AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Panduan Bagi Pelatih

AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KURSUS KEUANGAN DAERAH KHUSUS Edisi Tahun 2013

ii

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan PANDUAN BAGI PELATIH AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Materi Pelatihan Akutansi Keuangan Pemerintah Daerah “Kursus Keuangan Daerah Khusus” Pengarah

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan

Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah – DJPK

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah – DJPK

Direktur Dana Perimbangan – DJPK

Kepala Sub Direktorat Investasi dan Kapasitas Daerah – Dit PKD

Editor

Andy P Hamzah

:

Arief S Irawan

Kontributor

Bramana Purwasetya (Universitas lndonesia)

Husna Roza (Universitas Andalas)

Aulia Fuad Rahman (Universitas Brawijaya)

Darwis Said (Universitas Hasanuddin)

Herman Karamoy (Universitas Sam Ratulangi)

Arifah Fibri Andrani (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Didukung oleh: Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG) Program Fiscal Decentralisation Component Jakarta 2013

iii

PANDUAN BAGI PELATIH AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kata Sambutan Kapasitas sumber daya manusia yang handal di seluruh pemerintah daerah merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan keuangan daerah yang effisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman para aparat pengelolaan keuangan Daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) - Kementerian Keuangan sejak tahun 1981/1982 telah menyelenggarakan Kursus Keuangan Daerah (KKD). Sementara itu, kegiatan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daereah (KKDK) diselenggarakan sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, KKD dan KKDK dikerjasamakan dengan 7 perguruan tinggi negeri (yang selanjutnya dikenal dengan sebutan center of knowledge/center), yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas (Unan), Univeristas Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pelaksanaan KKD-KKDK terus mengalami penyempurnaan dan updating terutama terkait dengan kurikulum, satuan acara pembelajaran (SAP), dan modul. Untuk pertama kali, pada tahun 2012, modulmodul kegiatan KKD-KKDK diseragamkan agar setiap lulusan mempunyai pemahaman yang sama atas materi yang diajarkan. Perbaikan kualitas pelaksanaan KKD-KKDK terus dilanjutkan dan pada tahun 2013, DJPK mendapat dukungan dari GIZ untuk melakukan standarisasi Modul KKD-KKDK sehingga modulmodul tersebut diharapkan dapat memenuhi standar modul internasional. Standarisasi modul ini menghasilkan dua produk utama, yaitu: (i) Materi Pelatihan (handbook) ; dan (ii) Panduan Bagi Pelatih (trainer guideline) untuk 6 (enam) jenis pelatihan, yaitu Perencanaan Penganggaran, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Barang Milik Daerah, Penatausahaan Perbendaharaan Daerah dan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada GIZ yang telah mendukung pelaksanaan standarisasi materi pelatihan dan panduan bagi pelatih ini sehingga memudahkan bagi para pelatih untuk melaksanakan pelatihan sehingga output dari hasil pelatihan ini memiliki standar yang berkualitas tinggi. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun modul, pimpinan dan pengurus center penyelenggara kegiatan KKD-KKDK serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan standarisasi materi pelatihan KKD-KKDK ini. Diharapkan dengan kehadiran modul yang telah distandarisasi ini akan menjadikan kualitas dari pelaksanaan pelatihan KKD-KKDK terjaga dengan baik dan juga memudahkan para pelatih dan penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan KKD-KKDK. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pelatihan KKD-KKDK dapat berkontribusi pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Jakarta, Maret 2014 Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Adriansyah

iv


Daftar Isi

v

Kata Sambutan

v

Daftar Singkatan

x

Pengantar Pelatihan

xi

TOPIK 1 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1

1.1.

Tujuan, Waktu, Kata kunci, Metode, Media

2

1.2

Penjelasan Alur Pembelajaran

4

1.3

Media

5

1.4

Catatan untuk Pelatih

6

1.5

Ringkasan Materi

7

TOPIK 2 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

13

2.1.


14

2.2.


16

2.3.

Media

18

2.4.


19

2.5.

Ringkasan Materi

19

2.6.

Hasil Kegiatan (Kunci Jawaban)

20

TOPIK 3 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

31

3.1.


32

3.2.


34

3.3.

Media

39

3.4.


39

3.5.

Ringkasan Materi

40

TOPIK 4 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

57

4.1.


58

4.2.


60

4.3

Media

63

4.4.


63

4.5.

Ringkasan Materi

63

4.6.


64

TOPIK 5 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

77

5.1.


78

5.2.

Penjelasan

80

5.3.

Media

83


5.4.


83

5.5.

Ringkasan Materi

83

5.6.


84

TOPIK 6 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

97

6.1.


98

6.2


100

6.3.

Media

101

6.4.


101

6.5.

Ringkasan Materi

101

TOPIK 7 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

105

7.1.


106

7.2.


108

7.3.

Media

109

7.4.


110

7.5.

Ringkasan Materi

110

TOPIK 8 REVIU DAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

115

8.1.


116

8.2.


118

8.3.

Media

121

8.4.


121

8.5.

Ringkasan Materi

121

8.6.

Hasil Kegiatan

123

LAMPIRAN – LAMPIRAN

vi

OPTIMIS, 50 PERSEN PEMDA RAIH WTP TAHUN 2014

132

RAIH OPINI WTP, JATENG RAIH PENGHARGAAN

133

SEMARANG SATU-SATUNYA PELAKSANA SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA

134

Menkeu : Masalah Pengelolaan Keuangan Perlukan Peran APIP

143

Pentingnya Review Laporan Keuangan Daerah

144

Inspektorat Review Laporan Keuangan SKPD

147

Kerja Kelompok: Role Play – RAPAT TERKAIT

148

STRATEGI PENCAPAIAN OPINI WTP

148

DISKUSI PLENO – PELAJARAN YANG DIAMBIL DARI KASUS MELAWI

149


DAFTAR SINGKATAN Istilah (Singkatan)

vii

Penjelasan

LO

Laporan Operasional

LRA

Laporan Realisasi Anggaran

LPE

Laporan Perubahan Ekuitas

LPSAL

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih

SAP

Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPKD

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

PPKD

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

BUD

Bendahara Umum Daerah

ALK

Analisis Laporan Keuangan


PENGANTAR PELATIHAN A. Abstraksi Buku Panduan bagi Pelatih Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ini berisi tentang alur dan skenario proses pembelajaran per topik yang harus diikuti oleh pelatih sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Buku panduan ini disusun per topik dan sifatnya adalah sekuensial seperti terdapat pada buku Materi Pelatihan. Halhal yang disampaikan dalam buku panduan ini di setiap topik meliputi tujuan, waktu (durasi) dan kata kunci, alur pembelajaran, penjelasan tiap kegiatan yang dilakukan pelatih, catatan untuk pelatih dan ringkasan materi. Buku Panduan bagi Pelatih ini digunakan dalam penyampaian materi yang ada di Materi Akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terbagi menjadi empat bagian besar dan sifatnya adalah sekuensial, artinya topik-topik yang disampaikan disini diuraikan berdasarkan urutan materi yang harus dikuasai oleh peserta untuk dapat mencapai kompetensi dasar mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Empat bagian besar yang dimaksud meliputi pengantar akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi pemerintah daerah, prinsip-prinsip akuntansi keuangan daerah, dan proses penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam materi konsep dasar akuntansi keuangan daerah ditekankan pada pemahaman persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah dan aturan debit-kredit serta analisis transaksi dan pencatatan transaksi. Hal ini sangat penting dan memberikan landasan pemahaman untuk dapat memahami materi selanjutnya. Setelah memahami pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi, materi berikutnya adalah peseta dikenalkan dengan prinsip dasar/kebijakan akuntansi keuangan daerah yang meliputi item-item pos laporan keuangan pemerintah daerah. Pengenalan prinsip/kebijakan akuntansi keuangan daerah diuraikan dalam 5 aspek/atribut yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan. Bagian selanjutnya adalah proses penyusunan laporan keuangan daerah (SKPD, PPKD dan Konsolidasi), meliputi langkah analisis dan pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian akhir tahun , posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan. Yang perlu diingat dan disampaikan kepada peserta adalah bahwa teknik untuk mencatat transaksi bisa dengan teknik double entry baik untuk pencatatan keuangan dan anggaran, bisa juga triple entry. Pencatatan yang dipilih dan digunakan di Materi Pelatihan adalah menggunakan triple entry dimana meliputi dua pencatatan yaitu pencatatan transaksi akrual di buku jurnal finansial dan pencatatan transaksi terkait akun akun LRA di buku anggaran. Selain berisi materi, Materi Pelatihan Akuntansi keuangan pemerintah daerah juga dilengkapi dengan lembar kerja peserta (LKP) per topik yang harus diisi oleh setiap peserta guna memperoleh sekaligus mengecek/ membuktikan bahwa pemahaman atas materi di setiap topik telah diperoleh. Dengan pola penyajian materi dengan disertai lembar kerja peserta tersebut diharapkan peserta dapat mempraktekkan secara komprehensif proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. B. Tujuan Pelatihan Setelah mempelajari materi ini peserta pelatihan diharapkan mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan konsolidasian (laporan keuangan pemerintah daerah). viii


C. Peserta pelatihan Persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan modul akuntansi keuangan daerah ini: 1. Pegawai/calon pegawai Pemerintah daerah yang menangani akuntansi keuangan daerah atau akan diproyeksikan menangani akuntansi keuangan daerah. 2. Latar belakang pendidikan SMA/D3/S1 semua jurusan D. Materi Pelatihan Topik-topik yang disajikan dalam Panduan Bagi Pelatih ini adalah: • Topik 1 : Pengantar Akuntansi Pemerintahan • Topik 2 : Siklus Akuntansi Keuangan Daerah • Topik 3 : Akuntansi Keuangan Daerah • Topik 4 : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD • Topik 5 : Penyusunan Laporan Keuangan PPKD • Topik 6 : Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Konsolidasian) • Topik 7 : Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Topik 8 : Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah E. Metode Pelatihan Metode dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam mencapai kompetensi dasar materi ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktek/aktifitas) dan 30% (integrasi antara teori dan praktek). Dalam proses pembelajaran, dijelaskan mengenai materi dan proses penyusunan laporan keuangan dengan mempraktekkannya/mengerjakannya dalam lembar kerja peserta di bagian akhir Materi Pelatihan Akuntansi keuangan pemerintah daerah bersama pelatih. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa semua mengerjakan sama-sama baik tiap-tiap peserta maupun pelatih, dan dicocokkan sehingga ketemu hasil yang sama. Dengan demikian setiap peserta mampu menunjukkan/memberikan bukti pemahaman setiap topik materi yang sudah dipelajari. F.

Perlengkapan dan Fasilitas Pelatihan

Perlengkapan/Media Pembelajaran yang harus disiapkan untuk menyukseskan proses pembelajaran materi ini yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ix

LCD Proyektor Kabel Roll Whiteboard Spidol Penghapus Lakban Kertas (untuk pengenal peserta) Kalkulator untuk setiap peserta


G. Evaluasi Pelatihan Evaluasi yang dilakukan meliputi 3 hal yaitu: 1. Evaluasi terhadap peserta meliputi: a. Kehadiran: • Minimum kehadiran peserta untuk dapat mengikuti ujian adalah 80% dari total hari pelatihan. b. Partisipasi di kelas •

Fasilitator memberikan penilaian atas keaktifan peserta dalam presentasi, diskusi dan mengerjakan soal. c. Ujian •

Dilakukan dengan memberikan soal ujian proses penyusunan laporan keuangan SKPD di akhir pertemuan.

•

Minimum nilai untuk dinyatakan lulus adalah memperoleh nilai akhir 70 dan diberikan sertifikat telah mengikuti dan lulus pelatihan.

•

Nilai akhir meliputi nilai ujian, nilai partisipasi dan nilai kehadiran dengan bobot masingmasing 60%, 30% dan 10%.

•

Peserta yang dinyatakan tidak lulus akan diberikan sertifikat telah mengikuti pelatihan.

2. Evaluasi terhadap fasilitator a. Dilakukan untuk setiap fasilitator per topik yang disampaikan. b. Meliputi aspek penilaian: kompetensi, teknik presentasi dan komunikasi, serta sikap dan perilaku 3. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan a. Dilaksanakan 2 kali yaitu di tengah waktu pelatihan dan di akhir pelatihan. b. Meliputi aspek penilaian: sarana dan prasarana, konsumsi , dan pelayanan panitia. H. Sertifikat Pelatihan Pasca pelatihan, sertifikat akan diberikan oleh penyelenggara kepada peserta.

x


TOPIK 1

PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pengantar Akuntansi Pemerintahan

1.1. Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode, Media

Tujuan

Peserta dapat menjelaskan Reformasi Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan, Prinsip Akuntansi dan Pelaporan, Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan, serta Keterkaitan antar Laporan Keuangan.

3 sesi (135 menit) Waktu

Kata Kunci

Metode

Media

Bahan Bacaan

2

Reformasi Keuangan Negara Perundang-undangan terkait reformasi keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan

Pilihan metode yang dapat dipilih: • Diskusi Partisipatif • Short video/news • Newspaper article • Mindmapping • • • •

Flip Chart, Spidol, Infocus. Powerpoint yang atraktif Video/Gambar/Foto Artikel Koran

• • •

PP 71 Tahun 2010 PMK 238 Tahun 2011 tentang PUSAP www.ksap.org



Kegiatan 1

Pengantar (icebreaking)

2

Memberikan pemahaman tentang arti penting reformasi keuangan negara dan perundang-undangan terkait termasuk sejarah perkembangan akuntansi pemerintahan

(10 menit)

(45 menit) 3

Melakukan Diskusi Partisipatif terkait Standar Akuntansi Pemerintahan/Konsep Dasar/Basis Akuntansi : 45 menit tutorial 2 way communication, 30 menit diskusi atas snap shot berita yang dibagikan, 15 menit masukan pelatih

4

Kerja kelompok : Brainstorming & Brainwriting dalam bentuk penyusunan mind map bentuk/jenis LKPD

(45 menit) 5

3

Diskusi dan Simpulan

(15 menit)



1.2 Penjelasan Alur Pembelajaran Kegiatan 1:

Tujuan:

Menjelaskan secara umum mengenai Pengertian Akuntansi Pemerintahan, Karakteristik Akuntansi Pemerintahan, Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan Peserta mampu menjelaskan Pengertian, Karakteristik, dan Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini (5 menit) 2. Tanyakan pada peserta (5 menit): •

fenomena yang terjadi atas pengelolaan keuangan negara terkait dengan reformasi keuangan negara. 3. Menjelaskan kepada peserta terkait dengan ‘sejarah’ reformasi keuangan negara termasuk perundang-undangan yang terkait (10 Menit) 4. Diskusikan pemahaman peserta tentang kondisi keuangan negara dengan mengajukan beberapa pertanyaan antara lain (10 Menit): a. Perbedaan pengelolaan keuangan negara pada saat orde baru vs era reformasi b. Perundang-undangan yang menjadi dasar perubahan 5. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini dan usahakan terjadi keseimbangan dalam berpendapat dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta secara merata. 6. Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut (5 menit ). Kegiatan 2: Tujuan:

Diskusi partisipatif Peserta diminta terlibat dalam diskusi partisipatif khususnya dalam topik

1. Pelatih memberikan materi yang disajikan dalam powerpoint yang menarik ditunjang beberapa fakta/berita dengan membagikan handouts berupa kliping beberapa artikel koran atau menyajikan beberapa berita pendek melalui video terkait topik reformasi keuangan negara dalam hal perubahan standar/konsep akuntansi pemerintahan (45 menit) 2. Selanjutnya para peserta diminta untuk melakukan analisis kritis terhadap berita/informasi yang mereka dapatkan dan peserta dapat memberikan pendapat mereka dalam bentuk curah gagas/brainstorming secara lisan maupun tertulis dalam secarik kertas (30 menit) 3. Pelatih bersama peserta membahas/berdiskusi terkait dengan topik materi (15 menit)

4



Kegiatan 3: Tujuan :

Penyusunan Mind-Map Jenis dan Bentuk LKPD Peserta diminta melakukan brainstorming & brainwriting dalam bentuk mind-map terkait jenis dan bentuk laporan keuangan daerah

1. Pengantar dan Ice breaking (10 menit) 2. Pelatih memberikan materi pengantar singkat terkait jenis, bentuk dan elemen laporan keuangan (20 menit) 3. Buatlah penjelasan singkat terkait tugas yang akan diberikan (5 menit): a. Buatlah kelompok yang terdiri dari 7 orang sebaiknya berlatar belakang berbeda b. Tentukan ketua kelompok/juru bicara c. Setiap kelompok diminta untuk melakukan analisis terhadap studi kasus yang diberikan 4. Setelah peserta tergabung ke dalam kelompok beranggotakan 7 orang, Pelatih akan membagikan Lembar Kerja dan memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan kerja kelompok 5. Peserta diminta untuk melakukan brainstorming & brainwriting sekaligus membuat mindmap jenis & bentuk LKPD dengan menggunakan spidol warna-warni diatas kertas manila putih (40 menit) 6. Dalam lembar kerja sebaknya telah diberikan informasi tentang: a. Jenis & bentuk LKPD b. Elemen/akun terkait dalam setiap jenis laporan 7. Setiap kelompok diminta untuk menyajikan hasil analisis kepada pleno dengan menempelkan mind-map diatas pinboard 8. Setelah mind-map dipasang, diskusi terkait bentuk dan jenis LKPD dilakukan dengan meminta salah satu kelompok untuk ‘mempresentasikan’ sejenak hasil mind-map mereka (15 menit)

1.3 Media

5

•

Audio visual devices

•

Flip Chart & ATK

•

Foto copy berupa beberapa artikel dalam surat kabar terkait dengan pengelolaan keuangan Negara

•

Case study as a snapshot/Newspaper article

•

Short video/news



Lembar Kerja/Media Foto copy berupa beberapa artikel dalam koran terkait pengelolaan keuangan negara

OPTIMIS, 50% PEMDA RAIH WTP TAHUN 2014 Jakarta -Akuntan Online: Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi optimis dari seluruh pemerintah daerah (pemda) pada akhir tahun 2014 ditargetkan 50 persen memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK. Meski hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 hanya mencapai 7 persen dari 540 pemda yang memperoleh opini WTP. “Saya tetap optimis. Target kita di akhir tahun 2014 mencapai 50 persen pemda yang peroleh opini WTP,” katanya di Jakarta, Senin (2/09/2013). Raihan opini WTP yang hanya 7 persen pada tahun 2012, kata Mendari, itu dari keseluruhan pemda, baik pemerintah kota/kabupaten dan provinsi. Saat ini, untuk laporan keuangan tahunan pemerintah provinsi yang memperoleh opini WTP telah mencapai 30 persen dari 33 provinsi. Sedikitnya pemda yang memperoleh opini WTP pada tahun 2012 selaras dengan temuan Indonesia Governance Index (IGI ) yang menyebutkan, tahun itu tranparansi keuangan pemerintah daerah lebih sulit dipenuhi dari pada akuntanbiltas prosedur. Menurut Direktur Eksekutif IGI, Wicaksono Sarosa, dari hasil survei di seluruh provinsi Indonesia menyebutkan rata- rata kinerja transparansi keuangan pemerintah daerah termasuk dalam katergori cenderung buruk yakni dengan score 4,58 . Sedangkan skor rata- rata akuntabilitas pemerintah provinsi sedikit lebih baik yakni dengan skore 5,45.(Zis)*** http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=697&t=Optimis,%2050%20Persen%20 Pemda%20Raih%20WTP%20Tahun%202014&kat=Auditing, diakses 8 September 2013

1.4 Catatan untuk Pelatih a. Pelatih diminta dapat membangkitkan ‘ghirah/passion’ peserta terkait dengan kepedulian mereka akan arti penting reformasi keuangan negara sekaligus mampu menciptakan atmosfir kondusif agar peserta b. Saat memberikan kesimpulan pelatih perlu sekiranya menekankan arti penting pengelolaan keuangan negara c. Pelatih dapat menyajikan contoh-contoh mind-map yang telah dibuat sebagai acuan/model penyusunan

6



1.5 Ringkasan Materi 1.5.1

REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Era reformasi tahun 1988 telah membuka wacana perubahan manajemen keuangan pemerintah. Terkait pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 5. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Nopember 2000 Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001. 6. Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya pemerintah pusat mengeluarkan 2 (dua) UU yang berhubungan dengan keuangan dan perbendaharaan negara yaitu: 1. 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

1.5.2

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 (tiga) Lampiran yaitu: Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual; dan Lampiran III tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berisi: 1. 2. 3. 4. 5. 7

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan; PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas; PSAP 03 Laporan Arus Kas; PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan; PANDUAN BAGI PELATIH AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan


6. 7. 8. 9. 10. 11.

PSAP 05 Akuntansi Persediaan; PSAP06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan. 12. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 13. PSAP 12 Laporan Operasional 1.5.3.

KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pengertian Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan (Halim, 2007). Menurut PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut Ciri Utama Struktur Pemerintahan dan Pelayanan yang diberikan dan Ciri Keuangan Pemerintah yang penting bagi pengendalian. Peranan Laporan Keuangan Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 1. 2. 3. 4.

8

Akuntabilitas Manajemen Transparansi Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity)



Tujuan Pelaporan Keuangan 1. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 3. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan Pengguna dan Kebutuhan Informasi Kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: 1. 2. 3. 4.

Masyarakat; Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa; Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; Pemerintah.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 1. 2. 3. 4.

Relevan Andal Dapat Dibandingkan Dapat Dipahami

Prinsip Akuntansi Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

9

Basis akuntansi; Prinsip Nilai Historis; Prinsip Realisasi; Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form) Prinsip Periodisitas Prinsip Konsistensi



7. Prinsip Pengungkapan Lengkap 8. Prinsip Penyajian Wajar Tujuan Pelaporan Keuangan 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.5.4. JENIS DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN. Komponen Laporan Keuangan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). •

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. • Neraca Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas • Laporan Arus Kas (LAK) Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. • Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.

10



• •

11

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)


TOPIK 2

SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah


Tujuan

Peserta mampu mempraktekkan siklus akuntansi pemerintah daerah (proses penyusunan laporan keuangan SKPD) meliputi analisis transaksi dan pencatatan di Buku Jurnal Finansial atau dan Buku Anggaran, mencatat penyesuaian di Buku Jurnal Finansial, mem-posting ke buku besar, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LO, LPE, dan Neraca serta LRA.


