MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
AKUNTANSI TRANSFER
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
Akuntansi TRANSFER
Definisi
Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan
Klasifikasi Laporan Realisasi Anggaran ( LRA)
Laporan Operasional (LO)
xxx
Xxx
xxx xxx
Xxx Xxx
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
xxx xxx xxx
Xxx Xxx Xxx
Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi
xxx xxx xxx
Xxx Xxx Xxx
Uraian
Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi hasil Sumber daya Alam
Uraian
Laporan Realisasi Anggaran ( LRA)
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya
xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya
xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa
xxx
Beban Transfer Keuangan Lainnya
xxx
Laporan Operasional (LO)
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa
Xxx
Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Xxx Xxx Xxx
PENGAKUAN Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/ Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain. PENGUKURAN Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah
PENILAIAN Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).
PENGUNGKAPAN Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
1. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhir nya tahun anggaran. 2. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. 3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah. 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
PENGUNGKAPAN Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
1. Transfer keluar harus dirinci. 2. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka. 3. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar. 4. informasi lainnya yang dianggap perlu
SISTEM AKUNTANSI TRANSFER PPKD Pihak Pihak Yang terkait
1. PPK PPKD 2. Bendahara Penerimaan. 3. Bendahara Pengeluaran. Dokumen Yang digunakan Uraian Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Perimbangan
Dokumen Pusat-Dana PMK/Perpres/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi Hasil Pajak
PMK/ Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam
PMK/
Dokumen
yang
Uraian Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dokumen PMK/Perpres/Dokumen dipersamakan PMK/Keputusan Kepala /Dokumen yang dipersamakan
yang Daerah
Dana Otonomi Khusus
PMK/Keputusan Kepala /Dokumen yang dipersamakan
Daerah
Dana Penyesuaian
PMK/Keputusan Kepala /Dokumen yang dipersamakan
Daerah
Transfer Pemerintah Provinsi
PMK/Keputusan Kepala /Dokumen yang dipersamakan
Daerah
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
PMK/Keputusan Kepala /Dokumen yang dipersamakan
Daerah
Uraian Transfer Bantuan Keuangan
Dokumen Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan Bantuan Keuangan Lainnya
Jurnal Standar Dana Darurat
Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer dana darurat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening Tanggal No Bukti
Uraian
x.x.x.xx.xx xxxxx
Piutang Transfer/Dana Darurat
Debit
Kredit
xxx
xxxxx Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa Pendapatan x.x.x.xx.xx xxx dana darurat dengan bukti pemindahbukuan/nota Transfer/Dana Darurat LO kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening Tanggal No Bukti
Jurnal LRA
xxxxx
Uraian
x.x.x.xx.xx
xxxxx x.x.x.xx.xx Kode Rekening
Tanggal No Bukti
xxxxx x.x.x.xx.xx
Perubahan SAL
Pendapatan Transfer /Dana Darurat LRA
Kredit
xxx
Piutang Transfer/Dana Darurat
Uraian
x.x.x.xx.xx xxxxx
Kas di kas daerah
Debit
xxx
Debit
Kredit
xxx
xxx
Jurnal Standar Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi hasil Pajak Pemerintah Pusat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening Tanggal No Bukti
xxxxx
Uraian
x.x.x.xx.xx
Piutang Dana bagi hasil pajak
x.x.x.xx.xx
Pendapatan Dana bagi hasil pajak LO
xxxxx
Debit
Kredit
xxx xxx
Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana bagi hasil pajak dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening
Tanggal No Bukti
Jurnal LRA xxxxx
Uraian
x.x.x.xx.xx
xxxxx x.x.x.xx.xx Kode Rekening
Tanggal No Bukti
Kas di kas daerah
Perubahan SAL
Kredit
xxx
Piutang Dana bagi hasil pajak
Uraian
x.x.x.xx.xx
Debit
xxx
Debit
xxx
Kredit
Jurnal Standar Dana Alokasi Umum Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening Tanggal No Bukti
Uraian
x.x.x.xx.xx xxxxx
xxxxx
x.x.x.xx.xx
Piutang Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Umum LO
Debit
Kredit
xxx xxx
Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening
Tanggal No Bukti
Jurnal LRA xxxxx
Uraian
x.x.x.xx.xx
xxxxx x.x.x.xx.xx Kode Rekening
Tanggal No Bukti
Kas di kas daerah
Perubahan SAL
Kredit
xxx
Piutang Dana Alokasi Umum
Uraian
x.x.x.xx.xx
Debit
xxx
Debit
xxx
Kredit
Jurnal Standar Dana Alokasi Khusus Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening Tanggal No Bukti
Uraian
x.x.x.xx.xx xxxxx
xxxxx
x.x.x.xx.xx
Piutang Dana Alokasi Khusus Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO
Debit
Kredit
xxx xxx
Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening
Tanggal No Bukti
Jurnal LRA xxxxx
Uraian
x.x.x.xx.xx
xxxxx x.x.x.xx.xx Kode Rekening
Tanggal No Bukti
Kas di kas daerah
Perubahan SAL
Kredit
xxx
Piutang Dana Alokasi Khusus
Uraian
x.x.x.xx.xx
Debit
xxx
Debit
xxx
Kredit
Jurnal Standar Transfer Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/kota Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah /Surat Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang beban transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan /Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening Tanggal No Bukti
Uraian
x.x.x.xx.xx
Beban transfer bagi hasil
Debit
xxx
Kredit
Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak daerah ke kab/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening
Tanggal No Bukti
Jurnal LRA xxxxx
Uraian
x.x.x.xx.xx
xxxxx Kode Rekening x.x.x.xx.xx
Tanggal No Bukti
Utang bagi hasil pajak ke kab/kota
Debit
xxx
Kas di kas daerah
Uraian
Kredit
xxx
Debit
Kredit
Jurnal Standar Transfer Beban transfer bantuan keuangan ke kab/kota Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening Tanggal No Bukti
Uraian
x.x.x.xx.xx
Beban transfer bantuan
Debit
xxx
Kredit
Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening
Tanggal No Bukti
Jurnal LRA xxxxx
xxxxx
Tanggal No Bukti
Uraian
x.x.x.xx.xx
Utang transfer bantuan keuangan
Debit
Kredit
xxx
Kode Rekening x.x.x.xx.xx
Kas diUraian kas daerah
Debit
xxx Kredit
Jurnal Standar Transfer Beban transfer bantuan keuangan ke desa Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan ke desa/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening Tanggal No Bukti
Uraian
x.x.x.xx.xx
Beban transfer bantuan
Debit
xxx
Kredit
Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan kedesa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening
Tanggal No Bukti
Jurnal LRA xxxxx
xxxxx
Tanggal No Bukti
Uraian
x.x.x.xx.xx
Utang transfer bantuan keuangan
Debit
Kredit
xxx
Kode Rekening x.x.x.xx.xx
Kas diUraian kas daerah
Debit
xxx Kredit
TERIMA KASIH
