SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BUKU 3

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

BUKU 3

POS - POS PERHITUNGAN APBD

Pokja IV Evaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah

Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah KMK: 355/KMK.07/2001

BUKU 3 POS-POS PERHITUNGAN APBD

KATA PENGANTAR Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajjiban pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersangkutan. Dalam buku-2 Pos-Pos Neraca mengenai pedoman akuntansi pos-pos neraca mencakup pengertian dari masing-masing pos neraca, proses pencatatan dan dokumen terkait, saldo normal (debet atau kredit), jurnal standar yang berkaitan dengan pos tersebut, pengukuran nilai, dan pengungkapan yang diperlukan untuk kejelasan dari pos tersebut. Sebagai kelengkapan sistem yang akan menghasilkan laporan keuangan yang salah satunya adalah Laporan Perhitungan Anggaran, diperlukan pedoman akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos perhitungan anggaran. Pedoman Akuntansi Pos-Pos Perhitungan Anggaran dimaksud mencakup pengertian dari masing-masing pos perhitungan anggaran, proses pencatatan dan dokumen terkait, saldo normal (debet atau kredit), jurnal standar yang berkaitan dengan pos tersebut, pengukuran nilai, dan pengungkapan yang diperlukan untuk kejelasan dari pos tersebut. Dengan adanya Pedoman Akuntansi Pos-Pos Perhitungan Anggaran tersebut maka diharapkan pelaksana manajemen keuangan di daerah akan lebih mengerti mengenai penerapan sistem akuntansi secara menyeluruh dimana terdapat keterkaitan yang erat antara pos neraca dan pos perhitungan anggaran sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan utama yaitu Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Pedoman Akuntansi Pos-Pos Perhitungan Anggaran juga akan bermanfaat sebagai bimbingan pada tahap awal penerapan sistem dimana pada umumnya penerapan sistem komputerasi masih berjalan secara paralel dengan penerapan secara manual. Buku-3 Pos-Pos Perhitungan Anggaran ini merupakan pedoman akuntansi betalian dengan penyiapan laporan perhitungan anggaran diharapkan akan membantu pemerintah daerah di dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga untuk waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah daerah telah mampu menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001. Jakarta, 9 Januari 2002 Tim Penyusun Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

i

BAB I – Pedoman Akuntansi APBD

BAB I PEDOMAN AKUNTANSI APBD Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah propinsi/kabupaten/kota meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi anggaran secara sistematis untuk satu periode akuntansi. Anggaran terdiri dari : (a) anggaran pendapatan (b) anggaran belanja (c) anggaran bagi hasil pendapatan dari pemerintah propinsi ke Kabupaten/Kota/Desa (d) anggaran dana cadangan (e) dan anggaran pembiayaan. Siklus akuntansi yang berkaitan dengan anggaran meliputi : 1. Pengesahan Anggaran dengan Perda APBD 2. Otorisasi Anggaran dengan dokumen Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari estimasi pendapatan dan appropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk menarik pendapatan dan memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaran selama periode akuntansi tersebut. 3. Realisasi pelaksanaan anggaran 4. Penutupan perkiraan anggaran pada akhir tahun. Pedoman akuntansi pada bagian ini hanya dibatasi pada saat terbitnya Perda APBD. Akuntansi pada saat terbitnya OKA diuraikan pada bagian pedoman alokasi estimasi pendapatan dan pedoman akuntansi allotment belanja. Selanjutnya, pedoman akuntansi pada saat realisasi anggaran dan akhir tahun diuraikan pada bagian realisasi. 1. Anggaran Pendapatan a. Pengertian Anggaran Pendapatan merupakan rencana pendapatan yang akan diterima oleh Kas Daerah selama satu periode akuntansi. Anggaran pendapatan ini dibukukan dalam perkiraan estimasi pendapatan yang kemudian dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

1


Estimasi Pendapatan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pendapatan yang tercantum dalam APBD. Estimasi Pendapatan terdiri dari: 1) Estimasi Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari perkiraan-perkiraan buku besar : a) Estimasi Pendapatan Pajak Daerah. Estimasi pendapatan pajak daerah ini, antara lain terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air Pajak Hotel dan Restoran dan Pajak Reklame. b) Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah. Estimasi pendapatan retribusi daerah ini, antara lain terdiri dari Retribusi Pasar, Retribusi Terminal, dst. c) Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD/N dan Investasi Lainnya d) Estimasi Lain-lain PAD 2) Estimasi Pendapatan Dana Perimbangan, terdiri dari perkiraanperkiraan buku besar : a) Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB b) Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB c) Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA, antara lain diperoleh dari Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan IHPH dan perikanan. d) Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum e) Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus 3) Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah: a) Estimasi Pendapatan Hibah b) Estimasi Pendapatan Dana Darurat c) Estimasi Lain-lain Pendapatan 4) Estimasi Pembagian Hasil Pajak/Retribusi (Pengurang Estimasi Pendapatan): a) Pembagian Hasil Pajak b) Pembagian Hasil Retribusi

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

2


b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Anggaran diakui pada saat disetujui oleh DPRD dan disahkan oleh pemerintah. Estimasi Pendapatan merupakan wewenang yang diberikan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah melalui Perda APBD untuk menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber tertentu. Perda APBD menetapkan sumber dan target pendapatan yang harus dicapai oleh pemerintah. Dengan demikian dokumen sumber bagi unit pembukuan untuk membukukan Estimasi Pendapatan adalah Perda APBD. Sedangkan bila terjadi perubahan maka dokumen sumber untuk melakukan pembukuan adalah dokumen Revisi APBD. Estimasi pendapatan yang dialokasikan sesuai Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) yang diterbitkan, merupakan bagian dari estimasi pendapatan yang ditetapkan kepada suatu instansi untuk direalisasikan. Realisasi Anggaran Pendapatan harus dibukukan sesuai dengan klasifikasi perkiraan buku besar dan pembantu yang telah ditetapkan dalam bagan perkiraan, untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk keperluan pengendalian bagi pimpinan. Setiap akhir tahun anggaran dilakukan jurnal penutup atas estimasi pendapatan, estimasi pendapatan yang dialokasikan, juga atas realisasi pendapatannya sehingga akan diperoleh nilai penambahan atau pengurangan Surplus/Defisit Tahun Perolehan yang merupakan bagian Ekuitas Dana Lancar. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan Estimasi Pendapatan adalah saldo debet, hal ini berarti jika terjadi Revisi APBD yang berakibat penambahan maka penambahannya dicatat disebelah debet, sedangkan bila berakibat pengurangan akan dicatat disebelah kredit. d. Jurnal Standar 1) Jurnal untuk mencatat Estimasi Pendapatan pada saat terbitnya Perda APBD adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 9001 9002 9003

Nama Perkiraan Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Est. Pend. Bag Laba BUMN/D & Inv . Lainnya

Debet

Kredit

xxx xxx xxx


3


9004 9011 9012 9013 9014 9015 9021 9022 9031 9032 9033 6300

Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Estimasi Pend. Bag Daerah dari PBB & BPHTP Estimasi Pend. Bag Daerah dari PPh Estimasi Pendapatan Bag Daerah dari SDA Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Estimasi Pend. Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Estimasi Pendapatan Hibah Estimasi Pendapatan Dana Darurat Estimasi Lain-Lain Pendapatan Surplus/Defisit Tahun Perolehan

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Xxx

2) Jurnal untuk mencatat Estimasi Pendapatan yang berhubungan dengan terbitnya Revisi Perda APBD yang berakibat adanya penambahan adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 9001 9002 9003 9004 9011 9012 9013 9014 9015 9021 9022 9031 9032 9033 6300

Nama Perkiraan

Debet

Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Est. Pend. Bag Laba BUMN/D & Inv Lainnya Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Estimasi Pend. Bag Daerah dr PBB & BPHTP Estimasi Pend. Bag Daerah dr PPh Estimasi Pendapatan Bag Daerah dr SDA Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Estimasi Pend. Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Estimasi Pendapatan Hibah Estimasi Pendapatan Dana Darurat Estimasi Pendapatan Lain-lain Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx

Kredit

Xxx

3) Jurnal untuk mencatat Estimasi Pendapatan yang berhubungan dengan terbitnya Revisi Perda APBD yang berakibat adanya pengurangan anggaran adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 6300 9001 9002 9003 9004 9011 9012 9013

Nama Perkiraan Surplus/Defisit Tahun Perolehan Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Est. Pend. Bag Laba BUMN/D & Inv Lainnya Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Estimasi Pend. Bag Daerah dr PBB & BPHTP Estimasi Pend. Bag Daerah dr PPh Estimasi Pendapatan Bag Daerah dr SDA

Debet

Kredit

Xxx


Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx 4


9014 9015 9021 9022 9031 9032 9033

Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Estimasi Pend. Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Estimasi Pendapatan Hibah Estimasi Pendapatan Dana Darurat Estimasi Pendapatan Lain-lain

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx

4) Jurnal untuk mencatat “Estimasi Pendapatan yang dialokasikan” berdasarkan OKA sebagai berikut: No. Perkiraan 9101 9102 9103 9104 9111 9112 9113 9114 9115 9121 9122 9131 9132 9133 9201 9202 9203 9204 9211 9212 9213 9214

Nama Perkiraan

Debet

Estimasi Pendapatan Pajak Daerah yg Dialokasikan (Dinas X) Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg Dialokasikan (Dinas X) Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMN/D & Investasi Lainnya yg Dialokasikan (Dinas X) Estimasi Pend. Dari Lain-lain PAD yg Dialokasikan (Dinas X) Estimasi Pend. Bagian Daerah dari PBB & BPHTP yg Dialokasikan (Dinas X) Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh yg Dialokasikan (Dinas X) Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA yg Dialokasikan (Dinas X) Estimasi Pendapatan DAU yg Dialokasikan (Dinas X) Estimasi Pendapatan DAK yg Dialokasikan (Dinas X) Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yg Dialokasikan(Dinas X) Estimasi Pendapatan Bagi Hail Lainnya dari Provinsi yg Dialokasikan ( Dinas X ) Estimasi Pendapatan Hibah yg Dialokasikan (Dinas X) Estimasi Pendapatan Dana Darurat yg Dialokasikan (Dinas X) Estimasi Lain-lain Pendapatan yg Dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMN/D & Investasi Lainnya Alokasi Est. Pendapatan dari Lain-lain PAD Alokasi Estimasi Pendapatan Bag Daerah dari PBB & BPHTP Alokasi Est. Pendapatan Bag Daerah dari PPh Alokasi Est. Pendapatan Bag Daerah dari SDA Alokasi Estimasi Pendapatan DAU

xxx

Kredit

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Xxx xxx xxx xxx xxx


xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 5


9215 9221 9222 9231 9232 9233

Alokasi Estimasi Pendapatan DAK Alokasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Alokasi Pend.Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Alokasi Estimasi Lain-Lain Pendapatan

xxx Xxx xxx xxx xxx xxx

5) Jurnal Penutup. Jurnal untuk mencatat Realisasi Pendapatan berikut jurnal penutupnya dapat dilihat pada butir Pedoman Akuntansi Alokasi Pendapatan. Pada akhir tahun perkiraan estimasi pendapatan ditutup dengan pasangan perkiraan Alokasi Estimasi Pendapatan dengan jurnal penutup pada akhir tahun anggaran sebagai berikut : No. Perkiraan 9201 9202 9203 9204 9211 9212 9213 9214 9215 9221 9222 9231 9232 9233 9001 9002 9003 9004 9011 9012 9013 9014 9015 9021 9022 9031 9032 9033

Nama Perkiraan

Debet

Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Alokasi Est. Pend. Bag Laba BUMN/D & Invest. Lain Alokasi Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTB Alokasi Estimasi Pend. Bag. Daerah dari PPh Alokasi Estimasi Pendapatan Bag Daerah dr SDA Alokasi Estimasi Pendapatan DAU Alokasi Estimasi Pendapatan DAK Alokasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Alokasi Pend.Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-lain Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Est Pend Bag Laba BUMN/D dan Investasi Lainnya Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Estimasi Pend. Bag Daerah dari PBB & BPHTB Estimasi Pendapatan Bag Daerah dari PPh Estimasi Pendapatan Bag Daerah dari SDA Estimasi Pendapatan DAU Estimasi Pendapatan DAK Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Estimasi Pend. Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Estimasi Pendapatan Hibah Estimasi Pendapatan Dana Darurat Estimasi Lain-Lain Pendapatan

xxx xxx xxx

Kredit

xxx xxx xxx xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx


xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx

6


e. Pengukuran Estimasi Pendapatan dinyatakan dalam nilai rupiah, sebesar target pendapatan yang harus dicapai oleh pemerintah propinsi/kabupaten/kota. Sesuai standar akuntansi yang berlaku umum dalam akuntansi pemerintah, Estimasi Pendapatan tidak dinyatakan dalam valuta asing sehingga tidak perlu dilakukan konversi. Seluruh estimasi harus dilakukan dalam nilai rupiah.

f. Pengungkapan Besarnya Estimasi Pendapatan diungkapkan pada Laporan Perhitungan APBD sisi anggaran, yang merupakan target yang harus dicapai untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Hal-hal yang perlu diungkapkan terutama adalah rincian sumber pendapatan untuk diperbandingkan dalam persentase pencapaian target dengan realisasi pendapatannya 2. Anggaran Belanja a. Pengertian Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang kemudian dijabarkan menjadi Otorisasi Kredit Anggaran (allotment). Dengan mengacu pada format APBD yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada saat ini, kelompok anggaran belanja, buku besar dan buku pembantu sebagaimana telah ditetapkan dalam Bagan Perkiraan (Buku I) yang harus dibentuk dan dipelihara meliputi perkiraan-perkiraan : 1) Apropriasi Belanja Operasi Terdiri dari : a) Apropriasi Belanja Pegawai, antara lain terdiri dari Gaji dan Tunjangan Lainnya, Honorarium, Uang Lembur, Upah Pegawai Harian Tetap dan Lain-lain Belanja Pegawai. b) Apropriasi Belanja Barang dan Jasa, antara lain terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Ongkos Kantor (misal ongkos kurir,


7


c)

d)

e) f) g) h) i)

ongkos kirim), Perpustakaan (di luar buku ilmiah, misal majalah), Pakaian Dinas, dan Lain-lain Belanja Non Investasi. Apropriasi Belanja Pemeliharaan, antara lain terdiri dari Pemeliharaan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rumah Dinas, Kendaraan Dinas, Inventaris Kantor dan Lain-lain Belanja Pemeliharaan. Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas, antara lain terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Pindah, Perjalan Pemulangan Pegawai Pensiun dan Perjalanan Dinas Lainnya. Apropriasi Belanja Pinjaman, antara lain terdiri dari Belanja Angsuran Bunga Hutang dan Belanja Lainnya yang Berhubungan dengan Hutang Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Operasi Lainnya

2) Apropriasi Belanja Modal Terdiri dari : a) Apropriasi Belanja Aset Tetap, terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin,Gedung, Bangunan, Jalan, Irigasi, Jalan serta Belanja Aset Tetap Lainnya. b) Apropriasi Belanja Aset Lainnya. 3) Apropriasi Belanja Tak Tersangka Apropriasi Belanja Tak tersangka ini dibentuk untuk tujuan mengatasi bencana alam, sosial dan kegiatan tak terduga lainnya. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Anggaran diakui pada saat disetujui oleh DPRD dan disahkan oleh pemerintah. Apropriasi merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD yang merupakan mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Otorisasi Kredit Anggaran (Allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi atau unit-unit pengguna anggaran dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Umum Negara/Kas Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

8


Realisasi Anggaran Belanja harus dibukukan sesuai dengan klasifikasi belanja yang ditetapkan. Pencatatan realisasi anggaran dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk keperluan pengendalian bagi pimpinan dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Setiap akhir tahun anggaran dilakukan jurnal penutup atas apropriasi belanja, allotment belanja tiap-tiap satker/dinas/pengguna anggaran, dan juga realisasi pendapatannya sehingga akan diperoleh nilai penambahan atau pengurangan terhadap perkiraan surplus/defisit tahun perolehan yang merupakan bagian Ekuitas Dana Lancar. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan Apropriasi Belanja adalah saldo kredit, hal ini berarti jika terjadi Revisi APBD yang berakibat penambahan maka penambahannya dicatat di sebelah kredit, sedangkan bila berakibat pengurangan akan dicatat di sebelah debit. d. Jurnal Standar 1) Jurnal untuk mencatat apropriasi belanja dengan terbitnya Perda APBD adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 6300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9311 9312 9321

Nama Perkiraan Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Apropriasi Belanja Pemeliharaan Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Apropiasi Belanja Pinjaman Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Operasi Lainnya Apropriasi Belanja Aset Tetap Apropriasi Belanja Aset Lainnya Apropriasi Belanja Tak Tersangka

Debet

Kredit

xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2) Jurnal untuk mencatat apropriasi belanja dengan terbitnya Revisi Perda APBD yang berakibat adanya penambahan anggaran adalah sebagai berikut :


9


No. Perkiraan 6300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9311 9312 9321

Nama Perkiraan Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Apropriasi Belanja Pemeliharaan Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Apropriasi Belanja Pinjaman Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Operasi Lainnya Apropriasi Belanja Aset Tetap Apropriasi Belanja Aset Lainnya Apropriasi Belanja Tak Tersangka

Debet

Kredit

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3) Jurnal untuk mencatat apropriasi belanja dengan terbitnya Revisi Perda APBD yang berakibat terjadinya pengurangan anggaran adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9311 9312 9321 6300

Nama Perkiraan Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Apropriasi Belanja Pemeliharaan Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Apropriasi Belanja Pinjaman Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Operasi Lainnya Apropriasi Belanja Aset Tetap Apropriasi Belanja Aset Lainnya Apropriasi Belanja Tak Tersangka Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

Debet

Kredit

xxx xxx xxx xxx xxx Xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4) Jurnal Penutup Jurnal untuk mencatat allotment belanja berikut jurnal penutupnya (lihat Pedoman Akuntansi Allotment Belanja) dan Jurnal untuk mencatat Realisasi Belanja berikut jurnal penutupnya dapat dilihat pada Pedoman Akuntansi Belanja. Jurnal Penutup yang dilakukan pada akhir tahun untuk perkiraan Estimasi Pendapatan adalah sebagai berikut: Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

10


No. Perkiraan 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9311 9312 9321 6300

Nama Perkiraan Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Apropriasi Belanja Pemeliharaan Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Apropriasi Belanja Pinjaman Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Operasi Lainnya Apropriasi Belanja AT u/ Plyn Publik Apropriasi Belanja Aset Lainnya Apropriasi Belanja Tak Tersangka Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

Debet

K

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

e. Pengukuran Apropriasi Belanja dinyatakan dalam nilai rupiah, sebesar jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan oleh pemerintah. Sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku umum, Apropriasi Belanja tidak dinyatakan dalam valuta asing sehingga tidak perlu dilakukan konversi. Seluruh apropriasi belanja dinyatakan dalam nilai rupiah. f. Pengungkapan Besarnya Apropriasi Belanja diungkapkan pada Laporan Perhitungan APBD sisi anggaran, yang merupakan jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan oleh pemerintah daerah. Hal-hal penting yang perlu diungkapkan terutama adalah rincian belanja yang diklasifikasikan menurut fungsi, organisasi dan jenis belanja untuk diperbandingkan dalam persentase dengan realisasi belanja. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi menurut bagian anggaran atau unit-unit yang menguasai anggaran. Klasifikasi menurut jenis belanja meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak tersangka yang dirinci sesuai dengan format


11


APBD menurut ketentuan yang berlaku (lihat atas).

uraian Pengertian di

3. Anggaran Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota/Desa a. Pengertian Anggaran Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/Desa terdiri dari apropriasi yang kemudian dijabarkan menjadi Otorisasi Kredit Anggaran (allotment). Berdasarkan format APBD yang mengacu pada ketentuan perundangundangan ada saat ini, buku besar dan buku pembantu yang perlu dibentuk sesuai bagan perkiraan standar sebagaimana dapat dilihat dalam Buku I meliputi : 1) Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Perkiraan ini , antara lain terdiri dari: - Apropriasi Bagi Hasil Pajak Kendaraaan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air - Apropriasi Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan Diatas Air - Apropriasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP 2) Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota Terdiri dari bagi hasil lainnya di luar pajak dari pemerintah propinsi kepada Kabupaten/Kota; 3) Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Apropriasi ini merupakan anggaran bagi hasil pajak kabupaten/kota yang didistribusikan kepada desa-desa diwilayahnya, yang terdiri dari: - Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hotel - Apropriasi Bagi Hasil Pajak Restoran - Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hiburan - Apropriasi Bagi Hasil Pajak Reklame - Apropriasi Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan - Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C - Apropriasi Bagi Hasil Pajak Parkir, dan - Apropriasi Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya; Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

12


4) Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Apropriasi ini merupakan anggaran bagi hasil retribusi kabupaten/kota yang didistribusikan kepada desa-desa penerima di wilayahnya , terdiri dari : - Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum (RJUm) - Pelayanan Kesehatan - Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan /Kebersihan - Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil - Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat - Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum - Apropriasi Bagi Hasil – Pelayanan Pasar - Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kend. Bermotor - Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran - Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya cetak Peta - Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian kapal perikanan - Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Jasa Usaha (RJUs) - Pemakaian Kekayaan Daerah - Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan - Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Terminal - Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir - Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Penyedotan kakus/Kotoran - Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan /Pesanggarahan /Villa - Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan - Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal - Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi & Olah Raga - Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Penyeberangan di Atas Air - Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair - Apropriasi Bagi Hasil RJUs –Penjualan Produk Usaha - Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan - Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan - Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek - Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya.; Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

13


5)

Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota Merupakan anggaran bagi hasil lainnya di luar pajak dari pemerintah propinsi kepada Kabupaten/Kota;

b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Anggaran diakui pada saat disetujui oleh DPRD dan disahkan oleh pemerintah. Apropriasi merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD yang merupakan mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Otorisasi Kredit Anggaran (Allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari appropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan utntuk memperoleh uang dari Kas Umum Negara/Kas Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut. Realisasi Anggaran Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/ Desa harus dibukukan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan, untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk keperluan pengendalian bagi pimpinan dengan cara yang memungkinkan pengukuran bagi hasil pendapatan tersebut. Setiap akhir tahun anggaran dilakukan jurnal penutup atas apropriasi Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/ Desa, allotment Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/ Desa tiap satker/dinas, juga atas realisasi pendapatannya sehingga akan diperoleh nilai penambahan atau pengurangan terhadap Surplus/Defisit Tahun Perolehan yang merupakan bagian Ekuitas Dana Lancar. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/ Desa adalah saldo kredit, hal ini berarti jika terjadi Revisi APBD yang berakibat penambahan maka penambahannya dicatat di sebelah kredit, sedangkan bila berakibat pengurangan akan dicatat di sebelah debit.


14


d. Jurnal Standar 1) Jurnal untuk mencatat Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/ Desa dengan terbitnya Perda APBD adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 6300 9330

Nama Perkiraan Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

Debet

Kredit

xxx

Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten /Kota/ Desa Buku Pembantu Apopriasi Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota/Desa (dikredit sebesar anggaran) : Apr. Bagi Hasil Pajak Kendaraaan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Apr. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Apr. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Apr. Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota Apr. Bagi Hasil Pajak Hotel Apr. Bagi Hasil Pajak Restoran Apr. Bagi Hasil Pajak Hiburan Apr. Bagi Hasil Pajak Reklame Apr. Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan Apr. Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C. Apr. Bagi Hasil Pajak Parkir Apr. Bagi Hasil Pajak daerah Lainnya Apr. Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum (RJUm) Pelayanan Kesehatan Apr. Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan /Kebersihan Apr. Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Apr. Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat Apr. Bagi Hasil RJUm – Pelyn. Parkir di tepi Jalan Umum Apr. Bagi Hasil – Pelayanan Pasar Apr. Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kend. Bermotor Apr. Bagi Hasil RJUm – Pemeriks. Alat Pemadam kebakaran Apr. Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya cetak Peta Apr. Bagi Hasil RJUm – Pengujian kapal perikanan Apr. Bagi Hasil Retrrebusi Jasa Usaha (RJUs) Pemakaian Kekayaan Daerah Apr. Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan/atau


xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 15


Pertokoan Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan Apr. Bagi Hasil RJUs – Terminal Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir Apr. Bagi Hasil RJUs – Penyedotan kakus/Kotoran Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan /Pesanggarahan /Villa Apr. Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan Apr. Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi & Olah Raga Apr. Bagi Hasil RJUs – Penyebrangan di Atas Air Apr. Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Apr. Bagi Hasil RJUs –Penjualan Produk Usaha Apr. Bagi Hasil Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan Apr. Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Apr. Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan Apr. Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek Apr. Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2) Jurnal untuk mencatat perkiraan Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/ Desa sehubungan dengan terbitnya Revisi Perda APBD yang berakibat adanya penambahan apropriasi adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 6300 9331

Nama Perkiraan

Debet xxx

Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

Kredit xxx

Apr. Bagi Hasil Pajak ke Kab./Kota

9333

Apr. Bagi Hasil Pendapatan Kab./Kota Apr. Bagi Hasil Pajak ke Desa

9334

Apr. Bagi Hasil Retribusi ke Desa

xxx

9335

Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

xxx

9332

Lainnya

ke

xxx xxx

3) Jurnal untuk mencatat apropriasi belanja sehubungan dengan terbitnya Revisi Perda APBD yang berakibat adanya pengurangan apropriasi belanja adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 9331

Nama Perkiraan Apr. Bagi Hasil Pajak ke kab./Kota

Debet

Kredit

xxx


16


9332 9333 9334 9335 6300

Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota Apr. Bagi Hasil Pajak ke Desa Apr. Bagi Hasil Retribusi ke Desa Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

xxx xxx xxx xxx xxx


4) Jurnal Penutup Jurnal untuk mencatat allotment Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota/Desa berikut jurnal penutupnya dapat lihat pada Pedoman Akuntansi Allotment Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota/Desa. Sedangkan jurnal untuk mencatat realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota/Desa berikut jurnal penutupnya lihat Pedoman Akuntansi Belanja. Selanjutnya, Jurnal Penutup yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran untuk perkiraan Estimasi Pendapatan adalah sebagai berikut: No. Perkiraan 9331 9332 9333 9334 9335 6300

Nama Perkiraan Apr. Bagi Hasil Pajakab./Kota Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota Apr. Bagi Hasil Pajak ke Desa Apr. Bagi Hasil Retribusi ke Desa Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

Debet xxx xxx xxx xxx xxx

Kredit

xxx

e. Pengukuran Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota. dinyatakan dalam nilai rupiah, sebesar jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisir oleh pemerintah. Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota. tidak mungkin dinyatakan dalam valuta asing sehingga tidak perlu dilakukan konversi. f. Pengungkapan Besarnya Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota. diungkapkan pada Laporan Perhitungan APBD sisi anggaran, yang merupakan jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisir pemerintah. Hal-hal yang perlu diungkapkan terutama adalah rincian bagi hasil pendapatan yang diklasifikasikan menurut jenis bagi hasil untuk diperbandingkan dalam persentase dengan realisasi bagi hasil pendapatan.


17


Klasifikasi menurut jenis bagi hasil pendapatan meliputi bagi hasil pendapatan ke Kab./Kota/desa yang dirinci sesuai dengan format APBD menurut ketentuan yang berlaku. 4. Anggaran Pembentukan Dana Cadangan a. Pengertian Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dapat dibentuk dari kontribusi tahunan APBD kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan dana darurat. Untuk itu perlu pula disusun pedoman akuntansi penyisihannya yang meliputi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan dan Estimasi Transfer Masuk Dana Cadangan serta Apropriasi Belanja Aset dari Dana Cadangan. Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan adalah jumlah maksimal yang disetujui DPRD yang merupakan mandat kepada Gubernur/ Bupati/Walikota untuk melakukan pembentukan dana cadangan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Estimasi Transfer Masuk Dana Cadangan adalah target yang ditentukan DPRD untuk menyediakan dana untuk merealisir rencana peruntukan dana cadangan. Apropriasi Belanja Aset dari Dana Cadangan adalah jumlah maksimum dana cadangan pada tahun tersebut yang dapat dibelanjakan sesuai dengan rencana pembentukannya. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan harus didasarkan Perda. Proses pencatatan Dana Cadangan sudah dimulai sejak terbitnya Perda APBD untuk mencatat Estimasi Pencairan - Dana Cadangan sekaligus untuk mencatat Apropriasi Pembentukan - Dana Cadangan dan dilanjutkan dengan pencatatan pada saat terbit Otorisasi Kredit Anggaran. Selanjutnya, pada saat realisasi pembentukannya dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pencatatan atas penyisihan kas untuk dana cadangan yang disimpan pada rekening tersendiri. Dan pada saat penggunaannya nanti sesuai yang ditetapkan dalam Perda, Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

18


dilakukan pencatatan atas pengeluaran uang atas beban dana cadangan dengan dokumen sumber berupa SPM. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan Estimasi Pencairan – Dana Cadangan adalah saldo debet, ini berarti jika ada pembentukan dana dan Revisi APBD yang berakibat penambahan maka penambahannya dicatat di sebelah debet, sedangkan bila berakibat pengurangan akan dicatat di sebelah kredit. Sedangkan Saldo normal perkiraan Apropriasi Pembentukan - Dana Cadangan adalah saldo kredit, hal ini berarti jika terjadi Revisi APBD yang berakibat penambahan maka penambahannya dicatat di sebelah kredit, sedangkan bila berakibat pengurangan akan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar 1) Jurnal saat anggaran disetujui DPRD untuk mencatat Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan dan Apropriasi pencairan Dana Cadangan untuk digunakan adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 6300 9341

Nama Perkiraan

Debet

Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan

xxx

9241 6300

Estimasi Pencarian Masuk-Dana Cadangan Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

xxx

Kredit

xxx xxx

2) Jurnal saat terbit Otorisasi Kredit Anggaran (lihat butir tentang Pedoman Akuntansi Alokasi Apropriasi): No. Perkiraan 9441 9541

Nama Perkiraan Alokasi Aprop. Pembentukan Dana Cadangan Allotment Pembentukan Dana Cadangan

Debet

Kredit

xxx


xxx

19


3) Jurnal pembentukan Dana Cadangan. Realisasi pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran berjalan dengan melakukan penyisihan uang kas daerah dijurnal sebagai berikut : No. Perkiraan

6300 0100

Nama Perkiraan

Debet

Dana Cadangan Diinvestasikan dlm Dana Cadangan

xxx

Pembentukan Dana Cadangan Kas di Kas Daerah

xxx

Kredit

xxx xxx

4) Jurnal realisasi pencairan Dana Cadangan Realisasi pencairan dana cadangan yaitu pada saat terjadinya transfer masuk dari Dana Cadangan ke kas daerah , dijurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 0100

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Pencairan Dana

Debet

Kredit

xxx Cadangan

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Dana Cadangan

xxx xxx xxx

5) Jurnal Penutup: Pada setiap akhir tahun anggaran, perkiraan pembentukan dan pencairan dana cadangan dilakukan jurnal penutup sebagai berikut : No. Perkiraan

6300

Nama Perkiraan

Debet

Allotment Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan

xxx

Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

xxx

Kredit

Xxx


Xxx Xxx

20


e. Pengukuran Estimasi Pencairan Dana Cadangan, Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan dan Apropriasi Belanja Perolehan Aset dari Dana Cadangan seluruhnya dinyatakan dalam nilai rupiah, sebesar yang telah diamanatkan dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Besarnya Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan diungkapkan pada Laporan Perhitungan APBD sisi anggaran, yang merupakan target yang harus dicapai untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Target tersebut diperbandingkan dengan realisasinya dalam persentase. Hal-Hal yang perlu diungkapkan pada catatan laporan keuangan terutama adalah peruntukan dari pembentukan dana cadangan tersebut dan rencana waktu untuk mencapai jumlah yang diinginkan dan juga perlu diungkapkan sebab-sebab tidak tercapainya target pembentukan dana yang cukup materiil. Estimasi Pencairan Dana Cadangan diungkapkan pada Laporan Perhitungan APBD sisi anggaran, yang merupakan target yang harus direalisasikan untuk penggunaan dana cadangan. Target tersebut diperbandingkan dengan realisasinya dalam persentase. Hal-Hal yang perlu diungkapkan pada catatan laporan keuangan adalah wujud dari penggunaan Dana Cadangan tersebut, sesuai rencana awal pembentukannya. Bila terjadi penyimpangan yang cukup materiil atas pencapaian targetnya perlu diungkapkan sebab-sebabnya pada Catatan Laporan Keuangan atau Nota Perhitungan Anggaran. Apropriasi Belanja Perolehan Aset dari Dana Cadangan dinyatakan dalam nilai rupiah, sebesar jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan oleh pemerintah. Apropriasi Belanja tidak dinyatakan dalam valuta asing sehingga tidak perlu dilakukan konversi. Bila terjadi penyimpangan yang cukup materiil atas anggaran yang telah ditetapkan perlu diungkapkan sebab-sebabnya pada Catatan Laporan Keuangan atau Nota Perhitungan Anggaran.


