MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
AKUNTANSI TRANSFER
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
Klasifikasi Laporan Realisasi Anggaran ( LRA)
Laporan Operasional (LO)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
xxx
Xxx
Dana Bagi Hasil Pajak
xxx
Xxx
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam
xxx
Xxx
Dana Alokasi Umum
xxx
Xxx
Dana Alokasi Khusus
xxx
Xxx
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
xxx
Xxx
Dana Otonomi Khusus
xxx
Xxx
Dana Penyesuaian
xxx
Xxx
Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
xxx xxx
Xxx Xxx
Pendaptan Bagi Hasil Lainnya Beban Transfer
xxx xxx
Xxx
Beban Transfer Bagi hasil Pajak
xxx
Uraian Pendapatan Transfer
Uraian
Laporan Realisasi Anggaran ( LRA)
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya
xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya
xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa
xxx
Beban Transfer Keuangan Lainnya
xxx
Laporan Operasional (LO)
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa Bagi Hasil Pajak
Xxx Xxx
Bagi Hasil Retribusi
Xxx
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Xxx
Transfer Bantuan Keuangan
Xxx
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya
Xxx
Bantuan Keuangan Lainnya
Xxx
PENGAKUAN
Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/ Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain. PENGUKURAN Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah
PENILAIAN
Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).
PENGUNGKAPAN
Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah: 1. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhir nya tahun anggaran. 2. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. 3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah. 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
PENGUNGKAPAN
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
1. Transfer keluar harus dirinci. 2. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka. 3. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar. 4. informasi lainnya yang dianggap perlu
SISTEM AKUNTANSI TRANSFER PPKD
Pihak Pihak Yang terkait
1. PPK PPKD 2. Bendahara Penerimaan. 3. Bendahara Pengeluaran. Dokumen Yang digunakan Uraian
Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Perimbangan
Dokumen
Pusat-Dana PMK/Perpres/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan PMK/ Keputusan Kepala Daerah Dana Bagi Hasil Pajak /Dokumen yang dipersamakan Dana Bagi hasil Sumber daya Alam PMK/ Dokumen yang dipersamakan Dana Alokasi Umum
PMK/Perpres/Dokumen dipersamakan
yang
Uraian Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendaptan Bagi Hasil Lainnya Beban Transfer Beban Transfer Bagi hasil Pajak Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya
Dokumen PMK/Perpres/Dokumen dipersamakan
yang
PMK/Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan PMK/Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan PMK/Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan PMK/Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan PMK/Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan PMK/Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
Uraian Transfer Bantuan Keuangan
Dokumen Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan Bantuan Keuangan Lainnya
Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan
Dana Darurat Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer dana darurat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca Tanggal No Bukti
Kode Rekening
x.x.x.xx.xx xxxxx
xxxxx
x.x.x.xx.xx
Uraian Piutang Transfer/Dana Darurat Pendapatan Transfer/Dana Darurat LO
Debit
Kredit
xxx xxx
Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana darurat dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca Kode Rekening Tanggal No Bukti
Uraian x.x.x.xx.xx
xxxxx
xxxxx
x.x.x.xx.xx
Kas di kas daerah
Debit
Kredit
xxx
Piutang Transfer/Dana Darurat
xxx
Jurnal LRA Tanggal
No Bukti
Kode Rekening x.x.x.xx.xx
xxxxx
xxxxx
x.x.x.xx.xx
Uraian Perubahan SAL Pendapatan Transfer /Dana Darurat LRA
Debit
Kredit
xxx xxx
Jurnal Standar Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi hasil Pajak Pemerintah Pusat maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca Tanggal No Bukti
xxxxx
xxxxx
Kode Rekening
Uraian
x.x.x.xx.xx
Piutang Dana bagi hasil pajak
x.x.x.xx.xx
Pendapatan Dana bagi hasil pajak LO
Debit
Kredit
xxx xxx
Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana bagi hasil pajak dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca Tanggal
No Bukti
Kode Rekening x.x.x.xx.xx
xxxxx
xxxxx
Uraian Kas di kas daerah
x.x.x.xx.xx
Piutang Dana bagi hasil pajak
Kode Rekening
Uraian
Debit
Kredit
xxx xxx
Jurnal LRA Tanggal
No Bukti
x.x.x.xx.xx xxxxx
xxxxx
x.x.x.xx.xx
Perubahan SAL Pendapatan bagi hasil pajak LRA
Debit
Kredit
xxx xxx
Jurnal Standar Dana Alokasi Umum Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca Tanggal No Bukti
Kode Rekening x.x.x.xx.xx
xxxxx
xxxxx
x.x.x.xx.xx
Uraian Piutang Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Umum LO
Debit
Kredit
xxx xxx
Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca Tanggal
No Bukti
xxxxx
xxxxx
Kode Rekening x.x.x.xx.xx x.x.x.xx.xx
Uraian Kas di kas daerah
Debit
Kredit
xxx
Piutang Dana Alokasi Umum
xxx
Jurnal LRA Tanggal xxxxx
No Bukti xxxxx
Kode Rekening x.x.x.xx.xx x.x.x.xx.xx
Uraian Perubahan SAL Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA
Debit xxx
Kredit xxx
Jurnal Standar Dana Alokasi Khusus Jika Pemerintah Daerah menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Jurnal LO dan Neraca Tanggal No Bukti
Kode Rekening x.x.x.xx.xx
xxxxx
xxxxx
x.x.x.xx.xx
Uraian Piutang Dana Alokasi Khusus Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO
Debit
Kredit
xxx xxx
Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca Tanggal xxxxx
No Bukti xxxxx
Kode Rekening x.x.x.xx.xx x.x.x.xx.xx
Uraian Kas di kas daerah
Debit
Kredit
xxx
Piutang Dana Alokasi Khusus
xxx
Jurnal LRA Tanggal
No Bukti
Kode Rekening x.x.x.xx.xx
xxxxx
xxxxx
x.x.x.xx.xx
Uraian Perubahan SAL Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA
Debit
Kredit
xxx xxx
Jurnal Standar Transfer Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/kota Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah /Surat Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang beban transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan /Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca Tanggal
No Bukti
Kode Rekening
x.x.x.xx.xx xxxxx
xxxxx x.x.x.xx.xx
Uraian Beban transfer bagi hasil daerah kab/kota Utang bagi hasil pajak ke kab/kota
Debit
Kredit
xxx
xxx
Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak daerah ke kab/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Jurnal LO & Neraca
Jurnal LONodan Neraca Kode Rekening Tanggal Bukti x.x.x.xx.xx xxxxx
xxxxx
x.x.x.xx.xx
Uraian
Debit
Utang bagi hasil pajak ke kab/kota
xxx
Kas di kas daerah
Kredit
xxx
Jurnal LRA Tanggal
xxxxx
No Bukti
xxxxx
Kode Rekening
Uraian
Debit
x.x.x.xx.xx
Belanja transfer bagi hasil pajak ke kab/kota
xxx
x.x.x.xx.xx
Perubahan SAL
Kredit
xxx
Jurnal Standar Transfer Beban transfer bantuan keuangan ke kab/kota Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan ke kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal
No Bukti
Kode Rekening x.x.x.xx.xx
xxxxx
xxxxx x.x.x.xx.xx
Uraian Beban transfer bantuan keuangan ke kab/kota Utang transfer bantuan keuangan
Debit
Kredit
xxx xxx
Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar :
Jurnal LO dan Neraca Tanggal xxxxx
No Bukti xxxxx
Kode Rekening x.x.x.xx.xx x.x.x.xx.xx
Uraian Utang transfer bantuan keuangan
Debit
Kredit
xxx
Kas di kas daerah
xxx
Jurnal LRA Tanggal xxxxx
No Bukti xxxxx
Kode Rekening x.x.x.xx.xx x.x.x.xx.xx
Uraian transfer bantuan keuangan ke kab/kota Perubahan SAL
Debit
Kredit
xxx xxx
Jurnal Standar Transfer Beban transfer bantuan keuangan ke desa
Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat persetujuan pemberian bantuan ke desa/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar: Jurnal LO dan Neraca Tanggal
No Bukti
Kode Rekening x.x.x.xx.xx
xxxxx
xxxxx
x.x.x.xx.xx
Uraian Beban transfer bantuan keuangan ke desa Utang transfer bantuan keuangan
Debit
Kredit
xxx xxx
Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan kedesa dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar : Jurnal LO& Neraca
Jurnal Kode Rekening Tanggal LO Nodan Bukti Neraca xxxxx
xxxxx
Uraian
x.x.x.xx.xx
Utang transfer bantuan keuangan
x.x.x.xx.xx
Kas di kas daerah
Debit
Kredit
xxx xxx
Jurnal LRA Tanggal xxxxx
No Bukti xxxxx
Kode Rekening x.x.x.xx.xx x.x.x.xx.xx
Uraian Transfer bantuan keuangan ke desa Perubahan SAL
Debit
Kredit
xxx xxx
TERIMA KASIH
25
