Pengalihan Penerapan Akuntansi Berbasis Kas Kepada Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Metro Nama Inovasi Pengalihan Penerapan Akuntansi Berbasis Kas Kepada Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Metro Produk Inovasi Strategi Percepatan Pengalihan Penerapan Akuntansi Berbasis Kas Kepada Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Metro Penggagas Imam Santoso Kelompok Inovator Provinsi / Kabupaten / Kota Gambar Ilustrasi
1/6
Deskripsi
2/6
Pemerintah Kota Metro dalam menyajikan laporan keuangan masih menggunakan basis pencatatan kas modifikasian. Sedangkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa seluruh pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Agar pengalihan penerapan basis pencatatan akuntansi pada laporan keuangan Pemerintah Kota Metro tidak menurunkan opini atas hasil audit oleh BPK RI, maka perlu terobosan strategi percepatan pengalihan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dari akuntansi berbasis kas kepada akuntansi berbasis akrual. Tujuan dan manfaat gagasan perubahan ini pada jangka pendek adalah (1) Ditetapkannya Peraturan Walikota Metro tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual, Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual; (2) Terlaksananya penyesuaian program (pengadaan server dan install) teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari basis kas kepada basis akrual, sekaligus transfer keterampilan mengoperasionalkan peralatan tersebut kepada Tim Admin SIPKD BPKAD Kota Metro; dan (3) Ditetapkannya Surat Edaran Walikota Metro tentang perubahan dan penyesuaian kode rekening anggaran pendapatan dan belanja pada penyusunan RAPBD Kota Metro TA 2015 sesuai Bagan Akun Standar. Sedangkan tujuan jangka menengahnya adalah (1) Diterbitkannya perubahan Peraturan Walikota Metro terkait kebijakan penatausahaan aset daerah, yang meliputi pengadaan, pengelolan, penghapusan, dan pemindahtanganan; (2) Diterbitkannya Peraturan Walikota Metro tentang Kebijakan Penyusutan Nilai Aset Daerah, dan tentang Kebijakan Penghapusan Hutang dan Penghapusan Piutang Pemerintah Daerah; (3) Terlaksananya program dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah dan (4) Terlaksananya penilaian kembali terhadap aset daerah yang masih bernilai nol atau satu rupiah. Adapun untuk jangka panjang, tujuannya adalah terlaksananya upaya-upaya lanjutan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah. Program ini memberikan manfaat antara lain: (1) Pemerintah Kota Metro siap menerapkan basis pencatatan akuntansi berdasarkan basis akrual pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhitung 1 Januari 2015; (2) Makin meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah; (3) Dipertahankannya opini WTP atas hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro pada tahun anggaran 2015 dan tahun-tahun selanjutnya. Program ini dilakukan melalui strategi antara lain: (1) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang akuntansi; (2) Melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan kapasitas SDM di bidang akuntansi; (3) Melakukan penyesuaian program teknologi informasi perangkat komputer, yaitu dengan pengadaan server dan install peralatan sistem sekaligus transfer keterampilan operasional dan manajemen pengelolaannya kepada petugas admin SIPKD., (4) Penilaian kembali terhadap aset-aset tanah dan/ atau bangunan yang masih bernilai nol atau satu rupiah, (5) Mempersiapkan dan memantapkan instrumen penilaian dan pengakuan standardisasi kualitas manajemen pelayanan keuangan daerah. Adapun stakeholders yang berperan dalam program ini terdiri dari stakeholder internal dan eksternal. Stakeholders internal terdiri dari Walikota Metro, Sekda Metro, Asisten 3 Sekda Metro, Kepala BPKAD, Kabid Akuntansi BPKAD, Kabid Anggaran BPKAD, Kabid Aset BPKAD, Kabid Belanja BPKAD, Sekretaris BPKAD, Para Kasubbid/Kasubbag BPKAD. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari Inspektur, Bappeda, dan Dispenda Metro, seluruh Kepala SKPD Metro sebagai Pengguna Anggaran, seluruh Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Kota Metro. Stakholder lain yang turut mendukung yakni DPRD Kota Metro, Dirjen Keuda Kemendagri, DJPK Kemenkeu, USADI/Konsultan, Pemprov Lampung, BPK RI, BPKP, Fak Ekonomi Unila.
Jenis Inovasi Metode Nama Instansi Kota Metro Unit Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro Tahun Inisiasi
3/6
2014 Tahun Implementasi 2015 Faktor Pendorong Faktor yang mendorong keberhasilan program ini antara lain: 1. Dukungan dan komitmen yang tinggi dari sponsor dan stakeholder internal dalam mengimplentasikan program. 2. Terbentuknya Team Leader pada masing-masing bidang tugas dan koordinasi yang mantap, sehingga implementasi program dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Kebijakan-kebijakan pokok di bidang akuntansi dapat segera ditetapkan dan pengadaan server serta install program teknologi informasi berbasis akrual juga dapat dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga mendukung percepatan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan operator SIPKD pada semua SKPD. Faktor Penghambat Yang menjadi faktor penghambat keberhasilan program iniadalah: 1. Perubahan sistem akuntansi dari basis kas kepada basis akrual merupakan perubahan yang radikal, sehingga hampir seluruh peraturan yang menjadi payung hukum pedoman pelaksanaannya harus direvisi juga. Seluruh tahapan kegiatan yang telah direncanakan tidak semuanya dapat direalisasikan sesuai jadwal karena dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal stakeholder, serta perilaku manajemen sponsor dan pelaksana program itu sendiri. 2. Sumberdaya manusia pengelola keuangan yang tersedia terbiasa dengan kemapanan, sehingga proses merubah kapasitas SDM pengelola keuangan membutuhkan waktu yang relatif lama. 3. Terbatasnya aparatur pengelola keuangan daerah yang memiliki kompetensi teknis di bidang akuntansi di SKPD. Tahapan Proses Tahapan pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut: 1. Merangkul stakeholder terkait Project Charter. 2. Menetapkan Peraturan Walikota Metro No 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual. 3. Menetapkan Peraturan Walikota Metro No 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual. 4. Menetapkan Peraturan Walikota Metro No 15 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual. 5. Melaksanakan penyesuaian program (pengadaan server dan install) teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari basis kas kepada basis akrual, sekaligus transfer keterampilan mengoperasionalkan peralatan tersebut kepada Tim Admin SIKPD BPKAD Kota Metro. 6. Menetapkan Surat Edaran Walikota Metro No 900/1019/LTD-5/2014 tentang perubahan dan penyesuaian kode rekening anggaran pendapatan dan belanja pada penyusunan RAPBD Kota Metro TA 2015 sesuai Bagan Akun Standar. 7. Menerbitkan perubahan Peraturan Walikota Metro terkait kebijakan penata-usahaan aset daerah, yang meliputi pengadaan, pengelolaan, penghapusan, dan pemindahtanganan. 8. Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah. 9. Melaksanakan penilaian kembali terhadap aset daerah yang masih bernilai nol atau satu rupiah. 10. Melaksanakan persiapan dan pemantapan instrumen untuk pengakuan standardisasi kualitas manajemen pelayanan keuangan daerah. Manfaat Program Pengalihan Penerapan Akuntansi Berbasis Kas Kepada Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Metro memberikan manfaat antara lain Pemerintah Kota Metro siap menerapkan basis pencatatan akuntansi berdasarkan basis akrual pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhitung 1 Januari 2015. Saat laporan validasi ini disampaikan, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung sedang melakukan Audit Pendahuluan atas Kinerja
4/6
Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun Anggaran2014 sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Metro, hasil audit akan disampaikan setelah LHP Audit Kinerja diserahkan oleh BPK RI kepada Pemerintah Kota Metro. Sampai dengan saat ini, program Pengalihan Penerapan Akuntansi Berbasis Kas Kepada Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Metro sudah mencapai tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 1. Ditetapkannya Peraturan Walikota Metro No 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual. 2. Ditetapkannya Peraturan Walikota Metro No 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual. 3. Ditetapkannya Peraturan Walikota Metro No 15 Tahun 2014 tentang Bagan akun Standar Pemerintah Kota Metro Berbasis Akrual. 4. Ditetapkannya Surat Edaran Walikota Metro No 900/1019/LTD-5/2014 tentang perubahan dan penyesuaian kode rekening anggaran pendapatan dan belanja pada penyusunan RAPBD Kota Metro TA 2015. 5. Dilakukannya penyesuaian program (pengadaan dan install back up server berbasis akrual) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). 6. Dilakukannya kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, saat ini masih terus dilaksanakan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung. 7. Ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penyimpanan dan Pendistribusian Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Metro. 8. Ditetapkannya Peraturan Walikota Metro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kota Metro. 9. Ditetapkannya Keputusan Kepala BPKAD Kota Metro Nomor 900/1305/LTD-5/02/2014 Tanggal 3 Oktober2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penebitan Surat Penyediaan Dana (SPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro. 10. Ditetapkannya Keputusan Kepala BPKAD Kota Metro Nomor 900/917/LTD-5/03/2015 Tanggal7 Juli 2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro. 11. Untuk keperluan audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro TA. 2014, Bidang Aset BPKAD telah melakukan rekonsiliasi data aset dengan seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kota Metro kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, dan hasilnya tidak diketemukan aset daerah yang tidak tercatat ataupun yang nilainya masih nol atau satu rupiah, maka dengan demikian tidak perlu lagi dilakukan penilaian kembali atas aset dimaksud. Prasyarat Replikasi Adapun prasyarat yang harus dipenuhi untuk mereplikasi program Pengalihan Penerapan Akuntansi Berbasis Kas Kepada Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Metro adalah ada dukungan dan komitmen dari pimpinan dan seluruh stokeholder, terutama stakeholder internal. Kontak Person Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro Jl. Imam Bonjol No. 2 Kota Metro Telp. (0725) 48564, website: http://www.metrokota.go.id Sumber Dokumen proyek perubahan Diklatpim & verifikasi Instrumen Direktori Inovasi lewat email Teknik Validasi Data Sekunder Jumlah Dilihat 244 Kali Waktu Dibuat
5/6
2016-03-23 22:52:09 Terakhir Diubah
Waktu Diunduh 2017-01-24 00:54:20
6/6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