Kata Kunci

Bukti Transaksi Bukti Pembukuan Buku Jurnal Finansial Buku Anggaran Posting Buku Besar, Neraca Saldo setelah Penyesuaian Laporan Keuangan

• •

Simulasi(Partisipatif ) Diskusi

•

Flipt Chart dan Kertas Flip Chart Spidol Kabel Roll LCD Proyektor

Metode

Media

Bahan Bacaan

• • • • • • • • • •

13

• • •

Lakban Kertas (untuk pengenal peserta) Penghapus Kalkulator untuk setiap peserta

• • •

LCD Bahan Bacaan ‘SPIP’ Bagan arus

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012



Kegiatan 1

Pengantar

2

Simulasi siklus akuntansi keuangan daerah (proses ringkas penyusunan Laporan SKPD)

(15 menit)

(9 x 45 menit) 3

14

Kesimpulan

(30 menit)



2.2. Penjelasan Alur Pembelajaran Kegiatan 1: Tujuan :

•

•

• • • •

Pengantar – 15 menit Mengkondisikan suasana agar kondusif dan menjelaskan secara singkat siklus akuntansi keuangan pemerintah daerah (SKPD)

Pelatih meminta peserta menuliskan nama panggilan di lakban kertas, merobek dan menempelkannya pada dada sebelah kiri peserta masing masing sendiri sendiri, dan Pelatih melakukan hal ini lebih dulu untuk memberikan contoh. Pelatih memperkenalkan diri dan berkenalan dengan peserta sambil mengisi daftar hadir peserta dengan menanyakan nama, asal SKPD dan tugas/apa yang dikerjakan sehari-hari oleh peserta (latar belakang pendidikan bisa dilihat dari daftar hadir peserta/data peserta dari sekretariat) Pelatih memberikan reviu siklus akuntansi Pelatih menjelaskan macam laporan keuangan yang harus disusun SKPD Pelatih menjelaskan sistem pencatatan SKPD Pelatih menjelaskan kasus penyusunan laporan keuangan SKPD dan urutan proses pengerjaannya.

Kegiatan 2: Tujuan :

Melakukan proses penyusunan laporan keuangan (SKPD) – 315 menit Peserta dapat mempraktekkan siklus akuntansi keuangan (SKPD)

Analisis dan Pencatatan Transaksi • Secara bersama sama, setiap transaksi dianalisis dan dicatat dalam Buku Jurnal Finansial atau dan Buku Anggaran. • Pengajar membahas satu per satu transaksi dengan mendiskusikannya dengan peserta dan meminta peserta menuliskannya dalam Buku Jurnal Finansial dan Buku Anggaran. • Dalam hal ini, pelatih tidak hanya mencontohkan pencatatan, tapi juga melakukan penginputan transaksi satu per satu bersama peserta dan menayangkannya melalui LCD Proyektor. Hal ini akan memberikan motivasi yang luar biasa kepada peserta dan membangun kebersamaan dan mempererat hubungan pelatih dengan peserta. • Untuk memberikan pemahaman alur sistem pengolahan data dan guna memudahkan dalam proses peringkasan transaksi dan penyajian laporan keuangan, maka dalam mencatat transaksi yang dicatat tidak hanya nama akun tapi juga kode akun yang bersangkutan • Setelah semua transaksi selesai di-input di Buku Jurnal Finansial dan Buku Anggaran, pelatih meminta peserta untuk mengecek balance/tidak balance dengan menuliskan total debit dan total kredit Buku Jurnal Finansial di baris paling bawah.

15



Pencatatan Penyesuaian • Berbeda dengan pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian hanya dilakukan di Buku Jurnal Finansial saja (tidak dicatat di buku anggaran). • Setelah mencatat transaksi, langkah selanjutnya adalah mencatat jurnal penyesuaian akhir tahun di Buku Jurnal Finansial. Posting ke Buku Besar • Setelah seluruh transaksi dan penyesuaian dicatat, langkah selanjutnya pelatih memberikan contoh proses posting dari Buku Jurnal Finansial ke Buku Besar dan dilanjutkan posting dari Buku Anggaran ke Buku Besar. • Agar ringkas dan efisien, maka buku besar yang digunakan adalah model T dimana sebelah kiri berarti debit dan sebelah kanan berarti kredit. • Yang perlu diingat dalam melakukan posting adalah tetap menuliskan kode akun dan nama akun di Buku Besarnya (di atas akun bentuk T) dan menuliskan tanggal dan saldo transaksinya (baik debit kredit menuliskannya rapat atas saja) • Strategi yang dilakukan untuk memudahkan proses posting jika Buku Besar belum diberi nama, maka proses posting sekaligus memberi nama Buku Besar berdasarkan urutan transaksi (tidak sesuai urutan pengkodean di daftar akun tidak apa apa) • Setiap transaksi yang sudah diposting, diberi tanda check ( ) di kolom ref. • Yang perlu diingatkan kepada peserta adalah bahwa urutan posting adalah urut per jurnal baik debit maupun kreditnya, jadi bukan dipilih berdasarkan nama akun yang sama. • Setelah semua transaksi diposting ke Buku Besar, maka peserta diminta menghitung saldo tiap Buku Besar dengan menghitung terlebih dahulu total debit dan total kredit dan menyelisihkannya dan menuliskan saldonya dibawah angka yang besar (kolom saldo selisih yang lebih besar) Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian • Pengajar meminta peserta untuk menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya di tiap-tiap Buku Besar dengan mengidentifikasi saldo tersebut diposisi debit atau kredit dan memindahkannya ke Neraca Saldo. • Untuk langkah ini, urutan memindahkannya harus urut kode akunnya. Artinya kode awal 111 harus dituliskan paling atas, dan seterusnya. Hal ini agar memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. • Pengajar meminta peserta menghitung total saldo debit dan total saldo kredit di Neraca Saldo. Yang perlu disampaikan ke peserta adalah bahwa total saldo debit harus sama dengan total saldo kredit. • Jika ada perbedaan angka total saldo debit dan total saldo kredit, maka pelatih menjelaskan kemungkinan kesalahan yang terjadi sehingga tidak menyebabkan tidak balance. • Pengajar memberitahu peserta berapa total saldo debit/kredit yang benar sebagai acuan peserta. • Pengajar dan semua peserta sebagai satu tim bersama sama membantu menemukan kesalahan yang dilakukan seorang peserta (temannya) dan membetulkannya sehingga semua peserta memperoleh angka yang sama.

16



Penyusunan Laporan Keuangan • Berdasarkan Neraca Saldo, pengajar meminta peserta merangkum tiga digit kode akun yang sama urut dari kode Laporan Operasional (LO) (mulai kode 811 dan 911) di Neraca Saldo dan memindahkannya ke form Laporan Operasional (LO). • Setelah semua dimasukkan ke LO, kemudian dilakukan perhitungan matematika total pendapatan, total beban sehingga ketemu angka surplus (defisit). • Pengajar memberi tahu peserta angka surplus (defisit) yang benar dan membantu peserta jika ada perbedaan untuk menemukan angka yang benar. • Selanjutnya, pengajar meminta melanjutkan proses penyusunan Laporan selanjutnya yaitu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan memperhatikan kode akun di neraca saldo dengan kode akun di form laporan keuangan. Dalam penyusunan LRA, akun pembiayaan hanya berlaku di PPKD dan tidak berlaku di SKPD. • Langkah terakhir, pengajar kemudian mencocokkan dan mengecek satu per satu laporan keuangan bersama sama dengan peserta sehingga dipastikan setiap peserta memperoleh hasil yang sama dan benar. Kegiatan 3: Tujuan :

•

• •

Kesimpulan - 30 menit Memastikan pemahaman peserta dan menyimpulkan apa yang menjadi kunci utama penyusunan laporan keuangan (SKPD)

Pelatih melakukan reviu (trace back) proses penyusunan laporan keuangan SKPD yang telah dilaksanakan dan mendiskusikan dengan peserta kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan proses tersebut. Pelatih memberikan apresiasi kepada peserta bahwa mereka telah berhasil menyusun laporan keuangan SKPD dengan memiliki bukti satu set proses penyusunan laporan keuangan SKPD. Pelatih menyampaikan kepada peserta bahwa proses ini harus diulangi minimal 1 kali lagi untuk memperoleh pemahaman atas perlakuan transaksi dan alur penyusunan laporan keuangan SKPD sekaligus menekankan bahwa akuntansi adalah ilmu praktik bukan ilmu teori dengan menganalogikan misalnya dengan belajar menyetir mobil.

2.3. Media • • • • • • • • •

17

Lembar Kerja Topik 2 yang terdapat pada Buku Materi Pelatihan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabel Roll LCD Proyektor Lakban Kertas (untuk pengenal peserta) Flip Chart Kertas Flip Chart Spidol Penghapus Kalkulator untuk setiap peserta PANDUAN BAGI PELATIH AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan


2.4. Catatan untuk Pelatih • •

•

Menerapkan prinsip mengerjakan secara gotong royong Semua mengerjakan hal yang sama, dan memperoleh hasil yang sama (dicocokkan) – tiap aktivitas dikendalikan Pelatih (Pelatih juga mencontohkan dan mengerjakan dan ditunjukkan di layar LCD Proyektor) Pelatih yang sudah bisa diminta membantu teman sebelahnya yang belum selesai (sehingga pelatih punya banyak “asisten”)

2.5. Ringkasan Materi Siklus akuntansi merupakan tahap-tahap yang harus dilalui dalam suatu sistem akuntansi, termasuk akuntansi pemerintah daerah. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menganalisis transaksi berdasar bukti pembukuan dan mencatat transaksi dalam Buku Jurnal Finansial atau dan Buku Anggaran; 2. Mencatat penyesuaian akhir tahun di Buku Jurnal Finansial; 3. Melakukan posting ke Buku Besar (baik dari Buku Jurnal Finansial maupun Buku Anggaran); 4. Menyusun Neraca Saldo setelah penyesuaian; 5. Menyusun laporan keuangan berdasarkan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian; 6. Membuat Jurnal penutup; 7. Menyusun Neraca saldo setelah penutupan;

18



2.6. Hasil Kegiatan (Kunci Jawaban) Pemerintah Kabupaten Adil Makmur Buku Jurnal Finansial SKPD :

Dinas Kesehatan

Tanggal

19

Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

Kredit

01/01/2011

111 Kas

Rp1.500.000

01/01/2011

117 Persediaan

Rp500.000

01/01/2011

131 Tanah

Rp250.000.000

01/01/2011

133 Gedung dan Bangunan

Rp240.000.000

01/01/2011

132 Peralatan dan Mesin

Rp149.000.000

01/01/2011

211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Rp1.500.000

01/01/2011

311 Ekuitas

01/01/2011


Rp1.500.000

01/01/2011

111 Kas

Rp1.500.000

Rp639.500.000

02/02/2011

111 Kas

Rp50.000.000

02/02/2011

313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Rp50.000.000

03/03/2011

911 Beban Pegawai

Rp1.487.500.000

03/03/2011


04/04/2011


Rp110.000.000

04/04/2011


Rp110.000.000

05/05/2011

912 Beban Barang

Rp25.000.000

05/05/2011


Rp25.000.000

06/06/2011

113 Piutang Pendapatan

Rp27.000.000

06/06/2011

812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Rp27.000.000


Rp1.487.500.000


06/06/2011

111 Kas

Rp25.500.000

06/06/2011


Rp25.500.000

09/09/2011


Rp25.000.000

09/09/2011

111 Kas

Rp25.000.000

31/12/2011

117 Persediaan

Rp500.000

31/12/2011

912 Beban Barang

Rp500.000

31/12/2011

917 Beban Penyusutan

31/12/2011

137 Akumulasi Penyusutan

31/12/2011

912 Beban Barang

Rp15.325.000

31/12/2011

215 Utang Beban

Rp15.325.000

Penerimaan

Pengeluaran

Rp31.900.000

Rp31.900.000

Pemerintah Kabupaten Adil Makmur Buku Anggaran

Tanggal

20

Kode dan Nama Akun

03/03/2011

511 Belanja Pegawai

04/04/2011

522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

05/05/2011

512 Belanja Barang dan Jasa

06/06/2011

412 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA


Ref

Rp1.487.500.000 Rp110.000.000 Rp25.000.000 Rp25.500.000


Pemerintah Kabupaten Adil Makmur

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN per Tanggal 31 Desember 2010

SKPD :

Dinas Kesehatan

Finansial Saldo

Kode dan Nama Akun

Debit

Kredit

111

111 Kas

Rp50.500.000,00

Rp0,00

113


117

117 Persediaan

131

131 Tanah

132


Rp259.000.000,00

Rp0,00

133


Rp240.000.000,00

Rp0,00

Rp1.500.000,00

Rp0,00

Rp1.000.000,00

Rp0,00

Rp250.000.000,00

Rp0,00

137


Rp0,00

Rp31.900.000,00

215

215 Utang Beban

Rp0,00

Rp15.325.000,00

311

311 Ekuitas

Rp0,00

Rp639.500.000,00

313


Rp0,00

Rp1.647.500.000,00

812


Rp0,00

Rp27.000.000,00

911

911 Beban Pegawai

Rp1.487.500.000,00

Rp0,00

912

912 Beban Barang Rp39.825.000,00

Rp0,00

917

917 Beban Penyusutan Rp31.900.000,00

Rp0,00

Jumlah

Rp2.361.225.000,00

Rp2.361.225.000,00

21



Pemerintah Kabupaten Adil Makmur Dinas Kesehatan

LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010

Nomor Urut 1

2

8

1

Pendapatan-LO

81

2

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jumlah 3

811

3

Pendapatan Pajak Daerah-LO

Rp

812

4

Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Rp

813

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Rp

-

819

6

Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Rp

-

7

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)

Rp

27.000.000

27.000.000

82

8

Pendapatan Transfer – LO

821

9

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Rp

-

822

10

Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Rp

-

823

11

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Rp

-

829 83

22

Uraian

12

Bantuan Keuangan

Rp

-

13

JumlahPendapatan Transfer (9 s.d. 12)

Rp

-

14

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

831

15

Pendapatan Hibah

Rp

-

832

16

Pendapatan Lainnya

Rp

-

17

JumlahLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)

Rp

-

84

18

Pendapatan Non Operasional-LO

85

19

Pos Luar Biasa

20

JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19)

9

21

Beban

91

22

Beban Operasi

911

23

912

24

Rp

27.000.000

Beban Pegawai

Rp

1.487.500.000

Beban Barang

Rp

39.825.000

913

25

Beban Bunga

Rp

-

914

26

Beban Subsidi

Rp

-

915

27

Beban Hibah

Rp

-

916

28

Beban Bantuan Sosial

Rp

-



Nomor Urut

Uraian

Jumlah

917

29

Beban Penyusutan

Rp

918

30

Beban Penyisihan Piutang

Rp

-

919

31

Beban Lain-lain

Rp

-

32

Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31)

Rp

31.900.000

1.559.225.000

92

33

Beban Transfer

921

34

Bagi Hasil Pajak

Rp

-

922

35

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Rp

-

923

36

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Rp

-

924

37

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Rp

-

925

38

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Rp

-

Rp

-

93

40

Beban Non Operasional

Rp

-

94

41

Beban Luar Biasa

Rp

-

39

Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38)

43 44

JUMLAH BEBAN (32+39+40+41) SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)

Rp

1.559.225.000

Rp

(1.532.225.000)


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010

Nomor Urut

2010

2

3

1

Ekuitas Awal

Rp

639.500.000

2

Surplus/Defisit – LO

Rp

(1.532.225.000)

3

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

4

Koreksi Nilai Persediaan

Rp

-

5

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Rp

-

6 7

23

Uraian

1

Lain-lain Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)


Rp

-

Rp

(892.725.000)



Neraca 31 Desember 2010

Uraian

No

Tahun 2010

1

1

Aset

11

2

Aset Lancar

111

3

Kas

Rp

Tahun 2009

50.500.000,00

Rp

1.500.000,00

112

4

Investasi Jangka Pendek

Rp

-

Rp

-

113

5

Piutang Pendapatan

Rp

1.500.000,00

Rp

-

114

6

Piutang Lainnya

Rp

-

Rp

-

115

7

Penyisihan Piutang

Rp

-

Rp

-

116

8

Beban Dibayar Dimuka

Rp

-

Rp

-

117

9

Persediaan

Rp

1.000.000,00

Rp

500.000,00

199

10

Aset Untuk Dikonsolidasikan

Rp

-

Rp

-

Rp

53.000.000,00

Rp

2.000.000,00

12

12

Investasi Jangka Panjang

121

13

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Rp

-

Rp

-

122

14

Investasi Jangka Panjang Permanen

Rp

-

Rp

-

15

Jumlah Investasi Jangka Panjang (13 s.d. 14)

Rp

-

Rp

-

13

16

Aset Tetap

131

17

Tanah

Rp

250.000.000,00

Rp

250.000.000,00

132

18

Peralatan dan Mesin

Rp

259.000.000,00

Rp

149.000.000,00

133

19

Gedung dan Bangunan

Rp

240.000.000,00

Rp

240.000.000,00

134

20

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp

-

Rp

-

135

21

Aset Tetap Lainya

Rp

-

Rp

-

11

Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10)

136

22

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp

-

Rp

-

137

23

Akumulasi Penyusutan

Rp

(31.900.000,00)

Rp

-

Rp

717.100.000,00

Rp

639.000.000,00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

24

Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)

14

25

Dana Cadangan

141

26

Dana Cadangan

27

24

Jumlah

Jumlah Dana Cadangan (26)



Uraian

No 15

25

28

Jumlah Tahun 2010

Tahun 2009

Aset Lainnya

151

29

Tagihan Jangka Panjang

Rp

-

Rp

-

152

30

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Rp

-

Rp

-

153

31

Aset Tidak Berwujud

Rp

-

Rp

-

154

32

Aset Lain-lain

Rp

-

Rp

-

33

Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32)

Rp

-

Rp

-

34

JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)

Rp

770.100.000,00

Rp

641.000.000,00

2

35

Kewajiban

21

36

Kewajiban Jangka Pendek

211

37

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Rp

-

Rp

1.500.000,00

212

38

Utang Bunga

Rp

-

Rp

-

213

39

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Rp

-

Rp

-

214

40

Pendapatan Diterima Dimuka

Rp

-

Rp

-

215

41

Utang Beban

Rp

15.325.000,00

Rp

-

216

42

Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp

-

Rp

-

43

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42)

Rp

15.325.000,00

Rp

1.500.000,00

22

44

Kewajiban Jangka Panjang

221

45

Utang Dalam Negeri

Rp

-

Rp

-

223

46

Utang Luar Negeri

Rp

-

Rp

-

224

47

Utang Jangka Panjang Lainnya

Rp

-

Rp

-

48

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47)

Rp

-

Rp

-

49

JUMLAH KEWAJIBAN (43+48)

Rp

15.325.000,00

Rp

1.500.000,00

3

50

Ekuitas

31

51

Ekuitas

311

52

Ekuitas

Rp

(892.725.000,00)

Rp

639.500.000,00

312

53

Ekuitas SAL

Rp

-

Rp

-

313

54

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Rp

1.647.500.000,00

Rp

-

55

JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)

Rp

754.775.000,00

Rp

639.500.000,00

56

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+55)

Rp

770.100.000,00

Rp

641.000.000,00




LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010

Uraian

Nomor Urut

Realisasi

%

3

4

5

Rp

1

2

4

1

Pendapatan-LRA

41

2

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

411

3

Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Rp -

412

4

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Rp

413

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Rp

-

Rp

-

414

6

Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

Rp

-

Rp

-

7

26

Anggaran Setelah Perubahan


Rp

60.000.000

Rp

60.000.000

Rp

25.500.000

43%

25.500.000

43%

42

8

Pendapatan Transfer – LRA

421

9

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Rp

-

Rp

-

422

10

Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Rp

-

Rp

-

423

11


Rp

-

Rp

-

424

12

Bantuan Keuangan

Rp

-

Rp

-

13


Rp

-

Rp

-

43

14

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

431

15

Pendapatan Hibah

Rp

-

Rp

-

432

16

Pendapatan Lainnya

Rp

-

Rp

-

17


Rp

-

Rp

-

18

JUMLAH PENDAPATAN (7 + 13 + 17)

Rp

60.000.000

Rp

25.500.000

43%

5

19

Belanja

51

20

Belanja Operasi

511

21

Belanja Pegawai

Rp

4.000.000.000

Rp

1.487.500.000

37%

512

22

Belanja Barang dan Jasa

Rp

375.000.000

Rp

25.000.000

513

23

Belanja Bunga

Rp


-

Rp

7% -


Uraian

Nomor Urut

Realisasi

%

4

5

1

2

3

514

24

Belanja Subsidi

Rp

-

Rp

-

515

25

Belanja Hibah

Rp

-

Rp

-

516

26

Belanja Bantuan Sosial

Rp

-

Rp

-

27

Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)

Rp

4.375.000.000

Rp

1.512.500.000

35%

52

28

Belanja Modal

521

29

Belanja Modal Tanah

Rp

522

30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp

523

31

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp

-

Rp

-

524

32

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp

-

Rp

-

525

33

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp

-

Rp

-

34

Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)

53

35

Belanja Tak Terduga

531

36

Belanja Tak Terduga

Rp

300.000.000

Rp Rp

300.000.000

Rp

110.000.000

37%

110.000.000

37%

-

Rp

-

-

Rp

-

Jumlah Belanja Tak Terduga (36)

Rp

38

Jumlah Belanja (27 + 34 + 37)

Rp

4.675.000.000

Rp

6

39

Transfer

61

40

Transfer Bagi Hasil Pendapatan

611

41

Transfer Bagi Hasil Pajak

Rp -

Rp -

612

42

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Rp -

Rp -

62

43

Transfer Bantuan Keuangan

621

44


Rp -

Rp -

622

45


Rp -

Rp -

623

46


Rp -

Rp -

Rp -

Rp -

Jumlah Transfer (41 s.d. 46)

-

Rp

37

47

27


1.622.500.000

48

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 47)

Rp 4.675.000.000

Rp 1.622.500.000

49

SURPLUS/DEFISIT (18 – 48)

Rp (4.615.000.000)

Rp (1.597.000.000)


35%

35%

TOPIK 3

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Akuntansi Keuangan Daerah


Tujuan

Peserta mampu menjelaskan Akuntansi Pendapatan dan Piutang, Akuntansi Belanja, Beban dan Persediaan, Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap, Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban, Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran, Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup.

19 Sesi (@45 menit) Dibagi menjadi 6 sub topik Waktu

Kata Kunci

Definisi Pengakuan Pengukuran Penyajian dan Pengungkapan

• •

Diskusi kelompok Diskusi Pleno

• • •

Lembar Kerja Flipt Chart dan Kertas Flip Chart Spidol

•

Kabel Roll

• • • • •

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan No 1 s/d 10 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 dan 3 Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012

Metode

Media

Bahan Bacaan

• • • •

29

• •

LCD Proyektor Lakban Kertas (untuk pengenal peserta)

• •

Penghapus Kalkulator untuk setiap peserta


• • •

LCD Latihan Kasus Kertas Kerja


Sub Topik 1: Akuntansi Pendapatan dan Piutang 1

Pengantar

2

Pembagian Kelompok

3

Diskusi Kelompok Subtopik Akuntansi Pendapatan dan Piutang

(15 menit) (5 menit)

(45 menit) 4

Presentasi Kelompok

(5 x 15 menit) 5

Kesimpulan

(10 menit)

Sub Topik 2: Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan 1 2

Pembagian Kelompok

(5 menit) Diskusi Kelompok Subtopik Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan

(45 menit) 3

Presentasi Kelompok

4

Kesimpulan

5x @15 menit (10 menit)

Sub Topik 3: Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap 1

Pembagian Kelompok

2

Diskusi Kelompok Subtopik Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap

(5 menit)

(45 menit)

30

3

Presentasi Kelompok

4

Kesimpulan

(5 x 15 menit) (10 menit)



3.2. Penjelasan Alur Pembelajaran Kegiatan 1: Pengantar Tujuan :

Mengkondisikan suasana sehingga kondusif serta menjelaskan secara singkat apa yang akan dipelajari.

1. Pelatih meminta peserta menuliskan nama panggilan di lakban kertas, merobek dan menempelkannya pada dada sebelah kiri peserta masing masing sendiri sendiri, dan pelatih melakukan hal ini lebih dulu untuk memberikan contoh. 2. Pelatih memperkenalkan diri dan berkenalan dengan peserta sambil mengisi daftar hadir peserta dengan menanyakan nama, asal SKPD dan tugas/apa yang dikerjakan sehari-hari oleh peserta (latar belakang pendidikan bisa dilihat dari daftar hadir peserta/data peserta dari sekretariat) 3. Pelatih menyampaikan apa yang akan dipelajari dalam topik ini. Kegiatan 2: Tujuan :

1.1

Diskusi kelompok Peserta dapat menjelaskan akuntansi keuangan pemerintah daerah

Diskusi Sub Topik 1: Akuntansi Pendapatan dan Piutang

Pembagian kelompok Diskusi: (5 menit) • •

Pelatih membagi kelompok dengan anggota masing masing maksimal 5 – 6 orang sehingga terbentuk 5 kelompok diskusi. Cara pembagian kelompok dapat dilakukan dengan cara disiapkan kertas dengan jumlah warna sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibentuk dan jumlah total kertas seluruhnya merupakan jumlah peserta, atau bisa dengan cara lain.

Proses Diskusi kelompok: (45 menit) 1. Pelatih menyampaikan tugas dari setiap kelompok yaitu mendiskusikan selama 30 menit atribut berikut terkait subtopik yang didiskusikan: 2. Definisi 3. Pengakuan 4. Pengukuran 5. Pencatatan 6. Penyajian dan Pengungkapan

31



•

Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam kertas flipchart/dan mobile visualization dengan waktu 15 menit.

Presentasi kelompok: (5 x @15 menit) • •

Pelatih mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hal-hal penting yang telah didiskusikan Setiap kelompok diberikan waktu selama 15 menit untuk mempresentasikan.

Kesimpulan: (10 menit) •

Pelatih menyimpulkan hal-hal yang penting hasil diskusi yaitu mengenai definisi kelompok akun, titik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas subtopik yang dibahas.

1.2 Diskusi Sub Topik 2: Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan Pembagian kelompok Diskusi: (5 menit) •

Pelatih membagi kelompok dengan anggota masing masing maksimal 5 – 6 orang sehingga terbentuk 5 kelompok diskusi.

•

Cara pembagian kelompok dapat dilakukan dengan cara disiapkan kertas dengan jumlah warna sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibentuk dan jumlah total kertas seluruhnya merupakan jumlah peserta, atau bisa dengan cara lain.

Proses Diskusi kelompok: (45 menit) •

Pelatih menyampaikan tugas dari setiap kelompok yaitu mendiskusikan selama 30 menit 5 atribut berikut terkait subtopik yang didiskusikan: 1. Definisi 2. Pengakuan 3. Pengukuran 4. Pencatatan 5. Penyajian dan Pengungkapan

•


Presentasi kelompok: (5 x @15 menit) • • 32




Integrasi (Summary): (10 menit) •


1.3 Diskusi Sub Topik III: Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap Pembagian kelompok Diskusi: (5 menit) • •



Pelatih menyampaikan tugas dari setiap kelompok yaitu mendiskusikan selama 30 menit 5 atribut berikut terkait subtopik yang didiskusikan: 1. Definisi 2. Pengakuan 3. Pengukuran 4. Pencatatan

•

5. Penyajian dan Pengungkapan Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam kertas flipchart/dan mobile visualization dengan waktu 15 menit.





1.4 Diskusi Sub Topik 4: Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban Pembagian kelompok Diskusi: (5 menit) •

33

Pelatih membagi kelompok dengan anggota masing masing maksimal 5 – 6 orang sehingga terbentuk 5 kelompok diskusi.



•

Cara pembagian kelompok dapat dilakukan dengan cara disiapkan kertas dengan jumlah warna sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibentuk dan jumlah total kertas seluruhnya merupakan jumlah peserta, atau bisa dengan cara lain.


•

Pelatih menyampaikan tugas dari setiap kelompok yaitu mendiskusikan selama 30 menit 5 atribut berikut terkait subtopik yang didiskusikan: 1. Definisi 2. Pengakuan 3. Pengukuran 4. Pencatatan 5. Penyajian dan Pengungkapan Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam kertas flipchart/dan mobile visualization dengan waktu 15 menit.





1.5 Diskusi Sub Topik 5 : Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran Pembagian kelompok Diskusi: (5 menit) • •



Pelatih menyampaikan tugas dari setiap kelompok yaitu mendiskusikan selama 30 menit 5 atribut berikut terkait subtopik yang didiskusikan: 1. 2. 3. 4. 5.

34

Definisi Pengakuan Pengukuran Pencatatan Penyajian dan Pengungkapan



•






1.6 Diskusi Sub Topik 6 : Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian, dan Jurnal Penutup Pembagian kelompok Diskusi: (5 menit) • •



Pelatih menyampaikan tugas dari setiap kelompok yaitu mendiskusikan selama 30 menit 5 atribut berikut terkait subtopik yang didiskusikan: 1. 2. 3. 4. 5.

•

Definisi Pengakuan Pengukuran Pencatatan Penyajian dan Pengungkapan



35




Integrasi (Summary): (10 menit) •


Kegiatan 3: Kesimpulan

Tujuan :

• •

Memastikan pemahaman peserta dan menyimpulkan apa yang sudah dipelajari

Pelatih menyimpulkan hal-hal yang penting hasil diskusi yaitu mengenai definisi kelompok akun, titik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan topik akuntansi keuangan daerah. Memberikan apresiasi kepada peserta atas pemahaman yang telah diperoleh.

3.3. Media • • • • • • • • •

Lembar Kerja Kabel Roll LCD Proyektor Lakban Kertas (untuk pengenal peserta) Flip Chart Kertas Flip Chart Spidol Penghapus Kertas mobile visualization (25 paket)

3.4. Catatan untuk Pelatih •

36

Fasilitator mendatangi setiap kelompok diskusi peserta untuk mengecek dan mengarahkan proses diskusi sesuai seperti yang diharapkan.



3.5. Ringkasan Materi 4.1 AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PIUTANG Akuntansi Pendapatan a. Definisi Definisi Pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b. Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LRA • •

Pendapatan (secara umum) diakui pada saat telah disetor ke rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c. Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LO 1. Pendapatan-LO diakui saat: a. Timbulnya hak atas pendapatan Pendapatan-LO yang diakui saat timbulnya hak adalah: • Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan • Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan b. Pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi) • Untuk mengakui Pendapatan-LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan 2. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto d. Pencatatan Pendapatan Daerah-LRA di Buku Anggaran

Contoh pencatatan pendapatan di buku anggaran: Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

Penerimaan

2/2/2012

4...

Pendapatan LRA...

xxx

e. Pencatatan Pendapatan Daerah-LO

37


Pengeluaran


Contoh Jurnal penerimaan kas atas pajak dan langsung disetor ke kas daerah di buku jurnal finansial: Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

Debit

2/2/2012

3...

RK PPKD

Xxx

8...

Pendapatan-LO

Kredit

Xxx

Contoh pencatatan di buku jurnal finansial atas diterbitkannya surat ketetapan pajak tetapi kas belum diterima: Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

Debit

2/2/2012

1...

Piutang ...

Xxx

8...

Pendapatan-LO

Kredit

Xxx

f. Penyajian Pendapatan LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan Pendapatan LO disajikan di Laporan Operasional (LO). Akuntansi Piutang a. Definisi Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan pemda misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. • • •

Pengakuan Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

b. Pencatatan Piutang Contoh pencatatan jurnal di buku jurnal finansial saat timbulnya hak tagih (piutang): Tanggal 2/2/2012

Kode Akun

Nama Akun

Debit

1...

Piutang ...

Xxx

8...

Pendapatan-LO

Kredit

Xxx

c. Penyajian •

38

Disajikan sebagai aset lancardi Neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;



•

Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

4.2 AKUNTANSI BELANJA BARANG DAN JASA, BEBAN DAN PERSEDIAAN Akuntansi Belanja Barang dan Jasa a. Definisi Belanja Daerah adalah Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (PP No 71 th 2010) b. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. c. Pencatatan Belanja Barang dan Jasa

Contoh pencatatan belanja di buku anggaran:

Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

2/2/2012

5...

Belanja ...

8...

Pendapatan-LO

Penerimaan

Pengeluaran Xxx Xxx

d. Penyajian Belanja akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setelah akun Pendapatan. Akuntansi Beban a. Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (PP No 71 tahun 2010) b. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Beban diakui saat:

39

•

Timbulnya kewajiban Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah

•

Terjadinya konsumsi aset Adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah



• Terjadinya penurunan manaat ekonomi atau potensi jasa Adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. c. Pencatatan Beban Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme Pembayaran GU/TU di SKPD: Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

Debit

7/10/2012

9...

Beban ...

Xxx

1...

Kas di Bend. Pengeluaran

1...


3...

Kredit

Xxx Xxx

RK-PPKD

Xxx

Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme Pembayaran LS di SKPD: Tanggal 7/10/2012

Kode Akun

Nama Akun

Debit

9...

Beban ...

Xxx

3...

RK-PPKD

Kredit

Xxx

d. Penyajian Beban dilaporkan dalam Laporan Operasional (LO). Akuntansi Persediaan a. Definisi Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. b. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran • • • •

Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka di nilai berdasarkan Biaya perolehan Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya Standar Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atu rampasan dinilai sebesar Nilai wajar • Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir c. Pencatatan Persediaan

40



Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP: Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

Debit

2/3/2012

1...

Persediaan ...

Xxx

1...


Kredit

Xxx

d. Penyajian Persediaan dilaporkan dalam Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4.3 AKUNTANSI BELANJA MODAL DAN ASET TETAP Akuntansi Belanja Modal a. Definisi Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kriteria belanja modal: 1. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah; 2. pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; 3. perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. b. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran 1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Daerah. 2. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. c. Pencatatan Belanja Modal Contoh pencatatan belanja modal pembelian Aset Tetap secara tunai di buku anggaran sebagai berikut: Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

2/3/2012

5...

Belanja Modal...

Penerimaan

Pengeluaran Xxx

Yang perlu diingat adalah bahwa jika transaksi yang terjadi secara kredit (tidak tunai), maka TIDAK dicatat di buku anggaran, melainkan hanya pencatatan di buku jurnal finansial atas aset tetap yang diperoleh. d. Penyajian Belanja Modal dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 41



Akuntansi Aset Tetap a. Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. b. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran •

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

•

Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

•

Aset tetap dicatat sebesar Biaya Perolehan

•

Aset Tetap dicatat sebesar nilai wajar apabila biaya perolehan tidak memungkinkan digunakan

•

Biaya perolehan atas pembelian Aset meliputi: 1. Harga beli aset tetap 2. Semua biaya yang dikeluarkan sampai Aset Tetap siap digunakan, termasuk: - biaya perjalanan dinas - ongkos angkut - biaya uji coba - biaya konsultan, dll

•

Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua: 1. belanja untuk pemeliharaan yaitu belanja untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal.

2. belanja untuk peningkatan yaitu belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Belanja ini harus dikapitalisasi dan manambah nilai aset. c. Penyusutan

42

•

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

•

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

•

Metode Penyusutan yang dapat dipilih dan digunakan: garis lurus, saldo menurun berganda, unit produksi.



d.

Pencatatan Aset Tetap

Contoh pencatatan pembelian mobil Ambulan secara tunai di buku jurnal finansial: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun

Nama Akun

Debit

1...

Mobil Ambulan

Xxx

3...

RK-PPKD

Kredit

Xxx

Contoh pencatatan belanja modal pembelian mobil Ambulan secara tunai di buku anggaran: Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

2/3/2012

5...

Belanja Modal...

Penerimaan

Pengeluaran Xxx

Selanjutnya jika Aset Tetap tersebut telah digunakan, maka di setiap akhir tahun harus dibuat jurnal penyusutan aset tetap di buku jurnal finansial. Contoh pencatatan penyusutan di buku jurnal finansial setiap akhir tahun:

Tanggal 31/12/2012

Kode Akun

Nama Akun

Debit

9...

Beban Penyusutan...

Xxx

1...

Akum. Penyusutan ..

Kredit

xxx

e. Penyajian Penyajian aset tetap disajikan dalam lembar muka neraca.

4.4 AKUNTANSI PEMBIAYAAN, INVESTASI DAN KEWAJIBAN Akuntansi Pembiayaan a. Definisi Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

43



Jenis Pembiayaan: b. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran • •

Penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah. Pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah.

c. Pencatatan Pembiayaan Contoh pencatatan Penerimaan Pembiayaan di buku anggaran: Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

Penerimaan

2/3/2012

7...

Penerimaan Pembiayaan

xxx

Pengeluaran

Contoh pencatatan Pengeluaran Pembiayaan di buku anggaran: Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

2/3/2012

7...

Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan

Pengeluaran xxx

d. Penyajian Pembiayaan akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Akuntansi Investasi a. Definisi Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran •

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.

•

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut c. Pencatatan Investasi Pencatatan Investasi dilakukan di buku jurnal finansial. Adapun contoh pencatatan investasi oleh Pemerintah Daerah di buku jurnal finansial sebagai berikut:

44



Tanggal 2/3/2012

Kode Akun

Nama Akun

Debit

1...

Investasi ...

Xxx

1...

Kas di Kasda

Kredit

Xxx

d. Penyajian Investasi akan dilaporkan dalam Neraca dan diungkapkan dalan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah.

Akuntansi Kewajiban a. Definisi Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah b. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran •

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal

•

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul

•

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

•

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca

c. Pencatatan Kewajiban Transaksi kewajiban dicatat di buku jurnal finansial. Contoh jurnal timbulnya kewajiban: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun

Nama Akun

Debit

1...

Kas di Kasda ...

Xxx

2...

Utang ...

Kredit

Xxx

d. Penyajian dan Pelaporan Kewajiban akan dilaporkan di Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 4.5 AKUNTANSI DANA CADANGAN DAN TRANSAKSI NON ANGGARAN Akuntansi Dana Cadangan a. Definisi Merupakan dana yang disishkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak 45



bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran b. Pencatatan Dana Cadangan Contoh Pencatatan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan di buku anggaran. Tanggal

Kode Akun

2/3/2012

7...

Nama Akun

Penerimaan

Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan

Pengeluaran xxx

Contoh Pencatatan dana cadangan di buku jurnal finansial.

Tanggal 2/3/2012

Kode Akun

Nama Akun

Debit

1...

Dana Cadangan

Xxx

1...

Kas di Kasda

Kredit

Xxx

c. Penyajian Dana Cadangan perupakan akun yang dilaporkan di Neraca bagian aset. Akuntansi Transaksi Non Anggaran a. Definisi Adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah. Contohnya: Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Kiriman Uang. b. Pencatatan Transaksi Non Anggaran Contoh pencatatan Penerimaan PFK di buku jurnal finansial:

Tanggal 2/3/2012

Kode Akun

Nama Akun

Debit

1...


Xxx

2...

46

Utang PFK


Kredit

Xxx


Contoh pencatatan pembayaran utang PFK: Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

Debit

2/3/2012

2...

Utang PFK

Xxx

1...


Kredit

Xxx

c. Penyajian Tansaksi non Anggaran akan disajikan di Neraca dan dalam Laporan Arus Kas.

4.6 AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, JURNAL PENYESUAIAN DAN JURNAL PENUTUP Akuntansi Koreksi Kesalahan • adalah merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diakunting ke buku besar. • Setiap kesalahan dikoreksi segera setelah diketahui/kesalahan ditemukan. • Contoh kesalahan: kesalahan pembebanan akun, kesalahan nominal, dst. • Kesalahan pencatatan dapat terjadi baik di buku jurnal finansial maupun buku anggaran. • Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. • Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kesalahan menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kesalahan tidak berulang Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi. a. Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun pendapatan-LO atau akun Beban.

b. Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya • Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatanLRA atau akun Belanja, maupun akun pendapatan-LO dan akun Beban. • Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. 47



Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh kesalahan dan koreksi belanja: Misalnya terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan jurnal sebagai berikut:

Pencatatan koreksi kesalahan di buku jurnal finansial: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun

Nama Akun

Debit

1...

Kas di Kasda

Xxx

9...

Beban Pegawai

Kredit

Xxx

Pencatatan koreksi kesalahan di buku anggaran: Tanggal

K o d e Nama Akun Akun

2/3/2012

4...

Pendapatan LRA

Penerimaan

Pengeluaran

Lain-lain Xxx

•

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan.

•

Contoh : misalnya pengadaan aset tetap yang di-markup dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam poos aset tetap.

•

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi ceraca material posisi aset selain kas, apabaila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh: terjadi pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain LO. •

48

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,



apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh: penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

•

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

•

Contoh : pengembalian pendapatan DAU karena kelebihan transfer oleh pemda dikoreksi dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

•

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

•

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

•

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

•

Contoh : misalnya terjadi kesalahan pencatatan pembelian peralatan dan mesin salah dicatat pada akun jalan, irigasi dan jaringan, dibetulkan dengan jurnal koreksi dengan membalik jurnal yang salah dan memunculkan jurnal yang benar atau mengurangi akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin.

2. Kesalahan berulang dan sistemik a. Adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. b. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.

49



Jurnal Penyesuaian • Jurnal penyesuaian dibuat setiap akhir tahun periode pelaporan di buku jurnal finansial. • Tujuannya yaitu untuk mencatat akun terhutang/accrual, ditangguhkan/defferal, koreksi, dan ayat jurnal lain yang diperlukan untuk memutakhirkan akun-akun neraca dan akun-akun pendapatan LO dan Beban. • Jurnal Penyesuaian a. Akun terhutang/accrual adalah untuk mengakui kewajiban yang belum dibayar atau hak pemda yang belum diterima sampai dengan akhir tahun anggaran b. Akun Tangguhan/defferal adalah kas yang sudah diterima atau dibayarkan tetapi sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak/ kewajiban Pemda Contoh pencatatan Jurnal Penyesuaian di buku jurnal finansial Contoh Penyesuaian atas akun akrual (terhutang):

Tanggal 31/12/2012

Kode Akun

Nama Akun

Debit

1...

Piutang

Xxx

8...

Pendapatan LO

9...

Beban

2...

Utang Beban

Kredit

Xxx Xxx xxx

Contoh Penyesuaian atas akun defferal (ditangguhkan pengakuannya):

Tanggal

Kode Akun

31/12/2012

2... 8...

Nama Akun

Debit

Pendapatan diterima Dimuka

Xxx

Pendapatan

9...

Beban

2...

Utang Beban

Kredit

Xxx Xxx xxx

Jurnal Penutup Adalah jurnal yang dibuat untuk tujuan mengenolkan seluruh saldo akun-akun laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. a. Langkah pertama, menutup akun-akun pendapatan LO dan beban ke akun Ekuitas, dengan cara mendebet akun pendapatan LO, mengkredit akun Beban dan selisihnya dicatat ke akun Ekuitas. 50



Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

Debit

31/12/2012

8...

Pendapatan-LO ...

Xxx

8...

Pendapatan-LO ...

xxx

3...

Ekuitas

Xxx

Kredit

9...

Beban ...

xxx

9...

Beban ...

xxx

Utang Beban

xxx

b. Langkah kedua, menutup akun-akun pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayan ke akun SILPA (SIKPA), dengan cara membalik nama akun dan saldonya di buku anggaran. Akun pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dituliskan kembali di kolom pengeluaran sejumlah saldonya, sedangkan akun belanja dan transfer dan pengeluaran pembiayaan, dituliskan kembali di kolom penerimaan sejumlah saldonya.

51

Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

31/12/2012

4...

Pendapatan-LRA ...

7...

PenerimaanPembiayaan...

Penerimaan

Xxx xxx

5...

Belanja ...

xxx

6...

Transfer ...

xxx


Pengeluaran

TOPIK 4

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD


Tujuan

Peserta mampu mempraktekkan proses penyusunan laporan keuangan SKPD meliputi analisis transaksi dan pencatatan di Buku Jurnal Finansial atau dan Buku Anggaran, mencatat penyesuaian di Buku Jurnal Finansial, mem-posting ke buku besar, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LO, LPE, dan Neraca serta LRA.

20 Sesi (@ 45 menit) Waktu

Kata Kunci

• • • • •

Bukti Transaksi Bukti Pembukuan Buku Jurnal Finansial Buku Anggaran Posting

• •

Simulasi (partisipatif ) Diskusi

• •

Lembar Kerja Flipt Chart dan Kertas Flip Chart Spidol Kabel Roll

• • • •

Buku Besar Neraca Saldo setelah penyesuaian Laporan Keuangan LCD

• •

Latihan Kasus Kertas Kerja

Metode

Media

Bahan Bacaan

• •

• • • • • • •

53

• • • •

LCD Proyektor Lakban Kertas (untuk pengenal peserta) Penghapus Kalkulator untuk setiap

peserta • LCD • Latihan Kasus • Kertas Kerja




Kegiatan 1

Pengantar

2

Mempraktekkan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ilustrasi di Pedoman Fasilitator (Facilitator Manual)

(15 menit)

(9 x 45 menit) 3

Mempraktekkan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD mengerjakan soal latihan di LKP

(10 x 45 menit) 4

54

Kesimpulan

(30 menit)



4.2. Penjelasan Alur Pembelajaran Kegiatan 1: Pengantar – 15 menit Tujuan : •

•

• • • •

Mengkondisikan suasana yang kondusif serta menjelaskan secara singkat proses penyusunan laporan keuangan SKPD

Pelatih meminta peserta menuliskan nama panggilan di lakban kertas, merobek dan menempelkannya pada dada sebelah kiri peserta masing masing sendiri sendiri, dan pengajar melakukan hal ini lebih dulu untuk memberikan contoh. Pelatih memperkenalkan diri dan berkenalan dengan peserta sambil mengisi daftar hadir peserta dengan menanyakan nama, asal SKPD dan tugas/apa yang dikerjakan sehari-hari oleh peserta (latar belakang pendidikan bisa dilihat dari daftar hadir peserta/data peserta dari sekretariat) Pelatih memberikan reviusiklus akuntansi Pelatih menjelaskan macam laporan keuangan yang harus disusun SKPD Pelatih menjelaskan sistem pencatatan SKPD Pelatih menjelaskan kasus penyusunan laporan keuangan SKPD dan urutan proses pengerjaannya.

Kegiatan 2: Melakukan proses penyusunan laporan keuangan SKPD – 19 x @45 menit Tujuan : •

Peserta dapat mempraktekkan proses penyusunan lapooran keuangan SKPD

Analisis dan Pencatatan Transaksi a. Secara bersama sama, setiap transaksi dianalisis dan dicatat dalam Buku Jurnal Finansial atau dan Buku Anggaran. b. Pelatih membahas satu per satu transaksi dengan mendiskusikannya dengan peserta dan meminta peserta menuliskannya dalam Buku Jurnal Finansial dan Buku Anggaran. c. Dalam hal ini, pengajar tidak hanya mencontohkan pencatatan, tapi juga melakukan penginputan transaksi satu per satu bersama peserta dan menayangkannya melalui LCD Proyektor. Hal ini akan memberikan motivasi yang luar biasa kepada peserta dan membangun kebersamaan dan mempererat hubungan pelatih dengan peserta. d. Untuk memberikan pemahaman alur sistem pengolahan data dan guna memudahkan dalam proses peringkasan transaksi dan penyajian laporan keuangan, maka dalam mencatat transaksi yang dicatat tidak hanya nama akun tapi juga kode akun yang bersangkutan

55



•

e. Setelah semua transaksi selesai di-input di Buku Jurnal Finansial dan Buku Anggaran, pelatih meminta peserta untuk mengecek balance/tidak balance dengan menuliskan total debit dan total kredit Buku Jurnal Finansial di baris paling bawah. Pencatatan Penyesuaian a. Berbeda dengan pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian hanya dilakukan di buku jurnal finansial saja (tidak dicatat di buku anggaran).

•

b. Setelah mencatat transaksi, langkah selanjutnya adalah mencatat jurnal penyesuaian akhir tahun di Buku Jurnal Finansial. Posting ke Buku Besar a. Setelah seluruh transaksi dan penyesuaian dicatat, langkah selanjutnya pelatih memberikan contoh proses posting dari Buku Jurnal Finansial ke Buku Besar dan dilanjutkan posting dari Buku Anggaran ke Buku Besar. b. Agar ringkas dan efisien, maka buku besar yang digunakan adalah model T dimana sebelah kiri berarti debit dan sebelah kanan berarti kredit. c. Yang perlu diingat dalam melakukan posting adalah tetap menuliskan kode akun dan nama akun di Buku Besarnya (di atas akun bentuk T) dan menuliskan tanggal dan saldo transaksinya (baik debit kredit menuliskannya rapat atas saja) d. Strategi yang dilakukan untuk memudahkan proses posting jika Buku Besar belum diberi nama, maka proses posting sekaligus memberi nama Buku Besar berdasarkan urutan transaksi. (tidak sesuai urutan pengkodean di daftar akun tidak apa apa) e. Setiap transaksi yang sudah diposting, diberi tanda check ( ) di kolom ref. f.

•

Yang perlu diingatkan kepada peserta adalah bahwa urutan posting adalah urut per jurnal baik debit maupun kreditnya, jadi bukan dipilih berdasarkan nama akun yang sama.

g. Setelah semua transaksi diposting ke Buku Besar, maka peserta diminta menghitung saldo tiap Buku Besar dengan menghitung terlebih dahulu total debit dan total kredit dan menyelisihkannya dan menuliskan saldonya dibawah angka yang besar (kolom saldo selisih yang lebih besar) Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian a. Pelatih meminta peserta untuk menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya di tiaptiap Buku Besar dengan mengidentifikasi saldo tersebut diposisi debit atau kredit dan memindahkannya ke Neraca Saldo. b. Untuk langkah ini, urutan memindahkannya harus urut kode akunnya. Artinya kode awal 111 harus dituliskan paling atas, dan seterusnya. Hal ini agar memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. c. Pelatih meminta peserta menghitung total saldo debit dan total saldo kredit di Neraca Saldo. Yang perlu disampaikan ke peserta adalah bahwa total saldo debit harus sama dengan total saldo kredit.

56



d. Jika ada perbedaan angka total saldo debit dan total saldo kredit, maka pelatih menjelaskan kemungkinan kesalahan yang terjadi sehingga tidak menyebabkan tidak balance. e. Pelatih memberitahu peserta berapa total saldo debit/kredit yang benar sebagai acuan peserta.

•

f. Pelatih dan semua peserta sebagai satu tim bersama sama membantu menemukan kesalahan yang dilakukan seorang peserta (temannya) dan membetulkannya sehingga semua peserta memperoleh angka yang sama. Penyusunan Laporan Keuangan a. Berdasarkan Neraca Saldo, pelatih meminta peserta merangkum tiga digit kode akun yang sama urut dari kode Laporan Operasional (LO) (mulai kode 811 dan 911) di Neraca Saldo dan memindahkannya ke form Laporan Operasional (LO). b. Setelah semua dimasukkan ke LO, kemudian dilakukan perhitungan matematika total pendapatan, total beban sehingga ketemu angka surplus (defisit). c. Pelatih memberi tahu peserta angka surplus (defisit) yang benar dan membantu peserta jika ada perbedaan untuk menemukan angka yang benar. d. Selanjutnya, pelatih meminta melanjutkan proses penyusunan Laporan selanjutnya yaitu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan memperhatikan kode akun di neraca saldo dengan kode akun di form laporan keuangan. Dalam penyusunan LRA, akun pembiayaan hanya berlaku di PPKD dan tidak berlaku di SKPD. e. Langkah terakhir, pelatih kemudian mencocokkan dan mengecek satu per satu laporan keuangan bersama sama dengan peserta sehingga dipastikan setiap peserta memperoleh hasil yang sama dan benar.

Kegiatan 3: Kesimpulan - 30 menit Tujuan:

•

• •

57

Memastikan pemahaman peserta dan menyimpulkan apa yang menjadi kunci utama penyusunan laporan keuangan SKPD

Pelatih melakukan reviu (trace back) proses penyusunan laporan keuangan SKPD yang telah dilaksanakan dan mendiskusikan dengan peserta kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan proses tersebut. Pelatih memberikan apresiasi kepada peserta bahwa mereka telah berhasil menyusun laporan keuangan SKPD dengan memiliki bukti satu set proses penyusunan laporan keuangan SKPD. Pelatih menyampaikan kepada peserta bahwa proses ini harus diulangi minimal 1 kali lagi untuk memperoleh pemahaman atas perlakuan transaksi dan alur penyusunan laporan keuangan SKPD sekaligus menekankan bahwa akuntansi adalah ilmu praktik bukan ilmu teori dengan menganalogikan misalnya dengan belajar menyetir mobil.



4.3 Media • • • • • • • • •

Lembar Kerja Peserta Topik 4 yang terdapat di Buku Materi Pelatihan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Kabel Roll LCD Proyektor Lakban Kertas (untuk pengenal peserta) Flip Chart Kertas Flip Chart Spidol Penghapus Kalkulator untuk setiap peserta

4.4. Catatan untuk Pelatih •

Menerapkan prinsip mengerjakan secara gotong royong

•

Semua mengerjakan hal yang sama, dan memperoleh hasil yang sama (dicocokkan) – tiap aktivitas dikendalikan Pelatih (Pelatih juga mencontohkan dan mengerjakan dan ditunjukkan di layar LCD Proyektor)

•

Peserta yang sudah bisa diminta membantu teman sebelahnya yang belum selesai (sehingga pelatih punya banyak “asisten”)

4.5. Ringkasan Materi Tahap-tahap penyusunan laporan keuangan SKPD yaitu: 1. Menganalisis transaksi berdasar bukti pembukuan dan mencatat transaksi dalam Buku JurnalFinansial atau dan Buku Anggaran; 2. Mencatat penyesuaian akhir tahun di Buku Jurnal Finansial; 3. Melakukan posting ke Buku Besar (baik dari Buku Jurnal Finansial maupun Buku Anggaran); 4. Menyusun Neraca Saldo setelah penyesuaian; 5. Menyusun laporan keuangan berdasarkan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian; 6. Membuat Jurnal penutup; 7. Menyusun Neraca saldo setelah penutupan;

58



4.6. Hasil Kegiatan (Kunci Jawaban) Pemerintah Kabupaten Bahari

Buku Jurnal SKPD :

Dinas Pariwisata

Tanggal

59

Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

Kredit

01/01/2010

117 Persediaan

Rp

550.000

01/01/2010

131 Tanah

Rp

600.000.000

01/01/2010


Rp

750.000.000

01/01/2010


Rp

800.000.000

01/01/2010

311 Ekuitas

Rp 2.150.550.000

01/01/2010

111 Kas

Rp

01/01/2010


02/09/2010

911 Beban Pegawai

Rp

760.000.000

02/09/2010

912 Beban Barang

Rp

243.000.000

02/09/2010


Rp

150.000.000

02/09/2010


Rp 1.153.000.000

03/09/2010


Rp

03/09/2010



10.000.000

Rp

10.000.000

300.710.000

Rp

300.710.000


Tanggal

Ref

Debit

Kredit

01/10/2010

911 Beban Pegawai

Rp

01/10/2010


Rp

02/10/2010

111 Kas

Rp

02/10/2010


Rp

03/10/2010


Rp

03/10/2010


04/10/2010

111 Kas

Rp

04/10/2010


Rp

05/10/2010


Rp

05/10/2010

111 Kas

Rp

06/10/2010

911 Beban Pegawai

Rp

06/10/2010

111 Kas

07/10/2010


Rp

07/10/2010


Rp

01/11/2010

911 Beban Pegawai

Rp

01/11/2010


Rp

02/11/2010

111 Kas

Rp

02/11/2010


Rp

03/11/2010

912 Beban Barang

Rp


03/11/2010

60

Kode dan Nama Akun


83.000.000

85.000.000

44.000.000

83.000.000

85.000.000

Rp

44.000.000

11.750.000

11.750.000

85.000.000

11.750.000

11.750.000

Rp85.000.000

45.500.000

83.700.000

920.000

8.800.000

45.500.000

83.700.000

920.000

Rp

8.800.000


Tanggal

61

Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

Kredit

05/11/2010


Rp

05/11/2010

111 Kas

Rp

06/11/2010


Rp

06/11/2010


Rp

01/12/2010

911 Beban Pegawai

Rp

01/12/2010


Rp

05/12/2010

912 Beban Barang

Rp

05/12/2010

111 Kas

05/12/2010


Rp

05/12/2010

111 Kas

Rp

06/12/2010


Rp

06/12/2010


Rp

31/12/2010

117 Persediaan

Rp

31/12/2010

912 Beban Barang

Rp

31/12/2010


Rp

31/12/2010


31/12/2010


Rp

31/12/2010



920.000

55.650.000

83.700.000

8.995.000

920.000

55.650.000

83.700.000

Rp

8.995.000

1.005.000

65.850.000

650.000

2.500.000

1.005.000

65.850.000

650.000

Rp

2.500.000

53.750.000

Rp

53.750.000


Pemerintah Kabupaten Bahari SKPD : Tanggal 02/09/2010

62

Dinas Pariwisata

Buku Anggaran

Kode dan Nama Akun

Ref

Penerimaan

Pengeluaran

511 Belanja Pegawai

Rp

760.000.000,00

02/09/2010


Rp

243.000.000,00

02/09/2010

523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp

150.000.000,00

03/09/2010

412 Pendapatan Retribusi DaerahLRA

01/10/2010

511 Belanja Pegawai

Rp

83.000.000,00

03/10/2010

522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp

44.000.000,00

06/10/2010

511 Belanja Pegawai

Rp

85.000.000,00

07/10/2010


01/11/2010

511 Belanja Pegawai

Rp

83.700.000,00

03/11/2010


Rp

8.800.000,00

06/11/2010


01/12/2010

511 Belanja Pegawai

Rp

83.700.000,00

05/12/2010


Rp

8.995.000,00

06/12/2010



Rp

Rp

Rp

Rp

300.710.000,00

45.500.000,00

55.650.000,00

65.850.000,00


Pemerintah Kabupaten Bahari

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN per Tanggal 31 Desember 2010 SKPD :

Dinas Pariwisata

Finansial

Saldo

Kode dan Nama Akun

Debit

Kredit

113


Rp

2.500.000,00

Rp

0,00

117

117 Persediaan

Rp

1.200.000,00

Rp

0,00

131

131 Tanah

Rp

600.000.000,00

Rp

0,00

132


Rp

794.000.000,00

Rp

0,00

133


Rp

950.000.000,00

Rp

0,00

137


Rp

0,00

Rp

53.750.000,00

311

311 Ekuitas

Rp

0,00

Rp 2.150.550.000,00

313


Rp

0,00

Rp 1.082.485.000,00

812


Rp

0,00

Rp

470.210.000,00

911

911 Beban Pegawai

Rp 1.095.400.000,00

Rp

0,00

912

912 Beban Barang

Rp

260.145.000,00

Rp

0,00

917


Rp

53.750.000,00

Rp

0,00

Jumlah

Rp 3.756.995.000,00 Rp 3.756.995.000,00

Pemerintah Kabupaten Bahari Dinas Pariwisata


Nomor Urut

63

Uraian

Jumlah

1

2

3

8

1

Pendapatan-LO

81

2


811

3


812

4



Rp Rp

470.210.000


Nomor Urut

64

Uraian

Jumlah

813

5


Rp -

819

6


Rp -

7


Rp

470.210.000

82

8


821

9


Rp -

822

10


Rp -

823

11


Rp -

829

12

Bantuan Keuangan

Rp -

13


Rp -

83

14


831

15

Pendapatan Hibah

Rp -

832

16

Pendapatan Lainnya

Rp -

17


Rp -

84

18


85

19

Pos Luar Biasa

20

JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19))

9

21

Beban

Rp

91

22

Beban Operasi

911

23

Beban Pegawai

Rp Rp

470.210.000

1.095.400.000

912

24

Beban Barang

913

25

Beban Bunga

Rp -

914

26

Beban Subsidi

Rp -

915

27

Beban Hibah

Rp -

916

28


Rp Rp

260.145.000

917

29

Beban Penyusutan

918

30


Rp -

53.750.000

919

31

Beban Lain-lain

Rp -

32


Rp

1.409.295.000

92

33

Beban Transfer

921

34

Bagi Hasil Pajak

Rp -

922

35


Rp -

923

36


Rp -



Nomor Urut

Uraian

Jumlah

924

37


Rp

-

925

38


Rp

-

39


Rp

-

93

40


Rp

-

94

41

Beban Luar Biasa

Rp

-

43

JUMLAH BEBAN (32+39+40+41)

Rp

1.409.295.000

44


Rp

(939.085.000)


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010

1

Nomor Urut

Uraian

2011

1

2

3

Ekuitas Awal

Rp

2.150.550.000

Rp

(939.085.000)

2


3


4


-

5


Rp

-

6

Lain-lain

Rp

-

7

Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)

65

Rp


Rp

1.211.465.000




No

Jumlah

Uraian Tahun 2009

1

Aset

11

2

Aset Lancar

111

3

Kas

Rp

-

112

4


Rp

-

113

5

Piutang Pendapatan

Rp

-

114

6

Piutang Lainnya

Rp

-

Rp

-

115

7

Penyisihan Piutang

Rp

-

Rp

-

116

8


Rp

-

Rp

-

117

9

Persediaan

199

10


11


12

12


121

13


Rp

-

Rp

-

122

14


Rp

-

Rp

-

15


Rp

-

Rp

-

13

16

Aset Tetap

131

17

Tanah

Rp

600.000.000,00

Rp

600.000.000,00

132

18

Peralatan dan Mesin

Rp

750.000.000,00

Rp

794.000.000,00

133

19

Gedung dan Bangunan

Rp

800.000.000,00

Rp

950.000.000,00

134

20


Rp

-

Rp

-

135

21

Aset Tetap Lainya

Rp

-

Rp

-

136

22


Rp

-

Rp

-

137

23


Rp

-

24


25

Dana Cadangan

14

66

Tahun 2010

1

Rp

550.000,00 Rp

Rp

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Rp

-

550.000,00

Rp 2.150.000.000,00

PANDUAN BAGI PELATIH AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rp

Rp

-

Rp

-

2.500.000,00

1.200.000,00 Rp

Rp

Rp

-

3.700.000,00

(53.750.000,00)

Rp 2.290.250.000,00


141

67

26

Dana Cadangan

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

27


15

28

Aset Lainnya

151

29


Rp

-

Rp

-

152

30


Rp

-

Rp

-

153

31

Aset Tidak Berwujud

Rp

-

Rp

-

154

32

Aset Lain-lain

Rp

-

Rp

-

33


Rp

-

Rp

-

34

JUMLAH ASET (42+36+33+24+20)

2

35

Kewajiban

21

36


211

37

212 213

Rp 2.150.550.000,00

Rp 2.293.950.000,00


Rp

-

Rp

-

38

Utang Bunga

Rp

-

Rp

-

39


Rp

-

Rp

-

214

40


Rp

-

Rp

-

215

41

Utang Beban

Rp

-

Rp

-

216

42


Rp

-

Rp

-

43


Rp

-

Rp

-

22

44


221

45

Utang Dalam Negeri

Rp

-

Rp

-

223

46

Utang Luar Negeri

Rp

-

Rp

-

224

47


Rp

-

Rp

-

48


Rp

-

Rp

-

49


Rp

-

Rp

-

3

50

Ekuitas

31

51

Ekuitas

311

52

Ekuitas

312

53

Ekuitas SAL

Rp

-

313

54


Rp

-

Rp 1.082.485.000,00

55


Rp 2.150.550.000,00

Rp 2.293.950.000,00

56


Rp 2.150.550.000,00

Rp 2.293.950.000,00

Rp 2.150.550.000,00


Rp 1.211.465.000,00 Rp

-


Pemerintah Kabupaten Bahari

Dinas Pariwisata

LAPORAN REALISASI ANGGARAN


Nomor Urut

68

Uraian


Realisasi

%

2

3

4

5

1

4

1

Pendapatan-LRA

41

2


411 3


Rp

-

Rp

-

412 4


Rp

450.000.000

Rp

467.710.000

413 5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanLRA

Rp

-

Rp

-

414 6


Rp

-

Rp

-

7


Rp

450.000.000

Rp

467.710.000

42

8


421 9


Rp

-

Rp

-

422 10


Rp

-

Rp

-

423 11


Rp

-

Rp

-

424 12

Bantuan Keuangan

Rp

-

Rp

-

13


Rp

-

Rp

-

43

14


431 15

Pendapatan Hibah

Rp

-

Rp

-

432 16

Pendapatan Lainnya

Rp

-

Rp

-

17


Rp

-

Rp

-

18


Rp 450.000.000

Rp 467.710.000

104%

5

19

Belanja

51

20

Belanja Operasi

511 21

Belanja Pegawai

Rp


104%

Rp

104%

1.120.000.000

1.095.400.000

98%


Nomor Urut

69


Uraian

1

2

Realisasi

3

%

4

5

512 22


Rp

280.000.000

Rp

260.795.000

513 23

Belanja Bunga

Rp

-

Rp

-

514 24

Belanja Subsidi

Rp

-

Rp

-

515 25

Belanja Hibah

Rp

-

Rp

-

516 26


Rp

-

Rp

-

27


Rp

1.400.000.000

Rp

1.356.195.000

52

28

Belanja Modal

521 29

Belanja Modal Tanah

Rp

-

522 30


Rp

50.000.000

Rp

44.000.000

88%

523 31


Rp

150.000.000

Rp

150.000.000

100%

524 32


Rp

-

R

p-

525 33


Rp

-

R

p-

34


Rp

200.000.000

53

R

Rp

93%

97%

p-

194.000.000

97%

35

Belanja Tak Terduga

531 36

Belanja Tak Terduga

Rp

-

Rp

-

37


Rp

-

R

p-

38


Rp

1.600.000.000

6

39

Transfer

61

40


611 41


Rp

-

Rp

-

612 42


Rp

-

Rp

-

62


621 44


Rp

-

Rp

-

622 45


Rp

-

Rp

-

623 46


Rp

-

Rp

-

47


Rp

-

Rp

-

48


Rp 1.600.000.000

Rp1.550.195.000 97%

49


Rp (1.150.000.000)

Rp (1.082.485.000)

43


Rp

1.550.195.000

97%

TOPIK 5

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD


Tujuan

Peserta mampu mempraktekkan proses penyusunan laporan keuangan PPKD meliputi analisis transaksi dan pencatatan di Buku Jurnal Finansial atau dan Buku Anggaran, mencatat penyesuaian di Buku Jurnal Finansial, mem-posting ke buku besar, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LO, LPE, dan Neraca serta LRA.

10 Sesi (@ 45 menit) Waktu

Kata Kunci

• • • • •

Bukti Transaksi Bukti Pembukuan Buku Jurnal Finansial Buku Anggaran Posting

• •

Simulasi (partisipatif ) Diskusi

•

Lembar Kerja Peserta Topik 5 di Buku Materi Pelatihan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Flipt Chart dan Kertas Flip Chart Spidol Kabel Roll LCD Proyektor Lakban Kertas (untuk pengenal

• • • •

Buku Besar Neraca Saldo setelah penyesuaian Laporan Keuangan LCD

• •

Latihan Kasus Kertas Kerja

Metode

Media

Bahan Bacaan

• • • • •

• • • • • • •

71

peserta) • Penghapus • Kalkulator untuk setiap peserta • LCD • Latihan Kasus • Kertas Kerja




Kegiatan 1

Pengantar

2

Mempraktekkan Penyusunan Laporan Keuangan PPKD - mengerjakan soal latihan di LKP

(15 menit)

(9 x 45 menit) 3

72

Kesimpulan

(30 menit)



5.2. Penjelasan Kegiatan 1: Pengantar – 15 menit Tujuan :

•

•

• • • • •

Mengkondisikan suasana yang kondusif serta menjelaskan secara singkat proses penyusunan laporan keuangan PPKD

Pelatih meminta peserta menuliskan nama panggilan di lakban kertas, merobek dan menempelkannya pada dada sebelah kiri peserta masing masing sendiri sendiri, dan pengajar melakukan hal ini lebih dulu untuk memberikan contoh. Pelatih memperkenalkan diri dan berkenalan dengan peserta sambil mengisi daftar hadir peserta dengan menanyakan nama, asal SKPD dan tugas/apa yang dikerjakan sehari-hari oleh peserta (latar belakang pendidikan bisa dilihat dari daftar hadir peserta/data peserta dari sekretariat). Pelatih menjelaskan deskripsi kegiatan PPKD. Pelatih me-reviu siklus akuntansi. Pelatih menjelaskan macam laporan keuangan yang harus disusun PPKD. Pelatih menjelaskan sistem pencatatan PPKD. Pelatih menjelaskan kasus penyusunan laporan keuangan PPKD dan urutan proses pengerjaannya.

Kegiatan 2: Melakukan proses penyusunan laporan keuangan PPKD – 9 x @45 menit Tujuan :

•

Peserta dapat mempraktekkan proses penyusunan laporan keuangan PPKD

Analisis dan Pencatatan Transaksi 1. Secara bersama sama, setiap transaksi dianalisis dan dicatat dalam Buku Jurnal Finansial atau dan Buku Anggaran. 2. Pelatih membahas satu per satu transaksi dengan mendiskusikannya dengan peserta dan meminta peserta menuliskannya dalam Buku Jurnal Finansial dan Buku Anggaran. 3. Dalam hal ini, pelatih tidak hanya mencontohkan pencatatan, tapi juga melakukan penginputan transaksi satu per satu bersama peserta dan menayangkannya melalui LCD Proyektor. Hal ini akan memberikan motivasi yang luar biasa kepada peserta dan membangun kebersamaan dan mempererat hubungan pengajar dengan peserta.

73



4. Untuk memberikan pemahaman alur sistem pengolahan data dan guna memudahkan dalam proses peringkasan transaksi dan penyajian laporan keuangan, maka dalam mencatat transaksi yang dicatat tidak hanya nama akun tapi juga kode akun yang bersangkutan

•

5. Setelah semua transaksi selesai di-input di Buku Jurnal Finansial dan Buku Anggaran, pelatih meminta peserta untuk mengecek balance/tidak balance dengan menuliskan total debit dan total kredit Buku Jurnal Finansial di baris paling bawah. Pencatatan Penyesuaian 1. Berbeda dengan pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian hanya dilakukan di buku jurnal finansial saja (tidak dicatat di buku anggaran).

•

2. Setelah mencatat transaksi, langkah selanjutnya adalah mencatat jurnal penyesuaian akhir tahun di Buku Jurnal Finansial. Posting ke Buku Besar 1. Setelah seluruh transaksi dan penyesuaian dicatat, langkah selanjutnya Pelatih memberikan contoh proses posting dari Buku Jurnal Finansial ke Buku Besar dan dilanjutkan posting dari Buku Anggaran ke Buku Besar. 2. Agar ringkas dan efisien, maka buku besar yang digunakan adalah model T dimana sebelah kiri berarti debit dan sebelah kanan berarti kredit. 3. Yang perlu diingat dalam melakukan posting adalah tetap menuliskan kode akun dan nama akun di Buku Besarnya (di atas akun bentuk T) dan menuliskan tanggal dan saldo transaksinya (baik debit kredit menuliskannya rapat atas saja) 4. Strategi yang dilakukan untuk memudahkan proses posting jika Buku Besar belum diberi nama, maka proses posting sekaligus memberi nama Buku Besar berdasarkan urutan transaksi (tidak sesuai urutan pengkodean di daftar akun tidak apa apa) 5. Setiap transaksi yang sudah diposting, diberi tanda check ( ) di kolom ref. 6. Yang perlu diingatkan kepada peserta adalah bahwa urutan posting adalah urut per jurnal baik debit maupun kreditnya, jadi bukan dipilih berdasarkan nama akun yang sama.

•

7. Setelah semua transaksi diposting ke Buku Besar, maka peserta diminta menghitung saldo tiap Buku Besar dengan menghitung terlebih dahulu total debit dan total kredit dan menyelisihkannya dan menuliskan saldonya dibawah angka yang besar (kolom saldo selisih yang lebih besar) Penyusunan Neraca Saldo setelah Penyesuaian 1. Pelatih meminta peserta untuk menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya di tiaptiap Buku Besar dengan mengidentifikasi saldo tersebut diposisi debit atau kredit dan memindahkannya ke Neraca Saldo. 2. Untuk langkah ini, urutan memindahkannya harus urut kode akunnya. Artinya kode awal 111 harus dituliskan paling atas, dan seterusnya. Hal ini agar memudahkan dalam menyusun laporan keuangan.

74



3. Pelatih meminta peserta menghitung total saldo debit dan total saldo kredit di Neraca Saldo. Yang perlu disampaikan ke peserta adalah bahwa total saldo debit harus sama dengan total saldo kredit. 4. Jika ada perbedaan angka total saldo debit dan total saldo kredit, maka pengajar menjelaskan kemungkinan kesalahan yang terjadi sehingga tidak menyebabkan tidak balance. 5. Pelatih memberitahu peserta berapa total saldo debit/kredit yang benar sebagai acuan peserta. 6. Pelatih dan semua peserta sebagai satu tim bersama sama membantu menemukan kesalahan yang dilakukan seorang peserta (temannya) dan membetulkannya sehingga semua peserta memperoleh angka yang sama. Penyusunan Laporan Keuangan 1. Berdasarkan Neraca Saldo, pelatih meminta peserta merangkum tiga digit kode akun yang sama urut dari kode Laporan Operasional (LO) (mulai kode 811 dan 911) di Neraca Saldo dan memindahkannya ke form Laporan Operasional (LO). 2. Setelah semua dimasukkan ke LO, kemudian dilakukan perhitungan matematika total pendapatan, total beban sehingga ketemu angka surplus (defisit). 3. Pelatih memberi tahu peserta angka surplus (defisit) yang benar dan membantu peserta jika ada perbedaan untuk menemukan angka yang benar. 4. Selanjutnya, pelatih meminta melanjutkan proses penyusunan Laporan selanjutnya yaitu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan memperhatikan kode akun di neraca saldo dengan kode akun di form laporan keuangan. Lain halnya ketika menyusun laporan LRA SKPD, akun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dimasukkan dalam LRA PPKD. 5. Langkah terakhir, pelatih kemudian mencocokkan dan mengecek satu per satu laporan keuangan bersama sama dengan peserta sehingga dipastikan setiap peserta memperoleh hasil yang sama dan benar. Kegiatan 3: Kesimpulan -30 menit Tujuan:

•

•

75

Memastikan pemahaman peserta dan menyimpulkan apa yang menjadi kunci utama penyusunan laporan keuangan PPKD

Pelatih melakukan reviu (trace back) proses penyusunan laporan keuangan PPKD yang telah dilaksanakan dan mendiskusikan dengan peserta kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan proses tersebut. Pelatih memberikan apresiasi kepada peserta bahwa mereka telah berhasil menyusun laporan keuangan PPKD dengan memiliki bukti satu set proses penyusunan laporan keuangan PPKD.



•

Pelatih menyampaikan kepada peserta bahwa proses ini harus diulangi minimal 1 kali lagi untuk memperoleh pemahaman atas perlakuan transaksi dan alur penyusunan laporan keuangan PPKD sekaligus menekankan bahwa akuntansi adalah ilmu praktik bukan ilmu teori dengan menganalogikan misalnya dengan belajar menyetir mobil.

5.3. Media • • • • • • • • •

Lembar Kerja Peserta yang terdapat dalam Buku Materi Pelatihan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Kabel Roll LCD Proyektor Lakban Kertas (untuk pengenal peserta) Flip Chart Kertas Flip Chart Spidol Penghapus Kalkulator untuk setiap peserta

5.4. Catatan untuk Pelatih • •

•

Menerapkan prinsip mengerjakan secara gotong royong Semua mengerjakan hal yang sama, dan memperoleh hasil yang sama (dicocokkan) – tiap aktivitas dikendalikan Pelatih (Pelatih juga mencontohkan dan mengerjakan dan ditunjukkan di layar LCD Proyektor) Peserta yang sudah bisa diminta membantu teman sebelahnya yang belum selesai (sehingga pelatih punya banyak “asisten”)

5.5. Ringkasan Materi Tahap-tahap penyusunan laporan keuangan PPKD yaitu: 1. Menganalisis transaksi berdasar bukti pembukuan dan mencatat transaksi dalam Buku JurnalFinansial atau dan Buku Anggaran; 2. Mencatat penyesuaian akhir tahun di Buku Jurnal Finansial; 3. Melakukan posting ke Buku Besar (baik dari Buku Jurnal Finansial maupun Buku Anggaran); 4. Menyusun Neraca Saldo setelah penyesuaian; 5. Menyusun laporan keuangan berdasarkan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian; 6. Membuat Jurnal penutup; 76



7. Menyusun Neraca saldo setelah penutupan;

5.6. Hasil Kegiatan (Kunci Jawaban) Pemerintah Kabupaten Langit Biru

Buku Jurnal SKPD

:

Tanggal

77

Dinas Pariwisata

Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

Kredit

01/01/2011

111 Kas

Rp

45.750.765.000,00

01/01/2011


Rp

15.000.000.000,00

01/01/2011

122 Investasi Jangka Panjang Permanen

Rp

25.000.000.000,00

01/01/2011

311 Ekuitas

02/02/2011

111 Kas

02/02/2011

821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Rp 336.000.000.000,00

02/02/2011


Rp

03/03/2011

111 Kas

03/03/2011

199 Aset Untuk Dikonsolidasikan

04/04/2011


Rp

85.750.765.000,00

Rp 351.000.000.000,00

15.000.000.000,00

Rp 145.430.875.000,00 Rp 145.430.875.000,00

Rp 445.765.190.000,00



Tanggal

78

Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

Kredit

04/04/2011

111 Kas

Rp 445.765.190.000,00

05/05/2011

111 Kas

05/05/2011


05/05/2011


05/05/2011

111 Kas

06/06/2011


06/06/2011

111 Kas

07/07/2011

111 Kas

07/07/2011


08/08/2011

916 Beban Bantuan Sosial

Rp

5.000.000.000,00

08/08/2011

924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Rp

2.500.000.000,00

08/08/2011

919 Beban Lain-lain

Rp

1.500.000.000,00

08/08/2011

111 Kas

09/09/2011

111 Kas

09/09/2011

221 Utang Dalam Negeri

10/10/2011


10/10/2011

111 Kas

31/12/2011


31/12/2011


Rp

Rp

52.330.750.000,00 Rp

52.330.750.000,00

Rp

52.330.750.000,00

52.330.750.000,00

Rp

45.000.000.000,00 Rp

Rp

250.760.000,00 Rp

Rp

20.000.000.000,00

Rp

2.000.000.000,00

Rp


2.000.000.000,00

1.850.000.000,00 Rp

20.000.000.000,00

Rp

9.000.000.000,00

Rp

250.760.000,00

Rp

45.000.000.000,00

1.850.000.000,00


Pemerintah Kabupaten Langit Biru SKPD : Tanggal

Dinas Pariwisata

Buku Anggaran

Kode dan Nama Akun

Ref

Penerimaan

Pengeluaran

01/01/2011

711 Penggunaan SILPA

Rp 45.593.265.000,00

02/02/2011

421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Rp 351.000.000.000,00

08/08/2011

516 Belanja Bantuan Sosial

Rp

5.000.000.000,00

08/08/2011


Rp

2.500.000.000,00

08/08/2011

531 Belanja Tak Terduga

Rp

1.500.000.000,00

09/09/2011

714 Pinjaman Dalam Negeri

10/10/2011

722 Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah

Rp

2.000.000.000,00

Rp 20.000.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Langit Biru

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN per Tanggal 31 Desember 2011 SKPD :

Dinas Pariwisata

Finansial

Saldo

Kode dan Nama Akun

79

Debit

Kredit

111

111 Kas

Rp

60.667.210.000,00

Rp

0,00

113


Rp

1.850.000.000,00

Rp

0,00

199


Rp

345.083.555.000,00

Rp

0,00

122


Rp

27.000.000.000,00

Rp

0,00

221

221 Utang Dalam Negeri

Rp

0,00

Rp

20.000.000.000,00

311

311 Ekuitas

Rp

0,00

Rp

85.750.765.000,00

821


Rp

0,00

Rp

337.850.000.000,00

916

916 Beban Bantuan Sosial

Rp

5.000.000.000,00

Rp

0,00

919

919 Beban Lain-lain

Rp

1.500.000.000,00

Rp

0,00

924


Rp

2.500.000.000,00

Rp

0,00



Saldo

Kode dan Nama Akun

Debit

Kredit

912

912 Beban Barang

Rp

260.145.000,00

Rp

0,00

917


Rp

53.750.000,00

Rp

0,00

Jumlah

Rp 3.756.995.000,00

Rp 3.756.995.000,00

Pemerintah Kabupaten Langit Biru PPKD


Nomor Urut

Jumlah

1

2

8

1

Pendapatan-LO

81

2


811

3


Rp

-

812

4


Rp

-

813

5


Rp

-

819

6


Rp

-

Rp

-

7

3


82

8


821

9


Rp

337.850.000.000

822

10


Rp

-

823

11


Rp

-

829

12

Bantuan Keuangan

Rp

-

Rp

337.850.000.000

13


83

14


831

15

Pendapatan Hibah

Rp

-

832

16

Pendapatan Lainnya

Rp

-

17


Rp

-

18


84

80

Uraian



Nomor Urut 85

19

Pos Luar Biasa

20

JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19))

9

21

Beban

91

22

Beban Operasi

911

23

912 913

Jumlah Rp

337.850.000.000

Beban Pegawai

Rp

-

24

Beban Barang

Rp

-

25

Beban Bunga

Rp

-

914

26

Beban Subsidi

Rp

-

915

27

Beban Hibah

Rp

-

916

28


Rp

5.000.000.000

917

29

Beban Penyusutan

Rp

-

918

30


Rp

-

919

31

Beban Lain-lain

Rp

1.500.000.000

Rp

6.500.000.000

32


92

33

Beban Transfer

921

34

Bagi Hasil Pajak

Rp

-

922

35


Rp

-

923

36


Rp

-

924

37


Rp

2.500.000.000

925

38


Rp

-

39

Rp

2.500.000.000

93

40


Rp

-

94

41

Beban Luar Biasa

Rp

-

Rp

9.000.000.000

Rp

328.850.000.000

43 44

81

Uraian


JUMLAH BEBAN (32+39+40+41) SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


Nomor Urut

Uraian

2011

1

2

3

1

Ekuitas Awal

Rp

85.750.765.000

2


Rp

328.850.000.000

3


4


Rp

-

5


Rp

-

Lain-lain

Rp

-

Rp

414.600.765.000

6 7

Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)



No

Jumlah

Uraian Tahun 2009

82

Tahun 2010

1

1

Aset

11

2

Aset Lancar

111

3

Kas

Rp

45.750.765.000,00

Rp

60.667.210.000,00

112

4


Rp

-

Rp

-

113

5

Piutang Pendapatan

Rp

15.000.000.000,00

Rp

1.850.000.000,00

114

6

Piutang Lainnya

Rp

-

Rp

-

115

7

Penyisihan Piutang

Rp

-

Rp

-

116

8


Rp

-

Rp

-

117

9

Persediaan

Rp

-

Rp

-



199

10 11


Rp

-

Rp 345.083.555.000,00

Rp 60.750.765.000,00

Rp 407.600.765.000,00

12

12


121

13


Rp

-

Rp

-

122

14


Rp 25.000.000.000,00

Rp

27.000.000.000,00

15


13

16

Aset Tetap

131

17

Tanah

Rp

-

Rp

-

132

18

Peralatan dan Mesin

Rp

-

Rp

-

133

19

Gedung dan Bangunan

Rp

-

Rp

-

134

20


Rp

-

Rp

-

135

21

Aset Tetap Lainya

Rp

-

Rp

-

136

22


Rp

-

Rp

-

137

23


24


14

25

Dana Cadangan

141

26

Dana Cadangan

27

83



Rp 25.000.000.000,00

Rp 27.000.000.000,00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

15

28

Aset Lainnya

151

29


Rp

-

Rp

-

152

30


Rp

-

Rp

-

153

31

Aset Tidak Berwujud

Rp

-

Rp

-

154

32

Aset Lain-lain

Rp

-

Rp

-

33


Rp

34

JUMLAH ASET (42+36+33+24+20)

Rp 85.750.765.000,00

2

35

Kewajiban

21

36


211

37


Rp

-

Rp

-

212

38

Utang Bunga

Rp

-

Rp

-

213

39


Rp

-

Rp

-

214

40


Rp

-

Rp

-


-

Rp

-

Rp 434.600.765.000,00


84

215

41

Utang Beban

Rp

-

Rp

-

216

42


Rp

-

Rp

-

43


Rp

-

Rp

-

22

44


221

45

Utang Dalam Negeri

Rp

-

Rp

20.000.000.000,00

223

46

Utang Luar Negeri

Rp

-

Rp

-

224

47


Rp

-

Rp

-

48


Rp

-

Rp 20.000.000.000,00

49


Rp

-

Rp 20.000.000.000,00

3

50

Ekuitas

31

51

Ekuitas

311

52

Ekuitas

Rp 85.750.765.000,00

Rp 414.600.765.000,00

312

53

Ekuitas SAL

Rp

-

Rp

-

313

54


Rp

-

Rp

-

55


Rp 85.750.765.000,00

Rp 414.600.765.000,00

56


Rp 85.750.765.000,00

Rp 434.600.765.000,00




LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011

Nomor Urut 4

85

Uraian


Realisasi

%

2

3

4

5

1 1

Pendapatan-LRA

41

2


411

3


Rp

-

Rp

-

412

4


Rp

-

Rp

-

413

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanLRA

Rp

-

Rp

-

414

6


Rp

-

Rp

-

7


Rp

-

Rp

-

42

8


421

9


422

10


Rp

-

Rp

-

423

11


Rp

-

Rp

-

424

12

Bantuan Keuangan

Rp-

Rp

-

13


43

14


431

15

Pendapatan Hibah

Rp

-

Rp

-

432

16

Pendapatan Lainnya

Rp

-

Rp

-

17


Rp

-

Rp

-

18


Rp 340.350.000.000

5

19

Belanja

51

20

Belanja Operasi

Rp 340.350.000.000

Rp 340.350.000.000


Rp 351.000.000.000 103%

Rp 351.000.000.000 103%

Rp 351.000.000.000 103%


Nomor Urut


Realisasi

%

2

3

4

5

1

511

21

Belanja Pegawai

Rp

-

Rp

-

512

22


Rp

-

Rp

-

513

23

Belanja Bunga

Rp

-

Rp

-

514

24

Belanja Subsidi

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

515

25

Belanja Hibah

516

26


27 52

28


Rp

5.000.000.000

Rp

5.000.000.000 100%

Rp

5.000.000.000

Rp

5.000.000.000 100%

Belanja Modal

521

29

Belanja Modal Tanah

Rp

-

Rp

-

522

30


Rp

-

Rp

-

523

31


Rp

-

Rp

-

524

32


Rp

-

Rp

-

525

33


Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

34

86

Uraian


53

35

Belanja Tak Terduga

531

36

Belanja Tak Terduga

Rp

4.500.000.000

Rp

1.500.000.000 33%

37


Rp

4.500.000.000

Rp

1.500.000.000 33%

38


Rp

9.500.000.000

Rp

6.500.000.000 68%

6

39

Transfer

61

40


611

41


Rp

-

Rp-

612

42


Rp

-

Rp-

62

43


621

44


Rp

-

Rp-

622

45


623

46


Rp

2.500.000.000 Rp

Rp

Rp

-

Rp-

47


48


Rp 12.000.000.000

Rp 9.000.000.000 75%

49


Rp 328.350.000.000

Rp 342.000.000.000


2.500.000.000

2.500.000.000 100%

Rp

2.500.000.000 100%


Nomor Urut

1


Realisasi

%

2

3

4

5

7

50

Pembiayaan

71

49


711

51

Penggunaan SILPA

712

52

Pencairan Dana Cadangan

53

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

714

54

Pinjaman Dalam Negeri

Rp

-

715

55

Penerimaan Kembali Piutang

Rp

-

Rp

-

56

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

Rp

-

Rp

-

57

Jumlah Penerimaan Pembiayaan (51 s.d. 56)

72

58


721

59

Pembentukan Dana Cadangan

60

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Rp

-

61

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Rp

-

Rp

-

62

Pemberian Pinjaman Daerah

Rp

-

Rp

-

63

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (59 s.d. 62)

713

716

722 723 724

64 65

87

Uraian

PEMBIAYAAN NETO (57 – 63) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 + 64)

Rp

45.593.265.000 Rp

Rp

45.593.265.000 100%

-

Rp

-

20.000.000.000

Rp

- 0%

Rp

65.593.265.000

Rp

2.500.000.000

Rp

Rp

2.500.000.000

Rp

Rp

20.000.000.000

65.593.265.000 100%

Rp Rp

Rp

- 0%

2.000.000.000

2.000.000.000 80%

Rp 63.093.265.000

Rp 63.593.265.000

Rp 391.443.265.000

Rp 405.593.265.000


TOPIK 6

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

6.1. Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode, Media Peserta mampu menyusun LKPD khususnya terkait dengan Laporan Arus kas, Laporan Keuangan Konsolidasian dan Catatan atas Laporan Keuangan Tujuan

7 sesi (@45 menit) Waktu

Kata Kunci

Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

• •

Latihan Mind-Map

• • •

Flip Chart, ATK (kertas, spidol) Audio visual equipments

• • • • •

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan No 1 s/d 10 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 dan 3 Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012 Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan No 1 s/d 10 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 dan 3 Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012

Metode

Media

Bahan Bacaan

• • • • • • • • •

89


•

Kalkulator untuk setiap peserta


Kegiatan 1

Memberikan penjelasan dan ilustrasi terkait dengan proses penyusunan LKK dan LAK

(30 menit) 2

Latihan penyusunan LKK dengan menggunakan kertas kerja penyusunan LRA konsolidasian dan LO Konsolidasian serta LAK

(90 menit) 3

4

Diskusi dan klarifikasi hasil

(15 menit)

Memberikan penjelasan dan ilustrasi terkait dengan proses penyusunan CaLK

(45 menit)

90

5

Kerja kelompok: Penyusunan Mind-Map CaLK berdasar handouts berupa LKPD 60 menit kerja kelompok 60 menit presentasi

6

Diskusi dan kesimpulan

(15 menit)



6.2 Penjelasan Alur Pembelajaran Kegiatan 1: Menjelaskan secara umum mengenai Proses penyusunan LKK dan LAK Tujuan:

Peserta mampu menyusun LAK, LKK dan CaLK

1. Buatlah situasi kelas lebih kondusif dengan melakukan icebreaking: misal clapping-hands or desk hitting dengan irama tertentu untuk membangkitkan semangat (5 menit) 2. Menjelaskan kepada peserta proses penyusunan LAK dan LKK(25 Menit) 3. Berikan ilustrasi praktik terkait dengan proses penyusunan misalnya adanya bantuan perangkat lunak/aplikasi komputer yang dapat membantu proses penyusunan(5 Menit) Kegiatan 2: Latihan Penyusunan LAK dan LKK Tujuan:

Peserta diminta mengerjakan latihan proses penyusunan LAK dan LKK

1. Masing-masing peserta diberi ilustrasi dan kertas kerja yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengerjakan latihan (5 menit) 2. Berdasarkan ilustasi yang telah diberikan, pelatih meminta peserta untuk mulai mengerjakan latihan dalam lembar kertas kerja (90 menit) 3. Pelatih akan tetap memantau dan memberikan klarifikasi secara simultan jika ada beberapa permasalahan yang muncul. 4. Reviu proses penyusunan laporan keuangan LAK dan LKK yang telah dilaksanakan dan mendiskusikan dengan peserta kesulitan yang dihadapi dalam proses tersebut. 5. Berikan klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut (15 menit ). • •

Memberikan apresiasi kepada peserta bahwa mereka telah berhasil menyusun laporan keuanganLAK dan LKK Menyampaikan kepada peserta bahwa untuk memperoleh pemahaman proses penyusunan laporan keuangan pemda perlu untuk terus melakukan latihan secara simultan

Kegiatan 3: Penyusunan Mind-Map Catatan atas Laporan Keuangan Tujuan :

Peserta diminta membuat mind-map terkait jenis dan bentuk laporan keuangan daerah

1. Pelatih memberikan materi pengantar terkait proses penyusunan CALK (35 menit) 2. Buatlah penjelasan singkat terkait tugas yang akan diberikan (5 menit): 91



• Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang sebaiknya berlatar belakang berbeda. • Tentukan ketua kelompok/juru bicara. • Setiap kelompok diminta untuk melakukan analisis terhadap studi kasus yang diberikan. 3. Setelah peserta tergabung ke dalam kelompok beranggotakan 5 orang, pelatih akan membagikan case sudy materials (handouts) berupaka fotocopy LKPD atau dalam bentuk soft file dan memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan kerja kelompok (5 menit). 4. Peserta diminta untuk membuat mind-map CaLK dengan menggunakan spidol warna-warni diatas kertas manila putih (60 menit) 5. Handouts sebaiknya telah diberikan informasi tentang: •

Laporan Keuangan Pemda

• CaLK 6. Setiap kelompok diminta untuk menyajikan hasil analisis dan presentasi kepada pleno dengan menggunakan mind-map diatas pinboard (@10 menit per kelompok). 7. Pelatih dapat berperan kembali dalam hal diskusi hasil presentasi (15 menit).

6.3. Media 1. Audio visual devices 2. Flip Chart & ATK 3. Foto copy LKPD atau dalam bentuk soft file

6.4. Catatan untuk Pelatih 1. Pelatih diminta dapat membangkitkan ‘ghirah/passion’ peserta terkait dinamika kelas dengan tetap menjaga ketertiban saat pelaksanaan latihan atau pembuatan mind-map. Dapat juga menyiapkan backsound berupa musik (instrumental) untuk tetap membantu fokus minat peserta saat mengerjakan 2. Tetap dengan sigap membantu memberikan klarifikasi terkait tugas yang diberikan dan memantau jalannya proses pelaksanaan tugas kelompok

6.5. Ringkasan Materi 1. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesungguhnya merupakan pekerjaan sederhana secara logika, karena pada dasarnya hanya menjumlahkan akun-akun yang sifatnya sama di dalam laporan keuangan dari seluruh SKPD ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Problem dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian lebih kepada volume pekerjaan yang 92



relatif besar, sehingga membutuhkan energi ekstra, kecermatan, ketelitian dan tentunya kesabaran dalam melakukan verifikasi dan rekonsiliasi. Problem tersebut mungkin bisa diatasi secara signifikan dengan menggunakan software aplikasi akuntansi, namun perlu diingat bahwa software itu hanya sekedar tools atau alat bantu yang tidak sepenuhnya bisa menggantikan tugas-tugas tenaga akuntansi. Ilustrasi akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut: • • •

Kertas Kerja Penyusunan LRA Konsolidasian Kertas Kerja Penyusunan LO Konsolidasian Kertas Kerja Penyusunan Neraca Konsolidasian

2. Laporan Laporan Arus Kas Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 3. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan informasi yang kompleks dan disusun berdasarkan standar tertentu. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.Catatan atas Laporan Keuangan pada dasarnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan e Mengungkapkan informasi untuk akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.

93


TOPIK 7

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.1. Tujuan, Waktu, Kata Kunci, Metode, Media Peserta dapat menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat, metoda dan teknik analisis, dan ilustrasi analisis laporan keuangan Tujuan

4 sesi (@180 menit) Waktu

Kata Kunci

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Analisis Horizontal dan Vertikal Analisis Rasio

• •

Studi kasus Simulasi

Metode

Media

Bahan Bacaan

95

Isi dengan media yang relevan. Pilihan media antara lain: • Flip Chart, • ATK (kertas, spidol) • Audio visual equipments • Kalkulator untuk setiap peserta

• • •

PP 71 Tahun 2010 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan www.ksap.org



Kegiatan 1

Memberikan pemahaman tentang pengertian, arti penting tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan, metoda dan teknik analisis laporan keuangan termasuk informasi tentang studi kasus yang akan dibahas

(40 menit) 2

Melakukan kerja kelompok I: Simulasi Analisis Horizontal (Perbandingan/Trend) dan Analisis Vertikal (Hubungan) 60 menit kerja kelompok 20 menit presentasi 10 menit masukan pelatih & diskusi kelas

(90 menit) 3

Melakukan kerja kelompok II: Simulasi Analisis Rasio 20 menit kerja kelompok 20 menit presentasi 15 menit masukan pelatih & diskusi kelas

(45 menit)

4

96

Kesimpulan

(5 menit)



7.2. Penjelasan Alur Pembelajaran Kegiatan 1: Pengantar: Tujuan :

Menjelaskan secara umum pemahaman tentang pengertian, arti penting tujuan dan manfaat, metoda dan teknik analisis laporan keuangan peserta mampu memberikan penjelasan terkait pengertian, arti penting,tujuan dan manfaat, metoda dan teknik analisis laporan keuangan

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini (5 menit) 2. Tanyakan pada peserta (5 menit): • Manfaat dan pengguna laporan keuangan pemda? • Bagaimana cara mereka memperoleh informasi keuangan? • Berikan pertanyaan yang menarik untuk peserta. 3. Menjelaskan kepada peserta pengertian, arti penting dan manfaat analisis laporan keuangan (10 Menit) 4. Galilah pemahaman peserta tentang bagaimana cara pengguna dapat melakukan analisis terhadap laporan keuangan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut (10 Menit): • Apa yang anda ketahui tentang bagaimana menganalisis LKPD? • Apa saja jenis-jenis ALK? 5. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini dan usahakan terjadi keseimbangan dalam berpendapat dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta secara merata. 6. Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut (5 menit ). 7. Buatlah penjelasan singkat terkait studi kasus yang diberikan (5 menit): • • •

Kegiatan 2:

Tujuan:

Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang sebaiknya berlatar belakang berbeda. Tentukan ketua kelompok/juru bicara. Setiap kelompok diminta untuk melakukan analisis terhadap studi kasus yang diberikan.

Simulasi Analisis Laporan Keuangan dengan Menggunakan Metoda Horizontal & Vertikal Peserta diminta melakukan simulasi analisis laporan keuangan dengan metoda dan teknik tertentu

1. Setelah peserta tergabung ke dalam kelompok beranggotakan 5 orang, pelatih akan membagikan Lembar Kerja Studi Kasus dan memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan kerja kelompok (5 menit) 97



2. Peserta diminta untuk menganalisis LKPD disesuaikan dengan kondisi infrastruktur, apabila dimungkinkan peserta dapat diminta untuk membawa kalkulator, lap-top atau kerja kelompok dapat dilakukan di dalam laboratorium komputer (60 menit) 3. Dalam lembar kerja sebaknya telah diberikan informasi tentang: • Laporan keuangan pemda terkait dalam perioda amatan. • Rumusan terkait jika diperlukan. 4. Selanjutnya para peserta/kelompok diminta untuk melakukan analisis LKPD dengan melengkapi tabel yang telah disediakan. 5. Setiap kelompok dapat diminta untuk menyajikan hasil analisis dan diskusi kepada pleno dengan menggunakan flipchart (20 menit) 6. Pelatih dapat menyajikan solusi manual atas kasus terkait melalui power-point dan mendiskusikan analisis tersebut dan kesimpulan kerja kelompok. Kegiatan 3: Tujuan:

Simulasi Analisis Laporan Keuangan dengan Menggunakan Analisis Rasio Peserta diminta melakukan simulasi analisis laporan keuangan dengan metoda analisis rasio

1. Setelah peserta tergabung ke dalam kelompok beranggotakan 5 orang, pelatih akan membagikan Lembar Kerja Studi Kasus dan memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan kerja kelompok (5 menit) 2. Peserta diminta untuk menganalisis LKPD disesuaikan dengan kondisi infrastruktur, apabila dimungkinkan peserta dapat diminta untuk membawa kalkulator, lap-top atau kerja kelompok dapat dilakukan di dalam laboratorium komputer (15 menit) 3. Dalam lembar kerja sebaknya telah diberikan informasi tentang: • Laporan keuangan pemda terkait dalam perioda amatan • Rumusan terkait jika diperlukan 4. Selanjutnya para peserta/kelompok diminta untuk melakukan analisis LKPD dengan melengkapi tabel yang telah disediakan 5. Setiap kelompok dapat diminta untuk menyajikan hasil analisis dan diskusi kepada pleno dengan menggunakan kartu-kartu di pinboard (20 menit) 6. Pelatih dapat menyajikan solusi manual atas kasus terkait melalui power-point dan mendiskusikan analisis tersebut dan kesimpulan kerja kelompok

7.3. Media 1. 2. 3. 4.

98

ATK Laboratorium computer Kalkulator untuk setiap peserta Foto copy berupa Lembar Kerja Studi Kasus yang terdapat di Buku Materi Pelatihan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah



7.4. Catatan untuk Pelatih • • •

•

Menerapkan prinsip mengerjakan secara gotong royong: Semua mengerjakan hal yang sama, dan memperoleh hasil yang sama (dicocokkan) – tiap aktivitas dikendalikan pelatih Pelatih perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan gagasannya. Jika peserta banyak yang pasif, pelatih dapat menggunakan meta plan untuk mengetahui pendapat peserta. Simulasi analisis LKPD dapat dilakukan di dalam kelas dengan mudah jika terdapat fasilitas komputer untuk setiap kelompok, sehingga peserta dapat mengerjakan perhitungan menggunakan worksheet programs (MS Excel). Untuk mempersingkat waktu, pelatih dapat memberikan Lembar Kerja Studi Kasus sebelum sesi berlangsung Apabila waktu yang tersedia tidak memungkinkan, fasilitator dapat memberikan lembar jawaban (manual solution) dan meminta peserta untuk melakukan analisis terhadap perhitungan tersebut

7.5. Ringkasan Materi Arti Penting ALK Supaya laporan keuangan lebih berarti dan mudah dipahami oleh para pembaca laporan keuangan, maka perlu dilakukan analisis atas laporan keuangan dengan cara membandingkan akun-akun laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Tujuan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

dan Manfaat Meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah serta perubahan-perubahannya Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya. Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana untuk kegiatannya. Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program-programnya. Mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya.

Metode dan Teknik Analisis Tahapan melakukan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut adalah: 1. 2. 3. 4. 5.

Memperoleh data keuangan dan pendukung yang diperlukan untuk periode analisis; Mengukur atau menghitung dengan menggunakan rumus-rumus tertentu; Melaksanakan kalkulasi dengan memasukkan angka-angka ke dalam formula secara cermat; Menafsirkan hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan tersebut.

Dalam praktik, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. 99



Analisis Horizontal (Analisis Perbandingan) Dalam analisis horizontal akan dilakukan perbandingan antara satu periode dengan periode berikutnya. Oleh karena itu analisis ini juga dikenal dengan analisis kecenderungan (trend). Analisis trend merupakan suatu teknik analisis yang mencoba untuk mengidentifikasi pola-pola dari kecenderungan (perubahan yang terjadi dalam beberapa periode yang telah lalu) sebagai dasar dari evaluasi dan prediksi keadaan atau perubahan di masa datang. Secara umum dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain: Angka-angka dalam Rupiah; Angka-angka dalam persentase; Kenaikan atau penurunan jumlah Rupiah; Kenaikan atau penurunan dalam persentase. Beberapa langkah teknik Analisis Trend: 1. Buat sumbu vertikal Y (variabel dependen) dan sumbu horizontal X (variabel independen). 2. Data yang tersedia buat scatter plot, yaitu kumpulan titik-titik koordinat (X,Y). 3. Dengan jalan observasi atau pengamatan langsung terhadap bentuk scatter plot, dapat ditarik sebuah garis yang kira-kira mendekati pola dari titik koordinat yang ada. Karakteristik analisis horizontal mempunyai beberapa karakteristik berikut: 1. Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu akun laporan keuangan. 2. Membutuhkan time series data selama beberapa tahun. 3. Analisis kecenderungan sederhana, baik dengan tahun dasar maupun dengan bergerak, membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan, tanpa mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi perubahan dari akun tersebut. 4. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik dalam grafik. Analisis vertikal 1. 2. 3. 4. 5.

100

Analisis atas akun yang ada di neraca. Analisis atas akun yang ada di laporan realisasi anggaran (LRA). Analisis atas akun yang ada di laporan arus kas (LAK). Analisis atas akun yang ada di laporan operasional (LO). Analisis rasio.



Analisis Rasio

Rasio Kemandirian

(Pendapatan Asli Daerah) (Dana perimbangan+Pinjaman)

Ratio Pertumbuhan PAD

Rasio Maks Pinjaman (maks 75%)

DSCR (minimal 2,5 Kali)

Rasio Keselarasan Belanja

Ratio Utang Perkapita

(PADt-PAD(t-1)) PAD_(t-1) (Sisa Pinjaman+Pinjaman yang Diusulkan) (Jumlah Penerimaan Umum APBD Tahun Sebelumnya) ({PAD+DAU+(DBH-DBH DR) }-Belanja wajib) (Angsuran Pokok+Bunga+Biaya Pinjaman Lainnya) (Belanja Tidak Langsung) (Belanja Langsung) (Total Utang) (Jumlah Penduduk) (Total Utang)

Rasio Utang terhadap Aset tetap

(Aset Tetap)

Digunakan untuk mengukur persentase aset tetap dalam pengambilan utang. (Beban Bunga Jangka Panjang)

Rasio Bunga Utang Terhadap PAD

Rasio Utang Terhadap PAD

101

PAD PAD Utang



CATATAN: Terkait topik ini, terdapat beberapa contoh yang telah disusun oleh institusi lain, antara lain: Modul Pelatihan Analisis Laporan Keuangan Daerah, disusun oleh Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik STAN, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Departemen Keuangan Republik Indonesia Bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

102


TOPIK 8

REVIU DAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Reviu Dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


Tujuan

Peserta mampu menjelaskan perbedaan reviu dan pemeriksaan laporan keuangan serta ruang lingkup, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan laporan hasil reviu laporan keuangan, tujuan audit, jenis opini, dan teknik audit, serta tujuan dan teknik-teknik komunikasi audit


Kata Kunci

Metode

Media

Bahan Bacaan

104

Reviu laporan keuangan Pemeriksaan laporan keuangan Laporan hasil pemeriksaan komunikasi audit

• • • •

Icebreaking Visualisasi bergerak Role-play Talk-show (expertise)

• • • •

ATK Audio visual devices LCD Projector Flip Chart-pin boards

• • • • •

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan UU/15 tahun 2004, PP 60/2008; Permendagri 4/2008 SPKN

• • •


Laptop LCD Bahan Bacaan


Kegiatan 1

Pemberian materi awal tentang reviu laporan keuangan termasuk perbedaan antara reviu dan pemeriksaan

(30 menit) 2

Melakukan kerja kelompok I: Reviu Laporan Keuangan 60 menit kerja kelompok 20 menit presentasi 10 menit masukan pelatih & diskusi kelas

3

Melakukan kerja kelompok II: Role play Pemeriksaan LKPD: 40 menit membuat skenario kelompok, 60 menit presentasi, 5 menit pengambilan kesimpulan

4

Pemberian materi awal dan penjelasan tentang komunikasi audit serta penjelasan singkat terkait dengan talk show/studi kasus

(20 menit) Alternatif 1: Talkshow komunikasi audit bersama nara sumber Pemeriksa BPK

(60 menit) 5

105

Kesimpulan

(10 menit)


Alternatif 2: Studi kasus 'Realita Komunikasi Audit'

(60 menit)


8.2. Penjelasan Alur Pembelajaran Kegiatan 1: Tujuan:

Reviu Laporan Keuangan Mengkondisikan suasana agar kondusif serta menjelaskan secara singkat reviu laporan keuangan termasuk hubungannya dengan pemeriksaan LKPD

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan pembelajaran dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini (5 menit) 2. Tanyakan pada peserta tantang apa yang mereka ketahui tentang (10 menit): 3. Reviu laporan keuangan? • • •

Bagaimana proses reviu laporan keuangan? Perbedaan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Menjelaskan kepada peserta pengertian, arti penting dan manfaat reviu laporan keuangan dan hubungan antara reviu dengan pemeriksaan LKPD (10 Menit). 4. Peserta di-encourage untuk berkomentar/berpartisipasi khususnya jika terdapat ‘kasus’ di pemda terkait pemeriksaan LKPD. 5. Buatlah penjelasan singkat terkait tugas/studi kasus yang diberikan (5 menit): • • • Kegiatan 2: Tujuan :

Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang sebaiknya berlatar belakang berbeda. Tentukan ketua kelompok/juru bicara. Setiap kelompok diminta untuk melakukan analisis terhadap kasus yang disiapkan. Melakukan kerja Kelompok I Peserta dapat menganalisis proses reviu laporan keuangan

1. Setelah peserta tergabung ke dalam kelompok beranggotakan 5 orang, pelatih akan membagikan handout berupa artikel dari surat kabar mengenai arti penting reviu LKPD dan memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan kerja kelompok (5 menit) 2. Setiap kelompok diminta untuk membaca handouts yang telah dibagi dan menganalisis problema yang muncul dalam pelaksanaan reviu LKPD (60 menit) 3. Selanjutnya para peserta/kelompok diminta untuk: •

Memvisualisasikan hasil diskusi dalam bentuk visualisasi bergerak dalam bentuk flipchart maupun pin-boards

• Menganalisis problematika yang muncul dalam pelaksanaan reviu LKPD 4. Pelatih dapat memberikan informasi pembuatan visualisasi secara lebih efektif,

106



5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi melalui visualisasi bergerak (20 menit), 6. Setelah presentasi dilakukan diskusi dan penarikan kesimpulan (10 menit), Kegiatan 3: Tujuan:

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda Menjelaskan secara singkat pemeriksaan laporan keuangan daerah termasuk jenis, teknik dan prosedur serta opini pemeriksaan

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan pembelajaran dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini (5 menit) 2. Tanyakan pada peserta tantang apa yang mereka ketahui tentang (10 menit): • Pemeriksaan laporan keuangan pemda? • Opini audit? • Problematika seputar Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP 3. Menjelaskan kepada peserta pengertian, jenis dan teknik/prosedur pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (10 Menit) 4. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini dan usahakan terjadi keseimbangan dalam berpendapat dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta secara merata. 5. Buatlah penjelasan singkat terkait tugas/studi kasus yang diberikan (5 menit): • • • Kegiatan 4:

Tujuan:

Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang sebaiknya berlatar belakang berbeda Tentukan ketua kelompok/juru bicara Setiap kelompok diminta untuk melakukan analisis terhadap tugas Melakukan kerja Kelompok II

Memastikan pemahaman peserta terkait dengan tujuan dan prosedur pemeriksaan LKPD

1. Setelah peserta tergabung ke dalam kelompok beranggotakan 5 orang, pelatih akan membagikan handout berupa artikel dari surat kabar mengenai arti penting reviu LKPD dan memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan kerja kelompok (5 menit) 2. Setiap kelompok diminta untuk membaca handouts yang telah dibagi dan menganalisis problema yang muncul dalam pelaksanaan reviu LKPD (20 menit) 3. Selanjutnya para peserta/kelompok diminta untuk (25 menit): • Menyusun skrip untuk role play • Memilih ‘aktor’ untuk masing-masing kelompok 4. Fasilitator dapat memberikan arah dalam penyusunan skrip khususnya terkait dengan:

107



•

‘aktor’ yang terlibat misal: 1 perwakilan dari tim pemeriksa, 1 bupati, 1 orang kepala DPPKAD, 2 orang staf keuangan

• Pertemuan terkait dengan adanya temuan audit (mendapat respon dari auditee) 5. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi melalui visualisasi bergerak (90 menit) 6. Setelah presentasi dilakukan diskusi dan penarikan kesimpulan (10 menit) Kegiatan 5:

Tujuan:

Komunikasi Audit memberikan pemahaman tentang komunikasi audit sekaligus berbagi tips & trik dalam ‘menghadapi’ pemeriksa

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan pembelajaran dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini (5 menit) 2. Tanyakan pada peserta tantang apa yang mereka ketahui tentang (10 menit): • Bagaimana berkomunikasi dengan orang lain? • Pengalaman berkomunikasi dengan pemeriksa? 3. Menjelaskan kepada peserta pengertian, jenis dan teknik/prosedur komunikasi audit (15 Menit) 4. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi berbagi & sharing pengalaman terkait dengan saat mereka ‘menghadapi’ pemeriksa 5. Buatlah penjelasan singkat terkait pelaksanaan talk-show dengan nara sumber salah satu pemeriksa dari BPK (5 menit): Kegiatan 6: Tujuan:

Melakukan Talk-Show Memastikan munculnya ‘goal-congruence’ antara pemeriksa (auditor) dengan terperiksa (auditee) untuk menunjang keberhasilan bersama

1. Pelatih akan memperkenalkan terlebih dahulu bintang tamu/narasumber (2 menit) 2. Narasumber dapat diperkenankan untuk memberikan materi singkat terkait dengan teknik komunikasi audit (10 menit) 3. Selanjutnya para peserta dapat mengikuti talk-show ser-san (serius tapi santai) dengan pelatih yang berlaku sebagai host atau dapat meminta salah satu dari peserta untuk menjadi pembawa acara (40 menit): 4. Pelatih/host dapat memberikan arah pembicaraan dengan memberikan pertanyaan yang telah dipersiapkan: • • •

Pengalaman unik yang pernah ditemui Kode etik yang perlu dipegang Kesan pemeriksa saat melakukan tugas

5. Setelah presentasi dilakukan diskusi dan penarikan kesimpulan (8 menit) 108



8.3. Media 1. 2. 3. 4.

Audio Visual equipments Flip Chart & Pin Boards Kertas Flip Chart ATK

8.4. Catatan untuk Pelatih 1. Menerapkan prinsip serius tapi santai (ser-san) sehingga bisa mencipatakan suasana kondusif dalam pelaksanaan kerja kelompok maupun talk-show sehingga peserta tidak merasa segan untuk berpartisipasi aktif 2. Telah mempersiapkan beberapa contoh kasus termasuk skrip ‘role-play’ yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam penyusunan skrip

8.5. Ringkasan Materi Definisi Audit Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi buktisecara obyektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antarapernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Beberapa ciri-ciri atau komponen audit didasarkan pada definisinya adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Proses sistematis: Untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif: Pernyataan-pernyataan (asersi) tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi: Tingkat kesesuaian: Kriteria yang telah ditetapkan: Menyampaikan hasil: Pihak yang berkepentingan:.

Jenis-Jenis Auditor Berdasarkan Organisasinya (Entitas): 1. Akuntan Publik (External Auditor/Independent Auditor) 2. Pemeriksa Internal (Internal Auditor) 3. Auditor Pemerintah (Goverment Auditor): BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau Inspektorat di Departemen Pemerintah.

