibah 9408 Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial 9409 Alokasi Apropriasi Belanja Operasi Lainnya 9411 Alokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap 9412 Alokasi Apropriasi Belanja Aset Lainnya 9421 Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka 9501 Allotment Belanja Pegawai 9502 Allotment Belanja Barang dan Jasa 9503 Allotment Belanja Pemeliharaan 9504 Allotment Belanja Perjalanan Dinas 9505 Allotment Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah 9506 Allotment Belanja Subsidi 9507 Allotment Belanja Hibah 9508 Allotment Belanja Bantuan Sosial 9509 Allotment Belanja Operasi Lainnya 9511 Allotment Belanja Aset Tetap 9512 Allotment Belanja Aset Lainnya 9521 Allotment Belanja Tak Tersangka


9431 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 9432 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota 9433 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa

xxx xxx xxx xxx xxx

9434 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa 9435 Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa




9531 9532 9533 9534 9535

4. OKA Pembentukan Dana Cadangan

OKA

5. OKA Pencairan Dana Cadangan

OKA

6. OKA Penerimaan

OKA

Pembiayaan

xxx xxx xxx xxx xxx

Allotment Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

9441 Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan 9541 Allotment Pembentukan Dana Cadangan

xxx

9241 Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan 9141 Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan

xxx

9701 Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) yang Dialokasikan 9702 Est. Pener Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem Pusat/DO Lainnya dan Lembaga Internasional yang Dialokasikan 9703 Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pemb yg dialokasikan 9704 Estimasi Penerimaan Penjualan dlm Investasi Permanen Lainnya yang Dialokasikan 9705 Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang Dialokasikan 9706 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang Dialokasikan 9707 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah DO Lainnya yg Dialokasikan 9708 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang Dialokasikan 9709 Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan yg Dialokasikan 9710 Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang Dialokasikan 9651 Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) Alok Esti. Pener. Kembali Pinjaman kpd BUMN/D/Pem Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasional 9652 Alokasi Esti. Pener. Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembg Lainnya 9653 9654 Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya 9655 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 9656 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 9657 9658 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD 9659 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan 9660 Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

xxx

xxx

xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 56



7. OKA Pengeluaran Pembiayaan

OKA

9801 9802 9803 9804 9805 9806 9807 9808 9809 9810 9851 9852 9853 9854 9855 9856 9857 9858 9859 9860

Alokasi Apropriasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

xxx xxx Alokasi Apropriasi Penerimaan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan xxx Alokasi Apropriasi Penerimaan Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya xxx Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri xxx Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat xxx Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya xxx Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD xxx Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan xxx Alok Apropriasi Pemberian Pinj kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasional

Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Allotment Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem. Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional

Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya


Catatan: Walaupun OKA Pembiayaan dipusatkan di Unit Keuangan, laporannya harus dapat menunjukkan pertanggungjawaban Di unit keuangan tersebut sehingga harus dibuatkan jurnal pembiayaannya.



JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL TRANSAKSI PENDAPATAN SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO TRANSAKSI I. Realisasi Pendapatan

DS STS

BB 0100 Kas di Kas Daerah 8010 Pendapatan Pajak Daerah 8020 Pendapatan Retribusi Daerah 8030 Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya 8040 Pendapatan dari Lain-lain PAD 8110 Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB 8120 Pendapatan Bagian Daerah dari PPh 8130 Pendapatan Bagian Daerah dari SDA 8140 Pendapatan Dana Alokasi Umum 8150 Pendapatan Dana Alokasi Khusus 8210 Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi 8220 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 8310 Pendapatan Hibah 8320 Pendapatan Dana Darurat 8330 Lain-lain Pendapatan

2. Korolari Penerimaan Lain-2 PAD SPPA 7200 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 2100 Penjualan Aset Tetap MP Tanah 2200 2300 2500

Ket: SPPA = Surat Permintaan Pencatatan Aset

3. Pengembalian Pendapatan

STS

8010 8020 8030 8040 8110

D xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap lainnya Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Pendapatan dari Lain-lain PAD Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB

K

xxx xxx xxx xxx xxx 58



8120 8130 8140 8150 8210 8220 8310 8320 8330 0100

Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Lain-lain Pendapatan Kas di Kas Daerah

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL TRANSAKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO

TRANSAKSI

1. Penerimaan Pembiayaan

DS BB D xxx STS 0100 Kas di Kas Daerah Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan (Divestasi) ND 8815 Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya 8820 8825 8830 8835 8840 8845 8850 8855 8860

2. Jurnal Korolari Pelepasan Investasi ND Permanen

3. Korolari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri

ND

4. Reklasifikasi Pinjaman kepada

MP

BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat /Daerah Otonom Lainnya yang Jatuh tempo tahun berikutnya (dibuat pd akhir tahun anggaran)

dan lembaga internasional Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan

Penerimaan Penjualan Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

7100 Diinventasikan Dalam Investasi Permanen 1100 Penyertaan Modal Pemda (PMP) 1200 Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya dan 1300 Penyertaan Modal Dlm. Proyek Pembangunan 1400 Investasi Permanen Lainnya

K xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

Lembaga Internasional

7400 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang 5100 Hutang Jangka Panjang

xxx

0400 Bagian Lancar Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem. Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional 6500 Cadangan untuk piutang

xxx

7100 Diinvestasikan dalam investasi permanen 1200 Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional

xxx

xxx

xxx

xxx



5. Jurnal balik reklasifikasi Pinjaman yang diberikan Pada awal tahun berikutnya

MP

1200 Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional Diinvestasikan dalam investasi permanen 7100

xxx

6500 Cadangan untuk piutang 0400 Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/DO Lainnya dan lembaga internasional

xxx

xxx

xxx



JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL TRANSAKSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO 1.

TRANSAKSI Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

2. Jurnal Korolari utk mencatat Investasi Permanen

3. Jurnal Korolari Pembayaran Pokok Pinjaman

4. Reklasifikasi Hutang Jangka

Panjang yang Jatuh Tempo Tahun Berikutnya

DS

BB

STS 8910 Pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ND 8915 Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem Pusat/Daerah Otonom Lainnya 8920 Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Lainnya 8925 Penyertaan Investasi Permanen Lainnya 8930 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 8935 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat 8940 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 8945 Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD 8950 Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan 8955 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Kas di Kas Daerah 0100

D xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx

1100 Penyertaan Modal Pemda (PMP) 1200 Pinjaman kpd BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional 1300 Penanaman Modal Dlm. Proyek Pembangunan 1400 Investasi Permanen Lainnya 7100 Diinventasikan Dalam Investasi Permanen

xxx xxx xxx xxx

5100 Hutang Jangka Panjang 7400 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang

xxx

MP 6700 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek Bagian lancar hutang jangka panjang 4100 5100 Hutang jangka panjang 7400 Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jangka panjang

K

xxx

xxx

xxx xxx xxx xxx 62



5. Jurnal balik reklasifikasi Pinjaman yang diberikan Pada awal tahun berikutnya

MP 4100 Bagian lancar hutang jangka panjang Dana yg harus disediakan utk pembayaran hutang jangka pendek 6700

xxx

7400 Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jangka panjang Hutang jangka panjang 5100

xxx

xxx

xxx



JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL TRANSAKSI UUDP (SPM-BS) SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO TRANSAKSI 1 Realisasi Pemberian UUDP

DS BB SPMU 0200 Kas di Pemegang Kas 0100

2 Realisasi SPJ -BS (UUDP)

3 Penyetoran kembali sisa UUDP ke Kas Daerah pada akhir tahun anggaran

SPJ

MP

D xxx

Kas di Kas Daerah

xxx

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya Kas di Pemegang Kas 0200

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

0100 Kas di Kas Daerah 0200 Kas di Pemegang Kas

xxx

8410 8420 8430 8440 8450 8460 8470 8480 8490

K

xxx

xxx



JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL TRANSAKSI BELANJA SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO TRANSAKSI 1 Realisasi Belanja dengan SPM Beban Tetap

DS SPMU BT ND

BB 8410 8420 8430 8440 8450 8460 8470 8480 8490

D Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya

8510 Belanja Aset Tetap 8520 Belanja Aset Lainnya 8610 Belanja Tak Tersangka 0100 Kas di Kas Daerah 2. Penerimaan Kembali Belanja

STS

Tahun Lalu

3. Penerimaan Kembali Belanja

STS

Tahun Berjalan

4. Jurnal Penyesuaian untuk Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan Pada Akhir Periode

MP

K

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD (BP. Pendapatan dr Penerimaan Kembali Belanja Tahun Lalu)

xxx

0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD (BP. Pendapatan dr Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan)

xxx

8040 Pendapatan Lain-lain PAD (BP. Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan) Belanja Pegawai 8410 Belanja Barang dan Jasa 8420 Belanja Pemeliharaan 8430

xxx

xxx

xxx

xxx xxx xxx



8440 8450 8460 8470 8480 8490

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya

8510 8520 8610

Belanja Aset Tetap Belanja Aset Lainnya Belanja Tak Tersangka




JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL PEROLEHAN ASET TETAP SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO TRANSAKSI 1 Realisasi Belanja dengan SPM Beban Tetap 2. Jurnal Korolari untuk Mencatat Perolehan Aset Tetap

DS BB SPMU 8510 Belanja Aset Tetap Kas di Kas Daerah BT/ND 0100 MP

2100 Tanah 2200 Peralatan dan Mesin 2300 Gedung dan Bangunan 2400 Jalan, irigasi dan jaringan 2500 Aset Tetap lainnya Diinvestasikan dalam Aset Tetap 7200

D

K




JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA/DESA SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO TRANSAKSI 1 Realisasi Pengiriman

DS BB SPMU 8710 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 8720 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota 8730 Bagi Hasil Pajak ke Desa 8740 Bagi Hasil Retribusi ke Desa 8750 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Kas di Kas Daerah 0100

D

K

xxx xxx xxx xxx xxx xxx



JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL REALISASI PEMBENTUKAN DAN PENCAIRAN DANA CADANGAN SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO TRANSAKSI 1. Realisasi Pembentukan Dana Cadangan a) Realisasi Anggaran

DS

BB

SPMU 8760 Pembentukan Dana Cadangan 0100

b) Jurnal Korolari utk mencatat Dana Cadangan 2. Realisasi Pencairan Dana Cadangan a) Realisasi Anggaran

D

ND MP

b) Jurnal Korolari utk mengurangi MP /Membatalkan Dana Cadangan

K

xxx xxx

Kas di Kas Daerah

3300 Dana Cadangan 7900 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

xxx

0100 Kas di Kas Daerah 8360 Pencairan Dana Cadangan

xxx

7900 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 3300 Dana Cadangan

xxx

xxx

xxx

xxx



RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL PENUTUP SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO TRANSAKSI DS BB 1. Penutupan Apropriasi Belanja Perda 9301 Apropriasi Belanja Pegawai (APBD) 9302 Apropriasi Belanja Barang dan Jasa 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9311 9312 9321 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9411 9412 9421

Apropriasi Belanja Pemeliharaan Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Apropriasi Belanja Pinjaman Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Operasi Lainnya Apropriasi Belanja Aset Tetap Apropriasi Belanja Perolehan Aset Lainnya Apropriasi Belanja Tak Tersangka Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai Alokasi Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Alokasi Apr Belanja Pinjaman Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi Alokasi Apropriasi Belanja Hibah Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Alokasi Apropriasi Belanja Operasi Lainnya Alokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap Alokasi Apropriasi Belanja Aset Lainnya Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka

D

K

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



2. Penutupan Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan ke KabupaTen/Kota/Desa

9331 9332 9333 9334 9335 9431 9432 9433 9434 9435

Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke Kab/Kota Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota Alokasi Aproriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Alokasi Aproriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

xxx xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3. Penutupan Apropriasi Dana Cadangan

9341 Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan 9441 Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan

xxx

4. Penutupan Estimasi Pencairan Dana Cadangan

9141 Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan 9041 Estimasi Pencairan Dana Cadangan

xxx

5. Penutupan Estimasi Pendapatan (APBD)

9201 9202 9203 9204 9211 9212 9213 9214 9215 9221 9222 9231 9232 9233

Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Alokasi Est Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Alokasi Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Alokasi Estimasi Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota Alokasi Estimasi Bagi Hasil Lainnya ke Kab/Kota Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-lain

xxx

xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 71



9001 9002 9003 9004 9011 9012 9013 9014 9015 9031 9032 9033 9021 9022

6. Penutupan Realisasi Pendapatan

8010 8020 8030 8040 8110 8120 8130 8140 8150 8210 8220 8310 8320 8330 9101 9102 9103

Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Estimasi Pend Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Estimasi Pendapatan Hibah Estimasi Pendapatan Dana Darurat Estimasi Pendapatan Lain-lain Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Pendapatan dari Lain-lain PAD Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lain-lain Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg Dialokasikan Estimasi Pend. Bagian Laba BUMD & Investasi Lainnya yg Dialokasikan

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx xxx xxx 72



9104 9111 9112 9113 9114 9115 9121 9122 9131 9132 9133

7. Penutupan Realisasi Belanja

9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9512 9521 6300 8410 8420 8430 8440 8450 8460 8470

Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD yg Dialokasikan


Estimasi Pend Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB yang dialokasikan

Estimasi Pend Bagian Daerah dari PPh yang Dialokasikan Estimasi Pend Bagian Daerah dari SDA yang Dialokasikan Estimasi Pendapatan DAU yang Dialokasikan Estimasi Pendapatan DAK yang Dialokasikan Estimasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi yang dialokasikan Estimasi Pend Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi yg dialokasikan Estimasi Pendapatan Hibah Yg Dialokasikan Estimasi Pendapatan Dana Darurat Yang Dialokasikan Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Dialokasikan

Allotment Belanja Pegawai Allotment Belanja Barang dan Jasa Allotment Belanja Pemeliharaan Allotment Belanja Perjalanan Dinas Allotment Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah Allotment Belanja Subsidi Allotment Belanja Hibah Allotment Belanja Bantuan Sosial Allotment Belanja Operasi Lainnya Allotment Belanja Aset Tetap Allotment Belanja Aset Lainnya Allotment Belanja Tak Tersangka Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 73



8480 8490 8510 8520 8610

8. Penutupan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/ Kota/Desa

Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya Belanja Aset Tetap Belanja Perolehan Aset Lainnya Belanja Tak Tersangka

xxx xxx xxx xxx xxx

9531 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota 9532 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota 9533 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa 9534 Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa 9535 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa 8710 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 8720 Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota 8730 Bagi Hasil Pajak ke Desa 8740 Bagi Hasil Retribusi ke Desa 8750 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

xxx xxx xxx xxx xxx

9. Penutupan Realisasi Pemben Tukan Dana Cadangan

9541 Allotment Pembentukan Dana Cadangan 8760 Pembentukan Dana Cadangan

xxx

10. Penutupan Realisasi Pencairan Dana Cadangan

8360 Pencairan Dana Cadangan 9241 Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang dialokasikan

xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

XxxX

xxx



RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL PERSEDIAAN SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO TRANSAKSI 1. Pencatatan Persediaan Akhir Tahun 2.

Jurnal balik persediaan akhir Tahun sebelumnya

DS BB MP 0800 Persediaan 6600

D xxx

xxx

Cadangan untuk Persediaan

6600 Cadangan untuk Persediaan 0800 Persediaan

K

xxx

xxx



RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL PENYESUAIAN BELANJA PINJAMAN PADA AKHIR TAHUN DAN JURNAL BALIK PADA AWAL TAHUN BERIKUTNYA SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO TRANSAKSI DS BB 1. Pengakuan belanja pinjaman MP 6700 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek pada akhir Tahun 4200 Hutang Biaya Pinjaman 2.

Jurnal balik belanja pinjaman Yang dibuat pada awal tahun berikutnya

MP 4200 Hutang Biaya Pinjaman 6700

D

K

xxx

xxx xxx

xxx

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek

RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL PENGAKUAN PIUTANG PAJAK PADA AKHIR TAHUN DAN JURNAL BALIK PADA AWAL TAHUN BERIKUTNYA SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO TRANSAKSI 1. Pengakuan Piutang Pajak

DS BB MP 0500 Piutang Pajak 6500

2.

Jurnal balik Piutang Pajak Yang dibuat pada awal tahun berikutnya

D xxx

xxx

Cadangan untuk Piutang

6500 Cadangan untuk Piutang 0500 Piutang Pajak

K

xxx

xxx



RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL TRANSAKSI NON ANGGARAN (Pengeluaran & Pengeluaran PFK) DAN PEMINDAHAN UANG UANG ANTAR BANK SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN NO

TRANSAKSI

DS

BB

D

K

I. Transaksi PFK 1 Penerimaan PFK/Pemotong- SPMU 0100 Kas di Kas Daerah an SPM oleh Kas Daerah STS 8971 Penerimaan PFK

xxx

2 Pengeluaran PFK (penyetor- ND

xxx

an ke pihak yang berhak) 3 Jurnal Penutup pada akhir Tahun anggaran

II. Pemindahan uang antar Bank :

8981 Pengeluaran PFK Kas di Kas Daerah

xxx

0100

MP 8971 Penerimaan PFK 8981 Pengeluaran PFK 4300 Hutang Perhitungan Fihak Ketiga

0100 Kas di Kas Daerah (Buku Pembantu : Bank……) 0100 Kas di Kas Daerah

xxxx xxx xxx xxx

xxx xxx

(Buku Pembantu : Bank lainnya……)



RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL PENUTUPAN PEMBIAYAAN

NO TRANSAKSI 1. Penutupan Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

DS

MP

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN BB URAIAN 9751 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah daerah 9752 Apropriasi Pemberian Pinjaman kpd BUMN/D/Pem. Pusat/ DO Lainnya dan Lmg internasional 9753 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan 9754 Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya 9755 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 9756 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat 9757 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pem. Daerah Otonom Lainnya 9758 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD 9759 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan 9760 Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 9801 Alokasi Apropriasi Pengel. Penyertaan Modal Pemda 9802 Alokasi Apropriasi Pem. Pinj. kpd BUMN/D/Pem Pusat/DO Lainnya & Lmg Internasional 9803 Alokasi Apropriasi Pengel Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan 9804 Alokasi Apropriasi Pengel Penyertaan dalam Invest Permanen Lainnya 9805 Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 9806 Alokasi Apropriasi Pembay. Pokok Pinjaman kpd Pemerintah Pusat 9807 Alokasi Aproriasi Pembay Pokok Pinj. Pem.Daerah Otonom Lainnya 9808 Alokasi Apropriasi Pembay Pokok Pinj BUMN/BUMD 9809 Alokasi Apropriasi Pembay Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan 9810 Alokasi Apropriasi Pembay Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

2. Penutupan Realisasi Pengeluaran SPMU 8910 Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 8915 Pemberian Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem.Pusat/DO Lainnya dan Lembaga Internasional Pembiayaan 8920 Pengeluaran Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan 8925 Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen lainnya 8930 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

D xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

K

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 78



8935 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat 8940 Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 8945 Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD 8950 Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan 8955 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 6400 Pembiayaan Neto Tahun Pelaporan 9851 Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemda 9852 Allotment Pemb Pinj. kpd BUMN/D/Pem.Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasioanl 9853 Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan 9854 Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya 9855 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 9856 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat 9857 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pem.Daerah Otonom Lainnya 9858 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD 9859 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan 9860 Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 3.

Penutupan Estimasi Penerimaan Pembiayaan (APBD)

MP

9602 Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yg dipisahkan (divestasi) 9603 Alok. Est. Penerimaan Kembali Pinj kpd BUMN/D/Pem.Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasional 9604 Alokasi Est. Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan 9605 Alokasi Est. Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya 9606 Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 9607 Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat 9608 Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari Pem.Daerah Otonom Lainnya 9609 Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD 9610 Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan 9611 Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 9652 Estimasi Pen.Penjualan Aset yg dipisahkan (divestasi) 9653 Est. Penerimaan kembali Pinj. Kpd BUMN/D/Pem Pusat/DO Lainnya & Lbg Internasional 9654 Estimasi Pen. Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan 9655 Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya 9656 Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 9657 Estimasi Pen. Pinjaman dari Pemerintah Pusat

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 79



9658 9659 9660 9661 4. Penutupan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

MP

Estimasi Pen. Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Estimasi Pen. Pinjaman dari BUMN/BUMD Estimasi Pen. Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan Estimasi Pen. Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

8815 Penerimaan Penjualan Aset yg Dipisahkan (Divestasi) 8820 Penerimaan kembali Pinjaman kpd BUMN/BUMD/Pem.Pusat/DO lainnya dan Lbg Internasional 8825 Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan 8830 Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya 8835 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 8840 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat 8845 Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya 8850 Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD 8855 Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan 8860 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya 6400 9602 9603 9604 9605 9606 9607 9608 9609 9610 9611

Pembiayaan Neto Tahun Pelaporan Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yg dipisahkan (Divestasi) Est Pen. Kembali Pinj. kpd BUMN/BUMD/Pem.Pusat/ DO Lainnya dan Lbg Internasional

Est. Peneri. Penjualan Penyertaan Modal dlm Proyek Pembangunan Est. Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya Est. Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Est. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Est. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah DO lainnya Est. Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD Est. Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan Est. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx



RANCANGAN JURNAL STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH JURNAL PENUTUP SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)

NO

TRANSAKSI

DS

BB

SISTEM AKUNTANSI UMUM/BIRO KEUANGAN URAIAN

D

Jurnal Penutup pada akhir tahun MP Anggaran: 1. Untuk menutuo saldo surplus/defisit MP anggaran tahun berjalan

6200 SiLPA tahun pelaporan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

xxx

2. Untuk menutup Pembiayaan neto Tahun berjalan

6400 Pembiayaan Neto Tahun Pelaporan 6200 SiLPA tahun pelaporan

xxx

3. Utk menutup Estimasi Penggunaan MP SiLPA yg dianggarkan dlm APBD

6200 SiLPA Tahun Pelaporan 9601 Estimasi Penggunaan SiLPA

xxx

4. Utk membukukan Penggunaan SiLPA selama tahun pelaporan

8810 Penggunaan SiLPA 6200 SiLPA Tahun Pelaporan

xxx

6100 Akumulasi SiLPA 8810 Penggunaan SiLPA

xxx

MP

MP

5. Utk menutup perkiraan penggunaan MP SiLPA ke akumulasi SiLPA

K

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx


PEDOMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Pengarah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dr. Machfud Sidik, MSc Drs. Arie Soelendro, MA Dr. Mulia P. Nasution, DESS Dr. Daeng M. Nazier Drs. Imran Adriansyah, SE Drs. Sugijanto, Ak, MM Drs. Sintong Nainggolan, Msi Drs. Tahria. S, M.Acc Tim Penyusun

1. Drs. Irsan Gunawan (Koordinator) 2. Syafri Adnan Baharuddin, Ak, MBA 3. Drs. Wawan Darmawan 4. Iman Bastari, Ak, M.Acc 5. Sonny Loho, Ak, MPM 6. Ardan Adiperdana, Ak, MBA 7. Drs. Sura P. Bangun, MBA 8. Drs. Hotman Siregar, MPA 9. Drs. Haryanto Kadi, M.Sc 10. Edison Sihombing, SE, MSP 11. Dra. Riyani Budiastuti 12. Amdi Veri Darma, Ak, M.Acc 13. Sumiyati, Ak, MFM 14. Drs. Sigit Edi Surono 15. Sugiyarto, SE, Ak, M.Sc 16. Ahmad Yani, SH, Ak 17. Edward UP Nainggolan, Ak 18. Arif Zainudin Fansyuri, Ak 19. Mahartha Titi, SE, Ak 20. Drs. Sudarisman, Ak 21. Zandy Akbar Rassat, SE, MA

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents