BAB. II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Akuntansi Berbasis Kas dan Akuntansi Berbasis Akrual 2.1.1.
Akuntansi Berbasis Kas. Akuntansi berbasis kas menurut Bastian (2001) adalah mengakui dan
mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Adapun karakteristik basis kas menurut Bastian (2001) sebagai berikut: 1) Mengukur aliran sumber kas 2) Transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima/dibayarkan 3) Menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja dan pada peraturan lain 4) Menghasilkan
laporan
yang kurang komperehensif
bagi
pengambil
keputusan.
2.1.2.
Akuntansi Berbasis Akrual Basis akrual menurut Bastian (2001) adalah mengakui dan mencatat
transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Basis Akrual menurut Wibowo (2014) adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan
7
8
keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dalam basis akrual, pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Menurut KSAP (2006), dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Menurut Bastian (2001), fungsi laporan keuangan berbasis akrual bagi pemerintah yaitu 1) Sebagai informasi secara keseluruhan posisi keuangan dan secara detail informasi di dalam aktiva dan kewajiban untuk : Mengambil keputusan untuk kemungkinan pelayanan yang diberikan,
9
Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat bagaimana mengelola aktiva dan kewajiban Melakukan perencanaan untuk pendanaan atas aktiva dan aktiva pengganti Melakukan perencanaan pembayaran kembali atau pelunasan kewajiban, mengelola posisi kas dan keperluan keuangan 2) Untuk menilai keputusan yang dibuat tahun lalu dalam mengelola dan menjadikan pedoman untuk keputusan di masa akan datang. 3) Memutuskan bagaimana cara untuk melakukan efisiensi terhadap aset, pengendalian kewajiban dan membuat laporan 4) Basis akrual memungkinkan organisasi untuk mencatat dengan lengkap mengenai aset dan kewajiban.
2.2. Perubahan Akuntansi Berbasis Kas Menjadi Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Menurut Solehudi (2012) perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003. Oleh karena itu, perubahan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari basis kas menuju basis akrual dilakukan secara bertahap. Berdasarkan Pasal 32 UU 17 Tahun 2003 penyusunan standar akuntansi pemerintahan ditugaskan pada suatu komite standar yang independen yang
10
ditetapkan dengan suatu keputusan presiden, komite tersebut adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual
penuh.
SAP
pertanggungjawaban
mulai
diberlakukan
pelaksanaan
untuk
APBN/APBD
penyusunan
Tahun
Anggaran
laporan 2005.
Berdasarkan PP tersebut, akuntansi pemerintahan menggunakan akuntansi basis kas menuju akrual (cash basis toward accrual), artinya menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis cash towards accrual di Pemerintah Indonesia baik Pusat maupun Daerah telah berjalan selama 5 tahun. Pada Tahun 2010 Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual.
11
Ketika
akrual
hendak
dilakukan
sepenuhnya
untuk
menggambarkan
berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit. Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 71 Tahun 2010, pada tanggal 3 Desember 2013, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD).
2.3.
Akuntansi Pemerintah Daerah Menurut Modul Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Dalam Negeri
(2014), akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Output-nya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu.
12
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
13
Daerah (PPK-SKPD). Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu : prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar. Pada tanggal 3 Desember 2013, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari pasal 7 ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS), yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu peraturan kepala daerah. Sesuai pasal 10 ayat 1 Permendagri tersebut, peraturan
14
kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan SAPD tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2014. Sesuai PP Nomor 71 tahun 2010, penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015.