109



DASAR-DASAR PEMERIKSAAN KEUANGAN Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Pemeriksaan Keuangan Pasal 1 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan (keuangan negara) didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut ayat 1 pasal 4 Undang-Undang tersebut, jenis-jenis pemeriksaan adalah Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Perbedaan Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Perbedaan paling utama adalah ujuan pemeriksaan (laporan) keuangan yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, sedangkan tujuan reviu laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.. Ruang Lingkup Pemeriksaan Keuangan 1. Anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan 2. Posisi aset, kewajiban dan ekuitas 3. Arus kas dan saldo kas akhir sesuai dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi anggaran dan ekuitas dalam neraca; dan 4. Pengungkapan informasi yang diharuskan seperti disebutkan dalam SAP. 5. Pemeriksaan juga menguji efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaporan keuangan dalam Laporan Keuangan. Metodologi dan Tahapan Pemeriksaan Keuangan Metodologi pemeriksaan keuangan terdiri dari tiga tahap pemeriksaan,yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Asersi Manajemen Asersi (assertion) adalah pernyataan manajemen (implisit atau eksplisit) yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi yang diuji mencakup 5 aspek, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, dan (5) penyajian dan pengungkapan. Temuan Pemeriksaan Temuan Pemeriksaan, meliputi: 1. Ikhtisar koreksi, 2. Temuan kelemahan sistem pengendalian intern, dan 3. Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. 110



Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dituangkan secara tertulis ke dalam suatu bentuk laporan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)yang berfungsi untuk: (1) Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pejabat pemerintah, yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Membuat hasil pemeriksaan terhindar kesalah pahaman; (3) Membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh instansi terkait dan (4) Memudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan Jenis-jenis Laporan Hasil Pemeriksaan 1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. 2. Laporan Kepatuhan atas Pengendalian Intern. 3. Laporan Kepatuhan atas Peraturan Perundangan, Kecurangan (fraud), dan Ketidakpatutan. KOMUNIKASI DALAM PEMERIKSAAN Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemeriksaan, dimulai dari saat pertama kami mendatangi auditan untuk memperkenalkan diri hingga auditor menyerahkan laporan hasil pemeriksaan, bahkan diteruskan hingga pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Interaksi antara pemeriksa dengan auditan, pada umumnya terjadi dalam kegiatan-kegiatan tersebut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pada saat memperkenalkan diri dan menyerahkan surat tugas audit Pada saat mengumpulkan informasi umum Pada saat mengumpulkan bukti-bukti audit Pada saat akan berhubungan dengan pihak ketiga Pada saat membicarakan temuan hasil audit Pada saat pemantauan tindak lanjut.

8.6. Hasil Kegiatan Contoh studi kasus Video Case: LKPD 2011 Kabupaten Melawi (Kal-bar) mendapat Opini Tidak Wajar Diskusikan kemungkinan penyebab sebuah kabupaten (misal Melawi pada taun 2011) mendapat opini tidak wajar dan apa yang seyogyanya dilakukan oleh pemrintah daerah untuk memperbaiki system pelaporan keuangan yang mereka miliki sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan SAP.

111



Solusi:

Sering Dapat Opini Tak Wajar, Melawi Akhirnya Lolos Audit BPK

Minggu, 15 September 2013 12:52 WIB Wakil bupati Melawi Panji didampingi ketua DPRD Abang Tajudin saat menerima hasil pemeriksaan dari BPK RI di Pontianak belum lama ini. Melawi akhirnya mendapatkan WDP sejak kabupaten ini berdiri tahun 2004 silam. FOTO ISTIMEWA/ HUMAS

112



Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ali Anshori TRIBUNNEWS.COM - Kabupaten Melawi akhirnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dari BPK RI, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012, prestasi ini yang pertama kali didapat selama Melawi berdiri sejak 2004 silam. “Ini pertama kali didapat, sebelumnya Melawi selalu mendapat opini tidak wajar. Kita harus bersyukur berarti ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama ada niat dan kerja keras, tentunya laporan keuangan daerah akan semakin membaik,” ujar wakil bupati Melawi Panji belum lama ini. Wabup bersama Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin menerima langsung hasil pemeriksaaan LKPD Melawi di gedung BPK RI Perwakilan Kalbar di Pontianak. Panji mengatakan pemkab akan berusaha terus meningkatkan prestasi tersebut supaya ke depan bisa lebih maksimal. “Kita juga berkeinginan agar Melawi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Perlu ada sinergisitas antar instansi di jajaran Pemkab Melawi. Agar nantinya opini WTP pada tahun mendatang bisa kita dapatkan,” katanya. Panji mengakui, masih ada LKPD yang menjadi temuan dan catatan BPK. Namun demikian kata Panji, hal tersebut muncul karena unsur kesengajaan. Bisa jadi hal ini karena ketidakpahaman dalam pencatatannya. “Kekurangan dan kelemahan pasti ada. Tapi kan sebenarnya temuan ini karena persoalan administrasi. Niat untuk bikin salah itu tentu tidak ada. Hanya kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan daerah,” ucapnya. Panji mengungkapkan, dalam upaya mencapai opini WTP, kedepannya seluruh bagian dari Pemkab Melawi harus terus melakukan evaluasi terhadap penyusunan dan perencanaan LKPD. Sehingga opini WTP benar-benar bisa tercapai. “Saya pun mengucapkan terima kasih pada pegawai serta masyarakat yang sudah mendukung pemerintahan termasuk media sehingga opini kita naik pada tashun ini, Jangan bosan-bosan melakukan evaluasi agar kita bisa mendapatkan WTP pada tahun mendatang.” tandasnya. Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Melawi meraih opini WDP. Kata Tajudin, ini patut diacungi jempol setelah beberapa tahun terakhir Melawi hanya menyandang opini disclaimer dan Tidak Wajar dari BPK “Naiknya status harusnya menjadi pemacu kita untuk terus bekerja, minimal mempertahankannya dan kalau bisa meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), “ katanya. Untuk itu Tajudin mengharapkan, ke depan pemkab harus lebih teliti menata aset dan mengelola keuangan yang lebih baik . Jika tidak, maka status disclaimer yang disandang selama beberapa tahun tersebut akan kembali didapat. http://www.tribunnews.com/regional/2013/09/15/sering-dapat-opini-tak-wajar-melawiakhirnya-lolos-audit-bpk, diakses 5 Oktober 2013

113



Contoh backdrop untuk Talk-Show

*Dalam konfirmasi

114


LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran – Lampiran

KEMENDAGRI BERKOMITMEN REFORMASI BIROKRASI PENGELOLAAN KEUANGAN TERBAIK Jumat, 30 Agustus 2013 11:48:45 | Berita Kemendagri | (477 view)

Begitu pula Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus berupaya agar pengelolaan keuangan di lembaga ini dapat terlaksana secara transparan dan bertanggungjawab sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi. Salah satunya dalam hal penyusunan laporan keuangan yang rutin diaudit setiap tahunnya oleh badan Pemeriksa Keuangan (BPK). berikut wawancara bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Diah Anggraeni:

Apa saja yang telah dilakukan Kemendagri untuk mendukung Reformasi Birokrasi? Banyak yang sudah dilakukan Kemendagri, di antaranya secara konsisten memperbaiki tata kelola keuangan, dengan hasil Kemendagri dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk yang ketiga kalinya pada tahun 2013 ini oleh BPK. Hal ini merupakan prestasi tersendiri karena sesuai kontrak kinerja KIB II, seluruh Kementerian ditargetkan memperoleh opini WTP paling lambat tahun 2013 ini atas laporan keuangan tahun 2012, sementara Kemendagri telah mencapai opini WTP sejak tahun 2011.

Apa makna Reformasi Birokrasi bagi Kemendagri? Makna Reformasi Birokrasi bagi kami, adalah upaya untuk melakukan perubahan sistemik dan terencana menuju tatanan administrasi publik yang lebih baik, dengan penekanan pada aspek efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik (masyarakat dan Pemda) membutuhkan adanya suatu perubahan dalam sistem birokrasi yang direncanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai 116



arah kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan melaksanakan program-program reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014.

Program apa saja yang dipersiapkan Kemendagri untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi? Terdapat 10 Program Reformasi Birokrasi di Kemendagri, yakni : Program percepatan (Quick Win), Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Monitoring dan Evaluasi, di lingkungan Kemendagri. Diharapkan ke depan Kemendagri menjadi panutan dan dapat memberikan pengaruh positif bagi Pemda untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga pelayanan masyarakat di daerah menjadi semakin baik.

Bagaimana tekad Kemendagri untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel setiap tahunnya? Secara umum, terlepas dari keberhasilan Kemendagri mempertahankan opini WTP yang telah diraih sejak 2010, Kemendagri terus berusaha secara maksimal untuk mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, administrasi keuangan dikelola sesuai dengan standar akuntasi yang diikuti dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern. Selain itu terus diupayakan untuk tetap memenuhi asas kepatuhan penyajian laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Apa yang menjadi kendala Kemendagri dalam penyusunan laporan keuangan selama ini? Kendala yang lazim ditemui adalah saat menyusun laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (dekonTP) yang dikucurkan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dimana tidak mudah mengendalikan satuan kerja di daerah, karena sangat sulit melakukan administrasi aset, yang sesuai standar akuntansi dan pelaporan sesuai mekanisme yang berlaku. Kemendagri sendiri sampai sekarang melakukan mekanisme jemput bola ke daerah dengan melakukan asistensi bagi daerahdaerah yang mengalami masalah dalam administrasi asetnya, dan tetap melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dukungan seperti apakah yang diberikan Kemendagri demi kelancaran pemeriksaan laporan keuangan ini? Sesuai dengan maksud atau tujuan pemeriksaan BPK, Tahun 2013 ini saya minta setiap unit di Kemendagri segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut. Selambat-lambatnya 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima. Sehingga, dapat diminimalisir berbagai kekurangan dalam laporan keuangan tahun ini. Saya juga memerintahkan kepada sekretaris dan staf pengelola keuangan dan aset untuk senantiasa memenuhi berbagai dokumen yang dibutuhkan oleh tim BPK.

Bagaimana dengan laporan keuangan pemerintah daerah sendiri? Kemendagri selalu mengingatkan jajaran pemerintahan daerah agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dikelola sesuai dengan prinsipprinsip tata kelola pemerintahan yang baik, agar tidak terjadi salah kelola keuangan daerah. Terlebih, ketika daerah melakukan programprogram inovasi yang lazimnya didasari pada kewenangan/diskresi kepala daerah.Tak jarang, karena kekurangpahaman daerah terhadap prosedur pengelolaan keuangan daerah mengakibatkan sejumlah kepala daerah tersandung dalam permasalahan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, Kemendagri selalu mengingatkan agar pemerintah daerah senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 117



Adakah terobosan lain yang dilakukan untuk mendukung Reformasi Birokrasi? Baru-baru ini, dalam seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dilaksanakan tahun ini, Kemendagri melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu pengawasan proses seleksi hingga ujian masuk. KPK berupaya membantu melakukan deteksi dini dan keterlibatan KPK ini akan dijadikan model (role model) bagi penerimaan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan lainnya, termasuk bagi Akademi Kepolisian (Akpol) dan bagi Tes CPNS di Kejaksaan dan calon hakim, sehingga seleksi penerimaan mahasiswa terlaksana secara transparan dan bersih dari praktik kecurangan. Pelibatan KPK ini merupakan implementasi program Reformasi Birokrasi dibidang penguatan pengawasan. [*] Source: http://www.kemendagri.go.id/news/2013/08/30/kemendagri-berkomitmenreformasibirokrasi-pengelolaan-keuangan-terbaik, diakses 4 Oktober 2013

OPTIMIS, 50 PERSEN PEMDA RAIH WTP TAHUN 2014 Jakarta -Akuntan Online:

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi optimis dari seluruh pemerintah daerah (pemda) pada akhir tahun 2014 ditargetkan 50 persen memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK. Meski hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 hanya mencapai 7 persen dari 540 pemda yang memperoleh opini WTP. “Saya tetap optimis. Target kita di akhir tahun 2014 mencapai 50 persen pemda yang peroleh opini WTP,” katanya di Jakarta, Senin (2/09/2013). Raihan opini WTP yang hanya 7 persen pada tahun 2012, kata Mendari, itu dari keseluruhan pemda, baik pemerintah kota/kabupaten dan provinsi. Saat ini, untuk laporan keuangan tahunan pemerintah provinsi yang memperoleh opini WTP telah mencapai 30 persen dari 33 provinsi. Sedikitnya pemda yang memperoleh opini WTP pada tahun 2012 selaras dengan temuan Indonesia Governance Index (IGI ) yang menyebutkan, tahun itu tranparansi keuangan pemerintah daerah lebih sulit dipenuhi dari pada akuntanbiltas prosedur. Menurut Direktur Eksekutif IGI, Wicaksono Sarosa, dari hasil survei di seluruh provinsi Indonesia menyebutkan rata- rata kinerja tranparansi keuangan pemerintah daerah termasuk dalam katergori cenderung buruk yakni dengan score 4,58 . Sedangkan skor rata- rata akuntanbilitas pemerintah provinsi sedikit lebih baik yakni dengan skore 5,45.(Zis)*** Source: http://akuntanonline.com/showdetail.php?mod=art&id=697&t=Optimis,%2050%20Persen%20 Pemda%20Raih%20WTP%20Tahun%202014&kat=Auditing, diakses 8 September 2013 12 September 2013 | 13:48 wib

118



RAIH OPINI WTP, JATENG RAIH PENGHARGAAN JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah memberikan penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi yang menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2012 dengan capaian tertinggi yakni memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan juga diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan daerah lain. Penghargaan diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2013 “Membangun Sinergi Menuju WTP” di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (12/9). Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan terdapat beberapa perbaikan dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan baik di tingkat K/L maupun daerah. Terbukti dari bertambahnya K/L dan daerah yang memperoleh WTP dan semakin sedikit yang memperoleh opini disclaimer (tidak memberikan pendapat). Dia menyebutkan opini BPK untuk LKKL yang mendapat WTP meningkat signifikan menjadi 69 K/L di tahun 2012. Tahun 2006 hanya 7 K/L yang dapat WTP saat LKKL pertama kali diberikan opini. “Disclaimer sebelumnya 36 tahun 2006 jadi 3,” tambahnya. Chatib mengakui perbaikan pelaporan keuangan agak tersendat selama 2006 sampai 2008. Namun akhirnya tetap ada perbaikan siginfikan terutama di daerah. “LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang mendapat WTP mengalami kenaikan, tahun 2012 LKPD yang mendapat WTP mencapai 116 LKPD dari seluruhnya 548 LKPD. Tahun 2009 hanya 21 LKPD yang WTP,” jelasnya. Chatib menjelaskan sebelum tahun 2004 dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah hanya bisa menyajikan satu laporan yang dikenal sebagai laporan perhitungan anggaran negara. “Tahun 2005 pemerintah berhasil menyusun laporan keuangan yang kita kenal sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” ungkapnya. Penyusunan LKPP itu dinilainya sebagai langkah besar dalam pengelolaan keuangan negara yang menyajikan laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Menurutnya, dengan segala program reformasi termasuk dalam sistem pengelolaan uang negara, Indonesia menjadi negara yang disegani negara lain. “Bisa dikatakan sejajar dengan negara maju,” ucapnya. Source: http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/09/12/171725/Raih-Opini-WTPJateng-Raih-Penghargaan-, diakses 4 Oktober 2013

119



SEMARANG SATU-SATUNYA PELAKSANA SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI INDONESIA Ditulis pada 20 November 2012 04:23:00 oleh User Admin Implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mengamanatkan selurh pemerintah kota/kabupaten untuk menerapkan standar akuntansi pemeruntah berbasis ajrual paling lambat tahun 2014. Pemerintah Kota Semarang sebagai pioneer kota yang pertama menerapkan sistem ini di Indonesia, ditunjuk sebagai kota penyelenggara On the Job Training(OJT) Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang diikuti 48 kota/ kabupaten se-Indonesia. Dengan ditunjuknya Kota Semarang ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman selama penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kota Semarang. Program OJT ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Konfederasi Swiss melalui Sekretariat Negara Swiss bidang ekonomi (SECO) bekerjasama dengan LSP JPK Pratama. Meninjau pelaksanaan OJT ini, Pemerintah Swiss melalui SECO mengunjungi Pemkot Semarang, Selasa(20/11). Rombongan Swiss yang terdiri dari Mr. Andeas Bregman, Mr. Jurg Schneider (Head of Economic Development Cooperation Ambassy of Switzerland), Mrs. Rosmarie Schlup (Wakil Divisi Makroekonomi SECO) serta Mr. Andri Mulia (National Program Officer Economic Development Cooperation (SECO) Embassy of Switzerland) diterima langsung oleh Plt. Walikota di VIP Room. Kepada para pejabat SECO dan tim pendukung pelaksanaan OJT, Plt. Walikota menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Semarang untuk OJT sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini.“Terima kasih atas kerjasama dan kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan OJT ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta dan kabupaten/ kota yang berpartisipasi,” ungkap Plt. Walikota. Kedepan, Plt. Walikota berharap agar kerjasama yang telah terbina baik antara Pemkot Semarang, SECO dan LSP JPK Pratama ini dapat berlanjut dan ditingkatkan pada kegiatan positif lainnya. Mr. Andeas Bregman mewakili SECO menyampaikan kekagumannya tas implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akkural di Kota Semarang. “Saya terkesan dengan implementasi sistem akrual di Kota Semarang,” ungkapnya. Menurutnya, berdasar informasi dari peserta OJT, sejumlah kendala memang dihadapi kota/ kabupaten yang akan mengaplikasikan sistem ini. Diantaranya, kendala ilmu akuntansi, kebijakan kota/ kabupaten serta kendala sistem. Sementara Wakil Divisi Makroekonomi SECO, Mrs. Rosmarie Schlup, mengungkapkan implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan pelaksanaan OJT di kota Semarang telah relevan dengan apa yang direncanakan.OJT sistem akuntansi berbasis akrual ini direncanakan berlangsung dalam 2 tahap dengan diikuti 6 angkatan setiap tahapannya. Tiap-tiap tanggapan ini terdiri dari 4 kabupaten/ kota minimal berjumlah 20 orang. Dimulai 3 September lalu, hingga saat ini sudah dilaksanakan 2 angkatan dengan diikuti 52 peserta dari 16 kota/ kabupaten se-Indonesia.

120



Sebagai kota yang ditunjuk menerima peserta OJT, Kota Semarang mempersiapkan SDM dan 10 lokasi OJT di SKPD teknis pelaksana sistem akuntansi berbasis akrual. Ke-10 lokasi tersebut diantaranya DPKAD, Dinas PJPR, DTKP, DKK, Bappeda, Dinas Bina Marga, Dinsospora, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Sekretariat Daerah Kota Semarang. Sejumlah materi disampaikan dalam OJT ini diantaranya Sistem Akuntansi, Sisdur Akuntansi, Software Aset, software penyusunan laporan keuangan SKPD dan PPKD, dll di Pemkot Semarang. Selain menerima materi, peserta juga mengikuti praktek langsung transaksi-transaksi di 10 SKPD sample pemerintah berbasis akrual di Kota Semarang.Kabid Akuntansi DPKAD, Sugeng Pramono mengungkapkan implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kota Semarang telah berjalan sesuai aturan, sebagaimana pengimplementasian di Swiss. Sistem ini menyediakan transparansi laporan keuangan bagi pengguna lapora keuangan. http://psdaesdm.semarangkota.go.id/blog/2012/11/semarang-satu-satunya-pelaksana-sistemakuntansi-pemerintah-berbasis-akrual-di-indonesia, diakses 4 Oktober 2013LAPORAN KEUANGAN PEMDA SLEMAN

121



Pemerintah Kabupaten Sleman

NERACA KONSOLIDASI Per 31 desember 2011 dan 2010 (Setelah konversi) (Auditan ) dalam Rupiah

URAIAN

2011

2010

2

3

4

ASET ASET LANCAR Kas

139,891,052,527.78

111,947,483,939.22

Piutang Pajak

5,077,124,558.46

1,759,611,790.16

Piutang Retribusi

3,315,000,440.00

4,974,217,895.67

Piutang lainnya

4,139,252,258.00

1,668,129,024.00

Persediaan Jumlah Aset Lancar

17,968,908,392.17

19,130,114,970.02

170,391,338,176.41

139,479,557,619.07

54,942,952,578.00

55,166,126,822.00

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Permanen

97,511,074,727.57

88,047,222,471.07

152,454,027,305.57

143,213,349,293.07

Tanah

565,033,403,925.00

146,650,422,175.00

Jalan, Irigasi dan Jaringan

912,082,540,538.77

1,260,888,832,882.00

Gedung dan Bangunan

696,437,089,546.60

536,826,809,034.81

Peralatan dan Mesin

283,152,815,265.64

243,045,178,830.00

47,467,773,292.96

37,364,532,291.00

Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP

Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan

327,704,550.00

4,816,651,570.00

2,504,501,327,118.97

2,229,592,426,782.81

Sistem Informasi

3,149,450,875.00

2,684,219,875.00

Aktiva lainnya

3,744,782,029.00

3,008,691,329.00

272,874,000.00

272,874,000.00

7,167,106,904.00

5,965,785,204.00

2,834,513,799,504.95

2,518,251,118,898.95

Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA

Built Operating Transfer (BOT) Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

122



URAIAN

2011

2010

2

3

4


639,299,235.96

380,058,213.17


183,018,051.43

199,315,476.55

Utang jangka Pendek Lainnya

3,669,289,073.57

1,611,385,397.00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

4,491,606,360.96

2,190,759,086.72

316,581,850.32

499,599,901.75

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang kepada Pemerintah Pusat Utang Jangka Panjang Lainnya

268,900,000.00

268,900,000.00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

585,481,850.32

768,499,901.75

165,899,731,815.45

137,288,798,532.35

Ekuitas Dana Investasi

2,663,536,979,478.22

2,378,003,061,378.13

Jumlah Ekuitas Dana

2,829,436,711,293.67

2,515,291,859,910.48

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2,834,513,799,504.95

2,518,251,118,898.95

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011 (SETELAH KONVERSI) (AUDITAN) dalam Rupiah NO. URUT

URAIAN

1

123

2

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2011

REALISASI 2011

REALISASI 2010

KET.