21

BAB II – Pedoman Akuntansi Pendapatan

BAB I I PEDOMAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Pendapatan asli daerah ini meliputi perkiraan-perkiraan buku besar : • Pendapatan Pajak Daerah • Pendapatan Retribusi Daerah • Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya • Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 1. Pendapatan Pajak Daerah a. Pengertian Perkiraan Pendapatan Pajak Daerah ini untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar pendapatan asli daerah dimulai sejak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi pendapatan meliputi : Otorisasi Kredit Anggaran sebagai dasar pecatatan alokasi pendapatan yang telah disetujui oleh DPRD Surat Tanda Setoran (STS) pada saat realisasi anggaran baik untuk penerimaan pajak maupun non pajak Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup. Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) Buku IV.


22


c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan buku besar Pendapatan Asli Daerah adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebet perkiraan pendapatan. d. Jurnal Standar Jurnal standar untuk mencatat transaksi Pendapatan Pajak Daerah sejak anggaran disetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup adalah sebagai berikut : 1) Pada saat anggaran Pendapatan Pajak Daerah disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Perkiraan 9001 6300

Nama Perkiraan Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Surplus/defisit tahun pelaporan Jumlah Buku Pembantu Pendapatan Pajak Daerah (didebet sebesar anggaran) : Pajak Kendaraaan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP Pajak Hotel dan Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C. Pajak Parkir Pajak daerah Lainnya Jumlah

Debet

Kredit

xxx xxx

xxx xxx

xxx

-

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

-

xxx xxx xxx

-

xxx

Xxx

2) Alokasi Pendapatan Pajak Daerah Dengan diterbitkannya Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) maka anggaran Pendapatan Pajak Daerah dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal sebagai berikut :


23


No. Perkiraan

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

9101

Estimasi Pendapatan Pajak Daerah yang dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Jumlah

xxx

-

xxx

Xxx Xxx

9201

3) Pada saat realisasi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah diakui pada saat kas diterima dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan : No. Perkiraan 0100 8010

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak Daerah Jumlah Buku Pembantu Pendapatan Pajak Daerah (dikredit sebesar realisasinya) : Pajak Kendaraaan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C. Pajak Parkir Pajak daerah Lainnya

xxx xxx

xxx xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4) Pendapatan Pajak Daerah Pencatatan pengembalian Pendapatan Pajak Daerah yang terjadi baik pada tahun anggaran berjalan maupun periode tahun anggaran berikutnya, seperti adanya restitusi pajak daerah, dijurnal sebagai berikut:


24


No. Perkiraan 8010 0100

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Pajak Daerah Kas di Kas Daerah Buku Pembantu Pengembalian Pendapatan Pajak Daerah (didebet sebesar restitusinya) : Pajak Kendaraaan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C. Pajak Parkir Pajak Daerah Lainnya

xxx -

xxx

xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

-

Jumlah

xxx

Xxx

5) Jurnal Penutup : Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : a. Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8010 9101 6300 9201 9001

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Pajak Daerah yg dialokasikan (Dinas atau unit organisasi setingkat ) Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

xxx -

xxx

-

xxx

Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Jumlah

xxx xxx

xxx Xxx

b. Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8010

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Pajak Daerah

xxx

-

6300


xxx

-

9101

Estimasi Pend. Pajak Daerah yg dialokasikan

-

xxx


25


9201 9001

Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Jumlah

xxx xxx

xxx xxx

e. Pengukuran Pendapatan Pajak Daerah dinilai berdasarkan nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas di Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan. f. Pengungkapan Pendapatan Pajak Daerah disajikan sebesar nilai anggaran dan realisasinya dalam laporan perhitungan APBD. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan APBD bertalian dengan Pendapatan Pajak Daerah, antara lain : - Rincian jenis Pendapatan Pajak Daerah. - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah. - Informasi penting lainnya yang dianggap perlu. 2. Pendapatan Retribusi Daerah a. Pengertian Perkiraan Pendapatan Restribusi Daerah ini untuk menampung pendapatan yang berasal dari restribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar pendapatan retribusi daerah dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi Pendapatan Restribusi Daerah meliputi : Otorisasi Kredit Anggaran sebagai dasar pencatatan alokasi pendapatan yang telah disetujui oleh DPRD


26


Surat Tanda Setoran (STS) pada saat realisasi anggaran baik untuk penerimaan pajak maupun non pajak MP (Memo Penyesuaian) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup. Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan buku besar Pendapatan Restribusi Daerah adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya. d. Jurnal Standar Jurnal standar untuk mencatat transaksi pendapatan retribusi daerah sejak anggaran disetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup adalah sebagai berikut : 1) Pada saat anggaran Pendapatan Retribusi Daerah disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Perkiraan 9002 6300

Nama Perkiraan Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah. Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Jumlah Buku Pembantu Est. Pendapatan Retribusi Daerah (didebet sebesar anggaran) : Est. Pendpt. Retribusi Jasa Umum (RJUm) Pelayanan Kesehatan Est. Pendpt.. RJUm – Pelayanan Persampahan /Kebersihan Est. Pendpt.. RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Est. Pendpt.. RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat Est. Pendpt.. RJUm – Pelyn. Parkir di tepi Jalan Umum Est. Pendpt.. RJUm – Pelayanan Pasar Est. Pendpt.. RJUm – Pengujian Kend. Bermotor Est. Pendpt.. RJUm – Pemeriks. Alat Pemadam kebakaran Est. Pendpt.. RJUm – Penggantian Biaya cetak Peta


Debet xxx xxx

Kredit xxx xxx

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx

-

xxx

-

27


Est. Pendpt.. RJUm – Pengujian kapal perikanan Est. Pendpt.. Retrrebusi Jasa Usaha (RJUs) Pemakaian Kekayaan Daerah Est. Pendpt.. RJUs – Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Est. Pendpt.. RJUs – Tempat Pelelangan Est. Pendpt.. RJUs – Terminal Est. Pendpt.. RJUs – Tempat Khusus Parkir Est. Pendpt.. RJUs – Penyedotan kakus/Kotoran Est. Pendpt.. RJUs – Tempat Penginapan /Pesanggarahan /Villa Est. Pendpt.. RJUs – Rumah Potong Hewan Est. Pendpt.. RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Est. Pendpt.. RJUs – Tempat Rekreasi & Olah Raga Est. Pendpt.. RJUs – Penyebrangan di Atas Air Est. Pendpt.. RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Est. Pendpt.. RJUs –Penjualan Produk Usaha Est. Pendpt.. Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan Est. Pendpt.. RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Est. Pendpt.. RPT – Ijin Gangguan Est. Pendpt.. RPT – Ijin Trayek Est. Pendpt.. Retribusi Daerah Lainnya

xxx xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx xxx xxx

-

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx

-

2) Alokasi Pendapatan Retribusi Daerah Dengan diterbitkannya Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) maka anggaran Pendapatan Retribusi Daerah dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal sebagai berikut : No. Perkiraan

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

9102

Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yang dialokasikan (Dinas /unit organisasi setingkat) Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Jumlah

xxx

-

xxx

xxx xxx

9202

3) Pada saat realisasi Realisasi pendapatan retribusi daerah diakui pada saat Kas diterima dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas di Kas Daerah ) dalam tahun anggaran berjalan: No. Perkiraan 0100 8020

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pendapatan Retribusi Daerah


Debet

Kredit

xxx -

xxx 28


Jumlah Buku Pembantu Pendapatan Retribusi Daerah (didebet sebesar realisasi) : Pendpt. Retribusi Jasa Umum (RJUm) Pelayanan Kesehatan Pendpt.. RJUm - Pelayanan Persampahan /Kebersihan Pendpt.. RJUm - Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Pendpt.. RJUm - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat Pendpt.. RJUm – Pelyn. Parkir di tepi Jalan Umum Pendpt.. RJUm – Pelayanan Pasar Pendpt.. RJUm – Pengujian Kend. Bermotor Pendpt.. RJUm – Pemeriks. Alat Pemadam kebakaran Pendpt.. RJUm – Penggantian Biaya cetak Peta Pendpt.. RJUm – Pengujian kapal perikanan Pendpt.. Retrrebusi Jasa Usaha (RJUs) Pemakaian Kekayaan Daerah Pendpt.. RJUs – Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Pendpt.. RJUs – Tempat Pelelangan Pendpt.. RJUs – Terminal Pendpt.. RJUs – Tempat Khusus Parkir Pendpt.. RJUs – Penyedotan kakus/Kotoran Pendpt..RJUs – Tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa Pendpt.. RJUs – Rumah Potong Hewan Pendpt.. RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Pendpt.. RJUs – Tempat Rekreasi & Olah Raga Pendpt.. RJUs – Penyebrangan di Atas Air Pendpt.. RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Pendpt.. RJUs –Penjualan Produk Usaha Pendpt.. Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan Pendpt.. RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pendpt.. RPT – Ijin Gangguan Pendpt.. RPT – Ijin Trayek Pendpt.. Retribusi Daerah Lainnya

xxx

xxx

-

xxx xxx xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx xxx xxx

-


-

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

-

xxx xxx xxx xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx

4) Pengembalian Pendapatan Retribusi Daerah Pencatatan Pengembalian Pendapatan Retribusi Daerah yang terjadi baik pada tahun anggaran berjalan maupun periode anggaran berikutnya dijurnal sebagai berikut:


29



Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Retribusi Daerah Kas di Kas Daerah Buku Pembantu Pengembalian Pendapatan Retribusi Daerah (didebet sebesar realisasi) : Pengembalian Pendpt. Retribusi Jasa Umum (RJUm) - Pelayanan Kesehatan Pengembalian Pendpt.. RJUm – Pelayanan Persampahan /Kebersihan Pengembalian Pendpt.. RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Pengembalian Pendpt.. RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat Pengembalian Pendpt.. RJUm – Pelyn. Parkir di tepi Jalan Umum Pengembalian Pendpt.. RJUm – Pelayanan Pasar Pengembalian Pendpt.. RJUm – Pengujian Kend. Bermotor Pengembalian Pendpt.. RJUm – Pemeriks. Alat Pemadam kebakaran Pengembalian Pendpt.. RJUm – Penggantian Biaya cetak Peta Pengembalian Pendpt.. RJUm – Pengujian kapal perikanan Pengembalian Pendpt.. Retrrebusi Jasa Usaha (RJUs) – Pemakaian Kekayaan Daerah Pengembalian Pendpt.. RJUs – Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Pengembalian Pendpt.. RJUs – Tempat Pelelangan Pengembalian Pendpt.. RJUs – Terminal Pengembalian Pendpt.. RJUs – Tempat Khusus Parkir Pengembalian Pendpt.. RJUs – Penyedotan kakus/Kotoran Pengembalian Pendpt..RJUs – Tempat Penginapan /Pesanggarahan /Villa Pengembalian Pendpt.. RJUs – Rumah Potong Hewan Pengembalian Pendpt.. RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Pengembalian Pendpt.. RJUs – Tempat Rekreasi & Olah Raga Pengembalian Pendpt.. RJUs – Penyebrangan di Atas Air Pengembalian Pendpt.. RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Pengembalian Pendpt.. RJUs –Penjualan Produk Usaha Pengembalian Pendpt.. Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan Pengembalian Pendpt.. RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pengembalian Pendpt.. RPT – Ijin Gangguan

xxx -

xxx

xxx xxx

-

xxx

-

xxx

-



-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx xxx xxx

30


Pengembalian Pendpt.. RPT – Ijin Trayek Pengembalian Pendpt.. Retribusi Daerah Lainnya

xxx xxx

-

5) Jurnal penutup : Jurnal penutup pendapatan restribusi daerah pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : a. Realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8020 9102 6300 9202 9002

Nama Perkiraan Pendapatan Retribusi Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi dialokasikan (Dinas x) Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

Daerah yg

Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Jumlah

Debet

Kredit

xxx -

xxx

-

xxx

xxx

xxx xxx

xxx

b. Realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8020 6300 9102 9202 9002

Nama Perkiraan Pendapatan Retribusi Daerah Surplus/Defisit tahun pelaporan Estimasi Pendapatan Retribusi dialokasikan (Dinas x)

Daerah yg

Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Jumlah

Debet

Kredit

xxx -

xxx xxx

xxx

xxx xxx

e. Pengukuran Pendapatan Retribusi Daerah dinilai berdasarkan nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan.


31


f. Pengungkapan Pendapatan Retribusi Daerah disajikan sebesar nilai anggaran dan realisasinya dalam laporan perhitungan APBD. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan APBD bertalian dengan pendapatan restribusi daerah, antara lain : - Rincian jenis pendapatan retribusi daerah - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan restribusi daerah - Informasi penting lainnya yang dianggap perlu . 3. Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya a. Pengertian Perkiraan Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya ini untuk menampung pendapatan yang berasal dari Bagian Laba dari BUMD dan Investasi Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan Pendapatan Bagian Laba BUMD Dan Investasi Lainnya dimulai sejak anggaran pendapatan dan belanja daerah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi pendapatan meliputi : Otorisasi Kredit Anggaran sebagai dasar pencatatan alokasi pendapatan yang telah disetujui oleh DPRD Surat Tanda Setoran (STS) pada saat realisasi anggaran baik untuk penerimaan pajak maupun non pajak MP (Memo Penyesuaian) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup. Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan buku besar Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan


32


bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya. d. Jurnal Standar Jurnal standar untuk mencatat transaksi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya sejak anggaran disetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup adalah sebagai berikut : 1) Pada saat anggaran Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: No. Perkiraan 9003 6300

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Jumlah Buku Pembantu Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya (didebet sebesar anggaran) : Est. Pend. dari PMP BUMD Est. Pend. dari PMP BUMN Est. Pend. dari PMP Lembaga Keu. Negara Est. Pend. dari PMP Bdn Hukum Milik Negara Est. Pend. dari PMP Bdn Hukum Milik Daerah Est. Pend. dari PMP Badan Internasional Est. Pend. dari PMP Badan Usaha Lainnya Est. Pend. dari Investasi Lainnya Est. Pengembalian Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya

xxx

-

xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx xxx

-

2) Alokasi Pendapatan Bagian Laba BUMD & Investasi Lainnya Dengan diterbitkannya Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) maka anggaran pendapatan dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 9103 9203

Nama Perkiraan Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya yg dialokasikan (dinas X) Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Jumlah


Debet

Kredit

xxx

-

-

xxx

xxx

xxx

33


3) Pada saat realisasi Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya diakui dan dicatat sebagai penerimaan daerah pada saat uang kas diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas di Kas Daerah ) : No. Perkiraan 0100 8030

Nama Perkiraan

Debet

Kas di kas Daerah Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Jumlah Buku Pembantu Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya (dikredit sebesar realisasi) : Pend. dari PMP BUMD Pend. dari PMP BUMN Pend. dari PMP Lembaga Keu. Negara Pend. dari PMP Bdn Hukum Milik Negara Pend. dari PMP Bdn Hukum Milik Daerah Pend. dari PMP Badan Internasional Pend. dari PMP Badan Usaha Lainnya Pend. dari Investasi Lainnya Pengembalian Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya

xxx -

xxx

xxx

xxx

-

Kredit

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4) Pengembalian Pendapatan Bagian Laba BUMD & Investasi Lainnya Pencatatan pengembalian Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya yang terjadi baik pada tahun anggaran berjalan maupun periode tahun anggaran berikutnya dijurnal sebagai berikut: No. Perkiraan 0100

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pengembalian Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Kas di Kas Daerah Jumlah Buku Pembantu Pengembalian Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya (didebet sebesar pengembalian) : Pengembalian Pend. dari PMP BUMD Pengembalian Pend. dari PMP BUMN Pengembalian Pend. dari PMP Lembaga Keu. Negara Pengembalian Pend. dari PMP Bdn Hukum Milik Negara Pengembalian Pend. dari PMP Bdn Hukum Milik Daerah Pengembalian Pend. dari PMP Badan

xxx

-

xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-


34


Internasional Pengembalian Pend. dari PMP Badan Usaha Lainnya Pengembalian Pend. dari Investasi Lainnya

xxx

-

xxx

-

5) Jurnal penutup Jurnal penutup perkiraan pendapatan bagian laba BUMD dan Investasi lainnya pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut a) Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8030 9103

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya yg dialokasikan (Dinas X)

xxx -

xxx

6300


-

xxx

9203

Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan investasi lainnya Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi lainnya Jumlah

xxx

-

-

xxx

xxx

xxx

9003

b) Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran: No. Perkiraan 8030 6300 9103

9203 9003

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya yg dialokasikan (Dinas X)

xxx

-

xxx -

xxx

xxx

-

Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Jumlah


xxx xxx

xxx

35


d. Pengukuran Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya dinilai berdasarkan nilai bagian laba yang dapat direalisasikan sesuai RUPS yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas di Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan. f. Pengungkapan Pendapatan Bagian Laba BUMD Dan Investasi Lainnya disajikan sebesar nilai anggaran dan realisasinya dalam laporan perhitungan APBD. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan APBD bertalian dengan pendapatan ini, antara lain : - Rincian jenis pendapatan investasi - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan - Rincian jumlah dividen dari BUMD dan badan usaha lainnya - Rincian bagi hasil dari hasil kemitraan dengan pihak ketiga - Rincian penerimaan bunga tabungan per bank penyimpan - Rincian penerimaan bunga deposito per bank penyimpan - Rincian penerimaan investasi lainnya - Informasi penting lainnya yang dianggap perlu 4. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah a. Pengertian Perkiraan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah ini untuk menampung pendapatan yang bukan berasal dari pajak daerah, restribusi daerah, dan Bagian Laba dari BUMD dan Investasi Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah dimulai sejak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi pendapatan ini meliputi : Otorisasi Kredit Anggaran sebagai dasar pencatatan alokasi pendapatan yang telah disetujui oleh DPRD Surat Tanda Setoran (STS) pada saat realisasi anggaran baik untuk penerimaan pajak maupun non pajak Memo Penyesuaian sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

36


Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan buku besar Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya. d. Jurnal Standar Jurnal standar untuk mencatat transaksi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah sejak anggaran disetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup adalah sebagai berikut : 1) Pada saat anggaran Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah disetujui/ disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Perkiraan 9004 6300

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Estimasi Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Jumlah Buku Pembantu Est Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah sesuai jenis-jenis yang ada (didebet sebesar anggaran). Est. Pendapatan dari TGR Est. Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu Est. Pendptn. dari Penjualan Kend. Bermotor Est. Pendpt dari Penj. Sewa Beli Rumah Dinas Est. Pend. dari Penjualan Rumah/Bangunan/ Gedung dan Tanah Est. Pendptn. Dari Penj. Hasil Produk Sitaan Est. Pendpt. Dari Penj. Aset yg Berlebih/Rusak Est. PAD Lainnya

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

-

xxx xxx xxx

-

xxx xxx xxx

-


37


2) Alokasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Dengan diterbitkannya Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) maka anggaran pendapatan dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 9104 9204

Nama Perkiraan

Debet

Estimasi Lain-Lain PAD yang dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi Lain-lain PAD Jumlah

Kredit

xxx

-

xxx

xxx xxx

3) Pada saat realisasi Realisasi Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah diakui dan dicatat sebagai penerimaan daerah pada saat kas diterima dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas di Kas Daerah) : No. Perkiraan 0100 8040

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Kas di Kas daerah Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Jumlah Buku Pembantu Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah (dikredit sebesar realisasinya). Pendapatan dari TGR Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu Pendptn. dari Penjualan Kend. Bermotor Pendpt dari Penj. Sewa Beli Rumah Dinas Pendapatan dari Penjualan Rumah/Bangunan/Gedung dan Tanah Pendptn. dari Penj. Hasil Produk Sitaan Pendpt. dari Penj. Aset yg Berlebih/Rusak PAD Lainnya

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4) Pada saat pengembalian Lain-lain PAD Pencatatan Pengembalian Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang terjadi baik pada tahun anggaran berjalan maupun periode anggaran berikutnya dijurnal sebagai berikut: No. Perkiraan 8040 0100

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

xxx xxx

xxx xxx

Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Kas di Kas Daerah Jumlah Buku Pembantu Pengembalian Lain – Lain


38


Pendapatan Asli Daerah (didebet sebesar pengembalian) : Pengembalian Pendapatan dari TGR Pengembalian Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu Pengembalian Pendptn. dari Penjualan Kend. Bermotor Pengembalian Pendpt dari Penj. Sewa Beli Rumah Dinas Pengembalian Pendapatan dari Penjualan Rumah/Bangunan/Gedung dan Tanah Pengembalian Pendptn. Dari Penj. Hasil Produk Sitaan Pengembalian Pendpt. Dari Penj. Aset yg Berlebih/Rusak Pengembalian PAD Lainnya

xxx xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

5) Jurnal Penutup Jurnal penutup perkiraan buku besar Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : a) Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8040 9104

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

xxx -

Xxx

6300

Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Estimasi Lain–Lain PAD yang dialokasikan (Dinas X) Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

9204 9004

Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-Lain PAD Estimasi Pendapatan Lain- Lain PAD

xxx -

xxx

Jumlah

xxx

Xxx

Xxx

b) Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8040

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

xxx

-

6300 9104

Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Estimasi Lain – Lain PAD yg dialokasikan (Dinas X)

xxx -

Xxx

9204 9004

Alokasi estimasi Pendapatan Lain-lain PAD Estimasi Pendapatan Lain-lain PAD

xxx -

xxx

Jumlah

xxx

xxx


39


e. Pengukuran Pendapatan Lain-lain PAD dinilai berdasarkan nilai realisasinya yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas di Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan. f. Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah disajikan sebesar nilai anggaran dan realisasinya dalam laporan perhitungan APBD. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan APBD bertalian dengan pendapatan, antara lain : - Rincian jenis pendapatan - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah - Informasi penting lainnya yang dianggap perlu.

B. PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN Pendapatan Dana Perimbangan merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Pendapatan Dana Perimbangan sesuai Peraturan Perundangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari: 1. Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB 2. Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan (PPh) 3. Pendapatan Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam (SDA) 4. Pendapatan Dana Alokasi Umum 5. Pendapatan Dana Alokasi Khusus

1.

Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB a. Pengertian Perkiraan buku besar Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB ini untuk menampung pendapatan bagian daerah yang berasal dari bagi hasil PBB yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam PP


40


104/2000 pasal 2, 3 dan pasal 4 dan BPHTB sebagaimana diatur pada PP 105/2000 .

yang besarnya

b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan Pendapatan Bagian Daerah Dari PBB dan BPHTB dimulai sejak anggaran pendapatan dan belanja daerah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB meliputi : Otorisasi Kredit Anggaran sebagai dasar pecatatan alokasi pendapatan yang telah disetujui oleh DPRD Surat Tanda Setoran (STS) pada saat realisasi anggaran baik untuk penerimaan pajak maupun non pajak Memo Penyesuaian sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup. Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan buku besar Pendapatan Daerah Dari PBB dan BPHTB adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebet perkiraan pendapatan. d. Jurnal Standar Jurnal standar untuk mencatat transaksi Pendapatan Daerah Dari PBB dan BPHTB sejak anggaran disetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup adalah sebagai berikut : 1) Pada saat anggaran Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB disetujui /disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Perkiraan 9011 6300

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTB Surplus/Defisit Tahun pelaporan Jumlah

xxx

-

xxx

Xxx Xxx


41


Buku Pembantu Pendapatan Bagian Daerah PBB dan BPHTB (didebet sebesar anggaran). Pendapatan Bagian Daerah dari PBB Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB

xxx -

xxx

2) Alokasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB Dengan diterbitkannya Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) maka anggaran Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 9111 9211

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Estimasi Pendapatan Bagian daerah dari PBB dan BPHTB yg dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB Jumlah

xxx

-

-

Xxx

xxx

Xxx

3) Pada saat realisasi Realisasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB diakui dan dicatat sebagai penerimaan daerah pada saat kas diterima dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas di Kas Daerah) : No. Perkiraan 0100 8110

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Kas di Kas daerah Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTB Jumlah Buku Pembantu Pendapatan Bagian Daerah dari PBB (dikredit sebesar realisasinya). Pendapatan Bagian Daerah dari PBB Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB

xxx -

xxx

xxx

xxx

-

xxx xxx

4) Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTB Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB yang terjadi baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada periode tahun anggaran berikutnya dijurnal sebagai berikut : Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

42



Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTB Kas di Kas Daerah Jumlah

xxx

-

xxx

xxx xxx

5) Jurnal Penutup Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : a) Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran : Nomor Perkiraan 8110 9111 6300 9211 9011

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Bagian daerah dari PBB & BPHTB

xxx

-

Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTB yang dialokasikan (Dinas X) Surplus/Defisit Tahun pelaporan

-

xxx

-

xxx

Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTB Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTB Jumlah

xxx

-

-

xxx

xxx

xxx

b) Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8110 6300 9111 9211 9011

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTB Surplus/Defisit Tahun pelaporan Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTB yg dialokasikan (Dinas X)

xxx

-

xxx -

xxx

xxx

-

-

xxx

xxx

xxx

Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB & BPHTB Estimasi Pendapatan Bagian daerah dari PBB & BPHTB Jumlah


43


2. Pendapatan Bagian Daerah dari PPh a. Pengertian Perkiraan Pendapatan Bagian Daerah dari PPh ini untuk menampung pendapatan yang berasal dari Bagi Hasil PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25 dan 29) serta PPh Pasal 21 yang menjadi bagian daerah tempat pemungutan dan atau pemotongan PPh Perseorangan tersebut. Besarnya bagian daerah atas penerimaan pendapatan ini diatur dalam UU/17 2000 Pasal 31 C dan PP 115/2000 Pasal 2. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Proses pencatatan Pendapatan Bagian Daerah dari PPh unit-unit sebagai berikut: Bank (Kas Daerah), Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pembukuan.

melibatkan Keuangan,

Dokumen dasar yang terkait dengan proses pencatatan Pendapatan Bagian Daerah dari PPh, meliputi : • Bukti penerimaan uang tunai, seperti cek dan bilyet giro yang sudah disahkan oleh pejabat pengelola keuangan yang berwenang • Memo Penyesuaian (penjurnalan debet/kredit transaksi) yang disiapkan dan telah diverifikasi oleh Bagian / Sub Bagian verifikasi, Biro / Bagian Keuangan Daerah. • Bukti pendukung lain yang sah. c. Saldo Normal Saldo normal Perkiraan Pendapatan Bagian Daerah dari PPh adalah saldo kredit, artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya dan sebaliknya perkiraan ini akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya. d. Jurnal Standar Pencatatan pada perkiraan buku besar Pendapatan Bagian Daerah dari PPh dimulai sejak penetapan anggaran Pendapatan Bagian Daerah dari PPh disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai dengan realisasi dan jurnal penutup pada akhir tahun anggaran. Pencatatan Pendapatan Bagian Daerah dari PPh dilakukan sebagai berikut :


44


1) Pada saat angggaran Pendapatan Bagian Daerah dari PPh disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Nama Perkiraan Perkiraan 9012 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh 6300 Surplus/Defisit `Tahun pelaporan Jumlah

Debet

Kredit

xxx X xx

xxx xxx

2) Alokasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Dengan diterbitkannya Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) maka anggaran pendapatan dialokasikan pada dinas terkait (Biro/Bagian Keuangan), dengan jurnal sebagai berikut : No. Nama Perkiraan Debet Perkiraan 9112 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh xxx yang dialokasikan (Dinas X) 9212 Alokasi Est. Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Jumlah xxx

Kredit xxx xxx

3) Pada saat realisasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Realisasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh diakui pada saat penerimaan pendapatan dibukukan pada Kas Daerah (Kas di Kas Daerah) dengan jurnal sebagai berikut : No. Perkiraan O100 8120

Nama Perkiraan

Debet

Kas di Kas Daerah. Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Jumlah

xxx xxx

Kredit xxx xxx

4) Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari PPh misalnya karena adanya kesalahan perhitungan yang terjadi baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada periode tahun anggaran berikutnya dijurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 8120 0100

Nama Perkiraan Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Kas di Kas Daerah Jumlah

Debet xxx xxx


Kredit xxx xxx 45


5) Jurnal Penutup Jurnal penutup perkiraan ini pada akhir tahun anggaran dibuat sebagai berikut : a) Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran : Nomor Perkiraan 8120

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

xxx

-

Pendapatan Bagian Daerah dari PPh

9112

Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh yg Dialokasikan (dinas X)

-

xxx

6300 9212

Surplus/Defisit tahun pelaporan Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Jumlah

xxx

xxx -

9112

xxx

xxx -

b) Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari anggaran : Nomor Perkiraan 8120 6300 9112 9212 9012

Nama Perkiraan

Debet

Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Surplus/Defisit tahun pelaporan Est. Pendpt. Bagian Daerah dari PPh yg Dialokasikan (Dinas X) Alok. Est. Pendapatan Bag. Daerah dari PPh Estimasi Pendapatan Bag. Daerah dari PPh

xxx xxx -

Jumlah

xxx

Kredit xxx -

-

xxx

xxx

xxx

e. Pengukuran Pendapatan Bagian Daerah dari PPh dinilai berdasarkan nilai realisasi yaitu nilai pada saat Bagian Daerah dari PPh diterima oleh kas daerah yang dituangkan dalam dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah yang dicatat adalah sebesar nilai yang diterima.


46


f. Pengungkapan Pendapatan Bagian Daerah dari PPh diungkapkan sebagai bagian dari Lain-Lain Pendapatan Daerah di dalam laporan perhitungan APBD dan disajikan sebesar nilai anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan anggaran: - Rincian pendapatan berdasarkan jenis pungutan pajak bagi hasil - Besar nominal dan prosentase pendapatan bagi hasil - Anggaran dan realisasi pendapatan - Sebab-sebab tidak tercapainya target - Hal lain yang dianggap perlu. 3. Pendapatan Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam (SDA) a. Pengertian Perkiraan buku besar Pendapatan Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam (SDA) ini untuk menampung pendapatan bagian daerah yang berasal dari bagi hasil penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan , yang dibagi dengan imbangan 20 % untuk pemerintah pusat dan 80 % untuk daerah (PP 104/2000 pasal 8). Penetapan lebih lanjut mengenai besarnya pendapatan bagian daerah bagi daerah penghasil untuk masing-masing sektor SDA tersebut diatur dalam PP 104/2000 pasal 9 sampai dengan pasal 12.

b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar pendapatan ini dimulai sejak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi sampai dengan penutupan pada akhir tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi pendapatan meliputi : Otorisasi Kredit Anggaran sebagai dasar pecatatan alokasi pendapatan yang telah disetujui oleh DPRD Surat Tanda Setoran (STS) pada saat realisasi anggaran baik untuk penerimaan pajak maupun non pajak Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup.


47


Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan buku besar Pendapatan Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya. d. Jurnal Standar Jurnal standar untuk mencatat transaksi Pendapatan Bagian Daerah Dari SDA sejak anggaran disetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup adalah sebagai berikut : 1) Pada saat anggaran Pendapatan Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam (SDA) disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Perkiraan 9013 6300

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Surplus/Defisit tahun pelaporan Jumlah Buku Pembantu Pendapatan Bagian Daerah dari SDA (didebet sebesar anggaran): Pendapatan Bagian Daerah dari sektor Kehutanan Pendapatan Bagian Daerah dari sektor Pertambangan Umum Pendapatan Bagian Daerah dari sektor Pertambangan Migas Pendapatan Bagian Daerah dari sektor Perikanan Pendapatan Bagian Daerah dari sektor lainnya

xxx xxx

xxx xxx

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

2) Alokasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Dengan diterbitkannya Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) maka anggaran pendapatan dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal sebagai berikut :


48



Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Estimasi Pendapatan Bagian daerah dari SDA yang dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi Pend. Bagian Daerah dari SDA Jumlah

xxx

-

-

xxx

xxx

xxx

3) Pada saat realisasi Realisasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA diakui dan dicatat sebagai penerimaan daerah pada saat kas diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas di Kas Daerah) : No. Perkiraan 0100 8130

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Kas di Kas daerah Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Jumlah Buku Pembantu Pendapatan Bagian Daerah dari SDA (dikredit sebesar realisasinya):

xxx xxx

Pendapatan Bagian Daerah dari SDA sektor Kehutanan Pendapatan Bagian Daerah dari SDA sektor Pertambangan Umum Pendapatan Bagian Daerah dari SDA sektor Pertambangan Migas Pendapatan Bagian Daerah dari SDA sektor Perikanan Pendapatan Bagian Daerah dari SDA sektor lainnya

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

xxx xxx

4) Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Pengembalian Pendapatan Bagian Daerah dari SDA misalnya kesalahan perhitungan yang terjadi baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada periode tahun anggaran berikutnya dijurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 8130 0100

Nama Perkiraan Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Kas di Kas Daerah Jumlah

Debet

Kredit

xxx xxx

xxx xxx


49


5) Jurnal Penutup Jurnal penutup Pendapatan Bagian Daerah dari SDA pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : a) Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8130 9113

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Bagian daerah dari SDA Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA yang dialokasikan (Dinas X)

Xxx -

xxx

-

xxx

xxx -

xxx

Xxx

Xxx

6300

Surplus/Defisit tahun pelaporan

9213 9013

Alokasi Est. Pend Bagian Daerah dari SDA Estimasi Pendapatan bagian daerah dari SDA Jumlah


Nama Perkiraan Pendapatan Bagian Daerah dari SDA

Debet

Kredit

xxx

-

6300 9113

Surplus/Defisit tahun pelaporan Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA yg dialokasikan (Dinas X)

-

xxx xxx

9213 9013

Alokasi Est Pend Bagian Daerah dari SDA Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Jumlah

xxx -

xxx

Xxx

Xxx

e. Pengukuran Pendapatan Bagian Daerah dari SDA dinilai sebesar jumlah kas yang dapat direalisasikan dalam tahun anggaran berjalan. f. Pengungkapan Pendapatan bagian daerah dari SDA disajikan dalam laporan perhitungan APBD sebesar jumlah anggaran dan realisasinya. Halhal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan APBD ,antara lain: - Rincian pendapatan bagian daerah dari SDA menurut sektor. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

50


- Sebab-sebab tidak tercapainya target pendapatan bagian daerah dari SDA. - Jumlah potensi SDA yang belum tergali. - Informasi penting lainnya yang dianggap perlu.

4.

Pendapatan Dana Alokasi Umum a. Pengertian Perkiraan buku besar Pendapatan Dana Alokasi Umum ini untuk menampung pendapatan Dana Alokasi Umum bagi pemerintah daerah yang berasal dari dana APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Dana ini dimaksudkan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah. Dana Alokasi Umum ini terdiri dari: Dana Alokasi Umum untuk Daerah Propinsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota Penetapan besarnya dana alokasi umum ini adalah sebagaimana telah diatur dalam PP 104/2000 pasal 16 dan 17. Penggunaan dana ini ditetapkan sendiri oleh masing-masing daerah. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar Pendapatan Dana Alokasi Umum dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi pendapatan dana alokasi umum, meliputi: Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) sebagai dasar pecatatan alokasi pendapatan yang telah disetujui oleh DPRD SPP permintaan dana perimbangan kepada KPKN setempat oleh unit keuangan. • SPM yang diterbitkan oleh KPKN setempat • Surat Keputusan Menteri Teknis terkait mengenai penetapan Kabupaten/Kota penghasil sumber daya alam. • Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai jumlah dana bagian daerah untuk masing-masing daerah penghasil SDA • SKO Menteri Keuangan dan SPM Ditjen Anggaran • Rekening Koran Bank mengenai transfer dana dari pusat • Memo Penyesuaian untuk mencatat koreksi dan jurnal penutup.


51


Dokumen tambahan Untuk Dana Alokasi Umum : • • •

Surat Keputusan Presiden mengenai hasil perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing daerah Rincian Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah SKO Menteri Keuangan dan SPM Ditjen Anggaran mengenai besarnya dana DAU yang disetujui oleh Menteri Keuangan.

Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan dana perimbangan terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan-perkiraan buku besar Pendapatan Dana Alokasi Umum adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya. d. Jurnal Standar 1) Pada saat anggaran Pendapatan Dana Alokasi Umum disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: No. Perkiraan 9014 6300

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

xxx xxx

Xxx Xxx

Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Surplus/Defisit tahun pelaporan Jumlah

2) Alokasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Dengan diterbitkannya Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) maka anggaran pendapatan dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 9114 9214

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Estimasi Pendapatan DAU yg dialokasikan (Dinas X)

xxx

-

Alokasi Estimasi Pendapatan DAU Jumlah

xxx

Xxx Xxx


52


3) Pada saat realisasi : Realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah, diakui dan dicatat sebagai penerimaan daerah pada saat kas diterima dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas di Kas Daerah) dengan jurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 0100 8210

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

xxx xxx

Xxx Xxx

Kas di Kas daerah Pendapatan Dana Alokasi Umum Jumlah

4) Pengembalian Pendapatan Dana Alokasi Umum Pengembalian Pendapatan Dana Alokasi Umum misalnya disebabkan kesalahan perhitungan, yang terjadi baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada periode tahun anggaran berikutnya dijurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 8210 0100

Nama Perkiraan Pendapatan Dana Alokasi Umum Kas di Kas Daerah Jumlah

Debet

Kredit

xxx xxx

Xxx Xxx

5) Jurnal Penutup: Jurnal penutup terhadap perkiraan Dana Alokasi Umum pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : a) Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8150 9114

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

xxx -

Xxx

6300

Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pend. DAU yang dialokasikan (Dinas X) Surplus/Defisit tahun pelaporan

-

Xxx

9214 9014

Alokasi estimasi pendapatan DAU Estimasi Pendapatan DAU

xxx -

xxx

Jumlah

xxx

Xxx


53



Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Dana Alokasi Umum

xxx

-

6300 9114

Surplus/Defisit tahun pelaporan Estimasi Pendapatan DAU yg dialokasikan (Dinas X)

xxx -

Xxx

9214 9014

Alokasi estimasi pendapatan DAU Estimasi Pendapatan DAU Jumlah

xxx xxx

xxx Xxx

c) Jurnal Penutup Pengembalian Pengembalian Pendapatan Dana Alokasi Umum : No. Perkiraan 6300

Nama Perkiraan

Debet

Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Pengembalian Pend. Dana Alokasi Umum Jumlah

xxx xxx

Kredit xxx xxx

e. Pengukuran Pendapatan Dana Alokasi Umum dinilai sebesar jumlah kas yang dapat direalisasikan dalam tahun anggaran berjalan f. Pengungkapan Pendapatan Dana Alokasi Umum disajikan dalam laporan perhitungan APBD sebesar jumlah anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan APBD : -

Sebab-sebab tidak tercapainya target pendapatan DAU Jumlah DAU yang belum dicairkan. Informasi penting lainnya yang dianggap perlu

5. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) a. Pengertian


54


Perkiraan buku besar Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini untuk menampung penerimaan Dana Alokasi Khusus bagi pemerintah daerah yang berasal dari dana APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Alokasi dana ini diberikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN (PP 104/2000 pasal 19). Pertimbangan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut (PP 104/2000 pasal 19): i. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan alokasi umum, dan atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. ii. Kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK ditetapkan oleh Menteri Teknis/Instansi terkait. iii. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK meliputi: a. Biaya administrasi b. Biaya penyiapan proyek fisik c. Biaya penelitian d. Biaya pelatihan e. Biaya perjalanan pegawai daerah dan f. Lain-lain biaya umum sejenis iv. Penerimaan negara yang berasal dari Dana Reboisasi sebesar 40 % disediakan kepada daerah penghasil sebagai Dana Alokasi Khusus, dan ini digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil, dan untuk pembiayaan kegiatan ini tidak diperlukan dana pendamping dari APBD. v. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah, dan pembiayaan kebutuhan khusus ini memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya sebesar 10% (PP 104/2000 pasal 21). b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar Pendapatan Dana Alokasi Khusus dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi pendapatan dana perimbangan meliputi: Otorisasi Kredit Anggaran sebagai dasar pecatatan alokasi pendapatan yang telah disetujui oleh DPRD. SPP permintaan dana perimbangan kepada KPKN setempat oleh unit keuangan. • SPM yang diterbitkan oleh KPKN setempat Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

55


• • • • •

Surat Keputusan Menteri Teknis terkait mengenai penetapan Kabupaten/Kota penghasil sumber daya alam. Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai jumlah dana bagian daerah untuk masing-masing daerah penghasil SDA SKO Menteri Keuangan dan SPM Ditjen Anggaran Rekening Koran Bank mengenai transfer dana dari pusat Memo Penyesuaian untuk mencatat Koreksi dan Jurnal Penutup. Dokumen tambahan untuk Dana Alokasi Khusus :

• • • •

Surat Keputusan Kepala daerah mengenai usulan besarnya DAK SK Kepala daerah mengenai besarnya dana pendamping untuk pembiayaan kebutuhan khusus yang disediakan dari penerimaan umum daerah. SKO Menteri Keuangan dan SPM Ditjen Anggaran mengenai besarnya dana DAK yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Rekening Koran Bank mengenai transfer DAK dari pusat

Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan dana perimbangan terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan buku besar Pendapatan Dana Alokasi Khusus adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya. d. Jurnal Standar Jurnal standar untuk mencatat transaksi Pendapatan Dana Alokasi Khusus sejak anggaran disetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup adalah sebagai berikut : 1) Pada saat anggaran pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: No. Perkiraan 9015 6300

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

xxx

-

Surplus/Defisit Tahun pelaporan Jumlah

xxx

Xxx Xxx


56


Catatan : Sub-sub perkiraan buku besar Pendapatan Dana Alokasi Khusus sesuai Ketetapan Kepala Daerah “ disesuaikan dengan jumlah kegiatan khusus yang ditetapkan dalam SK Kepala daerah. ” Dana ini juga digunakan untuk kegiatan penghijauan & reboisasi, dan sub-sub rekening atau buku pembantu ini didebet sebesar anggarannya. 2) Alokasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Dengan diterbitkannya Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) maka anggaran pendapatan dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 9115 9215

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Estimasi Pendapatan DAK yg dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi Pendapatan DAK Jumlah

xxx

-

xxx

Xxx Xxx

3) Pada saat realisasi : Realisasi Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh daerah, diakui dan dicatat sebagai penerimaan daerah pada saat dibukukan pada Kas di Kas Daerah : No. Perkiraan 0100 8220

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Kas di Kas daerah Pendapatan Dana Alokasi Khusus

xxx -

Xxx

Jumlah

xxx

Xxx

Catatan : Sub-sub perkiraan buku besar “Pendapatan Dana Alokasi Khusus” disesuaikan dengan jumlah kegiatan khusus yang ditetapkan dalam SK Kepala daerah dan dana ini juga digunakan untuk kegiatan penghijauan & rebosisasi. Sub-sub rekening atau buku pembantu dikredit sebesar realisasinya. 4) Pengembalian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Pengembalian Pendapatan Dana Alokasi Khusus misalnya disebabkan kesalahan perhitungan, yang terjadi baik pada tahun


57


anggaran berjalan maupun pada berikutnya dijurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 8220 0100

periode tahun anggaran

Nama Perkiraan

Debet

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Kas di Kas Daerah Jumlah

Kredit

xxx xxx

xxx xxx

5) Jurnal Penutup Jurnal penutup terhadap perkiraan Pendapatan Dana Alokasi Khusus pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : a. Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8220 6300 9115 9215 9015

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Surplus/Defisit Tahun pelaporan Estimasi Pendapatan DAK yg dialokasikan (Dinas X)

xxx -

xxx xxx

Alokasi estimasi pendapatan DAK Estimasi pendapatan DAK Jumlah

xxx xxx

xxx xxx

b. Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8220 6300 9115 9215 9015

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Dana Alokasi Khusus

xxx

-

Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Estimasi Pendapatan DAK yg dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi pendapatan DAK Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Jumlah

xxx -

xxx

xxx xxx

xxx xxx

e. Pengukuran Pendapatan Dana Alokasi Khusus dinilai sebesar jumlah kas dapat direalisasikan dalam tahun anggaran berjalan.


yang

58


f. Pengungkapan Pendapatan Dana Alokasi Khusus disajikan dalam laporan perhitungan APBD sebesar jumlah anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan APBD : - Rincian DAK menurut rincian alokasinya. - Sebab-sebab tidak tercapainya target pendapatan DAK - Informasi penting lainnya yang dianggap perlu C. PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROVINSI Kelompok Perkiraan Pendapatan Bagi Hasil Dari Pemerintah Propinsi merupakan kelompok perkiraan yang menampung pendapatan yang berasal dari bagi hasil dengan pemerintah Propinsi. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi ini meliputi: a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi a. Pengertian Perkiraan Buku Besar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi merupakan perkiraan yang digunakan untuk menampung pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah propinsi yang diterima Pemerintah Kabupaten / Kota dengan prosentase berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Jenis-jenis Pajak Propinsi yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten / Kota berdasarkan Pasal 2 UU 324/2000 tentang Perubahan atas UU 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 1. 2. 3. 4.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan

b. Proses Pencatatan dan dokumen terkait Proses pencatatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi melibatkan unitunit sebagai berikut: Bank (Kas Daerah), Keuangan, Perbendaharaan, Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

59


Verifikasi, dan Pembukuan. Untuk proses secara rinci dapat dilihat pada Bagan Arus (flowchart) Buku IV. Dokumen dasar yang digunakan sebagai dasar pencatatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak meliputi : • •

Nota Kredit dari Bank berdasarkan SK pembagian Hasil Pajak Propinsi. Memo Penyesuaian untuk mencatat koreksi dan jurnal penutup.

c. Saldo normal Saldo normal perkiraan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi adalah saldo kredit artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya dan sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya. d. Jurnal Standar Pencatatan pada buku besar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dimulai sejak penetapan anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai dengan realisasinya dan pada akhir tahun dibuatkan jurnal penutup. 1) Pada saat angggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Perkiraan 9021 6300

Nama Perkiraan Estimasi Pend. Bagi Hasil Pajak Propinsi Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Jumlah

Debet xxx xxx

Kredit Xxx xxx

2) Alokasi anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi Dengan diterbitkannya Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) maka anggaran pendapatan bagi hasil pajak propinsi dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal sebagai berikut :


60



Nama Perkiraan

Debet

Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi Jumlah

Kredit

xxx

-

-

xxx

xxx

xxx

3) Pada saat realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi diakui pada saat dibukukan pada Kas Daerah (Rekening Kas daerah di Bank) dengan jurnal sebagai berikut: No. Perkiraan 0100 8210

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi

Debet

Kredit

xxx -

xxx

Jumlah

xxx

Xxx

4) Pengembalian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi Pengembalian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi misalnya disebabkan kesalahan perhitungan, yang terjadi baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada periode tahun anggaran berikutnya, dijurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 8210 0100

Nama Perkiraan

Debet

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi Kas di Kas Daerah Jumlah

xxx xxx

Kredit Xxx Xxx

5) Jurnal Penutup Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : a. Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8210 6300 9121

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi Surplus/Defisit Tahun pelaporan Estimasi Pend. Bagi Hasil Pajak Propinsi yg

xxx -

xxx xxx


61


dialokasikan (Dinas X) 9221 9021

Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi Jumlah

xxx xxx

xxx xxx

b. Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8210 6300 9121 9221 9021

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi

xxx

-

Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Estimasi Pend. Bagi Hasil Pajak yang dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi

Xxx -

xxx

xxx

-

-

xxx

e. Pengukuran Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi dilakukan berdasarkan nilai realisasi yaitu nilai pada saat pendapatan tersebut diterima kas daerah yang didukung oleh dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah yang dicatat adalah sebesar nilai yang diterima. f. Pengungkapan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi diungkapkan sebagai bagian dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi di dalam laporan perhitungan APBD, nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan: - jenis pajak propinsi yang menjadi bagian Kabupaten/Kota - besarnya prosentase bagi hasil pajak - rincian bagi hasil pajak 2. PENDAPATAN BAGI HASIL LAINNYA DARI PROPINSI a. Pengertian Perkiraan Buku Besar Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi merupakan perkiraan yang digunakan untuk menampung pendapatan Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

62


bagi hasil lainnya di luar bagi hasil pajak daerah propinsi yang diterima Pemerintah Kabupaten / Kota. b. Proses Pencatatan dan dokumen terkait Proses pencatatan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi melibatkan unit-unit sebagai berikut: Bank (Kas Daerah), Keuangan, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pembukuan. Untuk proses secara rinci dapat dilihat pada Bagan Arus (flowchart) Buku IV. Dokumen dasar yang digunakan sebagai dasar pencatatan Pendapatan Bagi Hasil lainnya meliputi : • Nota Kredit dari Bank berdasarkan SK pembagian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya . • Memo Penyesuaian untuk mencatat koreksi dan jurnal penutup.

c. Saldo normal Saldo normal Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi adalah saldo kredit artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya dan sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya. d. Jurnal Standar Pencatatan pada buku besar Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi dimulai sejak penetapan anggaran Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai dengan realisasinya. Pada akhir tahun, perkiraan tersebut dibuatkan jurnal penutup. 1) Pada saat angggaran Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Perkiraan 9022 6300

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Estimasi Pend. Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Jumlah

xxx

-


xxx

Xxx Xxx

63


2) Saat alokasi anggaran Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi: No. Perkiraan 9122 9222

Nama Perkiraan

Debet

Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya yang dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi Pendapatan Lainnya dari Provinsi Jumlah

Kredit

xxx

-

-

Xxx

xxx

Xxx

Bagi Hasil

3) Pada saat realisasi Pendapatan Bagi Hasil lainnya dari Propinsi Realisasi Pendapatan Bagi Hasil lainnya dari Propinsi diakui pada saat dibukukan pada Kas Daerah (Rekening Kas daerah di Bank) dengan jurnal sebagai berikut: No. Perkiraan 0100 8220

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah. Pendapatan Bagi Hasil Propinsi Jumlah

Debet Lainnya dari

Kredit

xxx -

xxx

xxx

xxx

4) Pengembalian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi Pengembalian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi misalnya disebabkan kesalahan perhitungan, yang terjadi baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada periode tahun anggaran berikutnya, dijurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 8220 0100

Nama Perkiraan Pendapatan Bagi Propinsi Kas di Kas Daerah Jumlah

Hasil

Debet Lainnya

dari

Kredit

xxx

-

xxx

xxx xxx

5) Jurnal Penutup Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Bagi Hasil lainnya dari Propinsi pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut :


64


a. Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8220 6300 9122 9222 9022

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi Surplus/Defisit `Tahun Pelaporan Estimasi Pendp. Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi yg dialokasikan (Dinas X)

xxx -

xxx xxx

Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi Jumlah

xxx

-

-

xxx

xxx

xxx

b. Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8220

Debet

Kredit

Pendapatan Bagi Hasil lainnya dari Propinsi

xxx

-

6300 9122

Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Estimasi Pend. Bagi Hasil lainnya dari Propinsi yg dialokasikan (Dinas X)

xxx -

Xxx

9222

Alokasi Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi. Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi. Jumlah

xxx

-

-

xxx

9022

Nama Perkiraan

Xxx

Xxx

e. Pengukuran Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil lainnya dari Propinsi dilakukan berdasarkan nilai realisasi yaitu nilai pada saat Pendapatan Bagi Hasil lainnya diterima yang dituangkan dalam dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah yang dicatat adalah sebesar nilai yang diterima. f. Pengungkapan Pendapatan Bagi Hasil lainnya dari Propinsi diungkapkan sebagai bagian dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Propinsi di dalam laporan perhitungan APBD, nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan: Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

65


- jenis Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi bagian Kabupaten/Kota - besarnya persentase bagi hasil - rincian bagi hasil

D. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Perkiraan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Perimbangan. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ini meliputi perkiraan-perkiraan buku besar : 1. Pendapatan Hibah 2. Pendapatan Dana Darurat 3. Lain-Lain Pendapatan

1. Pendapatan Hibah a. Pengertian Perkiraan Buku Besar Pendapatan Hibah merupakan perkiraan yang digunakan untuk menampung pendapatan yang berasal dari dana hibah baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku. b. Proses Pencatatan dan dokumen terkait Proses pencatatan Pendapatan Hibah melibatkan unit-unit sebagai berikut: Bank (Kas Daerah), Keuangan, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pembukuan. Untuk proses secara rinci dapat dilihat pada Bagan Arus (flowchart) Buku IV. Dokumen dasar yang digunakan sebagai dasar pencatatan Pendapatan Hibah meliputi : • Bukti penerimaan uang tunai, seperti cek dan Bilyet giro yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang;. • Memo Penyesuaian untuk mencatat koreksi dan jurnal penutup. c. Saldo normal Saldo normal Pendapatan Hibah adalah saldo kredit artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya dan sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya.


66


d. Jurnal Standar Pencatatan pada buku besar Pendapatan Hibah dimulai sejak penetapan anggaran Pendapatan Hibah disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai dengan realisasinya. Pada akhir tahun, perkiraan tersebut dibuatkan jurnal penutup. 1) Pada saat angggaran Pendapatan Hibah disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Perkiraan 9031 6300

Nama Perkiraan

Debet

Estimasi Pendapatan Hibah Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Jumlah

xxx xxx

Kredit xxx xxx

2) Saat alokasi anggaran Pendapatan Hibah No. Perkiraan 9131 9231

Nama Perkiraan Estimasi Pendapatan Hibah dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Jumlah

Debet yang

xxx xxx

Kredit xxx xxx

3) Pada saat realisasi Pendapatan Hibah Realisasi Pendapatan Hibah dalam bentuk uang tunai diakui pada saat dibukukan pada Kas Daerah (Rekening Kas daerah di Bank) dengan jurnal sebagai berikut: No. Perkiraan 0100 8310

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah. Pendapatan Hibah Jumlah

Debet xxx xxx

Kredit xxx xxx

Catatan: Hibah yang diterima dalam bentuk aset tetap (selain kas) tidak diakui sebagai pendapatan tetapi langsung menambah ekuitas dana. Jurnal realisasi hibah dalam bentuk aset tetap dilakukan pada saat aset tetap diterima oleh daerah yaitu sebagai berikut :


67



Nama Perkiraan Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap Jumlah

Debet

Kredit

xxx xxx

xxx xxx

4) Pengembalian Pendapatan Hibah Pengembalian pendapatan hibah dalam bentuk uang tunai yang mungkin terjadi karena sesuatu baik dalam tahun anggaran berjalan maupun yang terjadi pada periode tahun anggaran berikutnya, dijurnal sebagai berikut : No. Perkiraan 8310 0100

Nama Perkiraan Pendapatan Hibah Kas di Kas Daerah Jumlah

Debet

Kredit

xxx xxx

xxx xxx

5) Jurnal Penutup Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Hibah dan pengembalian pendapatan hibah dalam bentuk uang tunai pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : a. Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8310 6300 9131 9231 9031

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Hibah Surplus/Defisit `Tahun Pelaporan Estimasi Pendapatan Hibah yg dialokasikan (Dinas X)

xxx -

xxx xxx

Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Estimasi Pendapatan Hibah Jumlah

xxx xxx

xxx xxx

b. Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 8310 6300 9131

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

Pendapatan Hibah

xxx

-

Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Estimasi Pendapatan Hibah yg dialokasikan (Dinas X)

xxx -

xxx


68


9231 9031

Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Estimasi Pendapatan Hibah Jumlah

xxx xxx

xxx xxx

f. Pengukuran Pengukuran Pendapatan Hibah dilakukan berdasarkan nilai realisasi yaitu nilai pada saat hibah diterima yang dituangkan dalam dokumendokumen terkait yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah yang dicatat adalah sebesar nilai yang diterima. g. Pengungkapan Pendapatan Hibah diungkapkan sebagai bagian dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah di dalam laporan perhitungan APBD, Nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan: - jenis hibah - sumber pendapatan hibah - peruntukan dan rincian hibah 2. Pendapatan Dana Darurat a. Pengertian Perkiraan Pendapatan Dana Darurat merupakan perkiraan yang digunakan untuk menampung pendapatan yang berasal dari dana darurat yang telah ditetapkan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. b. Proses Pencatatan dan dokumen terkait Proses pencatatan Pendapatan Dana Darurat melibatkan unit-unit sebagai berikut: Bank (Kas Daerah), Keuangan, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pembukuan. Untuk proses secara rinci dapat dilihat pada Bagan Arus (flowchart) Buku IV. Dokumen dasar yang digunakan sebagai dasar pencatatan Pendapatan Dana Darurat meliputi : • Bukti penerimaan uang tunai, seperti cek. Bilyet, giro, dll yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang;. • Memo Penyesuaian (penjurnalan debet/kredit transaksi) yang disiapkan dan telah diverifikasi oleh Bagian / Sub Bagian verifikasi,


69


Biro / Bagian Keuangan Daerah/Badan Pengelola Keuangan Daerah. • Bukti-bukti lain yang sah

c. Saldo Normal Saldo normal Perkiraan Pendapatan Dana Darurat adalah saldo kredit artinya perkiraan ini akan berrtambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya dan sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya. d. Jurnal Standar Pencatatan pada buku besar Pendapatan Dana Darurat dimulai sejak penetapan anggaran Pendapatan Dana Darurat disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai dengan realisasinya. Pada saat akhir tahun, dibuat jurnal penutupan. Pencatatan Pendapatan Dana Darurat dilakukan sebagai berikut : 1) Pada saat angggaran Pendapatan Dana Darurat disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Perkiraan 9032 6300

Nama Perkiraan

Debet

Estimasi Pendapatan Dana Darurat Surplus/defisit Tahun Pelaporan Jumlah

xxx xxx

Kredit xxx xxx

2) Pada saat Alokasi anggaran Pendapatan Dana Darurat No. Perkiraan 9132 9232

Nama Perkiraan

Debet

Estimasi Pendapatan Dana Darurat yang Dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Jumlah

Kredit

xxx

-

xxx

xxx xxx

3) Pada saat realisasi Pendapatan Dana Darurat Realisasi Pendapatan Dana Darurat diakui pada saat dibukukan pada Kas Daerah (Rekening Kas daerah di Bank) : Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

70



Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah. Pendapatan Dana Darurat Jumlah

Debet

Kredit

xxx xxx

xxx xxx

4) Pengembalian Pendapatan Dana Darurat Pengembalian pendapatan dana darurat mungkin terjadi karena sesuatu hal , baik dalam tahun anggaran berjalan maupun yang terjadi pada periode tahun anggaran berikutnya, dijurnal sebagai berikut :


Nama Perkiraan

Debet

Kredit

xxx xxx

xxx xxx

Pendapatan Dana Darurat Kas di Kas Daerah Jumlah

5) Jurnal Penutup Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Dana Darurat dan pengembalian dana darurat pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : a. Bila realisasi Pendapatan Darurat kurang dari anggarannya No. Perkiraan 8320 6300 9132 9232 9032

Nama Perkiraan Pendapatan Dana Darurat Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Estimasi Pendapatan Dana Darurat yang Dialokasikan (Dinas X)

Debet

y

Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Estimasi Pendapatan Dana Darurat Jumlah


Kredit

xxx xxx -

xxx

xxx xxx

xxx xxx

71


b. Bila realisasi Pendapatan Darurat melebihi anggarannya No. Perkiraan 8320 6300 9132 9232 9032

Nama Perkiraan Pendapatan Dana Darurat Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Estimasi Pendapatan Dana Darurat yang Dialokasikan (Dinas X)

Debet

y

Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Estimasi Pendapatan Dana Darurat Jumlah

Kredit

xxx -

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

e. Pengukuran Pengukuran Pendapatan Dana Darurat dilakukan berdasarkan nilai realisasi yaitu nilai pada saat dana darurat diterima yang dituangkan dalam dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah yang dicatat adalah sebesar nilai yang diterima. f. Pengungkapan Pendapatan Dana Darurat diungkapkan sebagai bagian dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah di dalam laporan perhitungan APBD, nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan: Rincian Dana Darurat per jenis / penggunaan Sumber dana darurat Informasi penting lainnya yang dianggap perlu.

3. Lain-Lain Pendapatan a. Pengertian Perkiraan Lain-lain Pendapatan merupakan perkiraan yang digunakan untuk menampung lain-lain pendapatan yang sah, yang diterima oleh daerah dan tidak dapat dikelompokkan baik sebagai pendapatan hibah maupun pendapatan dana darurat, sesuai yang ditetapkan dalam APBD.


72


b. Proses Pencatatan dan dokumen terkait Proses pencatatan Lain-lain Pendapatan melibatkan unit-unit sebagai berikut: Bank (Kas Daerah), Keuangan, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pembukuan. Untuk proses secara rinci dapat dilihat pada Bagan Arus (flowchart) Buku IV. Dokumen dasar yang digunakan sebagai dasar pencatatan Lain-Lain Pendapatan, meliputi : • Bukti penerimaan uang tunai, seperti cek dan Bilyet giro, yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang;. • Memo Penyesuaian (penjurnalan debet/kredit transaksi) yang disiapkan dan telah diverifikasi oleh Bagian / Sub Bagian verifikasi, Biro / Bagian Keuangan Daerah/Badan Pengelola Keuangan Daerah. • Bukti-bukti lain yang sah c. Saldo Normal Saldo normal Perkiraan Lain-Lain Pendapatan adalah saldo kredit artinya perkiraan ini akan berrtambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya dan sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya. d. Jurnal Standar Pencatatan pada perkiraan Lain-lain Pendapatan dimulai sejak penetapan anggaran Lain-Lain Pendapatan disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai dengan realisasinya. Pada setiap akhir tahun anggaran dibuat jurnal penutup. Pencatatan lain-lain Pendapatan yang diterima oleh daerah dilakukan sebagai berikut : 1) Pada saat angggaran Lain-lain Pendapatan disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Perkiraan 9033 6300

Nama Perkiraan Estimasi Lain-lain Pendapatan Surplus/defisit Tahun Pelaporan Jmlah

Debet xxx xxx

Kredit xxx xxx

2) Pada saat Alokasi anggaran Lain-lain Pendapatan No. Perkiraan 9133 9233

Nama Perkiraan Estimasi Lain-lain Pendapatan yang Dialokasikan (Dinas X) Alokasi Estimasi Lain-Lain Pendapatan Jumlah

Debet xxx


xxx

Kredit xxx xxx

73


3) Pada saat realisasi Lain-Lain Pendapatan Realisasi Lain-Lain Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Daerah (Rekening Kas daerah di Bank) : No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah. 8330 Lain-Lain Pendapatan Jumlah

Debet xxx xxx

Kredit xxx xxx

4) Jurnal Penutup Jurnal penutup perkiraan Lain-Lain Pendapatan pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : a. Bila realisasi Lain-lain Pendapatan kurang dari anggarannya Nama Perkiraan 8330 9133 9233 9033

Nama Perkiraan Lain-Lain Pendapatan Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Estimasi Lain-Lain Pendapatan Dialokasikan (Dinas X)

Debet

yang

g

Alokasi Estimasi Lain-lain Pendapatan Estimasi Lain-lain Pendapatan Jumlah

Kredit

xxx xxx -

xxx

xxx xxx

xxx xxx

b. Bila realisasi Lain-lain Pendapatan melebihi anggarannya Nama Perkiraan 8330 6300 9133 9233 9033

Nama Perkiraan Lain-lain Pendapatan Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Estimasi Lain-lain Pendapatan yang Dialokasikan (Dinas X)

Debet

g

Alokasi Estimasi Lain-lain Pendapatan Estimasi Lain-lain Pendapatan Jumlah


Kredit

xxx -

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

74


g. Pengukuran Pengukuran Lain-lain Pendapatan dilakukan berdasarkan nilai realisasi yaitu nilai pada saat dana darurat diterima yang dituangkan dalam dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah yang dicatat adalah sebesar nilai yang diterima. h. Pengungkapan Lain-lain Pendapatan diungkapkan sebagai bagian dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah di dalam laporan perhitungan APBD, nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan: Rincian lain-lain pendapatan menurut sumbernya Informasi penting lainnya yang dianggap perlu.


75

BAB III Pedoman Akuntansi Belanja

BAB III PEDOMAN AKUNTANSI BELANJA A. BELANJA OPERASI Belanja Operasi adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Belanja operasi diklasifikasikan lebih rinci ke dalam: • • • • • • • • •

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasional Lainnya.

1. Belanja Pegawai a. Pengertian Belanja Pegawai adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar Akumulasi SiLPA Pemerintah Daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen Otorisasi Kredit Anggaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada Pemerintah Daerah. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja pegawai dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi belanja pegawai meliputi: • Perda APBD sebagai dasar pencatatan apropriasi yang merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD kepada Pemerintah Daerah sebagai mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. • Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) sebagai dasar pencatatan pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi unit pengguna anggaran dan digunakan untuk Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

76


•

• •

memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaranpengeluaran selama periode otorisasi tersebut. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja serta bukti kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SPMBS UUDP oleh Bendaharawan Pemegang Kas. Surat Setoran Bukan Pajak atau Potongan SPM sebagai dasar pencatatan penerimaan kembali belanja. Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup tiap akhir periode.

Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran, dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) pada Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan belanja pegawai adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. d. Jurnal Standar Secara lengkap pencatatan siklus belanja pegawai dilakukan sebagai berikut: 1) Pada saat APBD disetujui DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah: No. Perkiraan Nama Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9301 Apropriasi Belanja Pegawai Buku Pembantu: Apropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan Apropriasi Belanja Tunjangan Beras Apropriasi Belanja Honorarium dan Vakasi Apropriasi Belanja Uang Lembur Apropriasi Belanja Upah Apropriasi Lain-lain Belanja Pegawai

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

Debet xxx

Kredit xxx


77


2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 9401 Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai (UPTD atau xxx yang setingkat) 9501 Allotment Belanja Pegawai (UPTD atau yang setingkat) Buku Pembantu: Alokasi Apropriasi Belanja Gaji dan Tunjangan xxx Alokasi Apropriasi Belanja Tunjangan Beras xxx Alokasi Apropriasi Belanja Honorarium dan Vakasi xxx Alokasi Apropriasi Belanja Uang Lembur xxx Alokasi Apropriasi Belanja Upah xxx Alokasi Apropriasi Lain-lain Belanja Pegawai xxx Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan Allotment Belanja Tunjangan Beras Allotment Belanja Honorarium dan Vakasi Allotment Belanja Uang Lembur Allotment Belanja Upah Allotment Lain-lain Belanja Pegawai

Kredit

xxx


3) Pada saat realisasi perlu diperhatikan adanya 2 cara pencairan dana yaitu: • Melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM Beban Sementara (SPM-BS) • Dengan menggunakan SPM- Beban Tetap (SPM – BT) Jurnal yang dilakukan pada cara pencairan dana melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM – BS, ada 3 tahap, yaitu: •

Realisasi pemberian UUDP pada saat SPMU dikeluarkan :

No. Perkiraan Nama Perkiraan 0200 Kas di Pemegang Kas 0100 Kas di Kas Daerah

•

Debet xxx

Kredit xxx

Realisasi belanja, saat dibuat SPJ :

No. Perkiraan Nama Perkiraan 8410 Belanja Pegawai 0200 Kas di Pemegang Kas Buku Pembantu: Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tunjangan Beras Belanja Honorarium dan Vakasi Belanja Uang Lembur Belanja Upah Lain-lain Belanja Pegawai Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

Debet xxx

Kredit xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 78


•

Penyetoran kembali sisa UUDP di Kas Daerah pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan dokumen STS dan Memo Penyesuaian :

No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 0200 Kas di Pemegang Kas

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal yang dilakukan dengan menggunakan SPM BT hanya 1 tahap, yaitu pada saat diterbitkannya SPMU – BT dan atau ND, sebagai berikut : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8410 Belanja Pegawai 0100 Kas di Kas Daerah Buku Pembantu: Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tunjangan Beras Belanja Honorarium dan Vakasi Belanja Uang Lembur Belanja Upah Lain-lain Belanja Pegawai

Debet xxx

Kredit xxx


4) Untuk mencatat pemotongan gaji yang ditampung dalam Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) karena adanya potongan Beras, Taspen, Askes, Taperum, sesuai dokumen sumber SPMU, dilakukan jurnal: No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8971 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

Debet xxx

Kredit xxx

5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja pegawai, yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus dilakukan koreksi ke perkiraan Pendapatan Lain-lain PAD terlebih dulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian ke perkiraaan belanja semula. Koreksi pencatatan Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut:


79


No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu : Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan

Jurnal penyesuaian ke perkiraan Penyesuaian sebagai berikut:

semula

Debet Xxx

xxx

berdasarkan

No. Perkiraan Nama Perkiraan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD 8410 Belanja Pegawai Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan Buku Pembantu Belanja Pegawai: Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tunjangan Beras Belanja Honorarium dan Vakasi Belanja Uang Lembur Belanja Upah Lain-lain Belanja Pegawai

Kredit

Debet xxx

Memo Kredit xxx

xxx


Koreksi kembali pada perkiraan belanja semula tersebut di atas dimaksudkan agar bisa diketahui kinerja dari unit yang bersangkutan. 6) Bila terjadi penerimaan kembali belanja pegawai, misalkan karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, yang terjadi pada tahun anggaran berikutnya maka dilakukan koreksi sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 0100 Kas di Kas Daerah xxx 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu

Kredit xxx xxx

7) Jurnal penutup pada akhir tahun anggaran: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9501 Allotment Belanja Pegawai (UPTD atau yang setingkat) 8410 Belanja Pegawai 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan menutup perk. realisasi ke anggaran belanja pegawai


Debet xxx

Kredit

xxx xxx

80


No. Perkiraan Nama Perkiraan 9301 Apropriasi Belanja Pegawai 9401 Alok. App. Belanja Pegawai UPTD atau yang setingkat) Menutup apropriasi ke alokasi apropriasi

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan Belanja Pegawai diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk pembayaran kepada pegawai. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Pegawai maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut. f. Pengungkapan Sebagai suatu penjelasan maka dalam nota perhitungan anggaran/ catatan atas laporan keuangan perlu diungkapan informasi antara lain: -

Rincian belanja pegawai antara lain meliputi Gaji dan Tunjangan; Tunjangan Beras; Honorarium dan Vakasi; Uang Lembur; Upah dan lainnya.

-

Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend belanja pegawai, prosentase belanja pegawai terhadap total belanja, penjelasan selisih terhadap anggaran.

2. Belanja Barang dan Jasa a. Pengertian Belanja Barang dan Jasa adalah pengurangan Ekuitas Dana Lancar Akumulasi SiLPA Pemerintah Daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen Otorisasi Kredit Anggaran untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja barang dan jasa dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran.


81


Dokumen sumber untuk mencatat transaksi belanja barang dan jasa meliputi: • Perda APBD sebagai dasar pencatatan apropriasi yang merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD kepada Pemerintah Daerah sebagai mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. • Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) sebagai dasar pencatatan pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi unit pengguna anggaran dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaranpengeluaran selama periode otorisasi tersebut. • Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja serta bukti kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SPM-BS UUDP oleh Bendaharawan Pemegang Kas • Surat Setoran Bukan Pajak atau Potongan SPM sebagai dasar pencatatan penerimaan kembali belanja barang dan jasa. • Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup tiap akhir periode. Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran, dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) pada Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan belanja barang dan jasa adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. d. Jurnal Standar Secara lengkap pencatatan siklus belanja barang dan jasa dilakukan sebagai berikut: 1) Pada saat APBD disetujui DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah: No. Perkiraan Nama Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9302 Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Buku Pembantu: Apropriasi Belanja Alat Tulis Kantor Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

Debet xxx

Kredit xxx

xxx 82


Apropriasi Belanja Ongkos Kantor Apropriasi Belanja Perpustakaan Apropriasi Belanja Pakaian Dinas Apropriasi Lain-lain Belanja dan Jasa

xxx xxx xxx xxx

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9401 Alokasi Apropriasi Belanja Barang dan Jasa (UPTD atau yang setingkat) 9502 Allotment Belanja Brg dan Jasa (UPTD atau yang setingkat) Buku Pembantu: Alokasi Apropriasi Belanja Alat Tulis Kantor Alokasi Apropriasi Belanja Ongkos Kantor Alokasi Apropriasi Belanja Perpustakaan Alokasi Apropriasi Belanja Pakaian Dinas Alokasi Apropriasi Lain-lain Belanja dan Jasa Allotment Belanja Alat Tulis Kantor Allotment Belanja Ongkos Kantor Allotment Belanja Perpustakaan Allotment Belanja Pakaian Dinas Allotment Lain-lain Belanja dan Jasa

Debet xxx

Kredit

xxx


3) Pada saat realisasi perlu diperhatikan adanya 2 cara pencairan dana yaitu: • Melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM Beban Sementara (SPM-BS) • Dengan menggunakan SPM- Beban Tetap (SPM – BT) Jurnal yang dilakukan pada cara pencairan dana melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM – BS, ada 3 tahap, yaitu : •



•

Debet xxx

Kredit xxx


No. Perkiraan Nama Perkiraan 8420 Belanja Barang dan Jasa 0200 Kas di Pemegang Kas


Debet xxx

Kredit xxx

83


Buku Pembantu: Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Ongkos Kantor Belanja Kepustakaan Belanja Pakaian Dinas Belanja Jasa Konsultan Non Modal Belanja Cetak dan Penggandaan BelanjaPengembangan Sumber Daya Manusia Belanja Langganan (telpon, listrik, air dll) Belanja Sewa Lain-lain Belanja Barang dan Jasa

•




Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal yang harus dilakukan dengan menggunakan SPM BT hanya melalui 1 tahap, yaitu pada saat diterbitkannya SPMU – BT dan atau ND, sebagai berikut : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8420 Belanja Barang dan Jasa 0100 Kas di Kas Daerah Buku Pembantu: Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Ongkos Kantor Belanja Kepustakaan Belanja Pakaian Dinas Belanja Jasa Konsultan Non Modal Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia Belanja Langganan (telpon, listrik, air dll) Belanja Sewa Lain-lain Belanja Barang dan Jasa

Debet xxx

Kredit xxx


4) Bila terjadi penerimaan kembali belanja barang dan jasa, yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus dilakukan koreksi ke perkiraan Pendapatan Lain-lain PAD terlebih dulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian ke perkiraaan belanja semula. Koreksi pencatatan Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut: Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

84


No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan


semula

Debet xxx

xxx

berdasarkan

No. Perkiraan Nama Perkiraan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD 8420 Belanja Barang dan Jasa

Kredit

Debet xxx

Memo Kredit xxx

Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pend. dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan

xxx

Buku Pembantu Belanja Barang dan Jasa: Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Ongkos Kantor Belanja Kepustakaan Belanja Pakaian Dinas Belanja Jasa Konsultan Non Modal Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Pengembangan Sumber Daya Manusia Belanja Langganan (telpon, listrik, air dll) Belanja Sewa Lain-lain Belanja Barang dan Jasa


Koreksi kembali pada perkiraan belanja semula tersebut di atas dimaksudkan agar bisa diketahui kinerja dari unit yang bersangkutan. 5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja pegawai, misalkan karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, yang terjadi pada tahun anggaran berikutnya maka perlu dilakukan koreksi sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 0100 Kas di Kas Daerah xxx 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu


Kredit xxx xxx

85


6) Jurnal penutup pada akhir tahun anggaran: No.Perkiraan Nama Perkiraan 9502 Allotm Belanja Brg dan Jasa (UPTD atau yg setingkat) 8420 Belanja Barang dan Jasa 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Menutup perkiraan realisasi ke anggaran belanja barang dan jasa

Debet xxx

No. Perkiraan Nama Perkiraan 9302 Apropriasi Belanja Barang dan Jasa 9401 Alok. App. Blnj Brg dan Jasa (UPTD atau yg setingkat) Menutup apropriasi ke alokasi apropriasi

Debet xxx

Kredit

xxx xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan Belanja Barang dan Jasa diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pembelian barang dan jasa. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Barang dan Jasa maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut. f. Pengungkapan Sebagai suatu penjelasan maka dalam nota perhitungan anggaran/ catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan informasi antara lain: -

Rincian belanja barang dan jasa antara lain alat tulis kantor; ongkos kantor; biaya perpustakaan; pakaian dinas.

-

Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend belanja barang dan Jasa, prosentase belanja barang dan Jasa terhadap total belanja, penjelasan selisih terhadap anggaran.

3. Belanja Pemeliharaan a. Pengertian Belanja Pemeliharaan adalah pengurangan ekuitas dana lancar akumulasi SiLPA pemerintah daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen Otorisasi Kredit Anggaran untuk pemeliharaan aktiva tetap yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah (sengaja dipersempit untuk menghindari pengeluaran biaya subsidi pemerintah yang dikuasasi swasta). Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

86


b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja pemeliharaan dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi belanja pemeliharaan meliputi: • Perda APBD sebagai dasar pencatatan apropriasi yang merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD kepada Pemerintah Daerah sebagai mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. • Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) sebagai dasar pencatatan pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi unit pengguna anggaran dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaranpengeluaran selama periode otorisasi tersebut. • Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja serta bukti kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SPM-BS UUDP oleh Bendaharawan Pemegang Kas • Surat Setoran Bukan Pajak atau Potongan SPM sebagai dasar pencatatan penerimaan kembali belanja pemeliharaan. • Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup tiap akhir periode. Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran, dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) pada Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan belanja pemeliharaan adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. d. Jurnal Standar Secara lengkap pencatatan siklus belanja pemeliharaan dilakukan sebagai berikut:


87


1) Pada saat APBD disetujui DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah: No. Perkiraan Nama Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9303 Apropriasi Belanja Pemeliharaan

Debet xxx

Kredit xxx

Buku Pembantu: Apropriasi Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Apropriasi Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Apropriasi Belanja Pemeli Kendaraan Dinas Apropriasi Belanja Pemeli Inventaris Kantor Apropriasi Lain-lain Belanja Pemeliharaan

xxx xxx xxx xxx xxx

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9403 Alokasi Apropriasi Belanja Pemeliharaan (UPTD atau yg setingkat) 9503 Allotment Belanja Pemeliharaan (UPTD atau yg setingkat) Buku Pembantu: Alokasi Apropriasi Belanja Pemeli Gedung Kantor Alokasi Apropriasi Belanja Pemeli Rumah Dinas Alokasi Apropriasi Belanja Pemeli Kend. Dinas Alokasi Apropriasi Belanja Pemeli Invent Kantor Alokasi Apropriasi Lain-lain Belanja Pemeliharaan Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Allotment Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas Allotment Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Allotment Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor Allotment Lain-lain Belanja Pemeliharaan

Debet xxx

Kredit

xxx


3) Pada saat realisasi perlu diperhatikan adanya 2 cara pencairan dana yaitu: • Melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM Beban Sementara (SPM-BS) • Dengan menggunakan SPM- Beban Tetap (SPM – BT) Jurnal yang dilakukan pada cara pencairan dana melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM – BS, ada 3 tahap, yaitu:


88


•



•

Kredit xxx

Realisasi belanja, saat dibuat SPJ : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8430 Belanja Pemeliharaan 0200 Kas di Pemegang Kas Buku Pembantu: Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

•

Debet xxx

Debet xxx

Kredit xxx

xxx xxx xxx

Penyetoran kembali sisa UUDP di Kas Daerah pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan dokumen STS dan Memo Penyesuaian:


Debet Xxx

Kredit xxx

Jurnal yang harus dilakukan dengan menggunakan SPM BT hanya melalui 1 tahap, yaitu pada saat diterbitkannya SPMU – BT dan atau ND, sebagai berikut : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8430 Belanja Pemeliharaan 0100 Kas di Kas Daerah Buku Pembantu: Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Lain-lain Belanja Pemeliharaan

Debet Xxx

Kredit xxx

Xxx Xxx xxx xxx xxx

4) Bila terjadi penerimaan kembali belanja pemeliharaan, yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus dilakukan koreksi ke perkiraan Pendapatan Lain-lain PAD terlebih dulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian ke perkiraaan belanja semula. Koreksi pencatatan Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

89


Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu : Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan


semula

Debet xxx

xxx

berdasarkan

No. Perkiraan Nama Perkiraan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD 8410 Belanja Pemeliharaan

Kredit

Debet xxx

Memo Kredit xxx

Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pend. dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan

xxx

Buku Pembantu Belanja Pemeliharaan: Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Lain-lain Belanja Pemeliharaan

xxx xxx xxx xxx xxx

Koreksi kembali pada perkiraan belanja semula tersebut di atas dimaksudkan agar bisa diketahui kinerja dari unit yang bersangkutan. 5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja pemeliharaan, misalkan karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, yang terjadi pada tahun anggaran berikutnya maka perlu dilakukan koreksi sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 0100 Kas di Kas Daerah xxx 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu

Kredit xxx xxx

6) Jurnal penutup pada akhir tahun anggaran: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9503 Allotm Belanja Pemeliharaan (UPTD atau yg setingkat) 8430 Belanja Pemeliharaan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Menutup perk. realisasi ke anggaran belj. Pemeliharaan Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

Debet xxx

Kredit

xxx xxx

90


No. Perkiraan Nama Perkiraan 9303 Apropriasi Belanja Pemeliharaan 9403 Alok. App. Belanja Pemeliharaan(UPTD atau yg setingkat) Menutup apropriasi ke alokasi apropriasi

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan Belanja Pemeliharaan diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pemeliharaan aset tetap. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Pemeliharaan maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut. f. Pengungkapan Sebagai suatu penjelasan maka dalam nota perhitungan anggaran/catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan informasi antara lain: -

Rincian belanja pemeliharaan antara lain biaya pemeliharaan gedung kantor; biaya pemeliharaan rumah dinas; biaya pemeliharaan kendaraan dinas; biaya pemeliharaan inventaris kantor.

-

Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend belanja pemeliharaan, prosentase belanja pemeliharaan terhadap total belanja, penjelasan selisih terhadap anggaran.

4. Belanja Perjalanan Dinas a. Pengertian Belanja Perjalanan Dinas adalah pengurangan ekuitas dana lancar Pemerintah Daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran untuk perjalanan dinas pegawai pemerintah daerah. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja perjalanan dinas dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran.


91


Dokumen sumber untuk mencatat transaksi belanja perjalanan dinas meliputi: •

•

•

• •

Perda APBD sebagai dasar pencatatan apropriasi yang merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD kepada Pemerintah Daerah sebagai mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) sebagai dasar pencatatan pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi unit pengguna anggaran dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaranpengeluaran selama periode otorisasi tersebut. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja serta bukti kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SPM-BS UUDP oleh Bendaharawan Pemegang Kas Surat Setoran Bukan Pajak atau Potongan SPM sebagai dasar pencatatan penerimaan kembali belanja. Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup tiap akhir periode.

Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran, dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) pada Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan belanja perjalanan dinas adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. d. Jurnal Standar Secara lengkap pencatatan siklus belanja perjalanan dinas dilakukan sebagai berikut: 1) Pada saat APBD disetujui DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah No. Perkiraan Nama Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9304 Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas


Debet xxx

Kredit xxx

92


Buku Pembantu: Apropriasi Belanja Alat Tulis Kantor Apropriasi Belanja Ongkos Kantor Apropriasi Belanja Perpustakaan Apropriasi Belanja Pakaian Dinas Apropriasi Lain-lain Belanja dan Jasa

xxx xxx xxx xxx xxx

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9404 Alokasi Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas (UPTD atau yang setingkat) 9504 Allotment Belanja Perjalanan Dinas (UPTD atau yang setingkat)

Debet xxx

Kredit

xxx

3) Pada saat realisasi perlu diperhatikan adanya 2 cara pencairan dana yaitu: • Melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM Beban Sementara (SPM-BS) • Dengan menggunakan SPM- Beban Tetap (SPM – BT) Jurnal yang dilakukan pada cara pencairan dana melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM – BS, ada 3 tahap, yaitu tahap pada saat : •



•

Debet xxx

Kredit xxx

Realisasi belanja perjalanan dinas, saat dibuat SPJ : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8440 Belanja Perjalanan Dinas 0200 Kas di Pemegang Kas Buku Pembantu: Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Tetap Belanja Perjalanan Pindah Belanja Perjl Pemulangan Pegawai Pensiun Belanja Perjalanan Dinas Lainnya


Debet xxx

Kredit xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

93


•



Debet Xxx

Kredit xxx

Jurnal yang harus dilakukan dengan menggunakan SPM BT hanya melalui1 tahap, yaitu pada saat diterbitkannya SPMU – BT dan atau ND, sebagai berikut : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8440 Belanja Perjalanan Dinas 0100 Kas di Kas Daerah Buku Pembantu: Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Tetap Belanja Perjalanan Pindah Belanja Perjl Pemulangan Pegawai Pensiun Belanja Perjalanan Dinas Lainnya

Debet Xxx

Kredit xxx

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx

4) Bila terjadi penerimaan kembali belanja perjalanan dinas, yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus dilakukan koreksi ke perkiraan Pendapatan Lain-lain PAD terlebih dulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian ke perkiraaan belanja semula Tiap akhir periode. Koreksi pencatatan Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu : Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan

Debet Xxx

Kredit xxx

Jurnal penyesuaian ke perkiraan semula berdasarkan Memori Penyesuaian sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD 8440 Belanja Perjalanan Dinas Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

Debet Xxx

Kredit xxx

xxx

94


Buku Pembantu Belanja Perjalanan Dinas: Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Tetap Belanja Perjalanan Pindah Belanja Perjl Pemulangan Pegawai Pensiun Belanja Perjalanan Dinas Lainnya

xxx xxx xxx xxx xxx

Koreksi kembali pada perkiraan belanja semula tersebut di atas dimaksudkan agar bisa diketahui kinerja dari unit yang bersangkutan. 5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja perjalanan dinas, misalkan karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, yang terjadi pada tahun anggaran berikutnya maka perlu dilakukan koreksi sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 0100 Kas di Kas Daerah xxx 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu

Kredit xxx xxx

6) Jurnal penutup pada akhir tahun anggaran: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9504 Allotment Belanja Perjalanan Dinas (UPTD atau yang setingkat) 8440 Belanja Perjalanan Dinas 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan menutup perk. realisasi ke anggaran belanja Perjalanan Dinas

Debet xxx

No. Perkiraan Nama Perkiraan 9304 Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas 9404 Alok. App. Belanja Perjalanan Dinas(UPTD atau yang setingkat) menutup apropriasi ke alokasi apropriasi

Debet xxx

Kredit

xxx xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan Belanja Perjalanan Dinas diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai pemerintah daerah. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Perjalanan dinas maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut.


95


f. Pengungkapan Sebagai suatu penjelasan maka dalam nota perhitungan anggaran/catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan informasi antara lain: -

Rincian belanja perjalanan dinas antara lain biaya perjalanan dinas biasa; biaya perjalanan dinas pindah; biaya pemulangan pegawai yang di pensiun. Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend belanja perjalanan dinas, prosentase belanja perjalanan dinas terhadap total belanja, penjelasan selisih terhadap anggaran.

5. Belanja Pinjaman a. Pengertian Belanja pinjaman adalah pengurangan ekuitas dana lancar Akumulasi SiLPA pemerintah daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran untuk pembayaran bunga, denda, commitment fee atas pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja pinjaman dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi belanja pinjaman meliputi: •

•

•

Perda APBD sebagai dasar pencatatan apropriasi yang merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD kepada Pemerintah Daerah sebagai mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) sebagai dasar pencatatan pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi unit pengguna anggaran dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaranpengeluaran selama periode otorisasi tersebut. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja serta bukti kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SPM-BS UUDP oleh Bendaharawan Pemegang Kas


96


• •

Surat Setoran Bukan Pajak atau Potongan SPM sebagai dasar pencatatan penerimaan kembali belanja. Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup tiap akhir periode.

Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran, dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) pada Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan belanja pinjaman adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. d. Jurnal Standar Secara lengkap pencatatan siklus belanja pinjaman dilakukan sebagai berikut: 1) Pada saat APBD disetujui DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah: No. Perkiraan Nama Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9305 Apropriasi Belanja Pinjaman

Debet xxx

Kredit xxx

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9405 Alokasi Apropriasi Belanja Pinjaman (UPTD atau unit setingkat) 9505 Allotment Belanja Pinjaman (UPTD atau unit setingkat)

Debet xxx

Kredit

xxx

3) Pada saat realisasi perlu diperhatikan adanya 2 cara pencairan dana yaitu: • Melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM Beban Sementara (SPM-BS) • Dengan menggunakan SPM- Beban Tetap (SPM – BT) Jurnal yang dilakukan pada cara pencairan dana melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM – BS, ada 3 tahap, yaitu :


97


•



•

Kredit xxx


No. Perkiraan Nama Perkiraan 8450 Belanja Pinjaman 0200 Kas di Pemegang Kas Buku Pembantu: Bunga Hutang Denda Commitment Fee Belanja Pinjaman Lainnya

4200 6700

•

Debet xxx

Jurnal Korolari: Hutang Biaya Pinjaman Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek

Debet xxx

Kredit xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx



Debet Xxx

Kredit xxx

Jurnal yang harus dilakukan dengan menggunakan SPM BT hanya melalui 1 tahap, yaitu pada saat diterbitkannya SPMU – BT dan atau ND, sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 8450 Belanja Pinjaman 0100 Kas di Kas Daerah Buku Pembantu: Bunga Hutang Denda Commitment Fee Belanja Pinjaman Lainnya


Debet xxx

Kredit xxx

xxx xxx xxx xxx

98


4200 6700

Jurnal Korolari: Hutang Biaya Pinjaman Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek

xxx xxx

4) Bila terjadi penerimaan kembali belanja pinjaman, yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus dilakukan koreksi koreksi ke perkiraan Pendapatan Lain-lain PAD terlebih dulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian ke perkiraaan belanja semula Tiap akhir periode. Koreksi pencatatan Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu : Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan


semula

Debet xxx

xxx

berdasarkan

No. Perkiraan Nama Perkiraan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD 8450 Belanja Pinjaman Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan Buku Pembantu Belanja Pinjaman: Bunga Hutang Denda Commitment Fee Belanja Pinjaman Lainnya

Kredit

Debet xxx

Memo Kredit xxx

xxx

xxx xxx xxx xxx

Koreksi kembali pada perkiraan belanja semula tersebut di atas dimaksudkan agar bisa diketahui kinerja dari unit yang bersangkutan. 5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja pinjaman, misalkan karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, yang terjadi pada tahun anggaran berikutnya maka perlu dilakukan koreksi sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 0100 Kas di Kas Daerah xxx 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu


Kredit xxx xxx

99


6) Jurnal penutup pada akhir tahun anggaran: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9505 Allotment Belanja Pinjaman (UPTD atau yang setingkat) 8450 Belanja Pinjaman 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan menutup perkiraan realisasi ke anggaran belanja pembayaran bunga, denda, commitment fee

Debet xxx

No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 9305 Apropriasi Belanja Pinjaman xxx 9405 Alok. Apropriasi Belanja Pinjaman (UPTD atau yang setingkat) menutup apropriasi ke alokasi apropriasi

Kredit

xxx xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan Belanja Pinjaman diukur sebesar bunga, denda, commitment fee terutang untuk pembayaran pembayaran bunga, denda, commitment fee pinjaman. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Pinjaman antara lain berupa bunga, denda, commitment fee maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut. f. Pengungkapan Sebagai suatu penjelasan maka dalam nota perhitungan anggaran/ catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan informasi antara lain: - Rincian belanja pembayaran bunga, denda, commitment fee setidaknya dilakukan untuk setiap pinjaman; jatuh tempo; tingkat bunga; tenggang waktu bebas bunga. -

Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend belanja pembayaran bunga, denda, commitment fee, prosentase belanja belanja pembayaran bunga, denda, commitment fee terhadap total belanja, penjelasan selisih terhadap anggaran.

6. Belanja Subsidi a. Pengertian Belanja subsidi adalah pengurangan ekuitas dana lancar Akumulasi SiLPA Pemerintah Daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran untuk pemberian subsidi kepada Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

100


badan usaha milik daerah atas dasar tingkat aktivitas produksi atau jumlah atau nilai dari barang atau jasa yang dihasilkan, dijual, atau diimpor. Belanja subsidi mungkin dirancang untuk mempengaruhi tingkat produksi, harga jual, atau kenikmatan dari suatu badan usaha. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi belanja meliputi: • Perda APBD sebagai dasar pencatatan apropriasi yang merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD kepada Pemerintah Daerah sebagai mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. • Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) sebagai dasar pencatatan pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi unit pengguna anggaran dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaranpengeluaran selama periode otorisasi tersebut. • Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja serta bukti kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SPM-BS UUDP oleh Bendaharawan Pemegang Kas • Surat Setoran Bukan Pajak atau Potongan SPM sebagai dasar pencatatan penerimaan kembali belanja. • Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup tiap akhir periode. Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran, dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) pada Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan belanja subsidi adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. d. Jurnal Standar Secara lengkap pencatatan siklus belanja subsidi dilakukan sebagai berikut: Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

101


1) Pada saat APBD disetujui DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah: No. Perkiraan Nama Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9306 Apropriasi Belanja Subsidi

Debet xxx

Kredit xxx

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9406 Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi (UPTD atau yg setingkat) 9506 Allotment Belanja Subsidi (UPTD atau yg setingkat)

Debet xxx

Kredit

xxx


Realisasi pemberian UUDP pada saat SPMU dikeluarkan:


•

Kredit xxx

Realisasi belanja, saat dibuat SPJ : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8460 Belanja Subsidi 0200 Kas di Pemegang Kas

•

Debet xxx

Debet xxx

Kredit xxx




Debet Xxx

Kredit xxx

102


Jurnal yang harus dilakukan dengan menggunakan SPM BT hanya melalui 1 tahap, yaitu pada saat diterbitkannya SPMU – BT dan atau ND, sebagai berikut : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8460 Belanja Subsidi 0100 Kas di Kas Daerah

Debet Xxx

Kredit xxx

4) Bila terjadi penerimaan kembali belanja subsidi, yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus dilakukan koreksi ke perkiraan Pendapatan Lain-lain PAD terlebih dulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian ke perkiraaan belanja semula tiap akhir periode. Koreksi pencatatan Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu : Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan


semula

Debet Xxx

xxx

berdasarkan

No. Perkiraan Nama Perkiraan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD 8460 Belanja Subsidi Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan

Kredit

Debet xxx

Memo Kredit xxx

xxx

Koreksi kembali pada perkiraan belanja semula tersebut di atas dimaksudkan agar bisa diketahui kinerja dari unit yang bersangkutan. 5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja subsidi, misalkan karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, pada tahun anggaran berikutnya maka perlu dilakukan koreksi sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 0100 Kas di Kas Daerah xxx 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu


Kredit xxx xxx

103


6) Jurnal penutup pada akhir tahun anggaran: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9506 Allotment Belanja Subsidi (UPTD atau yg setingkat) 8460 Belanja Subsidi 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan menutup perk. realisasi ke anggaran belanja subsidi

Debet xxx

No. Perkiraan Nama Perkiraan 9306 Apropriasi Belanja Subsidi 9406 Alok. Apropriasi Belanja Subsidi(UPTD atau yg setingkat) menutup apropriasi ke alokasi apropriasi

Debet xxx

Kredit

xxx xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan Belanja Subsidi diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk pembayaran subsidi. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Subsidi maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut. f. Pengungkapan Sebagai suatu penjelasan maka dalam nota perhitungan anggaran/ catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan informasi antara lain: -

Rincian belanja subsidi antara lain pengguna atau penerima subsidi pemerintah.

-

Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend belanja subsidi, prosentase belanja subsidi terhadap total belanja, penjelasan selisih terhadap anggaran.

7. Belanja Hibah a. Pengertian Belanja Hibah adalah pengurangan ekuitas dana lancar Akumulasi SiLPA pemerintah daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran untuk transfer yang sifatnya tidak mengikat diantara dua pemerintah daerah atau diantara suatu pemerintah daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


104


b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi belanja meliputi: •

•

•

• •


Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran, dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) pada Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan belanja hibah adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. d. Jurnal Standar Secara lengkap pencatatan siklus belanja hibah dilakukan sebagai berikut:


105


1) Pada saat APBD disetujui DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah: No. Perkiraan Nama Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9307 Apropriasi Belanja Hibah

Debet xxx

Kredit xxx

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9407 Alokasi Apropriasi Belanja Hibah(UPTD atau yg setingkat) 9507 Allotment Belanja Hibah (UPTD atau yg setingkat)

Debet xxx

Kredit

xxx




•

Kredit xxx

Realisasi belanja, saat dibuat SPJ : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8470 Belanja Hibah 0200 Kas di Pemegang Kas

•

Debet xxx

Debet xxx

Kredit xxx




Debet xxx

Kredit xxx

106


Jurnal yang harus dilakukan dengan menggunakan SPM BT hanya melalui 1 tahap, yaitu pada saat diterbitkannya SPMU – BT dan atau ND, sebagai berikut : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8470 Belanja Hibah 0100 Kas di Kas Daerah

Debet xxx

Kredit xxx

4) Bila terjadi penerimaan kembali belanja hibah, yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus dilakukan koreksi ke perkiraan Pendapatan Lain-lain PAD terlebih dulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian ke perkiraaan belanja semula tiap akhir periode. Koreksi pencatatan Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu : Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan


semula

Debet xxx

xxx

berdasarkan

No. Perkiraan Nama Perkiraan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD 8470 Belanja Hibah Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan

Kredit

Debet xxx

Memo Kredit xxx

xxx

Koreksi kembali pada perkiraan belanja semula tersebut di atas dimaksudkan agar bisa diketahui kinerja dari unit yang bersangkutan. 5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja hibah, misalkan karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, pada tahun anggaran berikutnya maka perlu dilakukan koreksi sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 0100 Kas di Kas Daerah xxx 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu


Kredit xxx xxx

107


6) Jurnal penutup pada akhir tahun anggaran: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 9507 Allotment Belanja Hibah (UPTD atau yg setingkat) xxx 8470 Belanja Hibah 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Menutup perkiraan Realisasi ke anggaran belanja hibah

Kredit

No. Perkiraan Nama Perkiraan 9307 Apropriasi Belanja Hibah 9407 Alok. Apropriasi Belanja Hibah(UPTD atau yg setingkat) Menutup apropriasi ke alokasi apropriasi

Kredit

Debet xxx

xxx xxx

xxx

7) Jurnal untuk hibah yang diberikan dalam bentuk aset, misalnya peralatan dan mesin: No. Perkiraan Nama Perkiraan 2200 Peralatan dan Mesin (sebesar nilai buku aset yang dihibahkan) 7200 Diinvestasikan dalam aset tetap

Debet xxx

Kredit

xxx

e. Pengukuran Perkiraan Belanja Hibah diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk pemberian hibah. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Hibah maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut. f. Pengungkapan Sebagai suatu penjelasan maka dalam nota perhitungan anggaran/ catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan informasi antara lain: -

Rincian belanja hibah antara lain berdasarkan wujud hibah (uang atau barang), berdasarkan penerima hibah.

-

Penjelasan lain yang dianggap perlu misalnya trend belanja hibah, prosentase belanja hibah terhadap total belanja, penjelasan selisih realisasi terhadap anggaran.


108


8. Belanja Bantuan Sosial a. Pengertian Belanja Bantuan Sosial adalah pengurangan ekuitas dana lancar Akumulasi SiLPA pemerintah daerah untuk pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi belanja meliputi: • Perda APBD sebagai dasar pencatatan apropriasi yang merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD kepada Pemerintah Daerah sebagai mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. • Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) sebagai dasar pencatatan pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi unit pengguna anggaran dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaranpengeluaran selama periode otorisasi tersebut. • Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja serta bukti kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SPM-BS UUDP oleh Bendaharawan Pemegang Kas • Surat Setoran Bukan Pajak atau Potongan SPM sebagai dasar pencatatan penerimaan kembali belanja. • Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup tiap akhir periode. Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran, dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) pada Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan belanja bantuan sosial adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya.


109


d. Jurnal Standar Secara lengkap pencatatan siklus belanja bantuan sosial dilakukan sebagai berikut: 1) Pada saat APBD disetujui DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah: No. Perkiraan Nama Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9308 Apropriasi Belanja Bantuan Sosial

Debet xxx

Kredit xxx

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9408 Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial (UPTD atau yang setingkat) 9508 Allotment Belanja Bantuan Sosial (UPTD atau yang setingkat)

Debet xxx

Kredit

xxx




•

Kredit xxx

Realisasi belanja, saat dibuat SPJ : No. Perkiraan 8480 0200

•

Debet xxx

Nama Perkiraan Belanja Bantuan Sosial Kas di Pemegang Kas

Debet

Kredit

xxx xxx



110



Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal yang harus dilakukan dengan menggunakan SPM BT hanya melalui 1 tahap, yaitu pada saat diterbitkannya SPMU – BT dan atau ND, sebagai berikut : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8480 Belanja Bantuan Sosial 0100 Kas di Kas Daerah

Debet xxx

Kredit xxx

4) Bila terjadi penerimaan kembali belanja bantuan sosial, yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus dilakukan koreksi ke perkiraan Pendapatan Lain-lain PAD terlebih dulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian ke perkiraaan belanja semula tiap akhir periode. Koreksi pencatatan Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu : Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan


semula

Debet xxx

xxx

berdasarkan

No. Perkiraan Nama Perkiraan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD 8480 Belanja Bantuan Sosial Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan

Kredit

Debet xxx

Memo Kredit xxx

xxx

Koreksi kembali pada perkiraan belanja semula tersebut di atas dimaksudkan agar bisa diketahui kinerja dari unit yang bersangkutan. 5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja bantuan sosial, misalkan karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, pada tahun anggaran berikutnya maka perlu dilakukan koreksi sebagai berikut:


111


No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 0100 Kas di Kas Daerah xxx 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu

Kredit xxx xxx

6) Jurnal penutup pada akhir tahun anggaran: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9508 Allotment Belanja Bantuan Sosial (UPTD atau yang setingkat) 8480 Belanja Bantuan Sosial 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Menutup perk. realisasi ke anggaran belanja ban sos

Debet xxx

No. Perkiraan Nama Perkiraan 9308 Apropriasi Belanja Bantuan Sosial 9408 Alok. Apropriasi Belanja Bantuan Sosial (UPTD atau yang setingkat) Menutup apropriasi ke alokasi apropriasi

Debet xxx

Kredit

xxx xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan Belanja Bantuan Sosial diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk keperluan penanggulangan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat luas. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Bantuan Sosial maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut. f. Pengungkapan Sebagai suatu penjelasan maka dalam nota perhitungan anggaran/ catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan informasi antara lain: -

Rincian belanja bantuan sosial antara lain berdasarkan klasifikasi permasalahan, lokasi.

-

Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend belanja bantuan sosial, prosentase belanja bantuan sosial terhadap total belanja, penjelasan selisih terhadap anggaran.


112


9. Belanja Operasi Lainnya a. Pengertian Belanja Operasi Lainnya adalah pengurangan ekuitas dana lancar Akumulasi SiLPA pemerintah daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja operasi yang telah diuraikan sebelumnya. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja operasi lainnya dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi belanja meliputi: • Perda APBD sebagai dasar pencatatan apropriasi yang merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD kepada Pemerintah Daerah sebagai mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. • Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) sebagai dasar pencatatan pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi unit pengguna anggaran dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaranpengeluaran selama periode otorisasi tersebut. • Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja serta bukti kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SPM-BS UUDP oleh Bendaharawan Pemegang Kas • Surat Setoran Bukan Pajak atau Potongan SPM sebagai dasar pencatatan penerimaan kembali belanja. • Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup tiap akhir periode. Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran, dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) pada Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan belanja operasi lainnya adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

113


mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. d. Jurnal Standar Secara lengkap pencatatan siklus belanja operasi lainnya dilakukan sebagai berikut: 1) Pada saat APBD disetujui DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah: No. Perkiraan Nama Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9309 Apropriasi Belanja Operasi Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 9409 Alokasi Apropriasi Belanja Operasi Lainnya xxx 9509 Allotment Belanja Operasi Lainnya (UPTD atau yang setingkat)

Kredit xxx




•

Debet xxx

Kredit xxx

Realisasi belanja, saat dibuat SPJ : No. Perkiraan Nama Perkiraan 849 Belanja Operasi Lainnya 0200 Kas di Pemegang Kas


Debet xxx

Kredit xxx

114


•



Debet Xxx

Kredit xxx

Jurnal yang harus dilakukan dengan menggunakan SPM BT hanya melalui 1 tahap, yaitu pada saat diterbitkannya SPMU – BT dan atau ND, sebagai berikut : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8490 Belanja Operasi Lainnya 0100 Kas di Kas Daerah

Debet Xxx

Kredit xxx

4) Bila terjadi penerimaan kembali belanja operasi lainnya, yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus dilakukan ke perkiraan Pendapatan Lain-lain PAD terlebih dulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian ke perkiraaan belanja semula tiap akhir periode. Koreksi pencatatan Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu : Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan

Debet Xxx

Kredit xxx

Jurnal penyesuaian ke perkiraan semula berdasarkan Memori Penyesuaian sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD 8490 Belanja Operasi Lainnya Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan

Debet Xxx

Kredit xxx

Xxx

Koreksi kembali pada perkiraan belanja semula tersebut di atas dimaksudkan agar bisa diketahui kinerja dari unit yang bersangkutan.


115


5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja operasi lainnya, misalkan karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, pada tahun anggaran berikutnya maka perlu dilakukan koreksi sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 0100 Kas di Kas Daerah Xxx 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu

Kredit xxx xxx

6) Jurnal penutup pada akhir tahun anggaran: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9509 Allotment Belanja Operasi Lainnya (UPTD atau yang setingkat) 8490 Belanja Operasi Lainnya 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Menutup perk. realisasi ke anggaran belanja opr. lain

Debet Xxx

No. Perkiraan Nama Perkiraan 9309 Apropriasi Belanja Operasi Lainnya 9409 Alok. Apropriasi Belanja Operasi Lainnya(UPTD atau yang setingkat) Menutup apropriasi ke alokasi apropriasi

Debet Xxx

Kredit

xxx xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan Belanja Operasional Lainnya diukur sebesar kas yang dikeluarkan. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Operasional Lainnya maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut. f. Pengungkapan Sebagai suatu penjelasan maka dalam nota perhitungan anggaran/ catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan informasi antara lain: - Belanja operasional lainnya harus dirinci untuk setiap jenis pengeluaran besar yang terjadi. - Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend belanja operasional lainnya, prosentase belanja operasional lainnya terhadap total belanja, penjelasan selisih terhadap anggaran.


116


B. BELANJA MODAL Belanja Modal adalah pengurangan ekuitas dana lancar Akumulasi SiLPA yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan Belanja Modal diklasifikasikan lebih rinci ke dalam: • Belanja Aset Tetap • Belanja Aset Lainnya. 1. Belanja Aset Tetap a. Pengertian Aset tetap merupakan aset berujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja aset tetap untuk pelayanan publik adalah pengurangan akumulasi SiLPA pemerintah daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran perolehan aset tetap yang digunakan untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja aset tetap dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi belanja meliputi: • Perda APBD sebagai dasar pencatatan apropriasi yang merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD kepada Pemerintah Daerah sebagai mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. • Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) sebagai dasar pencatatan pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi unit pengguna anggaran dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaranpengeluaran selama periode otorisasi tersebut. • Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja serta bukti kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SPM-BS UUDP oleh Bendaharawan Pemegang Kas • Surat Setoran Bukan Pajak atau Potongan SPM sebagai dasar pencatatan penerimaan kembali belanja. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

117


•

Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup tiap akhir periode.

Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari Unit Pengguna Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran, dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) pada Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan belanja aset tetap adalah debet, artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. d. Jurnal Standar Secara lengkap pencatatan siklus belanja aset tetap dilakukan sebagai berikut: 1) Pada saat APBD disetujui DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah: No. Perkiraan Nama Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9311 Apropriasi Belanja Aset Tetap

Debet xxx

Kredit xxx

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9411 Alokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap (UPTD atau yang setingkat) 9511 Allotment Belanja Aset Tetap (UPTD atau yang setingkat)

Debet xxx

Kredit

xxx

3) Pada saat realisasi perlu diperhatikan adanya 2 cara pencairan dana yaitu: • Melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM Beban Sementara (SPM-BS) • Dengan menggunakan SPM- Beban Tetap (SPM – BT) Jurnal yang dilakukan pada cara pencairan dana melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM – BS, ada 3 tahap, yaitu:


118


•


No. Perkiraan Nama Perkiraan 0200 Kas di Pemegang Kas 0100 Kas di Kas Daerah •

Kredit xxx

Realisasi belanja, saat dibuat SPJ : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8510 Belanja Aset Tetap 0200 Kas di Pemegang Kas Buku Pembantu Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

•

Debet xxx

Debet xxx

Kredit xxx

xxx xxx xxx xxx xxx



Debet Xxx

Kredit xxx

Jurnal yang harus dilakukan dengan menggunakan SPM BT hanya melalui 1 tahap, yaitu pada saat diterbitkannya SPMU – BT dan atau ND, sebagai berikut : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8510 Belanja Aset Tetap 0100 Kas di Kas Daerah Buku Pembantu Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

Debet Xxx

Kredit xxx

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx

4) Bila terjadi penerimaan kembali belanja aset tetap, yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus dilakukan koreksi ke perkiraan Pendapatan Lain-lain PAD terlebih dulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian ke perkiraaan belanja semula tiap akhir periode. Koreksi Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

119


pencatatan Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu : Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan


semula

Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan Buku Pembantu Belanja Pegawai: Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jurnal korolari untuk mencatat perolehan aset tetap: Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Kredit xxx

berdasarkan

No. Perkiraan Nama Perkiraan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD 8510 Belanja Aset Tetap

2100 2200 2300 2400 2500 7200

Debet Xxx

Debet Xxx

Memo Kredit xxx

Xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx

Koreksi kembali pada perkiraan belanja semula tersebut di atas dimaksudkan agar bisa diketahui kinerja dari unit yang bersangkutan. 5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja aset tetap, misalkan karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, yang terjadi pada tahun anggaran berikutnya maka perlu dilakukan koreksi sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 0100 Kas di Kas Daerah Xxx 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

Kredit xxx xxx 120


6) Jurnal penutup pada akhir tahun anggaran: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 9511 Alltmt Belanja Aset Tetap (UPTD atau setingkat) xxx 8510 Belanja Aset Tetap 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan menutup perk. realisasi ke anggaran belanja aset tetap

Kredit

No. Perkiraan Nama Perkiraan 9311 Apropriasi Belanja Aset Tetap 9411 Alok. Apropriasi Belanja Aset Tetap menutup apropriasi ke alokasi apropriasi

Kredit

Debet xxx

xxx xxx

xxx

e. Pengukuran Perkiraan Belanja Aset Tetap diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Aset Tetap maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut. f. Pengungkapan Sebagai suatu penjelasan maka dalam nota perhitungan anggaran /catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan informasi antara lain: -

Rincian belanja aset tetap-untuk antara lain menurut jenis aset lainnya, tujuan penggunaan aset lainnya.

-

Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend belanja aset lainnya, prosentase belanja aset lainnya terhadap total belanja, penjelasan selisih terhadap anggaran.

2. Belanja Aset Lainnya a. Pengertian Belanja Aset Lainnya adalah pengurangan ekuitas dana lancar Akumulasi SiLPA pemerintah daerah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otorisasi kredit anggaran aset lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang diuraikan diatas dan digunakan untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

121


b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja aset lainnya dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi belanja aset lainnya meliputi: •

•

•

• •


Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran, dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) pada Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan belanja aset lainnya adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. d. Jurnal Standar Secara lengkap pencatatan siklus belanja aset lainnya dilakukan sebagai berikut:


122


1) Pada saat APBD disetujui DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah: No. Perkiraan Nama Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9312 Apropriasi Belanja Aset Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9412 Alokasi App. Belanja Aset Lainnya (UPTD atau yang setingkat) 9512 Allot. Blj Aset Lainnya (UPTD atau yang setingkat)

Debet xxx

Kredit

xxx

3) Pada saat realisasi perlu diperhatikan adanya 2 cara pencairan dana yaitu: • Melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM Beban Sementara (SPM-BS) • Dengan menggunakan SPM- Beban Tetap (SPM – BT) Jurnal yang dilakukan pada cara pencairan dana melalui transaksi UUDP dengan menggunakan SPM – BS, ada 3 tahap, yaitu : •



•

Debet xxx

Kredit xxx

Realisasi belanja, saat dibuat SPJ: Nomor Perk Nama Perkiraan 8520 Belanja Aset Lainnya 0200 Kas di Pemegang Kas Jurnal Korolari: Tagihan Penjualan Angsuran Built Operating Transfer Aset Lain lain Diinvestasikan dalam Aset Lainnya


Debet xxx

Kredit xxx

xxx xxx xxx xxx

123


•



Debet Xxx

Kredit xxx

Jurnal yang harus dilakukan dengan menggunakan SPM BT hanya melalui 1 tahap, yaitu pada saat diterbitkannya SPMU – BT dan atau ND, sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 8520 Belanja Aset Lainnya 0100 Kas di Kas Daerah

Debet xxx

Kredit xxx

4) Bila terjadi penerimaan kembali belanja aset lainnya, yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus dilakukan koreksi ke perkiraan Pendapatan Lain-lain PAD terlebih dulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian ke perkiraaan belanja semula tiap akhir periode. Koreksi pencatatan Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu : Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal penyesuaian ke perkiraan semula berdasarkan Memori Penyesuaian sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD 8520 Belanja Aset Lainnya Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan

Debet xxx

Kredit xxx

xxx

Koreksi kembali pada perkiraan belanja semula tersebut di atas dimaksudkan agar bisa diketahui kinerja dari unit yang bersangkutan.


124


5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja pegawai, misalkan karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, yang terjadi pada tahun anggaran berikutnya maka perlu dilakukan koreksi sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 0100 Kas di Kas Daerah xxx 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu

Kredit xxx xxx

6) Jurnal penutup pada akhir tahun anggaran: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 9511 Alltmt Belanja Aset Lainnya (UPTD atau setingkat) xxx 8520 Belanja Aset Lainnya 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan menutup perk. realisasi ke anggaran belanja aset lainnya

Kredit

No. Perkiraan Nama Perkiraan 9311 Apropriasi Belanja Aset Lainnya 9411 Alok. Apropriasi Belanja Aset Lainnya menutup apropriasi ke alokasi apropriasi

Kredit

Debet xxx

xxx xxx

xxx

e. Pengukuran Perkiraan Belanja Aset Lainnya diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk aset lainnya tersebut. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Aset Lainnya maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut. f. Pengungkapan Sebagai suatu penjelasan maka dalam nota perhitungan anggaran /catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan informasi antara lain: -

Rincian belanja aset lainnya untuk antara lain menurut jenis aset lainnya, tujuan penggunaan aset lainnya.

-

Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend belanja aset lainnya, prosentase belanja aset lainnya terhadap total belanja, penjelasan selisih terhadap anggaran.


125


C. BELANJA TAK TERSANGKA Belanja Tak Tersangka adalah ekuitas dana lancar akumulasi SiLPA pemerintah daerah yang digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Kelompok belanja tak tersangka tidak dibagi lagi ke dalam perkiraan buku besar sehingga ia hanya mempunyai satu perkiraan buku besar. 1. Belanja Tak Tersangka a. Pengertian Belanja Tak Tersangka adalah pengurangan ekuitas dana lancar akumulasi SiLPA pemerintah daerah yang digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar belanja tak tersangka dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran, realisasi dan sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi belanja meliputi: • Perda APBD sebagai dasar pencatatan apropriasi yang merupakan anggaran belanja yang disetujui DPRD kepada Pemerintah Daerah sebagai mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. • Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) sebagai dasar pencatatan pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi unit pengguna anggaran dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaranpengeluaran selama periode otorisasi tersebut. • Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja serta bukti kuitansi/faktur dan bukti lainnya untuk dasar pencatatan realisasi SPM-BS UUDP oleh Bendaharawan Pemegang Kas • Surat Setoran Bukan Pajak atau Potongan SPM sebagai dasar pencatatan penerimaan kembali belanja. • Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal penutup tiap akhir periode.


126


Pejabat yang terkait dengan transaksi belanja terdiri dari Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran, dan Unit Pembukuan. Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart) pada Buku IV. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan belanja tak tersangka adalah debet. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkreditnya. d. Jurnal Standar Secara lengkap pencatatan siklus belanja tak tersangka pegawai dilakukan sebagai berikut: 1) Pada saat APBD disetujui DPRD dan disahkan oleh Pemerintah Daerah: No. Perkiraan Nama Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9321 Apropriasi Belanja Tak Tersangka

Debet xxx

Kredit xxx

2) Pada saat Otorisasi Kredit Anggaran disahkan dan dikeluarkan: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9421 Alokasi App. Belanja Tak Tersangka (UPTD atau yang setingkat) 9521 Allot. Belanja Tak Tersangka (UPTD atau yang setingkat)

Debet xxx

Kredit

xxx


Realisasi pemberian UUDP pada saat SPMU dikeluarkan:

No. Perkiraan Nama Perkiraan 0200 Kas di Pemegang Kas 0100 Kas di Kas Daerah Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

Debet xxx

Kredit xxx 127


•

Realisasi belanja, saat dibuat SPJ : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8610 Belanja Tak Tersangka 0200 Kas di Pemegang Kas

•

Debet xxx

Kredit xxx



Debet Xxx

Kredit xxx

Jurnal yang harus dilakukan dengan menggunakan SPM BT hanya melalui1 tahap, yaitu pada saat diterbitkannya SPMU – BT dan atau ND, sebagai berikut : No. Perkiraan Nama Perkiraan 8610 Belanja Tak Tersangka 0100 Kas di Kas Daerah

Debet Xxx

Kredit xxx

4) Bila terjadi penerimaan kembali belanja tak tersangka, yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, harus dilakukan ke perkiraan Pendapatan Lain-lain PAD terlebih dulu, kemudian dilakukan jurnal penyesuaian ke perkiraaan belanja semula tiap akhir periode. Koreksi pencatatan Pendapatan Lain-lain PAD dilakukan berdasarkan Surat Tanda Setoran Bukan Pajak sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 0100 Kas di Kas Daerah 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu : Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan

Debet Xxx

Kredit xxx

Jurnal penyesuaian ke perkiraan semula berdasarkan Memori Penyesuaian sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan 8040 Pendapatan Lain-lain PAD 8610 Belanja Tak Tersangka Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

Debet Xxx

Kredit xxx

Xxx

128


Koreksi kembali pada perkiraan belanja semula tersebut di atas dimaksudkan agar bisa diketahui kinerja dari unit yang bersangkutan. 5) Bila terjadi penerimaan kembali belanja tak tersangka, misalkan karena adanya temuan dari aparat pemeriksa, pada tahun anggaran berikutnya maka perlu dilakukan koreksi sebagai berikut: No. Perkiraan Nama Perkiraan Debet 0100 Kas di Kas Daerah Xxx 8040 Pendapatan Lain-lain PAD Buku Pembantu Pendapatan Lain lain PAD: Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Lalu

Kredit xxx xxx

6) Jurnal penutup pada akhir tahun anggaran: No. Perkiraan Nama Perkiraan 9521 Allomt. Belanja Tak Tersangka (UPTD atau yang setingkat) 8610 Belanja Tak Tersangka 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

Debet Xxx

No. Perkiraan Nama Perkiraan 9321 Apropriasi Belanja Tak Tersangka 9421 Alok. App. Belanja Tak Tersangka menutup apropriasi ke alokasi apropriasi

Debet Xxx

Kredit

xxx xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan Belanja Tak Tersangka diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk belanja tersebut. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Tak Tersangka maka dasar pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut. f. Pengungkapan Sebagai suatu penjelasan maka dalam nota perhitungan anggaran /catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan informasi antara lain: - Rincian belanja tak tersangka antara lain menurut jenis kejadian, lokasi kejadian, dan besarnya pengeluaran. - Penjelasan lainnya yang dianggap perlu misalkan trend belanja tak tersangka, prosentase belanja tak tersangka terhadap total belanja, penjelasan perbedaan anggaran dan realisasi dan penjelasan revisi anggaran. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

129

Bab IV – Pedoman Akuntansi Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/Desa

BAB IV PEDOMAN AKUNTANSI BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA/DESA Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/Desa adalah perkiraan yang digunakan untuk mencatat Bagi Hasil Pendapatan dari Pemda Propinsi ke Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Kelompok perkiraan ini disajikan pada kelompok tersendiri setelah Kelompok Perkiraan Belanja dan sebelum Dana Cadangan, yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5.

Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/kota; Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

1. Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota a. Pengertian Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota adalah perkiraan yang digunakan Pemda Propinsi untuk mencatat bagi hasil pajak ke kabupaten / kota. Pembagian hasil pajak ini dibagi berdasarkan kabupaten / kota yang menerima bagi hasil. b. Pencatatan dan Dokumen Terkait Proses pencatatan Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota melibatkan unitunit sebagai berikut: Bank (Kas Daerah), Penganggaran, Keuangan, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pembukuan. Dokumen dasar yang terkait dengan proses pencatatan Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota meliputi : • • •

SKO (Surat Otorisasi Kredit Anggaran); Memo Transaksi (penjurnalan debet/kredit transaksi) yang disiapkan dan telah diverifikasi oleh Bagian / Sub Bagian verifikasi, Biro / Bagian Keuangan Daerah. Bukti pendukung lain yang sah.

c. Saldo Normal Saldo Normal perkiraan Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota terletak disebelah debet. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

130


d. Jurnal Standar Pencatatan pada buku besar Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota dimulai pada saat penetapan anggaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), saat alokasi anggaran, sampai dengan realisasi penerimaannya. Pada akhir tahun anggaran, dibuat jurnal penutupannya. 1) Pada saat angggaran Pembagian Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Nama Perkiraan Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9331 Apr. Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota Buku Pembantu Apr. Bagi Hasil Pajak ke Kab./Kota (dikredit sebesar anggaran) : Apropriasi Bagi Hasil Pajak Kendaraaan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Apropriasi Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Apropriasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP

Debet xxx -

Kredit xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

2) Pada saat Alokasi Anggaran Jurnal ini untuk mencatat alokasi anggaran atau allotment bagi hasil pajak ke kabupaten/kota yang merupakan apropriasi APBD yang disediakan bagi dinas/satuan kerja dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaran bagi hasil selama periode tersebut. Jurnal ini dilakukan pada saat diterbitkannya otorisasi kredit anggaran sebagai berikut : No. Nama Perkiraan Perkiraan 9431 Alokasi Apr. Bagi Hasil Pajak ke Kab. / Kota 9531 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Kab / Kota Buku Pembantu Alokasi Apr. Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kab./Kota (didebet sebesar alokasi anggaran) : Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Kendaraaan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Alokasi Apr. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Alokasi Apr. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

Debet xxx -

Kredit xxx

xxx

-

xxx

-

xxx

131


Kendaraan Bermotor Alokasi Apr. Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP Buku Pembantu Allotment Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kab./Kota (didebet sebesar allotment anggaran) : Allotment Bagi Hasil Pajak Kendaraaan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Allotment Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & Kendaraan Diatas Air Allotment Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Allotment Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx

-

3) Pada saat realisasi Realisasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota diakui pada saat penerimaan pendapatan dan dibukukan sebagai berikut: No. Perkiraan 8710 0100

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

xxx -

xxx

Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota Kas di Kas Daerah Buku Pembantu Bagi Hasil Pajak ke Kab./Kota (didebet sebesar realisasi) : Bagi Hasil Pajak Kendaraaan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

4) Pencatatan pada akhir tahun anggaran : Jurnal penutup perkiraan pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : (1) Bila realisasi Bagi hasil Pajak ke Kabupaten/kota lebih tinggi dari pada estimasi : No. Perkiraan 9331 6300

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

xxx xxx xxx

xxx xxx

Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kab./ Kota Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota Jumlah


132



Nama Perkiraan

Debet

Allotment Bagi Hasil Pajak ke Kab. / Kota Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota Jumlah

Kredit

xxx -

xxx

xxx

xxx

(2) Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 9331 8710


Nama Perkiraan

Debet

Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kab./ Kota Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Jumlah

Nama Perkiraan

Kredit

xxx xxx

xxx xxx xxx

Debet

Kredit

Allotment Bagi Hasil Pajak ke Kab. / Kota Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota

xxx -

-

xxx

e. Pengukuran Pengukuran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan nilai realisasi yaitu nilai pada saat Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / kota dibagikan yang dituangkan dalam dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah yang dicatat adalah sebesar nilai yang dibayarkan. f. Pengungkapan Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota diungkapkan pada Kelompok Perkiraan Bagi Hasil Pendapatan ke kabupaten/Kota/Desa di dalam laporan perhitungan APBD. Kelompok ini terletak setelah Kelompok Perkiraan Belanja. Nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan anggaran: - Rincian bagi hasil pajak per jenis pajak per kabupaten / kota penerima - Besarnya target dan realisasi bagi hasil pajak untuk mengetahui tingkat kinerja; - Analisa sebab-sebab kegagalan pencapaian target;


133


2. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota a. Pengertian Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota adalah perkiraan yang digunakan Pemda Propinsi untuk mencatat bagi hasil lainnya (di luar bagi hasil pajak) ke kabupaten / kota. Bagi hasil pendapatan lainnya hasil pajak ini dibagi berdasarkan kabupaten / kota yang menerima bagi hasil. b. Pencatatan dan Dokumen Terkait Proses pencatatan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota melibatkan unit-unit sebagai berikut: Bank (Kas Daerah), Penganggaran, Keuangan, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pembukuan. Dokumen dasar yang terkait dengan proses pencatatan Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota meliputi : • • •

Bagi Hasil

SKO (Surat Otorisasi Kredit Anggaran); Memo Transaksi (penjurnalan debet/kredit transaksi) yang disiapkan dan telah diverifikasi oleh Bagian / Sub Bagian verifikasi, Biro / Bagian Keuangan Daerah. Bukti pendukung lain yang sah.

c. Saldo Normal Saldo Normal perkiraan Bagi Hasil Kabupaten/Kota terletak disebelah debet.

Pendapatan

Lainnya

ke

d. Jurnal Standar Pencatatan pada buku besar Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota dimulai pada saat penetapan anggaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), saat alokasi anggaran, sampai dengan realisasi penerimaannya. Pada akhir tahun anggaran, dibuat jurnal penutupannya. 1) Pada saat angggaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten / Kota disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :


134


No. Nama Perkiraan Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9332 Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kabupaten / Kota

Debet Kredit xxx -

ke

xxx

2) Pada saat Alokasi Anggaran Jurnal ini untuk mencatat alokasi anggaran atau allotment bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota yang merupakan apropriasi APBD yang disediakan bagi dinas/satuan kerja dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaran bagi hasil pendapatan lainnya selama periode tersebut. Jurnal ini dilakukan pada saat diterbitkannya otorisasi kredit anggaran sebagai berikut : No. Nama Perkiraan Perkiraan 9432 Alokasi Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota 9532 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab / Kota

Debet

Kredit

xxx

-

-

xxx

3) Pada saat realisasi Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota diakui pada saat penerimaan pendapatan dan dibukukan sebagai berikut: No. Perkiraan 8720 0100

Nama Perkiraan Bagi Hasil Pendapatan Kabupaten / Kota Kas di Kas Daerah

Lainnya

Debet ke

Kredit

xxx

-

-

xxx

4) Pencatatan pada akhir tahun anggaran : Jurnal penutup perkiraan pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : (1) Bila realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/kota lebih tinggi dari pada estimasi


135


No. Perkiraan 9332 6300 8720


Nama Perkiraan

Debet

Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./ Kota Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten / Kota Jumlah

Nama Perkiraan

Kredit

xxx

-

xxx -

xxx

xxx

xxx

Debet

Kredit

Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten / Kota Jumlah

xxx

-

-

xxx

xxx

xxx

(2) Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 9332 8720 6300 No. Perkiraan 9532 9432

Nama Perkiraan

Debet

Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./ Kota yg Dialokasikan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten / Kota Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Nama Perkiraan

xxx

-

-

xxx

-

xxx

Debet

Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab. / Kota Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten / Kota

Kredit

Kredit

xxx

-

-

xxx

e. Pengukuran Pengukuran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan nilai realisasi yaitu nilai pada saat Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten / kota dibagikan yang dituangkan dalam dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah yang dicatat adalah sebesar nilai yang dibayarkan.


136


f.

Pengungkapan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota diungkapkan pada Kelompok Perkiraan Bagi hasil Pendapatan ke kabupaten/Kota/Desa di dalam laporan perhitungan APBD. Kelompok ini terletak setelah Kelompok Perkiraan Belanja. Nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan anggaran: - Rincian bagi hasil pendapatan selain pajak per kabupaten / kota penerima - Besarnya target dan realisasi bagi hasil pendapatan selain pajak untuk mengetahui tingkat kinerja; - Analisa sebab-sebab kegagalan pencapaian target;

3. Bagi Hasil Pajak ke Desa a. Pengertian Bagi Hasil Pajak ke Desa adalah perkiraan yang digunakan untuk mencatat bagi hasil pajak kabupaten/kota ke desa . Bagi hasil pajak ke desa dibagi berdasarkan desa penerima. Peraturan perundangan yang mengatur pembagian hasil pajak ini adalah UU 25 / 2000 dan PP 104/2000. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Proses pencatatan Bagi Hasil Pajak ke Desa melibatkan unit-unit sebagai berikut: Bank (Kas Daerah), Penganggaran, Keuangan, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pembukuan. Proses selengkapnya dapat dilihat pada alur bagan (flowchart) pada Bab II. Dokumen dasar yang terkait dengan proses pencatatan Bagi Hasil Pajak ke Desa meliputi : • SKO (Surat Otorisasi Kredit Anggaran); • Memo Transaksi (penjurnalan debet/kredit transaksi) yang disiapkan dan telah diverifikasi oleh Bagian / Sub Bagian verifikasi, Biro / Bagian Keuangan Daerah. • Bukti pendukung lain yang sah. c. Saldo Normal Saldo Normal perkiraan Bagi Hasil Pajak ke Desa debet.

terletak disebelah


137


d. Jurnal Standar Pencatatan pada buku besar Bagi Hasil Pajak ke Desa dimulai pada saat penetapan anggaran Bagi Hasil Pajak ke Desa disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), saat alokasi anggaran, sampai dengan realisasi penerimaannya. Pada akhir tahun anggaran, dibuat jurnal penutupannya. 1) Pada saat angggaran Bagi Hasil Pajak ke Desa disetujui/ disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Nama Perkiraan Perkiraan 6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan 9333 Apr. Bagi Hasil Pajak ke Desa Buku Pembantu Apr. Bagi Hasil Pajak ke Kab./Kota (dikredit sebesar anggaran) : Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hotel Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Restoran Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hiburan Apropriasi Bagi Hasil Pajak Reklame Apropriasi Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C. Apropriasi Bagi Hasil Pajak Parkir Apropriasi Bagi Hasil Pajak daerah Lainnya

Debet xxx -

Kredit xxx

-

xxx

-


2) Pada saat Alokasi Anggaran Jurnal ini untuk mencatat alokasi anggaran atau allotment bagi hasil pajak ke desa yang merupakan apropriasi APBD yang disediakan bagi dinas/satuan kerja dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaran bagi hasil pajak ke desa selama periode tersebut. Jurnal ini dilakukan pada saat diterbitkannya otorisasi kredit anggaran sebagai berikut : No. Nama Perkiraan Perkiraan 9433 Alokasi Apr. Bagi Hasil Pajak ke Desa 9533 Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa Buku Pembantu Alokasi Apr. Bagi Hasil Pajak ke Desa (didebet sebesar alokasi anggaran) : Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hotel Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Restoran Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hiburan Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Reklame Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan Alokasi Apr. Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

Debet

Kredit

xxx -

xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

-

xxx

-

138


Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak Parkir Alokasi Apr. Bagi Hasil Pajak daerah Lainnya Buku Pembantu Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa (kedit sebesar allotment anggaran): Allotment Bagi Hasil Pajak Hotel Allotment Bagi HasilPajak Restoran Allotment Bagi Hasil Pajak Hiburan Allotment Bagi Hasil Pajak Reklame Allotment Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan Allotment Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C. Allotment Bagi Hasil Pajak Parkir Allotment Bagi Hasil Pajak daerah Lainnya

xxx xxx

-

-

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3) Pada saat realisasi Realisasi Bagi Hasil Pajak ke Desa diakui pada saat penerimaan pendapatan dan dibukukan sebagai berikut : No. Perkiraan 8730 0100

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

xxx -

xxx

Bagi Hasil Pajak ke Desa Kas di Kas Daerah Buku Pembantu Bagi Hasil Pajak ke Desa (didebet sebesar realisasi) : Bagi Hasil Pajak Hotel Bagi Hasil Pajak Restoran Bagi Hasil Pajak Hiburan Bagi Hasil Pajak Reklame Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C. Bagi Hasil Pajak Parkir Bagi Hasil Pajak daerah Lainnya


-

xxx xxx

-

4) Pencatatan pada akhir tahun anggaran : Jurnal penutup perkiraan pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : (1) Bila realisasi Bagi hasil Pajak ke Desa lebih tinggi dari pada estimasi


139



Nama Perkiraan Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke desa Surplus/Defisit Tahun Pelaporan

8730

Bagi Hasil Pajak ke Desa

Debet xxx

Nama Perkiraan

-

xxx -

xxx

xxx

xxx

Debet

Kredit

Jumlah No. Perkiraan 9533 9433

Kredit

Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Jumlah

xxx -

xxx

xxx

xxx

2) Bila realisasi Bagi hasil Pajak ke Desa lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 9333 8730 6300 No. Perkiraan 9533 9433

Nama Perkiraan

Debet

Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke desa Bagi Hasil Pajak ke Desa Surplus/DefisitTahun Pelaporan Nama Perkiraan

xxx

-

-

xxx xxx

Debet

Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa

Kredit

xxx -

Kredit xxx

e. Pengukuran Pengukuran Bagi Hasil Pajak ke Desa dilakukan berdasarkan nilai realisasi yaitu nilai pada saat Bagi Hasil Pajak ke Desa dibagikan yang dituangkan dalam dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah yang dicatat adalah sebesar nilai yang dibayarkan. f. Pengungkapan Bagi Hasil Pajak ke Desa diungkapkan pada Kelompok Perkiraan Bagi Hasil Pendapatan ke kabupaten/Kota/Desa di dalam laporan perhitungan APBD. Kelompok ini terletak setelah Kelompok Perkiraan Belanja. Nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

140


Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan anggaran: - Rincian bagi hasil pajak per jenis pajak per desa penerima - Besarnya target dan realisasi bagi hasil pajak untuk mengetahui tingkat kinerja - Analisa sebab-sebab kegagalan pencapaian target 4.

Bagi Hasil Restribusi ke Desa a. Pengertian Bagi Hasil Retribusi ke Desa adalah perkiraan yang digunakan untuk mencatat bagi hasil pajak kabupaten/kota ke desa . Bagi hasil retribusi ke desa dibagi berdasarkan desa penerima. Peraturan perundangan yang mengatur pembagian hasil pajak ini adalah UU 25 / 2000 dan PP 104/2000. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Proses pencatatan Bagi Hasil Retribusi ke Desa melibatkan unit-unit sebagai berikut: Bank (Kas Daerah), Penganggaran, Keuangan, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pembukuan. Proses selengkapnya dapat dilihat pada alur bagan (flowchart) pada Buku IV. Dokumen dasar yang terkait dengan proses pencatatan Bagi Hasil Retribusi ke Desa meliputi : • SKO (Surat Otorisasi Kredit Anggaran); • Memo Transaksi (penjurnalan debet/kredit transaksi) yang disiapkan dan telah diverifikasi oleh Bagian / Sub Bagian verifikasi, Biro / Bagian Keuangan Daerah. • Bukti pendukung lain yang sah. c. Saldo Normal Saldo Normal perkiraan Bagi Hasil Retribusi ke Desa terletak disebelah debet. d. Jurnal Standar Pencatatan pada buku besar Bagi Hasil Retribusi ke Desa dimulai pada saat penetapan anggaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), saat alokasi anggaran, sampai dengan realisasi penerimaannya. Pada akhir tahun anggaran, dibuat jurnal penutupannya.


141


1) Pada saat angggaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa disetujui/ disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Nama Perkiraan Perkiraan 6300 Surplus/DefisitTahun Pelaporan 9334 Apr. Bagi Hasil Retribusi ke Desa Buku Pembantu Apr. Bagi Hasil Retribusik ke Desa (dikredit sebesar anggaran) : Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum (RJUm) - Pelayanan Kesehatan Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan /Kebersihan Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Apropriasi Bagi Hasil – Pelayanan Pasar Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kendaraan Bermotor Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pemeriks. Alat Pemadam kebakaran Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya cetak Peta Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian kapal perikanan Apropriasi Bagi Hasil Retrrebusi Jasa Usaha (RJUs) - Pemakaian Kekayaan Daerah Apr. Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Terminal Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Penyedotan kakus/Kotoran Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan /Pesanggarahan /Villa Apr. Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi & Olah Raga Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Penyebrangan di Atas Air Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Apropriasi Bagi Hasil RJUs –Penjualan Produk Usaha Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Debet xxx


-

Kredit xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx xxx

-

xxx

-

xxx xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

xxx xxx

142


Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya

-

xxx xxx xxx

2) Pada saat Alokasi Anggaran Jurnal ini untuk mencatat alokasi anggaran atau allotment bagi hasil retribusi ke desa yang merupakan apropriasi APBD yang disediakan bagi dinas/satuan kerja dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaran bagi hasil pendapatan retribusi ke desa selama periode tersebut. Jurnal ini dilakukan pada saat diterbitkannya otorisasi kredit anggaran sebagai berikut : No. Nama Perkiraan Perkiraan 9434 Alokasi Apr. Bagi Hasil Retribusi ke Desa 9534 Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa Buku Pembantu Alokasi Apr. Bagi Hasil Retribusi ke Desa (didebet sebesar alokasi anggaran) : Alokasi Apr. Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum (RJUm) - Pelayanan Kesehatan Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan /Kebersihan Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUm – Pelyn. Parkir di tepi Jalan Umum Alokasi Apr. Bagi Hasil – Pelayanan Pasar Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kend. Bermotor Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUm – Pemeriks. Alat Pemadam kebakaran Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya cetak Peta Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUm – Pengujian kapal perikanan Alokasi Apr. Bagi Hasil Retrrebusi Jasa Usaha (RJUs) - Pemakaian Kekayaan Daerah Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUs – Terminal Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUs – Penyedotan kakus/Kotoran Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

Debet

Kredit

xxx -

xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

-

xxx

-


-

xxx

-

xxx xxx

-

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx

143


Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan /Pesanggarahan /Villa Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi & Olah Raga Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUs – Penyebrangan di Atas Air Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Alokasi Apr. Bagi Hasil RJUs –Penjualan Produk Usaha Alokasi Apr. Bagi Hasil Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan Alokasi Apr. Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Alokasi Apr. Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan Alokasi Apr. Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek Alokasi Apr. Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya Buku Pembantu Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa (dikredit sebesar allotment anggaran) : Allotment Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum (RJUm) - Pelayanan Kesehatan Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan /Kebersihan Allotment Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat Allotment Bagi Hasil RJUm – Pelyn. Parkir di tepi Jalan Umum Allotment Bagi Hasil – Pelayanan Pasar Allotment Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kend. Bermotor Allotment Bagi Hasil RJUm – Pemeriks. Alat Pemadam kebakaran Allotment Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya cetak Peta Allotment Bagi Hasil RJUm – Pengujian kapal perikanan Allotment Hasil Retrrebusi Jasa Usaha (RJUs) - Pemakaian Kekayaan Daerah Allotment Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Allotment Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan Allotment Bagi Hasil RJUs – Terminal Allotment Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir Allotment Bagi Hasil RJUs – Penyedotan Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

-

xxx

-

-

xxx xxx

-

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

-


144


-

kakus/Kotoran Allotment Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan /Pesanggarahan /Villa Allotment Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan Allotment Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Allotment Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi & Olah Raga Allotment Bagi Hasil RJUs – Penyebrangan di Atas Air Allotment Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Allotment Bagi Hasil RJUs –Penjualan Produk Usaha Allotment Bagi Hasil Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan Allotment Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Allotment Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan Allotment Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek Allotment Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya

-


-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx

3) Pada saat realisasi Realisasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa diakui pada saat penerimaan pendapatan dan dibukukan sebagai berikut : No. Perkiraan 8740 0100

Nama Perkiraan Bagi Hasil Retribusi ke Desa Kas di Kas Daerah

Debet xxx -

Kredit xxx

Buku Pembantu Bagi Hasil Retribusi ke Desa (didebet sebesar realisasi) : Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum (RJUm) Pelayanan Kesehatan Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan /Kebersihan Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat Bagi Hasil RJUm – Pelyn. Parkir di tepi Jalan Umum Bagi Hasil – Pelayanan Pasar Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kend. Bermotor Bagi Hasil RJUm – Pemeriks. Alat Pemadam kebakaran Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya cetak Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx

-

xxx

145


Peta Bagi Hasil RJUm – Pengujian kapal perikanan Bagi Hasil Retrrebusi Jasa Usaha (RJUs) Pemakaian Kekayaan Daerah Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan Bagi Hasil RJUs – Terminal Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir Bagi Hasil RJUs – Penyedotan kakus/Kotoran Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan /Pesanggarahan /Villa Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi & Olah Raga Bagi Hasil RJUs – Penyeberangan di Atas Air Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair Bagi Hasil RJUs –Penjualan Produk Usaha Bagi Hasil Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya

xxx xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx xxx xxx

-

xxx xxx

-

xxx

-

xxx xxx xxx xxx

-

xxx xxx xxx

-

xxx

-

4) Pencatatan pada akhir tahun anggaran : Jurnal penutup perkiraan pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : (1) Bila realisasi Bagi hasil Retribusi ke Desa lebih tinggi dari pada estimasi No. Perkiraan 9334 6300 8740


Nama Perkiraan

Debet

Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Surplus/DefisitTahun Pelaporan

xxx

Kredit -

Bagi Hasil Retribusi ke Desa

xxx -

xxx

Jumlah

xxx

xxx

Debet

Kredit

Nama Perkiraan Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil retribusi ke Desa Jumlah


xxx -

xxx

xxx

xxx

146


2) Bila realisasi Bagi hasil Retribusi ke Desa lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 9334 8740


Nama Perkiraan

Debet

Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Surplus/DefisitTahun Pelaporan Nama Perkiraan

xxx Debet

Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa Alokasi Apro Bagi Hasil Retribusi ke Desa

xxx -

Kredit xxx xxx Kredit xxx

e. Pengukuran Pengukuran Bagi Hasil Retribusi ke Desa dilakukan berdasarkan nilai realisasi yaitu nilai pada saat Bagi Hasil Retribusi ke Desa dibagikan yang dituangkan dalam dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah yang dicatat adalah sebesar nilai yang dibayarkan. f. Pengungkapan Bagi Hasil Retribusi ke Desa diungkapkan pada Kelompok Perkiraan Bagi Hasil Pendapatan ke kabupaten/Kota/Desa di dalam laporan perhitungan APBD. Kelompok ini terletak setelah Kelompok Perkiraan Belanja. Nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan anggaran: - Rincian bagi hasil retribusi per jenis retribusi per desa penerima - Besarnya target dan realisasi bagi hasil pajak untuk mengetahui tingkat kinerja - Analisa sebab-sebab kegagalan pencapaian target 5. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa a.

Pengertian Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa adalah perkiraan yang digunakan Pemda Kabupaten untuk mencatat bagi hasil lainnya (di


147


luar bagi hasil pajak dan retribusi) ke desa. Bagi hasil pendapatan lainnya ini dibagi berdasarkan desa yang menerima bagi hasil. b. Pencatatan dan Dokumen Terkait Proses pencatatan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa melibatkan unit-unit sebagai berikut: Bank (Kas Daerah), Penganggaran, Keuangan, Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pembukuan. Dokumen dasar yang terkait dengan proses pencatatan Pendapatan Lainnya ke Desa meliputi :

Bagi Hasil

• SKO (Surat Otorisasi Kredit Anggaran); • Memo Transaksi (penjurnalan debet/kredit transaksi) yang disiapkan dan telah diverifikasi oleh Bagian / Sub Bagian verifikasi, Biro / Bagian Keuangan Daerah. • Bukti pendukung lain yang sah. c.

Saldo Normal Saldo Normal perkiraan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa terletak disebelah debet.

d. Jurnal Standar Pencatatan pada buku besar Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa dimulai pada saat penetapan anggaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), saat alokasi anggaran, sampai dengan realisasi penerimaannya. Pada akhir tahun anggaran, dibuat jurnal penutupannya. 1) Pada saat angggaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : No. Nama Perkiraan Perkiraan 6300 Surplus/DefisitTahun Pelaporan 9335 Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

Debet xxx


-

Kredit Xxx

148


2) Pada saat Alokasi Anggaran Jurnal ini untuk mencatat alokasi anggaran atau allotment bagi hasil pendapatan lainnya ke desa yang merupakan apropriasi APBD yang disediakan bagi dinas/satuan kerja dan digunakan untuk memperoleh uang dari Kas Daerah guna membiayai pengeluaran bagi hasil pendapatan lainnya ke desa selama periode tersebut. Jurnal ini dilakukan pada saat diterbitkannya otorisasi kredit anggaran sebagai berikut : No. Nama Perkiraan Perkiraan 9435 Alokasi Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa 9535 Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

Debet

Kredit

xxx

-

-

xxx

3) Pada saat realisasi Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa diakui pada saat penerimaan pendapatan dan dibukukan sebagai berikut: No. Perkiraan 8750 0100

Nama Perkiraan

Debet

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Kas di Kas Daerah

xxx -

Kredit xxx

4) Pencatatan pada akhir tahun anggaran : Jurnal penutup perkiraan pada akhir tahun anggaran dilakukan sebagai berikut : (1) Bila realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa lebih tinggi dari pada estimasi No. Perkiraan 9335 6300 8750

Nama Perkiraan

Debet

Kredit

xxx xxx xxx

xxx xxx

Apro Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Surplus/DefisitTahun Pelaporan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Jumlah


149



Nama Perkiraan

Debet

Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Jumlah

Kredit

xxx

-

-

xxx

xxx

xxx

(2) Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran : No. Perkiraan 9335 8750 6300 No. Perkiraan 9535 8750

e.

Nama Perkiraan

Debet

Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Nama Perkiraan

Kredit

xxx

-

-

xxx xxx

Debet

Kredit

Allotment Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

xxx -

xxx

Pengukuran Pengukuran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa dilakukan berdasarkan nilai realisasi yaitu nilai pada saat Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa dibagikan yang dituangkan dalam dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jumlah yang dicatat adalah sebesar nilai yang dibayarkan.

f.

Pengungkapan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa diungkapkan pada Kelompok Perkiraan Bagi hasil Pendapatan ke kabupaten/Kota/Desa di dalam laporan perhitungan APBD. Kelompok ini terletak setelah Kelompok Perkiraan Belanja. Nilai yang disajikan adalah nilai anggaran dan realisasinya. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam nota perhitungan anggaran: - Rincian bagi hasil pendapatan selain pajak dan retribusi per desa penerima - Besarnya target dan realisasi bagi hasil retribusi untuk mengetahui tingkat kinerja; - Analisa sebab-sebab kegagalan pencapaian target.


150

Bab V – Pedoman Akuntansi Dana Cadangan

BAB V PEDOMAN AKUNTANSI DANA CADANGAN Pemerintah Derah dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai program pembangunan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar dan tidak memungkinkan untuk dibebankan pada anggaran suatu tahun. Dana cadangan dapat dibentuk dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang diterimanya kecuali Dana Alokasi Khusus dan Dana Darurat. Dana Cadangan juga tidak boleh dibentuk dari dana pinjaman. A. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN Perkiraan Anggaran Terdiri dari; 1. Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan a.

Pengertian Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan adalah perkiraan yang digunakan untuk membukukan anggaran yang disediakan untuk membentuk dana cadangan yang tercantum dalam APBD.

b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan apropriasi pembentukan dana cadangan dilakukan pada saat dana cadangan ditetapkan dengan Perda APBD. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan adalah Perda APBD. c.

Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit, penambahan anggaran dicatat di sebelah kredit dan pengurangan anggaran dicatat di sebelah debet.

d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat ditetapkan anggaran pembentukan dana cadangan atau pada saat terjadi penambahan anggaran pada tahun berjalan sehubungan dengan adanya revisi anggaran. Perkiraan ini didebet bilamana terjadi pengurangan anggaran yang Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

151


disediakan untuk membentuk dana cadangan. Selanjutnya perkiraan ini didebet pada akhir tahun melalui jurnal penutup. 1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 6400 9341

Nama Perkiraan Pembiayaan Netto Apropriasi Pembentukan cadangan

Debet xxx Dana

Kredit xxx

2) Jurnal Penutup: No. Perkiraan 9341 9441

e.

Nama Perkiraan Apropriasi Pembentukan Dana cadangan Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana cadangan

Debet xxx

Kredit xxx

Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD.

f.

Pengungkapan Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan ini akan dihadapkan dengan Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan dan bilamana terjadi selisih harus diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

2. Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan a.

Pengertian Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan adalah perkiraan untuk membukukan otorisasi kredit anggaran atas dana yang disediakan untuk pembentukan dana cadangan.

b.

Proses pencatatan dan Dokumen terkait Proses pencatatan dilakukan pada saat otorisasi kredit anggaran diterbitkan. Dokumen sumber yang menjadi dasar pembukuan adalah Otorisasi Kredit Anggaran (OKA).

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

152


c.

Saldo Normal Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan mempunyai saldo normal di sebelah debet. Perkiraan ini didebet apabila bertambah dan dikredit apabila berkurang.

d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat diterbitkan Otorisasi Kredit Anggaran dan dikredit pada akhir tahun anggaran melalui jurnal penutup. 1) Jurnal pada saat diterbitkan OKA: No. Perkiraan 9441 9541

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pemb Dana Cadangan Allotment Pembent Dana Cadangan

Debet xxx

Kredit xxx


e.

Nama Perkiraan Apropriasi Pembentukan Dana cadangan Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana cadangan

Debet xxx

Kredit xxx

Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pembentukan dana cadangan yang dialokasikan melalui OKA.

f.

Pengungkapan Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan ini akan dihadapkan dengan Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan dan bilamana terjadi selisih harus diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

3. Allotment Pembentukan Dana Cadangan a.

Pengertian Allotment Pembentukan Dana Cadangan adalah perkiraan untuk membukukan pagu anggaran pembentukan dana cadangan yang dialokasikan dalam OKA.


153


b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Proses pencatatan dilakukan pada saat diterbitkannya OKA. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pembukuan adalah OKA. c.

Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Perkiraan ini dikredit bila bertambah dan didebet bilamana berkurang.

d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat diterbitkan Otorisasi Kredit Anggaran dan didebet pada akhir tahun anggaran melalui jurnal penutup. 1) Jurnal pada saat diterbitkan OKA: No. Perkiraan 9441 9541

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan Allotment Pembentukan Dana cadangan

Debet xxx

Kredit xxx


e.

Nama Perkiraan Allotment Pembentukan Dana cadangan Pembentukan Dana cadangan

Debet xxx

Kredit xxx

Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pembentukan dana cadangan yang dialokasikan melalui OKA.

f.

Pengungkapan Allotment Pembentukan Dana Cadangan ini akan dihadapkan dengan realisasi Pembentukan Dana Cadangan dan bilamana terjadi selisih harus diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.


154


Perkiraan Operasional 1.

Pembentukan Dana Cadangan a. Pengertian Pembentukan Dana Cadangan adalah perkiraan untuk membukukan realisasi pembentukan dana cadangan sebagaimana diatur dalam Perda. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Proses pencatatan dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang untuk membentuk dana cadangan. Dokumen sumber yang menjadi dasar pencatatan adalah SPMU atau Nota Debet. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Perkiraan ini didebet bila bertambah dan dikredit bila berkurang. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat dikeluarkannya uang dari Kas Daerah yang disisihkan untuk membentuk dana cadangan sesuai SPMU dan dikredit pada akhir tahun melalui jurnal penutup. 1) Jurnal pada saat dikeluarkan uang untuk membentuk Dana Cadangan: No. Perkiraan 8760 0100

Nama Perkiraan Pembentukan Dana Cadangan Kas di Kas daerah

Debet xxx

Kredit xxx

2) Jurnal Korolari: No. Perkiraan 3300 7900

Nama Perkiraan Dana Cadangan Diinvestasikan dlm Dana Cadangan

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Allotment Pembentukan Dana cadangan Pembentukan Dana cadangan

Debet xxx


Kredit xxx

155


e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembentukan Dana Cadangan sesuai dengan jumlah SPMU. f. Pengungkapan Pembentukan Dana Cadangan yang direalisasikan akan dihadapkan dengan Allotment Pembentukan Dana Cadangan dan bilamana terjadi selisih harus diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

B. PENCAIRAN DANA CADANGAN Perkiraan Anggaran 1. Estimasi Pencairan – Dana Cadangan (APBD) a. Pengertian Estimasi Pencairan Dana Cadangan adalah perkiraan untuk membukukan penerimaan anggaran yang berasal dari akumulasi dana cadangan, yang akan digunakan untuk membiayai belanja modal sesuai dengan ketentuan dana cadangan yang diatur dalam Perdanya selama tahun berjalan. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Proses pencatatan dilakukan pada saat ditetapkannya dana cadangan yang akan dicairkan selama tahun anggaran. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan perkiraan ini adalah Perda APBD. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan estimasi pencairan dana cadangan dicatat di sebelah debet dan pengurangan estimasi pencairan dana cadangan dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat Perda APBD disahkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran.


156


1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 9041 6400

Nama Perkiraan Estimasi Pencairan Dana Cadangan Pembiayaan Netto

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Est Pencairan Dana Cadangan Estimasi Pencairan Dana Cadangan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pencairan Dana Cadangan yang tercantum dalam Perda APBD, yang berasal dari dana cadangan yang telah dibentuk pada tahun-tahun sebelumnya. f. Pengungkapan Estimasi ini akan dibandingkan dengan alokasi estimasi pencairan dana cadangan dan bilamana terjadi selisih harus diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Estimasi Pencairan Dana Cadangan yg Dialokasikan a. Pengertian Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari dana cadangan yang telah diotorisasi dan telah diterbitkan OKA-nya. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu yang disiapkan menurut tujuan penggunaan dana cadangan yang dialokasikan. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah dokumen Otorisasi Kredit Anggaran


157


c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan Estimasi pencairan dana cadangan yang Dialokasikan dicatat di sebelah debet dan pengurangan estimasi pencairan dana cadangan yang dialokasikan dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran: No. Perkiraan 9241 9141

Nama Perkiraan Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang dialokasikan Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Pencairan Dana Cadangan Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pencairan dana cadangan yang telah disetujui untuk digunakan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Estimasi Pencairan Dana cadangan akan dibandingkan dengan realisasi pencarian dana cadangan dan bilamana terjadi selisih harus diberikan penjelasan yang cukup dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan a. Pengertian Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan merupakan lawan dari perkiraan Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

158


Perkiraan ini untuk membukukan anggaran pencairan dana cadangan yang telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses Pencatatan dan Dokumen terkait Proses pencatatan dilakukan pada saat pengalokasian dana cadangan disetujui untuk dicairkan dan telah diterbitkan OKA-nya, sedangkan Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan alokasi estimasi pencairan dana cadangan dicatat di sebelah kredit dan pengurangan alokasi estimasi pencairan dana cadangan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat OKA diterbitkan: No. Perkiraan 9241 9141

Nama Perkiraan Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang dialokasikan Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Pencairan Cadangan Pencairan Dana Cadangan

Dana

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran yang akan dicairkan dari dana cadangan yang telah disetujui sesuai dengan OKA yang diterbitkan.


159


f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan perkiraan Estimasi Pencairan Dana Cadangan berdasarkan APBD. Apabila terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Pencairan Dana Cadangan a. Pengertian Pencairan Dana Cadangan adalah perkiraan untuk membukukan realisasi pencairan dana cadangan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan peruntukkannya. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Proses pencatatan dilakukan pada saat realisasi pencairan dana cadangan. Dokumen sumber yang digunakan untuk melakukan pencatatan Surat Tanda Setoran atau Nota Kredit dari Bank. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan pencairan dana cadangan dicatat di sebelah kredit dan pengurangan pencairan dana cadangan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat penarikan dana dari dana cadangan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat realisasi penarikan/transfer masuk dana cadangan: No. Perkiraan 0100 8360

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pencairan Dana Cadangan

Debet xxx

Kredit xxx

3) Jurnal Korolari: No. Perkiraan 7900 3300

Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Dana Cadangan

Debet xxx


Kredit xxx 160


4) Jurnal Penutup : No. Perkiraan 8360 9241

Nama Perkiraan Pencairan Dana Cadangan Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah pencairan dana cadangan yang telah direalisir dan didebet pada saat penutupan perkiraan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan perkiraan Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan berdasarkan OKA. Apabila terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.


161

BAB VI – Pedoman Akuntansi Pembiayaan

BAB VI PEDOMAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan investasi permanen (divestasi), dan dari penarikan pinjaman. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. A. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN Perkiraan ini terdiri dari: Perkiraan Anggaran 1. Estimasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) a. Pengertian Estimasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah perkiraan untuk membukukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. b. Proses Pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan Estimasi Penggunaan SiLPA dilakukan pada saat dimasukkannya SiLPA sebagai sumber dana untuk menutup defisit anggaran dalam APBD. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan estimasi penggunaan SiLPA dicatat di sebelah debet dan pengurangan estimasi penggunaan SiLPA dicatat di sebelah kredit.


162


d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat Perda APBD disahkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 9601 6400

Nama Perkiraan Estimasi Penggunaan SiLPA Pembiayaan netto

Debet xxx

Kredit xxx

1) Jurnal penutup: No. Perkiraan 6200 9601

Nama Perkiraan SiLPA tahun pelaporan Estimasi Penggunaan SiLPA

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah sisa lebih perhitungan anggaran yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dihadapkan dengan realisasi penerimaan dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

Perkiraan operasional 1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) a. Pengertian Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penggunaan SiLPA untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Realisasi penggunaan SiLPA baru diketahui setelah penutupan seluruh perkiraan operasional dan anggaran. Mekanisme perhitungannya dilakukan dengan menutup perkiraan Surplus/Defisit anggaran dan Pembiayaan Netto ke SiLPA tahun pelaporan. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

163


Selanjutnya perkiraan Estimasi Penggunaan SiLPA juga ditutup ke perkiraan SiLPA tahun pelaporan. Saldo yang dihasilkan pada perkiraan SiLPA tahun pelaporan inilah yang merupakan Penggunaan SiLPA. Dengan demikian perhitungan penggunaan SiLPA harus dilakukan melalui sistem akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan adalah Memo Penyesuaian c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada akhir tahun untuk jumlah SiLPA yang digunakan selama tahun anggaran. Perkiraan ini dikredit melalui jurnal penutup pada akhir tahun. 1) Jurnal penggunaan SiLPA: No. Perkiraan 8810 6200

Nama Perkiraan Penggunaan SiLPA SiLPA tahun pelaporan

Debet xxx

Kredit xxx

2) Jurnal Penutup : No. Perkiraan 6100 8810

Nama Perkiraan Akumulasi SiLPA Penggunaan SiLPA

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah SiLPA yang digunakan selama tahun anggaran. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dihadapkan dengan perkiraan Estimasi Penggunaan SiLPA berdasarkan APBD. Apabila terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.


164


B. PENJUALAN ASET YANG DIPISAHKAN Perkiraan ini terdiri dari: Perkiraan Anggaran 1. Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang dipisahkan (Divestasi) a. Pengertian Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjualan aset daerah yang dipisahkan, misalnya Penyertaan Modal Pemda, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. b. Proses Pencatatan dan dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Anggaran penjualan aset daerah yang dipisahkan dicatat di sebelah debet dan perkiraan ini dikredit melalui jurnal penutup. d. Jurnal standar Perkiraan ini didebet pada saat Perda APBD disahkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 9601 6400

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan Pembiayaan Netto

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan

Debet xxx


Kredit xxx

165


e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjualan aset daerah yang dipisahkan, yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan realisasi penerimaannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang dipisahkan yang dialokasikan a. Pengertian Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan yang Dialokasikan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjualan aset daerah yang dipisahkan yang telah diotorisasi dan telah diterbitkan OKA-nya. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu yang disiapkan menurut unit organisasi yang menggunakan aset yang akan dijual. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan perkiraan ini dilakukan pada saat penjualan aset daerah yang dipisahkan telah disetujui untuk segera direalisasikan dengan diterbitkannya OKA. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah dokumen Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah debet dan pengurangan dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran.


166


1) Jurnal pada saat Otorisasi Kredit Anggaran diterbitkan: No. Perkiraan 9701 9651

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan yang Dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Penjualan Aset yang dipisahkan Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan yang Dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan penjualan aset daerah yang dipisahkan, yang telah disetujui untuk dijual sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dihadapkan dengan realisasi penerimaan hasil penjualannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan a. Pengertian Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan merupakan lawan dari perkiraan Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan yang Dialokasikan. Perkiraan ini untuk membukukan bagian anggaran penerimaan yang berasal dari penjualan aset daerah yang telah disetujui untuk dijual dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencataatn perkiraan ini dilakukan pada saat otorisasi anggaran (OKA) untuk menjual aset yang bersangkutan diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Otorisasi Kredit Anggaran. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

167


c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Anggaran penjualan aset daerah dicatat di sebelah kredit dan pengurangan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat otorisasi anggaran (OKA diterbitkan): No. Perkiraan 9701 9651

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan yang Dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan Estimasi Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran penjualan aset daerah yang telah disetujui sesuai dengan SKO yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dihadapkan dengan perkiraan Estimasi penerimaan Penjualan Aset berdasarkan APBD. Apabila terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan a. Pengertian Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

168


penjualan aset daerah yang dipisahkan, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat terjadi realisasi penyetoran kas ke Kas Daerah yang berasal dari hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti setor hasil penjualan aset daerah ke rekening Kas Daerah, misalnya Surat Tanda Setoran (STS) atau Nota Kredit. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penjualan aset daerah yang dipisahkan dicatat di sebelah kredit dan pengurangan penerimaan penjualan aset daerah yang dipisahkan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat hasil realisasi penjualan aset daerah telah disetor dan dibukukan di rekening Kas Daerah dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal realisasi penjualan aset daerah yang dipisahkan: No. Perkiraan 0100 8815

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Penjualan Aset yang dipisahkan

Debet xx

Kredit xxx

Jurnal Korolari: No. Perkiraan 7100 1100

Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemda

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Penjualan Aset yang Dipisahkan Estimasi Penerimaan Penjualan Aset Dipisahkan yang Dialokasikan

Debet xxx


Kredit xxx

169


e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah penerimaan yang berasal dari penjualan aset daerah yang disetor ke rekening Kas Daerah sesuai dengan bukti setor (STS atau Nota Kredit dari Bank) f. Pengungkapan Realisasi penerimaan pembiayaan ini akan dihadapkan dengan Estimasi penerimaan pembiayaannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. C. PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA BUMN / BUMD / PEMERINTAH PUSAT / DAERAH OTONOM LAINNYA, DAN LEMBAGA INTERNASIONAL Perkiraan ini terdiri dari : Perkiraan Anggaran 1. Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN / BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional a. Pengertian Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/ BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional, sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan anggaran penerimaan kembali pinjaman dicatat di sebelah debet dan pengurangan anggaran penerimaan kembali pinjaman dicatat di sebelah kredit. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

170


d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat Perda APBD diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 9603 6400

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem. Pusat/ DO Lainnya, dan Lembaga Internasional Pembiayaan Netto

Debet xxx

Kredit

xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemer. Pusat/DO Lainnya, dan Lbg Internasional Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional

Debet xxx

Kredit

xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan alokasi estimasi penerimaannya dan bilamana terjadi selisih harus diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional yang Dialokasikan a. Pengertian Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/ BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional yang dialokasikan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan kepada BUMN/BUMD/ Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

171


Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional, yang disetujui untuk segera direalisasikan (untuk ditagih) sesuai dengan otorisasi kredit anggaran (OKA). b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat diterbitkannya OKA. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan anggaran penerimaan kembali pinjaman dicatat di sebelah debet dan pengurangan anggaran penerimaan kembali pinjaman dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat OKA disahkan: No. Perkiraan 9702

9652

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional yang dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/ BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit

xxx

2) Jurnal Penutup: No. Perkiraan

Nama Perkiraan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional yang Dialokasikan

Debet xxx


Kredit

xxx

172


e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, yang tercantum dalam OKA. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan realisasi penerimaannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Alokasi Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/ BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional a. Pengertian Alokasi Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/ BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional adalah pasangan perkiraan Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/ BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional yang Dialokasikan. Perkiraan ini untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional, yang disetujui untuk segera direalisasikan sesuai dengan otorisasi kredit anggaran (OKA). b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat diterbitkannya OKA. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan anggaran penerimaan kembali pinjaman dicatat di sebelah kredit dan pengurangan anggaran penerimaan kembali pinjaman dicatat di sebelah debet.


173


d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat OKA disahkan: No. Perkiraan 9702

9652

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional yang dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/ BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit

xxx

2) Jurnal Penutup: No. Perkiraan 9652

9603

Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemer. Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional

Debet xxx

Kredit

xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, yang tercantum dalam OKA. f. Pengungkapan Alokasi Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan Estimasi penerimaan pembiayaannya yang tercantum dalam APBD dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.


174



Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional a. Pengertian Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional selama tahun berjalan. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan setelah adanya setoran hasil penerimaan kembali pinjaman dari pihak ketiga ke Kas daerah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Surat Tanda Setoran atau Nota Kredit dari Bank. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan penerimaan kembali pinjaman dicatat di sebelah kredit dan pengurangan penerimaan kembali pinjaman dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat diterima setoran oleh Kas Daerah sesuai STS dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat diterima setoran oleh Kas Daerah: No. Perkiraan 0100 8820

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional

Debet xxx

Kredit xxx

2) Jurnal Korolari: Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

175



Nama Perkiraan Diinvestasikan dlm Investasi Permanen Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lbg Internasional Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional yang Dialokasikan

Debet xxx

Kredit

xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, sesuai dengan STS. f. Pengungkapan Penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan Estimasi Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya, dan Lembaga Internasional yang Dialokasikan Estimasi penerimaan pembiayaannya yang tercantum dalam APBD dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. D. PENJUALAN PENYERTAAN MODAL DALAM PROYEK PEMBANGUNAN Perkiraan ini terdiri dari : Perkiraan Anggaran 1.

Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan a.

Pengertian Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penjualan Penyertaan


176


Modal dalam Proyek Pembangunan, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. b. Proses Pencatatan dan dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat disahkan anggaran pada awal tahun anggaran. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c.

Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Anggaran penjualan dicatat di sebelah debet dan perkiraan ini dikredit melalui jurnal penutup.

d. Jurnal standar Perkiraan ini didebet pada saat Perda APBD disahkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 9604 6400

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Pembiayaan Netto

Debet xxx

Kredit

xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Debet xxx

Kredit

xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan, yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

177


Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan alokasi estimasi penerimaannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Pembangunan yang dialokasikan

Modal dalam Proyek

a. Pengertian Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yang Dialokasikan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yang telah diotorisasi dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan perkiraan ini dilakukan pada saat rencana penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan telah disetujui untuk segera direalisasikan dengan diterbitkannya OKA. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah dokumen Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah debet dan pengurangan dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat Otorisasi Kredit Anggaran diterbitkan: No. Perkiraan 9703 9653

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yang Dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Debet xxx

Kredit

xxx

2) Jurnal Penutup: Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

178



Nama Perkiraan Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yang Dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan, yang telah disetujui untuk dijual sesuai dengan SKO yang diterbitkan. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dihadapkan dengan realisasi penerimaan hasil penjualannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Alokasi Estimasi Penerimaan Proyek Pembangunan

Penjualan Penyertaan Modal dalam

a. Pengertian Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan merupakan lawan dari perkiraan Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yang Dialokasikan. Perkiraan ini untuk membukukan bagian anggaran penerimaan yang berasal dari penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yang telah disetujui untuk dijual dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan perkiraan ini dilakukan pada saat otorisasi anggaran (OKA) untuk menjual penyertaan atau proyek pembangunan yang bersangkutan diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Otorisasi Kredit Anggaran.

c. Saldo Normal Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

179


Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Anggaran penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan dicatat di sebelah kredit dan pengurangan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat otorisasi anggaran : No. Perkiraan 9703 9653

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yang Dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Debet xxx

Kredit

xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Debet xxx

Kredit

xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yang telah disetujui sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dihadapkan dengan perkiraan Estimasi penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan berdasarkan APBD. Apabila terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

Perkiraan Operasional Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

180


1.

Penerimaan Penjualan Pembangunan

Penyertaan

Modal

dalam

Proyek

a. Pengertian Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat terjadi realisasi penyetoran kas ke Kas Daerah yang berasal dari hasil penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti setor hasil penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan ke rekening Kas Daerah, misalnya Surat Tanda Setoran (STS) atau Nota Kredit. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan dicatat di sebelah kredit dan pengurangan penerimaan penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat hasil realisasi penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan telah disetor dan dibukukan di rekening Kas Daerah dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal realisasi penjualan Penyertaan Pembangunan: No. Perkiraan 0100 8825

Modal dalam Proyek

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Debet xx

Kredit xxx

Jurnal korolari: Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

181



Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Permanen Penanaman Modal dalam proyek Pembangunan

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Estimasi Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yang Dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah penerimaan yang berasal dari penjualan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yang disetor ke rekening Kas Daerah sesuai dengan bukti setor (STS atau Nota Kredit dari Bank) f. Pengungkapan Realisasi penerimaan pembiayaan ini akan dihadapkan dengan Estimasi penerimaan pembiayaannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. E. PENJUALAN INVESTASI PERMANEN LAINNYA Perkiraan ini terdiri dari : Perkiraan Anggaran 1. Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya a. Pengertian Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penjualan Investasi Permanen Lainnya, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. b. Proses Pencatatan dan dokumen terkait Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

182


Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat disahkan anggaran pada awal tahun anggaran. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Anggaran penjualan dicatat di sebelah debet dan perkiraan ini dikredit melalui jurnal penutup. d. Jurnal standar Perkiraan ini didebet pada saat Perda APBD disahkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 9605 6400

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya Pembiayaan Netto

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjualan investasi permanen lainnya, yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan alokasi estimasi penerimaannya dan bilamana terjadi selisih harus diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.


183


2. Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya yang dialokasikan a. Pengertian Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya yang Dialokasikan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjualan investasi permanen lainnya yang telah diotorisasi dan telah diterbitkan OKAnya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan perkiraan ini dilakukan pada saat rencana penjualan investasi permanen lainnya telah disetujui untuk segera direalisasikan dengan diterbitkannya OKA. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah dokumen Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah debet dan pengurangan dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat Otorisasi Kredit Anggaran diterbitkan: No. Perkiraan 9704 9654

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya yang Dialokasikan Alokasi Esti Penerimaan Penjualan Investasi Permanen lainnya

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya Esti. Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya yang Dialokasikan

Debet xxx


Kredit xxx

184


e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan penjualan investasi permanen lainnya, yang telah disetujui untuk dijual sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dihadapkan dengan realisasi penerimaan hasil penjualannya dan bilamana terjadi selisih harus diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Alokasi Estimasi Penerimaan Lainnya

Penjualan Investasi Permanen

a. Pengertian Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya merupakan lawan dari perkiraan Estimasi Penerimaan Penjualan Investasi Permanen Lainnya yang Dialokasikan. Perkiraan ini untuk membukukan bagian anggaran penerimaan yang berasal dari penjualan investasi permanen lainnya yang telah disetujui untuk dijual dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan perkiraan ini dilakukan pada saat otorisasi kredit anggaran (OKA) untuk menjual investasi permanen lainnya diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Anggaran penjualan investasi permanen lainnya dicatat di sebelah kredit dan pengurangan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran.


185


1) Jurnal pada saat otorisasi anggaran : No. Perkiraan 9704 9654

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya yang Dialokasikan Alokasi Esti Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya Estimasi Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran penjualan investasi permanen lainnya yang telah disetujui sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dihadapkan dengan perkiraan Estimasi penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya berdasarkan APBD. Apabila terjadi selisih harus diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya a. Pengertian Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjualan investasi permanen lainnya, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat terjadi realisasi penyetoran kas ke Kas Daerah yang berasal dari hasil penjualan investasi permanen lainnya. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

186


Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti setor hasil penjualan investasi permanen lainnya ke rekening Kas Daerah, misalnya Surat Tanda Setoran (STS) atau Nota Kredit. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penjualan investasi permanen lainnya dicatat di sebelah kredit dan pengurangan penerimaan penjualan investasi permanen lainnya dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat hasil realisasi penjualan investasi permanen lainnya telah disetor dan dibukukan di rekening Kas Daerah dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal realisasi investasi permanen lainnya : No. Perkiraan 0100 8830

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya

Debet xx

Kredit xxx

Jurnal korolari: No. Perkiraan 7100 1400

Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Permanen Investasi Permanen Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya Estimasi Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya yang Dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah penerimaan yang berasal dari penjualan investasi permanen lainnya yang disetor ke rekening Kas Daerah sesuai dengan bukti setor (STS atau Nota Kredit dari Bank)


187


f. Pengungkapan Realisasi penerimaan penjualan investasi permanen lainnya ini akan dibandingkan dengan Estimasi penerimaan pembiayaannya dan bilamana terjadi selisih harus diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. F. PENERIMAAN PINJAMAN LUAR NEGERI Perkiraan ini terdiri dari : Perkiraan Anggaran 1. Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri a. Pengertian Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD dan Naskah Pinjaman Luar Negeri. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan estimasi penerimaan pinjaman luar negeri dicatat di sebelah debet dan pengurangan estimasi penerimaan pinjaman luar negeri ini dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat Perda APBD disahkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran atau apabila terjadi revisi pengurangan anggaran penerimaan pinjaman ini. 1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 9606 6400

Nama Perkiraan Esti. Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Pembiayaan Netto

Debet xxx


Kredit xxx 188



Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pinjaman luar negeri ini akan dibandingkan dengan alokasi estimasi penerimaan pinjaman luar negeri dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang dialokasikan a. Pengertian Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang Dialokasikan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman Luar negeri yang telah diotorisasi dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran.


189


1) Jurnal pada saat alokasi anggaran No. Perkiraan 9705 9655

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pinjaman Luar negeri yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri a. Pengertian Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri merupakan perkiraan lawan dari perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang Dialokasikan. Perkiraan ini untuk membukukan bagian anggaran penerimaan yang berasal dari pinjaman luar negeri yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat otorisasi (OKA) diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA.


190


c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan perkiraan ini dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran : No. Perkiraan 9705 9655

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pinjaman luar negeri yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri berdasarkan APBD. Apabila terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.


191


Perkiraan Operasional 1. Penerimaan Pinjaman Luar Negeri a. Pengertian Penerimaan Pinjaman Luar Negeri adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penerimaan pinjaman yang berasal dari pinjaman Luar negeri yang digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu dan subsistem yang dirinci menurut sumber dana dan nomor pinjaman. b. Proses pencatatan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti setor ke rekening Kas Daerah, seperti Surat Tanda Setoran dan Nota Kredit atau bukti realisasi penarikan uang lainnya. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan penerimaan pinjaman luar negeri dicatat di sebelah kredit dan pengurangan penerimaan pembiayaan pinjaman luar negeri dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat dana hasil penarikan pinjaman luar negeri telah disetor dan dibukukan di rekening Kas Daerah atau pada saat telah dilakukannya pembayaran secara langsung (direct payment) oleh pihak kreditor dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal realisasi penarikan dana pinjaman dalam negeri : No. Perkiraan 0100 8835

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal Korolari : No. Perkiraan 7400 5100

Nama Perkiraan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang Hutang Jangka Panjang

Debet xxx


Kredit xxx

192



Nama Perkiraan Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Estimasi Penerimaan Pinjaman Luar Negeri yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah penerimaan yang berasal dari penerimaan pinjaman luar negeri yang disetor ke rekening Kas Daerah sesuai dengan bukti setor atau yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga oleh kreditor. f. Pengungkapan Realisasi penerimaan pembiayaan ini akan dihadapkan dengan Estimasi penerimaan pembiayaannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. G. PENERIMAAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH PUSAT Perkiraan ini terdiri dari : Perkiraan Anggaran 1. Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat a. Pengertian Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman Pemerintah Pusat yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu dan sub sistem yang dirinci menurut sumber dananya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD dan Naskah Pinjaman dari Pemerintah Pusat.


193


c.

Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan estimasi penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat dicatat di sebelah debet dan pengurangan estimasi penerimaan pinjaman dari pemerintah Pusat ini dicatat di sebelah kredit.

d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat Perda APBD disahkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran atau apabila terjadi revisi pengurangan anggaran penerimaan pinjaman ini. 1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 9607 6400

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman Pemerintah Pusat Pembiayaan Netto

dari

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman Pemerintah Pusat yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat ini akan dibandingkan dengan alokasi estimasi penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Estimasi Penerimaan dialokasikan

Pinjaman

dari

Pemerintah Pusat


yang

194


a. Pengertian Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang Dialokasikan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman Pemerintah Pusat yang telah diotorisasi dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran : No. Perkiraan 9706 9655

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Pinj dari Pemerintah Pusat Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pinjaman dari Pemerintah Pusat yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan


195


Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat a. Pengertian Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat merupakan lawan dari perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang Dialokasikan. Perkiraan ini untuk membukukan bagian anggaran penerimaan yang berasal dari pinjaman dari Pemerintah Pusat yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat otorisasi anggaran (OKA) diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan perkiraan ini dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran : No. Perkiraan 9706 9656

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat

Debet xxx


Kredit xxx

196


e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pinjaman dari Pemerintah Pusat yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun, perkiraan ini dibandingkan dengan perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat berdasarkan APBD. Apabila terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat a. Pengertian Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penerimaan pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan setelah adanya penyetoran uang yang berasal dari pencairan pinjaman ke rekening Kas Daerah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti setor ke rekening Kas Daerah, seperti Surat Tanda Setoran dan Nota Kredit atau bukti realisasi penarikan uang lainnya. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat dicatat di sebelah kredit dan pengurangan penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat dana hasil penarikan pinjaman luar negeri telah disetor dan dibukukan di rekening Kas Daerah atau pada saat telah dilakukannya pembayaran secara langsung (direct Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

197


payment) oleh pihak kreditor dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal realisasi penarikan dana pinjaman dalam negeri : No. Perkiraan 0100 8840

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Pinjaman Pemerintah Pusat

Debet xxx dari

Kredit xxx



Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah penerimaan yang berasal dari penerimaan pinjaman dari Pemerintah Pusat yang disetor ke rekening Kas Daerah sesuai dengan bukti setor atau yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga oleh kreditor. f. Pengungkapan Realisasi penerimaan pembiayaan ini akan dihadapkan dengan Estimasi penerimaan pembiayaannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. H. PENERIMAAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH DAERAH OTONOM LAINNYA Perkiraan ini terdiri dari : Perkiraan Anggaran 1. Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

198


a. Pengertian Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan Pinjaman yang berasal dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu dan sub sistem yang dirinci menurut sumber dananya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD dan Naskah Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya dicatat di sebelah debet dan pengurangan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya ini dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat Perda APBD disahkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran atau apabila terjadi revisi pengurangan anggaran penerimaan pinjaman ini. 1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 9608 6400

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Pembiayaan Netto

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

Debet xxx


Kredit xxx

199


e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan Pinjaman yang berasal dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya ini akan dibandingkan dengan alokasi estimasi penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang dialokasikan a. Pengertian Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang Dialokasikan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan pembiayaan yang berasal dari Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang telah diotorisasi dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran No. Perkiraan 9707 9657

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

Debet xxx


Kredit

xxx

200



Nama Perkiraan Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Alokasi Estimasi Penerimaan Otonom Lainnya

Pinjaman dari Pemerintah Daerah

a. Pengertian Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya merupakan lawan dari perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang Dialokasikan. Perkiraan ini untuk membukukan bagian anggaran penerimaan yang berasal dari pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat otorisasi (OKA) diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah dokumen OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan perkiraan ini dicatat di sebelah debet. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

201


d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran : No. Perkiraan 9707 9657

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

Debet xxx

Kredit

xxx


Nama Perkiraan Alokasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya berdasarkan APBD. Apabila terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya a. Pengertian Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penerimaan pinjaman yang berasal dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang


202


digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti setor ke rekening Kas Daerah, seperti Surat Tanda Setoran dan Nota Kredit atau bukti realisasi penarikan uang lainnya. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya dicatat di sebelah kredit dan pengurangan penerimaan pembiayaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat dana hasil penarikan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya telah disetor dan dibukukan di rekening Kas Daerah atau pada saat telah dilakukannya pembayaran secara langsung (direct payment) oleh pihak kreditor dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal realisasi penarikan dana pinjaman dari Pemerintah daerah Otonom lainnya : No. Perkiraan 0100 8845

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx



Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang dialokasikan

Debet xxx


Kredit xxx

203


e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah penerimaan yang berasal dari penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya yang disetor ke rekening Kas Daerah sesuai dengan bukti setor atau yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga oleh kreditor. f. Pengungkapan Realisasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan Estimasi penerimaan pembiayaannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

I. PENERIMAAN PINJAMAN DARI BUMN/D Perkiraan ini terdiri dari : Perkiraan Anggaran 1. Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD a. Pengertian Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan Pinjaman yang berasal dari BUMN/BUMD yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu dan sub sistem yang dirinci menurut sumber dananya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD dan Naskah Pinjaman dari BUMN/BUMD. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan estimasi penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD dicatat di sebelah debet dan pengurangan estimasi penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD ini dicatat di sebelah kredit.


204


d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat Perda APBD disahkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran atau apabila terjadi revisi pengurangan anggaran penerimaan pinjaman ini. 1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 9609 6400

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman BUMN/BUMD Pembiayaan Netto

dari

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan Pinjaman yang berasal dari BUMN/BUMD yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD ini akan dibandingkan dengan alokasi estimasi penerimaan pinjaman dari BUMN/BUMD dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang dialokasikan a. Pengertian Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang Dialokasikan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan Pinjaman yang berasal dari BUMN/BUMD yang telah diotorisasi dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat disetujuinya realisasi penarikan pinjaman. Dokumen sumber yang digunakan


205


sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran : No. Perkiraan 9708 9658

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran Pinjaman dari BUMN/BUMD yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD a. Pengertian Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD merupakan lawan dari perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang Dialokasikan. Perkiraan ini untuk membukukan Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

206


bagian anggaran penerimaan pinjaman yang berasal dari BUMN/BUMD yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat otorisasi (OKA) diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan perkiraan ini dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran : No. Perkiraan 9708 9658

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran Pinjaman dari BUMN/BUMD yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD


207


berdasarkan APBD. Apabila terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD a. Pengertian Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penerimaan pinjaman yang berasal dari BUMN/BUMD yang digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu dan subsistem yang dirinci menurut sumber dana dan nomor pinjaman. b. Proses pencatatan Dokumen terkait Perkiraan ini dikredit pada saat ada setoran ke rekening Kas Daerah yang berasal dari penarikan pinjaman dari BUMN/BUMD. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti setor ke rekening Kas Daerah, seperti Surat Tanda Setoran dan Nota Kredit atau bukti realisasi penarikan uang lainnya. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD dicatat di sebelah kredit dan pengurangan penerimaan pembiayaan pinjaman dari BUMN/BUMD dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat dana hasil penarikan Pinjaman dari BUMN/BUMD telah disetor dan dibukukan di rekening Kas Daerah atau pada saat telah dilakukannya pembayaran secara langsung (direct payment) oleh pihak kreditor dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal realisasi penarikan dana pinjaman dari BUMN/BUMD : No. Perkiraan 0100 8850

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Pinjaman BUMN/BUMD

Debet xxx dari


Kredit xxx

208




Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD Estimasi Penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah penerimaan yang berasal dari penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD yang disetor ke rekening Kas Daerah sesuai dengan bukti setor atau yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga oleh kreditor. f. Pengungkapan Realisasi penerimaan pembiayaan ini akan dihadapkan dengan Estimasi penerimaan pembiayaannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

J. PENERIMAAN PINJAMAN DARI BANK/LEMBAGA KEUANGAN Perkiraan ini terdiri dari ; Perkiraan Anggaran 1. Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan a. Pengertian Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan Pinjaman yang berasal dari Bank/Lembaga Keuangan yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu dan sub sistem yang dirinci menurut sumber dananya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

209


Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD dan Naskah Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan estimasi penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan dicatat di sebelah debet dan pengurangan estimasi penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan ini dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat Perda APBD disahkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran atau apabila terjadi revisi pengurangan anggaran penerimaan pinjaman ini. 1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 9610 6400

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Pembiayaan Netto

dari

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan Pinjaman yang berasal dari Bank/Lembaga Keuangan yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan ini akan dibandingkan dengan alokasi estimasi penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.


210


2. Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan yang dialokasikan a. Pengertian Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan yang Dialokasikan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan Pinjaman yang berasal dari Bank/Lembaga Keuangan yang telah diotorisasi dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan setelah ada persetujuan penarikan dana pinjaman ini dalam bentuk OKA. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran : No. Perkiraan 9709 9659

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dr Bank / Lembaga Keuangan yang dialokasikan Alokasi Esti. Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan Estimasi Penerimaan Pinj. dr Bank/ Lembaga Keuangan yg dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran


211


Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan a. Pengertian Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan merupakan lawan dari perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan yang Dialokasikan. Perkiraan ini untuk membukukan bagian anggaran penerimaan yang berasal dari pinjaman dalam negeri yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat otorisasi (OKA) diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan perkiraan ini dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran.

1) Jurnal pada saat alokasi anggaran ;


212



Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dr Bank /Lembaga Keuangan yang dialokasikan Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Est. Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan berdasarkan APBD. Apabila terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan a. Pengertian Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penerimaan pinjaman yang berasal dari Bank/Lembaga Keuangan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti setor ke rekening Kas Daerah, seperti Surat Tanda Setoran dan Nota Kredit atau bukti realisasi penarikan uang lainnya. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

213


c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan dicatat di sebelah kredit dan pengurangan penerimaan pembiayaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat dana hasil penarikan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan telah disetor dan dibukukan di rekening Kas Daerah atau pada saat telah dilakukannya pembayaran secara langsung (direct payment) oleh pihak kreditor dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal realisasi penarikan dana pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan: No. Perkiraan 0100 8855

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan

Debet xxx

Kredit xxx

2) Jurnal Korolari : No. Perkiraan 7400 5100

Nama Perkiraan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka panjang Hutang Jangka Panjang

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Pinjaman dari Bank/ Lembaga Keuangan Estimasi Penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah penerimaan Pinjaman yang berasal dari Bank/Lembaga Keuangan yang disetor ke rekening Kas Daerah sesuai dengan bukti setor atau yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga oleh kreditor.


214


f. Pengungkapan Realisasi penerimaan pembiayaan ini akan dihadapkan dengan Estimasi penerimaan pembiayaannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

K. PENERIMAAN PINJAMAN DALAM NEGERI LAINNYA Perkiraan ini terdiri dari: Perkiraan Anggaran 1. Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya a. Pengertian Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan Pinjaman Dalam negeri Lainnya yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu dan sub sistem yang dirinci menurut sumber dananya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat disahkan APBD. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD dan Naskah Pinjaman Dalam Negeri Lainnya. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan estimasi penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya dicatat di sebelah debet dan pengurangan estimasi penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya ini dicatat di sebelah kredit.

d. Jurnal Standar


215


Perkiraan ini didebet pada saat Perda APBD disahkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran atau apabila terjadi revisi pengurangan anggaran penerimaan pinjaman ini. 1) Jurnal pada saat Perda APBD disahkan: No. Perkiraan 9611 6400

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Pembiayaan Netto

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran penerimaan Pinjaman Dalam negeri Lainnya yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya ini akan dibandingkan dengan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Estimasi Penerimaan Dialokasikan

Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang

a. Pengertian Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang Dialokasikan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penerimaan Pinjaman yang berasal dari Bank/Lembaga Keuangan yang telah diotorisasi dan telah diterbitkan OKA-nya.

b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait


216


Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan setelah ada persetujuan penarikan dana pinjaman ini dalam bentuk OKA. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran : No. Perkiraan 9710 9660

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Estimasi Penerimaan Pinjaman dlm Negeri Lainnya yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Estimasi penerimaan pembiayaan ini akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

3. Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya


217


a. Pengertian Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya merupakan lawan dari perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang Dialokasikan. Perkiraan ini untuk membukukan bagian anggaran penerimaan yang berasal dari pinjaman dalam negeri lainnya yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat otorisasi (OKA) diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan perkiraan ini dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran: No. Perkiraan 9710 9660

Nama Perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang dialokasikan Alokasi Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Alokasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran


218


Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan perkiraan Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya berdasarkan APBD. Apabila terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya a. Pengertian Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan realisasi penerimaan pinjaman dalam negeri lainnya yang digunakan untuk menutup defisit anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu dan subsistem yang dirinci menurut sumber dana dan nomor pinjaman. b. Proses pencatatan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini bukti setor ke rekening Kas Daerah, seperti Surat Tanda Setoran dan Nota Kredit atau bukti realisasi penarikan dana pinjaman lainnya. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya dicatat di sebelah kredit dan pengurangan penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat dana hasil penarikan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya telah disetor dan dibukukan di rekening Kas Daerah atau pada saat telah dilakukannya pembayaran secara langsung


219


(direct payment) oleh pihak kreditor dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal realisasi penarikan dana Pinjaman Dalam Negeri Lainnya: No. Perkiraan 0100 8860

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka panjang Hutang Jangka Panjang

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Estimasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang dialokasikan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang disetor ke rekening Kas Daerah sesuai dengan bukti setor atau yang dibayarkan langsung kepada pihak ketiga oleh kreditor. f. Pengungkapan Realisasi penerimaan pembiayaan ini akan dihadapkan dengan Estimasi penerimaan pembiayaannya dan bilamana terjadi selisih, diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

L. PENGELUARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH Perkiraan ini terdiri dari ; Perkiraan Anggaran 1. Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

220


a. Pengertian Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pengeluaran untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN/BUMD/Badan Lainnya sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan dan Dokumen keterkaitan Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat APBD disahkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan appropriasi dicatat di sebelah kredit dan pengurangan appropriasi dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat Perda APBD disahkan dan didebet pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran : No. Perkiraan 6400 9751

Nama Perkiraan Pembiayaan Netto Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah daerah

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah daerah Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pem. Daerah

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran yang akan diinvestasikan dalam bentuk penanaman modal pemerintah pada BUMN/D dan badan usaha lainnya yang tercantum dalam Perda APBD. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

221


f. Pengungkapan Apropriasi pengeluaran pembiayaan ini akan dihadapkan dengan alokasi apropriasi pengeluarannya dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Alokasi Daerah

Apropriasi

Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah

a. Pengertian Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penyertaan modal pemerintah yang telah disetujui, diotorisasi ,dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat diterbitkan otorisasi anggaran (OKA). Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan alokasi appropriasi dicatat di sebelah debet dan pengurangan alokasi appropriasi dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran : No. Perkiraan 9801 9851

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Debet xxx

Kredit xxx

2) Jurnal Penutup:


222



Nama Perkiraan Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemer. Daerah

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pengeluaran untuk penyertaan modal pemerintah daerah yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Alokasi apropriasi pembiayaan ini akan dibandingkan dengan apropriasi pengeluaran penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Perda APBD dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah a. Pengertian Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan perkiraan lawan dari perkiraan Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah. Perkiraan ini untuk membukukan pagu anggaran yang akan diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah pada BUMN/D dan lembaga lainnya yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKAnya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan setelah diterbitkannya OKA. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan allotment dicatat di sebelah kredit dan pengurangan allotment dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar


223


Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran.

pada

1) Jurnal pada saat alokasi anggaran : No. Perkiraan 9801 9851

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pengeluaran penyertaan modal pemerintah daerah yang telah disetujui untuk dinvestasikan sesuai dengan SKO yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dihadapkan dengan realisasi investasi dalam penyertaan modal pemerintah daerah selama tahun anggaran. Apabila terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1.

Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah a. Pengertian Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah perkiraan untuk membukukan realiasi penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN/D dan lembaga lainnya selama tahun berjalan. Perkiraan ini dibantu dengan buku tambahan dan subsistem akuntansi untuk setiap BUMN/D atau lembaga di mana dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah.


224


b. Prosedur Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran untuk investasi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti pengeluaran uang dari kas daerah seperti SPM dan Nota Debet. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat terjadi realisasi penyertaan sesuai dengan bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah dan dikredit pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat realisasi penyertaan modal : No. Perkiraan 8910 0100

Nama Perkiraan Pengeluaran Penyertaan Pemerintah Daerah Kas di Kas Daerah

Modal

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal korolari No. Perkiraan 1100 7100

Nama Perkiraan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Diinvestasikan dalam Investasi Permanen

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal Penutup: No. Perkiraan 9851 8910

Nama Perkiraan Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Debet xxx

Kredit xxx

g. Pengukuran


225


Perkiraan ini didebet sebesar jumlah dana yang diinvestasikan dalam bentuk penanaman modal pemerintah pada BUMN/D dan badan usaha lainnya sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas. h. Pengungkapan Pengeluaran pembiayaan ini akan dibandingkan dengan allotment pengeluaran penyertaannya dan bilamana terjadi selisih harus diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

M. PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA BUMN/BUMD/PEMERINTAH PUSAT/ PEMERINTAH DAERAH OTONOM LAINNYA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL Perkiraan ini terdiri dari; Perkiraan Anggaran 1.

Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional a. Pengertian Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional adalah perkiraan untuk membukukan anggaran yang disediakan untuk pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan appropriasi pembiayaan dicatat di sebelah kredit dan pengurangan appropriasi pembiayaan dicatat di sebelah debet d. Jurnal Standar


226


Perkiraan ini dikredit pada saat Perda APBD disahkan dan didebet pada saat penutupan pada akhir tahun. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam APBD: No. Perkiraan 6400 9752

Nama Perkiraan Pembiayaan Netto Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal Penutup: No. Perkiraan 9752

9802

Nama Perkiraan Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Alokasi Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional

Debet x xx

Kredit

xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Apropriasi pengeluaran pembiayaan ini akan dihadapkan dengan alokasi appropriasinya dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2.

Alokasi Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN / BUMD/ Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional a. Pengertian Alokasi Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/


227


Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional yang telah diotorisasi dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan alokasi apropriasi dicatat di sebelah debet dan pengurangan alokasi apropriasi dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9802

9852

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Allotment Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional

Debet xxx

Kredit

xxx


9802

Nama Perkiraan Apropriasi-Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Alokasi Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional

Debet xxx

Kredit

xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran yang disediakan untuk pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

228


f. Pengungkapan Alokasi apropriasi pembiayaan ini akan dihadapkan dengan apropriasi pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional berdasarkan Perda APBD dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Allotment Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional a. Pengertian Allotment Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional merupakan lawan dari perkiraan Alokasi Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional untuk membukukan anggaran pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional yang telah disetujui untuk dikeluarkan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Otorisasi Kredit Anggaran. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan allotment dicatat di sebelah kredit dan pengurangan allotment dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran.

Jurnal pada saat alokasi anggaran


229


No. Perkiraan 9802

9852

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Allotment Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional

Debet xxx

Kredit

xxx


8915

Nama Perkiraan Allotment Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional

Debet xxx

Kredit

xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan realisasi pemberian pinjamannya. Apabila terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional a. Pengertian Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional adalah perkiraan untuk membukukan realisasi pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional selama tahun berjalan.


230


Perkiraan ini dibantu dengan buku tambahan untuk setiap debitur (lembaga yang diberi pinjaman oleh pemerintah daerah). b. Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah seperti SPM dan Nota Debet. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional dicatat di sebelah debet dan pengurangan Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat terjadi realisasi pemberian pinjaman sesuai dengan bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah dan dikredit pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat realisasi penyertaan modal No. Perkiraan 8915

0100

Nama Perkiraan Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Kas di Kas Daerah

Debet xxx

Nama Perkiraan Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Diinvestasikan dalam Aset Investasi Permanen

Debet xxx

Kredit

xxx


Kredit

xxx

Jurnal Penutup: No. Perkiraan

Nama Perkiraan

Debet


Kredit 231


9852

8915

Allotment Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/ Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional

xxx

xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah dana yang diberikan dalam bentuk Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/ Daerah Otonom Lainnya dan Lembaga Internasional sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas. f. Pengungkapan Pengeluaran pembiayaan ini akan dibandingkan dengan allotmentnya dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

N.

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

PENYERTAAN

MODAL

DALAM

PROYEK

Perkiraan ini terdiri dari: Perkiraan Anggaran 1.

Apropriasi Pengeluaran Pembangunan

Penyertaan

Modal

dalam

Proyek

a. Pengertian Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pengeluaran untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada proyek pembangunan, misalnya Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) sesuai dengan Perda APBD.

b. Proses pencatatan dan dokumen terkait


232


Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat APBD disahkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan appropriasi dicatat di sebelah kredit dan pengurangan appropriasi dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat Perda APBD disahkan dan didebet pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran No. Perkiraan 6400 9753

Nama Perkiraan Pembiayaan Netto Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran yang akan diinvestasikan dalam bentuk penanaman modal pemerintah dalam Proyek Pembangunan yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Apropriasi pengeluaran pembiayaan ini akan dihadapkan dengan alokasi apropriasi pengeluarannya dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Alokasi Apropriasi Pengeluaran Pembangunan

Penyertaan Modal

dalam Proyek


233


a. Pengertian Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penyertaan modal pemerintah dalam proyek pembangunan yang telah disetujui, diotorisasi ,dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat diterbitkan otorisasi anggaran (OKA). Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan alokasi appropriasi dicatat di sebelah debet dan pengurangan alokasi appropriasi dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat SKO diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran melalui OKA: No. Perkiraan 9803 9853

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Debet xxx

Kredit

xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran


234


Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pengeluaran untuk Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Alokasi apropriasi pembiayaan ini akan dibandingkan dengan apropriasi pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan berdasarkan Perda APBD dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

3.

Allotment Pengeluaran Pembangunan

Penyertaan

Modal

dalam

Proyek

a. Pengertian Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan merupakan lawan dari perkiraan Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan. Perkiraan ini untuk membukukan pagu anggaran yang akan diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dalam proyek pembangunan yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan setelah diterbitkannya OKA. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan allotment dicatat di sebelah kredit dan pengurangan allotment dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran.

pada

Jurnal pada saat alokasi anggaran (OKA):


235



Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Debet xxx

Kredit

xxx


Nama Perkiraan Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yang telah disetujui untuk dinvestasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan realisasi pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan selama tahun anggaran. Apabila terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1.

Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan a. Pengertian Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan adalah perkiraan untuk membukukan realiasi pengeluaran penyertaan modal dalam Proyek Pembangunan selama tahun berjalan. Perkiraan ini dibantu dengan buku tambahan dan subsistem akuntansi untuk setiap BUMN/D atau lembaga di mana dilakukan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Lainnya.

b. Prosedur Pencatatan dan Dokumen Terkait


236


Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran untuk investasi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah seperti SPM dan Nota Debet. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat terjadi realisasi penyertaan sesuai dengan bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah dan dikredit pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat realisasi penyertaan modal No. Perkiraan 8920 0100

Nama Perkiraan Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Kas di Kas Daerah

Debet xxx

Nama Perkiraan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Diinvestasikan dalam Investasi Permanen

Debet xxx

Kredit xxx


Kredit xxx


Nama Perkiraan Allotment Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran


237


Perkiraan ini didebet sebesar jumlah dana yang diinvestasikan dalam bentuk penanaman modal pemerintah dalam proyek pembangunan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas. f. Pengungkapan Pengeluaran pembiayaan ini akan dibandingkan dengan allotmennya dan bilamana terjadi selisih harus diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

O.

PENGELUARAN LAINNYA

PENYERTAAN

DALAM

INVESTASI

PERMANEN

Perkiran ini terdiri dari: Perkiraan Anggaran 1. Apropriasi Lainnya

Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen

a. Pengertian Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pengeluaran untuk investasi permanen lainnya sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat APBD disahkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan appropriasi dicatat di sebelah kredit dan pengurangan appropriasi dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat Perda APBD disahkan dan didebet pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam APBD:


238



Nama Perkiraan Pembiayaan Netto Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran yang akan diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen lainnya yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Apropriasi pengeluaran pembiayaan ini akan dihadapkan dengan alokasi apropriasi pengeluarannya dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya a. Pengertian Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan anggaran penanaman modal pemerintah dalam bentuk investasi permanen lainnya yang telah disetujui, diotorisasi ,dan telah diterbitkan OKAnya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat diterbitkan otorisasi anggaran (OKA). Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal


239


Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan alokasi appropriasi dicatat di sebelah debet dan pengurangan alokasi appropriasi dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9804 9854

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya

Debet xxx

Kredit

xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pengeluaran untuk Investasi Permanen Lainnya yang telah disetujui untuk direalisasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Alokasi apropriasi Investasi Permanen Lainnya akan dibandingkan dengan apropriasi pengeluaran Investasi Permanen Lainnya berdasarkan Perda APBD dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Lainnya

Investasi Permanen

a. Pengertian Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya merupakan lawan dari perkiraan Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya. Perkiraan ini untuk membukukan pagu anggaran yang akan Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

240


diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen lainnya yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan setelah diterbitkannya OKA. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan allotment dicatat di sebelah kredit dan pengurangan allotment dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran.

pada

Jurnal pada saat alokasi anggaran No. Perkiraan 9804 9854

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya

Debet xxx

Kredit

xxx


Nama Perkiraan Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pengeluaran Investasi Permanen Lainnya yang telah disetujui untuk dinvestasikan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dihadapkan dengan realisasi investasi dalam bentuk Investasi Permanen Lainnya selama tahun anggaran. Apabila terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

241



Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya a. Pengertian Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan realiasi penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi permanen lainnya selama tahun berjalan. Perkiraan ini dibantu dengan buku tambahan dan subsistem akuntansi untuk setiap BUMN/D atau lembaga di mana dilakukan Penyertaan Investasi Permanen Lainnya. b. Prosedur Pencatatan dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran untuk investasi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah seperti SPM dan Nota Debet. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat terjadi realisasi penyertaan sesuai dengan bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah dan dikredit pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat realisasi penyertaan modal: No. Perkiraan 8925 0100

Nama Perkiraan Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Kas di Kas Daerah

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal korolari No. Perkiraan

Nama Perkiraan

Debet


Kredit 242


1400 7100

Investasi Permanen Lainnya Diinvestasikan dalam Permanen

xxx Investasi

xxx


Nama Perkiraan Allotment Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya Pengeluaran Penyertaan dalam Investasi Permanen Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah dana yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen lainnya sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas. f. Pengungkapan Pengeluaran pembiayaan ini akan dibandingkan dengan allotmentnya dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. P. PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN LUAR NEGERI Perkiraan ini terdiri dari: Perkiraan Anggaran 1. Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri a. Pengertian Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pengeluaran untuk membayar pokok pinjaman Luar Negeri selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Pencatatan dalam perkiraan ini dilakukan pada saat APBD disahkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal


243


Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan apropriasi ini dicatat di sebelah kredit dan penghapusan/pengurangan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat Perda APBD disahkan dan didebet pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam APBD: No. Perkiraan 6400 9755

Nama Perkiraan Pembiayaan netto Apropriasi Pembayaran Pinjaman Luar Negeri

Debet xxx Pokok

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran yang disediakan untuk pembayaran pokok pinjaman luar negeri yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Apropriasi pengeluaran pembiayaan ini akan dibandingkan dengan alokasi apropriasinya dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri a. Pengertian Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pembayaran pokok pinjaman Luar Negeri yang telah diotorisasi untuk segera direalisasi dan telah diterbitkan OKA-nya.


244


b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah debet dan pengurangan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. . Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9805 9855

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pembayaran pokok pinjaman luar negeri yang telah disetujui untuk dibayarkan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Alokasi apropriasi pembiayaan ini akan dibandingkan dengan apropriasi pembayaran pokok pinjaman berdasarkan Perda APBD dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri a. Pengertian Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

245


Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri merupakan lawan dari perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri. Perkiraan ini untuk membukukan pagu anggaran pembayaran pokok pinjaman Luar Negeri yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan allotment ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan allotment ini dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9805 9855

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pembayaran pokok pinjaman Luar Negeri yang telah disetujui untuk dibayar sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan


246


Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan realisasi pembayaran pokok pinjaman Luar Negeri. Apabila terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri a. Pengertian Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri adalah perkiraan untuk membukukan realisasi pembayaran pokok pinjaman Luar Negeri selama tahun berjalan. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu yang dirinci menurut sumber dana dan nomor pinjaman. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah seperti Surat Perintah Membayar (SPM) atau Nota Debet. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan pembayaran pokok pinjaman Luar Negeri dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat terjadi realisasi pembayaran pokok pinjaman, yaitu pada saat diterbitkannya SPM atau Nota Debet dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal realisasi pembayaran pokok pinjaman : No. Perkiraan 8930 0100

Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pinjaman Negeri Kas di Kas Daerah

Luar

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal Korolari No. Perkiraan

Nama Perkiraan

Debet


Kredit 247


5100 7400

Hutang Jangka Panjang Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang

xxx xxx


Nama Perkiraan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah pembayaran pokok pinjaman Luar Negeri sesuai dengan SPM atau Nota Debet. f. Pengungkapan Realisasi pembayaran pokok pinjaman Luar Negeri ini diperbandingkan dengan allotment pembayaran pokok pinjaman Luar Negeri dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

Q. PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN KE PEMERINTAH PUSAT Perkiraan ini terdiri dari; Perkiraan Anggaran 1. Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat a. Pengertian Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pengeluaran untuk membayar pokok pinjaman Pemerintah Pusat sesuai dengan Perda APBD.

b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait


248


Pencatatan dalam perkiraan ini dilakukan pada saat APBD disahkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit dan penghapusan/pengurangan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat Perda APBD disahkan dan didebet pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam APBD: No. Perkiraan 6400 9756

Nama Perkiraan Pembiayaan netto Apropriasi Pembayaran Pinjaman Pemerintah Pusat

Debet xxx Pokok

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran yang disediakan untuk pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Pusat yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Apropriasi pengeluaran pembiayaan ini akan dibandingkan dengan alokasi apropriasinya dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

2. Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat


249


a. Pengertian Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Pusat yang telah diotorisasi untuk segera direalisasi dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah debet dan pengurangan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. . Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9806 9856

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Pusat yang telah disetujui untuk dibayarkan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan


250


Alokasi apropriasi pembiayaan ini akan dibandingkan dengan apropriasi pembayaran pokok pinjaman berdasarkan Perda APBD dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat a. Pengertian Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat merupakan lawan dari perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat. Perkiraan ini untuk membukukan pagu anggaran pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Pusat yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan allotment ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan allotment ini dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9806 9856

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat

Debet xxx

Kredit xxx

2. Jurnal Penutup:


251



Nama Perkiraan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Pusat yang telah disetujui untuk dibayarkan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan realisasi pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Pusat. Apabila terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat a. Pengertian Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat adalah perkiraan untuk membukukan realisasi pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Pusat selama tahun berjalan. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat pengeluaran uang dari Kas daerah untuk membayar pokok pinjaman. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah seperti Surat Perintah Membayar (SPM) atau Nota Debet. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Pusat dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar


252


Perkiraan ini didebet pada saat terjadi realisasi pembayaran pokok pinjaman, yaitu pada saat diterbitkannya SPM atau Nota Debet dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal realisasi pembayaran pokok pinjaman : No. Perkiraan 8935 0100

Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pemerintah Pusat Kas di Kas Daerah

Pinjaman

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal Korolari No. Perkiraan 7400 5100

Nama Perkiraan Hutang Jangka Panjang Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Pusat

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Pusat sesuai dengan SPM atau Nota Debet. f. Pengungkapan Realisasi pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Pusat ini diperbandingkan dengan allotment pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Pusat dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Q. PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN KE DAERAH OTONOM LAINNYA Perkiraan ini terdiri dari: Perkiraan Anggaran 1. Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya


253


a. Pengertian Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pengeluaran untuk membayar pokok pinjaman dari Daerah Otonom Lainnya selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan dalam perkiraan ini dilakukan pada saat APBD disahkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat Perda APBD disahkan dan didebet pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam APBD: No. Perkiraan 6400 9757

Nama Perkiraan Pembiayaan netto Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran yang disediakan untuk pembayaran pokok pinjaman Daerah Otonom Lainnya yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan


254


Apropriasi pengeluaran pembiayaan ini akan dibandingkan dengan alokasi apropriasinya dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya a. Pengertian Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pembayaran pokok pinjaman dari Daerah Otonom Lainnya yang telah diotorisasi untuk segera direalisasi dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah debet dan pengurangan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. . Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9807 9857

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

255


Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pembayaran pokok pinjaman Daerah Otonom Lainnya yang telah disetujui untuk dibayarkan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Alokasi apropriasi pembiayaan ini akan dibandingkan dengan apropriasi pembayaran pokok pinjaman berdasarkan Perda APBD dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya a. Pengertian Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya merupakan lawan dari perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya. Perkiraan ini untuk membukukan pagu anggaran yang disediakan untuk pembayaran pokok pinjaman dari Daerah Otonom Lainnya yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan allotment ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan allotment ini dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9807 9857

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal Penutup: Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

256



Nama Perkiraan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pembayaran pokok pinjaman Daerah Otonom Lainnya yang telah disetujui untuk dibayar sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan realisasi pembayaran pokok pinjaman Daerah Otonom Lainnya. Apabila terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya a. Pengertian Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan realisasi pembayaran pokok pinjaman dari Daerah Otonom Lainnya selama tahun berjalan. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu yang dirinci menurut sumber dana dan nomor pinjaman. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan saat realisasi pembayaran pokok pinjaman. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah seperti Surat Perintah Membayar (SPM) atau Nota Debet. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan pembayaran pokok pinjaman Daerah Otonom Lainnya dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

257


Perkiraan ini didebet pada saat terjadi realisasi pembayaran pokok pinjaman, yaitu pada saat diterbitkannya SPM atau Nota Debet dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal realisasi pembayaran pokok pinjaman : No. Perkiraan 8940 0100

Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya Kas di Kas Daerah

Debet xxx


Debet xxx

Kredit xxx


Kredit xxx


Nama Perkiraan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Otonom Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah pembayaran pokok pinjaman Daerah Otonom Lainnya sesuai dengan SPM atau Nota Debet. f. Pengungkapan Realisasi pembayaran pokok pinjaman Daerah Otonom Lainnya ini diperbandingkan dengan allotment pembayaran pokok pinjaman Daerah Otonom Lainnya dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

R. PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN BUMN/BUMD


258


Perkiraan ini terdiri dari: Perkiraan Anggaran 1. Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD a. Pengertian Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pengeluaran untuk membayar pokok pinjaman dari BUMN/BUMD sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan dalam perkiraan ini dilakukan pada saat APBD disahkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan rekening ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat Perda APBD disahkan dan didebet pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam APBD: No. Perkiraan 6400 9758

Nama Perkiraan Pembiayaan netto Apropriasi Pembayaran Pinjaman BUMN/BUMD

Debet xxx Pokok

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran


259


Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran yang disediakan untuk pembayaran pokok pinjaman BUMN/BUMD yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Apropriasi pengeluaran pembiayaan ini akan dibandingkan dengan alokasi apropriasinya dan bilamana terdapat selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD a. Pengertian Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pembayaran pokok pinjaman dari BUMN/BUMD yang telah disetujui untuk segera direalisaskan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah debet dan pengurangan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. . Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9808 9858

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal Penutup:


260



Nama Perkiraan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pembayaran pokok pinjaman BUMN/BUMD yang telah disetujui untuk dibayarkan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Alokasi apropriasi pembiayaan ini akan dibandingkan dengan apropriasi pembayaran pokok pinjaman berdasarkan Perda APBD dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD a. Pengertian Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD merupakan lawan dari perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD. Perkiraan ini untuk membukukan pagu anggaran pembayaran pokok pinjaman dari BUMN/BUMD yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan allotment ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan allotment ini dicatat di sebelah debet.

d. Jurnal Standar


261


Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9808 9858

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pembayaran pokok pinjaman dari BUMN/BUMD yang telah disetujui untuk dibayar sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan realisasi pembayaran pokok pinjaman BUMN/BUMD. Apabila terdapat selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD a. Pengertian Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD adalah perkiraan untuk membukukan realisasi pembayaran pokok pinjaman BUMN/BUMD selama tahun berjalan. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu yang dirinci menurut sumber dana dan nomor pinjaman. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait


262


Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan saat terjadi realisasi pembayaran pinjaman. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah seperti Surat Perintah Membayar (SPM) atau Nota Debet. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan pembayaran pokok pinjaman BUMN/BUMD dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat terjadi realisasi pembayaran pokok pinjaman, yaitu pada saat diterbitkannya SPM atau Nota Debet dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal realisasi pembayaran pokok pinjaman : No. Perkiraan 8945 0100

Nama Perkiraan Pembayaran Pokok BUMN/BUMD Kas di Kas Daerah

Pinjaman

Debet xxx

Kredit xxx



Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD Pembayaran Pokok Pinjaman BUMN/BUMD

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah pembayaran pokok pinjaman dari BUMN/BUMD sesuai dengan SPM dan atau Nota Debet. f. Pengungkapan


263


Realisasi pembayaran pokok pinjaman dari BUMN/BUMD ini dibandingkan dengan allotment pembayaran pokok pinjaman BUMN/BUMD dan bilamana terdapat selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

S. PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN KE BANK/LEMBAGA KEUANGAN Perkiraan ini terdiri dari: Perkiraan Anggaran 1. Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan a. Pengertian Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pengeluaran untuk membayar pokok pinjaman Bank/Lembaga Keuangan selama tahun berjalan sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan dalam perkiraan ini dilakukan pada saat APBD disahkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan rekening ini dicatat di sebelah kredit dan penghapusan/pengurangan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat Perda APBD disahkan dan didebet pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam APBD: No. Perkiraan 6400 8759

Nama Perkiraan Pembiayaan netto Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal Penutup: Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : Depkeu (DJPKPD, BAKUN,, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

264



Nama Perkiraan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran yang disediakan untuk pembayaran pokok pinjaman Bank/Lembaga Keuangan yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Apropriasi pengeluaran pembiayaan ini akan dibandingkan dengan alokasi apropriasinya dan bilamana terdapat selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Alokasi Apropriasi Pembayaran Keuangan

Pokok

Pinjaman Bank/Lembaga

a. Pengertian Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pembayaran pokok pinjaman Bank/Lembaga Keuangan yang telah diotorisasi untuk segera direalisasi dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah debet dan pengurangan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar


265


Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. . Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9809 9859

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pembayaran pokok pinjaman Bank/Lembaga Keuangan yang telah disetujui untuk dibayarkan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Alokasi apropriasi pembiayaan ini akan dibandingkan dengan apropriasi pembayaran pokok pinjaman berdasarkan Perda APBD dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan a. Pengertian Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan merupakan lawan dari perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan. Perkiraan ini untuk membukukan pagu anggaran yang disediakan untuk pembayaran pokok pinjaman Bank/Lembaga Keuangan yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait


266


Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan allotment ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan allotment ini dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9809 9859

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pembayaran pokok pinjaman Bank/Lembaga Keuangan yang telah disetujui untuk dibayar sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan realisasi pembayaran pokok pinjaman Bank/Lembaga Keuangan. Apabila terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional


267


1. Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan a. Pengertian Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan adalah perkiraan untuk membukukan realisasi pembayaran pokok pinjaman Bank/Lembaga Keuangan selama tahun berjalan. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu yang dirinci menurut sumber dana dan nomor pinjaman. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah seperti Surat Perintah Membayar (SPM) atau Nota Debet. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan pembayaran pokok pinjaman Bank/Lembaga Keuangan dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat terjadi realisasi pembayaran pokok pinjaman, yaitu pada saat diterbitkannya SPM atau Nota Debet dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal realisasi pembayaran pokok pinjaman : No. Perkiraan 8950 0100

Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pinjaman Lembaga Keuangan Kas di Kas Daerah

Bank/

Debet xxx

Kredit xxx



Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal Penutup: No. Perkiraan

Nama Perkiraan

Debet


Kredit 268


9859 8950

Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan Pembayaran Pokok Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan

xxx xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah pembayaran pokok pinjaman Bank/Lembaga Keuangan sesuai dengan SPM atau Nota Debet. f. Pengungkapan Realisasi pembayaran pokok pinjaman Bank/Lembaga Keuangan ini dibandingkan dengan allotment pembayaran pokok pinjaman Bank/Lembaga Keuangan dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

T. PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI LAINNYA Perkiraan ini terdiri dari: Perkiraan Anggaran 1. Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya a. Pengertian Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pengeluaran untuk membayar pokok pinjaman Dalam Negeri Lainnya sesuai dengan Perda APBD. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan dalam perkiraan ini dilakukan pada saat APBD disahkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah Perda APBD

c. Saldo Normal


269


Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan rekening ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat Perda APBD disahkan dan didebet pada saat penutupan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam APBD: No. Perkiraan 6400 9760

Nama Perkiraan Pembiayaan netto Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman dlm Negeri Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran yang disediakan untuk pembayaran pokok pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang tercantum dalam Perda APBD. f. Pengungkapan Apropriasi pengeluaran pembiayaan ini akan dibandingkan dengan alokasi apropriasinya dan bilamana terdapat selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 2. Alokasi Apropriasi Pembayaran Lainnya

Pokok

Pinjaman Dalam Negeri

a. Pengertian Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan anggaran pembayaran pokok pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang telah diotorisasi untuk segera direalisasi dan telah diterbitkan OKA-nya.


270


b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah debet dan pengurangan perkiraan ini dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat OKA diterbitkan dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. . Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9810 9860

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman dlm Negeri Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah anggaran pembayaran pokok pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang telah disetujui untuk dibayarkan sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Alokasi apropriasi pembiayaan ini akan dibandingkan dengan apropriasi pembayaran pokok pinjaman berdasarkan Perda APBD dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. 3. Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya


271


a. Pengertian Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya merupakan lawan dari perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya. Perkiraan ini untuk membukukan pagu anggaran yang disediakan untuk pembayaran pokok pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang telah disetujui untuk direalisasikan dan telah diterbitkan OKA-nya. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan pada saat OKA diterbitkan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah OKA. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah kredit. Penambahan allotment ini dicatat di sebelah kredit dan pengurangan allotment ini dicatat di sebelah debet. d. Jurnal Standar Perkiraan ini dikredit pada saat OKA diterbitkan dan didebet pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. 1) Jurnal pada saat alokasi anggaran dalam OKA: No. Perkiraan 9810 9860

Nama Perkiraan Alokasi Apropriasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran


272


Perkiraan ini dikredit sebesar jumlah anggaran pembayaran pokok pinjaman Dalam Negeri Lainnya yang telah disetujui untuk dibayar sesuai dengan OKA yang diterbitkan. f. Pengungkapan Pada akhir tahun anggaran perkiraan ini dibandingkan dengan realisasi pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya. Apabila terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran. Perkiraan Operasional 1. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya a. Pengertian Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya adalah perkiraan untuk membukukan realisasi pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya selama tahun berjalan. Perkiraan ini mempunyai buku pembantu yang dirinci menurut sumber dana dan nomor pinjaman. b. Proses pencatatan dan Dokumen terkait Pencatatan pada perkiraan ini dilakukan saat terjadi realisasi pembayaran pinjaman. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembukuan pada perkiraan ini adalah bukti pengeluaran uang dari Kas Daerah seperti Surat Perintah Membayar (SPM) atau Nota Debet. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sebelah debet. Penambahan pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan ini didebet pada saat terjadi realisasi pembayaran pokok pinjaman, yaitu pada saat diterbitkannya SPM atau Nota Debet dan dikredit pada saat penutupan perkiraan pada akhir tahun anggaran. Jurnal realisasi pembayaran pokok pinjaman :


273



Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Kas di Kas Daerah

Debet xxx

Kredit xxx



Debet xxx

Kredit xxx


Nama Perkiraan Allotment Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

Debet xxx

Kredit xxx

e. Pengukuran Perkiraan ini didebet sebesar jumlah pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya sesuai dengan SPM atau Nota Debet. f. Pengungkapan Realisasi pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya ini dibandingkan dengan allotment pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya dan bilamana terjadi selisih diberikan penjelasan dalam Nota Perhitungan Anggaran.


274

BAB VII – Transaksi Non Anggaran

BAB VII TRANSAKSI NON ANGGARAN

A. PENGERTIAN Transaksi non anggaran adalah transaksi keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh pemerintah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak pemerintah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menyetorkannya kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan kas yang tidak mempengaruhi anggaran yang berasal dari potongan seperti ini disebut Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan penyetorannya kepada pihak ketiga yang berhak atas uang tersebut disebut Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Berhubung transaksi ini tidak mempengaruhi anggaran maka transaksi ini tidak dilaporkan dalam Laporan Perhitungan Anggaran melainkan dilaporkan dalam Laporan Aliran Kas tahun berjalan. B. RUANG LINGKUP Transaksi Non-anggaran meliputi: a. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK): Penerimaan PFK yaitu penerimaan kas daerah yang berasal dari potongan pembayaran (SPM), seperti Beras, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN yang menjadi hak Pemerintah Pusat, potongan Taspen, Askes, Taperum , dan potongan untuk kepentingan pihak ketiga lainnya. b. Pengeluaran PFK Pengeluaran yaitu pengeluaran kas daerah untuk penyetoran pungutan atau potongan yang telah dilakukan oleh Pemerintan Daerah kepada pihak ketiga yang berhak, seperti pembelian beras, penyetoran PPh Pasal 21 PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN kepada Pemerintah Pusat, iuran pensiun ke Taspen, premi asuransi kesehatan ke Askes, dan tabungan perumahan ke Taperum.

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

275


C. AKUNTANSI TRANSAKSI NON-ANGGARAN Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) 1. Pengertian Penerimaan PFK adalah penerimaan kas yang berasal dari potonganpotongan pembayaran yang merupakan perhitungan pihak ketiga, seperti Beras, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Askes, Taperum dan Taspen. 2. Proses Akuntansi dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan Penerimaan PFK dilakukan pada saat dilakukan pemotongan atas pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dokumen sumber yang menjadi dasar pembukuan Penerimaan PFK adalah SPM potongan sebelah kredit. Perkiraan ini didebet pada akhir tahun melalui jurnal penutup. 3. Saldo Normal Saldo normal perkiraan Penerimaan PFK adalah sebelah kredit. Apabila penerimaan PFK bertambah, perkiraan ini dikredit dan apabila berkurang perkiraan ini didebet. 4. Jurnal Standar Jurnal untuk mencatat Penerimaan PFK: No.Perkiraan 0100 8971

Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan PFK

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal korolari: No.Perkiraan 6700 4300

Nama Perkiraan Dana yg hrs disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek Hutang PFK

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal penutup pada akhir tahun: No.Perkiraan 8971 6200

Nama Perkiraan Penerimaan PFK SiLPA Tahun Pelaporan

Debet xxx


Kredit xxx

276


5. Pengukuran Perkiraan Penerimaan PFK akan dicatat sebesar jumlah potongan yang dipungut dari pembayaran yang dilakukan. 6. Pengungkapan Penerimaan PFK perlu dirinci per jenis penerimaan yang diperoleh selama tahun berjalan. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran PFK harus diungkapkan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

Pengeluaran PFK 1. Pengertian Pengeluaran PFK adalah pengeluaran kas untuk menyetorkan potonganpotongan pembayaran yang merupakan perhitungan pihak ketiga, seperti seperti Beras, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Askes, Taperum dan Taspen. 2. Proses Akuntansi dan Dokumen Terkait Pencatatan pada perkiraan Pengeluaran PFK dilakukan pada saat dilakukan pembayaran dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang berhak. Dokumen sumber yang menjadi dasar pembukuan pengeluaran PFK adalah bukti pengeluaran uang, seperti SPM dan nota debet. Perkiraan ini ditutup pada akhir tahun melalui jurnal penutup. 3. Saldo Normal Saldo normal perkiraan Pengeluaran PFK adalah sebelah debet. Apabila pengeluaran PFK bertambah, perkiraan ini didebet dan apabila berkurang perkiraan ini dikredit. 4. Jurnal Standar Jurnal untuk mencatat Pengeluaran PFK: No.Perkiraan 8981 0100

Nama Perkiraan Pengeluaran PFK Kas di Kas Daerah

Debet xxx

Kredit xxx

Jurnal Korolari: No.Perkiraan 4300 6700

Nama Perkiraan Hutang PFK Dana yang harus disediakan pembayaran hutang jangka pendek

Debet xxx untuk


Kredit xxx

277


Jurnal penutup pada akhir tahun: No.Perkiraan 6200 8981

Nama Perkiraan SiLPA Tahun Pelaporan Pengeluaran PFK

Debet xxx

Kredit xxx

5. Pengukuran Perkiraan Pengeluaran PFK dicatat sebesar jumlah setoran atas perhitungan pihak ketiga yang pernah diterimanya. 6. Pengungkapan Pengeluaran PFK perlu dirinci per jenis penyetoran kepada pihak yang berhak selama tahun berjalan. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran PFK harus diungkapkan dalam Nota Perhitungan Anggaran.


278

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BUKU 3

Recommend Documents