2.4. Implementasi SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapan SAP tersebut. Perubahan basis akuntansi dari cash toward accrual menjadi akrual membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Seiring dengan penerapan basis akrual untuk pelaporan keuangan, penyusunan anggaran tetap dilakukan dengan menggunakan basis kas. Hal ini berarti proses pelaporan penganggaran akan menghasilkan laporan realisasi anggaran yang tetap mengunakan basis kas, sedangkan untuk pelaporan keuangan lainnya akan menggunakan basis akrual. Menurut Wibowo (2014) hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual adalah 1) Menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang berlaku baik bagi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. 2) Menetapkan peraturan kepala daerah tentang Sistem Akuntansi Pemritnah Daerah (SAPD) yang meliputi sistem akuntansi PPKD (Pejabat Pengelola
15
Keuangan Daerah) dan sistem akuntansi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). 3) Memilih atau mengembangkan aplikasi komputer pengelolaan keuangan daerah. 4) Pelatihan terhadap SDM (Sumber Daya Manusia) yang terkait dengan pelaporan keuangan. Terbatasnya SDM berpendidikan akuntansi pada pemerintah daerah merupakan kendala utama yang terjadi dalam penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Menurut Whia (2013) penerapan PP 71 tahun 2010 yang berbasis akrual mempunyai hambatan tersendiri bagi pemerintah daerah dan harus dilakukan secara hati – hati dimana perubahan metode pencatatan yang semula berbasis cash toward accrual (CTA) menjadi berbasis akrual akan berdampak terhadap perubahan
kebiasaan
Pemda
yang merasa
lebih
mudah
melaksanakan
pencatatan/pengakuan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah dan perubahan peraturan pelaksanaan, kebijakan dan sistem akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Strategi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) Cara pertama adalah dengan melakukan implementasi secara sekaligus (big bang) dimana SAP berbasis akrual secara sekaligus diterapkan di seluruh kementrian/lembaga. 2) Cara kedua yaitu dengan melakukan implementasi secara bertahap, dimana implementasi SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap beriringan
16
dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan segala perangkat yang dibutuhkan oleh setiap kementrian/lembaga pada saat semua kementrian atau lembaga harus menerapkan SAP berbasis akrual. Implementasi penuh akan diterapkan di semua kementrian/lembaga pada tahun 2015. Tabel 2.1 Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrual Secara Bertahap 2010
a. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual b. Mengembangkan Framework Akuntansi Berbasis Akrual c. Sosialisasi SAP Berbasis Akrual
2011
a. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi b. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama
(proses bisnis dan detail requirement) c. Pengembangan kapasitas SDM 2012
a. Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan) b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2013
a. Ploting beberapa KL dan BUN b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014
a. Pararel Run dan Konsolidasi seluruh LK b. Review, Evaluasi dan Konsolidasi seluruh LK c. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015
a. Implementasi penuh b. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
Sumber: KSAP, Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Jakarta, 14 Desember 2010
2.5.
Hasil Penelitian Terdahulu Berbagai penelitian tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah banyak
dilakukan, namun fokus penelitian tentang kendala dalam penerapan basis akrual pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dapat dikatakan masih terbatas.
17
Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, yang disajikan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu Nama Gaybi Arliana, 2011
Judul
Metode Analisis
Hasil
Implementasi Basis Akrual Pada Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Kajian Fenomenologi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar
Metode deskriptif kualitatif Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap aktivitasaktivitas para pegawai KPKNL Makassar serta studi dokumentasi atas dokumen-dokumen terkait
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai KPKNL Makassar sudah memahami makna akuntansi berbasis akrual, gambaran umum pelaksanaan akuntansi pada KPKNL Makassar yang sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi akuntansi berbasis akrual, faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual yaitu: komunikasi, sumber daya (sumber daya manusia dan teknologi), sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun nilai-nilai yang dimiliki untuk menunjang implementasi basis akrual yang lebih awal yaitu: integritas, profesionalisme (akuntabilitas dan komitmen), sinergi, pelayanan (ketulusan dan transparansi), serta kesempurnaan Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa persiapan menuju penerapan SAP berbasis akrual hanya refleksi dari suatu formalitas. Penelitian lebih ditekankan pada budaya organisasi dan perilaku manusia dalam mengalami perubahan.
Analisis Andi Faradillah, Kesiapan Pemerintah 2013
Metode Kualitatif Interpretif Peneliti bertujuan Daerah Dalam untuk Menerapkan menginterpretasi Standar sejauh mana kesiapan Akuntansi pemerintah Kota Pemerintahan Makassar menuju (Peraturan penerapan standar Pemerintah akuntansi Nomor 71 pemerintahan baru Tahun 2010) yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
18
Ririz Setiawati Kusuma, 2013
Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)
Metode deskriptif kualitatif Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan Survey Lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode survey dalam penelitian ini adalah kuisioner dan wawancara
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap Kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, sampai saat ini penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup, kurangnya Bintek atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi
Sumber : Gaybi Arliana, 2011. Andi Faradillah, 2013. Dan Ririz Setiawati Kusuma, 2013
Perbedaan penelitian Gaybi Arliana (2011) yaitu obyek penelitan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar dimana bagian dari Kantor Kementerian Keuangan dimana dasar petunjuk pelaksanaan SAP berbasis akrual berdasarkan Peraturan dari Menteri Keuangan. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada obyek pemerintah daerah Kabupaten Jepara dimana dasar petunjuk pelaksanaan SAP berbasis akrual berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Keputusan Kepala Pemerintah Daerah Setempat. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi basis akrual dengan metode deskriptif kualitatif.
19
Perbedaan penelitian Andi Faradillah (2013) yaitu Obyek penelitian pada Pemerintah Kota Makasar, metode yang digunakan Metode Kualitatif Interpretif, penelitian lebih ditekankan pada budaya organisasi dan perilaku manusia dalam
mengalami perubahan, objek yang diteliti adalah orang-orang yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), yaitu kepala bagian keuangan dan pegawai pada SKPKD dan SKPD Kota Makassar serta pada saat penelitian dilakukan instrumen sebagai dasar dalam penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Kota Makasar seperti Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Akuntansi, Bagan Akun Standar dan Sistem Informasi Akuntansi Daerah berbasis akrual belum ditetapkan. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan obyek penelitian petugas akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dimana instrumen sebagai dasar dalam penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara seperti Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Akuntansi, Bagan Akun Standar dan Sistem Informasi Akuntansi Daerah berbasis akrual sudah ditetapkan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi basis akrual. Perbedaan penelitian Ririz Setiawati Kusuma (2013) yaitu obyek penelitian pada Pemerintah Kabupaten Jember yang belum menerapkan SAP berbasis akrual dimana instrumen sebagai dasar dalam penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember seperti Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Akuntansi, Bagan Akun Standar dan Sistem Informasi Akuntansi Daerah berbasis akrual belum ditetapkan. Kuesioner diberikan kepada
20
PPK-SKPD sedangkan wawancara diberikan kepada Kepala SKPD, PPKD, dan seksi akuntansi di SKPKD. Parameter kesiapan yang digunakan yaitu integritas/komitmen, sumber daya manusia, sarana prasarana/infrastruktur dan sistem informasi. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada obyek penelitian petugas akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara yang sudah menerapkan SAP berbasis akrual dimana instrumen sebagai dasar dalam penerapan SAP berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara seperti Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, Kebijakan Akuntansi, Bagan Akun Standar dan Sistem Informasi Akuntansi Daerah berbasis akrual sudah ditetapkan. Persamaannya yaitu
sama-sama
meneliti
tentang
kesiapan
pemerintah
daerah
dalam
implementasi basis akrual dengan metode deskriptif kualitatif dan dengan parameter kesiapan yang sama yaitu komitmen, sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem informasi
2.6. Kerangka Pemikiran Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah mewajibkan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Jepara untuk menerapkan laporan keuangan berbasis akrual paling lambat pada tahun 2015 nanti. Penerapan basis akrual yang di amanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini memerlukan
21
berbagai persiapan untuk menuju ke arah tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut dapat diberikan gambaran pemikiran seperti pada Gambar 2.1.
Pemerintah Kabupaten Jepara
Penerapan SAP basis akrual pada pemerintah daerah sesuai PP No 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013
Menyiapkan instrument terkait pelaksanaan SAP berbasis akrual
Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap SDM terkait
Kepala SKPD, PPKSKPD, Petugas Akuntansi
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kebijakan Akuntansi Sistem Akuntansi Pemda Bagan Akun Standar Sistem informasi akuntansi daerah Perangkat Keras TI Form pendukung penyajian Laporan Keuangan Akrual
Proses Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan SAP berbasis akrual
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