5

6

7

Rp

%

3

4

1

PENDAPATAN

1,272,583,652,677.00

1,311,473,547,855.47

103.06

1,095,628,887,559.93

1.1

Pendapatan Asli Daerah

203,416,683,768.00

226,723,271,088.47

111.46

163,056,459,137.93

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

122,700,165,400.00

142,698,407,280.12

116.30

80,611,542,955.52

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

30,068,639,273.00

33,163,697,870.80

110.29

59,110,503,292.07

1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yg Dipisahkan

11,027,000,000.00

11,036,188,376.45

100.08

10,169,824,623.38

1.1.4

Lain-lain PAD yang Sah

39,620,879,095.00

39,824,977,561.10

100.52

13,164,588,266.96

1.2

Pendapatan Transfer

1,045,903,488,909.00

1,062,765,759,317.00

101.61

911,787,128,872.00

1.2.1

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

737,072,791,549.00

753,889,009,957.00

102.28

740,198,028,398.00



124

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

60,104,485,406.00

76,228,591,902.00

126.83

104,361,867,117.00

2,397,343,143.00

3,089,385,055.00

128.87

2,667,969,281.00

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

631,920,663,000.00

631,920,733,000.00

100.00

563,320,892,000.00

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

42,650,300,000.00

42,650,300,000.00

100.00

69,847,300,000.00

1.2.2

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

206,545,369,360.00

206,591,421,360.00

100.02

86,353,294,000.00

1.2.2.1

Dana Tunjangan Pendidikan

148,082,286,360.00

148,082,286,360.00

100.00

84,453,294,000.00

0.00

1,000,000,000.00

1.2.2.2

DPPIP

0.00

0.00

1.2.2.3

DPPIPD

3,983,760,000.00

3,983,760,000.00

100.00

900,000,000.00

1.2.2.4

Bosnas

54,479,323,000.00

54,525,375,000.00

100.08

0.00

1.2.3

Transfer Pemerintah Provinsi

102,285,328,000.00

102,285,328,000.00

100.00

85,235,806,474.00

1.2.3.1

Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya

94,205,328,000.00

94,205,328,000.00

100.00

73,868,806,474.00

1.2.3.2

Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya

8,080,000,000.00

8,080,000,000.00

100.00

11,367,000,000.00

1.3

Lain-lain Pendapatan yang Sah

23,263,480,000.00

21,984,517,450.00

94.50

20,785,299,550.00

1.3.1

Pendapatan Hibah

23,263,480,000.00

21,984,517,450.00

94.50

20,785,299,550.00

2

BELANJA

1,376,859,030,800.05

1,278,055,164,511.30

92.82

1,131,602,398,904.14

2.1

BELANJA OPERASI

1,189,606,875,415.05

1,142,118,624,078.58

96.01

989,131,133,924.33

2.1.1

Belanja Pegawai/Personalia

888,389,749,624.05

860,572,677,185.19

96.87

755,838,243,854.94



2.1.2

Belanja Barang

230,691,104,566.00

214,562,841,228.24

93.01

182,639,531,636.08

2.1.3

Belanja Bunga

144,000,000.00

61,570,548.15

42.76

77,980,369.31

2.1.5

Belanja Hibah

37,714,827,000.00

36,819,419,800.00

97.63

18,413,622,487.00

2.1.6


32,667,194,225.00

30,102,115,317.00

92.15

32,161,755,577.00

2.2

BELANJA MODAL

145,735,876,798.00

96,111,399,134.72

65.95

99,812,269,370.81

2.2.1

Belanja Tanah

17,278,259,400.00

16,552,702,227.00

95.80

69,802,625.00

2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

33,352,626,626.00

12,745,728,259.00

38.22

25,939,878,319.00

2.2.3

Belanja Gedung dan Bangunan

39,501,347,430.00

25,008,806,786.65

63.31

31,751,996,688.81

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

43,837,087,977.00

41,563,390,374.07

94.81

29,450,357,528.00

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

11,766,555,365.00

240,771,488.00

2.05

12,600,234,210.00

2.3

BELANJA TIDAK TERDUGA

1,004,281,320.00

489,223,000.00

48.71

4,404,090,314.00

2.3.1

Belanja Tidak Terduga

1,004,281,320.00

489,223,000.00

48.71

4,404,090,314.00

2.4

TRANSFER

40,511,997,267.00

39,335,918,298.00

97.10

38,254,905,295.00

2.4.1

Transfer bagi Hasil ke Desa

40,511,997,267.00

39,335,918,298.00

97.10

38,254,905,295.00

2.4.1.1

Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa

19,693,062,267.00

19,693,062,267.00

100.00

19,528,558,295.00

2.4.1.2

Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa

20,818,935,000.00

19,642,856,031.00

94.35

18,726,347,000.00

(104,275,378,123.05)

33,418,383,344.17

(32.05)

(35,973,511,344.21)

3

PEMBIAYAAN

3.1


3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya

111,413,378,123.05

111,413,870,267.05

100.00

164,125,626,539.66

Jumlah

111,413,378,123.05

111,413,870,267.05

100.00

164,125,626,539.66

7,000,000,000.00

6,000,000,000.00

85.71

10,500,000,000.00

138,000,000.00

137,744,928.40

99.82

137,744,928.40

0.00

0.00

0.00

6,100,500,000.00

7,138,000,000.00

6,137,744,928.40

99.99

16,738,244,928.40

104,275,378,123.05

105,276,125,338.65

100.96

147,387,381,611.26

0.00

138,694,508,682.82

0.00

111,413,870,267.05

Surplus/(Defisit)

3.2


3.2.2

Penyertaan Modal

3.2.4

Pembayaran Pokok Utang

3.2.5

Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal) Jumlah Pembiayaan Netto SiLPA

125



Pemerintah Kabupaten Sleman

LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2011 dan 2010 (Setelah konversi) (Auditan) dalam Rupiah

NO.

126

URAIAN

2011

2010

2

3

4

1

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

2

Arus Masuk Kas

3

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4

Pendapatan Pajak Daerah

142,698,407,280.12

80,611,542,955.52

5

Pendapatan Retribusi Daerah

33,163,697,870.80

59,110,503,292.07

6

Pendapatan Bagian Laba Badan Usaha Daerah

11,036,188,376.45

10,169,824,623.38

7

Lain-lain Pendapatan

39,747,077,561.10

12,854,480,816.96

226,645,371,088.47

162,746,351,687.93

79,317,976,957.00

107,029,836,398.00

8

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

9

PENDAPATAN TRANSFER

10

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

11

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

12

Dana Alokasi Umum

631,920,733,000.00

563,320,892,000.00

13

Dana Alokasi Khusus

42,650,300,000.00

69,847,300,000.00

14

Dana Tunjangan Pendidikan

148,082,286,360.00

84,453,294,000.00

16

Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan dr Pem.Pusat

901,971,296,317.00

824,651,322,398.00

17

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI

18

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

94,205,328,000.00

73,868,806,474.00

19

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

8,080,000,000.00

11,367,000,000.00

20

Jumlah Pendapatan Bagi Hasil dari Propinsi

102,285,328,000.00

85,235,806,474.00

21

PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH

22

Pendapatan Hibah

21,984,517,450.00

20,785,299,550.00

23

Bosnas

54,525,375,000.00

0.00

24

DPPIP

0.00

1,000,000,000.00

25

DPPID

3,983,760,000.00

900,000,000.00

26

Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah

80,493,652,450.00

22,685,299,550.00

27

Jumlah Arus Masuk Kas

1,311,395,647,855.47

1,095,318,780,109.93



NO.

28

127

URAIAN

2011

2010

2

3

4

Arus Keluar Kas

29

Belanja Pegawai/Personalia

860,572,677,185.19

755,838,243,854.94

30

Belanja Barang

214,562,841,228.24

182,639,531,636.08

31

Belanja Bunga

61,570,548.15

77,980,369.31

32


30,102,115,317.00

32,161,755,577.00

33

Belanja Tidak Terduga

489,223,000.00

4,404,090,314.00

34

Belanja Hibah

36,819,419,800.00

18,413,622,487.00

35

Belanja Bagi Hasil kpd Pem. Prov/Kab/Desa

19,693,062,267.00

19,528,558,295.00

36

Pem. Prov/Kab/Desa Belanja Bantuan Keuangan

19,642,856,031.00

18,726,347,000.00

37

Jumlah Arus Keluar Kas

1,181,943,765,376.58

1,031,790,129,533.33

38

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

129,451,882,478.89

63,528,650,576.60

39

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

40

Arus Masuk Kas

41

Pendapatan dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan

0.00

0.00

42

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap

77,900,000.00

310,107,450.00

43

Pendapatan dari Penjualan Aset Lain

0.00

0.00

44


77,900,000.00

310,107,450.00

45

Arus Keluar Kas

46

Bangunan Dalam Pengerjaan

0.00

0.00

47

Belanja Tanah

16,552,702,227.00

69,802,625.00

48

Belanja Peralatan dan Mesin

12,745,728,259.00

25,939,878,319.00

49

Belanja Gedung dan angunan

25,008,806,786.65

31,751,996,688.81

50

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

41,563,390,374.07

29,450,357,528.00

51

Belanja Aset Tetap Lainnya

240,771,488.00

12,600,234,210.00

52

Belanja Aset Lainnya

0.00

0.00

53

Mutasi Investasi Permanen

0.00

0.00

54

Biaya Dibayar di Muka

0.00

0.00

55


96,111,399,134.72

99,812,269,370.81

56

Arus Kas Bersih dari Akt Inv Non Keuangan

(96,033,499,134.72)

(99,502,161,920.81)

57

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan



NO.

128

URAIAN

2011

2010

2

3

4

58

Arus Masuk Kas

59

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya

0.00

0.00

60

Penerimaan Kembali Pinjaman

0.00

0.00

61

Penerimaan Pajak Bencana

0.00

0.00

62


0.00

0.00

63

Arus Keluar Kas

64

Pembayaran Pokok Pinjaman

137,744,928.40

137,744,928.40

65

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

6,000,000,000.00

10,500,000,000.00

66

Pemberian Pinjaman daerah

0.00

6,100,500,000.00

67

Pengembalian PPh 21

0.00

0.00

68

Pembayaran Hutang Pajak Bencana

0.00

0.00

69

JPKM0.00

0.00

70

Restitusi Pajak

0.00

0.00

71


6,137,744,928.40

16,738,244,928.40

72

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

(6,137,744,928.40)

(16,738,244,928.40)

73

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

74

Arus Masuk Kas

75

Penerimaan PPh 21

12,711,179,461.00

10,217,690,756.00

76

Penerimaan Askes

8,912,841,871.80

8,039,169,859.00

77

Penerimaan Taperum

1,239,144,000.00

1,256,759,000.00

78

Penerimaan dana pensiun

35,625,881,019.20

32,131,350,878.40

79


58,489,046,352.00

51,644,970,493.40

80

Arus Keluar Kas

81

Pembayaran PPh 21

8,912,841,871.80

8,039,169,859.00

83

Pembayaran Askes

1,239,144,000.00

1,256,759,000.00

84

Pembayaran Taperum

35,625,881,019.20

32,131,350,878.40

85

Pembayaran dana pensiun

58,489,046,352.00

51,644,970,493.40

86

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

0.00

0.00

87

Kenaikan/Penurunan Kas

27,280,638,415.77

(52,711,756,272.61)

88

Saldo Awal Kas

111,413,870,267.05

164,125,626,539.66

89

Saldo Akhir Kas (87+88)

138,694,508,682.82

111,413,870,267.05

90

Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran-Utang Pajak Pusat

625,679,485.96

380,058,213.17

91

Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran-Pajak Restoran

108,553,971.00

0.00



NO.

URAIAN

2011

2010

2

3

4

92

Saldo akhir kas kelebihan setor dana bergulir

13,619,750.00

0.00

93

Saldo akhir pada rekening SKPD-jasa giro

105,551,763.00

70,379,407.00

94

Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan

340,565,995.00

23,738,102.00

95

Saldo akhir kas di Jamkesmas Puskesmas

55,000.00

55,000.00

96

Saldo akhir kas di Penguatan Modal Kontribusi

0.00

59,382,950.00

97

Saldo akhir kas di Bendahara Dinkes

2,517,880.00

0.00

98

Saldo akhir kas (89 s/d 98)

139,891,052,527.78

111,947,483,939.22

Menkeu: Masalah Pengelolaan Keuangan Perlukan Peran APIP Tue, 27 Aug 2013 15:00:08 GMT | By MULA-ANTARA

Menkeu: Masalah Pengelolaan Keuangan Perlukan Peran APIP Jakarta (Antara) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan hampir semua permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara memerlukan peran dan penanganan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “Permasalahan pengelolaan keuangan negara, tata kelola penganggaran yang belum baik dan penyerapan anggaran yang tidak optimal, harus menjadi tema pengawasan seluruh APIP pada 2013 dan seterusnya,” kata Chatib di Jakarta, Selasa. Chatib mengatakan itu pada Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2013 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Dalam hal percepatan penyerapan anggaran, menurut Chatib, APIP dapat berperan memastikan bahwa seluruh unit kerja kementerian dan lembaga (K/L) dan pemda telah menyusun “disbursement plan” (rencana pencairan anggaran) dan “procurement plan” (rencana pengadaan), serta menjalankan rencana itu dengan disiplin. “Lebih baik lagi kalau APIP dapat menjalankan fungsi konsultasi. Misalnya, dengan menyiapkan `help desk` pengadaan barang dan jasa. Itu dapat mengamankan belanja modal dan barang yang mungkin akan rendah karena keraguan pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan,” ujarnya. Selain itu, kata dia, APIP dapat melakukan pengawasan secara lebih tepat waktu pada saat proses pengadaan barang dan jasa dilakukan. Menkeu mengatakan APIP pun harus bisa memastikan agar seluruh proses akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran K/L dan pemda telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 129



“APIP harus melakukan kajian atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga atau pemda yang dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan tersebut,” katanya. Tidak hanya itu, lanjutnya, APIP harus giat memberi konsultasi dan bimbingan bila menemukan aparat di unit operasional yang belum paham tugas dan fungsi dalam proses pertanggungjawaban anggaran. Menurut Menkeu, APIP juga selayaknya menjadi semacam “liaison officer” (perwira penghubung) bagi unit-unit operasional dalam menghadapi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan, karena sebagai sesama auditor, APIP akan lebih mudah memahami bahasa pemeriksaan yang disampaikan BPK,” tuturnya. Terkait reformasi birokrasi yang sedang dilakukan berbagai K/L dan pemda, Chatib meminta APIP berperan dalam mengawasi jalannya reformasi pada pemerintahan pusat agar dapat mencapai peningkatan pelayanan publik. Pengawasan itu, katanya, sangat penting karena dalam pelaksanaan proses reformasi birokrasi itu, pemerintah telah mengeluarkan belanja APBN. “Pengawasan harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai uang negara sudah banyak dikeluarkan, tetapi pelayanan publik tidak membaik,” ujar Chatib.(tp) Source: http://id.berita.yahoo.com/menkeu-masalah-pengelolaan-keuangan-perlukan-peranapip-090008142.html

130



Pentingnya Review Laporan Keuangan Daerah Oleh : Drs. Mardi, MM (Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumbar) Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kabupaten/ kota saat ini adalah me-review laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementrian Negara/ Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Adapun pihak-pihak yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan pasal 11 tersebut antara lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka memberikan pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 Kata kunci yang patut digarisbawahi disini adalah meyakinkan keandalan informasi. Artinya adalah laporan keuangan yang begitu rumit menyangkut dengan angka-angka, penjelasan dan perhitungan yang begitu teknis dalam jumlah yang relatif besar, mustahil seorang kepala daerah (gubernur/bupati/ walikota) dapat meyakini sendiri bahwa semua transaksi keuangan tersebut telah dicatat dan disajikan secara benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) tanpa dibantu oleh perangkatnya dalam hal ini adalah inspektorat. Dalam rangka memberikan keyakinan kepada kepala daerah itulah diperlukan inspektorat untuk melakukan review atas LKPD dimaksud. LKPD yang disampaikan kepada BPK tersebut oleh BPK akan dijadikan bahan/dokumen untuk melakukan pemeriksaan LKPD. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK harus memberikan pendapat (opini). Adapun opini yang diberikan adalah salah satu dari 4 macam opini yaitu : (1) Tidak Wajar; (2) Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer); (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan (4) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini yang terakhir ini merupakan opini yang sangat diharapkan oleh setiap pemerintah daerah maupun pusat. Kenapa ? Karena laporan keuangan yang dinilai WTP oleh BPK merupakan indikator bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, meskipun hal itu belum menjamin bahwa tidak adanya unsur tindak pidana korupsi atau perbuatan yang merugikan keuangan daerah/negara dalam pelaksanaannya. Atau dengan kata lain, indikasi perbuatan korupsi itu tetap ada meskipun laporan keuangannya mendapat opini WTP. Sampai saat ini belum banyak pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP tersebut. Untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2007, dari 33 provinsi, hanya ada 1 provinsi yang berhasil meraih opini WTP, sedangkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, hanya 2 kota dan 1 kabupaten yang mendapat opini WTP tersebut, yaitu Provinsi Gorontalo, Kota Banjar, Kota Tangerang, dan Kabupaten Aceh Tengah.

131



Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Review atas LKPD pemerintah provinsi dilakukan oleh inspektorat provinsi sedangkan LKPD pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh inspektorat kabupaten/kota. Dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan review seringkali memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan pemahaman mengenai batasanbatasan yang membedakan antara kegiatan review dengan kegiatan audit. Berbeda dengan Audit, review tidak mencakup pengujian terhadap sistim pengendalian intern (SPI), catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bahan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu audit. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aktiva tetap, sedang dalam audit, harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan lain juga dapat dilihat berdasarkan tujuan Audit yaitu untuk memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan tujuan review hanya sebatas memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Review tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah audit. Dengan demikian, jelaslah bahwa didalam review tidak akan mengemukakan temuan-temuan yang berindikasi kerugian daerah/negara atau masalah-masalah yang berkaitan dengan unsur tindak pidana korupsi, karena metodanya yang berbeda dengan metoda audit. Jadi sekali lagi dapat dikatakan bahwa proses review tidak sama dengan proses audit, demikian pula tujuannya juga tidak sama dan bentuk laporannya pun berbeda. Source: www.sumbarprov.go.id/read/99/12/14/59/738-tulisan.html

132



Inspektorat Review Laporan Keuangan SKPD Jumat, 11 Mei 2012 - 13:52:10 WIB SELATPANJANG - Pihak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini sedang melakukan review laporan keuangan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah kabupaten yang masih baru di Riau ini. Dimana, hal ini dilakukan sebelum dimulainya proses audit dari ke pihak BPK. ‘’Review yang dilakukan itu menyangkut soal neraca, realisasi keuangan, catatan laporan keuangan dan lainnya yang menyangkut masalah keuangan di seluruh SKPD yang ada. Laporan yang dilakukan ini dijalani secara berjenjang. Kemudian, selanjutnya seluruh hasil nantinya dihimpun di DPPKAD,’’ ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Iqaruddin MSi, kepada MRNetwork, Jumat (11/5). Diharapkannya, manajemen laporan keuangan bagi masing-masing SKPD semakin membaik. Apalagi itu mengenai keberlangsungan kemajuan daerah yang tolak ukurnya berada di pemerintah daerah melalui peran seluruh Satker (satuan kerja) yang ada. ‘’Walaupun sebenarnya masih terdapat hambatan, seperti dari segi sumber daya manusia. Tetapi paling tidak untuk tahap sekarang, apalagi kita sebuah kabupaten yang baru sudah bisa menjalani proses laporan keuangannya dengan baik. Begitu juga dengan realisasi keuangan, agar bisa dijalani sesuai anggaran, terlebih harapan bersama. Sebab, melalui hal itu, kita berkeinginan kuat untuk bisa memperkuat daerah kita dari segala lini,’’ ucapnya. Source: http://www.halloriau.com/read-meranti-24312-2012-05-11-inspektorat-review-laporan-keuanganskpd.html

133



Kerja Kelompok: Role Play – RAPAT TERKAIT STRATEGI PENCAPAIAN OPINI WTP Tujuan: Para peserta belajar tentang perbedaan kepentingan Stakeholders dalam upaya mendapat opini WTP atas LKPD. Setelah dianalisis masalah-masalah yang mendasar di dalam kerja kelompok,sekarang Role Play berfokus pada solusi yang potensial. Peralatan: • 5 x 7 Instruksi untuk Role Play (Handout 4) • Latar belakang visualisasi “Rapat di Ruang Kerja Bupati” Waktu: 15 menit (membaca dan persiapan) 15 menit (memainkan peran masing-masing) 20 menit (diskusi pleno) Prosedur: 1. Bagilah peserta menjadi lima kelompok dengan menulis nama dan gelar para stakeholders pada flipchart dan membiarkan peserta memilih kelompok mana yang mereka ingin bergabung 2. Jelaskan tujuh peran yang berbeda dan situasi yang ada: Kabupaten Melawi masih mendapat opini TW untuk LHP 2012. 3. Tujuan dari rapat: Memikirkan strategi, bagaimana solusi efektif untuk memperoleh opini WTP, kesepakatan antara semua aktor yang terlibat pada beberapa tindakan nyata supaya masalah yang sama tidak akan terjadi lagi di tahun ini dan di tahun-tahun selanjutnya 4. Setiap kelompok menerima salinan instruksi peranan untuk setiap actor 5. Peserta membaca instruksi dan mempersiapkan penampilan mereka dan strategi yang digunakan pada diskusi di pertemuan tersebut 6. Setiap kelompok memilih satu wakil sebagai aktor dalam memainkan peran 7. Mintalah pengamat untuk berpikir tentang pertanyaan: • •

Bagaimana anda akan bertindak dalam situasi di Kabupaten Anda? bagaimana menangani polemik antara stakeholders selama proses pengambilan keputusan?

Catatan untuk Pelatih: Pelatih harus menanyai si aktor pertanyaan tentang: • • • • 134

Bagaimana perasaan anda mengenai peranan yang anda perani? Apa masalah utama yang anda temukan dalam diskusi dengan para stakeholders lain? Pelatih harus bertanya kepada para pengamat (yang tidak memainkan peranan): Apa hasil dari yang mereka amati dan apa inti masalah yang ada?



DISKUSI PLENO – PELAJARAN YANG DIAMBIL DARI KASUS MELAWI Tujuan: Dalam dialog antara pelatih dan peserta pelajaran yang diambil dari Kasus Bulukumba dirangkum dalam sebuah diskusi. Kesimpulan tersebut dapat ditransfer ke konteks yang sama pada daerah asal para peserta. Peralatan: • 1 Pin board • Content Cards besar dengan pelajaran yang diambil Waktu: 5 menit persiapan secara berpasangan 20 menit diskusi pleno Prosedur: 1. Para Trainer menyampaikan topik dari hasil pembahasan akhir tentang “pelajaran yang didapat” 2. Para peserta akan memiliki 5 menit untuk membahas secara berpasangan, melihat kembali pada hasil akhir kelompok kerja, perpustakaan, ruang seminar, dll. 3. Dalam diskusi pleno, peserta diharapkandapat mengaplikasikannya pada konteks yang lebih luas sesuai dengan daerah asal mereka masingmasing 4. Fasilitator telah mempersiapkan sebelumnya kartu-kartu berwarna dengan pelajaran yang dapat diambil dan menyematkannya di papan tulis segera setelah seorang peserta menyebutkan salah satunya (atau dapat menuliskannya pada whiteboard) 5. Jika muncul hasil yang baru, fasilitator akan menuliskannya pada kartu berwarna dan menyematkannya juga di pin board (menuliskannya pada whiteboard). Masukan Trainer: Para Pelatih harus menekankan (jika tidak dilakukan oleh kelompok): 1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan bukanlah pekerjaan ‘bandung bondowoso’ dan merupakan kerja seluruh elemen pemerintahan daerah 2. Perlu kesinambungan upaya yang dilakukan dengan dukungan stakeholders THINGS TO BE CONSIDERED Apabila waktu masih memungkinkan, lakukan pemilihan ‘most favourite actor’ dalam Role Play

135


AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents